POLITIK
Mengapa Jokowi Tidak Jatuh?
Seruan dan ajakan memakzulkan Presiden Joko Widodo sudah sering dilakukan, baik di jalanan maupun meja diskusi. Akan tetapi Jokowi masih perkasa. Ada apa? SEJUMLAH tokoh di kampung Presiden Joko Widodo, Surakarta, sedang bersemangat mendiskusikan gerakan people power. Acara itu bertepatan dengan peringatan HUT Mega Bintang ke -26 tahun 2023 di Gedung Umat Islam Surakarta, Jalan Kartopuran No. 241A Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta dengan mengangat tema “Rakyat Bertanya Kapan People Power?”, Minggu, 11 Juni 2023. Tampaknya Ketua Dewan Pembina Mega Bintang Mudrick Setiawan Malkan Sangidu ingin bernostalgia atas suksesnya koalisi PDI dan PPP melawan Orde Baru, 26 tahun yang lalu yang disebut dengan koalisi Mega-Bintang. Kali ini Mudrick mengajak masyarakat dari seluruh Jawa itu agar lebih berani. \"Modal kita untuk melakukan people power sekarang juga adalah berani. Sekali lagi berani,\" tegas Mudrick. Menurutnya, tidak pantas seorang presiden menjadi tim sukses. Mungkin karena takut (kalau sudah turun) dia melakukan banyak pelanggaran konstitusi. “Tidak ada yang bisa dilakukan untuk perubahan ini kecuali people power. Jalan keluar dari persoalan bangsa dan negara yang terbaik adalah melakukan people power, atau revolusi total,” pekiknya. Pelanggaran Jokowi sebagai Presiden RI sudah demikian banyak, baik pelanggaran secara konstitusional maupun secara moral yang antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Muhammad Taufiq, advokat senior mengatakan people power tidak melanggar konstitusi. Ia mengajak semua pihak untuk melanjutkan gerakan people power ke daerah lain seperti Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. \"Yang dinamakan makar kalau TNI Polri menggunakan senjata untuk menjatuhkan Presiden,\" ujarnya Sementara Eggy Sudjana menegaskan pihaknya bersama kelompoknya di Jakarta sepakat bakal menggelar people power di Jakarta 10 Agustus 2023. Tampaknya Eggy perlu menyiapkan logistik yang cukup agar people power berjalan sukses. Ia tidak mau buru-buru, oleh karena itu ia menyaranan agar people power dilakukan pada 10 Agustus 2023. \"Silakan kalau mau people power sekarang. Saya lebih rasional karena perlu persiapan berbagai hal dari logistik dan lain-lain,\" ujar Eggy. Senada dengan Eggy, Amien Rais yang berpengalaman memimpin gerakan reformasi mengatakan agar saat menggelar people power tidak perlu grusa- grusu. \"Semua harus dalam kerangka minta izin agar diberi kelancaran oleh Allah SWT,\" ujar Amin Rais. Dalam diskusi yang penuh semangat itu setidaknya menghadirkan 10 pembicara, antara lain Dedy S. Budiman, Ustadz Ahmad Khozinuddin, Rizal Fadhilah (wartawan senior), advokat Muhammad Taufiq. Selain itu juga ada politisi senior Yogyakarta Syukri Fadholi, Syahganda Nainggolan, pengacara Eggy Sudjana dan tokoh reformasi, Amien Rais, Ahmad Khozinuddin, Muhammad Taufiq, Deddy S. Budiman, serta Rizal Fadhilah. Data pelanggaran Jokowi sudah diungkap, bukti KKN keluarga Jokowi sudah dilaporkan ke KPK, dugaan abuse of power sudah dilaporkan ke DPR, korupsi jajaran kabinet dan partai pendukung juga sudah terbongkar, lalu kenapa Jokowi masih perkasa? Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Muhammad Chirzin menilai Jokowi masih bisa tetap bertahan lantaran dia menguasai tiga lembaga kekuasaan negara sekaligus, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun ia mengibaratkan sebuah pohon yang rapuh di dalam, bagaimanapun juga, akan roboh dengan sendirinya. Sementara menurut Direktur Eksekutif The Global Review, Hendrajit bahwa masih bertahannya Jokowi di tampuk kekuasaan sampai hari ini, bukan karena Jokowi kuat. “Soal bisa lengser atau tidak, hal itu soal pokok bukan karena Jokowi kuat, akan tetapi karena para elit papan tengah yang berharap terciptanya people power tidak punya tiga modalitas politik,” katanya kepada FNN. Tiga modal politik itu menurut Hendrajit antara lain: pertama. tidak punya ide yang jelas sebagai bahan bakar penyusunan tema yang nyetrum ke rakyat. Kedua, tidak menyusun jejaring politik dan informasi yang terorganisir, kecuali hanya sekadar mengumpulkan orang-orang tanpa menjelma jadi sebuah barisan. Ketiga, tanpa kejelasan ide jadi tema yang nyetrum, dan tanpa jaringan terorganisir, maka gerakan-gerakan berbasis people power tak pernah tersusun sebagai barisan. Akan tetapi hanya sekadar sekumpulan dan segerombolan orang. Bukan suatu komunitas yang menjelma jadi barisan. Hendrajit menegaskan bahwa people power sebagai suatu barisan, sasaran strategisnya bukan cuma ganti rezim, akan tetapi menciptakan tatanan baru. “Alhasil tanpa pedoman pada kejelasan ide dan jaringan terorganisir, people power yang diangankan para aktivis gerakan sejatinya merupakan pengkondisian ke arah anarki dan rusuh sosial. Ini bertentangan pakem people power sebagai aksi warga,” tegasnya. Maka, Hendrajit merasa tidak kaget jika konsep people power seperti itu tidak mendapat respons masyarakat, karena merasa tidak dilibatkan. “Nggak heran kalau konsep gerakan ini nggak laku bagi elemen-elemen masyarakat, karena mereka tak merasa diwakili atau diikutsertakan. Karena itu tadi, isu-isu yang digulirkan nggak nyetrum ke masyarakat,” paparnya. Hendrajit mengibaratkan