POLITIK
Presiden Baru Biasanya Lawan Politik dari Presiden Sebelumnya
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, dalam politik Indonesia, presiden pengganti umumnya adalah lawan politik bahkan musuh politik dari presiden sebelumnya. Presiden baru, tokoh yang berbeda pandangan politik dengan presiden sebelumnya. “Konflik politik yang tidak bisa diselesaikan menjadi konsensus politik mengakibatkan terjadinya kepemimpinan nasional yang bukan merupakan penerus presiden sebelumnya. Itu fakta politik dari teori konflik dan konsensus politik yang tidak bisa terbantahkan dalam kontestasi politik, termasuk di Indonesia,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (21/6). Ia menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi menginginkan presiden penggantinya bagian dari estafet kepemimpinan nasional. SBY bicara perihal mimpinya bersama mantan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Jokowi naik kereta api dalam satu gerbong yang tiketnya diberikan presiden pengganti Jokowi. “Boleh saja Jokowi mengharapkan estafet kepemimpinan dengan harapan presiden penggantinya meneruskan kebijakannya. Begitu juga boleh saja SBY punya harapan dari mimpinya, akan tampil presiden baru dari kesepakatan para mantan presiden. Namun kenyataannya berbeda dengan dinamika politik pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia,” ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Konflik dan Konsensus Politik Menurut Ginting, ada fakta politik di mana publik melihat ada konflik politik antara Jokowi dengan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan yang tidak terbantahkan. Di antara kedua tokoh ini terjadi perbedaan pendapat, persaingan, bahkan pertentangan dalam kebijakan maupun keputusan politik. Hal itu biasa dalam politik praktis, untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan. “Politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Biasanya bermula dari kontroversi-kontroversi yang berujung menjadi suatu konflik politik yang tidak bisa dihindari. Karena ini konflik elite politik, muaranya adalah persaingan dalam mendapatkan kekuasaan negara, seperti jabatan presiden,” ungkap kandidat doktor ilmu politik itu. Ginting menjelaskan, pertemuan antara anak dari mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, yakni Puan Maharani, dan anak dari mantan Presiden SBY, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan upaya melakukan konsensus politik. Sebab komunikasi politik antara kedua mantan presiden itu bisa dianggap dingin. Tidak ada komunikasi interpersonal di antara SBY dengan Megawati. “Mimpi SBY, diamnya Megawati, dan harapan Jokowi masuk dalam kategori komunikasi intrapersonal. Jadi seperti komunikasi dengan dirinya sendiri. Melakukan perenungan dan intinya sedang melakukan imajinasi politik,” papar Ginting. Sukarno, Soeharto, Habibie Selamat Ginting mencontohkan peristiwa pergantian kepemimpinan nasional sejak era Presiden Sukarno hingga era Presiden SBY. Umumnya presiden pengganti pernah bersama dalam pemerintahan presiden sebelumnya. Sukarno, kata Ginting, cenderung menginginkan Subandrio yang diberikan tiga jabatan penting, yakni Wakil Perdana Menteri 1, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Badan Pusat Intelijen. “Sukarno lebih ingin Subandrio menjadi penggantinya, dan bukan Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto. Tapi kenyataan politik, Jenderal Soeharto mendapatkan dukungan rakyat untuk menjadi pengganti Sukarno setelah peristiwa G30S/PKI dan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 dengan ujungnya pembubaran PKI.” Begitu juga dengan Presiden Soeharto, lanjut Ginting. Jelang pengumuman lengser dari tahta kepresidenan, Presiden Soeharto