POLITIK
Sudirmam: Tidak Ada Anggota Koalisi yang Bisa Memaksa
Jakarta, FNN – Juru bicara koalisi pendukung bakal calon Presiden Anies Rasyid Baswedan, Sudirman Said menyatakan, seluruh anggota Koalisi Perubahan dan Persatuan selalu menggunakan Piagam Kerjasama sebagai pedoman. Menurut Sudirman sebagaimana Piagam Kerja sama Tiga Partai bertanggal 14 Februari 2023 antara lain menyatakan bahwa Calon Presiden (capres) Anies Rasyid Baswedan diberi mandat untuk memilih dan menetapkan Calon Wakil Presiden sebagai pendamping dalam Pemilu 2024 nanti. “Sejauh ini suasana dalam rapat-rapat Tim 8 yang merupakan wakil resmi dari partai-partai dan Capres, selalu kondusif, saling suport, dan saling percaya. Tidak ada suasana memaksakan kehendak, termasuk dalam membicarakan opsi-opsi bakal calon pasangan Pak Anies,” tutur Sudirman dalam pembicaraan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Sabtu (10/6/2023). Menurut Sudirman proses pemilihan cawapres pendamping Anies Baswedan sudah mendekati tahap final. Bahkan Sudirman menyebut tidak ada pihak termasuk anggota koalisi yang bisa memaksa nama-nama tertentu untuk menjadi cawapres pendamping Anies, karena mandat tersebut berada di tangan capres. “Karena itu tidak mungkin ada yang bisa memaksakan harus dengan nama tertentu, atau apriori menolak nama tertentu. Kami syukuri, kesepakatan ini menjadi jalan keluar yang dapat menghindari kebuntuan,” tambah Sudirman. Sudirman juga menanggapi santai soal adanya perbedaan pendapat di antara anggota koalisi pendukung Anies Baswedan. Menurutnya perbedaan tersebut adalah bagian dari demokrasi di internal. Sudirman juga menyampaikan apresiasi atas antusiasme semua pihak yang telah membangun dinamika koalisi menjadi semakin kuat. Adanya usulan dan dorongan lanjut Sudirman merupakan sesuatu alternatif pandangan bagi Koalisi Perubahan dalam membangun hubungan yang lebih solid lagi ke depan. “Ibarat membangun rumah, diperlukan keragaman bahan bangunan dan keahlian untuk menjadikan satu rumah. Kalau pandangan dan opsinya monolitik, linier, terpaku satu saja, malah mungkin kita tidak ke mana-mana,\" pungkasnya. (ida)
Fahri Hamzah : Pemilu 2024 akan Semakin Liar Jika KPU Hapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang akan menghapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye Pemilu 2024. Fahri Hamzah khawatir jika wacana tersebut dilakukan, maka pesta demokrasi akan semakin liar. \"Pesta akan semakin liaaaarrr ….! Dan tentunya akan sangat bahaya bagi demokrasi di Indonesia,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Selasa (12/6/2023). Menurut Fahri, audit dana kampanye sangat penting dalam menentukan fair atau tidaknya pemilu. Karena dana pemilu adalah salah satu faktor penentu utama kemenangan. \"Bahkan kalau tidak dikontrol dan dibatasi, maka uang bisa menjadi sebab kemenangan utama terutama untuk money politics atau politik uang,\" kata Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2015 ini lagi. Fahri yang merupakan calon legislatif (Caleg) Partai Gelora dari daerah pemilihan atau Dapil NTB I ini pernah menyebutkan bahwa guna menghindari politik uang, ada tiga cara pembiayaan, yakni 100 persen dibiayai negara, dibiayai oleh fully by market atau sepenuhnya dibiayai pasar dan pembiayaan dengan sistem hibryd. \"Pembiayaan yang dibiayai 100 persen oleh negara ini, untuk mengantisipasi keterlibatan dari tim dirty money dan ilegal money ke dalam pemilihan di pemilu dan partai politik,\" terangnya. Lebih ekstrem lagi, adalah dibiayai oleh fully by market atau sepenuhnya oleh pasar, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Tetapi tentunya harus ada regulasi yang ketat agar dana yang dikumpulkan untuk kegiatan pemilu, tidak boleh jatuh kepada pembiayaan pribadi. \"Sedang pembiayaan dengan sistem hibryd, sepertinya kita ingin memakai ini. Tapi regulasinya itu tidak ketat sehingga pelibatan