POLITIK
Penagihan Kepada Debitur BLBI Berlanjut Meski Ganti Pemerinta
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan penagihan utang terhadap para obligor/debitur BLBI tetap berlanjut meskipun pejabat-pejabat yang berwenang di lembaga pemerintahan berganti setelah Pemilihan Umum 2024.Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menjelaskan utang para obligor/debitur tetap tercatat dan tidak akan terhapus sampai mereka melunasi utangnya, yang merupakan uang negara.\"Komitmen (menagih utang) sudah pasti, nanti pada akhir tugas (Satgas BLBI) kami akan membuat catatan ini yang masih harus ditagih karena yang nyetempel (membubuhkan stempel) itu Menteri Keuangan. Itu tentu mengikat pemerintah berikutnya. (Itu menjadi) tugas pemerintah, siapa pun yang memerintah,\" kata Mahfud MD selepas acara serah terima aset eks BLBI di Jakarta, Selasa.Oleh karena itu, dia mengingatkan para obligor/debitur segera melunasi utangnya kepada negara karena pemerintah tetap mengejar dan menagih mereka meskipun mereka telah berganti kewarganegaraan.Mengenai obligor/debitur yang telah menjadi warga negara asing, Mahfud menyampaikan itu bukan masalah karena aset-aset mereka yang menjadi jaminan ada di Indonesia.\"Barangnya ada di sini, yang dijaminkan ada di sini barangnya. Mudah-mudahan nanti tahun ini bisa keluar Undang-Undang Perampasan Aset. Itu bisa dipakai juga,\" kata Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI.Dia menjelaskan saat ini Satgas BLBI dapat menagih dan memaksa para debitur membayar utang mereka kepada negara melalui aturan hukum yang lain, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.Dalam PP itu, pemerintah dapat memblokir, menyita aset, dan mencekal para obligor/debitur yang tidak membayar utang, atau tidak punya itikad baik untuk melunasi utangnya.Mahfud menyebut sanksi-sanksi itu sebagai pembatasan hak keperdataan dan layanan publik bagi para obligor/debitur. Misalnya, mereka tidak lagi dapat mengajukan kredit ke bank, paspor mereka dicekal sehingga mereka tidak dapat berpergian ke luar negeri.\"Sudah ada payung hukumnya untuk kami melakukan itu. Payung hukumnya sudah keluar. Jadi, dimohon kooperatif, yang selama ini menghitung tidak ketemu-ketemu (nilai utangnya, red.), mari kita bertemu (dan membahas) bagaimana penyelesaiannya,\" katanya.Satgas BLBI, yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga, mulai bekerja sejak Presiden RI Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.Sejak mulai bertugas pada Juni 2021 sampai Mei 2023, atau dalam kurun waktu hampir dua tahun, Satgas BLBI berhasil mengembalikan Rp30,66 triliun dari para obligor/debitur BLBI.Rinciannya, Rp1,1 triliun dalam bentuk uang (PNBP ke kas negara), penyitaan dan penyerahan barang jaminan lain dan penyerahan jaminan aset seluas 1.784,34 hektare yang estimasi nilainya Rp14,77 triliun, penguasaan fisik aset properti seluas 1.862,91 hektare yang estimasi nilainya setara Rp9,278 triliun.Kemudian, penyerahan aset kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah seluas 278,6 hektare dengan estimasi nilai Rp3,07 triliun, dan penyertaan modal negara (PMN) nontunai seluas 54 hektare dengan estimasi nilai Rp2,49 triliun.Mahfud dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani optimistis sampai akhir 2023 Satgas BLBI dapat menagih setidaknya 50 persen dari total Rp110,45 triliun uang negara yang dipinjam para obligor/debitur BLBI.(ida/ANTARA)
Komisi I DPR Menggelar Rapat Tertutup Membahas Anggaran Bersama Kemhan/TNI
Jakarta, FNN - Komisi I DPR RI di Jakarta, Rabu, menggelar rapat kerja secara tertutup dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI beserta TNI AD, TNI AL, dan TNI AU untuk membahas anggaran.\"Seperti biasa kami usulkan dari meja pimpinan kalau rapat anggaran dengan Kementerian Pertahanan sifatnya tertutup,\" kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, kompleks Gedung DPR RI, Jakarta.Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan realisasi dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2022, kemudian membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan RI dan TNI Tahun 2024.Di awal, Meutya menyampaikan bahwa dalam rapat kerja tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berhalangan hadir karena pada saat bersamaan memiliki agenda khusus sehingga Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra yang mewakilinya.Selain itu, kata dia, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono juga berhalangan hadir karena mempersiapkan menjadi tuan rumah dan menjamu pertemuan ASEAN Chief of Defence Forces Meeting (ACDFM) Ke-20 pada tanggal 6 hingga 8 Juni di Bali.