POLITIK
Hary Tanoe Jualan Tionghoa
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MASYARAKAT Tionghoa dikenal sebagai pedagang atau jago dalam berbisnis sehingga kadang menimbulkan masalah sosial atas kesuksesannya. Bukan karena semata kedigjayaan akan tetapi efek arogansi yang mengikutinya. Sok mampu, sok kaya bahkan sok kuasa. Relasi yang \"membekingi\" sering menjadi sebab. Tapi masyarakat biasanya sudah mampu menahan diri dan memaklumi akan keadaan itu. Isu rasialis sangat menolong untuk memproteksi perkembangan bangsa atau ras Tionghoa tanpa gangguan. Untuk menyebut Cina atau Tionghoa saja warga harus menimbang ini dan itu. Undang-undang mengancam dengan delik. Akhirnya semua dibingkai dengan bahasa Warga Negara Indonesia. Terma Tionghoa atau Cina terkesan tabu untuk diucapkan. Adalah Hary Tanoesoedibjo Pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) sekaligus Ketum Partai Perindo yang membuat kejutan dengan pernyataan politik bahwa masyarakat Tionghoa akan ikut Capres pilihan Jokowi. Pemilik MNC Group ini menyatakan hal tersebut saat ia bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana. Jusuf Hamka yang sesama keturunan Tionghoa keberatan atas klaim yang dikemukakan Hary Tanoe. Menurutnya tidak semua Tionghoa mengikuti apa yang menjadi pilihan Jokowi untuk Capres. Warga Tionghoa bebas melakukan pilihan politik. Di samping apa yang dinyatakan Hary Tanoe itu tidak benar, Jusuf Hamka juga minta agar Hary tidak melakukan penggiringan politik. Seberapa besar atau banyak warga keturunan Tionghoa yang menjadi jualan Hary Tanoe, masih menimbulkan pertanyaan serius. Artinya warga masyarakat menjadi ingin tahu berapa sebenarnya jumlah warga keturunan Tionghoa di Indonesia baik menurut data statistik maupun data lain? Tanpa data yang valid masyarakat dapat berasumsi sendiri bahwa warga keturunan Tionghoa itu sangat besar dan jangan-jangan terbesar di antara suku bangsa Indonesia. Transparansi peta statistik ini menjadi penting bila dikaitkan dengan banjirnya TKA asal China ke Indonesia akhir-akhir ini. Ada kerawanan rasial yang potensial meledak jika dibangun suasana tertutup dan dibiarkan bersandar pada kecurigaan. Sebaiknya terbuka saja peta suku atau ras yang ada di Indonesia. Prosentase dan sebarannya. Ini untuk mencegah terjadinya konflik ras atau suku. Ironi ternyata kekuatan Tionghoa sedang ditawarkan oleh Hary Tanoesoedibjo kepada Jokowi. Ia sedang bermain politik melalui \"pasukan\" Tionghoa yang disebutkan angka 7 juta. Hary Tanoe memang sedang jualan Tionghoa. Konon ia mendapat tawaran dari Jokowi untuk menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang terseret kasus korupsi. Jika benar hal itu maka Jokowi benar-benar sedang bunuh diri. Hary Tanoe partainya tidak masuk Parliamentary Threshold, ia pengusaha media yang rentan konflik kepentingan dan tentu saja ketika Hary membawa-bawa etnis Tionghoa maka friksi sosial akan menajam baik internal maupun eksternal. Bagi masyarakat pribumi jualan Tionghoa Hary Tanoe yang jika itu ditoleransi oleh Jokowi bakal membuka sentimen etnik yang potensial untuk konflik ke depan. Ketika ada yang jualan Tionghoa maka menurut hukum pasar biasanya akan ada yang beli. Dan bahayanya pembeli itu memang sudah lama menunggu. Bandung 19 Mei 2023
Eksponen Aktivis 98 Serukan Cabut Mandat Presiden
Jakarta, FNN - Eksponen aktivis 98 menyerukan pencabutan mandat presiden karena sudah melenceng dari semangat reformasi. Pernyataan sikap ini dilakukan pada acara Halal Bi Halal DPP BroNies dan 98 Pro Anies di kantor DPP BroNies, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (18/05/2023). Dalam pernyataan sikapnya mereka menegaskan bahwa setelah 25 tahun usia reformasi, apa yang menjadi latar, motivasi dan tujuan kelahirannya terus mengalami degradasi. Bukan saja jauh dari harapan dan kenyataan, transisi pemerintahan yang mengakhiri kekuasaan pemerintahan ORBA itu, bukan saja jauh dari harapan dan dapat menemui keinginan rakyat. Perubahan yang terjadi yang ditimbulkannya justru semakin bertolak-belakang dengan perbaikan kehidupan rakyat, negara dan bangsa. Reformasi dengan eskalatif terus mewujud kebebasan yang kebablasan secara ekspresi dan kehidupan demokratisasi. Kerusakan dalam pelbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa begitu pesat sangat terstruktur, masif dan sistematik. Kontradiksi telah nyata meliputi dari apa yang digugat pada pemerintahan Soeharto. Orde reformasi jauh lebih buruk dari orde baru, bahkan lebih mengerikan kalau tidak mau disebut lebih nista. KKN tumbuh subur dan mewabah di semua sektor kehidupan. Aspek politik, ekonomi, hukum dan budaya telah menjadi alat kekuasaan yang membuat bangsa Indonesia menjadi materialistik. Bersama utang, negara terancam dalam kebangkrutan. Serbuan TKA semakin memuncaki pengangguran lokal. Kemiskinan rakyat menganga, sementara penguasa terus berbangga dengan jabatan dan harta. Birokrat kian hari menjelma menjadi aparat bejad. Kemaksiatan dan kemudharatan kini menyelimuti perjalanan bangsa menuju kehancuran. Republik menggeliat diambang perpecahan dan konflik sesama anak bangsa. Pancasila, UUD 1945 dan NKRI secara perlahan namun pasti, tinggal menjadi angan-angan. Atas dasar semua realitas itu, kami sebagai irisan dari eksponen aktifis 98 yang tak terpisahkan dari gerakan reformasi, merasa memiliki beban moral dan tanggungjawab mutlak untuk memperbaiki situasi dan kondisi bangsa tersebut. Lebih dari sekadar refleksi dan evaluasi, kami merasa perlu dan penting, meluruskan kembali jalan kebaikan reformasi. Melawan tirani, melawan oligarki dan melawan semua distorsi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu kami menyampaikan pernyataan sikap tegas sebagai berikut: Pertama, menuntut Pemilu tahun 2024 diselenggarakan secara jujur dan adil. Kedua, meneruskan agenda reformasi. Ketiga, meminta TNI untuk bertindak tegas, cepat dan akurat untuk menyelamatkan NKRI. Keempat, cabut Mandat presiden Indonesia dan meminta pertanggungjawabannya. Kelima, memilih pemimpin yang amanah. Pernyataan sikap ditandayangi oleh puluhan eksponen aktifis 98, antara lain: 1. Sopan Ibnu Sahlan, Univ. Satyagama Jakarta 2. Indra Parindrianto, Universitas Yarsi 3. Helsusandra Syam Univ. Bufi Luhur. 4. Billy Sahulatta, UKI 5. Dwi Yuluanti, Univ. Trisakti. 6. Ebit R, Univ.Budi Luhur 7. Natalius Markus, UKI. 8. Jaya S, IST - AlKamal Jakarta 9. Deri Yanto, IISIP 10. Nadiem Khan, Untag Jakarta. 11 Ekawati , Univ. Satyagama Jakarta 12. Yusuf Blegur, Untag Jakarta. 13. Siti Ruqayah, SE Universitas Satyagama Jakarta 14. Zulfahmi Buyung,ST Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal (ISTA) Jakarta 15 Victor Frans AP Samosir (Perbanas) 16. Guntur Siregar ( STTI) 17. Winston Herlan (Unisri) 18. Dadan Hamdani, Univ Indonesia 19.H. Muhammad Alim, SH Univ Satyagama Jakarta 20. Istiadi, SH Univ Satyagama Jakarta 21.Heru Wardana, SE Univ. Satyagama Jakarta 22.Ugiantoro, SE Univ. Satyagama Jakarta 24. Pramono, SE Univ. Satyagama Jakarta 25. Levy ISTA Al Kamal 26. Zailani ISTA Al Kamal 27. Akbar Univ. Lambung Mangkurat 28. Santi Univ. Lambung Mangkurat. 29.Hanry Basel, Univ. Negeri Jakarta. (*)
Pecah Kongsi Jokowi – Megawati Menguntungkan Anies
Jakarta, FNN – Dinamika politik saat ini menunjukkan pada kita bahwa pilihan Presiden Jokowi berbeda dengan Megawati, Ketua Umum DPP PDIP, dalam soal calon presiden yang akan mereka dukung pada pilpres 2024. Megawati mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, sedangkan Jokowi memberi sinyal kuat akan mendukung Prabowo Subianto. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa keduanya sudah pecah kongsi. Ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa Jokowi berbeda pilihan dengan Megawati, di antaranya adalah hasil Musra menyebutkan tiga nama yang direkomendasikan menjadi capres, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto, di mana Prabowo Subianto mendapat dukungan terbanyak. Menanggapi rekomendasi tersebut, Presiden Jokowi yang hadir dalam acara puncak Musra hari Minggu lalu, dalam pidatonya sempat memberi pesan agar jangan salah memilih pemimpin. Jokowi berpesan agar pemimpin yang dipilih harus pemberani, paham ekonomi global, dan dekat dengan rakyat. Meski banyak yang menafsirkan bahwa sebenarya Jokowi sedang memuji diri sendiri, tetapi bisa diartikan juga bahwa hal itu sebenarnya sinyal untuk pasangan Prabowo – Airlangga, seperti dikatakan sendiri oleh Budi Arie, ketua Umum Projo, sekaligus penanggung jawab Musra. Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang berani dan paham soal global, sementara Airlangga paham ekonomi global. Budi Arie juga membantah klaim dari wakil ketua koordinator relawan Ganjar Pranowo yang dibentuk oleh PDIP bahwa 95% relawan Jokowi sudah berpindah ke Ganjar Pranowo. Indikator yang kedua adalah terkait dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sampai sekarang belum jelas mau ke mana. Tetapi, statemen terbaru dari wakil Sekjen DPP PAN, Fikri Yasin, menyatakan bahwa PAN mempertimbangkan kembali dukungannya kepada Ganjar, karena didukung oleh PDIP. Ini semacam penegasan saja bahwa PAN tidak akan mendukung Ganjar Pranowo. Pilihan PAN menjadi indikator ke mana suara Jokowi akan dialihkan karena kita sudah sering menyimak pernyataan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, bahwa pilihan capres PAN sesuai dengan pilihan Jokowi, meski masih ada dinamika di internal PAN. Indikator ketiga adalah pertemuan Ketua Umum Perindo, Hary Tanoe, dan paguyuban masyarakat Tionghoa dengan Jokowi. Mereka mengklaim bahwa tujuh juta komunitas Tionghoa mendukung capres pilihan Jokowi. Ini berarti bahwa capres yang didukung oleh Jokowi akan didukung oleh Perindo. Tiga indikator di atas dengan cukup jelas menunjukkan bahwa Jokowi tidak akan menjatuhkan pilihannya pada Ganjar Pranowo, karena Ganjar yang sekarang bukan lagi Ganjar yang dulu. Saat ini Ganjar bukan lagi proksi Jokowi, tapi dia sudah di-take over oleh Megawati sehingga tidak mungkin lagi dikendalikan oleh Jokowi. “Masalahnya, bagi Ganjar Prabowo cukup berat untuk maju ke Pilpres 2024 tanpa dukungan Pak Jokowi. Karena selama ini, elektabilitas Ganjar ada asosiasinya dengan Jokowi,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Kamis (18/5/23). Selain itu, kata Hersu, saat ini Jokowi juga masih menjadi presiden sehingga punya infrastruktur untuk memenangkan Prabowo. Tanpa Jokowi, Ganjar hanya bisa mengandalkan suara PDIP. Sementara, Ganjar sendiri bukan figur yang mandiri. Berbeda dengan Prabowo Anies yang memiliki elektabilitas sendiri. Jadi, kalau selama ini lembaga-lembaga survei mengatakan bahwa elektabilitas Ganjar paling tinggi, itu karena ada dua faktor tadi, yaitu PDIP dan Jokowi. Dapat dipastikan bahwa dukungan Jokowi ke Prabowo akan membuat hasil survei berubah mengunggulkan Prabowo. Menurut Hersu, perubahan hasil survei juga menunjukkan bahwa selama ini lembaga survei memang dikendalikan oleh istana. PDIP tidak bermain dengan lembaga survei. Jadi, kalau Prabowo didukung oleh istana, pasti lembaga survei juga akan lari ke Prabowo. Hersu juga mengatakan bahwa kondisi ini menguntungkan Anies, karena selama ini Jokowi berusaha agar pada pilpres 2024 hanya ada dua pasang calon. Oleh karena itu, Jokowi berusaha sekuat tenaga untuk menjegal Anies. Sekarang, Ganjar bukan lagi dalam kendali Jokowi. Dengan situasi semacam itu, sepertinya tidak mungkin Jokowi tetap memaksakan hanya ada dua pasang calon, sehingga mungkin Jokowi akan melepas agar ada tiga pasang calon. Jokowi tidak lagi punya kepentingan untuk mengendalikan semua pasangan calon. Sepertinya Jokowi akan fokus memenangkan Prabowo sebagai calon presiden yang didukungnya.(sof)
Kerja Keras Timnas U-22 Menangkan SEA Games 2023 Mendapat Apresiasi
Jakarta, FNN - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-22 yang berhasil memenangkan laga sepak bola di SEA Games Kamboja 2023.\"Mengapresiasi atas seluruh perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan yang diberikan Timnas U-22, mulai dari pemain, pelatih, hingga staf beserta ofisial yang telah membawa kemenangan bagi Indonesia dalam laga sepak bola SEA Games 2023 di Kamboja,\" kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan MPR meminta Pemerintah memberikan penghargaan terbaik kepada Timnas Indonesia U-22 atas kemenangan tersebut.Dia juga meminta Pemerintah terus berkomitmen terhadap misi mendorong dunia persepakbolaan Indonesia untuk terus maju dan berprestasi dalam setiap laga sepak bola, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, dukungan penuh dari Pemerintah dan dunia sepak bola mampu terus mengharumkan nama bangsa.Kemudian, Bambang mengingatkan Timnas Indonesia U-22 agar tidak berpuas diri atas kemenangan yang didapat.Menurut dia, kemenangan itu sepatutnya menjadi titik awal dari perjalanan sepak bola Indonesia untuk terus menggapai semangat lebih tinggi dalam mengharumkan nama bangsa.