POLITIK
Kemenangan Timnas Indonesia Dipengaruhi Mental Juara
Jakarta, FNN - Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) Nurhadi Susanto menilai kemenangan Timnas Indonesia U-22 dalam SEA Games 2023 salah satunya dipengaruhi oleh mental juara yang tinggi dari pemain.Menurut Nurhadi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mental juara yang dimiliki oleh timnas tersebut merupakan bagian dari keberhasilan transformasi di tubuh PSSI yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.“Mental juara yang tinggi dari Timnas Indonesia merupakan bagian dari keberhasilan transformasi yang dilakukan Erick di PSSI,\" kata dia.Lebih lanjut, Nurhadi menyampaikan pengurus PSSI di periode sebelumnya telah membuat pondasi yang baik sebagai upaya mentransformasi PSSI menjadi lebih baik dan hal tersebut dilanjutkan oleh Erick.Meskipun begitu, ia menilai, pendekatan terkait dengan transformasi PSSI itu dilakukan berbeda oleh Erick. Erick yang memiliki latar belakang pemilik klub sepak bola besar, kata Nurhadi, memiliki pendekatan yang berbeda dengan pengurus sebelumnya, seperti menghadirkan semangat sportivitas di PSSI.\"Dalam olahraga, semangat sportivitas sifatnya universal. Semangat tersebut yang diterapkan Erick di PSSI. Selama ini, atlet dan pelatih yang berprestasi kerap diterapkan di posisi yang tidak pas. Erick nampaknya mengetahui persis bagaimana menempatkan atlet dan pelatih yang berprestasi di posisi sebenarnya sehingga saat ini dukungan atas prestasi Garuda Muda sangat dinantikan,” jelas Nurhadi.Mental pemenang ataupun mental juang tinggi yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia U-22 itu, menurutnya, juga dapat diterapkan oleh seluruh insan BUMN. Dengan demikian, akan semakin banyak BUMN yang memiliki kinerja yang baik.Tim nasional Indonesia U-22 mengakhiri penantian medali emas selama 32 tahun dari cabang olahraga sepak bola, berkat kemenangan 5-2 atas Thailand pada pertandingan final yang dimainkan di Stadion Nasional, Phnom Penh, Selasa (16/5) malam.Garuda Muda tidak memperoleh kemenangan itu dengan mudah. Setelah unggul 2-0 pada babak pertama, Thailand mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 menjelang waktu normal usai. Namun, Indonesia kemudian mampu mengamankan medali emas berkat tiga gol tambahan pada masa tambahan waktu.(ida/ANTARA)
Mahfud MD Ditunjuk KI Pusat Menjadi Duta Keterbukaan Informasi
Jakarta, FNN - Komisi Informasi (KI) Pusat menunjuk beberapa tokoh sebagai duta keterbukaan informasi, yakni Menkopolhukam Mahfud MD, pakar komunikasi politik Effendy Gozali, tokoh pers Wina Armada Sukardi, serta aktivis pemilu Titi Anggraini.\"Mereka akan diangkat secara resmi, Rabu, 17 Mei, bertepatan dengan momen peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Kabupaten Kampar, Riau,\" kata Anggota KI Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaludin saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.Syawaludin mengatakan KI Pusat sebelumnya telah melakukan penjaringan terhadap tokoh-tokoh terbaik yang dinilai dapat memberikan manfaat dan berdampak luas kepada masyarakat Indonesia. Kemudian, melalui penjaringan itu terpilih keempat tokoh yang layak sebagai duta keterbukaan informasi.Dengan menggandeng empat tokoh nasional itu, dia berharap KI akan terbantu untuk mempercepat proses edukasi, sosialisasi, dan pembudayaan keterbukaan informasi di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.Sebagai pertimbangan, penunjukan duta keterbukaan informasi itu memperhatikan kondisi keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan dengan baik.KI menilai adanya keterbukaan informasi publik memberikan perubahan pada konsep pemerintahan, dari yang lebih berorientasi pada kekuasaan pemerintah menjadi melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.