POLITIK
Motif Politik RK dalam Pembangunan Patung Sukarno
Jakarta, FNN - Rencana pembangunan patung tertinggi Bung Karno di Indonesia yang digagas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sekaligus ekspresi simbolis terhadap sang tokoh proklamator. “Tidak ada yang kebetulan dalam politik, pasti ada relasi kuasa yang dilakukan RK dalam pembangunan patung seorang tokoh, sekaligus ada kuasa simbolik politik,” kata analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (30/6). Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri groundbreaking pembangunan Monumen Plaza Dr (HC) Sukarno di kompleks GOR Saparua Bandung, Rabu (28/6). Patung tersebut diklaim menjadi patung Sukarno paling tinggi di Indonesia. Tingginya 22,3 meter dan biayanya sekitar Rp15 miliar. Menurut Selamat Ginting, pembangunan patung di ruang publik merupakan wujud ekspresi simbolis untuk menokohkan seseorang. Ini merupakan bagian dari upaya meneguhkan kekuasaan personal maupun kelompok mengatasnamakan kepentingan publik. “Keberadaan patung Sukarno, misalnya menjadi bukti bagaimana sistem simbolik dilakukan untuk melegitimasi kekuasaan oleh otoritas penguasa,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Dikemukakan, dalam suasana tahapan pemilihan umum yang sudah berlangsung sejak pertengahan 2022, wajar saja jika peristiwa itu dikaitkan motif politik dengan relasi kuasa politik yang sedang dibangun RK. Apalagi selama ini PDIP belum bisa memenangkan pemilu di Jawa Barat. PDIP kalah dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). PDIP unggul tipis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Apakah ini upaya RK untuk mendekat kepada PDIP jelang pilpres, walau dia kini sudah menjadi kader Partai Golongan Karya (Golkar)? Jawabannya bisa iya bisa juga tidak. Tapi ini bukan sebuah kebetulan, melainkan sudah dirancang,” ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan senior bidang politik. Apalagi, lanjut Ginting, nama RK selalu masuk radar survei urutan lima besar sebagai bakal calon wakil presiden. RK bersaing ketat dengan nama-nama seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Khofifah Indar Parawansa. “Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo belum punya pasangan wakil presiden, jadi wajar saja pembangunan patung Bung Karno dikaitkan dengan motif politik,” ujar Ginting yang mengenyam pendidikan sarjana ilmu politik, magister komunikasi politik, dan doktoral ilmu politik. Ginting mengemukakan, praktik kuasa simbolik melalui pembuatan patung seorang tokoh melalui sistem bahasa visual dan simbolisasi, menunjukkan bagaimana kekuasaan menyelinap di bawah ruang sadar publik. Masyarakat, lanjut Ginting, bisa saja tidak menyadari bagaimana sistem kekuasan bersembunyi di balik karya-karya patung di ruang publik. Dalihnya bisa bermacam-macam, seperti pewarisan nasionalisme, penghormatan kepada pahlawan, maupun peneguhan ideologisasi. “Bukankah Bandung juga punya nilai sejarah bagi Sukarno, karena ia mengenyam pendidikan di Insitut Teknologi Bandung dan pernah ditahan pemerintah colonial Belanda di kota kembang ini,” ungkap Ginting. Ginting mencatat dalam kurun waktu pemerintahan Presiden Jokowi, terjadi pembangunan patung-patung Sukarno di sejumlah tempat atau instansi pemerintah maupun negara. Misalnya di Akademi Militer Magelang yang digagas Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Muhammad Herindra dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, saat masih menjadi Gubernur Akmil. Kemudian di Kementerian Pertahanan dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). “Maka ada pihak-pihak yang menghubungkan