POLITIK
TNI Mendapat Dukungan untuk Memberantas Praktik Jual Beli Senjata di Papua
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung penuh langkah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberantas praktik jual beli senjata dan amunisi, khususnya di wilayah konflik Papua. \"Praktik jual beli senjata ini miris betul dan menjadi kejahatan luar biasa. Dan memang ini menjadi salah satu penyebab rumitnya penyelesaian konflik di Papua selama ini, yaitu keberadaan rantai pasok senjata dan amunisi yang diduga melibatkan aparat TNI sendiri. Maka siapa pun pelakunya pantas dihukum berat, melalui penerapan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun\" ujar Christina dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Dia juga mendukung siapa pun prajurit TNI yang terlibat untuk dihukum seberat-beratnya.Menurutnya, pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait adanya lonjakan kasus penyalahgunaan senjata dan amunisi di Kodam Cenderawasih selama satu dekade terakhir harus menjadi momentum perbaikan sungguh-sungguh di tubuh TNI dari atas sampai prajurit di lapangan.\"Artinya, jadikan ini kesempatan untuk melakukan pembenahan total, mulai dari komandan sampai prajurit di lapangan harus punya komitmen yang sama. Jangan jadikan suplai senjata kepada musuh atau yang patut diduga berhubungan dengan musuh sebagai lahan bisnis. Benar kata Panglima TNI, itu sama saja membunuh saudara sendiri. Sudah berapa prajurit TNI yang gugur di Papua? Ini menyedihkan,\" ungkap dia.Christina meyakini apabila tidak ada pasokan senjata dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) maka perlawanan dari mereka juga tidak akan semasif sekarang.\"Jadi, pastikan dulu praktik jahat jual senjata dan amunisi kepada musuh ini kita hentikan. Ini adalah bentuk penghianatan yang sangat pantas dan wajar jika pelakunya dihukum berat,\" tutupnya.(ida/ANTARA)
Rekonsiliasi Warga Sampang Memerlukan Kerja Sama Semua Pihak
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad mengatakan proses rekonsiliasi warga Sampang, Jawa Timur, sebagai korban konflik keagamaan memerlukan kerja sama dari semua pihak.\"Dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kerja sama semua pihak; sehingga warga Sampang yang terlibat konflik itu mau berkomunikasi sampai akhirnya mereka mau menjemput saudaranya sendiri yang dulu pernah dimusuhi,\" kata Rumadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Rumadi mengatakan hal itu berkaitan dengan penjemputan kembali 265 jiwa dari 62 kepala keluarga (KK) warga Sampang selaku penyintas korban konflik keagamaan di pengungsian Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (4/5).Dia mengatakan penjemputan kembali penyintas warga Sampang korban konflik keagamaan itu merupakan wujud komitmen Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan penyelesaian konflik sosial keagamaan masa lalu.Menurut Rumadi, penjemputan secara bertahap terhadap penyintas warga Sampang korban konflik keagamaan menunjukkan pemerintah terus bekerja melakukan rekonsiliasi dan cipta kondisi, agar warga Sampang yang sudah 12 tahun di pengungsian bisa pulang ke kampung halamannya.\"Proses rekonsiliasi warga Sampang yang pernah terlibat konflik keagamaan, sehingga terjadi pengusiran, bukan hal yang mudah,\" tambahnya.Rumadi mengapresiasi semua pihak, baik dari unsur masyarakat, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta pemerintah daerah yang berani mengambil prakarsa dan terobosan sehingga tumbuh saling percaya di antara warga yang dulu terlibat konflik.\"Tanpa prakarsa untuk menumbuhkan sikap saling percaya, proses rekonsiliasi tidak pernah terjadi,\" katanya.Dia berharap peristiwa konflik Sampang menjadi pelajaran bagi seluruh komponen bangsa agar semakin dewasa dalam menyikapi berbagai perbedaan. Sebab, lanjutnya, jika konflik pecah menjadi kekerasan, maka perlu lama untuk menyembuhkan luka sosial yang muncul.