\"Di samping itu, keterbukaan informasi publik merupakan suatu aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia,\" tambahnya.Syawaludin mengatakan KI Pusat perlu menggandeng tokoh-tokoh nasional tersebut untuk bersinergi, bekerja sama, dan berdiskusi dalam rangka memperkuat relasi kemitraan KI.\"Utamanya, membangun kesadaran bersama sebagai tanggung jawab untuk menyosialisasilkan, mengedukasikan, dan membudayakan keterbukaan informasi di negara demokrasi yang bercirikan adanya partisipasi publik,\" jelasnya.Kunci utama demokrasi sebagai suatu sistem bernegara adalah partisipasi individu dalam pembentukan nilai-nilai berbangsa. Sehingga, untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna, maka warga perlu mendapat cukup informasi.\"Pemenuhan suatu informasi bermanfaat dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara yang dapat berakibat pada kepentingan publik,\" ujar Syawaludin.(sof/ANTARA)
Hubungan Indonesia-Mesir Diharapkan Semakin Kuat di Masa Mendatang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengharapkan hubungan Indonesia dan Mesir, baik secara politik maupun keilmuan keagamaan dapat semakin kuat di masa mendatang.“Semoga hubungan Indonesia-Mesir terus meningkat dan semakin kuat di masa yang akan datang,” kata HNW, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut dia sampaikan di tengah-tengah kegiatan Memimpin Kunjungan Kerja Delegasi MPR RI ke Mesir pada 28 April hingga 3 Mei 2023. HNW menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Senat Mesir dalam kunjungan tersebut.Ia mengungkapkan Indonesia memiliki hubungan dekat dengan Mesir yang sudah terjalin sejak lama. Kedekatan itu, kata dia, muncul karena kedua negara sudah terbiasa berdiskusi tentang demokrasi dan pemerintahan.“Selain itu, Indonesia-Mesir sudah terbiasa bertukar kunjungan pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Mesir bahkan merupakan negara pertama yang mengakui Kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946,” ujar dia.HMW menambahkan solidaritas Mesir dan Indonesia tercermin dalam forum-forum Internasional. Keduanya merupakan pelopor KTT Afrika-Asia dan sesama anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Mesir dan Indonesia mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah di negara Arab, seperti Suriah, Palestina, dan Irak.Oleh karena itu, HNW menyatakan siap untuk melanjutkan penguatan hubungan Indonesia dengan Mesir, baik dalam skala politik maupun keilmuan keagamaan.Hal itu lalu disambut baik oleh Wakil Ketua Senat Mesir Bahaa El Di Abu Shoka. Ia berharap melalui Diplomasi Parlemen Indonesia dan Mesir, kedua belah pihak dapat berkontribusi positif untuk penguatan demokrasi dan hubungan antara kedua bangsa dan negara. Selain berkunjung ke Parlemen Mesir, HNW melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk kedutaan besar di Mesir dan berbagai latar warga Indonesia di Mesir.Ia diundang untuk menyampaikan orasi dalam rangka penyambutan ratusan mahasiswa baru Indonesia di Universitas Al Azhar Mesir serta diterima berdialog dengan Rektor dan Wakil Rektor Al Azhar untuk mendiskusikan solusi bagi kemudahan dan penambahan penerimaan mahasiswa Indonesia di universitas tersebut.HNW menyampaikan apresiasi kepada Rektor Al Azhar Mesir Dr. Salama Daoud atas peran Al Azhar beserta ulama dan alumninya terhadap pengembangan ilmu dan dakwah yang wasathiyyah di Indonesia sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi.HNW berterima kasih atas penerimaan yang baik dari Al Azhar terhadap mahasiswa Indonesia di Mesir. Saat ini, jumlah mahasiswa Indonesia di Al Azhar Mesir merupakan yang terbanyak dari negara asing lainnya, yakni 12 ribu mahasiswa dari total 40 ribu mahasiswa asing dari 120 negara.“Apresiasi yang tinggi untuk institusi Al Azhar yang terus menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta telah menerima dengan baik mahasiswa Indonesia yang belajar di sana,\" kata dia.(sof/ANTARA)