pembangunan patung itu turut melambungkan nama Herindra dan Dudung Abdurachman menjadi petinggi militer. Itu sah-sah saja, meskipun bukan satu faktor itu saja yang melambungkan nama mereka,” ungkap Ginting. Termasuk, lanjut Ginting, posisi Menhan Prabowo Subianto yang aman tanpa gangguan serta Letjen (Purn) Agus Wijoyo yang enam tahun menjadi Gubernur Lemhannas pada 2016-2022. “Semoga publik tidak disuguhi simbol tanpa makna dan semoga pula pembangunan patung-patung itu sesuai dengan kebutuhan publik, bukan sekadar niatan politik praktis seseorang untuk meraih kedudukan,” pungkas Ginting. (*)
Karena Watak Megawati dan Ambisi Jokowi, Ganjar Kehilangan Wataknya Sebagai Calon Presiden
Jakarta, FNN - Seperti sudah kita bersama bahwa sudah sejak beberapa waktu terakhir hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri, ketua Umum PDIP, sudah retak dan tidak harmonis lagi. Keretakan itu tampak di berbagai kesempatan dan tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Publik melihat gelagat keduanya dan memaknainya sebagai perceraian politik. Persoalannya antara lain soal dukung mendukung figur yang akan diusung sebagai capres 2024. Dan kini, semakin jelas perseteruan keduanya karena watak Megawati yang ingin mendominasi dan ambisi Presiden Jokowi yang tak mungkin berhenti untuk ikut cawe-cawe. Menanggapi keadaan tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edis Jumat (30/6/23) mengatakan, “Saya kira memang itu akhirnya, rumus terakhir adalah relasi antara PDIP dan Jokowi, atau lebih khusus lagi antara watak Ibu Mega dan ambisi Pak Jokowi. Ambisi Pak Jokowi tidak tertahankan karena dia nggak mungkin lagi berhenti untuk cawe-cawe. Sebaliknya, watak Ibu Mega adalah memastikan bahwa apa yang sudah dia pilih itu nggak bisa diganggu gugat.” Di dalam persamaan itu atau dalam equation itu, lanjut Rocky, kita coba melihat derivat-derivatnya. Yang pertama adalah kecemasan Ganjar sendiri sebagai personal, bukan PDIP yang cemas. Ganjar cemas karena dia diberi semacam keleluasaan untuk mondar-mandir ke daerah dan sebagainya, tetapi tidak pernah mendapat sambutan yang otentik. “Jadi, sebagai pribadi tentu Saudara Ganjar ini menganggap bahwa dia akhirnya menjadi mainan. Kan itu merusak mental Ganjar dan relawannya. Di mana-mana kita lihat dinaikin poster tentang Ganjar, di belakangnya ada foto Megawati segala macam, tapi nggak ada gairah yang menganggap bahwa ini serius. Jadi, walaupun di seluruh Indonesia ada poster Bapak Ganjar, tapi di belakang poster itu tidak ada semacam energi. Jadi, kelihatan itu poster sebagai poster aja, sebagai baliho aja,” ujar Rocky. Padahal, lanjut Rocky, yang kita inginkan adalah Ganjar sendiri turun dari poster itu, lalu menyapa rakyat. Yang kita inginkan adalah Ganjar datang dari segala arah ke seluruh Indonesia, lalu mengatakan bahwa dia memang pantas untuk menentukan sendiri sikap politiknya, bukan tergantung pada relasi tadi, pada ketegangan antara watak Megawati dan ambisi Presiden Jokowi. Meski saat ini elektabilitas Ganjar didongkrak habis-habisan oleh lembaga survei, tetapi publik tahu bahwa ada kekhawatiran luar biasa karena watak Megawati yang terus ingin mendominasi atau bahkan mengendalikan Ganjar. Hal ini bisa membuat partai-partai lain berpikir ulang untuk mendukung Ganjar. Keadaan seperti ini tentu merugikan Ganjar. “Tetapi, katakanlah elektabilitas Ganjar naik, tidak ada soal sebetulnya. Kan itu gampang diturunkan lagi atau dinaikkan bahkan berkali kali dengan menambahkan margin of error. Tetapi, publik politik paham kalaupun Ganjar terpilih dia bukan sebagai presiden, tapi sebagai orang yang disuruh