POLITIK
Pertemuan Puan – AHY, Sinyal bahwa Megawati Hendak Menghukum Jokowi
Jakarta, FNN – Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, kemarin adalah salah satu dari berbagai pertemuan politik jelang pemilu 2024. Pertemuan-pertemuan politik tersebut membuat kita semakin mendapat gambaran mengenai apa yang akan terjadi pada pilpres 2024. Dari keterangan pers yang disampaikan Puan dan AHY, menunjukkan bahwa ada kesepahaman di antara mereka dan ini menjadi penting untuk politik ke depan. “Iya, politik ke depan itu maksudnya putaran kedua, kira-kira. PDIP dan koalisi perubahan itu. Jadi blocking-nya agak bagus juga. Jadi, PDIP akan mengatur supaya di putaran kedua Anies akan bersama PDIP melalui lobi Demokrat supaya langsung berhadapan dengan Pak Prabowo. Jadi, sebetulnya ini bukan karena dendamnya sudah selesai antara Megawati dan SBY, atau antara Demokrat dan PDIP. Tetapi, mengantisipasi putaran kedua. Jadi ini betul-betul persekongkolan sebetulnya,” ujar Rocky Gerung di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (19/6/23). Menurut Rocky, ucapan Puan dan AHY menunjukkan ada kematangan bahwa memang tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, lebih baik berpikir ke depan supaya damai. Hal ini juga penting diwarnakan oleh dua anak muda, supaya orang tua mereka yang bersengketa biar saja menjadi urusan orang tua. Karena, anak-anak muda ini mesti mengatur ritme hidupnya ke depan agar jangan diatur oleh orang tua masing-masing. Dengan ini diharapkan SBY dan Megawati menganggap bahwa yang ada di depan itu adalah generasi baru yang berupaya memikirkan kehidupan politik yang damai dan enak dalam persaingan. Itu bagian wisdomnya. “Bagian intriknya tentu adalah kepastian bahwa Megawati memang sudah nggak mungkin bersekutu dengan Jokowi. Jadi, Ganjar itu sudah dimiliki sepenuhnya lah oleh Megawati, kira-kira begitu. Kenapa? Karena Jokowi juga dikhawatirkan oleh Megawati, nanti di ujungnya tiba-tiba dia pindah ke Prabowo sepenuhnya,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, ini sebetulnya upaya untuk meredam cawe-cawenya Jokowi. Jadi, sebetulnya pertemuan antara AHY dan Puan untuk meredam cawe-cawenya Jokowi. Gampangnya begitu. Poin yang bagus, kata Rocky, adalah diperlihatkan ke publik bahwa ada percakapan antara Demokrat dan PDIP. Lebih dari itu, ada percakapan antara Puan dan AHY, yang dua-duanya mewakili sebagian besar pemilih Indonesia, generasi Z atau generasi milenial. Jadi, tetap ada kondisi lain, yaitu politik bisa sedikit lebih cair. “Yang tidak mungkin cair adalah presiden Jokowi, karena dia selalu kiri kanan. Jadi dia berupaya untuk zig zag terus, sementara sinyal yang diberikan oleh pertemuan kemarin itu bahwa Megawati hendak menghukum Jokowi, kira-kira begitu, dengan memanggil atau berupaya bertemu dengan SBY,” ungkap Rocky. Dengan posisi semacam itu, dari kubu Megawati berarti menghendaki jangan hanya ada dua pasang calon karena kalau hanya dengan dua pasang calon maka satu putaran langsung selesai. Mungkin Megawati ingin ada calon ketiga, yaitu Anies Baswedan, yang nanti diharapkan akan bergabung dengan dia pada putaran kedua. “Ya, itu pragmatisnya begitu. Jadi, jelas sinyalnya, Megawati mau bilang, eh Pak Jokowi, kita enggak ada soal dengan Anies. Kira-kira begitu,” ujar Rocky. Jadi, mudah dibaca bahwa Jokowi ingin menyingkirkan Anies, sedangkan Megawati justru merangkul partai yang pro-Anies, kata Rocky Gerung dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Jadi, kultur politiknya berubah akhirnya. Dengan kata lain, Pak Jokowi juga akhirnya punya semacam keputusan bahwa kalau begitu dia harus sepenuhnya mendukung Prabowo,” kata Rocky. Dalam pertukaran ini, kata Rocky, yang paling untung Gerindra terus, Prabowo terus. Karena tidak mungkin lagi ada keragu-raguan. Jokowi tidak mungkin mendukung PDIP karena PDIP berpotensi mendukung Anies. Jadi, saran Rocky, Jokowi putuskan saja bahwa dia berada di kubu Prabowo, selesai problem. Sementara, Megawati punya potensi untuk bergabung dengan koalisi perubahan kalau ada putaran kedua.(sof)