\"Panglima menyampaikan permohonan maaf tidak dapat menghadiri. Panglima diwakili oleh Kasum TNI (Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan). Beliau juga sudah secara informal menyampaikan langsung, jadi tidak hanya surat formal permintaan maaf kepada pimpinan maupun seluruh anggota Komisi I,\" ujarnyaMeutya juga mengatakan bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo berhalangan hadir dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR karena tengah mengikuti giat di Jepang. Kasau diwakili oleh Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau) Marsdya TNI Agustinus Gustaf Brugman.Sementara itu, lanjut dia, dalam rapat kerja tersebut hadir langsung Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.\"Kami senang Pak Kasad hadir hari ini karena tentu kami juga perlu di-update hal-hal terkait dengan Papua. Jadi, tepat sekali beliau hadir, yang terhormat Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Kemudian di samping Pak Kasad, ada Pak Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali yang juga hadir langsung,\" kata Meutya.(ida/ANTARA)
Anis Matta: Partai Gelora akan Lakukan Revolusi Total Sistem Pendidikan
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, salah satu reformasi besar yang akan dilakukan Partai Gelora apabila diberikan kesempatan untuk memimpin bangsa ini adalah melakukan revolusi total Sistem Pendidikan. \"Sistem pendidikan kita ini, tidak akan pernah melahirkan orang-orang yang bisa berpikir kompleks, karena sedari awal unsur-unsur kepribadian kita sebagai manusia itu tidak terpenuhi dengan baik,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (7/6/2023). Misalnya, soal pelajaran sastra, seni dan musik, yang tidak terlalu didalami oleh orang-orang kita. Padahal disitu ada pergolakan mendalam mengenai budaya global di era globalisasi saat ini. Dimana semua negara seperti Amerika, Korea, India dan China tengah berlomba-lomba untuk memproduksi produk kebudayaan mereka agar bisa mempengaruhi dunia. \"Jadi kalau kita melihat temuan teknologi itu bukan hanya sekedar berpikir kemampuan scientfic orang. Kalau kata Einstein (Albert Einstein) itu imajniasi, yang lebih penting dari science itu sendiri. Itu semua didrive oleh imajinasi, tapi di kita umumnya kurang imajinatif,\" ujarnya. Akibat tidak memiliki imajinatif, menurut ketua umum partai nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini, tidak banyak pemimpin politik maupun pejabat publik lainnya di Indonesia sekarang yang punya imajinasi besar. \"Itu karena sistem pendidikannya tidak memungkinkan untuk berminajasi, itu masalahnya. Sehingga anda tidak menemukan orang-orang yang visioner, karena sistem pendidikannya tidak memungkinkan dia berpikir kompleks. Harusnya kita selalu berpikir jauh menerawang dan imajinatif. Tapi kita selalu berpikir hari-hari, dialy dimana yang penting kita hari ini hidup enak,\" ungkapnya. Menurut Anis Matta, sistem pendidikan saat ini perlu dirombak secara total, sehingga memungkinkan semua orang berpikir kompleks dan memiliki imajinasi. \"Pemimpin di seluruh dunia itu berhasil, karena imajinasi, mereka memiliki imajinasi,\" katanya. Selain melakukan revolusi sistem pendidikan, Partai Gelora kata Anis Matta, juga akan mendorong penggunaan bahasa Indonesia oleh para pemimpin dan pejabat di forum-forum internasional. \"Kita kadang-kadang justru minder menggunakan bahasa Indonesia. Pemimpin kita di luar negeri maunya berbahasa Inggris, seakan-anda anda berbahasa Inggris, itu anda cukup cerdas dan terdidik,\" katanya. Padahal Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden China Xi Jinping dan mantan Presiden Soeharto tidak pernah menggunakan bahasa Inggris, tetapi mereka bangga menggunakan bahasanya sendiri, bukan karena tidak bisa berbahasa Inggris. \"Pengguna bahasa Indonesia atau Melayu itu penggunanya mencapai lebih dari 300 juta orang, kenapa kita tidak bangga dengan itu. Harusnya kita mendapatkan hadiah nobel sastra sebagai negara pengguna bahasa Indonesia yang sangat besar. Ini sangat miris,\" katanya. Hal itu, kata Anis Matta, sekali lagi kuncinya adalah di sistem pendidikan, karena orang tidak diajak sejak awal untuk berpikir kompleks, bukan hanya berpikir kritis atau logika satu, tetapi bagaimana membangun kemampuan berpikir