Megawati,” ungkap Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Hal itulah yang menyebabkan orang mempertanyakan apa gunanya ada debat presiden tentang komposisi kabinet, tentang siapa yang mau duduk di kabinet, toh akhirnya Megawati sendiri yang akan menentukan komposisi kabinet. “Jadi Ganjar dipilih oleh rakyat, tapi yang menentukan kabinetnya adalah Megawati. Padahal, PDIP itu nggak sampai 20% suaranya. Bagaimana kalau seseorang terpilih sama seperti Pak Jokowi, terpilih tapi kemudian dijadikan petugas partai oleh PDIP. Padahal, Pak Jokowi dipilih oleh 51% orang Indonesia, sedangkan PDIP cuma 19%. Hal yang sama akan diberlakukan pada Ganjar. Kasus Pak Jokowi sudah terjadi, sedangkan kasus Ganjar kini sedang berlangsung,” ungkap Rocky. Rocky bukan sedang mengkritik Megawati, tetapi model semacam itu tidak akan membesarkan demokrasi, karena calon presiden dikerangkeng oleh partai, oleh ketua partai. Padahal Indonesia menganut sistem presidensial. Lain halnya kalau menganut sistem parlementer, misalnya, sehingga perdana menteri menentukan kabinetnya. Indonesia menganut sistem presidensial dan pemilihan langsung. Itu artinya, presiden mesti mendapat legitimasi dari rakyat Indonesia, bukan sekadar kemenangannya itu diabdikan buat partai. Rocky mengingatkan bahwa dalam sistem presidensial dan pemilihan langsung, presiden adalah milik seluruh rakyat yang memilihnya, bukan sekadar milik partai yang mengusungnya. Partai-partai yang mengusungnya tetap terkendali oleh 20%. “Jadi, sekali lagi kita mau terangkan kepada publik, Ganjar akhirnya kehilangan watak dia sebagai calon presiden. Dia sekadar calon dari Megawati untuk kepentingan PDIP, bukan untuk kepentingan pemilu dan demokrasi,” ujar Rocky.(ida)
Idul Adha Momentum Meningkatkan Gotong Royong Mengawasi Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja berharap Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dapat menjadi momentum bagi segenap jajaran Bawaslu untuk meningkatkan gotong royong dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. \"Kami berharap Idul Adha kali ini dapat meningkatkan semangat gotong royong dalam bekerja (mengawasi pemilu),\" kata Bagja saat memberikan sambutan dalam acara pemotongan hewan kurban di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Bawaslu RI memiliki sejumlah tugas, antara lain, mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Bawaslu juga bertugas mengawasi pelaksanaan putusan ataupun keputusan terkait dengan sengketa pemilu, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).Bagja menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara pemotongan hewan kurban di lingkungan Bawaslu, bahkan jumlah hewan kurban yang dipotong lebih banyak dibandingkan pada Idul Adha 1443 Hijriah. \"Alhamdulillah, (jumlah hewan) kurban tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan,\" kata dia. Pada tahun ini, Bawaslu RI mengumpulkan sebanyak lima ekor hewan kurban sapi. Bagja menyampaikan lima sapi tersebut berasal dari sumbangan pejabat dan jajaran struktural yang bersedia menyumbangkan sebagian hartanya untuk berbagi kepada sesama. Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa sapi hasil kurban tersebut akan dibagikan kepada seluruh staf di lingkungan Bawaslu dan warga sekitar. Hal tersebut, lanjut dia, merupakan wujud kepedulian Bawaslu terhadap sesama. Selain Bagja, acara pemotongan hewan kurban dihadiri jajaran pejabat struktural, staf, dan masyarakat. Seluruh pihak ikut berpartisipasi membantu lancarnya acara.(ida/ANTARA)
Disebut "Bocah Ingusan" oleh Panda Nababan, Gibran Menanggapi Santai
