POLITIK
Jokowi: Pemerintah Bisa Berganti tapi Perjuangan Tak Boleh Berhenti
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa perjuangan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata tidak boleh berhenti, meskipun pemerintahan berganti.Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis.\"Saat ini kita masih terus berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata. Ini butuh kesinambungan dan keberlanjutan. Personel dalam pemerintah bisa berganti tapi perjuangan tak boleh berhenti,\" kata Presiden Jokowi.Dalam sambutannya, Presiden menyoroti Indonesia menjadi satu dari sedikit Negara yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas sosial dan politik, inflasi yang terkendali, serta investasi tumbuh dan lapangan kerja bertambah di tengah krisis yang melanda dunia.Menurut Presiden, pencapaian itu merupakan sumbangsih seluruh anak bangsa dan berkat persatuan, kerja keras serta gotong royong yang membuat bangsa Indonesia berhasil menghadapi tantangan dan dipercaya dunia.\"Semua itu pondasinya adalah ideologi Pancasila yang diwariskan Presiden Pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno,\" kata Presiden.Pancasila, kata Presiden, menjadi ideologi yang harus kita pegang teguh untuk memperkokoh kemajuan bangsa.Selain mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, Presiden juga ingin melanjutkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri dan pembangunan IKN Nusantara.Presiden menginginkan kekayaan Negeri ini dapat bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.\"Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada,\" katanya.(ida/ANTARA)
KPI Mengimbau Generasi Muda Melakukan Verifikasi Informasi di Medsos
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Tulus Santoso mengimbau generasi muda untuk melakukan verifikasi kembali terkait informasi yang tersebar di media sosial (medsos).\"Pemilih pemula kita sangat banyak, apalagi sudah terbiasa dengan memegang gawai. Untuk itu, informasi yang tersebar di media sosial agar selalu dilakukan verifikasi,\" kata Tulus dalam acara Gerakan Cerdas Memilih di Auditorium Abdul Rahman Saleh LPP RRI Jakarta, Rabu.Menurut dia, verifikasi informasi itu berguna agar tidak termakan informasi yang menyesatkan, dan verifikasi itu dapat dilakukan melalui media arus utama serta lembaga penyiaran seperti radio dan televisi.Ia menilai lembaga penyiaran dan media arus utama sudah memiliki izin dan diatur dalam undang-undang, sehingga proses verifikasi terhadap suatu informasi dapat mudah dilakukan.Di sisi lain, Tulus mengapresiasi langkah LPP RRI dalam mengajak anak muda untuk terlibat dalam Pemilu 2024. LPP RRI telah menggelar Gerakan Cerdas Memilih (GCM) yang ditujukan kepada generasi milenial dan Gen Z.Tulus mengatakan acara Gerakan Cerdas Memilih sudah memenuhi fungsi lembaga penyiaran.Ia yang juga Koordinator bidang pengawasan isi siaran menerangkan fungsi tersebut adalah informasi, edukasi dan hiburan.\"Lembaga penyiaran, salah satu yang bisa dilakukan cross check. Jadi ketika ada informasi silahkan lihat dulu di lembaga penyiaran. Saya bisa bergaransi jika ada informasi yang tayang di televisi, radio dapat dipertanggungjawabkan 90 persen lebih,\" tutur Tulus.(sof/ANTARA)
Pertemuan Petinggi KPP Menunjukkan Soliditas Melanjutkan Koalisi
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan bahwa pertemuan para petinggi partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di kediaman Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat (26/5) menunjukkan soliditas untuk tetap melanjutkan langkah politik bersama pada Pemilu 2024.\"Menunjukkan bahwa memang koalisi ini masih sangat solid dan kita tentu siap untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Jadi tidak ada yang berubah terkait dengan koalisi ini, dan kita justru semakin solid untuk melangkah ke depan,\" kata Taufik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Dia menyebut bahwa pertemuan tersebut membahas terkait langkah-langkah KPP ke depan yang akan diambil, termasuk memberikan dukungan kepada Partai NasDem.Pasalnya, kata dia, mantan Sekjen Partai NasDem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G beserta infrastruktur pendukung pada Rabu (17/5).