keseluruhan secara kompleks. \"Sehingga nanti anda bisa menemukan hal-hal baru dari kemampuan berpikir kompleks itu, yang tidak ada sebelumnya,\" jelas Anis Matta. Pengagum sastrawan Chairil Anwar dan Pujangga Baru ini mengaku kagum dengan karya-karya sastra mereka yang tidak bosan untuk dibaca. Sebab, karya mereka memuat kisah-kisah pergulatan budaya dikelola sedemikian rupa dalam sebuah cerita, sehingga menjadi menarik dan abadi. \"Di kita ini sebenarnya banyak yang kontradiksi, bukan hanya di karya sastra saja, tetapi juga peninggalan budaya seperti Candi Borobudur yang dibangun sebelum abad 9, bahkan sebelum Renaissance bisa memproduksi satu keajaiban dunia. Tapi setelah itu tidak ada peninggalan lagi, kita mengalami distkontinyu tidak hanya di sastra, produk budaya, tetapi diskontinyu di semua lini,\" papar Anis Matta. Dalam industri perfilman misalnya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki kemampuan teknis di Industri perfilman, tetapi negara tidak mendukung, dan pemerintah tidak memberikan bantuan untuk membesarkan industri perfilman, semua dikelola oleh swasta. \"Ini juga impian kami di Partai Gelora, kita akan membuat \'Cinema City. Ini lebih strategis bagi pemerintah untuk membuat project seperti ini, daripada project lain. Di situ ada industri perfilmannya, teknolginya perbankan, universitas, dan ekonomi kreatifnya dan lain-lain semua terkumpul di situ,\" katanya. Model pembangunan seperti ini, lanjutnya, akan mengurangi ongkos atau pembengkakan biaya pembangunan proyek-proyek, karena semua difokuskan di tempat tersebut, sehingga akan mengakselerasi pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja. \"Tapi itu semua kuncinya juga ada di sistem pendidikan. Kami membayangkan bagaimana pendidikan kesenian itu dapat melahirkan produk kebudayaan, dan menjadi salah satu unggulan utama dari Indonesia seperti halnya Korea. Dengan membungkus keunggulan budaya dengan kemuajuan ekonomi dan kekuatan teknologi, diharapkan Indonesia akan menjadi Superpower baru,\" pungkasnya. (*)
KAMI Lintas Provinsi Serukan Pemakzulan Presiden
Surakarta, FNN - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lintas provinsi mengeluarkan pernyataan keras agar rakyat bergerak memakzulkan presiden. Dalam rilis yang diterima redaksi FNN, Rabu (07/06/2023) KAMI menemukan beberapa alasan perlunya menurunkan presiden di tengah jalan, antara lain: Bahwa, tindakan Jokowi sebagai Presiden aktif sekaligus Kepala Negara, cawe-cawe atau berpihak secara langsung bahkan “ikut aktif” sebagai “timses” memenangkan Capres pilihannya telah melanggar Sumpah Jabatannya yang diucapkan atas nama Allah di antaranya berkewajiban bersikap dan bertindak seadil-adilnya. Bahwa, Presiden secara sadar telah melanggar Sumpah Jabatan akan berlaku adil, serta “memaksakan” keinginannya untuk menempatkan pengganti dirinya dan secara vulgar menyatakan dirinya akan cawe-cawe memenangkan pilihannya pada Pilpres 2024, sehingga berakibat Pilpres 2024 tidak berlangsung jujur dan adil. Bahwa, tindakan Jokowi untuk cawe-cawe dalam proses Pilpres 2024 secara vulgar diungkapkan pada media telah melanggar TAP MPR no VI tahun 2001 tentang Etika Politik dan Pemerintahan di antaranya mewujudkan pemerintahan yang bersih, menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan. Bahwa, TAP MPR No. VI tahun 2001 juga mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Bahwa, tindakan Jokowi sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi serta keberlanjutan Pemilu, karena dipastikan Pemilu 2024 tidak akan terselenggara secara jurdil. Bagaimanapun jika Jokowi sebagai Presiden dan sebagai Kepala berpihak dan tidak netral, serta tidak berlaku adil maka akan menyebabkan kecurangan Pemilu secara sistemik, masif dan terstruktur karena langsung atau tidak langsung, semua infrastruktur yang berada dibawah Presiden, diperintah ataupun tidak, harus menuruti kemauan Jokowi. Bahwa, melanggar sumpah jabatan dan perbuatan tidak adil dan tidak secara Politik dan Pemerintahan merupakan perbuatan tercela seperti yang diamanahkan pada Pasal 7 A UUD sehingga Jokowi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sesuai kajian KAMI Lintas Provinsi secara mendalam demi keberlangsungan Pemilu secara jujur dan adil serta menjamin persatuan bangsa dan penegakan NKRI, maka KAMI meminta: 1. Agar DPR segera bersidang untuk melakukan proses pemakzulan Presiden Jokowi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden karena perbuatan tercela melanggar sumpah dan etika politik pemerintahan. 