POLITIK
Murad Ismail Doakan Megawati Diberikan Kesehatan oleh Allah SWT
Ambon FNN – Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku priode 2019-2024 Murad Ismail menyatakan siap dan terima kasih menerima keputusan DPP PDIP yang memberhentikan dirinya dari jabatan tersebut. Bahkan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum DPP PDIP yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Setelah dibebastugaskan sebagai Ketua DPD PDIP periode 2019-2024, Murad Ismail malah mendo’akan Megawati Soekarnoputri. “Harapan saya semoga Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri dan keluarga selalu dikarunia kesehatan oleh Allah SWT, “ujar Murad Ismail dalam keterangan pers yang dibuat dan ditandatangani sendiri Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Murad Ismail menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, yang telah menugaskan dan memperyakan dirinya memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku selama tiga tahun sepuluh bulan. “Saya telah memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku selama tiga tahun sepuluh bulan. Sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan Mei 2023, “tambah Murad Ismail. Dijelaskan Murad Ismail, sebagai mantan seorang prajurit (mantan Komandan Brimob Polri) sejak awal, dirinya hanya mau menerima jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku kalau diperintah saya oleh yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Alasannya, karena Murad Ismail tidak mau, dan tidak akan melamar atau mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. “Sejak awal saya bersikap untuk tidak mau dan tidak akan melamar atau mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Politik manapun. Saya bersedia menerima, melaksanakan tugas dan perintah dari terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan saya kepada yang terhaormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, “tambah Murad Ismail. Menurut Murad Ismail, yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri pernah menjabat Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia. Pada hakekatnya semua putra-putri terbaik bangsa yang pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah atasan dari setiap prajurit, sehingga harus tetap dihargai dan dihormati sampai kapanpun. “Sebagai mantan prajurit, saya hanya bisa menyatakan siap kalau diperintah oleh atasan dan mantan atasan untuk mengemban setiap tugas dan jabatan. Apapun tugas dan jabatan yang dipercayakan dan ditugaskan di pundak saya. Termasuk menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, “kata Murad Ismail. Sebagai konsekwensinya kata Murad Ismail, saya juga harus selalu siap untuk dibehentikan dari jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku oleh Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri kapan saja. Bila diberhebntikan, maka Murad Ismail hanya menyatakan siap dan terima kasih. Berkaitan dengan telah keluarnya Surat Keputusan DPP PDIP tentang pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, maka Murad ismail menyatakan siap. Malah Murad Ismail juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri yang telah menugaskan dan mempercarayakan dirinya untuk memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2023 ini. “Harapan saya semoga Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri selalu dikarunia kesehatan oleh Allah Allah Subhaanahu Wata’ala, “pinta Murad Ismail. (BN)
Masih Tetap Cawe-Cawe Politik, Jokowi Addicted to Power
