POLITIK

Sandiaga Uno Masih Berkomunikasi Intensif dengan Ganjar

Jakarta, FNN - Juru bicara Sandiaga Uno bidang politik Denny Suryo Prabowo mengemukakan bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut masih menjalin komunikasi intensif dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.\"Sandiaga Uno saat ini masih intens dan mesra-mesra saja dengan Mas Ganjar,\" kata Denny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Menurut dia, merupakan hal yang aneh apabila ada sebagian pihak menganggap Sandiaga kehilangan peluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar.Denny lantas meminta publik bersabar dan menunggu proses komunikasi politik menuju penentuan cawapres yang mendampingi Ganjar. Bahkan, dia mengatakan Sandiaga bisa saja memberi kejutan ke depannya terkait dengan hal tersebut.\"Tunggulah proses komunikasi politik ini selesai hingga menemukan bentuknya,\" ucap Denny yang juga merupakan pendiri sekaligus Sekretaris Jenderal Rumah SandiUno (RSI) itu.Hal senada disampaikan pula oleh juru bicara Sandiaga lainnya, yakni Taufan Rahmadi. Dewan Pengawas RSI itu mengimbau beberapa pihak tidak terlalu dini menyimpulkan Sandiaga kehilangan peluang menjadi cawapres Ganjar.\"Politik masih terus berproses, jangan terlalu dini menyimpulkan. Kami masih punya banyak senjata rahasia yang tidak diungkapkan di hadapan publik,\" kata dia.Berikutnya, Taufan memastikan silaturahmi ke berbagai tokoh politik merupakan kelebihan dari Sandiaga, termasuk pilihannya menghadiri acara resmi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).\"Kekuatan personal dan rendah hati dalam bersikap serta kesantunan dalam berkomunikasi merupakan jati diri Sandiaga Uno. Ini yang mendasari kenapa Sandi melakukan silaturahmi kepada siapa pun, baik mereka yang pro ataupun kontra terhadap dirinya,\" kata dia.Menurut Taufan, silaturahmi Sandiaga ke PKS dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beberapa waktu lalu bukan berarti dirinya menjauh dari Ganjar Pranowo. Safari ke berbagai tokoh merupakan hal biasa dalam politik.\"Kunjungan Sandiaga ke tokoh-tokoh politik, ketua partai ataupun para kiai adalah hal biasa yang dilakukannya dalam rangka menjalin silaturahmi dan mendengar masukan terkait persoalan-persoalan bangsa yang terjadi saat ini,\" kata dia.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)

Cak Imin Mengunjungi Wapres ke-9 RI, Hamzah Haz

Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berencana mengunjungi Wakil Presiden ke-9 RI sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama Hamzah Haz pada Kamis (11/5) pukul 09.30 WIB di Jalan Tegalan Nomor 27, Jakarta Timur, untuk membahas dinamika Pemilu 2024.Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Komunikasi dan Informasi Ahmad Iman Sukri mengatakan bahwa Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, ingin meminta nasihat politik dari Hamzah Haz yang pernah menduduki posisi wakil presiden.\"Cak Imin minta nasihat politik dari mantan Wapres Pak Hamzah Haz karena Pak Hamzah Haz ini mantan Ketua Umum PPP yang fenomenal pernah jadi wapres, politisi reformasi Islam-lah,\" ujar Ahmad kepada ANTARA di Jakarta, Rabu malam.Menurut dia, Cak Imin merasa perlu mendapatkan masukan sekaligus menimba pengalaman dari Hamzah Haz. Mereka juga akan berdiskusi terkait perkembangan politik saat ini, terutama menjelang Pemilihan Umum 2024.\"Nasihat-nasihat politik biar intinya juga nanti pileg dan pilpres berjalan secara damai dan demokratis,\" katanya.Hal ini mengingat beberapa lembaga survei menyebut Cak Imin merupakan bakal calon wakil presiden (cawapres) paling potensial.Salah satunya hasil survei terbaru PolMark Research Center (PRC)-PolMark Indonesia yang menempatkan Cak Imin berjejer di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden (capres) secara nasional dengan perolehan 4,8 persen di bawah Ridwan Kamil yang mendapatkan 5,2 persen.\"Tentu terkait juga dengan cawapres. Cak Imin terakhir survei PolMark di Jawa Timur sebagai cawapres yang paling tinggi,\" jelas dia.Untuk di wilayah Jawa Timur, Cak Imin menempati posisi teratas dengan 11,5 persen, mengungguli Khofifah Indar Parawansa dengan 5,8 persen, Ridwan Kamil 1,9 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 1,8 persen, Puan Maharani 1,5 persen, dan sejumlah nama lainnya di bawah 1 persen.\"Jadi, memang perhitungan Cak Imin ini, pertama, karena ketua umum partai politik. Kedua, representasi NU,\" tambah Ahmad.Sebelumnya, Cak Imin juga sudah bertemu politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla pada Sabtu (6/5) malam dalam rangka melakukan silaturahmi Lebaran 2023. Pertemuan itu digelar di kediaman JK di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Jakarta Selatan.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)