\"Keanekaragaman bangsa Indonesia harus kita jaga. Toleransi harus terus menerus kita tumbuhkan,\" ujar Rumadi.Sebagai informasi, penjemputan warga Sampang korban konflik keagamaan telah dilakukan pada tahap kedua. Sebelumnya, penjemputan pertama penyintas warga Sampang korban konflik keagamaan dilakukan pada 29 April 2022 terhadap sebanyak 53 jiwa dari 14 KK.Dengan penjemputan tahap kedua tersebut, warga Sampang yang masih tinggal di pengungsian Jemundo tersisa 25 jiwa dari lima KK.(ida/ANTARA)
Gibran Mengaku Umurnya Belum Cukup
Surakarta, FNN - Putra pertama Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming mengakui dirinya tidak memenuhi persyaratan usia untuk menjadi bakal calon presiden maupun calon wakil presiden pada Pemilu 2024.Di Kota Surakarta, Jumat, Gibran pun mengatakan hal itu guna menanggapi isu terkait rencana dirinya akan mendampingi Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Umur (saya) belum cukup,\" kata Gibran.Dia menambahkan hal itu hanya merupakan rumor, sehingga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.\"Kan rumor, saya sudah jawab kalau umur belum cukup,\" imbuhnya.Selain itu, Gibran pun mengakui dia belum terlalu lama terjun ke dunia politik, sehingga dia merasa masih harus banyak belajar.\"Ilmunya belum cukup. Saya masih perlu banyak belajar. Baru dua tahun (jadi Wali Kota Surakarta),\" katanya.Selain itu, menurut dia, menjadi presiden maupun wakil presiden bukan merupakan tugas yang ringan.\"Itu tugas berat lho, jangan dibayangkan (mudah),\" katanya.Sebelumnya, dalam momentum Idul Fitri 1444 H lalu, Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden Joko Widodo di Surakarta. Pada kesempatan tersebut, Gibran turut menyambut Prabowo yang datang dengan putranya, Didit Hediprasetyo.Meski demikian, keduanya sepakat menyampaikan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas terkait politik.Presiden Jokowi pun telah menepis usul sejumlah kalangan yang mengajukan putranya untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024.Jokowi mengatakan setidaknya ada dua alasan mengapa Gibran belum realistis untuk masuk bursa Pilpres 2024.\"Pertama, umur. Kedua, baru dua tahun jadi wali kota; yang logis sajalah,\" kata Jokowi. Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Ingin Bangun Dinasti Politik, Jokowi Selalu Ikut Campur Urusan Capres
Jakarta, FNN-- Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti soal perilaku kasak-kusuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pilpres 2024. Menurutnya, kasak-kusuk tersebut terlihat dari cara Jokowi melakukan endorse koalisi dan mengumpulkan elite partai politik di Istana Negara. \"Yang dilakukan Pak Jokowi ini kasak kusuk untuk mengatur keadaan politik supaya dia masih punya grip (pegangan),\" ujar Rocky saat diskusi virtual bertajuk Menakar Peluang Capres Dan Format Koalisi Parpol 2024 dalam kanal YouTube Gelora TV. Ia menduga Jokowi masih ingin ikut cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024 agar bisa membangun dinastinya sendiri setelah tak menjabat lagi sebagai presiden. Untuk apa grip itu? Ya, untuk meloloskan dinastinya. Untuk memberi jalan baru kepada oligarki masuk kepada kekuasaan baru,\" tuturnya. Oleh sebab itu, ia juga menyoroti koalisi partai politik yang berpindah-pindah baru-baru ini. Ia menilai hal tersebut disebabkan oleh Jokowi. Rocky mengatakan koalisi akan berubah jika Jokowi mengajak koalisi minum kopi, pergi ke Ibu Kota Nusantara, atau melakukan aktivitas lain. \"Jadi apa yang kita sebut koalisi sebetulnya? Selain upaya saling