AHY Berharap Ruang Pemilu Dibuka Dengan Adil
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta para pemangku kepentingan di eksekutif, membuka ruang dengan adil pada Pemilu 2024.\"Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi, atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi,\" katanya di Jakarta, Senin malam.Hal itu disampaikan AHY, usai bertemu Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Jakarta.\"Kami sepakat, bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi pemilu 2024, dibuka ruang bagi setiap individu setiap warga negara yang sama dan adil,\" ungkapnya.Menurut dia, setiap warga punya hak, baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih.Seharusnya kata di, siapapun yang terpilih berarti itu merupakan keinginan atau kehendak dari masyarakat.\"Pemilu diadakan untuk menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat,\" ujarnya.Terkait kunjungan AHY, Jusuf Kalla mengatakan pertemuan sekitar satu jam itu sebatas berdiskusi dan silaturahmi dan membicarakan tentang Indonesia ke depan.AHY bersama istri Anisa Pohan tiba sekitar pukul 20.10 WIB. Mereka didampingi Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya.Mereka disambut JK bersama istrinya Mufidah Jusuf Kalla di depan pintu rumah.\"Selamat ulang tahun Pak JK,\" kata AHY, lalu bersalam-salaman.Usai berbincang sejenak di depan rumah, JK mengajak AHY bersama rombongan masuk ke dalam rumah dan melanjutkan diskusi di ruang tamu.Diketahui, JK hari ini, 15 Mei 2023, merayakan ulang tahun ke-81 tahun. JK lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942.Beberapa waktu terakhir, JK telah menerima kunjungan sejumlah tokoh politik nasional diantaranya Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar.(ida/ANTARA)
JK Menegaskan bhawa Dirinya Tidak Mencampuri Urusan Koalisi
Jakarta, FNN - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menegaskan tidak pernah mencampuri urusan koalisi partai politik, jelang Pemilu 2024.\"Itu adalah kewenangan dari para koalisi dan juga calon presiden,\" katanya di Jakarta, Senin malam.Hal itu disampaikan JK, usai menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta.Penegasan politikus senior Partai Golkar itu, ketika ditanyakan terkait situasi koalisi partai politik dan kemungkinan pasangan Anies Baswedan dan AHY.\"Mas AHY ini tentu mempunyai kemampuan, tinggal musyawarah atau keputusan oleh koalisi untuk menentukan. Sebaiknya cawapres dari anggota koalisi,\" jelasnya.JK juga menegaskan kembali di masa Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, kepala negara tidak pernah mengintervensi partai politik, untuk menentukan calon presiden selanjutnya.\"Zaman ibu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak mempengaruhi partai politik, untuk memilih ini dan itu. Jadi diberikan kepada partai. Kami waktu jadi pemimpin pemerintahan tidak mencampuri itu,\" jelasnya.AHY bersama istri Anisa Pohan tiba sekitar pukul 20.10 WIB. Mereka didampingi Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya.Mereka disambut JK bersama istrinya Mufidah Jusuf Kalla di depan pintu rumah.\"Selamat ulang tahun Pak JK,\" kata AHY, lalu bersalam-salaman.Usai berbincang sejenak di depan rumah, JK mengajak AHY bersama rombongan masuk ke dalam rumah dan melanjutkan diskusi di ruang tamu.Diketahui, JK hari ini, 15 Mei 2023, merayakan ulang tahun ke-81 tahun. JK lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942.Beberapa waktu terakhir, JK telah menerima kunjungan sejumlah tokoh politik nasional diantaranya Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar.(ida/ANTARA)
Akan Membisikkan Capres Pilihan Musra ke Parpol, Jokowi Mengalami Delusi?