RUU Perampasan Aset Bisa Merampas Tanpa Putusan Pidana

Jakarta, FNN - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memungkinkan perampasan aset tanpa berdasarkan pada putusan pidana pelaku tindak pidana.\"Dalam Pasal 2 rancangan undang-undang tersebut berbunyi perampasan aset berdasarkan undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana,\" kata Edward dalam diskusi publik \"Akselerasi Reformasi Hukum dengan Penyusunan UU Perampasan Aset\" seperti dipantau di Jakarta, Rabu.Artinya, lanjut Edward, perampasan aset dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana tanpa menunggu putusan pidana. Aturan tersebut belum pernah diatur di dalam undang-undang sebelumnya.Sementara itu, terkait dengan perampasan aset yang harus ada putusan pidana, dia mengatakan aturan tersebut sudah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa undang-undang lain.\"Oleh karena itu, dalam rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR, ini betul-betul sesuatu yang belum diatur sama sekali,\" tambahnya.Dia menggarisbawahi bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi.RUU tersebut juga berkaitan dengan tindak pidana lain, seperti tindak pidana yang melibatkan aset dengan nilai paling sedikit Rp100 juta serta aset terkait tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal empat tahun.Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 draf RUU Perampasan Aset yang diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR.\"Mengapa kami menentukan empat tahun? Karena ada beberapa kejahatan yang sebetulnya dari sisi pidana penjara ringan, tetapi merupakan kejahatan yang berdampak terhadap ekonomi, keuangan,\" ujar Edward.Sebelumnya, Senin (8/5), Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa Surat Presiden (Surpres) soal RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana telah diterima oleh DPR RI pada Kamis (4/5).\"Iya betul, DPR sudah menerima surpres tersebut tanggal 4 Mei,\" kata Indra.(ida/ANTARA)

Pemerintah Mendorong Revisi PKPU 10/2023

Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan, selain koalisi masyarakat sipil dan lembaga penyelenggara pemilu, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga mendorong KPU RI untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) 10/2023.\"Dorongan ini (revisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) juga datang dari Pemerintah,\" ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.Kementerian PPPA menyampaikan bahwa KPU perlu merevisi PKPU 10/2023, terutama Pasal 8 ayat (2) mengenai penghitungan jumlah 30 persen keterwakilan bakal calon legislatif (caleg) DPR dan DPRD karena dalam kegiatan pemerintahan, pemerintah menargetkan adanya aspek pemberdayaan perempuan.Menurut Hasyim, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah sepakat melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 ayat (2) setelah menggelar forum tripartit atau tiga pihak di Kantor DKPP RI, Jakarta, Selasa (9/5) malam.\"Saat ini, Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur bahwa jika dalam penghitungan 30 persen bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) menghasilkan angka pecahan dengan dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah,\" katanya.Ketiga lembaga penyelenggara pemilu itu sepakat untuk merevisi ketentuan tersebut menjadi pembulatan ke atas jika dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan.Berikutnya, KPU juga akan menambahkan Pasal 94 A ayat (1) dan (2) dalam PKPU tersebut. Ayat (1) mengatur bahwa bagi partai politik (parpol) peserta pemilu, yang sudah mengajukan daftar bakal calon sebelum berlakunya revisi peraturan KPU tersebut, dapat melakukan perbaikan daftar calon sampai batas akhir masa pengajuan bakal calon pada 14 Mei 2023.\"Kemudian, ayat (2) mengatur dalam hal parpol peserta pemilu tidak dapat melakukan perbaikan daftar bakal calon sampai dengan batas akhir pendaftaran, maka melakukan perbaikan daftar calon pada tahapan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon,\" kata Hasyim.Ia juga menyampaikan KPU akan segera mengonsultasikan draf revisi PKPU itu kepada DPR RI, dalam hal ini Komisi II, dan Pemerintah.(ida/ANTARA)

