POLITIK
MK Diminta Memutuskan Kepastian Sistem Pemilu Sebelum 26 Juni
Jakarta, FNN - I Gusti Putu Artha selaku saksi Ahli yang dihadirkan oleh partai NasDem dalam sidang perkara gugatan UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka meminta kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutus sebelum 26 Juni 2023.\"Dengan segala rasa hormat, sebagai mantan anggota KPU, mohon kepada majelis, kalau memang sidang ini bisa dipercepat, (tolong) diputuskan sebelum tanggal 26 (Juni, red),\" kata Putu Artha dalam Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, dipantau dari kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, di Jakarta, Selasa.Putu Artha memaparkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 hingga 9 Juli 2023, partai politik memiliki kesempatan untuk mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif.Apabila Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sebelum 26 Juni, maka partai politik yang ingin melakukan perbaikan berdasarkan hasil putusan MK dapat menyesuaikan diri dan mengirimkan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif kepada KPU.Dengan demikian, bagi Putu Artha, konflik politik yang terjadi akan berlangsung di masing-masing partai.Akan tetapi, apabila MK memutuskan perkara terkait sistem pemilu ini setelah tanggal 26 Juni, bahkan melampaui 9 Juli 2023, Putu Artha menilai konflik akan muncul di KPU.\"Kalau putusan-nya setelah tanggal 26 Juni, sudah menjadi ranah KPU. Seluruh partai ini akan memindahkan konfliknya, muncul di KPU karena KPU yang menjadi palu godam-nya untuk memutuskan,\" ujar Putu Artha.Ia memaparkan bahwa putusan MK terkait sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup akan berdampak pada teknis pemilu, seperti percetakan surat suara, hingga distribusi logistik sejak surat suara dicetak yang dapat memengaruhi ketepatan jadwal dalam pengambilan suara.\"Saya tidak yakin soal itu,\" ujar Putu Artha yang juga mantan jurnalis ini.Sebelumnya, sebanyak enam orang mengajukan gugatan Uji Materi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022.Keenam orang tersebut yakni Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI) 2022.Apabila gugatan uji materi tersebut dikabulkan MK, maka sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup, di mana dengan sistem tertutup ini para pemilih hanya disajikan logo partai politik di surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif pada Pemilu 2024.(sof/ANTARA)
Mario Dandy Diperiksa KPK Soal Mobil Mewah Rafael Alun
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mario Dandy Satriyo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ayahnya, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.Salah satu hal yang didalami penyidik KPK adalah soal kepemilikan mobil mewah jenis Jeep Wrangler Rubicon.\"Saksi hadir dan bersedia memberikan keterangannya dalam BAP yang kemudian didalami pengetahuannya, antara lain, terkait dengan dugaan kepemilikan mobil mewah yang pernah dipamerkan melalui akun media sosial milik yang bersangkutan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.Pemeriksaan terhadap Mario Dandy dilakukan pada hari Senin (22/5) oleh penyidik lembaga antirasuah di Polda Metro Jaya. Hal ini mengingat yang bersangkutan masih menjadi tahanan Rutan Polda Metro Jaya sejak 6 Maret 2023 setelah jadi tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora.Selain Mario, KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya dari pihak swasta, yakni Oki Hendarsanti, Ujeng Arsatoko, dan Jeffry Amsar. Ketiganya diperiksa pada hari Senin (22/5) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.\"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain, terkait dengan pendirian perusahaan konsultan pajak oleh tersangka RAT yang digunakan untuk mengondisikan temuan pajak dari para wajib pajak yang bermasalah,\" kata Ali.KPK resmi menahan dan menyematkan rompi jingga bertuliskan \"Tahanan KPK\" kepada Rafael Alun Trisambodo (RAT) pada hari Senin (3/4). RAT ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan pajak.RAT diduga memiliki beberapa perusahaan, salah satunya PT Artha Mega Ekadhana (AME), yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Penyidik pun menemukan dugaan Rafael menerima aliran uang sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui PT AME.Alat bukti lain yang disita penyidik adalah safety deposit box (SDB) berisi uang sejumlah sekitar Rp32,2 miliar yang tersimpan dalam di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang dolar AS, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro.Atas perbuatannya, tersangka RAT dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.(sof/ANTARA)