Jakarta, FNN – Presiden Jokowi hadir di acara puncak Musra relawan Jokowi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/23). Pertemuan tersebut sepertinya betul-betul akan menjadi perjamuan terakhir Jokowi sebagai presiden. Dalam pertemuan tersebut Jokowi sempat berpesan kepada para relawannya agar jangan sampai keliru memilih pemimpin. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan bahwa pemimpin yang tepat untuk masa depan harus pemberani, tidak tunduk pada tekanan-tekanan internasional, kita lawan WTO, kita lawan siapapun, dan lain-lain yang intinya Jokowi masih mengglorifikasi dirinya, bukan tentang calon presiden berikutnya. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Jokowi tengah mengalami psikologi terbalik. “Itu yang kita sebut reverse psychology ‘psikologi terbalik’ dari orang yang enggak dapat pengakuan, tiba-tiba dia mengakui dirinya sendiri,\" katanya dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official edisi Senin (15/5/23). Sebetulnya, lanjut Rocky, yang dia terangkan adalah sesuatu yang tidak ada. Pemimpin yang akan datang tidak bisa diikat oleh keinginan pemimpin yang sekarang. Secara mudah kita bisa katakan bahwa semua pemimpin tidak boleh diikat oleh pemimpin sebelumnya. Inilah yang dinamakan kebebasan untuk menentukan arah negara. Yang boleh diingat adalah diberi jejak. \"Nah, sekarang apa? Jejaknya Jokowi kan tidak jelas. Jadi, bahkan jejak pun dia nggak punya, apalagi langkah ke depan. Paradoksnya di situ,” ujar Rocky. Memang, jika kita menyimak pidato Jokowi pada acara Musra, kita tidak mendapat pelajaran apa-apa. Musra sendiri menyatakan bahwa mereka sudah mengajukan nama Jokowi dalam amplop tertutup, lalu Jokowi menyatakan bahwa amplopnya belum dibuka, masih disegel. Tetapi, Musra menyatakan bahwa mereka mengusulkan tiga nama calon presiden, yaitu Prabowo Subiyanto, Ganjar Pranowo, dan Airlangga Hartarto. Yang menggelitik, menanggapi usulan nama-nama calo n presiden dari Musra tersebut, Jokowi menjanjikan akan dibisikkan pada ketua-ketua umum partai. Bukankah partai-partai saat ini sudah memilih sendiri calon presidennya? \"Ini gila. Ini kayak main sulap. Atau main sesuatu yang bisa dikeluarin dari kantong Doraemon. Jadi, sebetulnya kan kita tahu bahwa ada mekanisme dalam partai untuk mencalonkan, ada koalisi, dan ada oligarki yang mensponsori. Musra ini apa posisinya? Dia mau mengajukan seseorang yang kira-kira paralel dengan Erick Thohir supaya Erick turun duit atau Sandi supaya Sandi turun duit?” ungkap Rocky. Lebih jauh Rocky juga mengatakan bahwa Musra adalah forum relawan Jokowi, sementara Jokowi sudah bukan lagi calon presiden. Jadi mau ngapain Musra? Lain halnya kalau ini relawan Ganjar atau yang lain, maka ada poin di situ. \"Nah, ini sesuatu yang kayak barang aneh di dalam sistem yang sudah kasak kusuk sekarang. Jadi, mau menambah kasak kusuk dengan tiga calon itu. Tiga calon itu juga sudah ada di dalam lembaga survei, ngapain juga kan. Jadi, apa pentingnya itu bagi Prabowo, apa pentingnya bagi Ganjar, dan apa pentingnya bagi kandidat yang lain?” ungkap Rocky. Yang lebih membingungkan lagi ketika Jokowi akan membisikkan rekomendasi tiga calon presiden usulan Musra itu ke partai-partai. Apa yang mau dibisikkan? \"\"Ini ilusi semua. Ini seseorang yang tiba-tiba nggak punya kemampuan, lalu berpikir bisa mengatur masa depan Indonesia. Lain kalau yang membisikkan itu Soekarno, itu bermutu walaupun dalam bentuk arwah yang dia bisikkan ke Ibu Mega. Itu pasti bermutu karena orang lihat ada kaitan mistik antara PDIP dengan Bung Karno,“ kata Rocky. “Jadi, endorsement power beliau selesai, tetapi di kepalanya itu dia masih ingin mengatur. Itu namanya delusi. Ini mesti ada tim kedokteran jiwa yang memeriksa,” pungkas Rocky. (ida)