Jakarta, FNN – Tampaknya, upaya-upaya dari Presiden Jokowi untuk terus cawe-cawe dalam politik akhirnya terkonfirmasi dari lingkaran internal sendiri. Adalah mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy yang belakangan membongkar skenario all the President men’s, yaitu upaya mendorong calon presiden (capres) boneka pada Pilpres 2024. Sepertinya Jokowi hanya mau ada dua pasang calon presiden dan semuanya all the President men’s. Ini tentu berkaitan dengan ambisi Jokowi untuk meneruskan legasinya, proyek-proyeknya, mulai dari kereta api cepat, IKN, Esemka, dan sebagainya. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (12/5/23) mengatakan bahwa tampaknya Jokowi ketagihan pada nikmatnya berkuasa. \"Kelihatannya Pak Jokowi itu addicted pada power, ketagihan pada kekuasaan, lalu berupaya. Tetapi, orang yang ketagihan itu, kayak ketagihan narkotik, itu kalau dia punya uang tidak ada soal disuplai terus. Tapi, dalam soal seseorang tidak punya kapasitas padahal dia ketagihan, dia akan melakukan hal-hal yang kriminal,\" papar Rocky. Rocky juga mengatakan kalau Ibu Mega ketagihan kekuasaan masuk akal, dia punya partai, dia berpikir tentang dinastinya. Demikian juga SBY, lanjut Rocky bahwa dia punya partai. Sedangkan Pak Jokowi tidak punya partai. Jadi kenapa mesti ketagihan? \"Jadi kita lihat dalam sejarah bahwa seseorang yang punya ambisi dia justru harus membangun infrastruktur yang dia kendalikan sendiri. Sekarang Jokowi mengendalikan apa? Mending kita anjurkan pada Pak Jokowi untuk melakukan refleksi, bahwa itu ambisi orang yang ketagihan, bukan ambisi orang yang berpikir tentang bangsa. Dia berpikir tentang dirinya sendiri,” tambah Rocky. Saat ini, kasak-kusuk itu terus berlangsung, kata Rocky, dan Jokowi akhirnya makin lama makin dangkal, sementara ambisinya makin lama makin dalam. Jadi Jokowi berbeda sekali dengan para founding person kita yang ingin mempunyai kader, lalu dididik dalam sistem berpikir akademis. Kalau kita lihat, misalnya, M. Natsir masih kader dan sampai sekarang masih ada, yaitu Yusril Ihza Mahendra, karena yang diwariskan adalah pikirannya. Demikian juga Sultan Syahrir, masih punya kader, yaitu anak-anak muda yang membentuk semacam solidaritas demokrasi dan berbasis pada pikiran-pikiran Sutan Syahrir. Pengikut Kartosuwiryo juga masih ada. \"Jadi, ada pewarisan, yang kita sebut legacy itu, tumbuh karena ide, bukan karena ambisi Jadi gila betul. Jadi Presiden Jokowi mau berambisi buat apa. Apa pikiran Jokowi pada bangsa ini, itu yang ditunggu,” ujar Rocky. Rocky menyarankan agar Jokowi membuat seri orasi publik atau seri kuliah publik. Tidak harus Jokowi, bisa juga orang-orang yang dipercaya Jokowi. Lalu Jokowi membuka sesi pertama, diikuti oleh yang lain untuk mengucapkan pikiran. Jika itu dilakukan, baru mungkin orang percaya bahwa cawe-cawe Jokowi itu demi ide. \"Kalau sekarang cawe-cawe-nya demi apa? Ya demi tukar tambah kepentingan yang makin lama orang tahu bahwa berarti Jokowi itu menyimpan banyak ‘kejahatan’. Dalam filosofi Jawa, kata Rocky, kita bisa pahami orang yang mampu membuat refleksi, pasti sudah tahu bahwa ada yang sudah hilang dalam dirinya. Pulung hilang, sabdo pandhito ratu tidak dia punyai, tapa bratanya sudah tidak direstui alam, tanda-tanda alam muncul sebagai protes terhadap ambisi kekuasaan. Jadi, sebetulnya ada moral yang masih bisa dipertahankan Pak Jokowi, apa sih jati diri ide kekuasaan dari Jokowi, yang mungkin kita sebutnya itu semacam ide di dalam politik Jawa. Tetapi, politik Jawa itu juga ada dua, ada yang jadi sabdo pandhito ratu, ada yang melakukan sabdo pandhito ratu beneran, ada yang melakukan kebusukan politik. Dan itu di dalam sejarah Ken Arok, Tunggul Ametung, dia berupaya mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang licik. “Pelajaran politik bangsa ini adalah kembalikan etika di dalam kehidupan bernegara,” ujar Rocky. (sof)
Pencak Silat Menjadi Kekuatan Diplomasi Indonesia