mengintip dan mengintai. Kan itu dasarnya. Karena itu, pada dasarnya koalisi ini barang busuk dalam demokrasi di Indonesia,\" kata dia. Menurut Rocky, tidak ada koalisi yang melakukan pengintaian di negara lain. Ia menganggap koalisi merupakan upaya untuk menghasilkan keputusan yang konkret. \"Kalau di sini, koalisi itu menunggu sinyal seseorang yang bukan anggota koalisi,\" ucapnya. Sekarang saya tanya, Jokowi anggota koalisi mana? KIB? Tapi dia endorse juga yang bukan KIB. Jadi Anda mengikuti seseorang yang bukan anggota anda jadi bagian part of no part,\" ujar Rocky. Sebelumnya, Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut Jokowi punya dua strategi dalam mengamankan Pilpres2024 demi mendarat aman atau soft landing usai rampung menjabat. \"Karena ingin memastikan beliau (Jokowi) akan mendarat secara aman dan nyaman,\" ucapnya, dalam keterangan tertulis, Senin (24/4). Bentuk soft landing-nya adalah program kerjanya dilanjutkan, termasuk pembangunan ibu kota Nusantara (IKN); serta aman dari kasus hukum. \"Satu, proyek Ibu Kota Negara (IKN) berlanjut. Kedua, tidak ada masalah ataupun kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya,\" kata Denny, yang merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY ini. Apa strateginya? Strategi pertama, kata Denny, adalah cawe-cawe alias turut campur dalam menentukan calon presiden di Pilpres2024. Ia mengutip pernyataan Pengamat Politik Erros Djarot terkait Jokowi yang mendukung beberapa capres tertentu dan tidak ikut memilih Anies. \"Target utama adalah sebisa mungkin hanya ada dua pasangan calon dalam Pilpres2024,\" kata Denny. Ia menduga Jokowi ingin dua pasangan calon yang ikut Pilpres2024 itu adalah orang dekatnya. Sebab orang yang berseberangan berpotensi tak melanjutkan warisan dan program kerja. \"Keduanya adalah all the president\'s men. Calon yang diidentifikasi berseberangan dan mungkin tidak melanjutkan legacy kepresidenannya, sebisa mungkin dieliminasi, sedari awal,\" ujar Denny. Jokowi juga mengumpulkan sejumlah petinggi partai politik di Istana Negara, Selasa (3/5) malam. Hadir di Istana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kendati demikian Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang merupakan partai koalisi pemerintah terlihat tidak hadir di Istana. Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebut pertemuan Jokowi dan ketua umum partai membahas koalisi Ganjar-Prabowo. Romy, sapaan akrabnya, menyebut pertemuan akan digelar tanpa kehadiran PartaiNasDem. Pertemuan akan dibalut dalam suasana halal bihalal pascalebaran. Sebelumnya, pada akhir April, Jokowi juga memanggil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ke Istana. Dia berkata mendapat sejumlah wejangan terkait politik dari Jokowi. Menurut Sandi, masukan-masukan dari Jokowi cukup baik. \"Pasti adalah tentang politik, itu sifatnya tertutup dan saya menyampaikan beberapa topik dan beliau menyampaikan beberapa pandangan yang menurut saya sangat-sangat strategis ya,\" ujarnya. Sebelum Sandi, Jokowi juga mengundang Prabowo, Zulhas hingga Ketua Umum Perindo Hary Tanoe di Istana Negara usai Ganjar Pranowo resmi dideklarasikan sebagai capres oleh PDIP. Restu dari Presiden Jokowi ke calon presiden tertentu dinilai berpengaruh kuat terhadap pilihan masyarakat di Pemilihan Presiden 2024. Menurut Survei Poltracking Indonesia terkini, 47,5 persen warga mempertimbangkan memilih capres yang didukung Jokowi. Pengamat politik Kunto Adi Wibowo berpendapat restu Jokowi dalam menentukan kemenangan capres sangat besar. Sebab, Jokowi memiliki basis massa yang kuat dan bisa memobilisasi pemilih. \"Pengaruh itu dianggap sebagai faktor yang bisa memenangkan Pilpres 2024. Sebagai presiden sekaligus bos ASN, dia