PDIP, NasDem, dan Partai Ummat Mendaftarkan Bakal Caleg Besok

Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyampaikan PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Ummat akan mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (11/5).  \"Besok, PDI Perjuangan (mendaftarkan bakal caleg ke Kantor KPU RI) pukul 10.00 WIB, NasDem pukul 11.00 WIB, dan Partai Ummat pada pukul 14.30 WIB,\" ujar Idham kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.  Jadwal kedatangan itu disampaikan oleh ketiga partai tersebut melalui surat pemberitahuan resmi yang mereka kirimkan ke KPU RI.  Sebelumnya, Idham mengatakan bahwa KPU RI mengharapkan partai-partai politik peserta Pemilu 2024 segera mendaftarkan bakal calon anggota legislatif, terutama DPR RI, sebelum batas akhir pendaftaran pada hari Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB.  \"Kami ingin menyampaikan kepada parpol peserta Pemilu 2024 yang belum mendaftarkan atau mengajukan daftar calon anggota DPR RI, mudah-mudahan dapat segera mengajukan, tidak mesti menunggu batas akhir,\" kata dia.  Hal tersebut, menurut dia, perlu dilakukan oleh parpol peserta Pemilu 2024 agar KPU RI dapat memberikan pelayanan terbaik.  Idham juga mengingatkan agar partai-partai politik itu menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPR yang lengkap.  Hingga Rabu, sejak pendaftaran bakal calon anggota DPR RI dibuka pada hari Senin (1/5), terdapat dua partai politik yang telah mendaftarkan bakal caleg-nya, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hanura.  PKS mendaftarkan bakal calon anggota DPR ke Kantor KPU, Senin (8/5), sedangkan Hanura mendaftarkan bakal calegnya pada hari Rabu.  \"Masih ada 16 partai politik lagi yang belum menyerahkan berkas daftar bakal calon anggota DPR,\" ujar Idham. Pendaftaran bakal calon anggota DPR RI di Kantor KPU RI masih akan berlangsung hingga Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB.KPU telah mengimbau seluruh partai politik di tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu 2024 agar menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat 1 hari sebelum pendaftaran.  Menurut Idham, pemberitahuan itu juga bertujuan agar KPU dapat melakukan pelayanan terbaik saat pengurus partai politik mendaftarkan bakal caleg.(ida/ANTARA)

Perseteruan Surya Paloh - Jokowi: Memastikan bahwa Anies Tidak Boleh Dibatalkan oleh Istana