Dewan Pers Mengimbau Agar Pemberitaan Pemilu Mengutamakan Kepentingan Rakyat
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan seluruh insan pers di Tanah Air untuk menjalankan perannya sebagai alat demokrasi dengan mengutamakan kepentingan rakyat dalam pemberitaan mengenai Pemilu 2024. \"Pers yang digunakan ini harusnya mampu memperlihatkan kepentingan segenap warga masyarakat, bukan partisan tertentu ataupun pemilih modal sehingga pemilu kita kondusif, jujur, dan adil,\" ujar Ninik saat memberikan sambutan dalam acara \"Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024\" di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin. Ninik mengingatkan pula langkah mengutamakan kepentingan rakyat itu dapat dilakukan oleh insan pers dengan memberikan informasi yang akurat, kredibel, dan mampu meningkatkan daya intelektual publik dalam berita yang disajikan. Berikutnya, ia juga mengingatkan insan pers Indonesia agar dalam menyajikan berita tidak melebihkan ataupun mengurangi informasi yang dibutuhkan publik. Langkah tersebut, lanjut dia, diperlukan agar masyarakat mendapatkan edukasi yang cukup. Sebelumnya, Ninik mengajak semua pihak, mulai dari partai politik (parpol), para pemangku kepentingan, dan masyarakat, hingga insan pers agar berkolaborasi dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. \"Dewan Pers sekali lagi ingin mengajak semua pihak, mari berkolaborasi, bekerja bersama, parpol, para pemangku kepentingan, masyarakat, insan pers, baik yang berbasis media maupun yang berbasis masyarakat untuk bersama-sama mendukung kesuksesan Pemilu 2024,\" ujar dia. Menurut Ninik, seluruh elemen bangsa Indonesia menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekosistem demokrasi yang lebih baik melalui penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik pula. \"Oleh karena itu, satu dengan yang lainnya kami berharap bisa bersinergi sehingga kita bisa mewujudkan demokrasi yang kita harapkan,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Istana: Makan Siang Jokowi dan Prabowo Hal Lumrah
Bogor, FNN - Deputi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden RI Bey Machmudin mengatakan agenda makan siang bersama antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/6), adalah hal yang biasa.\"Jadi, Bapak Presiden kan memang tinggal di Istana Bogor. Nah, mengetahui Pak Prabowo sedang di Bogor juga, di Hambalang, Presiden mengajak makan siang,\" kata Bey saat dikonfirmasi di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.Menurut Bey, selain menyantap makan siang, Jokowi juga berbincang dengan Prabowo mengenai sejumlah hal aktual, termasuk soal alat utama sistem persenjataan (alusista).\"Pasti (berbincang) masalah-masalah aktual, mungkin juga masalah alutsista,\" tambah Bey.Bey menambahkan Jokowi memang rutin berkomunikasi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, meskipun hal itu berlangsung di akhir pekan.\"Dengan menteri-menteri lain biasa, di hari Minggu pun kadang-kadang hari Minggu, hari Sabtu, Bapak Presiden biasa bertemu menteri-menteri,\" imbuhnya.Minggu malam (18/6), Prabowo mengunggah momen santap siangnya bersama Jokowi melalui akun Instagram resminya @prabowo.\"Istana Bogor,\" demikian takarir singkat unggahan Prabowo yang menyematkan dua foto dirinya tengah bersantap siang bersama Jokowi.Foto itu diunggah beberapa saat setelah pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu siang (18/6).)(ida/ANTARA)
Pertemuan Puan-AHY Momentum untuk Mengawal Proses Demokrasi