\"Timnas Indonesia U-22 justru perlu menjadikan momentum ini sebagai titik awal dari perjalanan sepak bola Indonesia untuk terus menggapai asa yang lebih tinggi,\" ujar Bambang Soesatyo.Timnas Indonesia U-22 mengakhiri penantian medali emas selama 32 tahun dari cabang olahraga sepak bola berkat kemenangan 5-2 atas Thailand pada pertandingan final di Stadion Nasional, Phnom Penh, Kamboja, Selasa malam (16/5).Garuda Muda tidak memperoleh kemenangan itu dengan mudah. Setelah unggul 2-0 pada babak pertama, Thailand mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 menjelang waktu normal usai. Namun, Indonesia kemudian mampu mengamankan medali emas berkat tiga gol tambahan pada masa tambahan waktu.(sof/ANTARA)
Biaya Pilpres 2024 Capai Rp100 Triliun, Fahri Hamzah Minta Wapres Terpilih Tidak Lagi 'Diparkir' atau Dijadikan 'Ban Serep'
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap agar wakil presiden (wapres) yang akan datang difungsikan, tidak seperti sekarang hanya \'diparkir\' dan dijadikan \'ban serep\' aja begitu terpilih. Padahal posisi wapres yang akan datang, kiprahnya sangat dinantikan bersama presiden terpilih untuk mengakhiri kompleksitasnya krisis global secara nasional. \"Pilpres 2024 kira-kira biaya pemilihannya mencapai Rp 100 triliun. Begitu terpilih, selama 5 tahun kita gaji mereka dengan gaji yang besar. Kita kasih istana dan kita kasih pengawalan VIP. Itu semua sangat mahal, dan membebani anggaran negara setiap tahun. Tetapi posisi wakil presiden nyaris tidak ada fungsinya atau difungsikan,\" Fahri Hamzah dalam Gelora Talk \'Meneropong Pengaruh Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024, Rabu (17/5/2023) sore. Menurut Fahri Hamzah, hal ini menjadi kritik Partai Gelora selama ini, bahwa Pemilu 2024 diharapkan dapat menghadirkan kepemimpinan yang baik untuk menyelesaikan krisis saat ini. Sehingga calon wakil presiden yang dipilih tidak sekedar dijadikan alat untuk memperkuat elektablitas dan popularitas calon presidennya saja. Tetapi, begitu terpilih posisi wakil presiden juga harus difungsikan. \"Para intelektual sekarang semua terganggu dengan kondisi saat ini, apa boleh buat. Kalau bahasanya bang Miing (Dedi Miing Gumelar) dia ditaruh hanya untuk diparkir, disuruh berlayar untuk tidak dilihat kembali. Itu yang kita sayangkan, tapi mudah-mudahan kita bisa berharap lebih di pemilu kali ini,\" katanya. Dalam Gelora Talk yang dimoderatori Wakil Sekretaris Jenderal bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora ini, Fahri Hamzah dengan tegas menyatakan, bahwa sejak awal terpilihnya pasangan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden KH Ma\'ruf Amin diharapkan dapat membawa agenda rekonsiliasi untuk mengakhiri konflik politik dan pembelahan di masyarakat yang terjadi selama dua pemilu, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. \"Tapi sayangnya itu tidak difungsikan, Pak Ma\'ruf lebih difungsikan Jokowi agar tidak ada konflik dengan wakilnya. Padahal Pak Ma\'ruf itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, seorang kiayi besar yang bisa difungsikan untuk meletakkan dasar-dasar moderasi keberagamaan secara riil,\" ujarnya. \"Beliau juga sebagai ketua dewan wakaf, yang seharusnya menjadi champions pengembangan ekonomi syariah, yang bisa difungsikan untuk masifnya pertumbuhan ekonomi kelas bawah dan menengah yang membutuhkan bantuan permodalan,\" imbuh Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. Fahri Hamzah menilai sulitnya mencari figur calon wakil presiden yang kuat, adalah bagian dari krisis kepemimpinan selama ini. Dalam menghadapi krisis saat ini, menurutnya diperlukan sosok wapres seperti Muhammad Hatta (Bung Hatta). \"Pada awalnya Bung Hatta diletakkan secara simbolik, tetapi kehadirannya disamping Bung Karno (Soekarno) telah membawa inspirasi kepada kita. Bung Hatta itu, seorang intelektual besar, ilmuwan, paham tentang negara dan juga seorang ekonom yang telah meletakkan fondasi bagi perekonomian nasional. Itu bentuk fungsi representasi simbolis yang luar biasa dari seorang wakil presiden,\" katanya. Jadi Rebutan Cawapres Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, posisi wakil presiden dalam sistem presidensil memang menjadi