bisa memobilisasi pemilih seperti yang terjadi pada Orde Baru,\" ujar Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com. Karena itu, kata dia, tak heran jika Jokowi cawe-cawe urusan pilpres. Menurutnya, Jokowi dapat mencapai dua kepentingan dengan ikut mengurusi penentuan capres, yakni melanggengkan kekuasaannya dan memastikan keberlanjutan proyek yang belum rampung di masa kepemimpinannya. Kunto berpendapat, langgengnya kekuasaan memang merupakan godaan besar. Sementara, presiden memiliki batas waktu yang diatur dalam undang-undang. \"Itu pasti jadi godaan terbesar politisi, khususnya untuk presiden yang punya batasan waktu untuk dipilih menjadi pemimpin,\" kata dia. Sementara, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul juga menilai restu dari Jokowi masih kuat dan bahkan bisa menjadi nilai jual tersendiri. Menurutnya, pendukung berat Jokowi bisa mengalihkan dukungan kepada calon yang direstui Jokowi. \"Fanatisme dari dua periodeJokowiini bisa dijual kepadasimpatisannya,\" kata Adib. Sementara itu, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai restu Jokowi tidak perlu jadi konsumsi publik. Dia pun menilai cawe-cawe Jokowi bisa berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024. \"Sebagai presiden, ia bisa pengaruhi keputusan penyelenggara pemilu. Sehingga tokoh-tokoh yang saat ini yang berada di pos penyelenggara akan semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan Jokowi,\" ujar Dedi. Menurutnya, berbagai pihak yang berurusan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan tersandera agar posisinya tak terancam. Ia mengatakan kondisi ini bisa mengkhawatirkan. \"Yang perlu dikhawatirkan jika pilihan restu Jokowi ini mempengaruhi perilaku birokrat di tataran penyelenggara. Oleh sebab itu, restu Jokowi seharusnya tidak diumbar ke publik,\" ujar Dedi. (CNN)
Rencana Cak Imin Pengaruhi AHY Gagal
Bogor, FNN - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan ia berencana membujuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berkoalisi, tetapi misinya itu belum berhasil karena pimpinan Demokrat dinilai tetap teguh bergabung Koalisi Perubahan.Cak Imin, saat jumpa pers selepas bersilaturahmi dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan melanjutkan pertemuan empat mata dengan AHY, menyampaikan dia memang berkeinginan menambah jumlah partai politik dalam koalisi.\"Memang dari awal saya punya keinginan terus mengembangkan koalisi. Salah satunya, memperbesar jumlah koalisi KKIR sama KIB. Memang salah satu agenda saya upaya mempengaruhi partai-partai, termasuk rencana saya memengaruhi Mas AHY. Tetapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat, karena imannya kuat saya harus hati-hati ngomong-nya,\" kata Cak Imin menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di kediaman SBY Pendopo Puri Cikeas, Jakarta, Rabu malam.Walaupun demikian, dia masih berharap Demokrat dapat mempertimbangkan tawaran untuk bergabung dalam koalisi besar besutan Cak Imin dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang mewakili Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).\"Nanti kita tunggu saja, moga-moga sepulang saya dari sini goyah,\" ucap Cak Imin yang disambut suara riuh tawa para awak media.Menurut dia, tawaran untuk masuk dalam koalisi merupakan hal yang biasa dalam politik.\"Namanya juga koalisi harus saling menggoda, siapa tahu, memperbanyak teman apalagi kalau saling mengisi,\" ujar dia.Walaupun demikian, AHY menepis adanya manuver politik yang dilakukan PKB dan Demokrat dalam pertemuan bersama SBY, dan pertemuan antara dirinya dengan Muhaimin.