2. Jika DPR, MPR dan MK tidak mampu melakukan proses pemakzulan tersebut, ini berarti bahwa ketiga lembaga tinggi Negara tersebut tidak lagi berfungsi. Untuk hal tersebut KAMI Lintas Provinsi menyerukan agar rakyat bersama TNI bergerak serentak untuk menjaga Negara tercinta ini dari kekacauan kehidupan berbangsa dan bernegara. Surakarta, 06 Juni 2023 KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI) LINTAS PROVINSI KAMI JAWA TENGAH (Mudrick SM Sangidu) KAMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Syukri Fadholi) KAMI JAWA TIMUR (Daniel M Rasyid) KAMI JAWA BARAT (Syafril Sjofyan) AP-KAMI DKI JAKARTA (Djudju Purwantoro) KAMI BANTEN (Abuya Shiddiq) KAMI SUMATRA UTARA (Zulbadri) KAMI RIAU (Muhammad Herwan) KAMI KALIMANTAN BARAT (H. Mulyadi MY, S.Pi, M.MA) KAMI SUMATERA SELATAN (Mahmud Khalifah Alam S.Ag). KAMI SULAWESI SELATAN (Geralz Geerhan) KAMI KEPULAUAN RIAU (Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd.) KAMI JAMBI (H. Suryadi) KAMI ACEH (Saiful Anwar S.H., M.H.) SEKRETARIS (Sutoyo Abadi)
Hadi Tjahjanto Disusulkan Masuk Dewan Pengarah Satgas BLBI
Jakarta, FNN - Menkopolhukam Mahfud MD mengusulkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto ikut bergabung dalam Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).Mahfud MD, selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, menjelaskan keberadaan menteri ATR/BPN dalam Satgas BLBI dapat mempercepat proses alih nama tanah-tanah yang merupakan aset BLBI dari para debitur atau obligor.\"Nanti, mohon kita menambahkan satu pejabat lagi di Dewan Pengarah, (yaitu) menteri ATR/BPN, sehingga tanah-tanah yang sudah disita ini segera dibaliknamakan, ini milik negara, ini milik siapa,\" kata Mahfud MD saat acara serah terima aset eks BLBI di Jakarta, Selasa.Sejak bertugas pada Juni 2021-Mei 2023, Satgas BLBI telah mengumpulkan hampir 30 persen uang negara yang dipinjam para debitur, yang nilainya mencapai Rp30,66 triliun.Rinciannya ialah Rp1,1 triliun dalam bentuk uang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara; penyitaan dan penyerahan barang jaminan lain dan penyerahan jaminan aset seluas 1.784,34 hektare senilai Rp14,77 triliun; serta penguasaan fisik aset properti seluas 1.862,91 hektare senilai Rp9,278 triliun.Kemudian, penyerahan aset kepada kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) seluas 278,6 hektare dengan estimasi nilai Rp3,07 triliun serta penyertaan modal negara (PMN) non-tunai seluas 54 hektare senilai Rp2,49 triliun.Dalam acara serah terima aset eks BLBI di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, ada 14 K/L dan tiga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota yang menerima berbagai aset hasil penagihan Satgas BLBI.Beberapa aset yang sebagian besar berbentuk tanah itu akan digunakan oleh K/L dan pemda sebagai pusat ekonomi dan pelayanan publik. Total lahan yang diberikan kepada K/L dan pemda itu mencapai 2,2 juta meter persegi dengan estimasi nilai mencapai Rp1,8 triliun.\"Lahan yang dilakukan PSP (penetapan status penggunaan) dan hibah tersebut diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, gedung arsip, kampus politeknik negeri, kantor balai guru penggerak, stasiun bibit gratis, Rumah Sakit Bhayangkara, pusat pelatihan SDM (sumber daya manusia), klinik rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, balai pertemuan masyarakat, taman, kebun, tambak, dan pembuangan sampah,\" jelas Mahfud.Dia menambahkan lahan-lahan tersebut juga akan digunakan sebagai pusat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); pusat pelayanan pajak daerah; dan kawasan ekonomi West Java Creative Forest.Oleh karena itu, dia meminta K/L dan pemerintah daerah segera menggunakan aset-aset tersebut demi mencegah penyerobotan yang dapat dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.\"Saya mengharapkan pimpinan K/L dan pemerintah daerah terkait dapat segera memroses peralihan hak atas aset terkait ke kantor pertanahan setempat, dan tadi ada wakil dari kantor pertanahan. Mohon ini sudah jadi keputusan tim pengarah, di mana menteri pertanahan juga ikut. Supaya dilayani dengan baik proses ini, yaitu pengalihan dalam hal dengan alas hak berupa sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. kementerian terkait atau atas nama pemerintah terkait,\" ujar Mahfud MD.(ida/ANTARA)
Rocky Gerung: Kesalahan Jokowi, Ia Menebar Tebu di Semua Bibir...