Kupang, FNN - Pengamat politik yang juga pengajar ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang menilai pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) merupakan momentum penting untuk mengawal proses demokrasi secara baik pasca pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin.\"Pertemuan Puan dan AHY di Istora Senayan Jakarta dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, tetapi yang paling penting ini merupakan momentum penting untuk mengawal proses demokrasi secara baik pasca Jokowi,\" kata Ahmad Atang di Kupang, Senin.Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan makna pertemuan Puan-AHY bagi perkembangan demokrasi di tanah air menjelang Pilpres 2024.Menurut dia, secara sosiologis pertemuan ini dapat menciptakan relasi baru antara PDIP dan Demokrat tidak saja di level elit namun dapat merambah hingga ke level struktur dan massa di lapisan bawah.Berikut, secara politik pertemuan Puan-AHY mampu merajut kembali kemandegan komunikasi politik antara SBY-Megawati yang selama ini mengalami kebuntuan akibat perbedaan politik, katanya.Namun pertemuan ini belum memberikan sinyal apapun terkait peta politik pilpres. Masih menjadi spekulasi publik soal wacana gabungnya AHY dan Demokrat untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.Demokrat terlihat masih kokoh pada pilihan politik pilpres, yakni berada di koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan menjadi capres.Hal lain yang bisa dilihat secara psikologis pertemuan Puan-AHY mau menegaskan bahwa tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi. Satu saat teman bisa menjadi musuh dan sebaliknya.Oleh karena itu, publik patut memberikan apresiasi atas langkah politik ini untuk mendamaikan suasana menjelang pileg dan pilpres.Pertemuan elit dalam perspektif paternalistik dapat melegakan publik karena perilaku massa sangat tercermin dari perilaku elit. Semoga ini merupakan angin segar bagi dinamika politik dan demokrasi menuju 2024, kata Ahmad Atang menambahkan.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Sekadar Basa-basi, Fahri Hamzah Minta Parpol Hentikan Pertemuan Drama Politik Koalisi Pilpres
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, peta dukungan terhadap calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa saja berubah, karena tergantung situasi dan kondisi perpolitikan saat ini. Apalagi waktu pendaftaran bakal capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dibuka pada 19 Oktober 2023, dan pengumuman capresnya baru dilakukan pada 25 November 2023. Diketahui, hingga kini ada tiga capres yang mengemuka, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. \"Pemilu masih jauh. Kita masih punya waktu 5 bulan lagi untuk pendaftaran capresnya. Terlalu panjang waktu dan terlalu mungkin semuanya berubah,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/6/2023). Fahri mengkritik manuver sejumlah partai politik (parpol) koalisi, termasuk para capres yang diusungnya, yang terlihat makin intensif. Padahal hanya sebuah drama, yang oleh rakyat sendiri tidak kelihatan manfaatnya. \"Di masa lalu (pemilu sebelumnya, red) calon-calon itu baru muncul last menit, bahkan dalam hitungan 1x24 jam. Artinya, pertemuan-pertemuan ini sebenarnya, sekali lagi hanya sebuah drama,\" katanya. Kecuali jika pertemuan itu, dalam rangka perdebatan substansial, misalnya dalam rangka membuka platform koalisi ke depan. \"Bahwa kalau calon ini berkuasa akan melakukan ini…, itu. Tapi kalau partai ini berkoalisi dengan partai ini, maka hal-hal ini yang akan dilakukan. Itu sama sekali tidak ada,\" sebutnya. Menurutnya, koalisi yang ada saat ini hanya drama untuk memancing pemberitaan saja, yang konteksnya hanya sekedar pertemuan belaka. Sementara publik, sebetulnya ingin tahu, apakah ada efek pada kebijakan negara di masa yang akan datang. \"Tapi ujungnya nanti momennya 75 hari kampanye, ya berarti