Jakarta, FNN – Politik dalam negeri masih akan bergejolak dan berubah-berubah di tahun politik ini. Bahkan, ada bagian-bagian yang di hari-hari ini mencemaskan kita, yaitu duel yang makin seru antara Surya Paloh dan Jokowi sebagai Presiden. Duel ini menguji konsistensi apakah Surya Paloh konsisten terhadap Anies Baswedan yang dia deklarasikan sehingga menimbulkan harapan bahwa Indonesia bisa diatur ulang melalui kompetisi yang sehat. Demikian pengantar pembahasan Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (9/5/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Demikian sebaliknya, dari Jokowi juga ada ujian radikal kenapa musti terus intervensi dalam politik sipil, di dalam kompetisi politik 2024. “Kita ingin lihat ujungnya apa. Kalau betul-betul Pak Surya Paloh punya determinasi untuk menentukan sikap maka determinasi pertama dia mundur dari kabinet. Pak Jokowi mungkin juga berpikir begitu, kenapa sih tidak mundur saja,” ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky, ini kebiasaan kita menunda persoalan hanya untuk mengukur referensi berikutnya apa. Jadi, Surya Paloh mau cari referensi berikutnya karena jelas Anies posisioningnya ada di dalam kacamata publik. Demikian juga Pak Jokowi, posisioningnya  juga ada, tetapi justru Jokowi yang endorsement powernya melemah. “Dengan kata lain, Surya Paloh  membaca semakin endorsement power Jokowi melemah, semakin dia akan maju lebih kuat atau memperlihatkan postur yang lebih kuat di dalam memastikan bahwa Anies tidak boleh dibatalkan oleh istana,” tambah Rocky. Posisioning Surya Paloh menguat dengan berani ofensif terhadap Jokowi. Ini menunjukkan konsistensinya bahwa dia tetap komit mendukung Anies, sehingga apapun yang terjadi tidak akan mundur lagi untuk mendukung Anies. Politik harusnya memang seperti itu, tidak hanya pragmatis tapi ada idealisme yang harus diusung. Rocky menilai dari segi itu bagus kalau Surya Paloh memberi kesan bahwa dia tidak mundur dari komitmennya. Anies pun akan mengatakan pada relawannya bahwa dia akan maju terus kendati soal wapres masih dicari-cari. Yang penting ada ketegasan bahwa Surya Paloh akan back up Anies. Bahwa di belakang itu ada masalah hukum dengan Johnny Plate,  itu urusan lain. Tetapi, jangan sampai moral yang sudah diberikan oleh Surya Paloh membatalkan niat Anies untuk mencalonkan diri. Rocky juga mengatakan bahwa dirinya belum sampai pada memihak siapa. Jadi, biarkan saja Anies maju, Prabowo maju, dan Ganjar maju. Kita anggap bahwa persaingan itu akan dibuktikan nanti setelah masing-masing capres ini mendaftarkan diri lengkap dengan cawapresnya. Kalau sekarang belum ada cawapresnya, sedangkan konstitusi mengatakan bahwa Presiden itu artinya presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, masa sekarang sampai September nanti, masih bisa berubah–ubah. Sifat ketidakpastian itu ada dalam kasus pemilu 2024 karena Jokowi cawe-cawe terus. “Ini gara-gara Presidential threshold 20% itu dipermainkan sebagai pintu masuk. Itu akibatnya, di dalam pintu yang kecil itu mereka saling amputasi, ”ujar Rocky.(sof)