Mahfud Menyinggung Potensi Kecurangan dalam Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyinggung potensi kecurangan yang disebutnya akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.Menurut Mahfud saat menjadi pembicara kunci seminar \"Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga\" di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa, kecurangan memang terjadi dalam lima kali penyelenggaraan Pemilu terakhir.\"Karena sudah lima kali Pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus. Tetapi beda saudara yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah,\" kata Mahfud.Mahfud menegaskan hal itu jauh berbeda apabila dibandingkan semasa Orde Baru berkuasa, di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemilu kerap kali sudah diatur siapa pemenangnya dan partai apa mendapat berapa banyak suara.\"Kalau dulu jaman Orde Baru itu ndak bisa dibantah, yang curang pemerintah terhadap rakyat. Pokoknya yang menang harus Golkar, pemilu besok yang Golkar dapat sekian, PPP sekian, PDI sekian, sudah diatur. Itu bukan berita bohong, memang iya,\" ujarnya.Sementara dalam lima kali Pemilu terakhir, Mahfud menyebut kecurangan terjadi antara rakyat dengan rakyat dan dilakukan oleh peserta Pemilu.Mahfud mencontohkan modus kecurangan yang terjadi adalah peserta pemilu membayar orang tertentu di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memalsukan hasil pemungutan suara yang diserahkan ke kelurahan, kecamatan dan seterusnya.\"Sudah diakali sedemikian rupa, masih saja terjadi kasus-kasus seperti itu,\" ucapnya.Oleh karena itu, Pemerintah sejak 2003 secara resmi membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.Mahfud, yang juga mantan Ketua MK 2009-2013, menegaskan lembaga yudikatif itu harus bekerja secara terbuka dan independen.\"Karena kalau keputusannya tidak terbuka dan independen, itu bisa jadi masalah politik yang besar,\" ujarnya.Mahfud bahkan mengaku sudah sempat berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk bersiap-siap menghadapi gugatan kecurangan pemilu.\"Pemilu pasti diwarnai kecurangan, yang kemarin dan yang besok. Oleh sebab itu saya bilang ke Pak Hasyim (Asy\'ari, Ketua KPU RI, red.) dan Bawaslu ketika datang ke kantor saya untuk siap-siap digugat karena Pemilu curang,\" tuturnya.Mahfud juga menitipkan pesan agar segenap pihak terus memperkuat literasi politik maupun media, demi menjaga Pemilu 2024 agar lebih demokratis.\"Karena Pemilu itu adalah taruhan kita bagi masa depan bangsa ini,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Ahmad Syaikhu Berkunjung ke Rumah Din Syamsudin
Jakarta, FNN - Presiden PKS Ahmad Syaikhu tiba di rumah Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005—2010 dan periode 2010—2015 Din Syamsudin Jalan Margasatwa, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa. Syaikhu tiba di Rumah Din sekitar pukul 14.44 WIB. Syaikhu tampak didampingi oleh sejumlah elite PKS, di antaranya Juru Bicara PKS Pipin Sopian. Din pun menyambut Syaikhu beserta rombongan PKS dengan hangat. Setelah itu, Syaikhu dan Din Syamsudin berjabat tangan. Sebelumnya, Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri mengatakan bahwa kunjungan Syaikhu ke kediaman Din Syamsudin merupakan bagian dari semangat silaturahmi kebangsaan untuk membuka ruang dialog dan menemukan berbagai titik temu. \"Dalam Pidato Puncak Milad Ke-21 PKS, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menekankan tentang politik silaturahmi. Ini implementasi dari politik kebangsaan. Siang ini yang menjadi agenda utama adalah itu dalam pertemuan Presiden PKS dan Pak Din Syamsudin sebagai tokoh bangsa,\" ungkap Mabruri dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Sebagai tokoh yang pernah memimpin PP Muhammadiyah, Din Syamsudin diharapkan bisa memberikan masukan sekaligus nasihat bagi kerja kebangsaan dalam hal ini yang tengah dilakukan PKS. \"Kami meminta pandangan dan masukan bagi PKS sebab kita paham semua elemen sedang berjuang untuk bangsa melalui jalan yang dipilih tanpa menegasikan satu dengan yang lain,\" kata dia. Mabruri mengatakan bahwa pimpinan PKS akan terus menggelar politik kebangsaan untuk merajut semangat persatuan.(sof/ANTARA)