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI M Nabil Haroen menyatakan olahraga pencak silat dapat menjadi kekuatan diplomasi lunak (\"soft power diplomacy\") Indonesia.\"Pencak silat menjadi bagian tradisi yang bermanfaat untuk diplomasi Indonesia,\" katanya dihubungi di Jakarta, Jumat.Hal itu disampaikan Nabil terkait keberhasilan Indonesia sebagai Juara Umum Pencak Silat SEA Games 2023 di Kamboja.\"Pencak silat Indonesia punya potensi luar biasa, tidak hanya dalam konteks prestasi dan tradisi, tapi juga dalam relasi antarnegara,\" jelasnya.Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) itu mengungkapkan pihaknya sudah memiliki rumusan terkait pengembangan olahraga itu.\"Sedang dikomunikasikan dengan antarpihak. Setiap tahun, ada banyak orang dari negeri lain yang datang ke Indonesia untuk belajar silat,\" ungkapnya.Dia berharap pencak silat Indonesia harus didukung terus agar kualitasnya semakin meningkat. Gus Nabil mencontohkan pada pertandingan, mereka telah menyiapkan \"digital scoring\" dan penggunaan pendekatan \"sport science\" untuk peningkatan kualitas ketahanan diri atlet.\"Ada ajang pertandingan prestasi berjenjang, dari daerah hingga nasional. Ini cara mencetak atlet terbaik Indonesia,\" katanya.Selain itu, dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha swasta, dan organisasi masyarakat/publik menjadi penting.\"Harus ada skema berkelanjutan agar pencak silat Indonesia terus berprestasi di level dunia,\" harapnya.Gus Nabil mengucapkan selamat kepada semua atlet yang bertanding, jajaran pelatih, manajer, dan ofisial tim. Bagi dia, semua atlet Indonesia itu juara. Baik yang sekarang mendapatkan medali atau belum.\"Saya menyampaikan bahwa yang tahun ini belum juara, itu hanya belum dapat medali. Saya yakin, tahun-tahun selanjutnya atau di ajang lain, mereka juara,\" katanya.Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu mengakui melihat bagaimana seleksi atlet serta proses pelatihan yang luar biasa.\"Para atlet ini merupakan generasi bangsa yang hebat. Punya kecerdasan, dedikasi, gairah bertanding, dan kecintaan mengabdi untuk Indonesia yang luar biasa,\" ungkapnya.Gus Nabil mendorong agar generasi muda mencintai pencak silat dengan cara yang mudah dipahami, menyenangkan, dan dibutuhkan.\"Kami dorong konten-konten pencak silat agar bisa masuk ke generasi Y dan Z dan bahkan generasi setelahnya. Selain itu, dorongan agar pencak silat \'trending\' di media sosial, terutama TikTok dan Instagram agar terhubung dengan para anak muda,\" katanya.(ida/ANTARA)
KPU Jawa Barat Menerima Pendaftaran Bakal Caleg DPRD dari PAN
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menerima pendaftaran 120 bakal calon legislatif (caleg) untuk DPRD provinsi setempat pada Pemilu 2024 dari DPW PAN di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.Pendaftaran ratusan bakal caleg tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat Desy Ratnasari dan diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok.Tampak pula kader selebritis partai tersebut yang hadir mendaftarkan diri sebagai bakal caleg untuk DPRD Jawa Barat, seperti Eksanti, Ivan Fadilla, Selvi Kitty, Atep Rizal, dan Richie \"Five Minutes\".Rifki Ali Mubarok menjelaskan hingga Jumat, pukul 11.00 WIB, baru satu partai politik yang mendaftarkan bakal caleg ke KPU Jawa Barat, yakni PAN. Parpol lain yang sudah menginformasikan ke KPU Jawa Barat untuk mendaftarkan bakal caleg ialah Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).Sementara itu, politikus sekaligus artis nasional Desy Ratnasari menambahkan alasan pihaknya mendaftarkan bakal caleg pada Jumat ialah sesuai dengan perintah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta nomor urut partai.