pertemuan-pertemuan ini kan hanya menjadi drama. Karena sekali lagi, tdak ada problem dalam aturan pemilu presiden menggunakan PT 20 persn,\" ujar Fahri. Terakhir, Fahri mengingatkan para elit dan pemimpin Indonesia harus sadar bahwa pemilu bagi rakyat adalah tentang memilih pemimpin dengan berbagai latar pemikiran dan janji-janjinya dan track record nya untuk akan datang. Sehingga diharapkan tidak hanya sekedar basa basi, tak bermakna bagi kepentingan rakyat, untuk mengetahui siapa pemimpinnya yang sebenarnya. \"Apa yang dia (calon pemimpin) pikirkan, mau dibawa kemana bangsa ini? Hal-hal itu tidak boleh ditutupi hanya sekedar basa basi seperti yang terjadi selama ini,\" pungkas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. (Ida)
Kinerja Kepemimpinan Kepala Daerah Berbasis IIKD Akan Diukur Kemendagri
Jakarta, FNN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengukur kinerja kepemimpinan kepala daerah berbasis indeks dengan menggunakan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang pengukurannya dilakukan setiap tahun.Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu menjelaskan penetapan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan akan dilakukan pada 2025. Keputusan ini mempertimbangkan adanya sensitivitas yang cukup besar menjelang Pemilu 2024.\"Kami menyadari betul akan timbul pertanyaan untuk apa pengukuran ini tetap dilakukan tanpa penetapan kepala daerah terbaik? Dan tidak dapat dipungkiri bersama bahwa pemberian penghargaan merupakan satu hal yang dapat memotivasi para kepala daerah dalam keterlibatan pada kegiatan IKKD ini,\" kata dia.Yusharto mengatakan tujuan pengukuran IKKD tidak hanya untuk mengawal kinerja kepemimpinan kepala daerah, tetapi memuat berbagai data penting yang bisa dimanfaatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.IKKD tersebut berkaitan pula dengan dukungan upaya perencanaan, menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan.\"Kepemimpinan merupakan salah satu determinan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Itu harus melalui proses pengukuran yang metodologinya bisa diterima semua pihak, kami sudah keliling ke berbagai daerah untuk menyosialisasikan IKKD ini,\" jelas dia.Yusharto mengakui pengukuran IKKD saat ini masih memerlukan perbaikan dari berbagai aspek untuk hasil yang lebih optimal.Ia mengatakan pihaknya telah melakukan penyempurnaan IKKD melalui perubahan sejumlah variabel dan dimensi yang pembobotannya disesuaikan kembali berdasarkan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2020 tentang IKKD.Dia menambahkan BSKDN ke depan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengukuran IKKD melalui berbagai cara, termasuk dengan menggelar sejumlah forum diskusi.\"Masih perlu banyak yang diperbaiki atau dipertegas, mudah-mudahan melalui forum ini dan berbagai forum lainnya nanti dengan instrumen kita dengan hasil-hasilnya akan mengukur secara tepat para kepala daerah, dari situ kita bisa mendapatkan dan terus membentuk kepala daerah yang lebih baik dari waktu ke waktu,\" imbuhnya.Pernyataan itu disampaikan Yusharto saat memberikan sambutan dalam acara \"Workshop Pengukuran IKKD\" di Hotel The Acacia Jakarta, Jumat (16/6). Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi turut hadir sebagai narasumber.Halilul memberikan sejumlah masukan guna penyempurnaan pengukuran IKKD. Menurutnya, penilaian IKKD jangan hanya terfokus pada penilaian dokumen perencanaan belaka, tetapi juga pada kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah.\"Visioner itu bukan soal dokumen, visioner itu bisa dilihat apa arahan-arahan kebijakan dia (kepala daerah) yang berbeda dengan umumnya daerah lain. Inovasi bisa seperti itu (berkembang) datang dari kepala daerah karena inovasi itu harus dikawal dengan leadership,” ujar dia.(sof/ANTARA)