dokter yang keliru mendiagnosa penyakit pasien. Buat masyarakat, boleh saja dokter mendiagnosa orang dengan gejala mual dan sesak napas sebagai penyakit lambung. Akan tetapi masyarakat merasa meski gejala sakit lambung, tapi yang mereka rasakan itu hipo teroid. “Maunya rakyat itu mbok ya, dokter-dokter itu menyelami rasa sakit pasiennya bukan membaca gejalanya. Sehingga diagnosanya benar maka resepnya juga benar,” paparnya. “Nah, model-model penyeru people power itu persis kayak dokter-dokter yang sok tahu itu ketika mendiognose penyakit social,” pungkasnya. Sementara Sekretaris Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), Sutoyo Abadi menilai masih bercokolnya Jokowi di pucuk pimpinan negara lantaran Jokowi masih terlindung oleh kekuatan Cina, oligarki dengan pemenuhan finansialnya dan dengan segala resikonya Jokowi masih bisa mengendalikan kekuatan alat keamanan (TNI/ Polri), dengan segala ancamannya copot jabatan kalau menentangnya. Jokowi juga masih bisa mengendalikan beberapa kekuatan Parpol , sekalipun saat ini mulai terpecah Yang paling aneh, kata Sutoyo, sebagian masyarakat masih percaya dengan Jokowi apapun yang dilakukan oleh Jokowi. Kekuatan PKI semua berada di belakang Jokowi dengan bantuan dukungan dan agitasi citra Jokowi sebagai presiden terbaik baginya. Hal ini masih menjadi bemper utama untuk tetap mempertahankan Jokowi. Yang paling realistis, kata Sutoyo, stok pangan rakyat masih terjaga dengan baik meskipun dengan cara impor pangan.Rakyat merasa aman dan nyaman, gak peduli situasi di tingkat atas, yang penting wareg. Sementara deklarator KAMI, Anton Permana menilai Jokowi diuntungkan oleh situasi dan kondisi sosial politik Indonesia, yang menemukan titik puncak bulan madu liberalisasi demokrasi pasca Orde Baru. Jokowi berada dalam lingkungan bangsa yang sangat naif dan hipokrit feodal. Naif, hipokrit feodalistik inilah yang membuat kondisi siapa saja yang berani tampil beda, berani tabrak kekakuan, namun populis atas dukungan masif media massa, maka dialah yang jadi pemenang, termasuk berani bohong, berani menipu, berani kejam, berani berdarah dingin, berani melakukan langkah-langkah yang tak biasa, di saat yang lain tak berani melakukan apa-apa. Dalam bertindak, Jokowi seakan tak peduli aturan, norma, kebiasaan, yang menurutnya “mengekang” kekuasaannya. Sistem Presidensial dalam pemerintahan kita, dimanfaatkan secara sepihak oleh Jokowi, sehingga, dengan leluasa Jokowi tanpa rasa “bersalah” menggunakan instrumen kekuasaannya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Tak ada batas antara mana dirinya sebagai kepala pemerintahan, kepala Negara, dan petugas partai. Semua sama saja. Kalau ada yang berbeda antara aturan dan keinginannya, maka aturan yang digantinya. Kalau ada pihak yang menghalanginya, maka kekuatan aparat yang akan “menyelesaikannya,” baik secara hard power maupun soft power. Anton menegaskan, dalam kaca mata ilmu Geopolitik dan Geostrategi, Jokowi didukung penuh oleh sebuah kekuatan besar, yang begitu punya kepentingan besar juga terhadap Indonesia, dimana semua itu dilakoni Jokowi dengan baik. Ada titik temu antara kepentingan oligarki dan proxy. Pertemuan kepentingan oligarki dan proxy berproses dengan sangat baik, dalam asas mutualisme, sehingga Indonesia yang kehilangan induk dan jati dirinya serta Orde Baru tumbang dan konstitusinya UUD 1945 diubah, menjadi sasaran empuk kepentingan geopolitik dan geostrategi kekuatan global. Tentu ada yang mendesign ini semua. Dalam persepsi Ilmu Pemerintahan, sesuai buku “Kybernologi”nya Prof Tanlizuduhu Ndraha, Jokowi juga berhasil menggunakan metode pemerintahan Sentrifurgal, yaitu, Jokowi mampu membangun hubungan timbal balik dengan kekuatan di sekitarnya (inner cycle power), yang siap melindungi dan melakukan apa saja untuk dirinya. Imbalannya adalah, bagi kekuatan tersebut diberikan fasilitas, jabatan, kewenangan, dan akses terhadap pemanfaatan sumber daya negara. Itu semua adalah kenikmatan yang sengaja diberikan Jokowi asal mereka loyal, patuh, dan manut. Jokowi itu adalah bagian pelaksana dari sebuah grand design besar yang sudah terencana dengan baik dan sistematis, dimana grand design ini dibuat dan dirancang sedemikian rupa, plus fasilitas instrumen pengamanannya, konsep, strategi, media, serta dukungan finansial yang tanpa batas. Saat ini, tak ada satupun kekuatan penyeimbang yang terkonsolidasi di Indonesia, baik itu kekuatan keluarga Cendana, Cikeas, kekuatan Umat Islam, bahkan TNI pun berhasil dikoptasi kekuatan di belakang Jokowi. Jokowi berhasil membuat sihir seolah dirinya kuat, besar, dan berbahaya, padahal, ibarat pertarungan tinju legendaris Mike Tyson, Jokowi baru teruji memukul lawan hingga KO dan tumbang. Jokowi belum teruji “kena pukul” oleh lawannya. Jokowi belum pernah diserang DPR RI, digeladah KPK, dilawan frontal tokoh besar seperti SBY, Prabowo, dan Mega secara langsung head to head. Para kekuatan yang seharusnya punya “kans” besar untuk memuukul jatuh Jokowi lebih dulu kena sihir Jokowi. Mereka sudah takut duluan, sudah inferior duluan. Buktinya ketika demo 411 dan 212, kalau masyarakat kompak dan bersatu, Jokowi kejang-kejang juga ketakutan. Begitu juga ketika Gibran dan Kaesang anaknya dilaporkan ke KPK oleh Ubaidillah Badrun dan kawan-kawan, Jokowi juga panik. Apalagi kalau mmg ada kondolidasi kekuatan oposisi untuk memukul balik Jokowi yang punya nyali dan pas momentumnya, Jokowi akan mudah tumbag dengan mudah. “Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang punya nyali? Siapa yang siap ambil momentum dan komando?,” pungkas Anton. (Sri Widodo Soetardjowijono)