menginginkan Wakil Presiden BJ Habibie juga bersama-sama lengser dengan dirinya. Soeharto cenderung lebih ingin Menhankam Pangab Jenderal Wiranto yang menggantikannya. Dia tidak menghendaki Habibie menjadi Presiden penggantinya. Bahkan Habibie dianggap berkhianat terhadap dirinya. “Namun realitas politik yang terjadi, Wakil Presiden BJ Habibie tidak bersedia mundur dan secara konstitusi otomatis naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Sejak saat itu hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak bersedia berkomunikasi dengan Habibie,” ungkap Ginting. Era Reformasi Setelah era reformasi, kata Ginting, ternyata pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie juga ditolak anggota MPR. Sehingga Habibie menghentikannya untuk maju dalam pemilihan presiden 1999. Laporan pertanggungjawaban Presiden yang ditolak ini juga mirip ketika pertanggungjawaban Presiden Sukarno ditolak MPRS tahun 1967. Akhirnya Partai Golkar sebagai pendukung BJ Habibie mengalihkan dukungannya kepada Abdurachman Wahid (Gus Dur) saat berkompetisi melawan Ketua Umum PDIP Megawati dalam pemilihan presiden 1999. Megawati kalah, padahal partainya tampil sebagai pemenang pemilu legislatif. Gus Dur kemudian meminta Megawati bersedia menjadi wakil presiden mendampingi dirinya untuk masa bakti 1999-2004. Gus Dur memimpin sejak 20 Oktober 1999. Dalam perjalanan pemerintahannya, ia banyak membuat kebijakan kontroversial, sehingga dilengserkan dari jabatannya oleh MPR pada 23 Juli 2001. Misalnya, penghapusan Tap MPR yang membahas tentang PKI, mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan tentang pembubaran parlemen, dan banyak lagi, termasuk memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Gus Dur digantikan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Gus Dur menuduh Megawati bersama Ketua MPR Amien Rais berada di belakang pelengseran dirinya. Setelah Megawati menjadi presiden, pada Maret 2004 terjadi peristiwa mengejutkan. Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai menteri. Hubungan Presiden Megawati dengan SBY pun menjadi dingin. Keduanya kemudian saling berhadapan dalam Pemilu 2004, dan hasilnya SBY tampil sebagai pemenang pilpres. Terakhir pada pemilu 2014, masa akhir pemerintahan Presiden SBY. Dalam pemilu Partai Demokrat yang berada di bawah kendali SBY awalnya netral, namun kemudian memilih berpihak kepada capres Prabowo Subianto daripada mendukung capres Jokowi dari PDIP. Akhirnya yang tampil sebagai pemenang pilpres adalah Jokowi. “Dari dua peristiwa pilpres di atas, jelas Megawati tidak menghendaki SBY sebagai penggantinya. Kemudian SBY juga tidak menghendaki Jokowi sebagai penggantinya. Tapi nyatanya, realitas politik justru menjawab capres yang tidak dikehandaki presiden terdahulu, tampil sebagai pemenang pilpres,” ungkap Ginting. Hal tersebut, kata Ginting, tidak bisa dilepaskan juga dari keinginan tentang perubahan. Dalam teori perubahan sosial, maka perubahan merupakan keniscayaan. Bagaikan roda yang sedang berputar dan perputaran itu tidak akan dapat dielakkan siapa pun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapa pun. “Kita tidak tahu apakah perubahan sosial dilakukan secara evolusi secara lambat atau secara revolusi dengan cepat dan keras. Itulah realitas politik,” pungkas Ginting. (sws)
Tafsir Mimpi SBY: Presiden ke-8 Akan Lahir dari Rahim PDIP dan Demokrat