\"Kami, dari DPW PAN Jawa Barat, melaksanakan pendaftaran ke KPU Jawa Barat. Sesungguhnya ini adalah perintah langsung ketum PAN bahwa di seluruh Indonesia harus hari ini mendaftarkan, yakni pada tanggal 12 (Mei), karena sesuai dengan nomor urut partai yakni PAN, 12, pas,\" kata Desy.Dia menambahkan pendaftaran tersebut berlangsung lancar tanpa ada hambatan tertentu.\"Alhamdulillah Allah Swt memudahkan tadi, tidak lama kami ngobrol di ruangan KPU Jawa Barat. Lalu, kemudian diselesaikan semua pemeriksaan berkas oleh KPU,\" jelasnya.Sebelum tiba di Kantor KPU Jawa Barat, Desy mengatakan rombongan bakal caleg dari PAN berkeliling Kota Bandung dengan menggunakan Bus Bandros (Bandung Tour on Bus).\"Jadi, supaya ada suasana ceria, kami tadi konvoi pakai Bandros karena itu ciri khas Kota Bandung. Kami apresiasi Pemprov Jabar punya Bandros. Lalu, ada penari jaipong, Shalawat Badar. Kami mixed and matched dunia akhirat, supaya Allah Swt memberikan keberkahan kepada langkah kami,\" ujar Desy Ratnasari.(ida/ANTARA)
KPU Diminta Memastikan Pengawasan Terhadap Petugas KPPS
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pengawasan kesehatan terhadap petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu Serentak 2024.\"Kenapa Komnas HAM memberi perhatian soal ini? Karena salah satu hak warga negara adalah hak atas kesehatan, hak hidup; dan itu bukan hanya warga secara umum, tapi juga termasuk penyelenggara pemilu,\" kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Jumat.Menurut mantan anggota KPU RI itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus menjamin kesehatan petugas di tempat pemungutan suara (TPS) karena hal itu merupakan hak asasi yang perlu dipenuhi.\"Penyelenggara pemilu yang bertugas pada saat pemilu itu memiliki hak atas kesehatan, yang itu harus dijamin oleh KPU sebagai regulatornya, sebagai yang merekrutnya, maupun Kementerian Kesehatan yang memang punya fasilitas dan infrastruktur kesehatan,\" tambahnya.Pramono menambahkan pihaknya telah mengkoordinasikan hal tersebut kepada KPU. Menurut dia, KPU sudah melakukan setidaknya tiga langkah inisiatif untuk memastikan pengawasan terhadap petugas KPPS.Langkah pertama adalah mengenai penetapan batas maksimal usia petugas KPPS. Diketahui, KPU menetapkan usia tertinggi untuk menjadi petugas KPPS pada Pemilu 2024 adalah 55 tahun.\"Kalau (Pemilu) 2019 dulu nggak ada batasannya,\" imbuhnya.Selain itu, KPU juga memperketat syarat kesehatan calon petugas KPPS dengan melampirkan surat keterangan sehat dari pihak yang berwenang.\"Kalau dulu, hanya surat pernyataan bahwa \'saya sehat\', sekarang harus dengan surat keterangan sehat yang lebih otoritatif,\" tuturnya.KPU pun akan mengurangi beban kerja para petugas KPPS dengan membagi proses penghitungan suara menjadi dua panel, sehingga durasi penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat optimal.Pramono menilai langkah inisiatif KPU tersebut dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja seperti pada Pemilu 2019.\"Dengan mengurangi beban pekerjaan, tingkat stres petugas itu potensinya akan berkurang. Dengan demikian, diharapkan peluang atau potensi terjadinya sakit maupun meninggal itu jauh lebih kecil,\" katanya.Lebih lanjut, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah menambahkan KPU perlu memastikan ketersediaan obat-obatan atau infrastruktur pendukung kesehatan lainnya di tiap-tiap TPS.\"Terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari akses (fasilitas kesehatan), ya, (seperti) kepulauan dan pedalaman. Sehingga, ini perlu afirmasi bagaimana layanan kesehatan di tempat untuk para petugas KPPS,\" kata Anis.Selain itu, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian menyebutkan Komnas HAM juga merekomendasikan KPU untuk memastikan adanya asuransi kesehatan untuk petugas yang terlibat Pemilu Serentak 2024.\"Kami ingin pastikan seluruh penyelenggara itu punya asuransi, itu paling penting juga; dan ketika ada sakit, harus memastikan ada asuransi yang di-cover oleh KPU. Itu bagian dari yang kami rekomendasikan,\" ujar Saurlin.(ida/ANTARA)