\"Pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan dukungan dan simpati kepada Partai NasDem, sekaligus juga membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh koalisi,\" tuturnya.Selain itu, ujarnya lagi, pertemuan tersebut turut membahas pula perihal situasi dan kondisi terkini demokrasi di Indonesia, serta bagaimana sikap KPP menghadapi dinamika permasalahan yang muncul beberapa waktu terakhir.Anggota Komisi III DPR itu pun tak menampik bahwa dalam pertemuan tersebut membahas perihal sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan\"Jadi banyak hal, yang termasuk juga ya cawapres dan sebagainya juga bagian dari poin-poin yang mungkin menjadi bahan diskusi pada saat itu,\" katanya.Taufik pun menegaskan bahwa sebagaimana keputusan bersama koalisinya maka keputusan dan pengumuman terkait bakal cawapres KPP akan diserahkan kepada Anies Baswedan.\"Ini adalah penghargaan kita kepada calon presiden yang kita memang usung untuk kemudian bisa menentukan calon wakil presidennya dan yang kemudian beliaulah yang nanti akan menyampaikan kepada publik, rencananya seperti itu,\" ucap dia.Dia mengatakan bahwa pertemuan tersebut cukup lengkap karena dihadiri langsung oleh para petinggi masing-masing parpol anggota KPP yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).Kemudian, lanjut dia, dari PKS hadir Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf, serta beberapa petinggi PKS lainnya.Selain dirinya, Taufik menyebut dari Partai NasDem hadir pula Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto,Secara terpisah, Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan bahwa pertemuan para petinggi parpol KPP pada Jumat (26/5) dilangsungkan di kediaman pribadi milik Surya Paloh yang berlokasi di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.\"Iya, ini pertemuan pekan lalu di lokasi Kepulauan Seribu, lokasi milik Pak Surya Paloh,\" kata Muzzammil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Dia menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan sejumlah hal, di antara terkait masa depan KPP.\"Insya Allah kita solid untuk maju terus. Mudah-mudahan segera terwujud pasangan calon dari tiga (parpol) Koalisi Perubahan untuk Persatuan,\" ujar dia.(sof/ANTARA)
Soal Dana Politik Ilegal Akan Ditindaklanjuti KPU Jika Mendapat Informasi Lengkap
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti pendanaan politik ilegal pada Pemilu 2024, seperti dari jaringan narkotika apabila mendapatkan informasi yang lengkap. \"Informasi yang disampaikan itu belum terlalu detail, termasuk besarannya, dari mana, di mana. Pasti kami akan kami tindaklanjuti jika ada informasi (lengkap),\" ujar Afif, sapaan akrab Mochammad Afifuddin, kepada wartawan di Jakarta, Rabu. Saat ini, Afif mengatakan KPU berupaya mengantisipasi adanya pendanaan politik ilegal pada Pemilu 2024 dengan merancang Peraturan KPU (PKPU) tentang Pelaporan Dana Kampanye. Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu belum menemukan ataupun menerima laporan mengenai dugaan adanya aliran pendanaan politik pada Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkotika. \"Belum ada. Biasanya, teman-teman Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberi tahu, tapi sampai sekarang belum,\" kata Bagja di Jakarta, Selasa (30/5). Indikasi mengenai adanya pendanaan politik pada Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkotika itu sebelumnya disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Jayadi ketika membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kuta, Badung, Bali, Rabu (24/5). Ia mengatakan indikasi tersebut bukan hal yang baru, melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019. \"Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada tahun 2024, itu sedang kami berikan pemahaman pada hari ini. Akan tetapi, indikasinya kalau melihat data yang lalu memungkinkan itu ada,\" kata Jayadi. Berikutnya pada Senin (29/5), Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan jajaran melakukan pemetaan dan antisipasi dana-dana ilegal dari peredaran gelap narkoba mengalir dalam Pemilu 2024. Jayadi lalu mengatakan dari hasil pemetaan sementara yang dilakukan, belum ada indikasi tersebut ditemukan. \"Makanya saya bilang tadi untuk antisipasi dilakukan pemetaan terhadap rencana kontestasi di 2024. (Hasilnya) belum ada,” kata dia.(ida/ANTARA)