Hadapi Putusan MK, Anis Matta: Partai Gelora Siapkan Dua Skenario Sistem Pemilu, Terbuka atau Tertutup
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Partai Gelora telah menyiapkan dua skenario dalam menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem proporsional pemilu. \"Kita di Partai Gelora ini sudah pasti mendukung yang sudah ada, sistem proporsional terbuka. Tapi kan kita jauh dari jangkauan MK, kita nggak tahu keputusan apa yang akan diambil MK. Tapi sebagai partai kita menyiapkan duanya-duanya, artinya baik untuk proposional terbuka atau tertutup,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023). Menurut Anis Matta, apa yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2023 lalu, itu bukan sebuah bocoran putusan MK. \"Bocoran dari Denny Indrayana, itu bukan sebuah putusan, kita tidak tahu itu apa, karena kita tidak punya jangkauan untuk mempengrahui keputusan itu,\" katanya. Dalam pelaksanaan sistem proporsional terbuka pada Pemilu seperti sekarang, menurut Anis Matta, partisipasi individunya sekarang sangat tinggi. Artinya, kedaulautan rakyatnya tidak terganggu, terlihat dari partisipasi individunya yang kuat juga. Tetapi, jika sistem pemilunya nanti diganti tertutup, maka yang akan berkurang secara signifikan adalah partisipasi individu. Dimana Kedaulatan partai lebih besar, dan partisipasi individu lebih rendah. \"Jadi dalam proporsional sudah terbuka partisipasi individu pasti lebih tinggi, tapi dalam proporsional tertutu, kedaulatan partai lebih besar, tapi partisipasi individu lebih rendah,\" katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berharap agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, bukan sistem proporsional tertutup. Sehingga rakyat tetap didorong untuk terus menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil mereka secara langsung. \"Mudah-mudahan saja sistem Pemilu ke depan tetap terbuka agar rakyat kita bisa dorong untuk menggunakan hak pilih nya dalam menentukan wakil mereka langsung dan tidak disabotase oleh kepentingan partai politik,\" kata Fahri Hamzah. Pemilu 2024, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai adalah Pemilu paling krusial, karena akan menentuka, apakah ke depan ini sentralisasi dan oligarki akan semakin mengental atau memudar. \"Jadi wakil rakyat harus berkaca dan mengajak diri bahwa selama ini mereka terlalu melayani kehendak partai politik dan pengurusnya daripada mau melayani kepentingan rakyat yang memilihnya,\" tegas Fahri. Optimis ke Senayan Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengaku optimis Partai Gelora akan lolos ke Senayan dan mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, apapun sistem pemilu yang akan digunakan, apakah terbuka atau tertutup. \"Insya Allah, kita optimis lolos ke Senayan. Target kita realitis yakni dapat memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Kita yakin, karena masih ada ceruk sekitar 52 persen pemilih pemula, menengah dan tua yang belum menentukan pilihan yang bisa diperebutkan,\" katanya. Saat ini, kata Anis Matta, ada pemilih pemula atau gen Z yang belum menentukan pilihan, dan akan menentukan pilihannya diakhir-akhir. Tetapi, ceruk pemilih pemula ini menyatu dengan pemilih menengah dan pemilih tua yang juga belum menentukan pilihannya. \"Yang membedakan mereka adalah sumber kegelisahan, sumber kekecewaan dan sumber harapannya. Mereka semua gelisah dengan masa depannya, dan berharap lahirnya partai baru,\" ujarnya. Mereka ingin ada partai baru yang bisa memperjuangkan harapan mereka ini, dimana pemilih ini tersebar di seluruh kelompok umur. \"Kalau anda tidak puas dengan hidup anda, anda pasti akan berharap lahirnya partai baru. Dan kalau anda kecewa dengan parrtai sekarang, karena tidak bisa memperjuangkan hidup anda, anda pasti berharap lahirnya partai baru. Karena partai baru bisa mengubah situasi hidup anda. Artinya pemilih ini tidak menjadi pemilih tradisional, angkanya mencapai 52 persen, itu sangat besar untuk diperebutkan ceruknya,\" pungkas Anis Matta. (*)
Ratusan Polisi Mengawal Pembukaan Penas Tani XVI di Padang
Padang, FNN - Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) beserta jajaran mengerahkan 300 personel untuk mengamankan kegiatan pembukaan Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan XVI di Padang pada Sabtu (10/6).\"Untuk pengamanan hari ini kami mengerahkan tiga ratus personel yang merupakan gabungan dari personel Polresta Padang dan Kepolisian Sektor,\" kata Kepala Bagian Operasional Polresta Padang Kompol Deni Ahmad Hamdani di Padang, Sabtu.Ia mengatakan fokus pihaknya adalah memastikan kegiatan pembukaan Penas Tani berlangsung aman dan kondusif yakni di kampus Universitas Negeri Padang (UNP) dan kawasan Lanud Padang.