Direktur PT AMG Mengembalikan Kerugian Kasus Tambang Senilai Rp800 Juta

Mataram, FNN - Direktur PT Anugrah Mitra Graha (AMG) berinisial PSW yang menjadi salah seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambang pasir besi di Blok Dedalpak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mengembalikan kerugian negara senilai Rp800 juta.Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera di Mataram, Selasa, membenarkan adanya pengembalian kerugian negara dari tersangka PSW senilai Rp800 juta tersebut dengan menitipkan ke penyidik pidana khusus.\"Iya, penyidik hari ini menerima titipan pengembalian kerugian negara senilai Rp800 juta dari tersangka PSW,\" kata Efrien.Dia mengatakan tersangka PSW menitipkan uang kerugian negara tersebut dalam kegiatan pemeriksaan di Gedung Kejati NTB.Tersangka PSW, jelas dia, menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai tersangka dengan mendapatkan pendampingan dari kuasa hukum.\"Jadi, pemeriksaan hari ini sifatnya tambahan dari rangkaian sebelumnya,\" ujar dia.Perihal adanya angka kerugian negara senilai Rp2 miliar yang sebelumnya terungkap dalam sidang praperadilan tersangka berinisial ZA, dia memastikan hal tersebut masih bersifat temuan awal yang butuh penguatan dari ahli audit.Untuk itu, Efrien pun meyakinkan bahwa penyidik kini masih menunggu hasil audit dari ahli, dalam hal ini penyidik telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.Dalam kasus ini penyidik menetapkan PSW bersama Kepala Cabang PT AMG Kabupaten Lombok Timur berinisial RA dan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB berinisial ZA.Penyidik menetapkan ketiganya sebagai tersangka dengan menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.PT AMG yang berkantor pusat di Jakarta Utara itu terungkap mengantongi legalitas izin penambangan pasir besi di Blok Dedalpak dengan luas lahan 1.348 hektare. Izin tersebut berlaku selama 15 tahun terhitung sejak 2011 hingga 2026.Izin itu pun terbit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 2821/503/PPT.II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi dan Mineral Pengikut di Blok Dedalpak yang masuk dalam Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.Dalam kasus ini pun terungkap adanya indikasi PT AMG melakukan penambangan pada Blok Dedalpak tanpa mendapatkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahunan dari Kementerian ESDM. Aktivitas tambang demikian berlangsung dalam periode 2021 sampai 2022.Menurut aturan, persetujuan RKAB tersebut merupakan tiket bagi perusahaan tambang untuk beroperasi. Dalam aturan itu ada ketetapan tarif iuran produksi atau royalti yang wajib disetorkan pihak perusahaan kepada pemerintah dalam setiap penjualan komoditas tambang.Aturan tersebut sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ESDM.Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan tarif royalti untuk komoditas pasir besi sebesar 10 persen dari harga jual.(ida/ANTARA)

Pengacara Lukas Enembe Memenuhi Panggilan KPK

Jakarta, FNN - Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan.\"Betul, hari ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan obstruction of justice dalam proses penyidikan perkara tersangka LE,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa. Ali mengatakan Stefanus Roy akan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik dan KPK akan segera mengumumkan hasilnya apabila pemeriksaan dinyatakan telah rampung.\"Perkembangan berikutnya akan kami sampaikan,\" ujarnya.Pada kesempatan terpisah, Stefanus Roy Rening mengatakan dirinya hadir sebagai bentuk kooperatif terhadap lembaga antirasuah tersebut.\"Sebagai penegak hukum dan warga negara saya menghormati proses hukum. Saya tetap kooperatif dengan panggilan KPK memberi keterangan, dan bukti selengkapnya untuk membuktikan saya tidak pernah merintangi, mencegah, atau menggagalkan penyidikan sesuai Pasal 21 UU Tipikor,\" kata Roy di Gedung Merah Putih KPK, Selasa.Roy juga menyebut bahwa penyidikan terhadap Lukas Enembe tetap berjalan mulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan, hingga penggeledahan.\"Artinya, sampai hari ini tidak ada KPK menjelaskan ke publik adanya merintangi atau menggagalkan penyidikan ini sehingga saya heran perkara yang mana yang merintangi, padahal perkaranya sedang berjalan,\" ujarnya.(ida/ANTARA)