Surakarta, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi secara santai kritik yang dilontarkan oleh politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan.\"Ya, terima kasih atas masukannya dari para senior partai,\" kata Gibran di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.Putra pertama Presiden Joko Widodo itu pun mengaku terbuka terhadap berbagai masukan dari para senior partai. Dia juga tidak tersinggung atas segala masukan dari berbagai pihak.\"Pokoknya, makasih masukannya semua, terutama (dari) senior partai,\" tambahnya.Dia juga mengatakan masih harus banyak belajar sebagai politikus maupun kepala daerah.\"Saya nggak tersinggung, memang masih harus banyak belajar,\" katanya.Disinggung soal perlunya dia mengundang Panda Nababan ke Surakarta untuk berdiskusi tentang berbagai proyek infrastruktur, Gibran menilai hal itu tidak perlu dilakukan.\"Nggak usahlah, nggak boleh (beri) perintah ke senior,\" ujarnya.Sebelumnya, Panda Nababan menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai anak ingusan dalam sebuah acara diskusi podcast.(ida/ANTARA)
Pertemuan Anies-Ganjar di Makkah Membawa Momen Kesejukan
Mina, Arab Saudi, FNN - Pertemuan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di jamuan makan siang undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud di Makkah, Kamis (29/6), membawa momen kesejukan, ujar penceramah Islam Yusuf Mansur.\"Yang jelas saya senang, pertemuan ini begitu damai, kontestasi cinta, saling beradu narasi, gagasan, visi misi ke depannya,\" ujar Yusuf Mansur saat ditemui di Makkah, Kamis.Ia mengatakan bahwa dirinya memenuhi undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan bertemu dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.Dalam undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud juga ada Puan Maharani, Prof Nasaruddin Umar, Suharso Monoarfa, Abdul Halim, maupun Ninik Rahayu.\"Saat momen jamuan makan siang, saya duduk ditengah-tengah Mas Anies dan Mas Ganjar. Kami bercerita mengenai lempar jumroh, pembicaraannya bukan politik,\" kata dia.Ia mengatakan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak menunjukkan muka cemberut dan mereka menunjukkan keakuran.Ia mengatakan pesan yang disampaikan dari haji ini adalah Rahmatan lil \'Alamin (Rahmat bagi seluruh alam).(ida/ANTARA)
KPU Tidak Mempermasalahkan Sosialisasi Bacapres Sebelum Resmi Mendaftar
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak mempermasalahkan adanya sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai bakal calon presiden yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena mereka belum resmi mendaftarkan diri sebagai bacapres.\"Yang namanya bakal calon presiden, capres, itu belum ada, pendaftarannya masih Oktober 2023. Jadi, orang-orang ini bukan siapa-siapa bagi KPU. Ya belum siapa-siapa, bagaimana kami mau mengatur,\" ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari kepada wartawan usai melantik 220 anggota KPU kabupaten/kota di Halaman Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.Hasyim juga menyampaikan sosialisasi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai kampanye karena KPU belum menetapkan para bakal calon presiden yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menyampaikan KPU tidak mempermasalahkan tokoh-tokoh yang berkunjung ke daerah-daerah.\"Calon saja belum ada, mana bisa disebut kampanye. Orang mau silaturahmi dengan siapa saja itu boleh,\" ucapnya.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Kontrak Pengadaan 13 Unit Radar GCI GM-403 Rp5,8 Triliun
