POLITIK
Narkotika Flakka Belum Terdeteksi Beredar di Indonesia
Badung, Bali, FNN - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose menyatakan narkotika jenis baru flakka belum terdeteksi masuk dan beredar di Indonesia. \"Secara umum belum ada di kita. Tapi mungkin ada para pelaku kita yang menggunakan tetapi seperti di itu (Philadelphia) karena mereka mencari yang disebut dengan NPS (new psychoactive substances),\" kata Golose usai membuka kejuaraan tenis meja internasional, Smash On Drugs (SOD) International Table Tennis Championship 2023 di Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Badung, Bali, Sabtu. Flakka adalah obat psikoaktif sintesis pada umumnya mengandung sediaan senyawa katinona yang berasal dari \'obat tranq\' atau dikenal dengan zylazine (obat penenang hewan). Golose mengatakan narkotika jenis flakka merupakan salah satu dari varian narkotika jenis baru atau new psychoactive substances yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia.Yang paling nyata dari efek narkotika flakka tersebut terjadi di Philadelphia, dimana pemakaian narkotika flakka membuat banyak pemakainya seperti zombie berjalan tanpa arah, melamun bahkan banyak yang pingsan. Meskipun belum terdeteksi di Indonesia namun, Golose tetap mewaspadai semua pihak akan adanya potensi peredaran narkotika tersebut. Golose menyatakan narkotika jenis baru yang paling banyak beredar di Indonesia dan menyasar kelas bawah adalah tembakau sintesis atau lebih dikenal tembakau gorila. \"Kami pantau yang banyak beredar sekarang yang masuk ke kalangan bawah adalah sintetik kanabis. Dicampur-campur segala macam itu yang disebut tembakau gorila,\" kata mantan Kapolda Bali tersebut. Tembakau gorila menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), lembaga PBB yang khusus menangani kejahatan narkoba, synthetic cannabinoid (ganja sintetis) berbentuk seperti serbuk kristalin yang berwarna putih, abu-abu bahkan coklat kekuningan. Pada umumnya senyawa ganja sintesis tersebut larut dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, acetonitril, etil asetat dan aseton sehingga setelah larut akan dengan mudah disemprotkan ke dalam bahan lain, seperti daun-daunan herbal termasuk tembakau. Menurut keterangan Golose, BNN sendiri mendata bahwa dari 1.150 jenis narkotika yang beredar di dunia, 91 jenisnya telah beredar di Indonesia. Puluhan jenis narkotika tersebut sudah diatur penggunaannya dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2020, namun yang lainnya belum diatur secara resmi oleh pemerintah. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak mencoba menggunakan narkotika jenis apapun agar tidak terjebak dalam penggunaan narkotika yang membahayakan kesehatan tubuh.(ida/ANTARA)
Akhmad Munir Siap Maju pada Pemilihan Ketua Umum PWI Pusat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Bidang Daerah PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan siap maju sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat dalam kongres yang akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada September 2023.\"Saya siap maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028,\" kata Akhmad Munir yang juga Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA di Jakarta, Sabtu.Sebelumnya Akhmad Munir dilamar PWI Jawa Timur untuk diusung sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat.Menurut Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim bahwa PWI dari beberapa provinsi telah berkomitmen mendukung Akhmad Munir dalam kongres mendatang.\"Saya mengapresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada PWI Provinsi Jatim atas lamaran dan dukungannya untuk menjadi Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028, \" kata Cak Munir, sapaan akrab Akhmad Munir.Mantan Ketua PWI Jatim dua periode ini menyatakan sebagai kader yang lahir dari rahim PWI Jatim dan mengantarkan sampai ke PWI Pusat tentu menjadi sebuah amanah dan kepercayaan yang luar biasa, namun sekaligus menjadi tantangan demi kebaikan dan kemajuan PWI ke depan.Menurut Cak Munir, PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia ke depan memiliki tantangan yang cukup besar dalam menjaga eksistensi dan relevansinya di tengah kemajuan zaman dan teknologi informasi yang sangat pesat ini.