\"Personel Satuan Lalu Lintas juga berupaya menjaga kelancaran arus yang dilalui oleh peserta Penas Tani mengingat tingginya mobilitas, kami juga melakukan rekayasa lalu lintas,\" jelasnya.Ia mengimbau masyarakat di kota setempat sebagai tuan rumah agar sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi menyukseskan kegiatan Penas Tani XVI.Untuk diketahui kegiatan Penas Tani di Padang dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, serta 289 kepala daerah yang terdiri dari 29 gubernur dan 260 bupati atau wali kota.Selain kepala daerah, para petani dan nelayan yang hadir terkonfirmasi sekitar 25 ribu orang dari berbagai provinsi di Indonesia termasuk para petani dan nelayan dari Sumbar.“Itu masih di luar jumlah pendamping dan ofisial yang diperkirakan sekitar lima ribu orang,\" kata Ketua Panitia Penas Tani Hansastri.Ia mengatakan persiapan pelaksanaan juga sudah maksimal hingga 100 persen, mulai dari panggung utama, stand-stand pameran produk pertanian, hingga gelar teknologi.Hansastri mengatakan keseriusan Sumbar untuk menyukseskan Penas Tani Nelayan itu menjadi bukti Sumbar siap untuk menjadi tuan rumah bagi kegiatan-kegiatan tingkat nasional maupun internasional.\"Kita memang berharap semakin banyak kegiatan nasional dan internasional yang digelar di Sumbar. Kita siap dari semua hal termasuk ketersediaan hotel dan penginapan,\" katanya.Penas Tani Nelayan 2023 berlangsung selama lima hari 10 sampai 15 Juni 2023. Petani dan nelayan dari Sumbar diharapkan bisa memaksimalkan momentum itu untuk meningkatkan wawasan dan jaringan guna mengembangkan usaha.Termasuk di dalamnya untuk para petani milenial yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan sektor pertanian masa depan.(ida/ANTARA)
Kapal RS Malahayati Simbol Hadirnya Negara di Wilayah Maritim
Jakarta, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi mengatakan Kapal Rumah Sakit (RS) Terapung Laksamana Malahayati merupakan simbol kehadiran negara di wilayah maritim.“Ini (kapal RS Terapung Laksamana Malahayati) sekali lagi mengingatkan kehadiran negara di wilayah maritim harus ditingkatkan,” kata Budi di Dermaga Kade Inggom VVQ9+5M6, Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu.Hal itu disampaikan-nya dalam acara peresmian operasional Kapal RS Terapung Laksamana Malahayati dan Kapal Kesehatan Rakyat.Budi Karya mengaku bahagia laut Indonesia dihiasi kegiatan peluncuran dua kapal itu yang dinilainya sangat filosofis, terlebih operasinya menuju pelosok Tanah Air.\"Pak Presiden selalu berpesan semua kegiatan dilakukan harus memikirkan atas kepentingan rakyat dan kami melihat ada empat hal filosofis pada Kapal Laksamana Malahayati,\" kata Budi Karya dalam sambutannya.Adapun keempat hal filosofis itu adalah nama Laksamana Malahayati, kemudian sosoknya yang heroik sebagai pahlawan nasional, lalu tokoh perempuan, dan figur yang berasal dari ujung barat Indonesia.Budi Karya menyatakan Kapal Kesehatan tersebut sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara maritim.\"Ibu Mega yang saya hormati, apa yang menjadi kegiatan hari ini tentu langkah yang baik pada kami, kapal-kapal seperti ini harus dibangun lebih banyak menuju titik penting yang lebih jauh lagi dan empat filosofi tadi harus menjadi dasar apa yang kita lakukan,\" kata dia.Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan Kapal Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati dan Kapal Kesehatan Rakyat.Presiden Kelima RI itu didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati saat meninjau isi kapal.Dalam acara itu, hadir Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi.Tampak juga Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan pihak Baguna PDIP Ribka Tjiptaning.Di kegiatan tersebut hadir juga Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam) Komjen Mohammad Fadil Imran, serta perwakilan Panglima TNI yaitu Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen dr. Guntoro.(ida/ANTARA)
Data Keterwakilan Perempuan di Setiap Dapil Perlu Ditampilkan
Semarang, FNN - Pegiat pemilu Titi Anggraini memandang perlu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menampilkan data persentase keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan untuk mengetahui kepatuhan partai politik dalam pemenuhan kuota kaum hawa di dapil.\"Dengan demikian, publik akan tahu apakah partai politik patuh memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bacaleg pada setiap dapil,\" kata Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA, Sabtu pagi.Hal itu mengingat, kata pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah berbasis daerah pemilihan (dapil).Oleh karena itu, lanjut Titi, keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen harus dipenuhi parpol di setiap dapil sebagaimana dipraktikkan pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem menegaskan bahwa KPU RI harus membuka data per dapil agar publik bisa menilai kepatuhan partai politik. Pasalnya, ditengarai ada sejumlah dapil yang pengajuan caleg oleh partai politik yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30 persen.Sejak pihaknya meminta revisi atas Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023, kata dia, selalu menekankan tentang pemenuhan keterwakilan perempuan yang harus berbasis dapil, dan bukan agregat dari seluruh dapil nasional atau per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.