POLITIK
Konsep Islam Harusnya untuk Selesaikan Distribusi Ekonomi, bukan Dijadikan Sumber Konflik
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai, partai Islam masih sulit untuk memenangi pertarungan politik di konstensi Pemilu 2024, baik pemilu legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres). Hal itu disebabkan narasi yang ditawarkan hanya diperuntukkan bagi kelompoknya saja, bukan narasi untuk keseluruhan populasi rakyat Indonesia. Dari dulu sampai sekarang, narasinya tidak pernah berubah, selalu mewakili kelompoknya sendiri. \"Pada dasarnya partai-partai Islam ini selalu berorientasi mewakili kelompoknya sendiri dan tidak mewakili populasi. Partai yang basisnya tradisional, dia berusaha mewakili Islam tradisional, demikian pula dari kelompok modernis dia berusaha mewakili Islam modernis,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (6/6/2023). Karena itu, kata Anis Matta, porsi dukungan masyarakat terhadap partai Islam tidak sebesar dukungan kepada partai nasionalis. \"Ini masalah fundamental yang seharusnya menjadi perhatian serius untuk mengubah orientasi narasi mewakili kelompoknya, menjadi narasi mewakili populasi atau seluruh rakyat Indonesia,\" katanya. Menurut Anis Matta, seharusnya konsep ajaran Islam digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, seperti keadilan distribusi ekonomi dan menghadapi ketimpangan ekonomi. Bukan sebaliknya digunakan untuk membela kelompoknya saja, dan memusuhi kelompok yang lain. Padahal negara dan agama itu tidak bisa di pisah-pisahkan dalam sejarahnya. \"Tetapi ada upaya untuk memisahkan agama dan negara dengan dibuat sedemikian rupa seolah sebagai sumber konflik, oleh mereka yang membawa kekuatan agama sebagai ideologinya,\" ujar Anis Matta. Anis Matta menegaskan, Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bukan merupakan negara sekuler. Malahan dengan Pancasila, Indonesia justru dikenal sebagai negara religius, karena mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa. \"Inilah yang kita sayangkan kenapa partai Islam itu, tidak mencoba menggali ajaran agama Islam ini sebagai satu sumber inspirasi. Selain itu, partai Islam juga selalu membawa perbedaan friksi mengenai tata cara beragama, antara yang tradisional dan modernis, di bawah ke politik,\" katanya. Anis Matta berharap partai Islam belajar kepada para pendiri bangsa seperti Bung Karno (Soekarno) yang menawarkan Pancasila sebagai fondasi negara, karena menyadari bahwa di Indonesia itu banyak aliran pemikiran, baik itu di kelompok Islam maupun nasionalis. \"Pancasila itu adalah platform yang mewakili semua kelompok. Dia datang dengan narasi mewakili populasi, bukan satu kelompok,\" katanya. Kehadiran Partai Gelora, lanjut Anis Matta, adalah dalam rangka menyelesaikan perbedaan fundamental antara kelompok Islam dan Nasionalis dengan menawarkan narasi yang mewakili populasi, yaitu Arah Baru Indonesia. \"Kita datang dengan membawa Indonesia lebih maju, karena partai-partai Islam tidak pernah menawarkan kepemimpinan bagi semua. Untuk itu, Partai Gelora hadir untuk menjawab ini,\" katanya. Selain itu, partai Islam selama ini hanya dimanfaatkan untuk kendaraan politik para kandidat di Pilpres, padahal mereka sesungguhnya tidak mewakili Islam, hanya menjadikan simbol saja. \"Dari tiga kandidat calon presiden yang survei-survei itu, pada dasarnya tidak ada satupun dari kelompok Islam, tapi semua orang menggunakan Islam secara simbol saja. Dengan kondisi tersebut, maka capres yang didukung partai Islam akan sulit memenangi Pilpres, karena tidak bisa melakukan ekspansi pemilih dari kanan ke tengah, apalagi ke kiri. \"Karena itu, ketika Pilpres mereka selalu menjadi komplementer, wakilnya saja, bukan presidennya, karena memang narasi dan pemimpin yang ditawarkan hanya mewakili kolompoknya saja,\" pungkasnya. (*)
Dipolisikan, Mantan Aktivis GMNI Keberatan Opini Dikriminalisasi