Jakarta, FNN - Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menyampaikan nilai kontrak pengadaan 13 sistem unit radar Ground Control Interception (GCI) GM-403 buatan Thales dari Prancis bekerja sama dengan PT Len Industri (Persero) mencapai 354 juta euro atau setara dengan Rp5,8 triliun.“Nilai kontrak pengadaannya EUR 354.119.092,” kata Kepala Biro (Karo) Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, Rabu.Dengan demikian, harga sistem radar GCI itu sekitar Rp446,8 miliar per unitnya.Dalam kesempatan yang sama, Edwin tidak dapat memberikan informasi detail lainnya, misalnya terkait penempatan radar.“Informasi itu belum bisa disampaikan saat ini,” kata dia.Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit sistem radar GCI GM-403 yang dibuat oleh perusahaan asal Prancis Thales bekerja sama dengan perusahaan plat merah PT Len Industri (Persero). Kerja sama strategis pengadaan 13 unit radar GCI GM-403 itu diteken oleh Thales dan PT Len Industri di Surabaya, Jawa Timur, pada 20 April 2022. Acara penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.Rencananya, pengiriman 13 unit sistem radar itu berlangsung pada 48 bulan (4 tahun) setelah kontrak efektif.“Kontrak ditandatangani pada tanggal 20 April 2022 dan pengiriman dilakukan dalam waktu 48 bulan setelah tanggal efektif kontrak. Selain itu, periode garansi untuk sistem radar ini adalah 36 bulan,” kata Edwin Adrian Sumantha.Dia lanjut menyampaikan jika tidak ada halangan maka pengiriman 13 sistem unit radar GCI GM-403 berlangsung sesuai jadwal.Dalam perjanjian itu, terutama yang terkait radar, kerja sama mencakup rencana alih teknologi untuk radar militer dan sipil, termasuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan (MRO) di dalam negeri, dan pengembangan bersama radar Komando & Kendali (C2) nasional.Dua perusahaan itu kembali meneken perjanjian kerja sama di Prancis pada 17 Mei 2022. Perjanjian itu menyepakati produksi bersama Radar GCI, dan dimulainya aktivitas pendefinisian aksi konkret untuk merealisasikan Head of Agreement (HoA) dari Strategic Partnership antara Len-Thales di tujuh area potensial.“Kerja sama ini sangat positif bagi peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri kita,” kata Direktur Utama PT Len Industri Bobby Rasyidin dalam siaran resmi PT Len Industri pada 25 Mei 2022.PT Len dalam siaran resminya yang diakses di Jakarta, Rabu, menjelaskan Radar GCI merupakan salah satu alutsista utama yang fungsinya dapat diibaratkan sebagai ‘mata’ pertahanan.“Dengan jangkauannya yang bisa mencapai 450 km, radar tipe ini berperan memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buru sergap dalam menjalankan misinya,” demikian penjelasan PT Len Industri dalam siaran tertulisnya.(ida/ANTARA)
Ace Hasan Meminta PPIH Memperhatikan Kebutuhan Jamaah Haji Lansia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memperhatikan kebutuhan jamaah haji Indonesia terutama yang lanjut usia (lansia), mengingat beberapa dari mereka ada yang kesulitan berjalan kaki dalam jarak panjang dan waktu yang lama.Dia mengusulkan panitia penyelenggara haji Indonesia di Arab Saudi pun menyiagakan kursi roda atau mobil golf untuk membantu memobilisasi jamaah lansia saat mereka hendak menuju ke tempat melempar jumrah ke Jamarat.“Segera identifikasi kembali lansia yang membutuhkan bantuan mobil golf atau kursi roda yang telah kami mintakan, agar disediakan membantu jamaah ke Jamarat,” kata Ace Hasan, yang juga anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, dalam siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (28/6).Dia menjelaskan momen melempar jumrah merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam rangkaian ibadah haji, karena ada pergerakan manusia yang cukup besar sehingga ada beberapa risiko yang perlu diantisipasi penyelenggara haji Indonesia.Kondisinya pada tahun ini, dia menambahkan, letak tenda jamaah haji Indonesia ke Jamarat--tiang-tiang yang menjadi sasaran melempar jumrah--berjarak sekitar 2 kilometer.