Untuk Mengamankan KTT ASEAN, Mabes TNI AU Menyiapkan Tiga Unit Pesawat Tempur

Kupang, FNN - Markas Besar TNI AU menyiapkan tiga pesawat tempur jenis F-16 untuk mendukung pengamanan wilayah udara saat pelaksanaan puncak KTT ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTTKepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah dalam rilis yang diterima di Kupang, Selasa mengatakan bahwa dukungan pesawat tempur itu untuk menjaga agar pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN berjalan dengan aman.\"TNI AU menyiapkan operasi pengamanan VVIP/VIP di wilayah udara sekitar Labuan Bajo, NTT selama pelaksanaan KTT ASEAN,\" katanya.Dia menambahkan bahwa pergeseran sejumlah pesawat tempur tersebut, sesuai perintah Panglima TNI, yang berasal dari skuadron Udara (Skadud) 14 Lanud Iswahjudi, Magetan.Dia menambahkan skuadron Udara 14 itu ditugaskan sebagai unsur sergap dibawah kendali operasi (BKO) Mabes TNI yang tergabung dalam Satgasud, dipimpin oleh Pangkoopsud II.Kadispenau juga menambahkan, unsur sergap F-16, terbagi dalam dua home base yaitu Lanud El Tari Kupang oleh skuadron udara 14, dan Lanud Iswahjudi Magetan oleh skuadron udara 3.\"Flight pesawat F-16 skuadron 14 dipimpin Komandan skuardron 14 Mayor Pnb Anwar Sovie, bertugas melaksanakan Combat Air Patrol (CAP) di area Tambolaka. Unsur Sergap, juga akan bekerja sama dengan Satrad 226 Buraen, Kupang yang akan mencover area Selatan dan Timur,\" tambah dia.Selain melaksanakan CAP, unsur sergap skuadron 14 juga akan melaksanakan Quick Reaction Alert (QEA), yaitu kesiapsiagaan skuadron tempur untuk dapat airborne secepat mungkin apabila ada perintah melaksanakan scramble di area Lanud Eltari Kupang.Satu flight F-16 skuadron 14 melaksanakan ferry dari Lanud Iswahjudi, pada 9 Mei 2023 combine pelaksanaan operasi pengamanan udara di Tambolaka, sebelum mendarat di Lanud El Tari Kupang.(ida/ANTARA)

RI Konsisten Membawa Semangat Pancasila di ASEAN

Pangkalpinang, FNN - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Aris Heru Utomo menyatakan sebagai salah satu negara pendiri dan negara terbesar di ASEAN, Indonesia konsisten membawa semangat Pancasila sejak pembentukan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara hingga saat ini.\"Dua tujuan yang termaktub dalam deklarasi berdirinya ASEAN sesungguhnya sesuai dengan prinsip Pancasila. Tujuan pertama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya kawasan. Tujuan kedua untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di Kawasan,\" kata Aris dalam keterangannya yang diterima di Pangkalpinang, Selasa.Pada Selasa ini hingga 11 Mei 2023 berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo yang dihadiri oleh Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara anggota ASEAN.Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai Ketua ASEAN dijadwalkan akan memimpin sejumlah besar pertemuan yang akan membahas berbagai agenda di bawah tema \"ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.\" Tema tersebut terdiri dari dua elemen besar yaitu \"ASEAN Matters\" dan \"Epicentrum of Growth\".Untuk itu, Aris berharap, melalui KTT ASEAN kali ini, diharapkan banyak dihasilkan berbagai terobosan dan inovasi dalam menghadapi berbagai permasalahan dunia yang juga dihadapi kawasan, termasuk bagaimana pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN selalu bertumbuh lebih tinggi dibandingkan negara lain di luar ASEAN,\" kata Aris.Indonesia menerima estafet Keketuaan ASEAN 2023 dari Kamboja pada November 2022 dan ini bukan kali pertama Indonesia menjabat Keketuaan ASEAN. Sebelumnya, Indonesia sudah pernah menjabat sebagai ketua ASEAN sebanyak empat kali, yakni pada 1976, 1996, 2003, dan 2011.Menanggapi penyelenggaraan KTT 2023 di Labuan Bajo yang akan membahas sejumlah agenda di bawah tema \"ASEAN Matters: Epicentrum of Growth\", Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang juga seorang diplomat dari Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa KTT ASEAN kali ini memiliki arti penting, bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi ASEAN dan dunia.\"Melalui KTT ASEAN 2023 terlihat masih penting dan relevannya ASEAN bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia. KTT ASEAN kali ini memiliki arti penting bagi ASEAN dalam menyongsong Visi Pasca-2025,\" ujar Aris.Menurut dia, tidak mengherankan apabila Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 akan fokus pada tiga hal, yaitu pertumbuhan kawasan, konektivitas dan keunggulan baru; percepatan transformasi ekonomi digital yang inklusif dan partisipatif; serta pembangunan infrastruktur hijau dan percepatan implementasi SDGs.\"Melalui KTT ASEAN 2023, Indonesia kembali menunjukkan tekad kuatnya untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, untuk kemakmuran rakyat di Asia Tenggara,\" paparnya.(ida/ANTARA)