POLITIK
Era Jokowi Sudah Padam
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Di atas puing-puing pondasi pikiran dari rekam jejak hidupnya sudah tercatat dalam sejarah, menorehkan catatan sejarah hidupnya yang kelam, tetapi masih memimpikan jadi hero atau pahlawan.\" Masih juga menyimpan memori sukses masa lalu menyewa/rentalan survei untuk membius dan cuci otak rakyat, ingin mencetak kesan dalam pikiran rakyat bahwa akulah pemenang, akulah pahlawan. Survei Litbang Kompas yang diselenggarakan pada 24 September-7 Oktober 2022 secara tatap muka. Tentang seberapa berdampaknya pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendukung sosok calon presiden (capres) untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hasilnya, hanya 15,1 persen warga yang yakin memilih sosok capres yang didukung Jokowi. Sekiranya survei ini benar dan bisa dipercaya. Bagi rakyat yang berakal sehat pasti sadar bahwa kepemimpinan Jokowi, telah merosot. Masyarakatpun mulai sadar bahwa Jokowi bukan pemimpin yang orisinil yang aman membawa kebaikan. Pikiran, pendirian, sikap, kepribadian dan kebijakannya selama ini terbuka dan terbongkar dari persembunyian, itu semua imitasi hanya produk remote dan panduan dari luar dirinya. Diperparah akibat hubungan patron - klien selama ini, presiden dianggap dewa, penyelamat. Presiden dianggap tahu segalanya, hubungan telah bertransformasi dalam berbagai macam bentuk dengan berbagi variasi jenis eksploitasi dan penekanan terhadap pihak klien yang tentu selalu menjadi pihak yang bisa ditekan dan tidak punya banyak pilihan. Lahirlah koalisi terpimpin beberapa partai besar, terbius sampai menjual diri kehormatan dan eksistensinya sebagai hamba presiden. Sangat aneh jika ada yang berlomba lomba minta restu, petuah, saran, petunjuk , yang akan muncul hanya petaka dan kegelapan. Fakta fakta ahirnya menunjukan Ia telah membawa malapetaka dan kehancuran bagi negara dan bangsa Indonesia di semua aspek kehidupan. Munculah kezaliman akibat, semua tenggelam dalam mental perbudakan. Menjadi ingat ucapan Ibnu Khaldun : \"Andaikan mereka memberikan pilihan kepadaku antara memilih lenyapnya manusia yang bermental budak, pasti aku akan memilih tanpa ragu sedikitpun lenyapnya manusia bermental budak. Karena manusia manusia bermental budak itulah yang membuat langgeng adanya pemimpin zalim\"l Ada parpol mengendap endap, merunduk, meratap, seperti mengemis meminta restu, setiap waktu dan saat, tergambar wajah parpol sudah kehilangan akal sehatnya. Prof. Amien Rais, mengatakan -masih ada partai menganggap \"tuah\" Jokowi itu akan membawa kebaikan, hal itu sangat keliru. Jika mereka saat ini tidak bisa melepaskan diri dari keterikatannya dengan rezim Jokowi, hampir dipastikan para pendukungnya akan eksodus ke partai-partai antitesa dari Jokowi\". \"Era Jokowi sudah habis, pamornya sudah pudar, kewibawaannya di hadapan rakyat terasa sudah hilang. Hanya para penjahat, koruptor, penjilat, buzzer bayaran, haters kebenaran, dan orang-orang yang dungu yang masih \"menyembah - nyembah\". Kalau masih ada lembaga survei yang tetap mengunggulkan Jokowi mereka adalah lembaga survey rentalan atau sewaan. Saat ini rakyat tidak bisa ditipu lagi, tidak bisa dibodohi lagi, dan tidak bisa dibohongi lagi. Rakyat Indonesia harus bisa keluar dari stigma sebagai bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebaskan diri dari penindasan ibarat “a sheet of loose sand”. Bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Tiada keteguhan, sehingga mudah ditiup ke mana-mana. Anehnya saat ini mental menindas justru muncul dari penguasa berwajah oligarki yang sedang berkuasa saat ini Era Jokowi sudah padam, matahari sudah temaram, ihtiar Jokowi untuk mencari selamat di ahir masa jabatannya, biarlah itu urusannya. Tugas kita kedepan \"selamatkan Indonesia\" (Ida)