KPU Diminta Segera Merevisi Aturan Keterwakilan Perempuan
Yogyakarta, FNN - Pimpinan Pusat (PP) \'Aisyiyah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 8 ayat (2) soal penghitungan syarat keterwakilan perempuan.\"Segera merealisasikan janjinya kepada masyarakat Indonesia dan gerakan keterwakilan perempuan untuk merevisi ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023,\" kata Ketua Umum PP \'Aisyiyah Salmah Orbayinah dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa.Salmah meminta KPU mengembalikan aturan pada ketentuan yang sejalan dengan Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.Selain mengubah norma afirmasi keterwakilan perempuan yang sudah dipraktikkan pada dua pemilu sebelumnya, Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023 itu secara hukum melanggar dan bertentangan dengan Pasal 245 UU Pemilu, yang menyatakan bahwa daftar bakal calon di setiap dapil memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.Dampaknya, lanjut Salmah, ketentuan pada Pasal 8 tersebut bisa membuat berkurangnya jumlah caleg perempuan pada sejumlah dapil Pemilu DPR dan DPRD.Dia menjelaskan keterwakilan perempuan dalam politik adalah keniscayaan, karena perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam politik serta proses pengambilan kebijakan publik baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.Kehadiran perempuan dalam pengambilan kebijakan publik itu akan mendorong lahirnya berbagai kebijakan pembangunan secara inklusif dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan dan anak-anak yang sering kali diabaikan.\"Kehadiran perempuan dalam politik akan lebih merepresentasikan kepentingan semua kelompok dalam masyarakat yang selama ini ditinggalkan,\" kata Salmah.Selain itu, nilai-nilai dasar Islam tentang perempuan juga memberikan peran dan kedudukan mulia setara dengan laki-laki serta setara dalam memerankan misi ibadah dan khalifah.Salah satu wujud peran perempuan adalah kepemimpinannya sebagai bagian pengabdiannya kepada Allah, karena kepemimpinan perempuan akan membawa rahmat bagi semesta dalam rangka membangun peradaban utama.\"Sejarah juga telah membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan di Indonesia, baik di lembaga eksekutif, legislatif, dan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, menunjukkan kontribusi dan perjuangan nyata bagi bangsa,\" tuturnya.Selain merevisi Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 itu, Salmah juga meminta pemenuhan keterwakilan perempuan dalam komposisi tim seleksi atau keanggotaan KPU provinsi, kabupaten, dan kota.\"Menyertakan kebijakan afirmasi yang tegas dalam Peraturan KPU tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar tidak menegasikan dan menihilkan keterwakilan perempuan,\" katanya.Selain KPU, Salmah meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya, sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu, harus mengimplementasikan kebijakan afirmasi untuk keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.\"KPU, Bawaslu, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) harus menyusun kebijakan tata kelola organisasi penyelenggara pemilu yang berperspektif adil dan setara gender dalam pengaturan, implementasi, dan pengelolaan tahapan ataupun organisasi pada setiap tingkatannya,\" katanya.PP \'Aisyiyah juga meminta KPU mendorong partai politik secara aktif membuka peluang yang luas kepada caleg perempuan.\"Partai politik juga harus berkomitmen meminimalkan pencalonan yang berbiaya tinggi serta tidak menempatkan perempuan sekadar sebagai pelengkap pada posisi sepatu ataupun sebatas vote getter semata,\" ujar Salmah.(sof/ANTARA)