Sistem Proporsional Tertutup Berdampak Negatif bagi Masyarakat
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan bahwa sistem tertutup dapat berdampak negatif bagi masyarakat, yakni semakin menjauhkan DPR RI dari rakyat.Bagi Lucius, melalui sistem tersebut, anggota legislatif yang terpilih lebih memiliki beban kepada partai ketimbang memperjuangkan janji aspirasi rakyat.“Sistem tertutup, partai menjadi sangat powerful dan anggota partai hanya sekrup-sekrup kecil yang nasibnya akan ditentukan sepenuhnya oleh partai,” ujar Lucius dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Dari perspektif partai politik, tutur Lucius, sistem proporsional tertutup cenderung membuat partai lebih pragmatis memilih calon anggota legislatif (caleg).Lucius mengatakan bahwa hal yang paling ditakutkan yaitu parpol yang berkuasa nantinya akan memilih anggota keluarga atau kerabatnya sendiri untuk menjadi calegnya.Sedangkan, untuk partai nomor urut besar, menurut Lucius hanya akan gigit jari karena persentase lolos ke parlemen amat sangat kecil.Hal seperti itu justru akan memperburuk wajah DPR RI karena proses rekrutmen anggota legislatif bergantung pada elektabilitas partai.Lebih lanjut, Lucius berpandangan pola sistem proporsional tertutup tidak sejalan dengan semangat demokrasi Indonesia dan napas reformasi.Para legislator yang terpilih pun berpotensi hanya membawa beban politik dan kepentingan partai sehingga semakin membuat DPR RI kontra produktif.“Bagaimana bisa membawa perubahan jika semua anggota DPR sejak awal sudah dalam cengkeraman parpol dan oligarki,” ujarnya.Sebelumnya, MK telah menerima permohonan uji materi terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI).Apabila uji materi UU Pemilu mengenai sistem proporsional terbuka itu dikabulkan oleh MK, sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup.Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pileg.Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS. Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup, yakni PDI Perjuangan.(ida/ANTARA)
Masyarakat Diminta untuk Tidak Takut Melaporkan Pelanggaran Pemilu
Jakarta, FNN - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Totok Hariyanto meminta masyarakat untuk tidak takut melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum (pemilu), seperti peserta pemilu yang bagi-bagi sembako ataupun politik uang dengan bukti yang cukup.\"Laporkan saja jangan takut. Kalau ada yang bagi-bagi sembako laporkan,\" kata Totok dalam acara Gerakan Cerdas Memilih di Auditorium Abdul Rahman Saleh LPP RRI Jakarta, Rabu.Ia menegaskan masyarakat tidak perlu bingung untuk melapor, jika ada pelanggaran pemilu. Sebab, kantor pengawas pemilu sudah ada hingga pelosok daerah.\"Yang namanya pengawas pemilu itu ada di tingkat desa, kecamatan. Kalau ada pelanggaran Pemilu laporkan aja, selesai sudah,\" ujarnya.Sebelumnya, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) I Hendrasmo mengatakan Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan oleh RRI dapat mendorong partisipasi rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024.\"Gerakan Cerdas Memilih ini untuk membantu meningkatkan kesadaran politik, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih calon,” ujar Hendrasmo saat memberikan sambutan dalam acara Gerakan Cerdas Memilih di Auditorium Abdul Rahman Saleh LPP RRI Jakarta, Rabu.Menurut dia, acara Gerakan Cerdas Memilih sebagai wujud RRI turut memberikan pemahaman terkait pemilu kepada masyarakat terutama pemilih muda.Dia menambahkan RRI juga sebagai media komunikasi massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar.\"Dari situ diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,\" katanya.Hendrasmo mengemukakan Gerakan Cerdas Memilih juga bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum melalui penyampaian informasi mengenai mekanisme pemilihan, tata cara penghitungan suara, dan pengawasan pemilu.Gerakan Cerdas Memilih, kata dia, diharapkan dapat mencegah praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang, intimidasi pemilih, atau penyebaran berita palsu, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak pemilih, serta sanksi hukum yang berlaku.Melalui Gerakan Cerdas Memilih ini masyarakat, khususnya pemilih muda, menurut Hendrasmo, dapat menjadi pemilih yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Selain itu, dapat terlibat aktif dalam membangun demokrasi di Indonesia.Acara Gerakan Cerdas Memilih ini dihadiri sekitar 500 orang peserta dari kalangan mahasiswa dan pelajar di wilayah DKI Jakarta. Turut hadir pula dari pihak pemerintah, penyelenggara pemilu, Polri, anggota legislatif DPR RI, budayawan, dan tokoh masyarakat.(ida/ANTARA)