“Kementerian Agama untuk memastikan mengatur jadwal melempar dari masing-masing kloter, agar tidak terjadi penumpukan saat melempar jumrah dalam 3 hari ke depan. Penting sekali menempatkan para petugas untuk memantau situasi di Jamarat,” kata Ace Hasan.Dia juga mengingatkan PPIH untuk menyiagakan petugas di setiap titik strategis, yang dibekali juga dengan logistik seperti air minum.“Tempatkan para petugas di setiap titik yang strategis disertai logistik, terutama air minum dan petugas kesehatan di jalur yang dilalui jamaah, terutama rute Tenda Jamaah Al-Moashim ke Jamarat, termasuk standby (siagakan) petugas kesehatan,” kata dia lagi.Dia mengatakan pengalaman ibadah haji dari tahun ke tahun, banyak jamaah haji mengalami kelelahan dan dehidrasi--kondisi tubuh kekurangan cairan.“Para petugas harus betul-betul siaga,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu pula.Dia lanjut menyampaikan selepas mabit di Mina dan melempar jumrah, jamaah akan melanjutkan ibadah yaitu thawaf ifadhah dan sa’i di Masjidil Haram. Tahapan itu, menurut dia, penting menjadi perhatian PPIH karena jamaah dituntut memiliki stamina yang tinggi.Oleh karena itu, selain meminta panitia penyelenggara haji tetap siaga dan waspada, Ace Hasan juga mengingatkan pada jamaah untuk menjaga kesehatan.“Kami mengimbau kepada jamaah untuk menjaga kesehatan dan mempergunakan waktu selama mabit di Mina untuk istirahat dan berzikir,” kata dia.Sebanyak 2 juta jamaah haji dari seluruh dunia pada Rabu beralih ke Mina untuk melempar Jumrah Aqabah yang merupakan bagian dari puncak haji.Pada Idul Adha (hari ke-10 Dzulhijjah), jamaah haji harus melempar Jumrah Aqabah dengan tujuh batu kerikil ke pilar yang melambangkan setan.Setelah melempar Jumrah Aqabah, jamaah haji melanjutkan dengan tahalul atau mencukur rambut yang dikenal dengan tahalul awal dan melepas pakaian ihram dengan pakaian biasa.Kementerian Agama pada kesempatan berbeda memastikan jamaah haji Indonesia sudah meninggalkan Muzdalifah, setelah sebelumnya sempat tertahan akibat bus yang akan mengangkut mereka ke Mina terjebak kemacetan.\"Alhamdulillah, kemacetan sudah terurai. Bus mulai membawa jamaah menuju Mina,\" ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dalam siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.Dia menyampaikan pada Rabu pukul 13.30 waktu Arab Saudi seluruh jamaah Indonesia telah naik bus menuju Mina.(ida/ANTARA)
Menjadikan Denny Indrayana Sebagai Tersangka? Upaya untuk Menghancurkan Partai Demokrat
Jakarta, FNN – Tampaknya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Denny Indrayana bakal segera menjadi tersangka. Seperti diketahui bahwa beberapa waktu lalu Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait polemik dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem Pemilu 2024, yang dikembalikan menjadi sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Denny dilaporkan oleh pelapor berinisial AWW dan tercantum dalam Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal Rabu, 31 Mei 2023. Denny Indrayana dituduh menyebarkan kabar hoaks dan menimbulkan keonaran. Menanggapi isu ini, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (28/6/23) mengatakan, “Ya, kelihatannya Prof. Denny Indrayana akan menjadi korban politik. Denny tahu akibatnya dan dia ambil risiko itu, karena itu sebenarnya bukan risiko. Itu adalah konsekuensi