\"Data yang kami temukan ada sejumlah dapil di beberapa daerah yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30 persen,\" kata anggota Dewan Pembina Perludem ini.Ia lantas mencontohkan di Sumatera Barat dan Banten, bahkan hampir di semua provinsi terdapat dapil yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30 persen karena mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU No. 10/2023.Sebelumnya, pada hari Kamis (8/6) KPU RI menyatakan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 telah memenuhi komposisi bakal calon anggota DPR RI perempuan dalam penyusunan daftar bakal caleg, sebagaimana amanat Pasal 246 ayat (2) UU Pemilu.Namun, menurut Titi, ketentuan Pasal 246 ayat (2) UU No. 7/2017 mengatur tentang sistem semi zipper dalam penempatan nomor urut perempuan dalam daftar bakal caleg.Titi yang merupakan salah satu pemohon uji materi PKPU No. 10/2023 menegaskan bahwa penempatan perempuan dalam daftar bacaleg itu tetap harus sesuai dengan ketentuan Pasal 245 UU Pemilu, yaitu memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.(ida/ANTARA)
Mahfud MD: Jangan Ada Pejabat Merintangi Pengungkapan TPPU
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan jangan ada pejabat pemerintah dan masyarakat termasuk para pengacara merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).Alasannya, aksi menghalang-halangi pengungkapan kasus merupakan bagian dari tindak pidana sehingga para pelakunya dapat dijerat oleh hukum.“Buktinya, pengacara Setnov (Setya Novanto) itu tidak mencuri apa-apa. (Dia) hanya mengatakan Setnov tidak boleh diperiksa. Setnov itu tidak salah, malah dibilang sakit, dibilang apa. (Akhirnya) dia malah ditangkap dan dia kena hukuman 7 tahun penjara,” kata Mahfud saat jumpa pers bersama Satgas TPPU lewat aplikasi Zoom yang disiarkan di Jakarta, Kamis (8/6).Mahfud, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU), menjelaskan pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa, karena menggerogoti uang negara.“Coba bayangkan kasus Rafael Alun yang dipicu oleh penganiayaan anaknya terhadap orang lain lalu dipertanyakan hartanya katanya Rp56 miliar, sesudah itu ditemukan Rp500 miliar. Nah 2–3 hari ini selalu muncul lagi berita baru dari KPK, dirampas lagi harta Rafael Alun yang diduga dari pencucian di Jawa Tengah, lalu besok ada lagi bertambah lagi. Itulah pencucian uang, disita,” kata Mahfud MD.Lebih lanjut dia mencontohkan kasus pencucian uang lainnya.“Lukas Enembe, banyak yang sudah disita. Semula dia dijadikan terdakwa dengan dugaan menerima suap Rp1 miliar. Lalu ramai semua, sekarang puluhan miliar yang disita, karena yang Rp1 miliar hanya pemancing. Bahkan orang yang akan menghalangi penyidikan juga sekarang jadi tersangka,” kata Mahfud MD.Dari kasus-kasus pengungkapan TPPU itu, Mahfud pun kembali mengingatkan para pejabat pemerintah dan pengacara jangan mencoba menghalangi-halangi pengungkapan kasus.“Kalau menghalangi bisa dianggap melakukan korupsi yang sama,” kata dia.Dalam jumpa pers yang sama, Tenaga Ahli Satgas TPPU Faisal Basri sepakat dengan pernyataan Mahfud. Dia meminta masyarakat untuk mendukung dan ikut mengawal kerja Satgas TPPU.“Jangan ada satu kekuatan mana pun main-main untuk menghambat atau bahkan mengusahakan kasus ini dibekukan. Kasus yang sedang ditangani kejaksaan dibekukan, ditangani KPK dibekukan, khusus untuk emas ini ya. Mohon dukungan masyarakat semua,” kata Faisal Basri.Dia mengatakan Satgas TPPU bersama masyarakat melawan upaya-upaya yang berusaha menghambat dan menghentikan pengungkapan kasus pencucian uang di Indonesia.Satgas TPPU, yang dibentuk oleh Menko Polhukam Mahfud MD bulan lalu, mengusut dugaan transaksi mencurigakan yang bersumber dari 300 laporan PPATK. Laporan itu yang telah diserahkan ke instansi-instansi di Kementerian Keuangan, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memiliki nilai total transaksi Rp349 triliun.Dalam waktu sebulan setelah dibentuk, Satgas TPPU menetapkan 18 laporan sebagai prioritas diperiksa, karena nilainya yang signifikan mencapai 80 persen dari total transaksi atau Rp281,6 triliun.Dari 18 laporan, 10 di antaranya telah diserahkan PPATK ke Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.Sementara itu, delapan laporan lainnya telah diserahkan PPATK ke kepolisian dan kejaksaan.Satgas TPPU, yang diperkuat oleh 12 tenaga ahli, memiliki masa kerja sampai 31 Desember 2023 untuk mengusut 300 laporan transaksi mencurigakan yang dikeluarkan PPATK.(sof/ANTARA)
Lembaga Survei di Mata Rocky Gerung: Saya Bisa Bilang 120% itu Tipu-Tipu