Jakarta, FNN - Mantan Presidium GMNI Yusuf Blegur dipanggil polisi resort Metro Depok terkait tulisan berjudul \"Capres HMI Versus Capres GMNI\". Demikian rilis yang diterima redaksi FNN, Selasa (06/05/2023). Blegur menegaskan pelaporan ke Polres Metro Depok atas tulisan dirinya yang tayang dan viral di pelbagai media, edisi 23 April 2023, bisa dilihat sebagai respons yang mengutamakan tindakan politis dan kekuasaan ketimbang aspek hukum. \"Tindakan pelapornya bisa dinilai sebagai upaya menghina dan melecehkan demokrasi. Harusnya opini dibalas dengan opoini, tulisan dibalas dengan tulisan. Bukan dengan sedikit-sedikit lapor atau mengghinakan pendekatan kekuasaan,\" papar Blegur. Ketidakmampuan bernarasi dan berargumentasi kata Blegur mestinya bukan dengan cara kriminalisasi. \"Jangan juga karena tidak mampu dan atau tidak bisa membalas opini atau dalam bentuk tulisan, segala hal yang bersifat kritis dilaporkan ke kepolisian,\" tegas Blegur. Pemanggilan dirinya oleh Polresta Metro Depok, kata Blegur merupakan upaya kriminalisasi terhadap suara dan gerakan kritis. Refleksi dan evaluasi terhadap gejala penyimpangan konstitusi dan demokrasi harus dilihat sebagai upaya memperbaiki dan menyelamatkan NKRI. Bukan sebaliknya dianggap sebagai ujaran kebencian dan permusuhan. Di samping itu, lanjut Blegur pemanggilan dirinya oleh Polresta Metro Depok yang menindaklanjuti laporan Saudara Riano Oscha Chalik (Komisaris BUMN) dan Bambang Sri Pudjo (lawyer dan aktifis PDIP), terkait tulisan Yusuf Blegur yang berjudul Capres HMI Versus Capres GMNI sangat tidak berdasar, berlebihan dan lebih mengedankan tindakan yang cenderung beroientasi kriminalisasi. \"Penting bagi pelapor dan Polresta Metro Depok melihat aspek UU Pers karena tulisan tersebut telah dimuat dan disebarluaskan juga oleh media, bukan sekadar meneruskan laporannya ke jalur hukum,\" tandasnya. Selain itu kata Blegur, tulisan tersebut hanya menyampaikan kegelisahan, kecemasan dan kekhawatiran pandangan dan sikap sebagian besar masyarakat. Blegur menegaskan bahwa materi tulisan tersebut selain bersifat opini, juga mengangkat realitas dan fakta yang bersumber dari pelbagai media msinstream dan non mainstream, sosial media, youtube dan laman berita lainnya. \"Tulisan saya tentang Capres HMI Versus Capres GMNI benar-benar menyampaikan fakta yang didukung data, bukan hoax atau fitnah,\" tegas Ketua Umum BroNies tersebut. Pemanggilan atas dirinya dalam konteks klarifikasi pelanggaran UU ITE kata Blegur terkesan berlebihan dan melampaui batas. \"Oleh pelapornya menjadi tindakan yang semena-mena dan sebagai bentuk kedzoliman,\" pungkasnya. (*)
Hadir di Solo Dicap Sebagai Timses Prabowo, Rocky Gerung: Kalau Timses Ganjar Undang, Saya Juga Pasti Hadir
Jakarta, FNN - Akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung menghadiri turnamen sepakbola yang diinisiasi relawan Prabowo Subianto di Solo bertajuk Liga Bola Rakyat (Libra). Kehadiran Rocky dalam momen tersebut membuat dunia medsos heboh. Ia dicap sebagai timses Prabowo. Namun Rocky membantah tuduhan itu dan mengaku diundang untuk melihat kompetisi yang kelak bisa melahirkan bibit-bibit pemain profesional. “Saya kemarin memang di Solo di lapangan bola UNS, bahkan ikut main bola di situ. Ada teman-teman saya mendeklarasikan dan memulai suatu pertandingan bola dalam upaya mencari bibit pesepak bola. Saya anggap seperti biasa, ini tim sukses Prabowo saya tahu itu, tetapi saya bilang bukan tim sukses Prabowo, melainkan saya ingin ini menjadi sukses. Saya gak tahu apa terjemahannya,” katanya dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official berjudul “Tebar Harapan Manis ke Capres, Awas Prabowo dan Ganjar Diprank Jokowi,” Senin (05/05/2023). Yang lebih penting bagi Rocky adalah bagaimana masyarakat Indonesia melihat bahwa politik Indonesia memerlukan dorongan lebih kuat supaya terjadi kompetisi di bidang ide. “Jadi ide untuk memanfaatkan masa