Jakarta, FNN - Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku bermimpi naik kereta bersama Presiden Jokowi dan Megawati. Dalam mimpi itu ia dijemput oleh Jokowi di kediamannya di Cikeas lalu mereka menjemput Megawati di kediamannya, Kebagusan, Jakarta Selatan. Mereka bertiga lalu naik kereta dari Stasiun Gambir menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tiketnya disiapkan oleh Presiden RI ke-8 atau Presiden terpilih di Pemilu 2024. Mimpi itu diungkap SBY beberapa saat setelah pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Direktur Eksekutif The Global Future Institute Hendrajit mengajak masyarakat untuk mencermati lagi beberapa fakta terkait mimpi SBY yang diceritakan sedemikian rinci kepada publik. Hal ini disampaikan Hendrajit kepada redaksi FNN, Rabu (21/06/2023) di Jakarta. \"Pertama disebut-sebut pertemuan di Kereta Api antara SBY, Jokowi dan Megawati dalam satu gerbong. Kata kunci di sini SBY punya mimpi yang bisa juga kita artikan impian, untuk satu gerbong dengan Megawati,\" paparnya. Kedua, lanjut Hendrajit, di stasiun Gambir ketiganya bertemu dengan Presiden ke-8 yang meski belum disebut namanya tapi pastilah yang dimaksud presiden terpilih. Artinya SBY punya mimpi atau impian bahwa presiden ke-8 nanti lahir dari rahim PDIP dan Demokrat. Ketiga menurut Hendrajit, ada fakta penting yang mendahului pengumuman mimpi SBY yaitu pertemuan AHY dan Puan. Pertemuan itu berlangsung di GBK dan pada hari Minggu. Dalam perlambang, hari Minggu itu hari libur dan umumnya buat acara keluarga. Berarti pesan sentralnya pertemuan AHY dan Puan sejatinya pertemuan keluarga dengan semangat kekeluargaan di bawah naungan spirit persatuan pikiran dan ajaran Bung Karno. Dengan demikian, yang keempat frase kata mimpi seperti penuturan SBY adalah impian dan cita-cita dirinya sendiri. \"Bukan mimpi tidur apalagi bunga bunga tidur,\" tegasnya. Kelima, pertanyaan pentingnya, menurut Hendrajit, bagaimana cita-cita dan impian itu direalisasikan? \"Satu lagi yang menggelitik, biasanya para kiai khos selalu wanti-wanti jangan menceritakan mimpinya ke orang lain. Tapi kenapa SBY yang cucu kiai dan sangat paham adab para ulama dan tradisi NU kok berani beraninya menceritakan mimpinya kepada orang banyak?,\" pungkasnya. (sws)
Mimpi SBY: Upaya Menuntun Kembali Ide Persahabatan di Antara Pemimpin-pemimpin Indonesia
Jakarta, FNN – Saat ini, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sedang menjadi sorotan publik karena kemarin membagikan isi mimpinya kepada netizen di akun Twitter miliknya. Dalam postingannya tersebut, SBY menceritakan bahwa dalam mimpinya beliau bersama Presiden Jokowi dan Megawati bertemu dengan sosok presiden RI ke-8. Tetapi, SBY tidak menyebut nama presiden RI yang ke-8 yang dimaksud. “Saya bermimpi, di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju Stasiun Gambir. Di Stasiun Gambir, sudah menunggu Presiden Indonesia Ke-8 & beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah & Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai.” Demikian dua paragraf pertama mimpi SBY yang dibagikan ke netizen. Sepertinya, ini mimpi seseorang yang dalam bahasa Jawa kita sebut Madep Pandito, ingin meninggalkan sesuatu karena sudah bukan waktunya lagi ikut cawe-cawe dalam dunia politik. Tetapi, masalahnya mimpi SBY berbeda sekali dengan mimpi Presiden Jokowi. Menanggapi mimpi SBY, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (20/6/23) mengatakan, “Ya betul, jadi ada semacam kontemplasi atau pengendapan yang luar biasa dari Pak SBY yang berupaya untuk menuntun kembali ide persahabatan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia.” Menurut Rocky, ini satu rekonsiliasi yang dibayangkan oleh SBY dan dia ucapkan dalam model bawah sadar atau mimpi. Jadi, bawah sadar SBY adalah keadaan sekarang yang tidak aman dan tidak damai. SBY merasa ada yang tidak nyaman, ada yang tidak aman, ada perpecahan, dan ada konflik sehingga dia upayakan untuk menyelesaikan secara sublimatif. “Jadi, SBY menyublimasikan keadaan di dalam mimpi, lalu dia ubah itu menjadi