\"Keberadaan PWI harus terus menjaga relevansinya dengan setiap zaman, \" kata Cak Munir.Menurut dia, saat ini PWI berada dalam era kemajuan teknologi informasi, digitalisasi, dan perubahan \"landscape\" di industri media dan di saat bersamaan pula terjadi membanjirnya informasi di berbagai platform media sosial dan hegemoni media platform global.Ia mengatakan disrupsi di bidang informasi tak terelakkan. Cukup banyak informasi yang menjadi simpang siur kebenarannya karena diwarnai berita bohong atau hoaks.\"Di sinilah peran wartawan harus menjadi pemberi dan penyebar informasi yang benar dan akurat melalui beragam platform medianya masing-masing, \" ujarnya.Di sinilah, sambung Cak Munir, kehadiran PWI untuk terus dan berkelanjutan melakukan konsolidasi seluruh anggotanya dalam meningkatkan kepatuhan dan melaksanakan regulasi organisasi, kode etik jurnalistik, kode perilaku, dan peraturan pers lainnya, sekaligus mengasah kemampuan jurnalistiknya agar menjadi wartawan yang profesional, berintegritas, dan bermartabat.Cak Munir mengatakan PWI sebagai organisasi wartawan sejak 1946 sudah besar jasanya kepada bangsa ini.\"Kontribusi besar PWI inilah yang perlu terus dijaga melalui kerja jurnalistik profesional dengan menyajikan berita dan informasi yang mencerdaskan masyarakat dan membangun bangsa dan negara,\" katanya.(ida/ANTARA)
Sandiaga Uno Direkomendasikan oleh PPP Menjadi Cawapres Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhamad Arwani Thomafi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu. \"Kami akan bacakan rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Ke-6 terkait dengan pemilihan presiden bahwa Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan Saudara Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Umum 2024,\" ujar Arwani. Arwani mengungkapkan bahwa dalam Rapimnas VI PPP ini mengusulkan dua nama cawapres, yakni Sandiaga Uno dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono. Namun demikian, katanya, Mardiono memilih untuk fokus dalam mengawal seluruh proses kerja partai guna memenangkan Pemilu 2024. Ia mengungkapkan Mardiono akan memastikan seluruh aparatur partai dan para calon anggota legislatif (caleg) bekerja secara maksimal. \"Beliau memutuskan untuk fokus sebagai komandan tertinggi, panglima tertinggi di dalam memenangkan pemilu PPP dalam Pemilu 2024,\" jelasnya. Ia mengatakan bahwa Mardiono diamanatkan untuk memperjuangkan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. \"PPP mengamanatkan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk menyampaikan dan memperjuangkan Sandiaga Salahudin Uno sebagai cawapres kepada Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi capres Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024,\" tambah dia. Sebelumnya, Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono mengaku tak ingin tergesa-gesa mengusung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024. \"Ya, itu nanti kami lihat. Karena PPP ini memiliki mekanisme yang sudah ditentukan dan PPP selalu taat konstitusi partai,\" ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/6). Menurut dia, PPP dalam mengambil keputusan besar yang nantinya akan menyangkut pada kepentingan bangsa dan negara harus sesuai mekanisme yang ada. Hal ini juga akan menjadi pembahasan pada setiap kantor DPP PPP yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Jokowi Takut Jika Proyek Kereta Cepat Terbongkar
