Jakarta, FNN – Skandal korupsi proyek pengadaan BTS di Kominfo masih terus bergulir. Hari ini, rencananya akan dilakukan sidang perdana terhadap Irwan Hermawan, komisaris PT Solitech Media Energi, salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Kemarin, telah diperiksa juga Menpora Dito Ariotedjo karena berdasarkan bocoran BAP Dito diduga menerima dana 27 miliar dari Irwan Hermawan dalam kasus ini, meski menerimanya sebelum menjadi menteri. Namun, yang mengagetkan adalah pernyataan dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa penerimaan dana oleh Dito tidak ada hubungannya dengan BTS. Kalaupun ada penerimaan, mungkin kasusnya berbeda. Apakah Kejaksaan Agung masuk angin?

Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (4/7/23) mengatakan, “Ya, orang menduga juga bahwa ini nasib dari 8 triliun ini, korupsi BTS ini, juga mungkin nggak akan terlalu jauh perginya, karena pasti tukar tambah akan berlangsung, sama seperti kasus 349 triliun yang dibuka oleh Mahfud MD. Tetapi, kita mesti lihat bagaimana publik melihat kasus BTS ini sebagai kasus bancakan politik.”

Menurut Rocky, orang semacam Dito, sebagai menteri, ya mungkin saja dianggap bahwa itu kasus lain. Tetapi, karena konduktornya, yaitu Irwan Hermawan, makelar percaloan untuk menghentikan perjalanan kasus ini, dia harusnya menyebutkan secara resmi.

“Sangat mungkin dia sudah menyebutkan dalam BAP, tetapi kemudian itu ada teguran eksternal, kita menduga itu, lalu Kejaksaan buru-buru membuat semacam preemptive bahwa mungkin ada atau mungkin tidak, tetapi mungkin ada mungkin tidak itu juga tidak terkait dengan kedudukan saudara Dito sebagai menteri. Kan Kejaksaan tidak perlu menyebutkan sesuatu yang masih indikatif, biarin saja besok kita dengar lebih tegas,” ujar Rocky.

Hal tersebut membuat orang sudah melihat bahwa cawe-cawe Kejaksaan sudah mulai terbaca dari awal. Jadi, kata Rocky, kita mau buka kasus ini supaya publik tahu bahwa di belakang kasus-kasus semacam ini relasi politiknya kuat sekali.

“Jadi, orang tidak sekadar melihat siapa mendapat apa, berapa banyak, tapi orang mau lihat bagaimana ada satu geng yang mengatur hal-hal semacam ini, dan itu sudah menjadi semacam rumus bahwa ada geng yang merampok, ada geng yang berupaya menutupi kasus, dan ada geng yang membagi-bagi hasil rampokan. Kan polanya begitu yang melibatkan pencurian uang negara,” ungkap Rocky.

Sebagaimana dugaan public bahwa tidak mungkin uang 8,03 triliun hanya dimakan sendiri oleh Johnny G. Plate. Apalagi dalam dakwaan disebutkan bahwa Jhonny hanya menerima 17,5 M. Jika demikian, siapa lagi orang yang menerima aliran dana itu. Meski Kejaksaan menyatakan demikian, mungkin publik akan tetap curiga, apalagi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum kita juga sangat rendah.

“Kita tahu bahwa biaya politik negeri ini tinggi sekali itu. Biaya buat menutupi kasus juga tinggi sekali. Jadi, masuk akal bahkan sebelum masuk sidang publik atau netizen menduga. Dugaan yang paling bermutu sebetulnya bahwa ini bancakan di antara tokoh-tokoh. Sebelum timbul pengakuan BAP saudara Irwan itu, orang bener-bener menduga bahwa kasus semacam ini kalau dinilai dari sudut pandang hukum, itu masih cuma sebagian orang tahu, paling 2-3 orang tuh diminta untuk mengambil risiko. Sebenernya adalah tukar tambah,” ungkap Rocky.

Tetapi, lanjut Rocky, kita tahu juga bahwa ini kasus ini tidak mungkin ditutupi karena ini menyangkut persaingan politik yang to be or not to be bagi Nasdem. Nasdem punya kepentingan besar dalam soal ini. Jadi, Nasdem mesti menuntun itu supaya kegiatan persidangan nanti tidak sekadar dimaksudkan untuk saling tukar tambah dan menutupi kasus. Justru bagi Nasdem ini adalah to be or not to be karena ini menyangkut perjalanan Anies.

“Jadi, Pak Surya Paloh juga bersiap-siap untuk mengirimkan data-data baru pada publik atau membocorkan pada pers sebetulnya itu. Itu yang akan terjadi. Jadi, kegemparan politik pasti akan mengikuti tahap demi tahap persidangan Johnny G. Plate,” ujar Rocky. (ida)