Jakarta, FNN - Molornya penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden disebabkan oleh ketergantungan yang cukup besar partai terhadap Jokowi. “Ada ketergantungan yang begitu besar atas partai-partai terhadap Jokowi. Mereka semua berebut restu Jokowi. Oleh karena itu semua capres tidak ingin bertengkar dengan Jokowi, karena mereka menganggap nanti Jokowi bisa mengeluarkan senjata pamungkas,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, berjudul “Tebar Harapan Manis ke Capres, Awas Prabowo dan Ganjar Diprank Jokowi,” Senin (05/05/2023). Namun demikian bagi FNN, kata Rocky hal itu bukan problem. FNN akan tetap mengkritik Jokowi, apakah Jokowi mau kasih tiket ke siapapun. Sebab, lanjut Rocky selama beliau tidak lega melepaskan pertandingan ini di luar pengaturan skor oleh dia, FNN akan selalu mengkritik Jokowi. “Jokowi Anda masih terus cawe-cawe, putar sana, putar sini sehingga semua orang seolah- olah tergantung pada Anda. Padahal kalau kita lihat sistem konstitusi kita, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui partai-partai politik,” tegasnya. Jadi, lanjut Rocky biarkan partai politik bersaing di antara mereka, bukan bersaing untuk memperoleh wisdom atau restu dari Jokowi, itu keliru. “Hal itulah yang hendak kita terangkan, sebetulnya Pak Jokowi bikin kekeliruan bahwa dia menyebar tebu di semua bibir, lalu merasa bahwa partai yang paling manis adalah partai A, lalu partai yang kurang manis partai B, itu kesalahannya di situ. Juga salahnya partai-partai yang minta restu Jokowi,” paparnya. Hal ini bisa terjadi lantaran sejak awal partai-partai itu tidak mau nol perseen. Jadi 20 persen itu, kata Rocky akhirnya menjadi rebutan gula-gula yang sesungguhnya hal itu merupakan hukuman bagi partai-partai yang tidak mau mengikuti proposal FNN. Menurut Hersu, sesungguhnya kalau disimak sikap partai, sebetulnya ada yang betul-betul berharap mendapat restu Jokowi dan ada juga yang terpaksa, karena kalau tidak ikut, mereka akan tersandera. Namun menurut Rocky hal itu hanya gebrakan saja.”Ya, itu partai-partai kecil yang sok pamer kuasa, tapi malah bingung sendiri. Jadi, tidak ada lagi pride, tidak ada lagi kebanggaan bahwa partai mau kecil atau besar sebetulnya tidak ada soal, yang penting dia itu punya akses ke dalam pemilu,” paparnya. Akan tetapi masalahnya karena tidak punya akses ke pelaksana Pemilu, mereka lantas akses ke presieen. Maka dari itu dimainkan oleh presiden. “Itulah makanya kalau partai tidak bisa mempertahankan nol persen ya, gak usah ikut,” tegasnya. Rocky menyarankan, sebetulmya partai-partai yang di bawah 20 persen itu bikin koalisi lalu bikin semacam kaukus, kami akan memboikot pemilu. “Itu lebih berguna, daripada sudah mengemis akhirnya disingkirkan juga,” tegasnya. Bagi Jokowi kata Rocky perolehan suara 4-5 persen, itu rendah sekali. Maka Jokowi manfaatkan itu. Menurut Rocky hal itu merupakan tukar tambah yang orientasinya politik bukan tukar tambah demokrasi. Menyinggung soal manuver PAN, Rocky menyebut bahwa hal itu akibat dari politik yang berlandaskan persepsi. Rocky meyakini PAN bukan dikendalikan oleh ukhuwah islamiayah, akan tetapi dikenadlikan oleh Erick Thohir yang ambisi untuk jadi wakil presiden. Memang Erick Thohir kemudian cari akses ke pemilih muslim lewat NU, akan tetapi hal itu kata Rocky sebetulnya hanya sekadar upaya untuk membeli citra, buka sesuatu yang berakar bahwa ini tokoh muslim yang basisnya keadilan versi Islam. “Kita tidak pernah mendengar PAN menerangkan apa itu keadialan sosial versi Islam, kalau betul-betul PAN itu ada warna Muhammadiyah. Bahkan kita menduga bahwa PAN sebetulnya proxy atau diremote oleh modal yakni Erick Thohir. Jadi gampang membacanya,” paparnya. Semenara soal Sandiaga Uno, Rocky ingin menerangkan kepada publik bahwa persaingan ideologis berhenti karena semua orang butuh dana pemilu dan dana pemilu hanya bisa diperoleh dari orang-orang yang punya uang. “Ini bagus buat kita untuk mengubah seluruh persepsi dan orientasi kita bahwa politik itu disebut poilitik kalau dia mendistribuiskan keadilan. Politik disebut piltik kalau yang diungkapkan adalah pertandingan ide, gagasan, dan nilai. Ini semua tidak terjadi,” paparnya. Rocky mengingatkan bahwa waktu tinggal 100 hari lagi. “Kita tunggu pada akhirnya yang mendaftar ke KPU sebagai capres cawapres itu pasti sekadar menunjukkan dan memperoleh koalisi 20 persen, tapi 20 persen itu dasarnya adalah tukar tambah kepentingan materiil bukan kepentingan etis. Saya nanti akan lihat siapa yang memproleh 20 persen karena transaksi ideologi dan siapa yang memperoleh 20 persen karea transaksi amplop,” tegasnya. FNN kata Rocky sejak awal sudah mendeteksi di mana kecurangan, siapa yang tidak layak untuk memimpin negeri, tapi hanya dengan modal uang doang dan hal itu tidak boleh. (sws)