Oleh : Djony Edward -- Wartawan Senior FNN Jagat politik nasional belakangan melihat fenomena janggal dan aneh, yaitu ikut cawe-cawenya Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Mengingat tidak ada cawe-cawe dilakukan oleh presiden terdahulu menjelang purna bakti. Lantas ada pertanyaan besar ada apa di balik cawe-cawenya Presiden Jokowi terhadap Pilpres 2024? Tentu jawaban paling standar adalah untuk melanjutkan program prestisius yang digagasnya, Proyek Strategis Nasional (PSN), entah itu kereta cepat Jakarta-Bandung, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mobil listrik nasional, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya. Kalau hanya sekadar membangun hal tersebut di atas mestinya tidak perlu Jokowi ikut cawe-cawe, karena siapapun Presiden terpilih pada 2024 pasti melanjutkan. Mungkin dengan modifikasi dan sentuhan baru, seperti proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek tersebut dikonsep dengan matang dan dikaji dengan teliti serta dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Tapi oleh Presiden Jokowi konsep pembangunan itu dilanjutkan dengan nama lain, yaitu Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dengan menciptakan dan menggabungkan puluhan undang-undang menjadi Omnibus Law. Itu sebabnya mestinya siapapun Presiden terpilih pada 2024, mestinya punya hak memilih prioritas pembangunan yang dianggapnya penting. Tidak harus mengekor atau membebek program Presiden Jokowi. Tapi aneh bin ajaib, Jokowi seperti memaksakan siapapun presiden terpilih pada 2024 harus bisa meneruskan program pembangunan infrastruktur impiannya seperti IKN maupun kereta cepat. Bahkan untuk maksud tersebut Jokowi seperti mengerahkan segala daya upaya untuk mencegah calon presiden potensial Anies Rasyid Baswedan. Mulai dari menghadirkan capres alternatif yang didukungnya seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jokowi bahkan berangan-angan menggabungkan keduanya menjadi satu paket pasangan Prabowo-Ganjar. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak mau disetir Jokowi, Mega ingin memegang kendali penunjukkan calon wakil presiden pendamping Ganjar. Sampai di sini kelihatan Jokowi kalah, hilang kendali, dan seperti setengah putus asa. Selain itu Jokowi lewat kaki tangannya mengusahakan agar pencalonan Anies lewat Koalisi Perubahan (Nasdem, Partai Demokrat, PKS) dengan berbagai cara. Seperti mengkriminalisasi Anies lewat kasus Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perampokan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, rayuan jabatan, uang, hingga kriminalisasi menteri-menteri Nasdem. Apakah usaha itu berhasil? Sampai detik ini belum berhasil. Politikus senior yang juga pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mengungkapkan seperti ada borok yang disembunyikan Jokowi sehingga dia takut Anie menang dan borok itu terbongkar. “Kira-kira borok apa ya yang disimpan oleh yang sangat ketakutan bila Anies Baswedan jadi presiden dan membongkarnya?” ujarnya melalui akun Twitter-nya @AT_AbdillahToha, dikutip KBA News, Minggu, 10 Juni 2023 Dia mengatakan segala daya upaya menjegal Anies maju nyapres dilakukan terus secara kasat mata dengan menggunakan kekuasaan. Padahal pilpres adalah sebuah pertandingan dan kita belum tahu siapa yang akan menang. “Sementara itu demokrasi dirusak,” ucap Abdillah Toha, yang juga seorang cendekiawan ini. Dia membandingkan sekaligus mengingatkan bahwa kalau dalam sebuah pertandingan sang wasit merangkap jadi pemain, maka pertandingan rusak. Hal ini akan membuat penonton turun ke lapangan, menyerbu, dan membuat kerusakan karena marah. “Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi,” ungkapnya. Borok Kereta Cepat Menurut sumber terpercaya, salah satu kegelisahan Jokowi sehingga dia takut boroknya terbongkar adalah pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tak kunjung selesai. Dibalik pembangunan KCJB tersebut banyak kebohongan dan kebusukan yang pada suatu saat bisa menjerumuskan Jokowi dalam perkara pidana. Bagaimana penjelasannya? Banyak hal aneh, curang, bahkan terkesan ada