kampanye dengan sepak bola, jauh lebih berguna daripada ide untuk bagi-bagi amplop dan dangdutan,” tegasnya. Rocky juga menegaskan bahwa dia bukan timses siapa-siapa. Ia berkewajiban mengingatkan kepada publik tentang pemilu yang berkualitas, bahkan sebelumnya Rocky juga menghadiri timses Anies di Semarang dan Jogjakarta. “Jadi, ini adalah upaya untuk menjelaskan kepada publik bahwa saya mendorong Anies, Prabowo, dan Ganjar untuk dapat tiket dululah, nanti kita atur siapa yang musti kita pilih. Tetapi mereka harus paham, bahwa selama tidak ada wakil presiden, mereka sebetulnya bukan capres. Sudah bisa disebut capres itu kalau sudah ada calon wakil presiden. Itu dasarnya. Jadi, silakan baca di media massa kenapa sya hadri di situ,” paparnya. Sebelum di Solo, Rocky menjelaskan bahwa dirinya bersafari di JawaTengah selama tiga hari. “Saya tiga hari di Jawa Tengah, pertama ketemu relawan Anies, para dokter yang punya keprihatinan soal Nakes yang ditelantarkan oleh Negara. Ada sekitar 16 ribu nakes yang digaji asal-asalan, padahal mereka kerja di rumah sakit. Negara terlalu tega untuk menganggap bahwa nakes itu mengabdi. Sepakat, justru yang mengabdi itulah harus diasuh lebih baik,” tegasnya. Penelantaran terhadap tenaga kesehatan kata Rocky menyebabkan mereka harus kerja paksa. Begitu banyak tenaga kesehatan yang tewas karena waktu kerja dan tunjangan. Jadi, tim Anies itu dokter-dokter yang mendorong Anies menjadi presiden membekali dia dengan konsep tentang kesehatan rakyat demi keadilan dan kemerataan. Rocky mendorong upaya tersebut. “Itu hari pertama, hari kedua saya diundang Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang memulai tradisi mengumpulkan mahasiswa. Ada kurang lebih 2000 mahasswa berkumpul di lapangan dan berupaya untuk mendorong politik berbasis kepada kebebasan akademis.Di kampus itu saya terangkan apa fungsi dari mimbar akademis. Jadi, akademis itu adalah hak setiap orang yang punya dalil akademis, bukan hak rektor atau hak guru besar. Jadi, itu dasar kehidupan di kampus,” paparnya. Hari keriga, Rocky bergerak ke Solo dan ini yang menjadi heboh di masyarakat lantaran menghadiri acara relawan Prabowo. “Lalu hari berikutnya saya ke Solo menghadiri acara pembukaan semacam Piala Prabowo. Saya dengar Prabowo menyiapkan uang, mungkin sekitar 500 juta untuk klub yang menang dlaam upaya pembinaan. Jadi apa yang saya lakukan untuk mendorong perubahan politik dengan cara konseptual,” tegasnya. “Anda siap kalau tim Ganjar mengundang Anda,” tanya Hersu. “Pastilah, Ganjar kalau ngundang pasti akan saya datangi. Kan saya bukan tim sukses siapa-siapa, akan tetapi saya mendorong kompetisi politik yang sehat. Kalau soal upacara-upacara partai ngalor ngidur ke sana ke mari pindah koalisi, itu urusan partai. Urusan saya adalah akademis, urusan untuk menghasilkan sistem pemilu yang konsepsional,” katanya. Sekali lagi, lanjut Rocky, kalau Ganjar meu mengundang dirinya, ia pastika akan hadir. “Kalau Ganjar mau undang saya, oke, tetapi saya akan terangkan bahwa di situ saya diundang di dalam usaha yang sama dan dalam tema yang sama yaitu politik yang basisnya etikabilitas, basisnya intelektualitas, bukan basis elektabilitas,” tegasnya. Rocky juga menegaskan bahwa dirinya berteman dengan Anies, Prabowo juga Ganjar termasuk dengan GMNI. “Jadi, tidak ada masalah selama kita tahu ada kompetisi ide dan argumen. Saya mau mengajarkan bagaimana capres-capres dan caleg itu bertengkarlah tentang masa depan Negara tetapi dengan kekuatan argumen bukan dengan saling lempar sentiment,” paparnya. Menurut Rocky kampanye model dangdutan tidak akan menghasilkan masyarakat yang cerdas, justru hanya akan menghasilkan presiden yang gemar jodet-joget belaka. “Dangdutan itu urusan olah gerak-gerak tubuh supaya sehat, tetapi otak kita tidak tumbuh. Politik yang diolah secara dangdutan itu hasilnya presidennya hanya bisa dangdutan saja,” pungkasnya. (sws).