Bareskrim Mendalami Dugaan Penipuan Penjualan Tiket Online Coldplay
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan penipuan pada penjualan tiket online konser band asal Inggris, Coldplay.“Kami sedang melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan penipuan yang terjadi,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid A Bactiar, Kamis.Menurut Vivid, dugaan penipuan tersebut terendus oleh pihaknya melalui Patroli Siber yang dilakukan Dittipidsiber Bareskrim Polri.“Kami mendengar dan menemukan ada dugaan penipuan penjualan tiket online Coldplay melalui hasil Patroli Siber,” katanya.Atas temuan itulah, lanjut Vivid, pihaknya melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan tersebut.Meski begitu, Vivid mengimbau masyarakat yang menjadi korban untuk melaporkan secara resmi kepada Bareskrim Polri, agar kasus tersebut bisa ditangani secara maksimal.“Kami mengimbau jika masyarakat menjadi korban agar segera membuat laporan resmi agar bisa kami tangani secara maksimal,” ujarnya.Untuk mencegah penipuan tersebut, kata Vivid, pihaknya juga akan mengundang penyedia jasa penjualan tiket resmi untuk dimintai keterangan.“Akan mengundang penyedia jasa penjualan tiket resmi untuk mendapat keterangan dalam mendukung pengungkapan dugaan penipuan tiket online,” ujarnya.Diberitakan sebelumnya, belum sampai 10 menit sejak tiket prajual konser Coldplay di Jakarta dimulai, antrean pembelian tiket sudah penuh.Pembelian tiket prajual konser Coldplay Jakarta melalui situs resmi dimulai tepat pukul 10.00 untuk pembayaran melalui BCA. Tiket prajual berlaku pada 17-18 Mei.Sementara itu, penjualan tiket Coldplay Jakarta untuk umum akan berlangsung mulai 19 Mei pukul 10.00 WIB.Konser Coldplay “Music of The Spheres World Tour 2023” di Jakarta akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang.Tiket dijual mulai dari Rp800 ribu untuk kategori termurah hingga kategori Ultimate Exprience sebesar Rp11 juta. Harga tersebut belum termasuk pajak 15 persen, biaya layanan lima persen dan biaya lainnya.Konser Coldplay pada 15 November nanti akan menjadi penampilan perdana band asal Inggris Raya itu di Jakarta.Sementara itu, tiket konser Coldplay seharga Rp11 juta terjual dalam waktu kurang dari satu jam.Di sini lain, ramai di sosial media banyak warga yang mengaku jadi korban penipuan penjualan tiket online Coldplay.(sof/ANTARA)
Dua Saksi Diperiksa KPK Terkait Kasus LNG Pertamina
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina Tahun 2011-2014. \"Hari ini (19/5) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan LNG di PT Pertamina Tahun 2011-2014,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat. Ali mengatakan dua saksi tersebut adalah Marcus Daniel Leleury selaku Manager Trading PPT ETS Tahun 2015–2018 dan Budi Santoso selaku LNG Transportation Manager. \"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,\" kata Ali.Terkait perkembangan penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa tiga saksi dari pihak PPT Energy Trading Co Ltd (PPTET) untuk dimintai keterangan pada Kamis (23/2). Tiga saksi tersebut adalah General Affairs Officer PPT Energy Trading Co. Ltd Eva Widiawati Dale, LNG Operation Officer PPT Energy Trading Co. Ltd Rene Pascal Manggala, dan Accounting and Finance Officer PPT Energy Trading Co. Ltd Hana Maria Sapulete.Pada awal tahun 2023, lembaga antirasuah memastikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina Tahun 2011-2014 masih berjalan. \"Terkait dengan LNG, saya katakan ini masih dalam proses