Jakarta, FNN – Kritik Rocky Gerung terhadap lembaga survei yang disebutnya sebagai tipu-tipu, dibantah oleh Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, dan Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanudian Muhtadi. Bantahan tersebut menjawab tudingan Rocky Gerung yang menyebut bahwa survei-survei menjelang pemilu telah dibiayai secara politik dan berpengaruh terhadap hasil survei yang disebutnya tipu-tipu. Menanggapi bantahan tersebut, Rocky menjelaskan bahwa setelah reformasi, semua lembaga internasional berupaya untuk mem-backup sistem politik Indonesia supaya memulai tradisi yang basisnya adalah data, basisnya adalah opini publik, bukan pengendalian opini publik. Lembaga tersebut antara lain lembaga survei Australia dan World Bank. Tetapi, poin Rocky adalah bahwa itu semua adalah lembaga yang dibiayai oleh dana-dana publik luar negeri. “Poin saya adalah otentisiti dari hasil riset itu. Kemampuan kita untuk mengakses data itu kan terbatas, karena kita nggak bisa lakukan penelitian sejenis, karena mereka langsung klaim bahwa ini sudah final segala macam. Jadi, secara metodologi itu ngaco. Jadi itu poinnya,” ujar Rocky. “Yang kedua, secara etis enggak ada satu pun lembaga yang mau mempertanggungjawabkan bahwa duit itu duit pesanan partai. Kan itu intinya kan. Jadi bukan asal usul lembaga itu,” lanjut Rocky. Menurut Rocky, bukan hanya Indonesia yang mendapat dana dari asing. Tetapi, dana asing itu dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi. “Sekarang, lembaga survei itu justru membatalkan niat awalnya itu, karena mereka tidak mempertanggungjawabkan dananya dari mana sehingga lembaga survei itu bisa suka-suka aja. Jadi berantakan sebetulnya metodologinya dan etikanya itu juga enggak ada. Kan ini ini calo semua ini lembaga survei ini,” ungkap Rocky. Menurut Rocky, partai-partai memilih lembaga survei supaya mampu untuk disulap angkanya. Jadi lembaga survei itu didikte oleh partai. Partai mencari uang melalui oligarki. “Jadi, ini bukan lembaga publik yang mementingkan etika publik. Bahkan, mementingkan kejujuran opini pun tidak. Itu bahkan saya bisa bilang 120% itu tipu-tipu,” ungkap Rocky. Bahkan, kata Rocky, ada lembaga yang sudah kalah, sudah salah, tapi masih ngotot bahwa itu hanya kekeliruan respons. Berapa banyak lembaga yang gagal melakukan kesamaan data. Sekarang kita lihat bagaimana lembaga-lembaga ini melakukan survei. Kalau metodologinya mirip-mirip, mestinya hasilnya mirip-mirip. Tetapi, ini tiba-tiba satu minggu kemudian berbeda hasil surveinya. Prabowo berbeda dengan minggu lalu, Ganjar berbeda dengan tiga jam yang lalu, masa dalam 3 jam berubah hasilnya. Apalagi Anies Baswedan, sudah tidak pernah muncul. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga menyampaikan bahwa dirinya melakukan hal ini sebagai haknya, hak teman-temannya, hak masyarakat sipil, dan hak publik untuk mempersoalkan lembaga survei ini dikontrol oleh siapa. “Ini saya mau terangkan itu sebagai hak saya dan hak teman-teman saya dan hak masyarakat sipil dan hak publik untuk mempersoalkan lembaga survei ini dikontrol oleh siapa. Tentu saja ada oversight committee, tapi itu kan transaksi di antara mereka aja. Mari kita mulai dengan kejujuran bahwa kalian itu digaji oleh siapa, untuk siapa, demi apa. Jujur aja, biasa aja, kan. Nanti dengan cara itu kita bisa tahu oh margin of error itu betul-betul error atau teror,” pungkas Rocky.(sof)
Menpan RB Diminta Melaporkan Seluruh Data Honorer
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas menyampaikan seluruh data tenaga honorer yang telah terdaftar di kementeriannya kepada Komisi II DPR RI.\"Tolong, nanti disampaikan kepada Komisi II daftar tenaga honorer. Semuanya, Pak. Daftar tenaga honorer yang sudah terdaftar di Kemenpan RB, karena terindikasi ternyata masih banyak juga tenaga honorer yang belum terdaftar di Kemenpan RB, Pak,\" kata Junimart dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Junimart mengatakan pihaknya menilai masih terdapat tenaga honorer yang hanya terdaftar di daerah dan belum terdaftar di Kemenpan RB.\"Jadi, mereka hanya (terdaftar) di daerah dan kepala daerahnya belum pernah melaporkan tentang tenaga honorer ini,\" tambahnya.Menurut Junimart, masih banyaknya tenaga honorer yang tidak terdaftar di Kemenpan RB akibat kepala daerah tidak kunjung melaporkan data para honorer tersebut.\"Contoh, misalnya, seseorang sudah menjadi honorer sampai 20 tahun, tetapi nama dia tidak masuk dikirimkan ke pusat, yang masuk siapa? Orang baru. Maka saya minta supaya Kemenpan RB itu memberikan kepada Komisi II, sudah berapa orang honorer yang terdaftar secara resmi di Kemenpan RB?\" jelasnya.Junimart menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menpan RB Azwar Anas di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa berdasarkan temuan di lapangan terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan data yang terekam di Kemenpan RB dengan jumlah tenaga honorer yang saat ini masih bekerja. Apabila hal tersebut memang terjadi, maka harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan jumlah riil tenaga honorer yang ada.\"Kalau memang mereka tidak terdaftar, kenapa mereka tidak terdaftar? Nah, biasanya ini menjadi kewenangan disengaja atau tidak disengaja oleh kepala daerah. Kan kasihan yang honorer sudah usia 51 tahun, nama tidak dikirimkan dan yang masuk malah yang baru,\" ujarnya.Sebelumnya, Junimart mengatakan Komisi II DPR RI membuka ruang pengaduan daring melalui https://halojg.id/lapor/ bagi para honorer yang belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).Hal itu untuk memperjuangkan pengangkatan seluruh pegawai honorer menjadi PPPK. Pasalnya, Junimart mengaku melihat masih banyak tenaga honorer yang mengeluh lewat media sosial.\"Bisa mengadukan masalah mereka dengan mengunjungi https://halojg.id/lapor/. Sekarang, silakan buat laporannya, kami akan perjuangkan,\" kata Junimart di Jakarta, Selasa (30/5).(ida/ANTARA)