Kasad Menambah Perlengkapan Prajurit Bertugas ke Papua
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menambah sejumlah perlengkapan untuk prajurit TNI AD yang akan berangkat ke Papua demi mendukung tugas mereka di daerah operasi.Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari ditemui di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Jumat, mengatakan tambahan dukungan perlengkapan dari Jenderal Dudung itu agar para prajurit lebih siap saat bertugas di Papua.\"Ini bukan dalam konteks tidak terpenuhi oleh Mabes TNI, tetapi ada perlengkapan yang membuat prajurit lebih nyaman dan lebih siap bergerak di sana. Contoh, di daerah pegunungan itu medannya bebatuan dan bahkan di sana kerap turun hujan; nah itu dilengkapi, ditambah lagi oleh Bapak Kasad dukungan sepatu PDL, termasuk juga mungkin nanti akan didukung ransel serbu,\" kata Hamim.Dia menjelaskan kebutuhan operasi para prajurit telah disediakan oleh Mabes TNI sebagai pengendali tugas operasi. Namun, ada beberapa perlengkapan yang perlu disesuaikan dengan kondisi daerahnya.\"Indeks operasional didukung Mabes TNI, tetapi ada beberapa perlengkapan tambahan yang membuat prajurit lebih nyaman dalam tugas. Contoh kemarin, Bapak Kasad memberi dukungan sepatu, sepatu yang memang nanti diharapkan benar-benar nyaman dipakai untuk medan operasi yang tidak sama dengan yang ada di Jawa,\" ujarnya.Sejak April lalu, Dudung bersama jajarannya telah berkeliling ke sejumlah markas satuan untuk memeriksa kesiapan prajurit yang akan diberangkatkan ke Papua.Beberapa satuan yang ditemui langsung oleh pejabat TNI AD itu, di antaranya Batalyon Infanteri Raider 300/Brajawijaya di Cianjur, Jawa Barat; Batalyon Infanteri Para Raider 433/Julu Siri di Maros, Sulawesi Selatan; Batalyon Infanteri 726/Tamalatea di Bone, Sulawesi Selatan; Batalyon Infanteri Para Raider 330/ Tri Darma di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat; serta Batalyon Infanteri Raider 310/Kidang Kencana.Pemberangkatan sejumlah pasukan ke Papua itu untuk menggantikan prajurit yang telah bertugas selama sembilan bulan atau lebih di Bumi Cendrawasih. Penugasan itu merupakan tindak lanjut dari perintah Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono terkait rotasi pasukan di Papua.(ida/ANTARA)
Memiskinkan, Cara Ampuh Melawan Corrupted Mind Para Koruptor
Jakarta, FNN – Kemarin pemerintah telah mengajukan undang-undang perampasan aset sehingga draftnya sudah masuk ke DPR. Kini kita tinggal menunggu kerseriusan dari pemerintah dan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang ini. Seperti kita ketahui, selama ini banyak orang yang mengeluhkan bahwa koruptor yang ditangkap adalah koruptor yang sedang apes. Para koruptor juga seperti pindah lokasi ketika dipenjara. Mereka menghilang sebentar, tapi setelah bebas dia bisa menjadi selebriti atau dermawan. Tidak ada efek jera melekat padanya dan mental korupsinya bahkan bisa mengulang perbuatan korupsinya. Masalah ini menjadi topik diskusi Rocky Gerung di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (11/5/23) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Dalam diskusi tersebut, Rocky mengatakan: “Saya lihat fenomena ajaib di Indonesia. Koruptor begitu keluar (penjara) masuk headline. Dia bisa menyewa jurnalis, bisa nyewa follower, bisa nyewa lembaga survei, bisa nyewa presenter, lalu dianggap bahwa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang mudah dilupakan.” Padahal, kata Rocky, kalau ada maling mencuri, dia tahu risiko digebukin bahkan sampai bonyok atau mati sekaligus. Jadi seorang pencuri menghitung risiko dia akan tertangkap, dikepung, bahkan dikeroyok. Tetapi, kalau koruptor, dia tahu bahwa dia tidak mungkin dikeroyok karena dia punya kekuasaan, dia punya uang. “Jadi, mental koruptor itu datang dari dua nilai, nilai rakus dan nilai pongah. Jadi ini orang-orang yang sudah rakus, pongah pula. Menganggap bahwa setelah bebas, publik bisa dia beli lagi, headline bisa dia beli lagi. Jadi, hal yang memalukan di kita, korupsi itu kan bukan sekedar mencuri, tetapi mengambil hak rakyat, dia merampok rakyat. Tetapi, tiba-tiba dia moralnya baik karena kehidupan keluarganya bagus-bagus saja, itu satu paket, itu kemunafikan. Dari awal mental korupsi itu berupaya untuk menipu public, seolah-olah apa yang diambil itu akan dikembalikan pada rakyat,” ungkap Rocky. Oleh karena itu, kata Rocky, kita ingin agar undang-undang perampasan aset ini betul-betul tidak sekadar membuat jera, tetapi memiskinkan. Sebab, kalau tidak dimiskinkan, begitu koruptor keluar dari penjara, kekayaannya masih ada, lalu dia lakukan lagi pola yang sama. Rocky menganggap bahwa seseorang yang betul-betul berwatak koruptif, dia isi kepala sampai hatinya supaya korupsi. Kalau dia berpenampilan seolah-olah dia soleh, seolah-olah dia sederhana, itu permainan wajah saja, tetapi intinya dari awal dia berniat untuk merusak sistem, dia berniat untuk merampas hak orang lain. Itulah beda antara koruptor dengan maling. Maling mempertahankan harga diri di depan anak istrinya, koruptor memanfaatkan kekuasaan dan seluruh citra tentang dia untuk membela kerakusan hidupnya. Yang memprihatinkan, saat ini valuenya publik juga sudah berubah. Publik pendukung koruptor tetap mengelu-elukannya, wartawan juga tetap mengelu-elukan mereka dengan memberikan panggung dan diwawancarai sana-sini. Sangat mungkin ini terjadi karena para koruptor tersebut masih punya sumber daya yang ditumpuk sekian tahun dari hasil korupsinya, sehingga mereka bisa membeli kekuasaan, kehormatan, dan membeli publisitas. “Itu intinya. Selama dia masih punya sumber daya, gangguan etisnya dia nggak peduli lagi. Dia anggap bahwa dia bisa tutupi bahkan hukuman yang berpuluh-puluh tahun itu dengan membeli kembali opini publik. Jadi, sebetulnya, begitu dia keluar karena mengorupsi uang negara, mengambil hak rakyat, dia mengorupsi lagi opini publik. Jadi, berkali-kali dia akan lakukan tindakan koruptif itu,” ujar Rocky. “Jadi, sekali lagi, seorang yang koruptor itu, dia punya corrupted mind yang enggak mungkin dia hapuskan dari pikiran dia. Karena dia tahu bahwa dia akan ditolak oleh publik maka dia berupaya untuk membeli publik, itu juga korupsi namanya. Karena itu, korupsi yang paling gila adalah berupaya untuk membujuk dirinya sendiri bahwa dia bukan koruptor, membujuk publik bahwa dia bukan koruptor. Jadi, terus-menerus rantai korupsi itu masuk di dalam peradaban kita. Kan corrupted mind, pikiran koruptif itu enggak mungkin berhenti,” lanjut Rocky. Di sinilah undang-undang perampasan aset menjadi penting, meski praktiknya agak sulit karena koruptornya pada umumnya adalah mereka yang duduk di eksekutif dan yudikatif itu sendiri. “Kalau kita mau pukul rata, siapa di DPR yang nggak korupsi. Siapa yang menjadi pimpinan fraksi yang nggak korupsi. Siapa yang menjadi anggota Banggar yang nggak korupsi. Jadi, kita balik saja, semua korupsi kecuali dibuktikan terbalik. Jadi, itu juga harus satu paket di dalam pikiran bahwa semua politisi itu korup, kecuali dibuktikan terbalik. Itu memang sangat berat,” tegas Rocky. Bahkan, lanjut Rocky, kalau kita lihat partai-partai yang