semacam harapan dan kenikmatan. Kita selalu tahu bahwa SBY itu punya kemampuan untuk membayangkan masa depan, karena dia bertahun-tahun melihat Indonesia ditinggalkan di fora internasional, lalu dia pulihkan kembali profil Indonesia di fora internasional,” ungkap Rocky. Sedangkan Presiden Jokowi, kata Rocky, gagal dalam soal itu. SBY tahu bahwa ketegangan rasial masih ada di sudut-sudut kota dan berpotensi membelah bangsa ini. Jadi, semua hal yang mencemaskan Indonesia diatasi secara sublimatif oleh SBY dalam bentuk mimpi. “Ini sebetulnya ide yang bagus. Kita tinggal berupaya untuk panggil kembali para tokoh untuk bersama-sama mimpi kembali tentang Indonesia yang bermutu. Itu kira-kira. Ide yang didorong oleh keinginan mengembalikan marwah bangsa ini dalam segi keadilan terutama,” tambah Rocky. Pertemuan Puan dan AHY mengisyaratkan mimpi SBY dengan Megawati mendekat, meskipun divisualisasikan dengan pertemuan putra putri mereka. Kalau dibuat pengkubuan maka setidaknya sekarang kubu antara Megawati dengan SBY mendekat (meskipun belum belum final), sementara kubu Jokowi menjauh. “Ini yang dinamakan mimpi segi tiga. Secara deskriptif, SBY menginginkan dia dijemput oleh Jokowi untuk bersama-sama pergi pada Ibu Megawati. Tetapi, dasar dari mimpi SBY itu adalah keinginan membangun persahabatan. Itu pentingnya dan itu inline dengan pertemuan AHY dan Mbak Puan kemarin,” kata Rocky dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Jadi, kata Rocky, kira-kira SBY mau menenangkan Jokowi agar menjemputnya, daripada menyuruh Moeldoko menjemputnya. Sementara itu, kegelisahan SBY adalah tentang bangsa, sedangkan kegelisahan Jokowi adalah tentang dinastinya. Jadi, di situ beda ontologi dari mimpi itu. (ida)
Pertemuan Puan – AHY, Sinyal bahwa Megawati Hendak Menghukum Jokowi
Jakarta, FNN – Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, kemarin adalah salah satu dari berbagai pertemuan politik jelang pemilu 2024. Pertemuan-pertemuan politik tersebut membuat kita semakin mendapat gambaran mengenai apa yang akan terjadi pada pilpres 2024. Dari keterangan pers yang disampaikan Puan dan AHY, menunjukkan bahwa ada kesepahaman di antara mereka dan ini menjadi penting untuk politik ke depan. “Iya, politik ke depan itu maksudnya putaran kedua, kira-kira. PDIP dan koalisi perubahan itu. Jadi blocking-nya agak bagus juga. Jadi, PDIP akan mengatur supaya di putaran kedua Anies akan bersama PDIP melalui lobi Demokrat supaya langsung berhadapan dengan Pak Prabowo. Jadi, sebetulnya ini bukan karena dendamnya sudah selesai antara Megawati dan SBY, atau antara Demokrat dan PDIP. Tetapi, mengantisipasi putaran kedua. Jadi ini betul-betul persekongkolan sebetulnya,” ujar Rocky Gerung di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (19/6/23). Menurut Rocky, ucapan Puan dan AHY menunjukkan ada kematangan bahwa memang tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, lebih baik berpikir ke depan supaya damai. Hal ini juga penting diwarnakan oleh dua anak muda, supaya orang tua mereka yang bersengketa biar saja menjadi urusan orang tua. Karena, anak-anak muda ini mesti mengatur ritme hidupnya ke depan agar jangan diatur oleh orang tua masing-masing. Dengan ini diharapkan SBY dan Megawati menganggap bahwa yang ada di depan itu adalah generasi baru yang berupaya memikirkan kehidupan politik yang damai dan enak dalam persaingan. Itu bagian wisdomnya. “Bagian intriknya tentu adalah kepastian bahwa Megawati memang sudah nggak mungkin bersekutu dengan Jokowi. Jadi, Ganjar itu sudah dimiliki sepenuhnya lah oleh Megawati, kira-kira begitu. Kenapa? Karena Jokowi juga dikhawatirkan oleh Megawati, nanti di ujungnya tiba-tiba dia pindah ke Prabowo