korupsi, kick back dan sejenisnya sehingga proyek KCJB tidak selesai-selesai dan bahkan biayanya terus membengkak, sementara proyek belum kunjung rampung. Sebagai pembanding, KCJB dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan dari Badan Usaha Milik Negara, seperti PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nasional VIII dengan China Railway International Co. Ltd. Bahkan pembiayaan awal dimodali dengan pinjaman dari China Development Bank (CBD). China Railway International Co. Ltd juga ditahun yang sama, pada 2016, membangun kereta cepat yang menghubungkan kota Vientiene (China) ke Kota Boten (Laos). Tapi ada beberapa perbedaan sekaligus keanehan. Pertama, kereta cepat Vientiene-Boten dibangun pada 2016 dan selesai serta beroperasi tepat 5 tahun pada Desember 2021. Sementara KCJB sampai kini belum kunjung selesai. Kedua, jarak kereta cepat Vientiene-Boten mencapai 412 kilometer, sementara jarak KCJB hanya 142 kilometer. Bahkan belakangan KCJB yang harusnya menghubungkan Cawang-Walani, tapi hanya bisa menghubungkan Cawang-Padalarang. Ketiga, kereta cepat Vientiene-Boten memakan biaya sebesar US$6 miliar (atau ekuivalen dengan Rp89,64 triliun dengan kurs Rp14.940 per dolar AS). Sementara KCJB sudah menelan biaya US$7,5 miliar (Rp112,05 triliun) tapi belum kunjung rampung. Ini baru proyek KCJB, bagaimana dengan proyek IKN? Proyek bandara mangkrak dan sepi? Pelabuhan sepi? Jalan tol sepi? Kalau dilakukan audit investigasi, maka akan ditemukan banyak borok-borok Jokowi lainnya. Melihat realitas di atas, artinya rel kereta Vientiene-Boten tiga kali lebih panjang dari KCJB, tapi anehnya biaya kereta cepat Vientiene-Boten jauh lebih murah dari proyek KCJB. Apakah borok ini yang coba ditutupi Jokowi dengan aksi cawe-cawenya? Alasan formilnya terjadi lonjakan biaya tersebut, meskipun jaraknya tiga kali lebih singkat, oleh karena ulah spekulan yang membeli tanah rakyat kemudian menjualnya kepada KCIC lebih mahal. Tapi diduga juga adanya kick back, korupsi, mark up dan aksi kotor lainnya. Biarkan aparat hukum yang mengusut setelah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuagan (BPK). Itu sebabnya kita perlu menghadirkan presiden yang benar-benar pilihan rakyat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar hemat, efektif dan efisien. Semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Indonesia!©FNN.
Buka-bukaan yang Akan Berlanjut Terus, Mentan Diperiksa KPK, Dirut Perusahaan Suami Puan Ditahan
Jakarta, FNN - Hari ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijadwalkan akan diperiksa oleh KPK guna memberikan keterangan terkait kasus penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Tetapi, SYL tidak bisa menghadiri pemanggilannya karena sedang menjalankan tugas ke India. Meski KPK tidak menyebutkan status SYL, tapi berbagai media sudah membocorkan pasal-pasal yang bakal dikenakan kepada SYL. Meskipun ini peristiwa korupsi, dipastikan kental dengan muatan politik dan menjadi duel habis-habisan. “Iya, kita lihat dua panggung nanti, yaitu panggung politik dan panggung hukum. Tapi pada saat yang sama, PDIP juga akan melihat panggung dia sendiri, di mana CEO dari perusahaan suaminya Puan Maharani saat ini ditahan dalam kasus BTS. Jadi, kita melihat tukar tambahnya di mana,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (16/6/23), menanggapi permasalahan di atas. Tetapi, lanjut Rocky, lepas dari tukar tambah itu, dua peristiwa ini, peristiwa BTS yang menyebabkan soal Happy Hapsoro itu juga ada dalam radar perubahan, radar yang memungkinkan kekacauan politik terjadi, karena ini duel habis-habisan. Artinya, buka-bukaan yang akan berlanjut terus dan itu mungkin bagian-bagian dari NasDem juga akan dipreteli sampai ke orang-orang yang selama ini tidak kita duga. Demikian juga di PDIP. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa kekacauan politik ini bermula dari ketidakpastian Anies mau maju atau tidak. Bagian-bagian ini juga yang akan menggembirakan publik karena akhirnya kalaupun Anies tidak bisa maju, itu karena halangan-halangan semacam ini. Mungkin Nasdem akan menarik dukungan, tetapi demokrasi menjadi terbuka bahwa tidak majunya Anies disebabkan terhalang oleh tukar tambah kasus. “Jadi, semua hal di depan kita itu akan dipakai sebagai alat untuk negosiasi di belakang layar. Tapi kita tahu bahwa masyarakat sipil mengerti bahwa apapun negosiasinya, itu akan memberantakkan rencana pemilu,” ujar Rocky. Seperti bisa kita lihat bahwa saat ini sebenarnya skenario-skenario yang selama ini disiapkan dengan sangat matang oleh rezim penguasa saat ini berantakan, terutama desain Pilpres yang hanya dua pasang calon. Semula skenario ini seolah-olah sudah bisa mereka kendalikan semua, tetapi ternyata berantakan. “Itu pentingnya kita ingatkan pada Pak Jokowi supaya berhentilah itu. Kalau tetap, Pak Jokowi yang akan dihujat di belakang hari, karena pada era beliaulah kekacauan politik ini terjadi. Tentu Nasdem juga sudah pasang siasat untuk menjebak seseorang di kalangan istana. Kalau jebakan itu terjadi, itu berantakan seluruh kabinet,” ujar Rocky. Tetapi, kata Rocky, yang kita inginkan adalah KPK melakukan semacam kesepakatan etis dengan masyarakat sipil bahwa jangan soal ini didorong-dorong hanya demi Anies. Ganjar juga ada problem dalam masalah E-KTP. Berapa banyak ekspos publik tentang Ganjar yang diabaikan oleh KPK. Sebaliknya, berapa banyak ekspos publik tentang Anies yang justru dipercepat. “Jadi, di belakang peristiwa ini, dua orang yang jadi simbol politik Anies dan Ganjar itu yang menyebabkan percepatan peristiwa-peristiwa ini. Jadi, sebetulnya tetap ini adalah soal politik,” ujar Rocky.(ida)
Dirjen Anggaran Kemenkeu Berpeluang Diminta Keterangan
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Santoso mengatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berpeluang diminta keterangan oleh Komisi III DPR RI.\"Iya (peluang dipanggil dalam rapat). Kami dorong dan pantau terus kasus ini jangan berhenti pada tujuh orang tersangka,\" kata Santoso saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Dia menyoroti adanya dugaan tebang pilih Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo.Dugaan adanya kongkalingkong itu muncul setelah Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata lepas dari agenda pemeriksaan Kejagung yang disiarkan ke publik. Padahal, Isa sudah tiga kali dimintai keterangan dalam pengembangan kasus yang telah menjerat Menkominfo nonaktif Johnny G Plate tersebut.Santoso yakin pemeriksaan terhadap Isa bisa membuka kasus itu selebar-lebarnya. Dia menilai jika keterangan Isa menjadi pintu masuk Kejagung untuk menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek BTS tersebut.\"Mengenai pemeriksaan Dirjen Anggaran Kemenkeu yang telah diperiksa oleh Kejagung sebagai saksi adalah terobosan yang bisa saja akan mengarah kepada pihak-pihak yang terlibat pada mega korupsi BTS ini. Jika terus dilakukan pengembangan oleh Kejagung akan terungkap nanti nama-nama lain yang terlibat,\" jelasnya.Di sisi lain, Santoso mengaku bangga dengan kerja Kejagung yang menetapkan Plate sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut dia, Korps Adhyaksa membuktikan kepada publik telah bekerja maksimal dalam membongkar praktik rasuah di Tanah Air.Ia berharap Kejagung tak boleh tebang pilih dalam mengembangkan kasus itu. Kejagung harus mengusut pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk Isa.Santoso mengingatkan Kejagung untuk bersikap transparan. Institusi yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin itu diharap membuka ke publik soal nama-nama pihak yang terlibat dan saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut.\"Untuk memberi ruang kepada publik bahwa Kejagung terus mengembangkan kasus ini. Kejagung diharapkan selalu membuka informasi ke publik siapa saja yang telah diperiksa sebagai saksi,\" pesannya.Nama Isa tercatat sudah tiga kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo. Rinciannya, pada Selasa, 31 Januari, Senin, 6 Februari, dan Rabu, 7 Juni 2023.Belum diketahui secara pasti peran Isa dalam kasus ini. Namun, kuat dugaan Isa mengetahui banyak ihwal rasuah megaproyek tersebut.Kepada awak media, Isa juga tak banyak berkomentar saat disinggung soal pemeriksaannya kemarin. \"Nanti, nanti ya,\" kata Isa ditemui di Kejagung, Rabu, 7 Juni 2023.Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka kasus BTS BAKTI Kominfo. Selain Plate, enam tersangka lain adalah Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak dan tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto. Lalu, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, dan WP selaku orang kepercayaan Irwan Hermawan.Belakangan Kejagung berpeluang menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Plate. Kuat dugaan, Plate menyamarkan hasil korupsinya ke sejumlah aset atas nama orang lain.(sof/ANTARA)
Putusan MK Sejalan dengan Semangat Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait sistem pemilu yang disebutnya sejalan dengan semangat demokrasi dan mengokohkan kedaulatan rakyat.\"Kami mengapresiasi dan menyambut gembira putusan MK yang menolak penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif. Putusan ini sejalan dengan semangat demokrasi yang mengokohkan kedaulatan rakyat,\" kata Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Dia menyebut bahwa putusan MK tersebut mengokohkan konstitusionalitas sistem pemilu proporsional terbuka tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945.Menurut dia, sistem proporsional terbuka menjadi jalan tengah yang elegan agar demokrasi berjalan baik untuk partai politik maupun rakyat.Sebab, kata dia, partai politik peserta pemilu didorong untuk menominasikan calon-calon berkualitas dan terbaiknya untuk dipilih rakyat dalam kontestasi pemilu.Jazuli mengatakan bahwa sejak awal pihaknya telah menegaskan tidak ada pertentangan antara kewenangan partai politik sebagai peserta pemilu dengan kedaulatan rakyat dalam penerapan sistem proporsional terbuka.\"Rakyat berhak dan bebas memilih calon-calon terbaik partai sehingga mereka benar-benar kenal calonnya, calon juga dekat dengan pemilihnya, dengan demikian terjalin relasi konstituensi atau perwakilan yang kuat antara rakyat dengan wakilnya di lembaga legislatif,\" tutur anggota Komisi I DPR itu.Sebelumnya, Kamis (15/6), Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Para Pemohon pada sidang perkara gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku.\"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,\" ucap Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat.Dalam persidangan perkara nomor 114/PUU-XX/2022, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa para Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik.Menurut Mahkamah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR/DPRD, dalam batas penalaran yang wajar, dalil para Pemohon adalah sesuatu yang berlebihan.Sedangkan terkait dengan kekhawatiran calon anggota DPR/DPRD yang tidak sesuai dengan ideologi partai, Saldi Isra menjelaskan bahwa partai politik memiliki peran sentral dalam memilih calon yang dipandang dapat mewakili kepentingan, ideologi, rencana, dan program kerja partai politik yang bersangkutan.(ida/ANTARA)
Putusan MK Soal Sistem Pemilu Kemenangan Demokrasi