rebutan, karena memiliki peran strategis dalam pemerintahan. \"Di Pemilu 2024 ini, rebutannya memang luar biasa, meski fungsinya biasa-biasa saja. Tetapi posisi wakil presiden itu, strategis secara pemerintahan,\" kata Hanta Yuda. Dalam sistem presidensil, kata Hanta, baik presiden maupun wakil presiden merupakan institusi tunggal dengan nama lembaganya, Lembaga Kepresiden. \"Tetapi dalam fungsi sistem ketetanegaraan, wakil presiden itu ban serep sebagai pengganti presiden ketika presiden berhalangan dalam kondisi tertentu. Namanya, ban serep seperti kendaraan saja, akan difungsikan kalau ban kita bermasalah, baru ban itu diganti untuk menjalankan fungsi presiden,\" katanya. Fungsi selanjutnya, adalah mewakili presiden dan menjalankan tugas kepresidenan, serta membantu tugas presiden yang didelegasikan dalam beberapa bidang atau tugas. \"Kita bisa ambil contoh peran tugas wakil presiden di masa Presiden Soekarno yang merupakan Dwi Tunggal dengan Bung Hatta. Atau wakil Presiden dimasa Pak Harto (Soeharto), Gus Dus (KH Abdurrahman Wahid), Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Pak Jokowi (Jokowi). Semua ada perbedaannya,\" ujar Hanta. Dalam situasi saat ini, lanjutnya, akan dicari wapres yang akan saling melengkapi, sepertii memiliki pengalaman politik dan leadership, atau seorang teknokrat, serta menentukan dalam elektoral dan elektabilitas. \"Tapi sehebat apapun komposisinya, kalau tidak memenangkan elektoral tidak ada gunanya. Sebab, Pilpres sekarang tidak ada incumbent, semua elektablitas capresnya marginnya sangat tipis, tidak ada yang menyakinkan diatas 60 persen,\" katanya. Kondisi tersebut, tentu saja membuka peluang adanya calon wapres yang dibutuhkan, bukan calon wapres yang diinginkan, karena basisnya pada periode pertama ini adalah elektabilitas dan logistik. \"Jamannya Pak SBY dan Pak Jokowi bisa menjadi contoh, yang menjadikan pak JK (Jusuf Kalla) sebagai cawapresnya di periode pertama, itu cawapres yang dibutuhkan. Tetapi kalau cawapres yang diinginkan, bisa dilihat di periode kedua, ada Pak Boediono di jamannya Pak SBY dan KH Ma\'ruf Amin di masa Pak Jokowi,\" katanya. Karena itu, pada saat ini para king maker atau ketua umum partai politik sangat menentukan dalam penentuan calon wakil presiden, sementara capresnya sendiri tidak bisa menentukan, karena tidak memiliki tiket pilpres. \"Di periode pertama ini, cawapres yang dibutuhkan lebih penting daripada yang diinginkan. Cawapres juga harus memiliki aceptabilitas yang tinggi kepada ketua umum partai. Kalau tingkat kesukaan Ibu Mega rendah, jangan mimpi bisa jadi cawapresnya PDIP. Faktor tingkat kesukaan king maker ini, sangat menentukan dibandingkan kesukaan capres terhadap cawapresnya,\" katanya. Politisi PDIP Budiman Sujatmiko mengatakan, sejak awal fungsi wakil presiden selalu direpresentasikan dengan kultur, tidak sekedar representasi kedaerahan saja, karena Indonesia sangat beragram. \"Jadi tidak boleh kecocokan itu dipertaruhkan, semangatnya harus representasi, ya seperti Bung Karno dengan Bung Hatta. Itu representasi,\" kata Budiman. Sehingga cawapres PDIP nantinya, tidak pernah menggunakan ukuran elektoral atau logistik, tetapi selalu merepresentasikan ke daerahan dan kultur politik aliran. \"Seperti Pak Hamzah Haz, Pak Hasyim Muzadi dan KH Ma\'ruf Amin itu, tidak berbicara soal logistik, tetapi berbicara prevensi politik Islam, representasi aliran politik. Jadi kalau capresnya PDIP, wakilnya pasti santri. Kalau Pak Hasyim atau Kiayai Ma\'ruf Amin punya elektoral, tapi itu bukan jadi ukuran, itu konsekuensi politik saja,\" katanya. Budiman memastikan cawapres PDIP akan berasal dari santri, dari kalangan nahdlyin (NU). Namun, ia belum mau membocorkan siapa cawapres dari nahdliyin yang akhirnya dipilih. \"Meskipun PDIP memiliki golden tiket, bisa saja kadernya dari PDIP. Tetapi karena Pilpres bukan sekedar masalah administrasi saja atau rutinitas demokrasi, tetapi juga merupakan kehadiran bersama. Maka kita mengakomodasi fungsi-fungsi aliran kultur politik, tidak sekedar kedaerahan, elektoral atau logistik saja,\" tegasnya. Sedangkan Ketua Bappilu Partai NasDem Effendi Choirie (Gus Choi) mengatakan, Anies Baswedan yang merepresentasikan masyarakat Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). \"Kita