uang ilegal di dalam pemilu di kita itu masih terlalu ketat, terutama yang tidak disadari adalah pembiayaan pemilu berbasis kepada uang pribadi,\" demikian Fahri Hamzah. Seperti diketahui, KPU RI diketahui tidak memuat pasal yang mewajibkan peserta pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dalam rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye. Komisi II DPR RI pada akhir Mei 2023 lalu menyetujui rancangan peraturan tersebut. Beleid itu akan segera diundangkan. Padahal, pasal yang mewajibkan LPSDK selalu ada dalam regulasi KPU pada setiap gelaran pemilu dan pilkada sejak tahun 2014. Ketika LPSDK resmi dihapuskan, maka semua peserta Pemilu 2024, mulai dari pasangan capres-cawapres hingga partai politik, tidak lagi wajib melaporkan sumbangan kampanye kepada KPU segera setelah dana diterima selama masa kampanye. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai kebijakan KPU RI menghapus ketentuan yang mewajibkan peserta pemilu menyampaikan dana sumbangan kampanye yang diterimanya, membuat pihaknya kesulitan mengawasi aliran dana sumbangan kampanye dalam gelaran Pemilu 2024. (ida)
Said Abdullah Membantah Kontrak Politik Antara PDIP dan Ganjar
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik antara bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan apabila Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden.\"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden,\" kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Said Abdullah menjelaskan bahwa satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.Dalam kesempatan tersebut, Said Abdullah juga membantah pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden.Bagi Said Abdullah, pihak-pihak yang berpandangan demikian berusaha membangun citra untuk mengerdilkan Ganjar Pranowo.\"Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka,”\" ucapnya.Sebelumnya pada Minggu (11/6), kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 menulis, “Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP.”Akan tetapi pada Selasa (13/6), Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan, \"Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi Presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai!”Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Fraksi DPRD Jawa Barat Bisa Mengusulkan Tiga Nama Bakal Calon Pj Gubernur
Bandung, FNN - Setiap fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat bisa mengusulkan tiga nama bakal calon Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait dengan akan berakhirnya masa jabatan M Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar pada 5 September 2023.\"Walaupun setiap fraksi di DPRD Jabar bisa mengusulkan tiga nama bacalon Pj Gubernur Jabar, namun nama-nama yang diusulkan oleh kami belum tentu terpilih, karena kembali lagi keputusan ada di Kemendagri,\" kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat H. Sugianto Nanggolah, ketika dihubungi di Bandung, Selasa.Saat ini ada delapan fraksi di DPRD Jawa Barat, dan menurut Sugianto, DPRD Jawa Barat dalam waktu dekat akan membahas soal usulan nama-nama bakal calon Pj Gubernur Jabar dengan fraksi-fraksi.Dia menuturkan terkait mekanisme pengusulan, persyaratan bakal calon Pj Gubernur Jabar yang diusulkan oleh DPRD Jawa Barat hingga bagaimana pengambilan keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar masih belum pasti.“Sekarang kami di DPRD Jawa Barat sebenarnya sedang menanti pembahasan Pj Gubernur Jabar ini. Belum lama ini kita kunjungan kerja ke DKI Jakarta membahas terkait proses Pj Gubernur Jabar ini seperti apa. Khususnya terkait nama Pj Gubernur Jabar yang diusulkan DPRD Jawa Barat, ini masih belum jelas,” kata dia.Lebih lanjut ia mengatakan belum ada informasi pasti tentang kapan pembahasan tentang Pj Gubernur Jawa Barat akan dilakukan.