sepenuhnya,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, ini sebetulnya upaya untuk meredam cawe-cawenya Jokowi. Jadi, sebetulnya pertemuan antara AHY dan Puan untuk meredam cawe-cawenya Jokowi. Gampangnya begitu. Poin yang bagus, kata Rocky, adalah diperlihatkan ke publik bahwa ada percakapan antara Demokrat dan PDIP. Lebih dari itu, ada percakapan antara Puan dan AHY, yang dua-duanya mewakili sebagian besar pemilih Indonesia, generasi Z atau generasi milenial. Jadi, tetap ada kondisi lain, yaitu politik bisa sedikit lebih cair. “Yang tidak mungkin cair adalah presiden Jokowi, karena dia selalu kiri kanan. Jadi dia berupaya untuk zig zag terus, sementara sinyal yang diberikan oleh pertemuan kemarin itu bahwa Megawati hendak menghukum Jokowi, kira-kira begitu, dengan memanggil atau berupaya bertemu dengan SBY,” ungkap Rocky. Dengan posisi semacam itu, dari kubu Megawati berarti menghendaki jangan hanya ada dua pasang calon karena kalau hanya dengan dua pasang calon maka satu putaran langsung selesai. Mungkin Megawati ingin ada calon ketiga, yaitu Anies Baswedan, yang nanti diharapkan akan bergabung dengan dia pada putaran kedua. “Ya, itu pragmatisnya begitu. Jadi, jelas sinyalnya, Megawati mau bilang, eh Pak Jokowi, kita enggak ada soal dengan Anies. Kira-kira begitu,” ujar Rocky. Jadi, mudah dibaca bahwa Jokowi ingin menyingkirkan Anies, sedangkan Megawati justru merangkul partai yang pro-Anies, kata Rocky Gerung dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Jadi, kultur politiknya berubah akhirnya. Dengan kata lain, Pak Jokowi juga akhirnya punya semacam keputusan bahwa kalau begitu dia harus sepenuhnya mendukung Prabowo,” kata Rocky. Dalam pertukaran ini, kata Rocky, yang paling untung Gerindra terus, Prabowo terus. Karena tidak mungkin lagi ada keragu-raguan. Jokowi tidak mungkin mendukung PDIP karena PDIP berpotensi mendukung Anies. Jadi, saran Rocky, Jokowi putuskan saja bahwa dia berada di kubu Prabowo, selesai problem. Sementara, Megawati punya potensi untuk bergabung dengan koalisi perubahan kalau ada putaran kedua.(sof)
Dewan Pers Mengimbau Agar Pemberitaan Pemilu Mengutamakan Kepentingan Rakyat
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan seluruh insan pers di Tanah Air untuk menjalankan perannya sebagai alat demokrasi dengan mengutamakan kepentingan rakyat dalam pemberitaan mengenai Pemilu 2024. \"Pers yang digunakan ini harusnya mampu memperlihatkan kepentingan segenap warga masyarakat, bukan partisan tertentu ataupun pemilih modal sehingga pemilu kita kondusif, jujur, dan adil,\" ujar Ninik saat memberikan sambutan dalam acara \"Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024\" di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin. Ninik mengingatkan pula langkah mengutamakan kepentingan rakyat itu dapat dilakukan oleh insan pers dengan memberikan informasi yang akurat, kredibel, dan mampu meningkatkan daya intelektual publik dalam berita yang disajikan. Berikutnya, ia juga mengingatkan insan pers Indonesia agar dalam menyajikan berita tidak melebihkan ataupun mengurangi informasi yang dibutuhkan publik. Langkah tersebut, lanjut dia, diperlukan agar masyarakat mendapatkan edukasi yang cukup. Sebelumnya, Ninik mengajak semua pihak, mulai dari partai politik (parpol), para pemangku kepentingan, dan masyarakat, hingga insan pers agar berkolaborasi dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. \"Dewan Pers sekali lagi ingin mengajak semua pihak, mari berkolaborasi, bekerja bersama, parpol, para pemangku kepentingan, masyarakat, insan pers, baik yang berbasis media maupun yang berbasis masyarakat untuk bersama-sama mendukung kesuksesan Pemilu 2024,\" ujar dia. Menurut Ninik, seluruh elemen bangsa Indonesia menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekosistem demokrasi yang lebih baik melalui penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik pula. \"Oleh karena itu, satu dengan yang lainnya kami berharap bisa bersinergi sehingga kita bisa mewujudkan demokrasi yang kita harapkan,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Istana: Makan Siang Jokowi dan Prabowo Hal Lumrah