Jelang Pemilu 2024, Polri Mengantisipasi Akun Palsu di Medsos
Jakarta, FNN - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mulai melakukan antisipasi terhadap maraknya akun palsu yang beredar di media sosial (medsos) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.Hal ini berkaca pada pengalaman Pemilu 2019 di mana akun-akun anonim tersebut sering kali melakukan ujaran kebencian hingga Suku, Agama, Ras dan Antaragolongan (SARA). Meski begitu, ia memastikan bahwa para pemilik akun palsu itu tetap dapat ditangkap, karena pihaknya memiliki patroli siber yang mengawasi seluruh medsos.\"Ini barangkali (ada oknum), pakai akun palsu, kalau di jalan ada patroli siber (Polri). Jangan mencoba mau fitnah pakai akun palsu, tertangkap, jadi jangan merasa pakai akun palsu,\" ujar Ramadhan dalam acara Gerakan Cerdas Memilih di Auditorium Abdul Rahman Saleh LPP RRI Jakarta, Rabu.Untuk itu, dirinya mengingatkan agar masyarakat dapat menggunakan medsos secara bijaksana selama Pemilu 2024 berlangsung. Jangan mudah termakan informasi hoaks atau bohong yang disebarkan oleh akun-akun palsu tersebut.\"Agar tak terjerat hukum, sarana media pilihlah dengan cerdas tanpa menjelek-jelekan. Jangan memfitnah, jangan mengadu domba,\" katanya.Di sisi lain, Polri juga mengkhawatirkan apabila terjadi isu SARA di pesta demokrasi lima tahunan itu. Sebab, prosesnya penyelesaiannya panjang, terlebih juga bersinggungan dengan hukum.\"Misal (masalah) pribadi, bisa dilakukan restorative justice, bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Kalau mengandung kebencian terhadap salah satu suku, SARA, itu tidak bisa ditoleransi lagi,\" jelas Ramadhan.Sebelumnya, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai kampanye di media sosial (medsos) sangat penting diatur untuk menangkal penyebaran hoaks khususnya jelang pelaksanaan Pemilu 2024.\"Penelitian kami menemukan masih adanya kelemahan aturan kampanye di media sosial saat ini. Aturan yang ada masih belum spesifik dan rinci tentang kampanye di media sosial,\" kata Adinda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/5).Adinda menjelaskan pengaturan kampanye di medsos tersebut berkaca pada Pemilu 2019 yang tingginya angka penyebaran hoaks di media sosial.\"Bahkan saat ini konten hoaks media sosial pada Pemilu 2019 diputar kembali jelang Pemilu 2024,\" ujarnya.Dia mengatakan pada aspek regulasi, masih adanya perbedaan persepsi antara KPU dan Bawaslu dalam melihat definisi kampanye, definisi media sosial hingga perbedaan dalam mengatur akun kampanye di media sosial.Menurut dia, dalam penelitian TII menunjukkan bahwa masih ada persoalan sumber daya manusia dalam pengaturan dan pengawasan akun media sosial peserta pemilu.(ida/ANTARA)
PDIP Bantah Suami Puan Terlibat Korupsi BTS, Rocky: Ya Gak Mungkin Hasto Bilang, Iya Kami Terlibat
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membantah kabar bahwa suami Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan menara base transciever station atau BTS yang nilainya mencapai Rp8.000 Triliun lebih. \"Jadi, kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sama sekali tidak benar,\" kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Senin, 29 Mei 2023. Menanggapi hal itu pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa kalau Hasto atau PDIP yang melakukan klarifikasi itu artinya klarifikasi untuk menghilangkan isu. Tetapi selama pengusutan belum selesai, isu tetap ditampung oleh publik. Soal politik kecurigaan publik kita tinggi sekali. Algortima kasus-kasus itu yang tadinya dicurigai, begitu dibantah, ternyata makin