\"Dan kapan pembahasan tersebut dilakukan. Hingga saat ini belum ada informasi tepatnya, namun yang pasti dalam waktu dekat DPRD Jawa Barat akan segera membahas terkait Pj Gubernur Jabar,” kata dia.Dia berharap usulan nama bakal calon Pj Gubernur Jawa Barat ke Kemendagri bisa diterima.\"Jadi informasi terakhir begitu (setiap fraksi di DPRD Jabar bisa mengusulkan tiga orang). Namun ya percuma kalau usulan dari kami itu tak bisa diperjuangkan, tak bisa dikabulkan, ini persoalannya. Kita lihat saja bagaimana prosesnya, mekanisme detail-nya karena saat ini masih belum pasti juga,” kata dia.Sugianto berharap sosok Pj Gubernur Jawa Barat tersebut berasal dari orang Sunda, agar bisa mencintai dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Jawa BaratSelain itu, harus yang mempunyai kapabilitas minimal sama dengan Gubernur Jawa Barat sebelumnya atau bahkan harus lebih baik, di atas dari Ridwan Kamil.\"Ini penting karena Pj gubernur Jabar akan menjabat cukup lama, kurang lebih satu tahun,\" kata dia.Selain itu, Sugianto juga berharap, Pj Gubernur Jawa Barat nanti mampu menyelesaikan janji politik Ridwan Kamil yang belum terealisasikan.\"Dan jangan sampai Pj Gubernur Jabar justru membuat program atau kebijakan baru yang tidak sejalan dengan Gubernur Jabar sebelumnya,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Watak Kepemimpinan Ganjar dari Awal Sudah Lemah, Dia Mainan yang Dipindah-pindah pun Akan Tetap Jadi Mainan
Jakarta, FNN – Tampaknya situasi politik mulai menghangat karena para politisi bukan lagi hanya bermanuver, tapi blingsatan ke sana ke mari. Terakhir muncul isu tentang adanya kontrak politik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ganjar Pranowo terkait Pilpres 2024. Isu kontrak politik itu, jika benar, nantinya akan membuat Ganjar terikat perjanjian dan menjadi capres terlemah. \"Yang blingsatan justru mereka yang terpaksa mesti diikat oleh berbagai macam perjanjian atau MOU. Dan itu penanda bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menduga apa hasil dari pencapresan seseorang,” ujar Rocky Gerung di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (13/6/23) dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, menanggapi isu perjanjian politik antara Ganjar dengan PDIP. Yang paling mungkin, lanjut Rocky, adalah menduga-duga bahwa Anies nanti akan diasuh oleh tiga king maker dan sangat mungkin setiap king maker, yaitu SBY, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh, bisa tiba pada semacam kesimpulan. Tetapi, Anies tetap tidak bisa independen. Oleh karena itu, publik mendorong agar Anies segera mengucapkan saja calon wakil presidennya. Menurut Rocky, yang berbahaya justru Ganjar. Ganjar tetap dianggap sebagai orang yang dari awal sebetulnya transaksi saja, hasil barter saja. Karena itu, Ganjar yang paling lemah dalam menentukan modus kabinetnya nanti. Apalagi menentukan wakil presiden. “Orang pun mulai bertanya, kalau begitu ngapain pilih Ganjar. Karena Ganjar juga sebetulnya ditentukan oleh transaksi-transaksi di dalam PDIP sendiri ,” ungkap Rocky. Ganjar diikat sendiri oleh status dia yang memang diambil paksa dari Jokowi, kata Rocky, dan ternyata Ganjar mau diambil paksa karena sudah menganggap bahwa kepastian elektoral ada. Tetapi, kepastian dia akan menjadi pemimpin justru dibatalkan dengan isu hari berupa perjanjian Batu Tulis. Soal cawapres untuk Anies Baswedan sejak awal memang diserahkan sepenuhnya kepada Anies, walaupun sebenarnya ada manuver tertarik-menarik, tapi tetap saja sesuai kesepakatan dan Anies punya otoritas. Demikian juga Prabowo, yang tentu saja juga punya otoritas sendiri. Yang menjadi persoalan tinggal Ganjar, yang diikat oleh perjanjian. Seperti sudah dilaporkan oleh Tempo bahwa ada perjanjian Batu Tulis antara Ganjar Pranowo dengan PDIP yang berisi 4 poin. Pertama, soal meneruskan ajaran Bung Karno; kedua, soal calon wakil presiden ditentukan partai; ketiga, soal