\"Dalam pertemuan empat mata tadi sebetulnya tidak ada yang terlalu jauh, terlalu berlebihan untuk dianggap sebagai manuver politik yang begitu menentukan, karena sejati-nya kita terus berproses, berkomunikasi menghormati perbedaan, menghormati posisi masing-masing,\" kata Ketua Umum Demokrat.Dia menjelaskan perwakilan PKB dan Demokrat di Cikeas mengedepankan etika berpolitik dalam pertemuan, yang artinya para pihak menghormati posisi dan pilihan koalisi masing-masing.\"Kami berdua mengedepankan etika. Kami tahu kami berdua punya standing (posisi, red) saat ini. Saya di Koalisi Perubahan, PKB di KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya). Kami saling menghormati, dan itu menurut saya bagus sekali,\" tutur AHY.Ketua Umum PKB dan beberapa pengurus pusat mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.Jajaran elite PKB itu pun mengadakan pertemuan dengan SBY bersama Ketua Umum Demokrat AHY dan pengurus teras partai selama lebih dari 1 jam. Selepas pertemuan itu, Muhaimin dan AHY lanjut bertemu empat mata berdiskusi di antaranya mengenai isu-isu politik nasional.Dua pertemuan itu, yang ditutup dengan sesi jumpa pers berakhir pada pukul 22.00 WIB.(sof/ANTARA)
Cak Imin Upaya Terakhir Istana Membujuk Demokrat untuk Membatalkan Pencapresan Anies
Cak Imin Upaya Terakhir Istana Membujuk Demokrat untuk Membatalkan Pencapresan Anies Jakarta, FNN – Kunjungan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ke kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin, Rabu (3/5/23) ternyata membuka fakta baru bagaimana peta-peta politik makin jelas dan skenario-skenario di belakang layar yang semula dicoba untuk ditutup-tutupi terbongkar. Fakta baru tersebut terungkap dari pengakuan Cak Imin bahwa dia memang datang ke SBY bukan sekadar bersilaturahim dan bernostalgia, tetapi sempat mojok bareng AHY dan menawarkan agar AHY mau bergabung dengan koalisi yang mereka bentuk. Dari pengakuan Cak Imin juga terungkap fakta baru bahwa mereka memang sudah berkoalisi dengan Golkar, Gerindra, dan PKB. Sebelumnya, Airlangga juga sudah bertemu SBY, tetapi tidak mengaku kalau pertemuan tersebut bertujuan memengaruhi Demokrat. Menanggapi peristiwa tersebut, dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (4/5/23) Rocky Gerung mengatakan bahwa yang paling enak sama Cak Imin itu seperti anak kecil yang diberi mainan, lalu dia gembira. Watak Cak Imin itu tidak ada beban, bercanda-canda.Tetapi, kemudian satu waktu dia menjadi politisi yang betul-betul mampu untuk berselancar dengan zig zag. “Tapi ada satu soal yang saya kira final, yaitu upaya terakhir Jokowi memakai Cak Imin. Kan sudah tidak ada lagi yang lain kan? Siapa lagi yang mau dikirim Jokowi untuk membujuk-bujuk Demokrat supaya jangan calonin Anies. Jadi, ini upaya terakhir Jokowi. Jadi, awalnya Cak Imin itu jadi messenger of good news gitu, ternyata bad news yang dia dapat,” ujar Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Jadi, kalau dia (Cak Imin-red) akhirnya ketemu AHY dan AHY bilang enggak, itu menunjukkan bahwa Nasdem juga sebetulnya akan mengucapkan hal yang sama,” tambah Rocky. Seperti kita ketahui bahwa dari awal Nasdem tidak sekadar mencalonkan Anies tunggal, tapi pada waktu itu ada tiga yang mereka sebutkan, yaitu Ganjar Pranowo, Andika, dan Anies. Kemudian Anies yang dipilih. Jadi mungkin Nasdem dibujuk dengan cara itu. Berbeda dengan Demokrat yang dari awal hanya mencalonkan Anies, bahkan SBY yang pertama kali memprotek Anies dengan melarang soal-soal DKI dikaitkan dengan soal Pilpres, kata Rocky. Saat itu SBY mau memberi sinyal bahwa akan ada permianan yang kotor dalam pilpres. Dari situ SBY menanam moral yang kuat pada Anies. Oleh karena itu, tidak mungkin jika tiba-tiba SBY mengatakan bahwa Demokrat punya calon lain. “AHY juga mungkin masih mampu untuk mengatakan tidak pada bujukan itu karena dia mesti konsisten. Kan