penyidikan,\" kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/1). Sebelumnya pada Juni 2022, Ketua KPK Firli Bahuri menginformasikan pihaknya sedang menyidik kasus tersebut. Namun, sampai saat ini pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum diumumkan maupun dilakukan upaya paksa penahanan. Dalam proses penyidikan suatu kasus, Firli mengatakan KPK mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk membuat terang suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dilakukan dalam penyidikan kasus LNG tersebut. \"Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang, mencari, mengumpulkan keterangan, dan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti itu membuat terang suatu peristiwa pidana, baru kami temukan tersangkanya,\" ucap Firli.(sof/ANTARA)
Selama Kuartal I-2023, Ditjen Imigrasi Menerbitkan 1,5 Juta Buku Paspor
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan penerbitan 1.595.096 buku paspor atau rata-rata 13.292 paspor terbit setiap hari selama kuartal I-2023. Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengatakan jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 38 persen dibandingkan rata-rata penerbitan harian paspor sebelum pandemi. Adapun pada tahun 2019, jumlah paspor yang terbit setiap harinya, baik di dalam maupun luar Indonesia hanya sebanyak 9.630 paspor. “Saya lihat peningkatan permohonan paspor sangat signifikan. Ekonomi membaik, masyarakat rindu bepergian. Umrah haji, kuliah, bekerja, wisata, dan sebagainya. Saya kira ini jadi salah satu penyebab Kantor Imigrasi ramai didatangi pemohon,\" ujar Silmy dalam keterangan resminya, Jumat. Menurut dia, perekonomian yang mulai membaik pascapandemi COVID-19 ditandai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah ini. Tidak hanya itu, tren ini bisa menjadi indikator semakin berkembangnya masyarakat Indonesia. “Kepemilikan paspor memungkinkan pemegangnya bepergian lintas negara, bahkan lintas benua. Peningkatan jumlah penerbitan paspor menunjukkan animo masyarakat untuk melihat dunia dan lebih maju,” katanya.Saat ini Ditjen Imigrasi fokus pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan keimigrasian, di antaranya layanan paspor. Upaya yang dilakukan di antaranya perbaikan dan penyempurnaan aplikasi M-paspor; layanan percepatan paspor; dan layanan paspor akhir pekan yang dihadirkan satuan kerja keimigrasian. Layanan paspor di akhir pekan, katanya. menyasar masyarakat yang tidak sempat mengurus paspor pada hari-hari biasa. Inovasi ini mencakup permohonan paspor biasa, penggantian, maupun percepatan paspor satu hari selesai. Fasilitas ini bisa ditemukan di beberapa pusat perbelanjaan di DKI Jakarta serta Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Silmy menargetkan di akhir tahun 2023 paspor elektronik akan dapat dilayani di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia. “Kami sedang mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan layanan keimigrasian demi jaminan kepastian layanan untuk masyarakat Indonesia. Di akhir tahun 2023, kami harapkan permohonan paspor elektronik bisa dilayani di seluruh Kantor Imigrasi,” tutup dia.(sof/ANTARA)
Polri Menerbitkan Aturan Optimalisasi ETLE dan Larangan Razia