menteri kabinet; dan keempat soal jangan campuri urusan suksesi di PDIP. Menaggapi hal tersebut, Rocky mengatakan bahwa semua perjanjian politik basisnya adalah mengintip potensi kecurangan politik. Jadi, tidak ada perjanjian politik yang diasuh oleh semacam kejujuran. Hal itu penting untuk kita tahu bahwa di atas kertas apa pun, perjanjian politik itu adalah tulisan yang dengan mudah dihapus oleh imbangan kekuatan nanti. \"Jadi, sekali lagi kita ingin pastikan bahwa semua perjanjian politik basisnya adalah bukan kejujuran sebenarnya. Tetapi, di dalam politik itu soal imbangan kekuasaan aja itu. Jadi, Pak Jokowi memang akhirnya hendak disingkirkan oleh PDIP, kendati PDIP masih butuh suara Pak Jokowi,”ujar Rocky. Terhadap isu perjanjian ini, PDIP buru-buru membantah dan menganggap bahwa isu itu untuk mendiskreditkan mereka. Hal itu terjadi karena memang kalau betul ada pertanyaan semacam itu, kita jadi berpikir apa Ganjar itu? Hal ini juga menunjukkan bahwa selama ini PDIP merasa kecolongan dengan Jokowi yang sering disebut petugas partai tapi justru menjadi petugas orang lain. \"Itu yang berkali-kali kita terangkan bahwa Ganjar itu mainan Jokowi. Begitu pindah ke Ibu Mega, tetap jadi mainan. Jadi, nggak mungkin mainan dipindahkan lalu jadi subjek atau jadi pemain. Jadi, Ganjar dari mainan dipindahin jadi mainan juga tuh. Ini yang menerangkan bahwa pada akhirnya Ganjar itu bukan leader. Dia hasil dari para dealer sebetulnya. Karena dealer-dealer ini yang bermain di situ,” ungkap Rocky. Jadi, menurut Rocky, watak kepemimpinan Ganjar dari awal sudah lemah. Dan itu yang menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar tetap drop. Apalagi kalau isu ini kemudian menyebar di kalangan akar rumput, Mereka akan merasa bahwa pemimpinnya harus tunduk pada perjanjian-perjanjian yang sebetulnya dipaksakan. (ida)
Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 3 RUU
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, menyetujui perpanjangan pembahasan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi.\"Apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang tersebut di atas sampai dengan Masa Persidangan I yang akan datang?\" kata Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus dalam Rapat Paripurna DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.Setelah itu, seluruh anggota DPR RI yang hadir menyatakan setuju perpanjangan waktu pembahasan ketiga RUU tersebut.Dia menjelaskan bahwa pimpinan Komisi III DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan ketiga RUU tersebut sampai dengan Masa Persidangan I yang akan datang dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada 8 Juni.Sebelumnya, Lodewijk menuturkan bahwa pimpinan DPR telah menerima dua pucuk surat dari Presiden RI Joko Widodo tanggal 26 April, perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBPP) negara-negara sahabat untuk RI.Pimpinan DPR, kata dia, juga menerima dua pucuk surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu perihal permohonan waktu penyampaian ikhtisar hasil pemeriksa laporan hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2022, serta surat perihal permohonan waktu penyampaian LHP, LKPP Tahun 2022 dan IHPS II Tahun 2022.Selain itu, lanjut dia, pimpinan DPR juga menerima empat pucuk surat dari DPD RI. Pada 31 Maret, yaitu surat perihal penyampaian hasil pengawasan DPD RI, dan penyampaian RUU usulan inisiatif DPD RI. Kemudian pada 22 Mei, surat perihal penyampaian pandangan DPD RI dan penyampaian hasil pengawasan DPD RI.\"Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku,\" kata dia.Selain perpanjangan pembahasan ketiga RUU di atas, Rapat Paripurna Ke-26 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 juga beragendakan Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota BPK RI periode 2023-2028.Rapat Paripurna tersebut dihadiri 40 anggota dewan secara fisik, 200 anggota dewan secara virtual, dan 62 anggota dewan mengajukan izin sehingga total berjumlah 302 orang. Turut hadir pula Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.(ida/ANTARA)