partainya juga lagi mau diambil oleh Jokowi melalui Moeldoko. Jadi sinyal itu memperkuat posisioning Anies sebetulnya,” ujar Rocky. Kita memang menginginkan agar Anies maju saja, mau menang atau kalah, karena itu soal pilihan rakyat, ujar Rocky. Etika ini yang akhirnya ditemukan juga oleh Demokrat. Jadi, Demokrat menganggap bahwa bagaimanapun mereka harus konsisten dengan yang sudah mereka pilih. Setelah gagal membujuk Nasdem dan Demokrat, sepertinya istana belum akan berhenti. Masih ada PKS yang akan menerima kunjungan dari punakawan-punakawan Presiden Jokowi. “Jadi, Pak Jokowi, sampai lilinnya betul-betul padam dan membakar jarinya sendiri, itu dia tidak akan berhenti. Kan sumbu lilin itu tiba-tiba memendek, tapi walaupun pendek dia bercahaya besar. Nah, orang yang nekat dia mau pegang sumbu itu. Pak Jokowi hati-hati, nanti justru jari Anda yang terbakar,” ungkap Rocky. Rocky mengingatkan agar Jokowi jangan bermain-main dengan sesuatu yang orang anggap kenapa masih terus membujuk. “Urusan pemilu kan bukan urusan Anda. Anda kan penyelenggara Pemilu. Pemerintah adalah penyelenggara Pemilu, bukan pengatur Pemilu. Ini hal yang bagi saya enggak masuk akal,” ujar Rocky. Rocky juga mempertanyakan kenapa orang-orang di sekitar Jokowi, termasuk penasihat dan LSM-LSM tidak membuat semacam surat himbauan atau surat sahabat pada Jokowi, supaya Jokowi paling tidak, tidak mengganggu. Jika ini dilakukan, mungkin bisa menjadi pikiran terakhir dari LSM yang masih ada di istana. Kalau tidak, artinya mereka kacung juga akhirnya.(ida)
Penahanan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Diperpanjang
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi Wali Kota Bandung, Jawa Barat, nonaktif Yana Mulyana (YM) selama 40 hari. \"Dengan masih diperlukannya waktu dalam proses pengumpulan alat bukti, tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka YM dan kawan-kawan untuk masing-masing selama 40 hari ke depan. Penahanan lanjutan tersebut mulai 5 Mei 2023 sampai 13 Juni 2023 di Rutan KPK,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis. Ali menjelaskan dalam rentang waktu tersebut penyidik KPK akan memanggil sejumlah saksi terkait kasus tersebut untuk dimintai keterangan. \"Rencana jadwal pemanggilan dan pemeriksaan berbagai pihak sebagai saksi telah disusun tim penyidik dan kami berharap saksi-saksi yang dipanggil nantinya agar kooperatif hadir,\" ujarnya. Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (14/4) malam. Yana kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek \"Bandung Smart City\" tahun anggaran 2022-2023. Selain YM, KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, Manager PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi. Tersangka YM diduga menerima gratifikasi untuk memenangkan PT CIFO dalam lelang proyek penyediaan jasa internet di Dishub Kota Bandung senilai Rp2,5 miliar. KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Singapura, dolar AS, ringgit, yen, bath, serta sepatu merk Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 warna putih, hitam, dan cokelat dengan total nilai sekitar Rp924,6 juta. Atas perbuatan memberi suap, tersangka Benny, Sony dan Andreas melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Yana, Dadang dan Khairul sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Identitas Pelaku TPPO 20 WNI ke Myanmar Sudah Diantong Bareskrim