Kantor Imigrasi Jakarta Utara Mengamankan Formula E dari WNA Nakal
Jakarta, FNN - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Qriz Pratama mengatakan pihaknya mengamankan gelaran Kejuaraan Internasional Balap Mobil Listrik (ABB FIA) Formula E Musim 9 dari warga negara asing (WNA) yang berpotensi mengganggu acara.\"Sembilan ratus empat belas WNA hadir di Indonesia guna menyukseskan gelaran Kejuaraan Internasional Balap Mobil Listrik (ABB FIA) Formula E Musim 9,\" kata Qriz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Dia menyebutkan 914 WNA tersebut terdiri atas 23 pebalap, 26 jurnalis, serta ratusan pekerja supervisi, kru, teknisi, staf administrasi pebalap, dan lain-lain.\"Mereka semua dinyatakan telah lengkap izin keimigrasiannya,\" tambahnya.Lebih lanjut Qriz menyatakan Imigrasi siap mendukung dan menyukseskan gelaran internasional itu.\"Formula E adalah event international yang dapat meningkatkan berbagai sektor di Indonesia, seperti investasi dan pariwisata. Kami mendukung penuh dan siap menyukseskan acara ini,\" jelasnya.Sementara itu, Kantor Imigrasi Jakarta Utara juga tetap melakukan pengawasan keimigrasian guna memastikan pebalap maupun kru tetap mematuhi aturan keimigrasian. Selain itu, Imigrasi juga mengantisipasi adanya WNA yang disinyalir dapat mengganggu jalannya kegiatan tersebut.\"Sejauh ini, kami tidak menemukan adanya pelanggaran keimigrasian dari WNA yang hadir dalam gelaran Formula E 2023,\" kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Utara Bong Bong Napitupulu.(ida/ANTARA)
Terkait Pemilu, Ridwan Kamil Menegaskan Ikuti Keputusan Golkar
Jakarta, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan pihaknya akan mengikuti keputusan Partai Golkar terkait dengan Pemilu 2024.\"Mengikuti arahan partai,\" kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.Kang Emil mengatakan hal itu ketika menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menempatkannya sebagai calon wakil presiden untuk posisi tiga besar.Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan bahwa hasil survei atas dirinya tidak lepas dari kerja yang selama ini di pemerintahan.”Saya sudah sering bilang, saya tidak menghalangi disurvei. Mungkin buah dari kerja saya, karena survei juga kepercayaan publik,\" jelasnya.Sebagai salah seorang kader partai, Kang Emil menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk turut serta dalam kontestasi pemilu kepada partai.\"Kami sudah sepakat dalam rakernas, kami tetap mengusung Pak Airlangga,\" katanya menegaskan.Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan hasil survei nasional ini pada tanggal 26—30 Mei 2023 yang menyebutkan lima nama teratas, yakni Erick Thohir dengan 15,5 persen, Ridwan Kamil 15,4 persen, Mahfud MD 13,4 persen, Sandiaga Uno 13,1 persen, dan AHY 5,6 persen.Responden survei merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas yang memiliki hak pilih pada pemilu. Penarikan sampel menggunakan metode random digit dialing (RDD).RDD adalah teknik memilih sampel melalui pembangkitan nomor telepon secara acak. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.230 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.Ukuran sampel 1.230 responden itu, kata dia, memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.(ida/ANTARA)
Neokolonialisme Membuat Jutaan Rakyat Dunia Kelaparan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan praktik neokolonialisme modern telah membuat jutaan rakyat dunia kelaparan.\"Penderitaan ini jauh melampaui batas negara, lintas agama, lintas suku bangsa, ras, dan batas geografis,\" kata Dave Laksono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Menurut dia, perang, ketidaksetaraan, kelaparan, rendahnya pendidikan, pengangguran, degradasi lingkungan, dan kemiskinan adalah bukti nyata dari dampak penjajahan model baru yang disebut neokolonialisme.Penegasan itu disampaikan Dave pada acara Inter-Party Forum of Supporters against Modern Neocolonialism Practices yang diselenggarakan Partai Rusia Bersatu atau United Russia di Rusia secara daring.Di hadapan Ketua Umum Partai Rusia Bersatu Dmitry Medvedev, Dave mengatakan bahwa pada dasarnya bentuk neokolonialsme tidak berbeda jauh dengan bentuk penjajahan baru.