Soal Rumor Kaesang Maju Pilkada 2024, Gibran Enggan Menanggapi
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi rumor Kaesang Pangarep yang akan maju Pilkada 2024. \"Tanya Kaesang,\" katanya di Solo, Jawa tengah, Selasa. Termasuk rencana Kaesang untuk bertemu dengan partai politik tertentu, ia enggan menanggapi-nya. Disinggung mengenai restu darinya untuk Kaesang, dikatakannya, yang seharusnya memberikan restu adalah warga. \"Yang merestui warga, bukan saya,\" ucapnya. Mengenai permintaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta Kaesang ikut sekolah partai di PDIP, Gibran enggan berkomentar.Putra sulung Presiden Jokowi tersebut meminta kepada wartawan untuk menanyakan secara langsung kepada Kaesang. \"Tanya Kaesang,\" ujarnya. Meski demikian, ia mengelak jika acara Komunitas KPop Festival yang di helat oleh Kaesang di Pamedan, Pura Mangkunegaran Solo beberapa waktu lalu menjadi ajang bagi adiknya untuk berkampanye. \"Kan orangnya nggak ada pas acara. Kampanye ngopo (kenapa), belum waktunya kok,\" katanya.Sebelumnya, melalui video pendek Kaesang mengatakan sudah mendapat restu dari keluarga untuk maju Depok pertama. Meski demikian, tidak ada penjelasan lebih detail terkait maksud dari Depok pertama. Selain itu, beberapa waktu lalu Kaesang mengaku akan menyiapkan strategi kampanye untuk terjun ke dunia politik secara maksimal. \"Melakukan sesuatu (harus, red.) all out,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Partai Gelora Berharap Hakim MK Teruskan Tradisi Demokrasi Pemilu Terbuka
JAKARTA, FNN - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjadwalkan untuk menyampaikan putusan mengenai gugatan sistem proporsional pemilu pada Kamis (15/6/2023) esok. Putusan ini paling ditunggu oleh berbagai pihak, apakah pelaksanaan Pemilu 2024 tetap sistem pemilu terbuka, diubah menjadi tertutup atau ada alternatif lain. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap para Hakim yang mulia di MK memutuskan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, bukan tertutup. Sebab dalam demokrasi, apabila itu menyangkut kepentingan umum dan terkait dengan masyarakat banyak, maka semakin terbuka, artinya akan semakin demokratis. \"Kami berharap MK akan meneruskan tradisi demokrasi dan tradisi masyarakat demokrasi, serta tradisi pemilu demokratis atau demokrasi dalam pemilu. Karena sesungguhnya, kalau kita bicara tradisi demokrasi, maka tradisinya adalah masyarakat terbuka dan pemilu terbuka,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (12/6/2023). Menurut Fahri, bangsa ini tidak bisa kembali lagi kebelakang menganut paham tertutup, yakni paham otoriter dan paham masyarakat tertutup. Karena Indonesia sudah membuka diri sebagai negara demokratis, dan hasilnya luar biasa bagi kemajuan umum, kecerdasan umum, serta menumbukan kesadaran bahwa semuanya bertanggungjawab terhadap perbaikan bangsa Indonesia ke depan. \"Jangan lagi kita menyerahkan urusan umum, urusan publik kepada segelintir orang elite Indonesia. Tetapi harus diserahkan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar semua berpartisipasi bagi kebaikan bersama,\" tegasnya. Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini menganggap sistem proporsional tertutup, apalagi dalam pemilihan anggota Legialatif akan sangat membahayakan demokrasi. Pasalnya, partai akan menjadi pemegang kontrol penuh terhadap kadernya yang duduk di DPR RI maupun DPRD Kabupaten/Kota, bukan lagi rakyat. \"Sistem tertutup itu berbahaya, karena kontrol pimpinan partai kepada anggota dewan akan makin kencang. Dalam sistem proporsional tertutup, siapapun yang menjadi anggota dewan akan ditentukan penuh oleh mekanisme partai, yakni dipilih oleh ketua umum,\" sebut Fahri. Jika rakyat hanya memilih partai politik saja, kata Fahri, maka siapapun yang dipilih partai untuk menjadi anggota dewan, kontrol akan dilakukan oleh partai politik secara menyeluruh. “Maka anggota dewan bisa disuruh diam, tidak perlu dengar rakyat. Kamu diam, dengerin ketua umum. Karena nyawamu di ketua umum, nyawamu di sekjen, maka kamu diam. Saya bilang diam kamu diam,\" ujarnya. Berbeda jika sistem proporsional terbuka, dimana dalam pemilu rakyat akan memilih secara langsung individu-individu calon anggota legislatif. Seluruh kontrol, lanjutnya, bisa dilakukan oleh rakyat, bahkan konsekuensi elektoral bisa diterima jika performanya tidak baik saat menjabat. \"Kalau kita (pakai sistem proprosional) terbuka rakyat yang milih. Saya kalau salah nggak akan terpilih lagi oleh rakyat,\" terang Fahri. Oleh sebab itu, dalam konteks perdebatan apakah sistem proporsional tertutup atau terbuka, dan saat ini perselisihannya sudah ada di tangan majelis hakim MK, maka Fahri Hamzah menyarankan agar sistem yang berjalan nanti berdasarkan putusan hakim konstitusi adalah proporsional terbuka. \"Harus tetap terbuka, sistemnya harus terbuka,\" tegas calon legislatif Partai Gelora dari Dapil NTB I ini. (ida)
Pertemuan Puan - AHY, Menunjukkan Rasa Tidak Aman PDIP pada Figur Calon Presidennya
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDIP Puan Maharani, menegaskan bahwa dirinya akan segera menemui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Puan juga menyinggung soal kemungkinannya PDIP berkoalisi dengan Partai Demokrat. Meski usaha ini tampak absurd, tapi tetap akan dilakukan PDIP untuk membangun kepercayaan diri. Apakah PDIP merasa tidak aman dengan elektabilitas figur calon presidennya? Menanggapi rencana pertemuan Puan dengan AHY, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (12/6/23) mengatakan, “Ya, itu semua usaha yang akhirnya bisa ditempuh, kendati itu usaha-usaha yang absurd sebetulnya. Karena ini kan tukar tambah kepentingan, bukan tukar tambah ideologi. Jadi, bisa berantakan sebetulnya.” Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa itulah nasib dari mereka yang dari awal tidak mau mendengar apa yang diinginkan oleh rakyat, yaitu presidensial dengan threshold nol, karena itu saja sumbernya. Meski sebenarnya PDIP sudah aman dari sisi presidential threshold, tapi sepertinya PDIP tidak aman dalam soal elektabilitas calon presidennya sehingga mereka melakukan manuver ke mana-mana. Hal itu juga ditegaskan oleh Rocky. “PDIP aman di presidential threshold-nya, tapi tidak aman di figure presidennya. Tapi ya sudah, kita lihat aja keputusan apa sih yang mau dibuat. Padahal, sebetulnya yang paling mudah buat PDIP ya ganti aja capresnya. Kan lebih baik ganti capres daripada jadi norak tuh, bujuk-bujuk AHY dan seolah-olah SBY masih bisa dibujuk hanya untuk satu periode permainan yang dangkal itu,” ungkap Rocky. Meski demikian, menurut Rocky, demi basa-basi mungkin AHY juga berupaya untuk dapat poin seolah-olah itu bisa dilanjutkan. Tetapi, sepertinya kader-kader PDIP sebetulnya agak menolak. Demikian juga kader Demokrat, meski di tingkat elit basa basinya memang mesti diucapkan supaya seolah-olah ada kesibukan politik. Padahal, sebenarnya bukan kesibukan politik, tapi semacam intip-mengintip peluang saja. Seperti diketahui bahwa selama ini ada masalah komunikasi antara Megawati dengan SBY, meski SBY lebih rileks dibanding Megawati. Tetapi, agak mengherankan kalau sekarang inisiatif komunikasi itu datang dari Megawati, walaupun dilakukan oleh Puan. Menurut Rocky, kalau mau lebih jujur, mestinya Megawati saja membuat courtesy call dengan SBY sehingga lebih mudah dipahami arahnya. Kalau begini mungkin SBY juga merasa bahwa Megawati hanya mau menguji dirinya atau mau berupaya untuk membatalkan pencalonan Anies yang juga disponsori oleh Demokrat. “Jadi, bagian