Fahri Hamzah Minta MK Buat Putusan Tolak Sistem Proporsional Tertutup
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem proporsional terbuka yang diajukan sejumlah kader kader partai politik dan perseorangan warga negara dalam putusannya. Mereka menginginkan kembali pemberlakuan sistem proporsional tertutup di dalam Pemilu 2024. Saat ini, MK masih menyidangkan gugatan tersebut, dengan mendengarkan keterangan banyak organisasi yang menjadi pihak terkait dan keterangan para ahli. Namun, Fahri Hamzah menegaskan, sistem proporsional terbuka jauh lebih baik daripada sistem proporsional tertutup. Sebab, dengan proporsional terbuka semua calon legislatif (caleg) akan bertempur atau berdarah-darah. Tetapi, jika menggunakan proporsional tertutup, caleg tidak bertempur, tinggal terima jadi saja berdasarkan nomor urut, karena kedekatannya dengan petinggi parpol. \"Makanya saya berharap semoga sistemnya terbuka, biar semua caleg tempur,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (15/5/2023). Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2009-2014 yang kini maju sebagai caleg Partai Gelora dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini mengaku, sangat terharu menyaksikan perjalanan kawan-kawan di seluruh Indonesia dalam menyukseskan pendaftaran caleg Pemilu 2024. Mulai, dari persiapan sampai menunggu surat KPUD untuk menuntaskan pemeriksaan perbaikan berkas yang telah diverifikasi. \"Saya sangat terharu menyaksikan kawan-kawan \'Sahabat Gelora\', yang bertekad mensukseskan pendaftaran caleg. Mereka bermalam di KPU sampai perbaikan selesai. Karena hanya dikasih waktu 2x24 jam,\" katanya. \"Alhamdulillah, akhirnya Partai Gelora Indonesia telah mendaftarkan seluruh calon legislatornya dan diterima oleh KPU se-Indonesia,\" imbuh Fahri. Partai Gelora sendiri Indonesia secara resmi menyerahkan daftar bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Minggu (14/5/2023) malam. Partai Gelora mendaftarkan 15.587 bacaleg untuk semua daerah pemilihan (dapil) pusat (DPR), DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten se-Indonesia. Pendaftaran bacaleg Partai Gelora tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik. Saat pendaftaran bacaleg, Mahfuz Sidik sempat menyindir soal isu perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup selama empat bulan ini, yang mempengaruhi minat orang untuk mendaftar sebagai caleg, terutama di kota/kabupaten. \"Kami dari Partai Gelora sangat berkeinginan dan berharap agar sistem proposional terbuka ini tetap seperti sekarang ini untuk untuk pemilu 2024,\" kata Mahfuz. Partai Gelora pun harus menyakinkan calon anggota dewan yang ingin mendaftar sebagai bacaleg, bahwa Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, bukan proporsional tertutup. Ketika bisa diyakinkan, baru mereka berbondong-bondong mendaftar menjadi bacaleg ke Partai Gelora, lonjakannya hingga mencapai 40 persen dalam seminggu terakhir. \"Jadi ini sebenarnya taruhan yang berbahaya bagi kami, karena harus diiringi dengan doa setiap malam agar tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ini,\" katanya. Dalam sidangnya, Senin (15/5/2023), Ketua MK Anwar Usman MK tegas menepis lembaganya sengaja mengulur-ulur sidang. MK membantah memperlambat memutus gugatan sistem proporsional terbuka. \"Ada beberapa pihak yang menyatakan MK seolah-olah sengaja lambat untuk memutuskan. MK tidak mungkin memutus tanpa mendengar para pihak tidak menggunakan haknya,\" ujar Anwar Usman. (Ida)