cari figur yang merepresentasikan rakyat Jateng dan Jatim, baik secara sosio kultural dan sosio politik dan lainnya,\" kata Gus Choi. Ia mengatakan koalisinya sudah mengkalkulasi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki Anies. Meski demikian, Gus Choi enggan membeberkan nama-nama yang masuk kriteria cawapres Anies tersebut Gus Choi mengakui Anies masih lemah di kawasan Jateng dan Jatim. Karenanya, ia mengatakan figur cawapres Anies nantinya akan merepresentasikan kawasan tersebut. \"Sehingga makin lebih dekat kemungkinan keterpilihannya,\" kata dia. Gus Choi mengatakan proses pemilihan cawapres mempertimbangkan representasi yang beragam di Indonesia. Baginya, aspek representasi ini masuk psikologis warga Indonesia ketika memasuki perhelatan pemilu. Ia mencontohkan Presiden Joko Widodo memilih Ma\'ruf Amin sebagai cawapres pada Pilpres 2019 lalu lantaran representasi dari kalangan kultural keagamaan. \"Lalu ada bagaimana kemudian menang. Semisal kalau presiden enggak punya duit cari wapres yang punya duit,\" kata Gus Choi berkelakar. (ida)
Soal Pencalegan Johnny Plate, Surya Paloh Akan Konsultasi Dengan KPU
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menyebut akan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencalonan Johnny Plate sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. \"Terkait masa pencalegan ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih berasaskan presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu,\" ujar Paloh dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu sore. Selain itu, dia mengatakan bahwa NasDem juga akan memberikan bantuan hukum kepada Johnny Plate sebagai bagian dari partai. \"Bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai saja minta bantuan, kita kasih, apalagi sekretaris jenderal partai. Ini kewajiban kita untuk memberikannya,\" tutur Paloh. Diberitakan sebelumnya, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Rabu, menetapkan Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kominfo periode 2020 sampai dengan 2022. Johnny ditetapkan sebagai tersangka keenam dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022. Atas hal itu, Surya Paloh selaku pucuk pimpinan NasDem berkomitmen untuk menghormati proses hukum yang berlaku. \"Ini jelas. Jadi proses hukum ini, harus kita hormati. Kami tetap menghormati,\" ucap dia. Paloh mengatakan hal tersebut adalah komitmen Partai NasDem sejak awal berdiri. Dia menyebut, partai-nya ingin menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. \"Apa sikap NasDem? Jelas tidak pernah berbeda, dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan. Ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Terkait Kasus Johnny Plate, Surya Paloh Menghormati Proses Hukum
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menyebut pihaknya berkomitmen untuk menghormati proses hukum terkait ditetapkannya Johnny Plate sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. \"Ini jelas. Jadi proses hukum ini, harus kita hormati. Kami tetap menghormati,\" ujar Paloh dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu. Paloh mengatakan hal tersebut adalah komitmen Partai NasDem sejak awal berdiri. Dia mengatakan, partainya ingin menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. \"Apa sikap nasdem? Jelas tidak pernah berbeda, dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan. Ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu,\" ujarnya. Selain itu, Paloh juga mengingatkan para kader NasDem untuk tetap fokus bekerja dan tidak terprovokasi. \"Jangan kasih tempat siapa pun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain, karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional,\" kata Paloh. Lebih lanjut, Paloh menyebut pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Johnny Plate selaku bagian dari NasDem. \"Bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai saja minta bantuan, kita kasih, apalagi sekretaris jenderal partai. Ini kewajiban kita untuk memberikannya,\" kata Paloh. Diberitakan sebelumnya, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Rabu, menetapkan Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kominfo periode 2020 sampai dengan 2022. Johnny ditetapkan sebagai tersangka keenam dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022.(sof/ANTARA)