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terbitkan aturan baru terkait optimalisasi penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan Electronic Traffic Low Enforcement (ETLE) dan larangan melaksanakan penindakan secara stasioner atau razia.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan aturan tersebut tertuang dalam Surat Telegram bernomor: ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi ditujukan kepada para jajaran polisi lalu lintas (Polantas).“Para Dirlantas untuk memerintahkan jajaran agar tidak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Jumat.Jenderal bintang dua itu menjelaskan aturan tersebut memerintahkan Polantas untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan ETLE di wilayah masing-masing.Dalam aturan tersebut juga disampaikan larangan untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia.Kemudian, jajaran Dirlantas juga diminta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing.Aturan tersebut juga menjelaskan bentuk pelanggaran yang belum tercakup dalam sistem penindakan ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendaraan di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, dan menggunakan ponsel saat berkendaraan.Selanjutnya, menerobos lampu merah (traffic light), tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikat petugas penindakan pelanggaran lalu lintas.\"Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan,\" kata Sandi.Sandi pun menegaskan jika dalam praktik penindakan lalu lintas ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.\"Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat,\" ujar Sandi.(ida/ANTARA)
Menghadapi Ekstremisme, Indonesia-Australia Membangun Ketahanan Masyarakat
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI memanfaatkan momentum Keketuaan ASEAN yang disandang Indonesia untuk bekerja sama dengan Pemerintah Australia dalam membangun ketahanan masyarakat menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan.\"Peran BNPT RI sebagai \'voluntary lead shepherds\' penanggulangan terorisme di ASEAN, kita bekerja sama dengan Pemerintah Australia sebagai salah satu mitra bicara ASEAN,\" ujar Deputi Kerja Sama Internasional Andhika Chrisnayudhanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Andhika mengatakan BNPT RI bersama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mencermati bagaimana membangun sebuah ketahanan masyarakat dalam menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan.\"Pertukaran praktik membangun ketahanan masyarakat dalam penanggulangan radikalisasi dan ekstremisme berbasis kekerasan,\" katanya.Melalui pertemuan ini, Andhika berharap bisa menjelaskan bagaimana BNPT RI berfokus kepada aspek pencegahan yang membutuhkan partisipasi masyarakat membangun kesiapsiagaan secara nasional.\"Tentunya salah satu peran BNPT RI adalah dalam pencegahan, di mana pencegahan itu salah satu fokus utamanya ada pada kesiapsiagaan nasional, jika dijabarkan kesiapsiagaan nasional itu adalah pemberdayaan masyarakat,\" ujar Andhika.Menurut Andhika, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek dari membangun ketahanan masyarakat.Hal senada disampaikan Deputy Head of Mission Australia Mission to ASEAN Caroline Scott bahwa ketahanan masyarakat dalam upaya pencegahan menjadi salah satu faktor penting menangkal paham radikal dan ekstremisme berbasis kekerasan.\"Seperti kita ketahui, ketahanan masyarakat sangat penting untuk mencegah dan melawan. Pencegahan strategis ekstremisme kekerasan dari ketahanan kita, seperti program mempromosikan kohesi sosial, mengidentifikasi, dan mendukung ketahanan generasi muda, menawarkan narasi alternatif, dan menyesuaikan beberapa elemen dalam membangun ketahanan masyarakat dalam penanggulangan terorisme,\" kata Carolina.Pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan yang bertujuan membahas perkembangan isu terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.Melalui kegiatan ini, setiap negara dapat saling bertukar pandangan, pengalaman dan program penanggulangan yang akan ditetapkan guna meningkatkan upaya bersama dalam menghadapi tantangan tersebut di kawasan masing-masing.Selain itu, dialog tentang penanggulangan terorisme berbasis kekerasan dan penerapan langkah-langkah yang akan diambil pada masa depan sebagai upaya dalam rencana aksi guna mengimplementasikan kemitraan Strategis ASEAN-Australia 2020-2024.Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan wujud komitmen kerja sama antara ASEAN dengan Australia di bidang penanggulangan terorisme yang telah terjalin sejak Deklarasi Bersama ASEAN-Australia dalam Kerja sama Penanggulangan Terorisme Internasional 2004.kegiatan ini dihadiri delegasi Australia, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Timor Leste.(ida/ANTARA)
KPU dan Tokoh Agama Mengupayakan Agar Pemilu Tidak Mengganggu Karmoni Antarumat
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan sejumlah tokoh agama dari majelis-majelis tinggi agama menyepakati kerja sama mengupayakan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengganggu harmoni atau kerukunan antarumat di Tanah Air. \"Ini sebuah tradisi baru yang akan kami lakukan, kerja sama majelis tinggi agama dengan KPU. Saya kira, ini belum pernah dilakukan sebelumnya bagaimana supaya emosi keagamaan tidak dilibatkan terlalu jauh untuk memperjuangkan suatu kepentingan jangka pendek. Maksudnya, bagaimana supaya pesta demokrasi itu tidak mengganggu harmoni antarumat beragama,\" kata Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat. Kesepakatan itu, kata Nasaruddin, merupakan garis besar hasil pertemuan kedua belah pihak dalam audiensi yang dilakukan oleh beberapa pimpinan majelis-majelis tinggi agama di Indonesia terhadap KPU RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat. Dalam menindaklanjuti kesepakatan kerja sama itu, Nasaruddin mengatakan ke depannya para pimpinan umat beragama akan memberikan arahan kepada anggota majelis-majelis agama di tingkat daerah untuk mengajak masyarakat agar tidak melibatkan emosi keagamaan dalam Pemilu 2024. \"Jangan sampai nanti, hanya untuk kepentingan sesaat, kita melibatkan emosi keagamaan tidak pada tempatnya,\" kata dia. Di samping itu, tambah dia, para tokoh agama juga bersedia membantu KPU untuk mengingatkan para peserta pemilu agar tidak memanfaatkan tempat ibadah sebagai sarana dalam berkampanye. Berikutnya, ia mengajak seluruh pihak mengikuti pesta demokrasi tanpa mencederai persaudaraan antarumat beragama. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyampaikan pihaknya merasa terhormat dapat menerima kunjungan dari beberapa perwakilan majelis tinggi agama yang dipimpin oleh Nasaruddin Umar itu.(ida/ANTARA)
Pasca Penembakan KKB di Puncak, Polda Minta TNI-Polri Siaga
Jayapura, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri meminta anggota TNI-Polri yang bertugas di Kabupaten Puncak siaga guna mengantisipasi gangguan susulan yang dilakukan KKB pasca penembakan prajurit.Fakhiri mengatakan KKB pimpinan Numbuk Telenggen, Jumat (19/5) menembak prajurit TNI hingga gugur di kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.\"Memang benar ada laporan prajurit TNI tewas ditembak KKB di Kabupaten Puncak, saat kontak tembak dengan KKB,\" katanya di Jayapura, Jumat.Dijelaskan, dari laporan yang diterima terungkap kontak tembak yang menewaskan Praka Jamaluddin terjadi sekitar pukul 12.00 WIT, di kawasan PT MTT, Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.Numbuk Telenggen merupakan pimpinan KKB yang senantiasa menganggu di sekitar wilayah Gome.\"Dari laporan yang diterima, jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Ilaga,\" kata Fakhiri.Kapolda Papua mengaku, saat ini anggota TNI-Polri bersiaga guna mengantisipasi terjadinya gangguan susulan.(ida/ANTARA)
Johnny G. Plate Diborgol, Kenapa Baru Sekarang?