\"Yang secara formal, negara yang bersangkutan bisa independen dan mendapat pengakuan internasional sebagai negara berdaulat dan merdeka. Namun, dalam praktik, sistem politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi didikte oleh pihak negara imperialis negara asing,\" jelasnya.Orang yang berada di negara jajahan, menurut Dave, terkadang tidak merasakan ketika sedang dijajah. Akan tetapi, hal itu mulai terasa ketika sudah berlangsung lama, dan melakukan berbagai tindakan yang merugikan negara bersangkutan. Pada umumnya negara miskin dan berkembang.Dave yang juga Ketua PPK Kosgoro itu menyatakan bahwa neokolonialisme modern lahir dari rahim kapitalisme dan imperialisme modern. Jika dahulu kapitalisme kuno hanya berpraktik dengan mode produksi yang menindas hanya dalam skala kecil, kapitalisme modern saat ini berpraktik dengan model produksi yang cukup mengerikan.Dampak neokolonialisme modern dalam jangka panjang, kata dia, sama mengerikan. Jutaan rakyat di dunia, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, menderita kelaparan, sementara jutaan lain masih dihantui kemiskinan.\"Oleh karena itu, saya berharap suara untuk membentuk tatanan dunia baru yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan yang bisa dikatakan telah diinisiasi oleh bangsa-bangsa baru dan muda dapat mengubah dunia dari kekejaman penjajahan gaya baru ini,\" katanya.(ida/ANTARA)
Dipastikan Pemerintah Tetap Melanjutkan Proyek BTS
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD memastikan proyek pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) tetap berlanjut.\"Program BTS supaya dilanjutkan. Istilahnya, yang saya dengar bukan diselesaikan, tapi dilanjutkan,\" kata Mahfud dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Mahfud menyampaikan sejumlah arahan dari Presiden Joko Widodo kepada dirinya saat ditunjuk sebagai plt menkominfo. Pertama, kata Mahfud, ialah memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil.\"Itu betul-betul kasus hukum,\" tambahnya.Kedua, Mahfud mengatakan dia mendapat perintah untuk tetap melanjutkan proyek BTS. Jokowi juga meminta Mahfud mengawal kepemimpinan di Kominfo sampai adanya pejabat definitif.\"Manajerial di kantor, hari-hari saya mengawal para pejabat utama ini sampai nanti ditunjuknya menteri yang definitif,\" jelasnya.Sebelum menghadiri rapat kerja bersama Komisi DPR RI, Senin, Mahfud mengatakan dia sempat memanggil Irjen Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto, Minggu malam (4/6), untuk menjelaskan perihal itu.\"Tadi malam saya sengaja memanggil irjen ke rumah saya, saya ingin tahu skema penyelesaian ini. Ini kan hal yang harus dilanjutkan, tidak boleh berhenti,\" tegasnya.Mahfud menjelaskan beberapa hal yang menjadi pemikiran di mana ada uang yang ditarik lagi dari bank karena dijadikan jaminan. Kemudian, ada penagihan karena uang sudah keluar, tapi barangnya belum ada.Tetapi, lanjutnya, sebetulnya ada beberapa barang yang tinggal dipancarkan. Dia mengatakan ke depannya akan mengulas kembali kontrak yang telah terjalin.\"Kami akan melakukan review kontrak. Kontraknya akan di-review pokoknya. Itu harus dilanjutkan,\" ujar Mahfud.Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun.(ida/ANTARA)
Popularitas Makin Anjlok, Ganjar Dilepeh Jokowi, PAN Merapat ke Gerindra