dari ketertutupan yang akhirnya dia buka. Jadi kita akan lihat nanti hoaks apa yang disebarkan Denny.” Tetapi, lanjut Rocky, kita tahu bahwa ini adalah ancaman terhadap kebebasan untuk mengorek-ngorek informasi yang disembunyikan. Ini bukan hoaks. Ini mengorek-ngorek informasinya yang disembunyikan. Kasus pembocoran keputusan MK merupakan informasi publik. Meski sejak awal Prof. Denny paham soal ini dan tahu konsekuensinya, beliau tetap menempuh risiko ini, karena bila tidak mungkin dampaknya akan jauh lebih besar lagi. Denny tahu bahwa apa yang akan dihadapi menurut kalkulasinya jauh lebih kecil dibandingkan dampaknya. “Kita lihat juga itu tentu manfaatnya lebih bagus buat demokrasi, karena membuka peluang kita untuk memperdebatkan sesuatu yang sebetulnya dari awal diajukan sebagai problem konstitusional yang membahayakan demokrasi, yaitu sistem pemilu. Jadi apa yang hoaks di situ?” tanya Rocky dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Yang kedua, lanjut Rocky, Denny boleh disebut penyebar hoaks kalau dia tau yang sebenarnya lalu dia katakan yang tidak benar. Jadi Denny hanya memanfaatkan energi publik untuk mengintip potensi pelanggaran demokrasi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi dan itu yang diajukan sebagai tesis dia atau sebagai hipotesis. Tetapi, tambah Rocky, mereka yang berupaya untuk mendapat manfaat dari keputusan Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Denny membocorkan sesuatu. Apa yang dia bocorkan? Itu semua kalkulasi, jadi tidak mungkin menjadi hoaks. Akan menjadi konyol kalau diungkap ke pengadilan. “Saya kira itu mesti dihentikan, karena itu menghalangi semua orang untuk menjadi six sense jurnalis. Jadi, bertindak sebagai six sense jurnalis untuk memberi informasi pada keinginan publik. Bahwa itu kemudian benar atau salah, itu bukan soal apakah Denny memalsukan informasi, enggak,” ungkap Rocy. Rocky juga mengatakan bahwa kebutuhan informasi publik dikendalikan oleh kekuasaan. Oleh karena itu, Rocky sering mengatakan bahwa yang mampu untuk membuat hoaks hanya kekuasaan. Mana bisa rakyat membuat hoaks sedangkan yang mengendalikan informasi pemerintah sehingga pemerintah yang pasti bisa berbuat hoaks. Bahkan, hoaks yang paling bermutu bisa dibuat oleh pemerintah. Selama ini, berbagai pemberitaan soal Denny Indrayana dengan berbagai manuvernya mendapat sambutan yang luar biasa dari publik . Ini tercermin dari media-media secara yang secara luas memberitakannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya perasaan publik sama seperti yang dirasakan oleh Denny. Denny hanya mengaplifikasinya dan Denny merupakan orang yang berani mengambil langkah semacam itu. “Kalau ditanya misalnya secara logika, yang dirugikan dengan analisis atau pemberitaan atau tulisannya Denny itu siapa? Publik? Emang publik kena hoaks. Tidak ada publik yang kena hoaks atas Denny. Lalu yang melapor siapa? Ya orang yang disuruh untuk melaporkan Denny, bukan publik yang disasar oleh informasi Denny,”ungkap Rocky. Jadi, kata Rocky, permainan logika opini publik ini dengan mudah kita pahami bahwa ini pasti disuruh untuk mengganggu Denny karena Denny adalah anggota Partai Demokrat. Sedangkan kita tahu bahwa di belangkan Partai Demokrat ada SBY, di mana SBY mengirimkan banyak sinyal yang menuju pada kekuasaan, lalu dianggap bahwa kalau begitu disuruh oleh SBY. “Itu artinya, seluruh rentetan pikiran ini berujung lagi pada upaya untuk menghancurkan Partai Demokrat, gampangnya begitu kan?” ujar Rocky.(sof)
Marketing Politik Haji Anies dan Haji Ganjar Menyejukkan