Jakarta, FNN - Penahanan Johnny G. Plate, Menkominfo, beberapa hari lalu membuat situasi politik menjadi sangat serius. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, pun langsung memberikan tanggapan bahwa penahanan Johnny Plate tersebut sangat ironis. Bahkan, Surya Paloh mengatakan terlalu mahal Johnny Plate untuk diborgol, dalam kapasitasnya sebagai menteri dan Sekjen Nasdem. Meskipun demikian, Surya Paloh tetap konsisten mendukung Anies, tak mempan diancam dan ditekan. Hal itu tergambar dalam pernyataan capres Anies Baswedan bahwa tidak ada yang berubah. Pernyataan itu disampaikan Anies usai dirinya merapat ke Nasdem malam harinya. Menanggapi situasi tersebut, Rocky Gerung mengatakan, “Ini rumitnya, soal politik berkelindan dengan soal etik. Jadi sebetulnya nggak ada soal Johnny Plate ditangkap atau dibui, cuma yang jadi pertanyaan kenapa baru sekarang, ketika Anies dicalonkan oleh Nasdem?” ujar Rocky dalam kanal YouTube Rocky Official edisi Kamis (18/5/23). Dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa ini memang soal hukum, tetapi ada faktor lain di situ, yaitu pencalonan Anies. Orang juga akan menilai apakah karena Anies mencalonkan diri maka Johnny Plate harus ditangkap? Kalau Anies tidak mencalonkan diri, berarti Johnny Plate tidak ditangkap. Itu pikiran etisnya. Artinya, Jokowi memanfaatkan momentum politik ini untuk menyingkirkan Anies melalui peristiwa Johnny Plate. “Jadi, paling enggak saya menduga bahwa memang direncanakan untuk jadi semacam tawanan politik Jokowi, Surya Paloh ini. Nggak fairnya di situ. Dari dua tahun lalu isu BTS itu sudah ada, kita sudah mendengar. Kenapa nggak dari awal saja tuh?” tanya Rocky. Rocky menduga bahwa hal itulah yang membuat Surya Paloh akhirnya memutuskan untuk melawan saja. Kalau soal Johnny Plate bisa diserahkan saja ke Kejaksaan, tetapi kalau itu akan membatalkan pencalonan Anies tidak boleh. Publik juga mungkin sekarang sedang bertepuk tangan karena postur Surya Paloh sepertinya mau melawan. Kita hanya bisa mengamati itu. Sementara, lanjut Rocky, di tempat yang lain Ganjar juga sebetulnya tidak tahu mau bereaksi apa, karena tetap dianggap bahwa upaya PDIP untuk mengganti menteri-menteri Nasdem termasuk di dalamnya. “Jadi, kelihatannya ini komposisi politik akan berubah. Tetapi, yang kita tunggu sebetulnya, sebelum komposisi itu kita hitung, yaitu sikap dari NasDem sendiri, mau keluar apa mau bertahan di dalam kabinet,” ujar Rocky. Rocky menyarankan agar Nasdem langsung keluar saja dari kabinet dengan menarik tiga menterinya supaya jelas bahwa Nasdem memang tidak ada di dalam koalisi Jokowi lagi. Karena memang Anies juga bukan dalam koalisi itu. Nasdem harus membersihkan dulu dari kemungkinan opini publik bahwa dia masih ada di dalam kabinet. “Itu selesaikan dulu dengan statement resmi dari Surya Paloh bahwa kami keluar,” saran Rocky. Penahanan Johnny Plate juga menunjukkan bahwa Presiden Jokowi membiarkan menterinya Nasdem ditangkap dan diborgol. Sepertinya hal itu pula yang membuat Surya Paloh ‘marah’ secara tidak langsung, dengan menyatakan terlalu mahal untuk melihat seorang menteri memakai rompi tahanan dan diborgol. Namun, pernyataan Anies bahwa tidak berubah dan tidak bergeser menjadi penyataan yang ditunggu-tunggu, dan menunjukkan Surya Paloh konsisten. “Ya, memang itu intinya. Jadi, apapun, kan sebetulnya sudah dua kali Sekjen Nasdem diborgol sebetulnya. Jadi, dianggap ya sudah biasa saja kalau ada yang koruptor ya diborgol saja kan. Jangan minta-minta kebaikan atau fasilitas lain seperti yang biasa terjadi pada pejabat,” ujar Rocky. Rocky menyarankan agar Nasdem membiarkan proses hukum berjalan, tetapi ketika mundur jangan mengatakan karena sakit hati diborgol. Poinnya adalah karena memang tidak lagi dalam koalisi dengan Jokowi, karena