ketahuan lebih dari itu. “Kita pegang saja keterangan Mahfud MD bahwa memang ada aliran dana ke tiga parpol. Kalau Mahfud bilang bahwa ternyata itu gak ada, artinya Mahfud justru yang memulai memprovokasi sehingga orang membuat inisial-inisial yang disebut tadi atau panah-panah ke arah PDIP. Sekali lagi, agak sulit membayangkan bahwa itu hanya Johnny Plate sendiri, sendainya bisa dibuktikan. Ini adalah korupsi yang artinya harus ada jaringan yang mengamankan hasil korupsi dan musti dibagi agak merata. Pola semacam ini yang sejak awal pemerintahan Jokowi kita tahu sudah terjadi. Sebelumnya soal EKTP, pasti mengalir dengan volume yang terbagi rata. Korupsi selalu disembunyikan di dalam peristiwa politik,” papar Rocky dalam perbincangan bersama wartawan senior FNN, Hersubeeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (30/05/2023) di Jakarta. “Sekarang kita dengar keterangan Hasto, nah keterangan itu pasti keteranagan yang apologestis. Tidak mungkin Hasro bilang, iya kami terlibat. Jadi, sikap defensive itu menunjukkan ada hal yang belum clear. Tapi kita percaya akan ada prosedur untuk mempersoalkan apakah panah-panah itu akan mengarah ke 2 orang saja atau ke lebih 2-3 tokoh, masuk ke dalam tim kampanye beberapa partai politik,” tegasnya. Menurut Rocky, sebaiknya Hasto jujur saja agar PDIP tidak tersandera kalau kelak ternyata suami Puan ternyata terlibat. “Sebetulnya akan lebih sopan kalau Hasto bilang iya, dari pada saya dituduh menyebar hoaks dan hoaks yang sama juga akan berlanjut, lebih baik kami serahkan itu ke proses hukum . Itu lebih masuk akal. Kalau Hasto yang bereaksi itu artinya dalam bentuk membela. Dan kita tahu cara membela itu pasti dimaksudkan untuk menghilangkan lebih awal tuduhan itu atau memberi sinyal kalau kami dituduh, kami akan bereaksi secara politik. Beberapa jaksa yang terafiliasi dalam proses rekrutmen, akan merasa bahwa ini ada sinyal jangan dikaitkan dengan PDIP. Kalau gitu, partai lain boleh dong,” tegasnya. Rocky meyakini bahwa korupsi tidak mungkin dilakukan seorang diri. “Kita sukar untuk percaya bahwa korupsi itu hanya menyangkut 1 – 2 orang saja. Kita terima saja keterangan Hasto sebagai keterangan awal untuk membongkar korupsi berjamaah. Itu keterangan masuk akal dari sebuah partai politik yang sedang dituduh oleh kecurigaan public,” paparnya. Rocky membaca kecenderungan bahwa korupi sekarang dipakai untuk melibas lawan politik dan menyandera kawan dalam satu koalisi pemerintahan itu sendiri. Bahwa ada budaya saling berbagi, itu artinya saling menyandera, supaya sama-sama tutup mulut, akan tetapi yang tutup mulut kan ada yang merasa “kok bagian gua kecil”. “Jadi, jangan anggap sesuatu yang sudah dibagi rata, di kemudian hari tidak dibongkar lagi. Selalu ada ketidakpuasan. Apalagi dalam situasi dinamika politik yang penuh dengan ketidakpastian akhir-akhir ini. Ada bagian-bagian dari korupsi kita anggap satu paket. Paket korupsi berarti ada jaringan kekuasaan. Jaringan itu yang sebetulnya harus dibongkar. Siapa mereka? Ya pasti partai-partai besar yang ada di dalam koalisi. Oposisi mana mungkin kebagian,” tegasnya. Dalam soal bagi-bagi rezeki korupsi, kata Rocky semua saling tahu bahwa di awal bagiannya 60-40 atau 70-30, tergantung peran, sekarang masing-masing minta 50-50. Dengan adanya kasus ini dibuka, maka yang tadinya cuma dapat 20, lalu kirim sinyal, “kalau lu mau aman, ya tambahi lagi dong 50-50,” begitu kira-kira. “Jadi betil-betul ini bancakan saja. Kita tahu bahwa pola itu menetap dalam kasus korupsi mau besar atau kecil, bagi-bagi itu bisa tidak merata. Ini yang membuat bocor ke mana-mana. Transaksi bandit harus diselesikan dengan cara-cara bandit juga. Kita tahu Nasdem pernah duduk di Kejaksaan Agung,maka kita yakin mereka punya file siapa saja yang bermain di situ,” pungkasnya. (sof)
Hersubeno: Bey Mahmuddin Salah Menterjemahkan Pernyataan Jokowi Soal Pemilu Tidak Netral