Desmond Mempertanyakan Maksud Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J. Mahesa mempertanyakan maksud rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.\"Kalau menurut saya, mau ngapain? Membuat orang berpikir lain saja,\" kata Desmond kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.Sebab, lanjut dia, PDI Perjuangan sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo untuk maju sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.\"Megawati sudah mengumumkan Ganjar ya, mana mungkin Ganjar mau jadi wakil Prabowo? Sementara Prabowo sudah ditetapkan oleh partai sebagai calon presiden. Ketemu untuk apa?\" ucapnya.Kecuali, ujarnya lagi, jika Gubernur Jawa Tengah itu bersedia menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, maka pertemuan dengan Megawati pun menjadi jelas maksudnya.\"Kecuali Ganjar mau jadi wakilnya Pak Prabowo, itu ada semacam pertemuan, kalau enggak ada, capek saja gitu loh,\" tuturnya.Dia pun menyebut dirinya lebih percaya dengan Joko Widodo dibandingkan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.\"Saya lebih percaya Jokowi daripada Megawati. Sudah banyak Megawati bohongin Pak Prabowo,\" ujarnya.Sebelumnya, Jumat (19/5), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa rencana Prabowo menemui Megawati sedang diagendakan oleh pihaknya.\"Lagi diagendakan, dengan Bu Puan (Puan Maharani) tadi juga mengatakan akan ketemu Pak Prabowo,\" kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun tak menampik ketika dikonfirmasi apakah salah satu tokoh yang berencana ditemui oleh Prabowo tersebut adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.\"Oh, iya pasti. Tinggal ditunggu jadwal-nya kapan ibu (Megawati)-nya bisa, atau cocok waktunya Pak Prabowo kapan,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).(sof/ANTARA)
Melalui Sekolah Staf Presiden, KSP Mengajak Pemuda Belajar Mengelola Negara
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak anak-anak muda Indonesia untuk mempelajari pengelolaan negara melalui keikutsertaan dalam Sekolah Staf Presiden (SSP) Angkatan II.\"Jadi saya undang talenta-talenta unggul Indonesia untuk mendaftar dan berkompetisi secara adil memperebutkan kesempatan yang langka ini,” kata Moeldoko saat meluncurkan Sekolah Staf Presiden (SSP) Angkatan II di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, SeninMoeldoko menjelaskan melalui Sekolah Staf Presiden, anak-anak muda Indonesia akan mendapatkan pengalaman tentang bagaimana mengelola negara. Hak itu karena peserta akan bekerja dan terlibat langsung dengan para tenaga ahli di Kantor Staf Presiden untuk memecahkan berbagai persoalan pada pelaksanaan isu strategis dan program prioritas Presiden.Adapun Sekolah Staf Presiden ini pertama kali berlangsung Juli 2022 dan mampu menarik 60 ribu pendaftar yang diseleksi hingga menjadi hanya 35 peserta.Pada 2023, Sekolah Staf Presiden Angkatan II kembali dibuka dengan memberi kesempatan bagi pemuda dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya kali ini, Kantor Staf Presiden bekerjasama dengan PT Pertamina Persero.KSP dan Pertamina akan bekerjasama untuk menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa yang memahami kompleksitas pengelolaan negara.Moeldoko mengatakan bahwa anak-anak muda Indonesia harus mulai mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa. Salah satu caranya adalah dengan memahami berbagai persoalan negara.Terlebih, kata Moeldoko, saat ini Indonesia menghadapi banyak tantangan, baik dari lingkungan global maupun nasional.“Bagaimana pemerintah menghadapi persoalan geopolitik global. Bagaimana pemerintah bekerja keras melakukan transformasi ekonomi hijau dan lainnya. Semua ini sangat kompleks. Nah, anak muda harus paham soal ini. Jangan sampai peta jalan yang disiapkan Pak Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia Maju menjadi sia-sia,\" kata dia.Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa keterlibatan Pertamina dalam penyelenggaran Sekolah Staf Presiden tidak terlepas dari komitmen BUMN tersebut untuk memberikan ruang bagi anak-anak muda agar berkontribusi pada pembangunan nasional khususnya dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan menciptakan energi berkeadilan.“Pertamina juga siap untuk mewadahi alumni SSP yang ingin berkarier di Pertamina,” kata Fadjar.Selain dihadiri oleh Moeldoko, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro, dan VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso, peluncuran Sekolah Staf Presiden (SSP) Angkatan II juga menghadirkan sejumlah alumni SSP Angkatan I.“Mengikuti sekolah staf presiden, saya jadi tahu ternyata nggak gampang ngurusin negara. Saya juga dapat tiga hal, inspirasi, relasi, dan investasi,” kata Fanaya, salah satu alumni SSP Angkatan I.(sof/ANTARA)