KPU Jabar Mencatat 2.134 Bacaleg Didaftarkan 18 Parpol
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mencatat ada 2.134 orang bakal calon anggota legislatif untuk DPRD Jawa Barat yang didaftarkan oleh 18 partai politik peserta Pemilu 2024 selama 14 hari masa pendaftaran.Anggota KPU Jabar Divisi Teknis Penyelenggaraan Endun Abdul mengatakan jumlah bacaleg sebanyak itu tercatat setelah selesainya tahapan pendaftaran pada Minggu (14/5) malam. \"Semua sudah daftar, ada 18 partai politik mendaftarkan sebanyak 2.134 orang bacaleg, dan 55 bakal calon DPD,\" kata Endun di Bandung, Senin.Dia menjelaskan tahapan pendaftaran bacaleg untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dan bakal calon DPD RI berlangsung sejak 1 hingga 14 Mei 2023.Meski begitu, partai politik peserta pemilu baru mulai mendaftarkan bacaleg pada pekan kedua atau Senin (8/5), diawali oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian partai terakhir yang mendaftar pada Minggu (14/5) adalah Partai Garuda.Endun menjelaskan setiap partai politik diberi kesempatan untuk mendaftarkan 120 orang bakal caleg yang tersebar pada 15 daerah pemilihan di Provinsi Jabar.Hingga hari terakhir, tercatat ada 2.134 orang bakal caleg yang didaftarkan oleh 18 partai politik dari kuota seluruhnya sebanyak 2.160 orang. Artinya, tidak semua partai politik mengisi kuota maksimal 120 orang bakal caleg.Menurut Endun, sejumlah partai politik mendaftarkan bacaleg pada saat-saat terakhir karena membutuhkan waktu saat mengunggah berkas persyaratan ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU RI.Oleh karena itu, partai politik yang belum sempat mengunggah berkas ke Silon hingga batas akhir pendaftaran masih diberi kelonggaran untuk mendaftar secara manual dengan membawa berkas-berkas persyaratan ke Kantor KPU Jawa Barat.\"Jadi bisa cukup membawa data-data soft file yang berisi data calon dan harus datang ke KPU Jawa Barat,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Mengejutkan, Ada Lonjakan Caleg yang Daftar ke Partai Gelora hingga 40 Persen
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi menyerahkan daftar bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Minggu (14/5/2023) malam. Partai Gelora mendaftarkan 15.587 bacaleg untuk semua daerah pemilihan (dapil) pusat (DPR), DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten se-Indonesia. \"Malam ini, kami secara resmi mendaftarkan 15.587 caleg (calon legislatif) dari 19.962 seat yang tersedia. Sebagai partai baru, kami bersyukur, ini bukan angka yang jelek,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora di kantor KPU, Jakata, Minggu (14/5/2023) malam. Menurut Mahfuz, bacaleg yang didaftarkan Partai Gelora di semua tingkatan dapil, prosentasenya di atas 70 persen. Tentu saja hal ini menjadi keyakinan bagi Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 ini, memiliki prospek yang bagus di Pemilu 2024. \"Saya dulu pernah ada di partai politik lain. Pada pemilu pertama dulu, yang saya ikuti sebagai partai baru juga, kami hanya bisa mengajukan calon jauh di bawah angka 70 persen. Ini satu hal yang menurut kami, sangat membanggakan,\" katanya. Karena itu, Partai Gelora memastikan akan mengirimkan wakil-wakilnya ke Senayan dan mampu melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) 4 persen. \"Jadi target kami memastikan Partai Gelora Indonesia di