Bogor, FNN - Deputi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden RI Bey Machmudin mengatakan agenda makan siang bersama antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/6), adalah hal yang biasa.\"Jadi, Bapak Presiden kan memang tinggal di Istana Bogor. Nah, mengetahui Pak Prabowo sedang di Bogor juga, di Hambalang, Presiden mengajak makan siang,\" kata Bey saat dikonfirmasi di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.Menurut Bey, selain menyantap makan siang, Jokowi juga berbincang dengan Prabowo mengenai sejumlah hal aktual, termasuk soal alat utama sistem persenjataan (alusista).\"Pasti (berbincang) masalah-masalah aktual, mungkin juga masalah alutsista,\" tambah Bey.Bey menambahkan Jokowi memang rutin berkomunikasi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, meskipun hal itu berlangsung di akhir pekan.\"Dengan menteri-menteri lain biasa, di hari Minggu pun kadang-kadang hari Minggu, hari Sabtu, Bapak Presiden biasa bertemu menteri-menteri,\" imbuhnya.Minggu malam (18/6), Prabowo mengunggah momen santap siangnya bersama Jokowi melalui akun Instagram resminya @prabowo.\"Istana Bogor,\" demikian takarir singkat unggahan Prabowo yang menyematkan dua foto dirinya tengah bersantap siang bersama Jokowi.Foto itu diunggah beberapa saat setelah pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu siang (18/6).)(ida/ANTARA)
Pertemuan Puan-AHY Momentum untuk Mengawal Proses Demokrasi
Kupang, FNN - Pengamat politik yang juga pengajar ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang menilai pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) merupakan momentum penting untuk mengawal proses demokrasi secara baik pasca pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin.\"Pertemuan Puan dan AHY di Istora Senayan Jakarta dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, tetapi yang paling penting ini merupakan momentum penting untuk mengawal proses demokrasi secara baik pasca Jokowi,\" kata Ahmad Atang di Kupang, Senin.Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan makna pertemuan Puan-AHY bagi perkembangan demokrasi di tanah air menjelang Pilpres 2024.Menurut dia, secara sosiologis pertemuan ini dapat menciptakan relasi baru antara PDIP dan Demokrat tidak saja di level elit namun dapat merambah hingga ke level struktur dan massa di lapisan bawah.Berikut, secara politik pertemuan Puan-AHY mampu merajut kembali kemandegan komunikasi politik antara SBY-Megawati yang selama ini mengalami kebuntuan akibat perbedaan politik, katanya.Namun pertemuan ini belum memberikan sinyal apapun terkait peta politik pilpres. Masih menjadi spekulasi publik soal wacana gabungnya AHY dan Demokrat untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.Demokrat terlihat masih kokoh pada pilihan politik pilpres, yakni berada di koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan menjadi capres.Hal lain yang bisa dilihat secara psikologis pertemuan Puan-AHY mau menegaskan bahwa tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi. Satu saat teman bisa menjadi musuh dan sebaliknya.Oleh karena itu, publik patut memberikan apresiasi atas langkah politik ini untuk mendamaikan suasana menjelang pileg dan pilpres.Pertemuan elit dalam perspektif paternalistik dapat melegakan publik karena perilaku massa sangat tercermin dari perilaku elit. Semoga ini merupakan angin segar bagi dinamika politik dan demokrasi menuju 2024, kata Ahmad Atang menambahkan.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Sekadar Basa-basi, Fahri Hamzah Minta Parpol Hentikan Pertemuan Drama Politik Koalisi Pilpres