Peringatan Jusuf Kalla pada Anies: Lima Tahun yang Akan Datang Bukan Tempat yang Nyaman untuk Mengurus Negeri Kita
Jakarta, FNN – Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar di Istora Senayan hari Sabtu lalu, selain dihadiri oleh tiga ketua umum partai (PKS, Nasdem, dan Demokrat), juga dihadiri oleh Jusuf Kalla. Yang menarik, dalam kesempatan pidatonya, Jusuf Kalla mendorong Anies Baswedan untuk mengambil alih kekuasaan sehingga bisa diwujudkan kesejahteraan dan keadilan yang diinginkan oleh PKS. “Saudara Anies, lima tahun yang akan datang bukan tempat yang nyaman untuk mengurus negeri kita. Tetapi, kalau bisa diselesaikan merupakan heroes dan pahlawan kemanusiaan untuk kemajuan. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan yang sebenarnya ialah yang menyelesaikan persoalan,” demikian petikan pidato Jusuf Kalla. Selain Jusuf Kalla, yang juga menarik adalah pidato Anies Baswedan, yang saat ini dalam berbagai pidatonya sudah mulai mengungkapkan gagasan-gagasannya yang memang berbeda dengan Presiden Jokowi, meski kadang penyampaian gagasannya dilakukan dengan sindiran. “Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan, pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali, bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan ini, sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum, bahkan peraturan bisa ditekak tekuk, bisa diterapkan secara tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan,” ujar Anies. Menanggapi dua pidato yang menarik tersebut, Rocky Gerung mengatakan, “Satu poin adalah dorongan moral memang ada pada Anies hari ini, justru karena Jokowi memenjarakan Johnny Plate. Tetapi, kita juga mesti pisahkan jangan sampai seolah olah Johnny Plate itu sekadar dijadikan alasan. Johnny Plate tetap, begitu diduga ada unsur deliknya itu pasti ada kejahatan di situ,” ujar Rocky dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (22/5/23). Rocky juga mengajak agar kita juga mesti fair mengatakan bahwa tetap Nasdem ada problem dengan korupsi. Maksudnya, sebetulnya banyak koruptor yang dilindungi oleh kekuasaan, tetapi intinya tetap dia melakukan manipulasi opini publik. “Jadi, tetap, koruptor ya koruptor. Jadi, jangan dijadikan alasan seseorang itu ditangkap karena korupsi, lalu dielu-elukan. Johnny Plate juga ada di dalam kaitan itu,” tambah Rocky. Isu mengenai korupsi Johnny Plate sudah lama diketahui, bahkan sebelum Nasdem mencalonkan Anies. Oleh karena itu, kata Rocky, kita harus memisahkan hal itu. Demikian juga Anies. Anies harus mampu memisahkan itu. Jangan sampai Anies menganggap bahwa Johnny Plate dibui karena dia sehingga seolah-olah permainan hukum di kedepankan untuk mem-back up soal-soal politik. Dalam acara yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa secara sosiologis kemampuan Anies untuk merawat masyarakat kelas menengah jelas lebih tinggi dibanding Ganjar. Tampaknya, Anies juga akan mengambil materi dalam kampanyenya di kampus-kampus atau di tempat lain. “Tetapi, tetap urusan politik adalah urusan tukar tambah kuantitatif. Karena itu, masalah di Anies tetap dia harus menemukan cara agar pencalonan cawapresnya datang dari kehendak dia, bukan karena transaksi partai-partai pendukung,” ujar Rocky. Memang, tema-tema pidato yang disampaikan oleh Anies cukup menarik, karena Anies bicara tentang akumulasi kapital, soal keadilan, soal kekuasaan di satu tangan, dan sebagainya. Hal ini mesti kita dorong karena siapapun presidennya, persoalan yang muncul selalu soal ketidakadilan. \"Betul, semua hal yang kita percakapkan adalah mengembalikan fungsi politik untuk memproduksi keadilan. Di dalam filosofi politik, orang berpolitik hanya untuk menghasilkan keadilan dan mendistribusikan secara adil. Jadi bukan keadilan saja, tapi juga didistribusikan secara adil. Bagian-bagian ini yang kita mau lihat dalam perdebatan,” tambah Rocky.(ida)