Pemilu 2024 berhasil mengirim wakil-wakilnya ke Senayan. Jadi kalau ditanya berapa targetnya? Adalah melampaui batas threshold empat persen,\" katanya. Mahfuz mengatakan, dari 15,587 bacaleg yang didaftarkan di semua tingkatan dapil, sebanyak 481 caleg dari 580 caleg atau sekitar 83 persen didaftarkan untuk bacaleg DPR RI. Sedangkan untuk caleg DPRD provinsi yang didaftarkan sebanyak 1.926 caleg dari 2.372 caleg atau sekitar 81,2 persen, sementara bacaleg untuk DPRD kota/kabupaten yang didaftarkan sebanyak 12.280 dari 17.510 atau sekitar 73,5 persen pada 502 dari 508 DPRD Kota/Kabupaten yang ada. \"Nah, perlu kami sampaikan bahwa dalam satu minggu terakhir ini ada fenomena yang mengejutkan, karena ada lonjakan calon anggota dewan yang daftar sampai 40 persen. Penyebabnya, adalah ketika kami ajak taruhan, bahwa pemilu legislatif, Insya Allah masih sistemnya proporsional terbuka, baru mereka berbondong-bondong daftar,\" ungkap Mahfuz. Pengaruhi Minat Mahfuz menegaskan, fenomena tersebut, yang menyebabkan Partai Gelora harus menunda pendaftaran ke KPU dari Sabtu (13/5/2023) ke Minggu (14/5/2023). Sebab, isu perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup selama empat bulan ini, mempengaruhi minat orang untuk mendaftar sebagai caleg, terutama di kota/kabupaten. \"Kami dari Partai Gelora sangat berkeinginan dan berharap agar sistem proposional terbuka ini tetap seperti sekarang ini untuk pemilu 2024,\" katanya.. \"Jadi ini sebenarnya taruhan yang berbahaya bagi kami, karena harus diiringi dengan doa setiap malam agar tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ini,\" imbuhnya. Mahfuz mengatakan, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta tidak maju sebagai caleg, karena berkomitmen untuk memenangkan Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan. \"Beliau (Anis Matta) ingin memimpin langsung perjuangan politik Partai Gelora di pemilu pertama ini. Tetapi, untuk Pak Fahri Hamzah, karena memang beliau publik figur dan basisnya sangat kuat dan fanatik. Pak Fahri nyaleg di NTB I, Sumbawa, dan Insya Allah akan meraih satu kursi dari 3 kursi,\" katanya. Mahfuz sendiri mengaku maju sebagai caleg di dapil Jawa Barat VIII meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. \"Saya sendiri maju di Jabar VIII. Ini dapil lama saya selama tiga periode. Dan banyak temen-temen di sana yang bercanda, bahwa saya akan mengambil kursi yang ditinggalkan,\" katanya sambil berseloroh. Sementara mengenai daftar caleg yang diserahkan KPU, Mahfuz mengatakan, sudah memenuhi persyaratan 30 persen. Bahkan keterwakilan caleg perempuan di Partai Gelora mencapai 42 persen. \"Tentu saja kami berharap dalam proses verifkasi tidak berkurang, karena ini didorong oleh regulasi 30 persen perempuan. Sebab, untuk mengajak caleg perempuan maju berkontestasi dalam calon anggota dewan tidak mudah, penuh tantangan,\" katanya. Sebagai bentuk dukungan kepada caleg perempuan, maka Partai Gelora menghadirkan kaum hawa saat pendaftaran bacaleg pada Pemilu 2024 ke KPU. \"Jadi kami berbeda dengan partai lain, karena cuaca semakin panas dan sudah berpengaruh pada suhu politik, maka kita menghadirkan kaum hawa dan mudah-mudahan ini bisa mendinginkan suasana saat ini,\" katanya. \"Kami ingin Pemilu 2024 menjadi pemilu yang adem ayem, menenangkan, menentramkan sebagaimana sosok perempuan atau sosok ibu. Kita tidak ingin Pemilu 2024 menjadi pemilu yang penuh dengan konflik dan menciptakan perpecahan yang tentu saja akan mengganggu nasib bangsa dan negara kita,\" lanjutnya. Mahfuz