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, peta dukungan terhadap calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa saja berubah, karena tergantung situasi dan kondisi perpolitikan saat ini. Apalagi waktu pendaftaran bakal capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dibuka pada 19 Oktober 2023, dan pengumuman capresnya baru dilakukan pada 25 November 2023. Diketahui, hingga kini ada tiga capres yang mengemuka, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. \"Pemilu masih jauh. Kita masih punya waktu 5 bulan lagi untuk pendaftaran capresnya. Terlalu panjang waktu dan terlalu mungkin semuanya berubah,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/6/2023). Fahri mengkritik manuver sejumlah partai politik (parpol) koalisi, termasuk para capres yang diusungnya, yang terlihat makin intensif. Padahal hanya sebuah drama, yang oleh rakyat sendiri tidak kelihatan manfaatnya. \"Di masa lalu (pemilu sebelumnya, red) calon-calon itu baru muncul last menit, bahkan dalam hitungan 1x24 jam. Artinya, pertemuan-pertemuan ini sebenarnya, sekali lagi hanya sebuah drama,\" katanya. Kecuali jika pertemuan itu, dalam rangka perdebatan substansial, misalnya dalam rangka membuka platform koalisi ke depan. \"Bahwa kalau calon ini berkuasa akan melakukan ini…, itu. Tapi kalau partai ini berkoalisi dengan partai ini, maka hal-hal ini yang akan dilakukan. Itu sama sekali tidak ada,\" sebutnya. Menurutnya, koalisi yang ada saat ini hanya drama untuk memancing pemberitaan saja, yang konteksnya hanya sekedar pertemuan belaka. Sementara publik, sebetulnya ingin tahu, apakah ada efek pada kebijakan negara di masa yang akan datang. \"Tapi ujungnya nanti momennya 75 hari kampanye, ya berarti pertemuan-pertemuan ini kan hanya menjadi drama. Karena sekali lagi, tdak ada problem dalam aturan pemilu presiden menggunakan PT 20 persn,\" ujar Fahri. Terakhir, Fahri mengingatkan para elit dan pemimpin Indonesia harus sadar bahwa pemilu bagi rakyat adalah tentang memilih pemimpin dengan berbagai latar pemikiran dan janji-janjinya dan track record nya untuk akan datang. Sehingga diharapkan tidak hanya sekedar basa basi, tak bermakna bagi kepentingan rakyat, untuk mengetahui siapa pemimpinnya yang sebenarnya. \"Apa yang dia (calon pemimpin) pikirkan, mau dibawa kemana bangsa ini? Hal-hal itu tidak boleh ditutupi hanya sekedar basa basi seperti yang terjadi selama ini,\" pungkas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. (Ida)
Kinerja Kepemimpinan Kepala Daerah Berbasis IIKD Akan Diukur Kemendagri
Jakarta, FNN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengukur kinerja kepemimpinan kepala daerah berbasis indeks dengan menggunakan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang pengukurannya dilakukan setiap tahun.Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu menjelaskan penetapan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan akan dilakukan pada 2025. Keputusan ini mempertimbangkan adanya sensitivitas yang cukup besar menjelang Pemilu 2024.\"Kami menyadari betul akan timbul pertanyaan untuk apa pengukuran ini tetap dilakukan tanpa penetapan kepala daerah terbaik? Dan tidak dapat dipungkiri bersama bahwa pemberian penghargaan merupakan satu hal yang dapat memotivasi para kepala daerah dalam keterlibatan pada kegiatan IKKD ini,\" kata dia.Yusharto mengatakan tujuan pengukuran IKKD tidak hanya untuk mengawal kinerja kepemimpinan kepala daerah, tetapi memuat berbagai data penting yang bisa dimanfaatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.IKKD tersebut berkaitan pula dengan dukungan upaya perencanaan, menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan.\"Kepemimpinan merupakan salah satu determinan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Itu harus melalui proses pengukuran yang metodologinya bisa diterima semua pihak, kami sudah keliling ke berbagai daerah untuk menyosialisasikan IKKD ini,\" jelas dia.Yusharto mengakui pengukuran IKKD saat ini masih memerlukan perbaikan dari berbagai aspek untuk hasil yang lebih optimal.Ia mengatakan pihaknya telah melakukan penyempurnaan IKKD melalui perubahan sejumlah variabel dan dimensi yang pembobotannya disesuaikan kembali berdasarkan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2020 tentang IKKD.Dia menambahkan BSKDN ke depan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengukuran IKKD melalui berbagai cara, termasuk dengan menggelar sejumlah forum diskusi.\"Masih perlu banyak yang diperbaiki atau dipertegas, mudah-mudahan melalui forum ini dan berbagai forum lainnya nanti dengan instrumen kita dengan hasil-hasilnya akan mengukur secara tepat para kepala daerah, dari situ kita bisa mendapatkan dan terus membentuk kepala daerah yang lebih baik dari waktu ke waktu,\" imbuhnya.Pernyataan itu disampaikan Yusharto saat memberikan sambutan dalam acara \"Workshop Pengukuran IKKD\" di Hotel The Acacia Jakarta, Jumat (16/6). Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi turut hadir sebagai narasumber.Halilul memberikan sejumlah masukan guna penyempurnaan pengukuran IKKD. Menurutnya, penilaian IKKD jangan hanya terfokus pada penilaian dokumen perencanaan belaka, tetapi juga pada kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah.\"Visioner itu bukan soal dokumen, visioner itu bisa dilihat apa arahan-arahan kebijakan dia (kepala daerah) yang berbeda dengan umumnya daerah lain. Inovasi bisa seperti itu (berkembang) datang dari kepala daerah karena inovasi itu harus dikawal dengan leadership,” ujar dia.(sof/ANTARA)
Disaksikan Megawati, Prananda, dan Koster, Ganjar Joget Bumbung
Denpasar, FNN - Bakal calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo ikut menari dan joget Bumbung menjelang penutupan Konsolidasi DPD PDIP se-Provinsi Bali dalam rangka pemenangan Ganjar yang digelar di Ballroom Prime Plaza, Sanur, Sabtu.Awalnya dua penari membawakan Tari Genjek dan dilanjutkan joget Bumbung di depan podium. Di podium saat itu sedang duduk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, dan Sekretaris DPD PDIP IGN Jaya Negara.Awalnya salah satu penari mengajak Bupati Badung Giri Prasta untuk berjoget. Setelah sekitar satu menit Giri berjoget tampak Megawati tersenyum atas aksi tersebut.Hal itu mendapat sambutan meriah peserta rapat konsolidasi. Penari kedua mengajak salah satu pengurus partai lain ke depan tapi hanya sebentar saja.Akhirnya sang penari melangkahkan kaki ke podium dan mengajak Ganjar untuk menari. Ganjar tertawa dan dengan sigap dia meladeni penari untuk berjoget Bumbung di samping podium.Terlihat Ganjar luwes dan bisa mengimbangi penari. Kedua bahu dan tangannya mengikuti gerak gerik si penari. Di akhir joget, Ganjar menyalami sang penari.Atas joget Ganjar itu, Megawati dan Prananda tersenyum. Sementara Sekretaris DPD PDIP IGN Jaya Negara mengabadikan momen melalui gawai miliknya.Sementara ratusan peserta konsolidasi memberi tepuk tangan meriah. Aksi seni budaya itu sekaligus mengakhiri Konsolidasi DPD PDIP se-Provinsi Bali.\"Mengasyikkan. Semoga terhibur,\" kata Ganjar sebelum dirinya bersama Koster dan Jaya Negara memberikan keterangan pers.(sof/ANTARA)
POPULER