Gibran: Saya Tegak Lurus Sesuai Arahan Megawati
Jakarta, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin, untuk memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Gibran menegaskan dirinya sebagai kader akan tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. \"Saya sebagai kader PDIP sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan ibu ketua umum,\" ujar Gibran di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin. Ia mengaku sudah menjelaskan kronologi saat dirinya bertemu Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat malam (19/5). \"Saya sudah menjelaskan kronologi dari a-z terkait pertemuan kemarin dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu,\" katanya. Gibran juga mengucapkan terima kasih karena sudah diterima di Kantor DPP PDIP. Ia mengungkapkan banyak menerima saran dan nasihat. \"Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan dan nasihat,\" tambah Gibran. Tidak hanya itu, di sela-sela pemanggilan Gibran ke Kantor DPP PDIP, Hasto yang didampingi Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menyerahkan buku tentang geopolitik Soekarno berjudul \"Progressive Geopolitical Coexistence\" ke Gibran. Buku Hasto itu memuat hasil disertasinya di Universitas Pertahanan yang diluncurkan pada Sabtu (20/5) lalu. Setelah itu, Hasto juga menyerahkan buku \"Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam\". Buku ini mengulas perjalanan Presiden RI ke-5 itu, tentang kecintaannya terhadap lingkungan dan kegemarannya pada tanam-tanaman. Sebelumnya, Gibran memenuhi panggilan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin, untuk memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Senin, Gibran tiba di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta Pusat, pukul 10.28 WIB, dengan didampingi seorang ajudan bernama Yusuf. Ia datang menaiki Kijang Innova Hitam dengan nomor polisi B 1072 ZF. \"Iya, benar (Gibran datang) sendiri dengan satu orang ajudan,\" kata Yusuf.(ida/ANTARA)
Gibran Memenuhi Panggilan PDI Perjuangan
Jakarta, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin, untuk memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.Berdasarkan pantauan di Jakarta, Senin, Gibran tiba di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta Pusat, pukul 10.28 WIB, dengan didampingi seorang ajudan bernama Yusuf.\"Iya, benar (Gibran datang) sendiri dengan satu orang ajudan,\" kata Yusuf.Gibran bertemu Prabowo di Angkringan Omah Semar, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat malam (19/5). Dalam pertemuan tersebut, hadir pula relawan Joko Widodo yang juga mendeklarasikan dukungan mereka untuk Prabowo pada Pilpres 2024.Terkait hal itu, Gibran mengatakan dia siap jika mendapatkan sanksi dari PDI Perjuangan.\"Saya tidak pernah menghindar lho, ya. Saya di sana cuma anak kecil, kader baru. Ditegur, ya, monggo,\" kata Gibran di Surakarta, Sabtu (20/5).Putra pertama Presiden Jokowi itu pun mengaku mendapat telepon dari Hasto Kristiyanto sehari setelah bertemu Prabowo.Meski demikian, Gibran memastikan pertemuan tersebut dilakukan dengan kapasitasnya sebagai Wali Kota Surakarta dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Selain itu, kata dia, agenda pada Jumat malam tersebut hanya makan malam biasa.\"Kemarin itu hanya makan malam saja. Enggak ikut ketika beliau orasi, kan saya minggir, enggak ikut-ikut,\" katanya.Dari awal, Gibran belum pernah menyatakan dukungannya terhadap salah satu bakal capres tertentu. Terkait dengan keberadaan sukarelawan, menurut dia, relawan Jokowi dan relawan Gibran mengerucut pada dua nama, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.\"Yang namanya relawan tidak bisa dipaksa, harus ke sini, ke situ, enggak bisa. Relawan orang yang kritis, objektif. Selain Pak Prabowo, kalau saya disuruh mengumpulkan, yang dukung Pak Ganjar lebih banyak lagi,\" ujar Gibran.(ida/ANTARA)
POPULER