Disaksikan Megawati, Prananda, dan Koster, Ganjar Joget Bumbung
Denpasar, FNN - Bakal calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo ikut menari dan joget Bumbung menjelang penutupan Konsolidasi DPD PDIP se-Provinsi Bali dalam rangka pemenangan Ganjar yang digelar di Ballroom Prime Plaza, Sanur, Sabtu.Awalnya dua penari membawakan Tari Genjek dan dilanjutkan joget Bumbung di depan podium. Di podium saat itu sedang duduk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, dan Sekretaris DPD PDIP IGN Jaya Negara.Awalnya salah satu penari mengajak Bupati Badung Giri Prasta untuk berjoget. Setelah sekitar satu menit Giri berjoget tampak Megawati tersenyum atas aksi tersebut.Hal itu mendapat sambutan meriah peserta rapat konsolidasi. Penari kedua mengajak salah satu pengurus partai lain ke depan tapi hanya sebentar saja.Akhirnya sang penari melangkahkan kaki ke podium dan mengajak Ganjar untuk menari. Ganjar tertawa dan dengan sigap dia meladeni penari untuk berjoget Bumbung di samping podium.Terlihat Ganjar luwes dan bisa mengimbangi penari. Kedua bahu dan tangannya mengikuti gerak gerik si penari. Di akhir joget, Ganjar menyalami sang penari.Atas joget Ganjar itu, Megawati dan Prananda tersenyum. Sementara Sekretaris DPD PDIP IGN Jaya Negara mengabadikan momen melalui gawai miliknya.Sementara ratusan peserta konsolidasi memberi tepuk tangan meriah. Aksi seni budaya itu sekaligus mengakhiri Konsolidasi DPD PDIP se-Provinsi Bali.\"Mengasyikkan. Semoga terhibur,\" kata Ganjar sebelum dirinya bersama Koster dan Jaya Negara memberikan keterangan pers.(sof/ANTARA)
Rocky Gerung: Tidak Ada Ikatan Apa-apa antara Presiden Sekarang dengan Berikutnya, Satu-satunya Ikatan Adalah Kepercayaan, Moral, Thrust
Jakarta, FNN - Baru-baru ini, publik kembali membicarakan masalah politik dinasti yang terjadi pada keluarga Presiden Jokowi. Hal ini muncul berkaitan dengan wacana putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang bakal maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Namun, Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, yang juga mantan walikota Solo, menanggapi hal itu dengan membuat definisi politik dinasti yang agak ‘konyol’. \"Kalau politik dinasti masih dalam satu keluarga, KK (kartu keluarga) itu lho. Pak Presiden kan sudah sendiri sama Ibu, Mas Kaesang sendiri, Mas Wali KK sendiri, Mbak Kahiyang KK sendiri,\" kata Rudi. Menanggapi pernyataan FX Rudi, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (17/6/23) menyatakan, “Ya bisa juga itu, karena sudah transfusi darah jadi sudah beda darahnya tuh, kira-kira begitu. Itu Pak Rudi berupaya untuk cari alasan, tapi alasannya nggak ketemu, maka dipakai alasannya yang agak konyol, yaitu KK-nya sudah pisah. Tapi itu bukan soal administrasi. Ini soal pengaruh politik.” Sementara itu, belakangan ini Luhut Binsar Panjaitan (LBP), sangat gencar menyatakan bahwa presiden berikutnya tidak boleh ada perubahan, harus meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh Jokowi, karena menurutnya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu sudah dilindungi undang-undang dan demi kepentingan generasi yang akan datang. “Saya kira Pak LBP itu benar kalau nanti presiden berikutnya itu satu KK dengan Jokowi, kan begitu kan. Supaya ada kelanjutan. Tapi, kalau presiden berikutnya KK-nya lain dengan Pak Jokowi, ya mesti berubah programnya. Itu kalau kita mengikuti definisi FX Rudi tadi,” ujar Rocky. Selain LBP, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan juga menyatakan bahwa Pemilu itu seperti estafet, bukan seperti meteran pom bensin yang dimulai dari nol. Sebelumnya beliau juga mengingatkan agar jangan sampai rakyat Indonesia salah pilih. Menanggapi hal tersebut, dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky Gerung mengatakan, “Ya, pom bensin juga nggak