Jakarta, FNN – Pengakuan jujur Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya tidak akan netral dalam proses Pemilu 2024 terus menjadi perbincangan publik, karena hal itu tidak wajar dan melanggar etika politik. Namun Kepala Protokol Pers Istana, Bey Mahmuddin memberikan klarifikasi yang berbeda dengan apa yang disampaikan presiden. Atas klarifikasi Bey tersebut, wartawan senior FNN Hersubeno Arief merasakan ada yang aneh, karena sangat mungkin apa yang disampaikan Bey salah tafsir, “Alasan cawe-cawe Jokowi terkesan mulia apalagi kalau kita lihat pernyataan dari Bey Mahmuddin, Kepala Protokol Pers Istana yang menyatakan bahwa presiden ingin memastikan pemilu serentak berjalan sukses, jujur dan adil,” kata Hersu dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu (31/05/2023). Hersu melanjutkan kutipan pernyataan Bey, bahwa menurut Bey presiden berkepentingan pemilu berjalan lancar tanpa meninggalkan polarisasi di masyarakat. Presiden kata Bey juga ingin pemimpin ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan startegis seperti pembangunan IKN, hilirasi, transisi energi bersih, dan sebagainya. Presiden kata Bey, peserta pemilu bisa berkompeteisi secara free dan fair. Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Presiden ingin pemilih mendapat informasi yang berkualitas selama proses pemilu sehingga akan memperkuat pemerintah dalam menangkal hoaks. Sementara untuk hasil Pemilu 2024, presiden akan menghormati dan menerima hasil pilihan rakyat agar bisa membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. “Luar biasa pernyataan ini. Kenapa Bey bisa menafsirkan seperti itu, sebab cawe-cawe itu sudah menunjukkan bahwa pemilu tidak akan berlangsung jujur, adil dan fair. Para aparat di bawah Jokowi pasti tidak akan netral kalau Jokowi sendiri sudah menyatakan seperti itu, bahwa dia tidak akan netral dalam pemilu,” tegas Hersu. Hersu mengingatkan bahwa kalau dikatakan Jokowi akan menghormati dan menerima presiden pilihan rakyat serta membantu proses transisi dengan sebaik-baiknya, pertanyaannya siapa presiden pilihan rakyat? “Kalau kemudian kita menyimak intensi dari Jokowi, beliau hanya menginginkan dua pasang calon saja dan itu semua orang-orang Jokowi atau all the presidents man,” paparnya. Menurut Hersu, dari semua klarifikasi Bey Mahmuddin, intinya hanya satu satu bahwa Presiden ingin menjaga legacy-nya saja, khususnya IKN yang bakal mangkrak. Tandanya sudah jelas seperti yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono bahwa pembiayaan proyek baru dari APBN yang 20 persen, sementara yang 80 persen dari swasta belum masuk alias nihil. “Jadi semua kalimat yang disampaikan Bey hanya retortika belaka. Yang dipahami publik adalah bahwa presiden Jokowi ingin pemimpin mendatang dalam kendali Jokowi, sementara figur yang menentangnya adalah Anies Baswedan,” tegas Hersu. Sementara Anies Baswedan kata Hersu adalah unwanted candidate, kandidat yang tidak dikehendaki Jokowi. Maka presiden berani menyatakan bahwa dirinya tidak akan netral dalam Pilpres. “Dengan pernyataan Jokowi seperti itu, kita sudah tidak bisa berharap Pemilu 2024 akan berlangsung bebas dan fair, karena sejak awal Jokowi punya intensi untuk meneruskan kekuasaannya, dengan memastikan calon presiden penggantinya adalah proxy-nya, yakni orang yang berada dalam kendalinya yang bisa mengamankan berbagai kepentingannya, baik dinasti maupun proyek- proyek strategis Jokowi,” tegasnya. Inilah,lanjut Hersu contoh pratik buruk dalam demokrasi bahkan ada yang menyebut kejahatan demokrasi karena sudah merencanakan kecurangan Pemilu sejak awal. Diketahui bersama bahwa Presiden Jokowi sebelumnya mengaku akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Cawe-cawe Jokowi termasuk soal Pemilu 2024. \"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif,\" ucap Jokowi di Istana Negara, Senin (29/5). Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator, seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra. Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. \"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,\" kata Jokowi. Merespons pernyataan Jokowi, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengaku mendengar kekhawatiran soal isu penjegalan dan kriminalisasi imbas dari cawe-cawe yang ia sebut sebagai ketidaknetralan presiden. \"Penyelenggaraan pemilu, mulai dari caleg hingga capres yang dapat perlakuan tidak fair dan kekhawatiran soal potensi kecurangan. Semua itu muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe,\" ujarnya di Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023). Dia berharap kekhawatiran isu penjegalan dan kriminalisasi yang ia dengar itu tidak benar. Ia juga berharap Pemilu dan Pilpres 2024 berjalan seperti biasa.Menurutnya, setiap partai punya hak sama untuk mencalonkan capres-cawapres. Ia juga mengungkap setiap caleg punya hak untuk berkampanye dengan kesempatan yang sama.