Konsep Islam Harusnya untuk Selesaikan Distribusi Ekonomi, bukan Dijadikan Sumber Konflik
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai, partai Islam masih sulit untuk memenangi pertarungan politik di konstensi Pemilu 2024, baik pemilu legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres). Hal itu disebabkan narasi yang ditawarkan hanya diperuntukkan bagi kelompoknya saja, bukan narasi untuk keseluruhan populasi rakyat Indonesia. Dari dulu sampai sekarang, narasinya tidak pernah berubah, selalu mewakili kelompoknya sendiri. \"Pada dasarnya partai-partai Islam ini selalu berorientasi mewakili kelompoknya sendiri dan tidak mewakili populasi. Partai yang basisnya tradisional, dia berusaha mewakili Islam tradisional, demikian pula dari kelompok modernis dia berusaha mewakili Islam modernis,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (6/6/2023). Karena itu, kata Anis Matta, porsi dukungan masyarakat terhadap partai Islam tidak sebesar dukungan kepada partai nasionalis. \"Ini masalah fundamental yang seharusnya menjadi perhatian serius untuk mengubah orientasi narasi mewakili kelompoknya, menjadi narasi mewakili populasi atau seluruh rakyat Indonesia,\" katanya. Menurut Anis Matta, seharusnya konsep ajaran Islam digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, seperti keadilan distribusi ekonomi dan menghadapi ketimpangan ekonomi. Bukan sebaliknya digunakan untuk membela kelompoknya saja, dan memusuhi kelompok yang lain. Padahal negara dan agama itu tidak bisa di pisah-pisahkan dalam sejarahnya. \"Tetapi ada upaya untuk memisahkan agama dan negara dengan dibuat sedemikian rupa seolah sebagai sumber konflik, oleh mereka yang membawa kekuatan agama sebagai ideologinya,\" ujar Anis Matta. Anis Matta menegaskan, Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bukan merupakan negara sekuler. Malahan dengan Pancasila, Indonesia justru dikenal sebagai negara religius, karena mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa. \"Inilah yang kita sayangkan kenapa partai Islam itu, tidak mencoba menggali ajaran agama Islam ini sebagai satu sumber inspirasi. Selain itu, partai Islam juga selalu membawa perbedaan friksi mengenai tata cara beragama, antara yang tradisional dan modernis, di bawah ke politik,\" katanya. Anis Matta berharap partai Islam belajar kepada para pendiri bangsa seperti Bung Karno (Soekarno) yang menawarkan Pancasila sebagai fondasi negara, karena menyadari bahwa di Indonesia itu banyak aliran pemikiran, baik itu di kelompok Islam maupun nasionalis. \"Pancasila itu adalah platform yang mewakili semua kelompok. Dia datang dengan narasi mewakili populasi, bukan satu kelompok,\" katanya. Kehadiran Partai Gelora, lanjut Anis Matta, adalah dalam rangka menyelesaikan perbedaan fundamental antara kelompok Islam dan Nasionalis dengan menawarkan narasi yang mewakili populasi, yaitu Arah Baru Indonesia. \"Kita datang dengan membawa Indonesia lebih maju, karena partai-partai Islam tidak pernah menawarkan kepemimpinan bagi semua. Untuk itu, Partai Gelora hadir untuk menjawab ini,\" katanya. Selain itu, partai Islam selama ini hanya dimanfaatkan untuk kendaraan politik para kandidat di Pilpres, padahal mereka sesungguhnya tidak mewakili Islam, hanya menjadikan simbol saja. \"Dari tiga kandidat calon presiden yang survei-survei itu, pada dasarnya tidak ada satupun dari kelompok Islam, tapi semua orang menggunakan Islam secara simbol saja. Dengan kondisi tersebut, maka capres yang didukung partai Islam akan sulit memenangi Pilpres, karena tidak bisa melakukan ekspansi pemilih dari kanan ke tengah, apalagi ke kiri. \"Karena itu, ketika Pilpres mereka selalu menjadi komplementer, wakilnya saja, bukan presidennya, karena memang narasi dan pemimpin yang ditawarkan hanya mewakili kolompoknya saja,\" pungkasnya. (*)
Dipolisikan, Mantan Aktivis GMNI Keberatan Opini Dikriminalisasi