mulai dari nol kan. Kan dia memilih mau pakai pertalite atau pake pertamax. Nah, kalau Presiden Jokowi pakai pertalite, kan presiden berikutnya bisa pakai pertamax supaya lebih kencang. Itu juga metafor yang keliru.” “Jadi, sebetulnya tidak ada ikatan apa-apa antara presiden sekarang dengan presiden berikutnya. Satu-satunya ikatan adalah kepercayaan, moral, thrust. Publik menghendaki presiden berikutnya melakukan perubahan-perubahan drastis di dalam kebijakan publiknya,” ujar Rocky. Kalau meneruskan, kata Rocky, bagaimana dengan proyek yang sifatnya mercusuar yang ternyata rugi. Itu mesti dibatalkan. Jadi, bukan presiden berikutnya harus menalangi kerugian yang dibuat oleh Presiden Jokowi karena cawe-cawe di Mandalika atau proyek-proyek mercusuar lain. Mandalika rugi 4,6 triliun. Jadi buat apa itu diteruskan. Demikian juga proyek kereta cepat. Kalau proyek kereta cepat dianggap tidak dibutuhkan karena perkembangan teknologi menginginkan orang tidak lagi naik kereta, diubah saja. “Jadi, banyak hal yang memang harus diubah itu. Jadi, bagus betul mengatakan bahwa arah kita sudah benar, tetapi proyek-proyek yang memeras pajak rakyat dan membangkrutkan negara karena hutangnya, mesti dihentikan,” ujar Rocky. Mungkin kalau LBP mengatakan jangan terlalu drastis boleh, tapi kalau mengatakan harus diteruskan, itu artinya mending diteruskan Presiden Jokowi. “Kan semua proses politik yang sifatnya kompetisi itu artinya pertandingan ide, pertandingan program. Tidak mungkin nggak ada pertandingan program. Kalau begitu sama semua dong. Kalau sama, lalu ngapain mereka berkompetisi?” tanya Rocky. “Jadi, harus dibedakan antara keinginan untuk berubah dan ketakutan untuk mengalami perubahan yang drastis. Jadi idenya, setiap sirkulasi elit, pasti elitnya juga berubah. Kalau sama, itu berarti ya udah siapapun yang terpilih jadi presiden, kabinetnya yang sekarang saja, supaya enggak berubah. Begitu kabinetnya diubah, komposisi program berubah, kepentingan politik juga ikut berubah,” pungkas Rocky. (sof)
Narkotika Flakka Belum Terdeteksi Beredar di Indonesia
Badung, Bali, FNN - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose menyatakan narkotika jenis baru flakka belum terdeteksi masuk dan beredar di Indonesia. \"Secara umum belum ada di kita. Tapi mungkin ada para pelaku kita yang menggunakan tetapi seperti di itu (Philadelphia) karena mereka mencari yang disebut dengan NPS (new psychoactive substances),\" kata Golose usai membuka kejuaraan tenis meja internasional, Smash On Drugs (SOD) International Table Tennis Championship 2023 di Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Badung, Bali, Sabtu. Flakka adalah obat psikoaktif sintesis pada umumnya mengandung sediaan senyawa katinona yang berasal dari \'obat tranq\' atau dikenal dengan zylazine (obat penenang hewan). Golose mengatakan narkotika jenis flakka merupakan salah satu dari varian narkotika jenis baru atau new psychoactive substances yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia.Yang paling nyata dari efek narkotika flakka tersebut terjadi di Philadelphia, dimana pemakaian narkotika flakka membuat banyak pemakainya seperti zombie berjalan tanpa arah, melamun bahkan banyak yang pingsan. Meskipun belum terdeteksi di Indonesia namun, Golose tetap mewaspadai semua pihak akan adanya potensi peredaran narkotika tersebut. Golose menyatakan narkotika jenis baru yang paling banyak beredar di Indonesia dan menyasar kelas bawah adalah tembakau sintesis atau lebih dikenal tembakau gorila. \"Kami pantau yang banyak beredar sekarang yang masuk ke kalangan bawah adalah sintetik kanabis. Dicampur-campur segala macam itu yang disebut tembakau gorila,\" kata mantan Kapolda Bali tersebut. Tembakau gorila menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), lembaga PBB yang khusus menangani kejahatan