berupaya untuk mencari cawapres, itu dari awal sudah koruptif pikirannya. Mencari cawapres itu bukan mencari orang yang punya program, punya ideologi, tapi mencari orang yang punya uang. Jadi, ketua-ketua partai juga sudah koruptif pikirannya. Ini yang disebut Rocky bahwa kita perlu radical brake, suatu pemutusan kualitatif dengan mental-mental semacam ini. Memang berat, tetapi kita percaya bahwa netizen perlahan-lahan paham dan satu waktu nanti akan ada pengadilan rakyat, pengadilan akal sehat, pengadilan etika. Itu mungkin terjadi kalau kita betul-betul ingin keluar dari peradaban busuk semacam ini. (ida)
Cak Imin Siap Mendukung Prabowo Menjadi Capres di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku siap mendukung Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Insyaallah. Kalau memang Pak Prabowo sudah mantap, kami tentu siap saja untuk mendukung beliau,\" kata Cak Imin di Jalan Tegalan Nomor 27, Jakarta Timur, Kamis.Ia juga berlapang dada menerima keputusan bahwa Prabowo akan diusung menjadi capres di Pemilu 2024 dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Untuk itu, Cak Imin mengatakan akan mengumumkan keputusan tersebut secara resmi ke publik.Di sisi lain, awak media sempat menyinggung mengenai tujuan kegiatan safarinya ke sejumlah mantan wakil presiden untuk mendapatkan posisi sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024. Namun, ia menjelaskan masih mengincar posisi capres.\"Kalau incarnya pasti presiden, tapi semua kami sowani termasuk capres,\" ujarnya.Meski begitu, Cak Imin tidak mempersoalkan apabila dirinya menjadi bakal cawapres.\"Kami harus banyak belajar mendapatkan masukan siapa tahu kalau tidak jadi presiden ya wakil presiden,\" tutur Cak Imin.Cak Imin melihat wapres memiliki peran yang begitu besar dalam mendampingi seorang presiden.\"Yang harus terus kita hormati, harus memberikan penghargaan yang tinggi atas perjuangan para wakil presiden,\" jelas dia.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Masyarakat Diminta Menyikapi Penafsiran Agama Lewat Tabayun
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi mengatakan seseorang dapat menyikapi penafsiran agama atau pemberitaan dengan melakukan tabayun atau menguji kebenaran informasi tersebut.\"Peningkatan pemahaman dalam beragama adalah keharusan bagi setiap orang. Dengan memiliki pemahaman yang kuat, maka seseorang dapat menyikapi penafsiran agama atau pemberitaan dengan melakukan tabayun atau menguji kebenaran informasi,\" kata Abdullah Jaidi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Menurut Jaidi, pemahaman tersebut penting agar peristiwa penyerangan di Kantor MUI Pusat beberapa waktu lalu tidak terjadi lagi. Dia menilai kejadian penyerangan di Kantor MUI Pusat itu terjadi karena pelaku tidak memiliki wawasan keagamaan yang kuat dan tidak melakukan tabayun.Jaidi menilai pelaku ingin melampiaskan apa yang menjadi keyakinannya bahwa mimpinya itu benar.\"Padahal mimpi itu ada dua, dari Allah dan Rasulnya atau mimpi dari setan. Kalau mimpi dari setan pasti bertentangan dengan ajaran agama, tapi kalau mimpi dari Allah dan Rasulnya menjurus kepada kebaikan,\" jelasnya.Menurut dia, kasus seperti itu bukan hal baru karena banyak sekali orang yang bermimpi bertemu Nabi dan mengaku dapat wangsit, padahal yang bersangkutan bukan ahli agama. Wangsitnya adalah bahwa harus ada persatuan dan kesatuan seluruh umat Islam di dunia.