Pidato Obral IKN di Singapura, Jokowi Sudah Kehilangan Sense of Reality
Jakarta, FNN - Dalam acara Ecosperity Week 2023 yang digelar di Singapura pada Rabu (7/6/23), Presiden Joko Widodo bertemu para calon investor IKN. Dalam pidatonya di hadapan para calon investor, Jokowi mengajak para investor Singapura untuk segera menanamkan modalnya untuk pengembangan IKN. Presiden juga menekankan bahwa Nusantara merupakan tempat yang nyaman, baik untuk berbisnis maupun sebagai tempat tinggal? Menanggapi pidato Presiden Jokowi di Singapura tersebut, Rocky Gerung terheran-heran. Menurut Rocky, Jokowi menjual rumah yang hanya ada di laptopnya, karena itu yang dipamerkan. Ini semisal dengan orang Singapura disuruh pindah ke tempat yang dia tidak tahu, antah berantah, dan tidak tahu apa sebetulnya yang dijual di situ. “Tapi, dilihat dari sisi kemasan kita sebagai bangsa, kita malu sebetulnya karena sepertinya Pak Jokowi sudah kehilangan sense of logic, sense of reality, dan panik ke sana kemari dagangin sesuatu. Jadi, dia enggak bisa lagi membedakan mana yang imajiner mana yang riil,” kata Rocky Gerung di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (8/6/23). Dan lebih berbahaya lagi, lanjut Rocky, orang-orang di sekitar Jokowi tidak bisa menegur atau memberi tahu kalau cara demikian tidak beres. Mungkin seluruh rakyat Singapura menertawakan dan mengatakan kalau menjual Batam pasti akan kita beli, tapi kalau menjual Kalimantan mau ngapain di situ. “Ini mau cari sensasi, tapi sekaligus ini bukan sekadar jual murah, tapi jual dungu. Kan cara menjual boleh saja dipamerkan, tapi cara menjualnya itu kan yang saya mau sebut dengan istilah baru yaitu menjual kedunguan sebetulnya. Jadi memalukan betul,” ungkap Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa IKN adalah mainan Jokowi yang sejak awal dia banggakan dan mungkin mau dijaminkan pada cawapresnya atau presiden. Padahal, tidak ada orang yang merasa bahwa itu layak untuk diteruskan. “Semua hal yang disebut mercusuar Pak Jokowi itu sudah batal,” ujar Rocky. Yang juga membuat heran adalah yang menyusun pidato tersebut. Waktu pidato, Jokowi melakukannya dengan cara membaca. Itu artinya, ada yang menyiapkan pidato tersebut. Apakah pidato tersebut langsung lolos begitu saja tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain. Jika kondisinya seperti ini kasihan presiden, mustinya ada tim pembanding untuk memeriksa agar bisa sampai lolos. Menurut Rocky, ada dua dokumen yang akan diolok-olok dunia, yaitu soal dokumen proposal perdamaian yang bahkan Jokowi mau minta Prabowo menjelaskan, dan soal pidato IKN ini yang menurutnya lebih memalukan. “Ini lebih memalukan lagi. Ini jual IKN pada masyarakat Singapura yang mereka tahu bahwa itu nggak ada barangnya di situ. Kan itu masih sarang ulat, sarang semut sebetulnya, walaupun sudah ada infrastruktur dasar,” kata Rocky. Pada akhirnya, menurut Rocky, mungkin Jokowi akan bilang bahwa yang dia tandatangani atau yang dia baca bukan yang dia mengerti. Jadi soal semacam ini yang membuat profil kita di dunia internasional makin lama makin merosot. (ida)
Jujur Bermaksiat Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo mengaku telah berbuat maksiat: gemar menonton blue film. Sebagai seorang muslim harusnya dia tahu, bahwa Allah Taala tidak akan mengampuni dosa seperti itu. Oleh Dimas Huda - Jurnalis Senior Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, adalah seorang muslim. Nggak percaya? Lihat saja agama yang tercantum di KTP-nya. Dia terkadang juga kedapatan salat id pada hari raya apa itu Idulfitri maupun Idualadha. Maknanya, Ganjar patut tahu apa yang boleh dan apa yang dilarang dalam Islam. Belakangan ini, pernyataan Ganjar kembali mengapung ke mata publik tentang \"kejujurannya\" dalam berbuat dosa. Dia mengakui gemar menonton film porno. Pernyataan Ganjar tersebut dilontarkan saat bebincang dengan Deddy Corbuzier saat acara Close The Door. Ganjar tanpa merasa berdosa mengungkapkan bahwa dirinya gemar menonton video porno. \"Saya orang sehat kok, kecuali saya enggak sehat. Kadang-kadang sebagai orang dewasa kan perlu. Coba salahnya di mana?\" katanya. \"Salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok,\" tambahnya. KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau yang biasa dipanggil Gus Baha pada satu ceramahnya yang banyak beredar di kanal YouTube pernah menyitir sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda: \"Setiap umatku akan mendapat ampunan, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Seseorang berbuat (dosa) pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut.\" (HR Bukhari dan dan Muslim). Mengomentari hadis ini, Gus Baha mengatakan: \"Saya tidak bisa membayangkan jika setiap ahli maksiat jujur menceritakan kemaksiatan yang pernah dilakukan, maka itu sangat berbahaya. Bayangkan, jika anak dan cucunya mendengar cerita maksiat itu, maka setiap kali si anak atau cucunya mau berzina, maka dia bilang: halah, mbah juga dulu begitu,\" ujar Gus Baha dalam sebuah ceramahnya yang bisa diakses di Narukan TV dalam kanal YouTube. Ganjar Pranowo bukan hanya seorang ayah bagi putra putrinya. Dia juga ayah bagi rakyat Jawa Tengah. Betapa dahsyatnya pengaruh \"kejujuran\" Ganjar dalam maksiat itu. Salah seorang warganet menulis komentar yang boleh jadi bermaksud membela Ganjar Pranowo. Dia menulis begini: \"Lebih baik mana, pelacur yang mengaku pelacur dibandingkan pelacur yang sok alim. Munafik!