Jakarta, FNN - Mantan Presidium GMNI Yusuf Blegur dipanggil polisi resort Metro Depok terkait tulisan berjudul \"Capres HMI Versus Capres GMNI\". Demikian rilis yang diterima redaksi FNN, Selasa (06/05/2023). Blegur menegaskan pelaporan ke Polres Metro Depok atas tulisan dirinya yang tayang dan viral di pelbagai media, edisi 23 April 2023, bisa dilihat sebagai respons yang mengutamakan tindakan politis dan kekuasaan ketimbang aspek hukum. \"Tindakan pelapornya bisa dinilai sebagai upaya menghina dan melecehkan demokrasi. Harusnya opini dibalas dengan opoini, tulisan dibalas dengan tulisan. Bukan dengan sedikit-sedikit lapor atau mengghinakan pendekatan kekuasaan,\" papar Blegur. Ketidakmampuan bernarasi dan berargumentasi kata Blegur mestinya bukan dengan cara kriminalisasi. \"Jangan juga karena tidak mampu dan atau tidak bisa membalas opini atau dalam bentuk tulisan, segala hal yang bersifat kritis dilaporkan ke kepolisian,\" tegas Blegur. Pemanggilan dirinya oleh Polresta Metro Depok, kata Blegur merupakan upaya kriminalisasi terhadap suara dan gerakan kritis. Refleksi dan evaluasi terhadap gejala penyimpangan konstitusi dan demokrasi harus dilihat sebagai upaya memperbaiki dan menyelamatkan NKRI. Bukan sebaliknya dianggap sebagai ujaran kebencian dan permusuhan. Di samping itu, lanjut Blegur pemanggilan dirinya oleh Polresta Metro Depok yang menindaklanjuti laporan Saudara Riano Oscha Chalik (Komisaris BUMN) dan Bambang Sri Pudjo (lawyer dan aktifis PDIP), terkait tulisan Yusuf Blegur yang berjudul Capres HMI Versus Capres GMNI sangat tidak berdasar, berlebihan dan lebih mengedankan tindakan yang cenderung beroientasi kriminalisasi. \"Penting bagi pelapor dan Polresta Metro Depok melihat aspek UU Pers karena tulisan tersebut telah dimuat dan disebarluaskan juga oleh media, bukan sekadar meneruskan laporannya ke jalur hukum,\" tandasnya. Selain itu kata Blegur, tulisan tersebut hanya menyampaikan kegelisahan, kecemasan dan kekhawatiran pandangan dan sikap sebagian besar masyarakat. Blegur menegaskan bahwa materi tulisan tersebut selain bersifat opini, juga mengangkat realitas dan fakta yang bersumber dari pelbagai media msinstream dan non mainstream, sosial media, youtube dan laman berita lainnya. \"Tulisan saya tentang Capres HMI Versus Capres GMNI benar-benar menyampaikan fakta yang didukung data, bukan hoax atau fitnah,\" tegas Ketua Umum BroNies tersebut. Pemanggilan atas dirinya dalam konteks klarifikasi pelanggaran UU ITE kata Blegur terkesan berlebihan dan melampaui batas. \"Oleh pelapornya menjadi tindakan yang semena-mena dan sebagai bentuk kedzoliman,\" pungkasnya. (*)
Hadir di Solo Dicap Sebagai Timses Prabowo, Rocky Gerung: Kalau Timses Ganjar Undang, Saya Juga Pasti Hadir
Jakarta, FNN - Akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung menghadiri turnamen sepakbola yang diinisiasi relawan Prabowo Subianto di Solo bertajuk Liga Bola Rakyat (Libra). Kehadiran Rocky dalam momen tersebut membuat dunia medsos heboh. Ia dicap sebagai timses Prabowo. Namun Rocky membantah tuduhan itu dan mengaku diundang untuk melihat kompetisi yang kelak bisa melahirkan bibit-bibit pemain profesional. “Saya kemarin memang di Solo di lapangan bola UNS, bahkan ikut main bola di situ. Ada teman-teman saya mendeklarasikan dan memulai suatu pertandingan bola dalam upaya mencari bibit pesepak bola. Saya anggap seperti biasa, ini tim sukses Prabowo saya tahu itu, tetapi saya bilang bukan tim sukses Prabowo, melainkan saya ingin ini menjadi sukses. Saya gak tahu apa terjemahannya,” katanya dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official berjudul “Tebar Harapan Manis ke Capres, Awas Prabowo dan Ganjar Diprank Jokowi,” Senin (05/05/2023). Yang lebih penting bagi Rocky adalah bagaimana masyarakat Indonesia melihat bahwa politik Indonesia memerlukan dorongan lebih kuat supaya terjadi kompetisi di bidang ide. “Jadi ide untuk memanfaatkan masa kampanye dengan sepak bola, jauh lebih berguna daripada ide untuk bagi-bagi amplop dan dangdutan,” tegasnya. Rocky juga menegaskan bahwa dia bukan timses siapa-siapa. Ia berkewajiban mengingatkan kepada publik tentang pemilu yang berkualitas, bahkan sebelumnya Rocky juga menghadiri timses Anies di Semarang dan Jogjakarta. “Jadi, ini adalah upaya untuk menjelaskan kepada publik bahwa saya mendorong Anies, Prabowo, dan Ganjar untuk dapat tiket dululah, nanti kita atur siapa yang musti kita pilih. Tetapi mereka harus paham, bahwa selama tidak ada wakil presiden, mereka sebetulnya bukan capres. Sudah bisa disebut capres itu kalau sudah ada calon wakil presiden. Itu dasarnya. Jadi, silakan baca di media massa kenapa sya hadri di situ,” paparnya. Sebelum di Solo, Rocky menjelaskan bahwa dirinya bersafari di JawaTengah selama tiga hari. “Saya tiga hari di Jawa Tengah, pertama ketemu relawan Anies, para dokter yang punya keprihatinan soal