capresnya juga tidak di dalam wilayah koalisi Jokowi. “Jadi, jangan lagi disentuh soal Johnny Plate, itu biarin aja, supaya betul-betul Nasdem perlihatkan pada publik bahwa dia enggak tersinggung Plate dipidanakan. Tetapi, jangan itu menyebabkan efek samping pada merosotnya moral pendukung Anies. Jadi lebih baik clear dulu bahwa kami akan keluar, karena itu soal kejaksaan silakan, tapi kami ingin konsisten,” saran Rocky. Nuansa politik penahan Johnny Plate jauh lebih kental disbanding masalah korupsinya itu sendiri, karena target utamanya tidak mau tunduk pada Jokowi sehingga ‘dihajar’ lewat Johnny Plate. Target utamanya sebetulnya Anies. “Ya, publik sudah simpulkan itu. Yang ingin kita kritik adalah sikap istana yang masih mengulur-ulur waktu untuk menundukkan Surya Paloh dengan kasus Plate. Seharusnya kasus Johnny Plate ini dari awal diselesaikan, dikeluarin saja dari kabinet. Jadi, Jokowi tetap tahu bahwa sprindiknya bisa diulur waktu itu, nunggu momentum. Itu yang nggak bener,” ungkap Rocky.(ida)
SBY Siap Turun Gunung Bantu NasDem, Rocky: Dia Ahlinya
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa SBY tengah bersiap turun gunung demi membantu Partai Nasdem yang tengah mendapat cobaan pasca penetapan tersangka Johnny G Plate. Menurut Rocky, SBY dipastikan sudah memberi dukungan moral kepada Nasdem, yang merupakan mitra koalisinya bersama-sama PKS mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Dukungan yang diberikan tampak dari sikap Demokrat yang selalu menolak bujuk rayu Istana untuk bergabung. Sebut saja bujuk rayu Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar yang dianggap gagal dilakukan pada AHY. Belakangan Demokrat dan PKS sudah berhasil menaikkan elektabilitas mereka lewat sikap-sikapnya. Termasuk soal kekonsistenan untuk terus mendukung pencalonan Anies Baswedan. \"Saya anggap sudah terjadi pembicaraan antara Surya Paloh dan SBY, dan dua-duanya adalah senior,\" kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam saluran YouTube Rocky Gerung Official, Jumat 19 Mei 2023. SBY kini ditengarai sudah bersiap turun gunung untuk menghadapi situasi politik yang kian memanas. Dia juga diduga akan memainkan peran penting dalam catur politik ke depan. \"Saya kira SBY sudah pasang ransel, tinggal turun gunung saja tuh. Sebab ini kan satu paket dengan kejengkelan Demokrat terhadap usaha Istana untuk mengambil alih partai itu, dan kasusnya kan masih ada di MA,\" papar Rocky. Menurut Rocky dalam beberapa waktu ke depan akan ada keterangan dari Partai Demokrat soal reaksinya terhadap posisi Nasdem saat ini. Sebab kasus Plate ditengarai bakal mengganggu masa depan Anies Baswedan. Jika peran-peran yang hendak diambil berhasil ditempuh dalam situasi semacam ini, maka dipastikan potensi mereka untuk mendulang banyak suara dalam kontestasi Pemilu 2024 sangat terbuka lebar. Sebenarnya SBY dikenal ahli atau piawai dalam mengkapitalisasi masalah menjadi kekuatan besar. Seperti yang dilakukan saat dirinya berkonflik dengan Megawati. Usai disebut jenderal cengeng, SBY kemudian mengkapitalisasi konflik seperti orang yang dizalimi hingga kemudian berhasil memenangkan Pilpres 2004 silam. \"Saya kira Pak SBY itu jagolah ya, sekarang sepertinya dia lagi cari kalimat yang enak. Walaupun dengan nada melodramatis, tapi sekarang tentu dengan intensi untuk melawan,\" kata Rocky menebak. Rocky menduga, SBY saat ini akan mengambil sikap yang lebih ofensif, karena menyangkut citra Partai Demokrat yang belakangan berteguh sikap menolak intervensi Istana, terutama melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan Moeldoko. \"Jokowi akan berhadapan dengan dua senior, yang dua-duanya juga sebetulnya bandel dalam soal bermain-main politik (Surya Paloh-SBY) dari sisi komunikasinya,\" kata dia. (ida)
POPULER