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu. Akan tetapi hari berikutnya Zulkifli bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sepak terjang PAN memunculkan pertanyaan apakah cengkeraman Jokowi ke partai-partai koalisi sudah makin kendor atau ada alasan lain, mengingat selama ini partai partai pendukung pemerintah harus menunggu arahan Jokowi untuk menentukan pilihan calon presiden. Hal ini disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief kepada pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad (03/05/2023). \"Saya menduga Jokowi telah membaca survei Ganjar terus merosot. Ganjar telah menjadi liability bukan lagi aset, Jokowi akhirnya membaca buat apa mempertahankan Ganjar kalau surveinya tidak naik naik, maka akhirnya cut off saja, jual murah saja, dan dukungan dialihkan ke Prabowo,\" kata Rocky. Apa yang terjadi dalam situasi politik ini menurut Rocky tidak ditampakkan secara jelas oleh Jokowi. \"Memang tidak diekspresikan oleh Jokowi, akan tetapi Jokowi melihat aktivitas Prabowo dalam dua minggu ini kok ada di mana-mana. Maka Jokowi menganggap kalau gitu sempurnakan saja dukungan ke Prabowo,\" tambahnya. Rocky paham betul tabiat Jokowi. \"Sebagai orang bisnis Jokowi tahu yang sebelah sana (Ganjar) itu liability sementara yang sebelah sini (Prabowo) adalah aset. Maka PAN juga membaca arah itu,\" tegasnya. Lebih dari itu Rocky sesungguhnya melihat bahwa sebetulnya terjadi percakapan batin antara PAN dan Jokowi. \"PAN membaca pikiran Jokowi akhirnya cenderung tidak ke Ganjar. Dia tidak main dua kaki lagi karena kalau Jokowi mau dua kaki, bisa terjebak di situ,\" paparnya. Menurut Rocky peristiwa ini menunjukkan bahwa selama Ganjar tidak diasuh oleh Jokowi, maka dia akan kehilangan power. \"Ganjar itu kan poweranger-nya Jokowi. Waktu dia didukung Jokowi, dia betul-betul punya power. Setelah dirampas oleh Megawati powernya jadi hilang dan itu dibaca juga oleh PAN. PAN sudah terlalu lama menunggu efek Ganjar, tapi gak gerak gerak juga,\" tegasnya. \"Ganjar dalam dua bulan terakhir elektabilitas-nya turun. Kalau dia tetap di kubu Jokowi, saya yakin Ganjar moncer,\" paparnya. Oleh karena itu Jokowi perlu mengambil sikap atas kenyataan politik terkini. \"Jadi menurut saya wajar kalau Jokowi menganggap Ganjar sebagai beban, bukan lagi aset. Itu yang dibaca oleh PAN sekaligus pamit pada Megawati untuk mendukung Prabowo,\" tegasnya. Pamitnya PAN dari PDIP dan bergabung ke Gerindra menurut Rocky hal itu merupakan satu paket dengan upaya Ketua Umum Luar Biasa Erick Thohir untuk menjadi wapres Prabowo. Indikasi yang dibaca Rocky Gerung sejalan dengan penampakan Megawati pasca bertemu dengan Zulkifli Hasan yang terlihat kurang sumringah. \"Iya, itu awal dari perpisahan. Di samping Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN tetapi ada Ketua Umum Luar Biasa Erick Thohir yang melakukan courtesy call dengan Jokowi. Maka modal Erick Thohir diinvestasikan saja ke Gerindra. Kira kira begitu,\" tegasnya. \"Ini akibat dari Presidential Threshold, karena mereka anti nol persen maka mereka sendiri gugup menghadapi perubahan,\" tegas Rocky. Dengan maraknya akrobat politisi seperti itu kata Rocky membuat suasana hati Megawati makin tidak stabil. \"Akhirnya Ganjar sendirian di kandang banteng. Publik kemudian mempertanyakan emang Indonesia merah doang,\" pungkasnya. (sws)
Petugas Partai Bertentangan dengan Konstitusi
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menegaskan, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri soal istilah petugas partai bagi kader yang menjadi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945. “Mereka yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjadi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, berdasarkan konstitusi maka bakti dan tanggungjawabnya kepada Nusa dan Bangsa. Tanggungjawabnya bukan lagi kepada partai politik yang mengusungnya,” kata Selamat Ginting kepada FNN di Kampus Unas, Jakarta, Senin pagi (5/6). Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati mengingatkan kepada bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo. “Awas kalau kamu (Ganjar Pranowo) tidak ngomong (sebagai) kader partai, petugas partai. Sadar juga untung beliau (Ganjar) nurut,” kata Mega di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (2/6). Menurut Selamat Ginting, konstitusi negara mengamanatkan, Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 menetapkan, Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR/DPR. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden: “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. Ada pun untuk kepala daerah, Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004 berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan Bangsa”. Menurutnya, dua bunyi sumpah atau janji, baik Presiden/Wakil Presiden maupun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tegas menyatakan memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Bukan hanya itu, kata Selamat Ginting, dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang atau turunannya, semua pejabat publik sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah, karena turut mengambil bagian dalam kekuasaan negara dan tanggungjawab negara. “Jadi semua pejabat negara walau pun berasal dari partai politik, juga disumpah dan bertanggungjawab kepada negara. Bukan kepada partai politik, dan bukan pula sebagai petugas partai,” ujar kandidat doktor ilmu politik itu. Lagi pula, kata Ginting, presiden dan wakil presiden tidak dipilih oleh lembaga partai politik, melainkan oleh rakyat yang memiliki kewenangan sebagai pemilih dalam pemilihan presiden/wakil presiden. Sehingga sumber kekuasaan presiden/wakil presiden berasal dari rakyat yang memilih, bukan dari partai politik. Memang betul partai politik maupun kumpulan partai politik yang mengusung calon presiden dan mendaftarkannya melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kesimpulannya, presiden dan wakil presiden jelas bukanlah petugas partai. Presiden merupakan pemegang mandat tertinggi yang diberikan rakyat untuk memimpin negeri,” kata Ginting yang lama berkiprah sebagai wartawan bidang poliik. Oleh karena itu, lanjutnya, ketika ada ketua umum partai politik yang merasa gede rasa dengan menempatkan posisinya lebih tinggi daripada pemegang mandat rakyat, maka yang bersangkutan mengingkari prinsip demokrasi. “Jadi presiden itu petugas rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan petugas partai seperti yang dianut negara komunis. Di negara komunis memang hanya ada satu partai, yakni partai komunis. Presiden negara tersebut, seperti Republik Rakyat Tiongkok merupakan petugas partai komunis. Indonesia bukan negara komunis!” tegas Ginting. (*)
MK Diingatkan Agar Menolak Gugatan Soal Sistem Pemilu
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Luqman Hakim mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) atau lebih spesifik mengenai sistem proporsional tertutup.Menurut Luqman, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, MK harus menolak gugatan tersebut karena mereka tidak berwenang menguji dan memutus hal tersebut.\"MK tidak berwenang menguji dan memutus sistem pemilu karena UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur sistem pemilu. Sistem pemilu merupakan open legal policy atau kebijakan hukum yang dimiliki lembaga pembentuk UU, yakni DPR dan presiden,\" ujar dia.Dengan demikian, setelah memahami secara utuh konstitusi negara Indonesia, yakni UUD NRI Tahun 1945, menurut Luqman, jika MK mengabulkan permohonan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, MK berarti telah bertindak di luar wewenangnya dan mengambil alih kekuasaan DPR serta presiden.Berikutnya, Luqman juga menyampaikan MK tidak berwenang membuat norma UU karena tidak memiliki mandat konstitusi untuk menjadi lembaga pembentuk UU.MK, kata dia, tidak berwenang mengabulkan permohonan yang berdampak pada terbentuknya norma baru sebuah UU. Itu di luar wewenang MK.\"UUD NRI Tahun 1945 memberi kuasa kepada DPR untuk memegang kekuasaan membentuk UU. Kewenangan MK menguji UU terhadap UUD, bukan membentuk UU,\" tegas dia.Sebelumnya, MK telah menerima permohonan uji materi terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.Apabila uji materi UU Pemilu mengenai sistem proporsional terbuka dikabulkan oleh MK, sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pileg.Sejauh ini, terdapat beragam pendapat dalam menilai sistem mana yang dapat menjadi sistem terbaik dalam penyelenggaraan pemilu di Tanah Air. Ada sebagian pihak yang mendukung penerapan sistem proporsional terbuka. Ada pula yang mendukung sistem proporsional tertutup.(ida/ANTARA)
POPULER