Nakes yang ditelantarkan oleh Negara. Ada sekitar 16 ribu nakes yang digaji asal-asalan, padahal mereka kerja di rumah sakit. Negara terlalu tega untuk menganggap bahwa nakes itu mengabdi. Sepakat, justru yang mengabdi itulah harus diasuh lebih baik,” tegasnya. Penelantaran terhadap tenaga kesehatan kata Rocky menyebabkan mereka harus kerja paksa. Begitu banyak tenaga kesehatan yang tewas karena waktu kerja dan tunjangan. Jadi, tim Anies itu dokter-dokter yang mendorong Anies menjadi presiden membekali dia dengan konsep tentang kesehatan rakyat demi keadilan dan kemerataan. Rocky mendorong upaya tersebut. “Itu hari pertama, hari kedua saya diundang Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang memulai tradisi mengumpulkan mahasiswa. Ada kurang lebih 2000 mahasswa berkumpul di lapangan dan berupaya untuk mendorong politik berbasis kepada kebebasan akademis.Di kampus itu saya terangkan apa fungsi dari mimbar akademis. Jadi, akademis itu adalah hak setiap orang yang punya dalil akademis, bukan hak rektor atau hak guru besar. Jadi, itu dasar kehidupan di kampus,” paparnya. Hari keriga, Rocky bergerak ke Solo dan ini yang menjadi heboh di masyarakat lantaran menghadiri acara relawan Prabowo. “Lalu hari berikutnya saya ke Solo menghadiri acara pembukaan semacam Piala Prabowo. Saya dengar Prabowo menyiapkan uang, mungkin sekitar 500 juta untuk klub yang menang dlaam upaya pembinaan. Jadi apa yang saya lakukan untuk mendorong perubahan politik dengan cara konseptual,” tegasnya. “Anda siap kalau tim Ganjar mengundang Anda,” tanya Hersu. “Pastilah, Ganjar kalau ngundang pasti akan saya datangi. Kan saya bukan tim sukses siapa-siapa, akan tetapi saya mendorong kompetisi politik yang sehat. Kalau soal upacara-upacara partai ngalor ngidur ke sana ke mari pindah koalisi, itu urusan partai. Urusan saya adalah akademis, urusan untuk menghasilkan sistem pemilu yang konsepsional,” katanya. Sekali lagi, lanjut Rocky, kalau Ganjar meu mengundang dirinya, ia pastika akan hadir. “Kalau Ganjar mau undang saya, oke, tetapi saya akan terangkan bahwa di situ saya diundang di dalam usaha yang sama dan dalam tema yang sama yaitu politik yang basisnya etikabilitas, basisnya intelektualitas, bukan basis elektabilitas,” tegasnya. Rocky juga menegaskan bahwa dirinya berteman dengan Anies, Prabowo juga Ganjar termasuk dengan GMNI. “Jadi, tidak ada masalah selama kita tahu ada kompetisi ide dan argumen. Saya mau mengajarkan bagaimana capres-capres dan caleg itu bertengkarlah tentang masa depan Negara tetapi dengan kekuatan argumen bukan dengan saling lempar sentiment,” paparnya. Menurut Rocky kampanye model dangdutan tidak akan menghasilkan masyarakat yang cerdas, justru hanya akan menghasilkan presiden yang gemar jodet-joget belaka. “Dangdutan itu urusan olah gerak-gerak tubuh supaya sehat, tetapi otak kita tidak tumbuh. Politik yang diolah secara dangdutan itu hasilnya presidennya hanya bisa dangdutan saja,” pungkasnya. (sws).
Kantor Imigrasi Jakarta Utara Mengamankan Formula E dari WNA Nakal
Jakarta, FNN - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Qriz Pratama mengatakan pihaknya mengamankan gelaran Kejuaraan Internasional Balap Mobil Listrik (ABB FIA) Formula E Musim 9 dari warga negara asing (WNA) yang berpotensi mengganggu acara.\"Sembilan ratus empat belas WNA hadir di Indonesia guna menyukseskan gelaran Kejuaraan Internasional Balap Mobil Listrik (ABB FIA) Formula E Musim 9,\" kata Qriz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Dia menyebutkan 914 WNA tersebut terdiri atas 23 pebalap, 26 jurnalis, serta ratusan pekerja supervisi, kru, teknisi, staf administrasi pebalap, dan lain-lain.\"Mereka semua dinyatakan telah lengkap izin keimigrasiannya,\" tambahnya.Lebih lanjut Qriz menyatakan Imigrasi siap mendukung dan menyukseskan gelaran internasional itu.\"Formula E adalah event international yang dapat meningkatkan berbagai sektor di Indonesia, seperti investasi dan pariwisata. Kami mendukung penuh dan siap menyukseskan acara ini,\" jelasnya.Sementara itu, Kantor Imigrasi Jakarta Utara juga tetap melakukan pengawasan keimigrasian guna memastikan pebalap maupun kru tetap mematuhi aturan keimigrasian. Selain itu, Imigrasi juga mengantisipasi adanya WNA yang disinyalir dapat mengganggu jalannya kegiatan tersebut.\"Sejauh ini, kami tidak menemukan adanya pelanggaran keimigrasian dari WNA yang hadir dalam gelaran Formula E 2023,\" kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Utara Bong Bong Napitupulu.(ida/ANTARA)
POPULER