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri telah mengantongi identitas pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang mengirim 20 orang warga negara Indonesia sebagai pekerja migran ilegal di Myanmar.\"Sudah kami ketahui identitasnya, sementara masih kami lakukan penyelidikan,\" kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Djuhandhani menjelaskan pihaknya telah menerima laporan polisi dari keluarga korban yang masuk lewat SPKT Bareskrim Polri. \"Kami lakukan pemeriksaan,\" ujarnya.Informasi terkini terkait kasus 20 orang WNI di Myanmar, tambah dia, menyebutkan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia sudah meneruskan laporan kasus online scam tersebut kepada KBRI Yangon untuk ditindaklanjuti.\"Dan KBRI sudah mengirim nota diplomatik ke Kemenlu Myanmar. KBRI juga sudah berkoordinasi dengan aparat setempat,\" ujarnya.Kemudian, kata Djuhandhani, KBRI Yangon telah berkoordinasi dengan para korban. Diketahui pula 20 WNI tersebut tidak tercatat dalam lalu lintas Imigrasi Myanmar. \"Mereka diduga masuk Myanmar secara ilegal,\" ujarnya.Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata Djuhandhani, para WNI tersebut terdeteksi berada di Myawaddy, yang merupakan daerah konflik bersenjata antara militer Myanmar (Tat Ma Daw) dengan pemberontak Karen.Kondisi tersebut membuat otoritas Myanmar tidak dapat memasuki wilayah Myawaddy. \"Karena lokasi tersebut dikuasai oleh pemberontak,\" imbuhnya.Menurut Djuhadhani, pemerintah Myanmar belum dapat menindaklanjuti pengaduan dari KBRI Yangon karena situasi tersebut.Meski demikian, kata Djuhandhani, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus berupaya membantu 20 orang WNI tersebut untuk bisa keluar dari Myanmar.\"Kemenlu telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari cara agar dapat membantu para WNI tersebut,\" katanya.Beberapa upaya yang dilakukan, seperti berkoordinasi dengan Regional Support Office BALI PROCESS di Bangkok, Thailand, berkoordinasi dengan IOM serta International Justice Mission (IJM).Selain itu, pihak Kemenlu telah bertemu dan menjelaskan update penanganan, tantangan dan situasi terakhir kepada SBMI dan keluarga 20 WNI tersebut.Adapun rencana tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut, yakni meminta data para korban atau keluarga korban, melakukan penyelidikan terkait TPPO, dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.\"Kami terus berkoordinasi dengan Kemenlu dan KBRI Yangon untuk update penanganan para korban,\" katanya.Djuhandhani mengakui kendala lain yang dihadapi, yakni penyidik belum bisa berkomunikasi dengan para korban. Namun, pihaknya telah menindaklanjuti laporan polisi dari pihak keluarga korban.\"Belajar dari kesulitan tetap kami yakini tidak ada kejahatan yang sempurna, kewajiban kami untuk membuktikan dan mengungkap perkara ini,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Kapolda Kaltara Memastikan Penerimaan Anggota Polri 2023 Bebas KKN
Tanjung Selor, FNN - Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Pol. Daniel Adityajaya memastikan penerimaan calon anggota Polri 2023, baik melalui jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama bebas calo dan unsur KKN.\"Tidak ada yang namanya masuk polisi itu bayar, penerimaan Polri saya pastikan gratis dan tidak ada calo maupun KKN,” tegas Kapolda Kaltara di Tanjung Selor, Kamis.Daniel Adityajaya menegaskan dalam penerimaan Polri 2023, diharapkan masyarakat bisa langsung mengawasi langsung proses dan seluruh tahapannya.\"Semuanya proses saya pastikan terbuka dan transparan, silahkan masyarakat mengawasi langsung dalam setiap tahapan,” ujarnya.Kapolda menambahkan, dalam penerimaan polri tahun ini Polda Kaltara mendapatkan kuota lebih dari sebelumnya, yakni 350 orang. Sebab Kaltara sudah mempunyai Sekolah Polisi Negara (SPN). Kaltara mendapatkan tambahan kuota rekrutmen Polri tahun ini sekitar 350 orang, sebelumnya hanya 200 orang.Untuk diketahui, khusus jalur Bintara Polri, pendidikan tahun ini akan dilaksanakan di SPN Polda Kaltara di Kabupaten Malinau.Kapolda berharap masyarakat Kaltara bisa memanfaatkan dengan baik dengan kesempatan penerimaan Polri khususnya di Polda Kaltara tahun 2023, terutama putra dan putri terbaik Kaltara yang ingin mengabdi sebagai anggota Polri.