menambahkan, semua dokumen yang diserahkan diupayakan selengkap mungkin. Pada saat verifikasi segala kekurangan atau kekeliruan data akan diperbaiki dalam masa perbaikan. Dalam proses pendaftaran bacaleg Partai Gelora, Mahfuz Sidik didampingi7 Srikandi, yakni Ratih Sanggarwati, Aisyah Zakiyah, Bilqis Mutiah, Dr Sarah Handayani, Inaz dan Ambar. Para Srikandi Partai Gelora ini membawa berbagai poster antara lain bertuliskan Arah Baru Indonesia, Militer Kuat, Teknologi Maju, Ekonomi Makmur, Indonesia Superpower Baru, Gelora Menang 2024, Kolaborasi Indonesia dan Demokrasi Kokoh. Selain 7 Srikandi Partai Gelora, Mahfuz Sidik juga terlihat didampingi Ketua Bappilu Rico Marbun, Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, Ketua Bidang Keumatan Raihan Iskandar, serta dua LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora di KPU, Ratu Ratna Damayani dan Supriyono dan Ketua DPW Papua Muhammad Yamin Noch. (*)
Diperlukan Peraturan Perizinan Senjata Api Bela Diri Sipil
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang perizinan senjata api bela diri nonorganik TNI-PolriBamsoet yang menjabat Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (PERIKHSA) dan Penasihat Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB Perbakin) mengatakan bahwa peraturan khusus tersebut akan mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik izin khusus senjata api bela diri (IKHSA), termasuk tata cara penggunaan dan mekanisme penegakan etika dan pengawasan terhadap pemilik IKHSA. \"Saat ini masih sering terjadi kerancuan dan multitafsir, baik dari kepolisian maupun pemilik IKHSA tentang kapan pemilik IKHSA bisa menggunakan senjata apinya sehingga tidak jarang berakibat terjadi kriminalisasi pemilik IKHSA,\" ujar Bamsoet dalam keterangan resminya, di Jakarta, Sabtu. Ia mencontohkan beberapa waktu lalu sempat ada kejadian di mana pemilik IKHSA menjadi korban karena belum adanya peraturan khusus tentang hak dan kewajiban pemilik IKHSA. Saat itu, pemilik IKHSA harus berhadapan dengan hukum karena mengokang senjata api bela diri miliknya untuk menghindari dikeroyok sekelompok orang. \"Padahal, dia hanya mengokang dan menaruh kembali senjata api di sarungnya sebagai antisipasi, sekaligus pernyataan verbal bahwa dia bersenjata untuk mencegah terjadinya pengeroyokan yang sudah hampir terjadi. Tetapi, dia tetap harus berhadapan dengan aparat hukum,\" katanya. Menurut dia, DPP PERIKHSA sendiri telah membuat dan menyerahkan rancangan naskah akademik peraturan pemerintah (PP) yang disiapkan PERIKHSA tentang Perizinan Senjata Api Beladiri Sipil Nonorganik TNI/Polri kepada Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus Ketua Dewan Penasihat PERIKHSA Yasonna Laoly.Keberadaan PP tersebut, katanya, sangat penting karena bisa dijadikan rujukan untuk membuat Pedoman Kapolri dan Pedoman Jaksa Agung sehingga ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang kewajiban pemilik izin khusus senjata api bela diri menjadi semakin jelas. \"Saat ini payung hukum keberadaan pemilik IKHSA diatur dalam undang-undang yang bersifat umum, antara lain UU Darurat Republik Indonesia No.12/1951 serta Perppu No.20/1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api,\" tutur Bamsoet. Meski begitu, papar dia, belum ada ketentuan yang bersifat khusus dan spesifik sebagaimana tertuang dalam PP yang mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban pemilik IKHSA. Hal ini termasuk tentang tata cara penggunaan dan mekanisme penegakan etika dan pengawasan pemilik IKHSA.(ida/ANTARA)
POPULER