Jakarta, FNN - Beredar foto viral pertemuan dua bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tampil bersama menggunakan pakaian ihram di sela rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, kemarin. Pertemuan itu memang tidak membahas masalah politik. Namun pertemuan dua bakal capres itu menjadi marketing politik yang menyejukkan bagi publik di Tanah Air. “Memang sama sekali tidak membahas masalah politik. Tapi pertemuan dua tokoh di Tanah Suci Mekah itu dalam perspektif komunikasi politik merupakan marketing politik yang menyejukkan bagi publik di Tanah Air,” kata analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (28/6). Menyejukkan, kata Selamat Ginting, karena pertemuan itu dapat menurunkan tensi politik sekaligus meniadakan fragmentsi politik yang berpotensi menimbulkan gesekan di antara para pendukung fanatik para kandidat bakal capres tersebut. “Marketing politik terhadap dua tokoh itu bertujuan mengemas pencitraan dalam kontestasi pemilihan presiden kepada masyarakat luas yang akan memilihnya. Tujuan marketing dalam politik sangat membantu partai politik atau koalisi politik dalam mengenalkan tokohnya kepada masyarakat,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Ummat Islam Menurut Ginting, sasaran marketing politik dalam foto kedua tokoh yang viral itu, tidak lain adalah ummat Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Ini menyejukkan sekaligus untuk menetralisasi agar tidak terjadi polarisasi yang dapat menimbulkan perpecahan menjadi sel-sel politik yang tidak sehat. “Polarisasi yang tercipta selama ini, Si A dipersepsikan lebih nasionalis. Sedangkan Si B lebih religius. Bahkan ada dikotomi Islamis dan Nasionalis. Seolah-olah jika Islam maka tidak nasionalis. Sedangkan jika nasionalis, kurang ke-Islam-annya,” ujar Ginting. Isu politik yang ingin dikemas dalam marketing politik tersebut, lanjut Ginting, mereka dipersepsikan sebagai tokoh yang cukup religius, karena sedang menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Sehingga bagi tim suksesnya peristiwa di Tanah Suci memiliki segmentasi, target, serta posisi dalam marketing politik. Dalam teori mareting politik, kata Ginting, segmentasi yang disasar dalam foto yang viral itu, tentu saja pemilih pemeluk Islam. Segmentasi sangat diperlukan untuk menyusun program kerja tim pemenangan kandidat, terutama cara komunikasi politik dan membangun interaksi politik dengan masyarakat. “Tanpa segmentasi, partai politik akan kesulitan dalam penyusunan pesan politik, program kerja politik, kampanye politik, sosialisasi politik, dan produk politik,” ujar Ginting yang 30 tahun menjadi wartawan bidang politik. Ginting mengemukakan, targeting politik memiliki standar jumlah dan besaran pemilih, wilayah, penduduk atau populasi yang dapat menjadi penyumbang suara terbanyak pada pemilihan umum. Sehingga target politik memerlukan bantuan tokoh penting yang dapat membentuk opini publik. “Jadi dalam marketing politik, memerlukan aktor politik yang dapat menjadi opinion leader dalam membentuk opini publik,” kata analis yang mengenyam pendidikan sarjana politik, magister komunikasi politik, dan doktoral ilmu politik. Sedangkan positioning politik dalam marketing politik, kata Ginting, dapat membentuk image (citra) yang ditanamkan kepada pemilih, bahwa kandidatnya mudah diingat para pemilih. Sehingga membentuk citra politik memerlukan waktu yang tidak sebentar. “Image politiknya, Haji Anies atau Haji Ganjar layak dipilih sebagai presiden, karena dekat dengan kalangan Islam. Hal ini harus terus dibangun dalam jangka panjang. Sebab kesan positif itu membutuhkan konsistensi dalam jangka waktu yang lama,” pungkas Ginting. (sws)
POPULER