\"Sekarang tahapan sudah berjalan, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, jangan sampai orangtua calon peserta seleksi percaya oknum atau calo yang menawarkan diri bisa dan mampu meloloskan semua proses seleksi, dan kalau ada temuan masyarakat ada oknum atau calo yang bermain dalam proses seleksi, silakan langsung melaporkan ke saya,” tegas Kapolda.Berdasarkan catatan Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Kaltara, pada 26 April sampai 3 Mei 2023 pelaksanaan pemeriksaan administrasi awal yang dilaksanakan di Polres jajaran Polda Kaltara.Hasilnya Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) sebanyak 1.542 orang. Yang memenuhi syarat 1.454 orang dan tidak memenuhi syarat 88 orang.Lalu Bintara Polair 32 orang pendaftar. Bintara Brimob 73 pendaftar (64 memenuhi syarat dan 9 tidak memenuhi syarat), Bintara Tenaga Kesehatan 5 pendaftar (seluruhnya memenuhi syarat).Pada 2 Mei 2023 telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap satu calon taruna dan taruni Akpol dengan jumlah peserta 33 orang dan yang memenuhi syarat 28 orang, yang tidak memenuhi syarat 5 orang.Selanjutnya pada 4 sampai 14 mei 2023 akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap satu di Aula Kecamatan Tanjung Selor.Adapun tahapan administrasi meliputi pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, domisili di wilayah Kaltara minimal dua tahun, pemeriksaan KTP dan Kartu Keluarga, pemeriksaan ijazah dan rapor bagi peserta kelas XII.(ida/ANTARA)
Kapolri Berharap Satgas Pengamanan ASEAN Summit Memahami Tugasnya
Labuan Bajo, FNN - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berharap satuan tugas (satgas) pengamanan dari pihak kepolisian pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur bisa memahami tugas dan berkoordinasi untuk penyelesaian persoalan.\"Kita harapkan dengan latihan yang kita lakukan hari ini masing-masing anggota mengerti apa yang menjadi tugasnya, bagaimana berkoordinasi antar satgas dan berkomunikasi saat menerima informasi dan arahan dari para pimpinan yang berada di lapangan atau command center,\" kata Kapolri Listyo usai Tactical Floor Game (TFG) Operasi Komodo-2023 dalam rangka pengamanan KTT Ke-42 ASEAN di Aula Sekretariat Daerah Pemkab Manggarai Barat, Labuan Bajo, Kamis.Sebanyak delapan satgas pengamanan terlibat dalam Tactical Floor Game (TFG) Operasi Komodo-2023 dalam rangka pengamanan KTT Ke-42 ASEAN.Delapan satgas tersebut yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Rolakir, Satgas Humas, Satgas Banops, Satgas Gakkum, dan Satgas Anti Teror.Kapolri mengatakan pelatihan yang dilakukan merupakan bentuk persiapan rencana pengamanan yang juga dilakukan bersama dengan TNI.Listyo menyebut ada beberapa persoalan yang disampaikan yang menjadi tugas dari satuan tugas yang telah dipersiapkan tersebut.Oleh karena itu, dengan pelatihan yang telah diberikan, dapat menjadi contoh bagi para anggota satgas untuk memahami apa yang menjadi tugas dalam menyelesaikan persoalan.\"Cara bertindak seperti apa dan bagaimana harus berkoordinasi dengan satgas lain dan berkoordinasi dengan rekan TNI yang ada di Ring 1,\" kata Kapolri.\"Secara lebih lengkap akan dilatihkan saat pelaksanaan TFG Gabungan,\" ucapnya menambahkan.Kapolri berharap masing-masing anggota bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama rekan baik di lapangan maupun command center.\"Ini semua tentunya bisa memberikan persiapan kita dalam pengamanan yang akan kita laksanakan beberapa hari mendatang,\" katanya menandaskan.(ida/ANTARA)
POPULER