ini sebetulnya upaya juga dari PDIP untuk membuyarkan atau membuat Demokrat itu seolah-olah berantakan. Tapi, saya kira itu teknik yang keliru,” ujar Rocky. Meski demikian, kata Rocky, tentu SBY akan meminta AHY melayani saja karena ini gimik. Gimik ini bisa jadi membuat nilai tawar Demokrat semakin mahal dan menguntungkan. Tetapi, nanti di ujungnya akan diputuskan oleh kalangan elit Demokrat yang juga memantau apa sebetulnya motif Hasto mengundang AHY. Di belakang pertemuan itu tetap ada banyak motif, apakah motif koalisi atau justru motif untuk memancing perpecahan di dalam koalisi perubahan. “Jadi, tetap ini adalah kerjaan intelijen intrapartai,” ujar Rocky.(sof)
PKS Tidak Khawatir Demokrat Berpaling dari Koalisi
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partainya tidak khawatir Partai Demokrat akan berpaling dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).\"PKS tidak khawatir Demokrat akan pindah, nyebrang dan lain-lain, karena NasDem, Demokrat, PKS sudah punya piagam kerja sama yang solid. Interaksi selama ini hangat dan kita saling percaya dan saling dukung,\" kata Mardani dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Senin.Hal itu disampaikannya menanggapi pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk membahas rencana pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jakarta, Minggu.\"Bagus silaturahim Mas Riefky dengan Mas Hasto, semua partai berlomba-lomba membangun jembatan silaturahim, komunikasi, sinergi, kolaborasi penting,\" ujarnya.Dia pun menilai bahwa rencana pertemuan Puan Maharani dengan AHY, menandakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat itu merupakan figur yang menarik publik.\"Mas AHY jangan lupa memang figur yang sangat menarik, jadi diminati banyak pihak. Bravo Mas AHY, bravo Demokrat,\" ucap dia.Sementara itu, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menegaskan bahwa selaku rekan koalisi di KPP, PKS tetap konsisten memperjuangkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).\"Konsisten dalam memperjuangkan calon presiden Anies Rasyid Baswedan sesuai amanat Majelis Syuro PKS. PKS memiliki komitmen yang kuat terhadap Anies Rasyid Baswedan sebagai capres Koalisi Perubahan,\" kata Al Muzammil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Konsistensi dukungan tersebut, kata dia, juga berlaku sama dengan partai anggota KPP lainnya hingga saat ini.\"Mitra koalisi PKS yaitu Partai NasDem dan Partai Demokrat juga tetap komitmen terhadap hal tersebut,\" ucapnya.Al Muzammil juga mengatakan bahwa PKS akan terus berupaya menjaga kesatuan dan soliditas KPP dalam menghadapi perhelatan politik mendatang\"Kami berharap bahwa segala bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh partai-partai koalisi dapat menguatkan dan memperkuat koalisi yang sudah terjalin dengan baik,\" ujar dia.Dia menekankan pula bahwa pembukaan komunikasi antara tiga partai koalisi dengan berbagai partai politik dan tokoh di luar koalisi merupakan hal yang biasa.\"Partai politik memiliki tugas dan fungsi untuk menjalin komunikasi politik dengan semua pihak,\" imbuhnya.Terakhir, dia menjelaskan bahwa dialog terkait bakal cawapres Anies Baswedan masih terus berlangsung. Sebagaimana kesepakatan bersama KPP, lanjut dia, keputusan dalam menyeleksi usulan-usulan bakal cawapres yang diajukan oleh tiga partai koalisi diberikan kepada Anies Baswedan.Sebelumnya, Minggu (11/6) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya bertemu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk membahas rencana pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).\"Kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY, namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini, masing-masing partai terkait kontestasi Pemilihan Presiden 2024,\" kata Teuku Riefky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.(ida/ANTARA)
POPULER