\"Begitu juga dengan capres, punya hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, baik, dan netral. Kami berharap kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah yang baik sesuai prinsip demokrasi jujur adil,\" tuturnya.Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyambut pesta demokrasi untuk memastikan masa depan bangsa makin baik.\"Koalisi Perubahan tetap solid dan fokus kepada agenda dasar membereskan kemiskinan, ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan kesetaraan kesempatan, membuka lapangan kerja,\" kata dia.Anies mengajak semua pihak tetap optimistis serta menjaga soliditas untuk perjalanan ke depannya. (ida)
Ada Tiga Opsi Pemeriksaan Terkait Laporan Endar Priantoro
Jakarta, FNN - Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyebutkan ada tiga opsi yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut terkait pemeriksaan terhadap terlapor dalam suatu laporan masyarakat.Robert menyampaikan hal itu saat menjelaskan perkembangan laporan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro terkait pemberhentiannya sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).\"Nah, ini tiga opsi. Mana yang dipilih? Ombudsman akan terus melakukan upaya, konsolidasi, dan persiapan untuk nanti pada akhirnya tentu juga ini akan jadi informasi publik,\" katanya di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa.Opsi yang pertama, kata Robert, adalah pemeriksaan melalui jawaban apabila terlapor tidak dapat hadir secara langsung.\"Atau dia berada di tempat yang jauh, Ombudsman bisa saja itu hanya dengan proses apakah telepon, apakah surat menyurat, dan sebagainya. Sejauh Ombudsman memang menilai informasi yang diberikan memenuhi kebutuhan kami, kebutuhan pemeriksaan,\" ujarnya.Selanjutnya, opsi yang kedua adalah terlapor dianggap tidak menggunakan hak jawabnya.\"Opsi kedua adalah opsi dengan kemudian kami menganggap bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan hak jawabnya,\" ucap Robert.Sementara opsi yang ketiga adalah pemanggilan paksa terhadap yang bersangkutan.Robert menjelaskan bahwa sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, lembaga tersebut dapat meminta bantuan kepolisian untuk menjemput paksa terlapor yang telah dipanggil tiga kali berturut-turut dan tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah.\"Opsi ketiga adalah opsi pemanggilan paksa, bila Ombudsman menilai ada unsur kesengajaan, apalagi dibuktikan dengan surat tertulis terkait dengan penolakan kehadiran. Dan juga lebih dari itu malah mempertanyakan tentang kewenangan suatu lembaga yang oleh undang-undang diberikan mandat untuk melakukan pekerjaan tersebut,\" kata dia.Lebih lanjut, Robert mengatakan terdapat tiga terlapor dalam laporan Endar Priantoro.\"Dari laporan masyarakat yang disampaikan oleh Pak Endar, ada tiga terlapor disampaikan di sana, yaknj satu adalah Ketua KPK Firli Bahuri; kedua, Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa; ketiga, Kepala Biro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas,\" ujarnya.Robert juga mengatakan Ombudsman RI telah mengirim surat panggilan pemeriksaan kepada Ketua KPK dan Sekjen KPK, namun keduanya tidak memenuhi panggilan tersebut.Brigjen Polisi Endar Priantoro merupakan mantan Direktur Penyelidikan KPK yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana Surat Sekretaris Jenderal KPK tertanggal 31 Maret 2023. Surat Sekjen KPK tersebut ditujukan untuk Polri mengenai penghadapan kembali Endar Priantoro kepada institusi Polri pada tanggal 30 Maret 2023.Sebelumnya, Brigjen Polisi Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pencopotan dirinya dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.Endar kemudian kembali melaporkan pencopotan dirinya ke Ombudsman RI atas dugaan malaadministrasi dan penyalahgunaan wewenang.(sof/ANTARA)
POPULER