narkoba, synthetic cannabinoid (ganja sintetis) berbentuk seperti serbuk kristalin yang berwarna putih, abu-abu bahkan coklat kekuningan. Pada umumnya senyawa ganja sintesis tersebut larut dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, acetonitril, etil asetat dan aseton sehingga setelah larut akan dengan mudah disemprotkan ke dalam bahan lain, seperti daun-daunan herbal termasuk tembakau. Menurut keterangan Golose, BNN sendiri mendata bahwa dari 1.150 jenis narkotika yang beredar di dunia, 91 jenisnya telah beredar di Indonesia. Puluhan jenis narkotika tersebut sudah diatur penggunaannya dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2020, namun yang lainnya belum diatur secara resmi oleh pemerintah. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak mencoba menggunakan narkotika jenis apapun agar tidak terjebak dalam penggunaan narkotika yang membahayakan kesehatan tubuh.(ida/ANTARA)
Akhmad Munir Siap Maju pada Pemilihan Ketua Umum PWI Pusat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Bidang Daerah PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan siap maju sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat dalam kongres yang akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada September 2023.\"Saya siap maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028,\" kata Akhmad Munir yang juga Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA di Jakarta, Sabtu.Sebelumnya Akhmad Munir dilamar PWI Jawa Timur untuk diusung sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat.Menurut Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim bahwa PWI dari beberapa provinsi telah berkomitmen mendukung Akhmad Munir dalam kongres mendatang.\"Saya mengapresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada PWI Provinsi Jatim atas lamaran dan dukungannya untuk menjadi Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028, \" kata Cak Munir, sapaan akrab Akhmad Munir.Mantan Ketua PWI Jatim dua periode ini menyatakan sebagai kader yang lahir dari rahim PWI Jatim dan mengantarkan sampai ke PWI Pusat tentu menjadi sebuah amanah dan kepercayaan yang luar biasa, namun sekaligus menjadi tantangan demi kebaikan dan kemajuan PWI ke depan.Menurut Cak Munir, PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia ke depan memiliki tantangan yang cukup besar dalam menjaga eksistensi dan relevansinya di tengah kemajuan zaman dan teknologi informasi yang sangat pesat ini.\"Keberadaan PWI harus terus menjaga relevansinya dengan setiap zaman, \" kata Cak Munir.Menurut dia, saat ini PWI berada dalam era kemajuan teknologi informasi, digitalisasi, dan perubahan \"landscape\" di industri media dan di saat bersamaan pula terjadi membanjirnya informasi di berbagai platform media sosial dan hegemoni media platform global.Ia mengatakan disrupsi di bidang informasi tak terelakkan. Cukup banyak informasi yang menjadi simpang siur kebenarannya karena diwarnai berita bohong atau hoaks.\"Di sinilah peran wartawan harus menjadi pemberi dan penyebar informasi yang benar dan akurat melalui beragam platform medianya masing-masing, \" ujarnya.Di sinilah, sambung Cak Munir, kehadiran PWI untuk terus dan berkelanjutan melakukan konsolidasi seluruh anggotanya dalam meningkatkan kepatuhan dan melaksanakan regulasi organisasi, kode etik jurnalistik, kode perilaku, dan peraturan pers lainnya, sekaligus mengasah kemampuan jurnalistiknya agar menjadi wartawan yang profesional, berintegritas, dan bermartabat.Cak Munir mengatakan PWI sebagai organisasi wartawan sejak 1946 sudah besar jasanya kepada bangsa ini.\"Kontribusi besar PWI inilah yang perlu terus dijaga melalui kerja jurnalistik profesional dengan menyajikan berita dan informasi yang mencerdaskan masyarakat dan membangun bangsa dan negara,\" katanya.(ida/ANTARA)
POPULER