Mahfud MD Akan Terus Mencermati dan Mengawal Kasus Johnny G. Plate
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan akan terus mencermati dan mengawal kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sebagai tersangka.Dia pun meminta publik menunggu proses hukum dan peradilan berjalan atas kasus hukum tersebut.\"Jadi, yakinlah dan tunggu saja proses peradilan atas kasus yang dihadapi Pak Plate ini. Sebagai Menkopolhukam, saya akan terus mencermati dan mengawal,\" kata Mahfud dalam unggahan di akun media sosial Instagram resmi @mohmahfudmd, seperti dikutip di Jakarta, Kamis.Dalam unggahan yang sama, Mahfud juga menyampaikan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah berhati-hati dalam menangani kasus korupsi BAKTI Kominfo, termasuk akhirnya menetapkan Johnny sebagai tersangka.\"Saya tahu bahwa kasus ini sudah diselidiki dan disidik dengan cermat karena selalu beririsan dengan tudingan politisasi. Keliru sedikit saja, bisa dituduh politisasi hukum di tahun politik,\" tambahnya.Oleh karena itu, dia yakin Kejagung telah mengantongi dua alat bukti kuat hingga menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka.Apabila Kejaksaan menunda penetapan tersangka itu, manakala telah mengantongi dua alat bukti yang kuat, tambahnya, maka itu justru bertentangan dengan hukum.\"Kalau sudah yakin dengan minimal dua alat bukti yang cukup, Kejaksaan tidak akan menjadikan siapa pun sebagai tersangka; tetapi jika sudah ada dua alat bukti yang cukup kuat dan masih ditunda-tunda dengan alasan menjaga kondusivitas politik, maka itu bertentangan dengan hukum. Jika sudah cukup dua alat bukti, (maka) memang sudah seharusnya status hukumnya ditingkatkan,\" jelas Mahfud.Di Pekanbaru, Riau, Rabu malam (17/5), Mahfud juga menyampaikan Kejagung telah cukup teliti dan berulang kali memeriksa dugaan korupsi BAKTI Kominfo sebelum menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka.Dia menyebut penetapan tersangka itu menunggu waktu yang tidak singkat karena penyidik memerlukan waktu kembali mengecek dan mendalami kasus agar penetapan tersangka Johnny tidak menjadi isu politik.\"Saya katakan, hati-hati, ini ada unsur politiknya, beririsan; tetapi kalau hukum sudah menyatakan ada buktinya, dua alat bukti cukup, dan anda yakin dibawa ke pengadilan bisa membuktikan, segera tersangkakan. Sebenarnya, ini sudah agak tertunda satu atau dua minggu ya, karena diteliti lagi agar tidak salah, agar tidak menjadi isu politik,\" ujar Mahfud MD.Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Rabu, menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2020-2022.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana saat mengumumkan tersangka menyampaikan bahwa kerugian negara akibat korupsi itu mencapai Rp8,32 triliun.(sof/ANTARA)
Johnny Plate Tersangka Korupsi, Rocky: Sudah Bisa Dibaca Arahnya Pembatalan Capres Anies
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu (17/05/2023). Plate diduga melakukan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. \"Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka,\" kata Kuntadi. Menanggapi peristiwa tersebut pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa hal ini merupakan permainan Presiden Jokowi yang ingin mengganggu Surya Paloh karena mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. “Ini problem politik yang dikasih nuansa hukum supaya enak. Ini soal yang diduga dari awal ketika nama Johnny Plate disebut, itu artinya Jokowi mau ganggu Nasdem, terutama Surya Paloh, seolah-olah masih ada proses tawar menawar, bahwa kami masih bersama Jokowi,” kata Rocky dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (17/05/2023) Namun demikian, Rocky menilai bahwa bagi Jokowi hal itu bukan soal bersama atau tidak, akan tetapi soal Anies. Apalagi Megawati juga punya perselisihan dengan Nasdem. Rocky menduga kalau settingnya dibikin lebih lengkap, Megawati mungkin bisa membujuk Jokowi dengan meminta agar Jokowi mengganti menteri Nasdem. “Kalau mau berbaikan dengan saya lakukan sesuatu yang sejak awal saya minta supaya menteri menteri Nasdem diganti. Anda sebagai petugas partai saya, sejak 2-3 tahun lalu kenapa gak diganti-ganti,” kata Rocky membayangkan ucapak Mega ke