\" Gus Baha mengatakan dalam hal maksiat memang dilarang jujur. \"Sebaiknya tidak usah cerita tapi juga jangan belagak sok suci,\" katanya. Menurut Gus Baha, jika jujur dalam berbuat dosa, boleh diceritakan, nanti bisa menjadi syariat. Syaikh Shalih al-Utsaimin dalam kitab Syarh Riyadh ash-Shalihin juga menjelaskan tentang hadis tadi. \"Setiap umat muslim akan Allah ampuni dosa-dosanya,\" katanya. Namun hal ini tidak berlaku bagi orang yang telah menyingkap apa yang telah Allah tutupi dari perbuatan maksiatnya. \"Seakan-akan, mereka itu menceritakan perbuatan maksiatnya karena bangga dan meremehkan dosa yang telah dia lakukan itu. Mereka ini tidak bisa merasakan nikmatnya ampunan Allah yang Dia berikan kepada para hamba-Nya,\" tambah Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilaly dalam kitab Bahjatun Nadzirin. Celaan yang secara langsung Rasulullah SAW sampaikan kepada para pelaku mujaharah terdapat dalam hadis di atas. Sedangkan secara makna, telah banyak Rasulullah SAW isyaratkan dalam hadis-hadis yang lain. Celaan terhadap para pelaku mujaharah atau orang yang berbuat maksiat lalu menceritakannya kepada khalayak, juga disebut dalam Al-Quran. “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.” (QS An Nur: 19) Ibnu hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk menampakkan kemaksiatan dan menceritakan perbuatan maksiat tersebut, maka dia telah menyebabkan Rabb-nya marah kepadanya sehingga Dia tidak menutupi aibnya tersebut. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk menutupi perbuatan maksiatnya tersebut karena malu terhadap Rabb-nya dan manusia, maka Allah Ta’ala akan memberikan penutup yang akan menutupi aibnya itu. Bahaya dari terang-terangan berbuat dosa sama maknanya dengan mengharamkan bagi dirinya sendiri mendapat ampunan Allah Ta’ala. Menceritakan perbuatan maksiat kepada khalayak umum bisa juga menyebabkan pelakunya melakukan kemaksiatannya secara terus menerus. Hal ini juga menyebabkan manusia ikut mengamalkan perbuatan maksiat tersebut, sehingga dia akan mendapatkan dosa dari dosa-dosa para pengikutnya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Karena penunjuk kepada keburukan seperti pelaku keburukan itu sendiri. Terang-terangan dalam kemaksiatan adalah dosa tersendiri selain dari dosa maksiat itu sendiri, karena dia telah meremehkan kebesaran Allah azza wa jalla. Terang-terangan dalam kemaksiatan menyebabkan tersebarnya kemungkaran di antara kaum muslimin. Barangsiapa yang Allah tutupi aibnya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat dan tidak akan memperlihatkannya di hadapan manusia yang lain. Dan ini termasuk dari luasnya rahmat Allah Ta’ala untuk para hamba-Nya. Hukum Menonton Film Porno Selanjutnya, bisa saja Ganjar Pranowo membuka-buka kitab fikih. Apakah betul, menonton film porno itu berdosa? Benarkah kegiatan itu termasuk maksiat? Anggota Komisi Fatwa Lembaga Fatwa Mesir Dar Al Ifta, Syekh Dr Amr Al Wardani, menegaskan bahwa menonton film porno tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Di sisi lain, para ulama sepakat mengharamkan menonton film yang mengeksploitasi seksualitas. Para ulama mengharamkan menyaksikan film porno didasari alasan berikut: Pertama, film yang ditonton adalah perzinaan, yakni dilakukan oleh orang-orang yang tidak terikat hubungan pernikahan. Membeli dan menonton film itu seperti adalah bentuk keridaan terhadap kemungkaran dan pembiaran terhadap tersebarnya perzinaan. Sedangkan Allah berfirman: \"Sungguh orang-orang yang menyukai tersebarnya perzinaan di kalangan orang-orang yang beriman akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat.\" (QS An-Nur/24: 19) Bahkan, seluruh yang berhubungan dengan film ini dari proses produksi, pengedaran, lalu menontonnya adalah perkara haram semuanya. Kedua, menyaksikan tontonan porno itu sendiri juga merupakan zina, yakni zina mata, karena memandang aurat, bahkan aurat besar. Rasulullah bersabda: \"Sungguh Allah telah menakdirkan untuk anak Adam bagiannya dari zina, ia tidak bisa lepas dari takdir yang tertulis untuknya. Zina mata adalah pandangan, zina lidah adalah percakapan (seputar zina, porno dll), jiwa berangan-angan dan menggelora, sedangkan kemaluan melakukan angan-angan itu atau meninggalkannya.\" [HR Bukhari nomor 6243 dan Muslim: 2657) Hal yang dimaksud zina pandangan adalah memandang kepada yang diharamkan, termasuk aurat dan gambar/video porno. Lalu yang dimaksud dengan keburukan (khabats) dalam hadits ini adalah zina dan perbuatan yang mengarah kepada zina. Semua bentuk maksiat juga bisa dikiaskan dengannya. Ketiga, menonton gambar tak senonoh berupa video porno akan meninggalkan bayangan yang tidak halal untuk dibayangkan, dan bisa menjadi pintu masuknya setan di masa mendatang. Jika ganjar sudah tahu tentang hukum menonton film porno dan dengan bangga jujur dalam kemasiatan tentu tidak akan lagi bertanya: \"Salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok!\" Kini, rakyat jadi tahu kualitas sang bakal calon presiden yang digadang-gadang PDI Perjuangan itu.
POPULER