\"Ini berarti dia tidak paham konsep kenegaraan, di dunia ada negara-negara yang berdiri atas kemauan rakyatnya. Ada negara yang kesepakatan rakyatnya berbentuk negara Islam, nasionalis, atau komunis,\" kata Jaidi.Dia menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara republik yang memiliki dasar hukum dan aturan sendiri, begitu juga dengan negara lainnya. Oleh karena itu, Jaidi menilai para dai dan ulama perlu memiliki wawasan kebangsaan, bukan bertujuan untuk bertentangan dengan agama, namun mengacu pada ajaran agama itu sendiri.Ketua Dewan Syura Al-Irsyad Al-Islamiyyah itu menjelaskan bahwa setiap orang atau kelompok pasti memiliki keterbatasan ilmu, sehingga jangan mengatakan bahwa pahamnya yang paling benar; karena dengan sikap tersebut akan menafikan pemahaman yang lain dan menjadi ekstrem dalam pergaulan dan pemahaman beragama.\"Kalau MUI, Kementerian Agama, ataupun BNPT menekankan wawasan serta moderasi beragama, itu bertujuan untuk menyelamatkan generasi muda, dai, dan ulama kita. Harapannya, mereka tidak terpapar dengan pemahaman ekstrem, tidak hanya dari masjid atau pesantren, terkadang juga dari media sosial,\" ujar Jaidi.Semua pihak perlu melakukan antisipasi jika terjadi tindakan ekstrem yang dilakukan oleh kelompok radikal, terutama menjelang tahun politik seperti saat ini. Menurut dia, bisa saja dimunculkan masalah-masalah yang sangat sensitif di dalam konteks politik.Oleh karena itu, perlu pemahaman yang moderat di kalangan para penceramah karena ucapan penceramah atau dai bisa mempengaruhi pemikiran umat.(ida/ANTARA)
Yasonna dan Puan Kembali Menjadi Bakal Caleg DPR dari PDI Perjuangan
Jakarta, FNN - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Ketua DPR Puan Maharani kembali didaftarkan sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari PDI Perjuangan.\"Dari menteri Kabinet Indonesia Maju, yang berasal dari PDI Perjuangan, yang dicalonkan adalah Bapak Yasonna Laoly,\" kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.Selain Yasonna, lanjutnya, semua menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDI Perjuangan akan fokus membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.Sebelum menjadi menkumham, Yasonna merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024. Namun, setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi menteri, Yasonna mundur dari anggota DPR RI.Selain Yasonna Laoly, Puan Maharani yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI juga kembali didaftarkan menjadi bakal caleg dari PDI Perjuangan.Hasto menyampaikan sejumlah kontribusi putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu selama menjabat sebagai ketua DPR, antara lain dukungan terhadap penyelenggara pemilu agar pesta demokrasi berjalan baik dan demokratis.Rekam jejak Puan antara lain pernah menjadi menteri koordinator termuda bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan menjadi ketua DPP PDIP Bidang Politik.\"Jadi, Mbak Puan kembali dicalonkan,\" ujar Hasto.Kamis, KPU menerima secara resmi berkas pendaftaran bakal caleg DPR pada Pemilu 2024 dari PDI Perjuangan.Pendaftaran bakal caleg anggota DPR RI untuk semua daerah pemilihan (dapil) akan dilakukan oleh pengurus pimpinan pusat partai politik dengan mengunjungi Kantor KPU Pusat di Jakarta.Kemudian, untuk bakal caleg anggota DPRD provinsi didaftarkan oleh pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing dan bakal calon anggota DPRD kabupaten dan kota akan didaftarkan pengurus partai politik di tingkat kabupaten dan kota di kantor KPU kabupaten dan kota masing-masing.Sementara itu, untuk pendaftaran calon anggota DPD RI hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan ke KPU provinsi. KPU telah menetapkan 700 bakal calon caleg DPD RI memenuhi syarat minimal dukungan pemilih dan sebaran untuk mengikuti Pemilu 2024.KPU melayani pendaftaran bakal caleg Pemilu 2024 dengan jam operasional pukul 08.00-16.00 waktu setempat untuk tanggal 1-13 Mei 2023 dan pukul 08.00-23.59 di hari terakhir pendaftaran pada 14 Mei 2023.(ida/ANTARA)
POPULER