Jokowi. Sesungguhnya, lanjut Rocky, Jokowi juga paham apa yang dikehendaki Mega. Sebab kalau cuma Jokowi nego dengan Surya Paloh, kalau Surya Paloh minta maaf, maka akan beres semuanya. “Bisa juga kan. Kita bisa bayangkan, Surya Paloh tentu sudah tahu bahwa dia akan diincar, karena itu dia naikin lagi tone-nya seolah-olah melawan. Sebetulnya upaya Surya Paloh untuk naikin tawaran itu, dianggap sebagai kelancangan. Tapi bagi Surya Paloh itu dianggap tukar tambahnya enak. Tapi itu gagal, karena Jokowi mendapat sinyal dari Mega supaya dipercepat prosesnya,” papar Rocky. Jadi antara Mega, Jokowi dan Surya Paloh saling berkiat. Kejagung dalam kendali PDIP, dan PDIP sejak lama ingin agar menteri-menteri Nasdem direshuffle. Ketemulah di sini kepentingan Jokowi dengan Mega dalam kasus Nasdem. Kasus ini, kata Rocky sama dengan kasusnya Ganjar. Ganjar dibarter antara Mega dan Jokowi. Jokowi merasa perlu menaikkan posturnya dengan mengepung Mega menggunakan Musyawarah Rakyat (Musra). Menurut Rocky, Jokowi mau memberi sinyal ke Mega, bahwa ia harus melakukannego dengan Jokowi. “Kalau mau merampok calon raja saya, Ganjar, Mega harus nego dengan saya,” kata Rocky membayangkan ucapan Jokowi. Akan tetapi lanjut Rocky, Mega juga melihat bahwa Jokowi masih utang permintaan bahwa menteri-menteri strategis yang diminta Mega tidak segera diberikan oleh Jokowi. “Ini kesempatan buat Mega, dan Jokowi bisa ajukan tukar tambah,” katanya. Dengan cara seperti ini lanjut Rocky bahwa skenario ini sudah bisa diduga sejak awal bahwa Anies bisa dibatalkan melalui kriminalisasi di Nasdem. “Poin kita sekarang mau apa setelah Johny G Plate jadi tersangka? Dia akan dihukum sampai di atas 5 tahun. Dengan demikian suara Nasdem akan drop, dan public menilai ternyata partai pendukung Anies adalah partai korup. Elektabilitas Nasdem akan turun. Itu berarti legitimasi Anies juga akan turun secara formal. Tetapi secara informal, Anies justru akan tambah elektabilitasnya, karena publik menganggap menyerang Anies dengan cara mengerjai Nasdem. Ini kesempatan Nasdem untuk mendapatkan kesempatan dalam game berikutnya. Nasdem bisa merasa terzolimi. Ini saya kira yang sedang dihitung Nasdem. Mau memainkan opini publik atau tawar-menawar ulang dengan Jokowi,” pungkasnya. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Plate sempat diperiksa pada Selasa (14/2/2023) dan Rabu (15/3/2023) dalam kapasitas sebagai saksi. Diketahui, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 8 triliunlebih. Kejagung sudah menetapkan lima orang tersangka. Salah satunya Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL). Sementara itu, keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali (MA), dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH). Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak (GMS); dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS). (ida)
Cak Imin: PKB, Gerindra, dan Golkar Akan Membentuk Koalisi Baru
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut partai-nya akan membentuk koalisi baru bersama Partai Golkar dan Gerindra. \"Ya koalisi baru, kalau sudah tiga gabung berarti baru. Ya kalau tiga gabung kan baru,\" ujar Cak Imin usai menyambangi kediaman Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu. Menurut Cak Imin, dengan menyatu-nya ketiga partai ini, maka akan tercipta koalisi yang semakin kuat. \"Ya, pokoknya menyatu, otomatis koalisi menjadi semakin kuat,\" ucap Cak Imin. Selain ketiga partai itu, lanjut Cak Imin, akan ada partai politik (parpol) non-parlemen yang bergabung bersama koalisi baru tersebut. \"Sama partai non-parlemen ya. Itu mulai intensif,\" ujar dia. Akan tetapi, Cak Imin tak membeberkan siapa partai non-parlemen yang dimaksud. Ia hanya memberi kode bahwa partai itu identik dengan warna merah. \"Warnanya merah. Merah \'kan PDIP berarti,\" ujar dia berseloroh. Adapun PKB dan Gerindra sudah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Di sisi lain, Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bermitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Lebih jauh, Golkar dan PKB dalam pertemuan ketum antar-kedua parpol di Jakarta, Rabu (3/5) juga sepakat untuk membangun koalisi inti sebagai bentuk tindak lanjut dari wacana pembentukan koalisi besar.(sof/ANTARA)
POPULER