Jakarta, FNN - Anggota DPD RI M. Syukur memandang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku merupakan kemenangan demokrasi. \"Adanya putusan MK yang tidak mengabulkan penggugat untuk kembali ke proporsional tertutup merupakan bagian dari kemenangan demokrasi di Indonesia,\" kata Syukur, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Lebih lanjut, ia mengatakan berdasarkan iklim demokrasi di Indonesia, sistem pemilu proporsional terbuka masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan politik, apalagi sejak masa reformasi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah diberikan ruang sebesar-besarnya untuk menentukan figur yang dianggap pantas mewakilinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Berikutnya, Syukur pun menilai melalui putusan MK tersebut, partai politik tidak perlu merasa khawatir apabila calon-calon anggota legislatif (caleg) yang terpilih nantinya bukan merupakan kader-kader potensial yang memiliki loyalitas tinggi di partai politik.Menurut dia, untuk mengatasi kekhawatiran itu, partai politik perlu meningkatkan kualitas kader yang diusung sebagai caleg dengan melakukan pembinaan dan kaderisasi jauh-jauh hari sebelum pemilu. Dengan demikian, kata dia, kader partai yang diusung sebagai caleg pun memiliki kemampuan untuk menjadi wakil rakyat sekaligus bisa mendapat dukungan dari masyarakat. \"Jadi, yang terpilih bukanlah kader yang hanya menumpang nyalon dan tidak tahu perjuangan partai,\" ucap Syukur. Sebelumnya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi telah menyatakan menolak permohonan para pemohon terkait dengan uji materi terhadap Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022. Dengan demikian, sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024. \"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,\" ucap Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Kamis (15/6).(sof/ANTARA)
Pencarian Pilot Susi Air Dipusatkan di Wilayah Kabupaten Nduga
Jayapura, FNN - Kasatgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani menyatakan pencarian terhadap pilot Susi Air yang disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya hingga kini masih terus dilakukan.Pencarian dipusatkan di sekitar wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan dan berharap pilot berkebangsaan Selandia Baru dapat segera dibebaskan.\"Tim Satgas Damai Cartenz bersama satuan lainnya terus berupaya untuk membebaskan sandera yang ditawan KKB pimpinan Egianus Kogoya,\" kata Kombes Faizal kepada Antara, Jumat.Ketika dihubungi dari Jayapura mantan Dirkrimum Polda Papua itu mengaku tidak mudah melakukan pencarian di wilayah tersebut karena kondisi alam yang berada di ketinggian di atas 2.000 meter di atas permukaan laut hingga menyulitkan anggota saat bergerak.Walaupun demikian pihaknya terus berupaya untuk membebaskan pilot tersebut dalam keadaan selamat.\"Anggota terus bergerak mendekati lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat disembunyikannya pilot Philip,\" kata Faizal tanpa mau memerinci lebih lanjut.Sebelumnya tokoh agama Pdt. Benny Giay menyatakan akan membantu upaya pembebasan pilot Susi Air agar korban bisa kembali berkumpul dengan keluarganya.\"Kami tokoh agama sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat agar turut serta membantu mempercepat proses pembebasan pilot tersebut,\" kata Giay.KKB pimpinan Egianus Kogoya menyandera pilot Susi Air sejak 7 Pebruari lalu sesaat setelah korban mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga.Selain menyandera pilot, KKB juga membakar pesawat milik Susi Air yang dikemudikan pilot Philip.(sof/ANTARA)
Partai Gelora Nilai Putusan MK soal Pemilu Terbuka Jadi Tonggak Sejarah Demokrasi Indonesia
JAKARTA, FNN - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap sistem pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik menilai putusan MK sebagai tonggak sejarah dalam demokrasi Indonesia. Anis Matta menegaskan, Pemilu 2024 telah sah menggunakan sistem proporsional terbuka, setelah sebelumnya ada situasi ketidakpastian, dimana ada kemungkinan pemilu menjadi tertutup. \"Alhamdulillah... Sah! Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023). Menurut Anis Matta, putusan MK yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024 adalah buah kerja kolaborasi dari seluruh rakyat Indonesia. \"Ini adalah buah dari kerja kolaborasi rakyat Indonesia yang menghendaki agar suara mereka terwakili sebagaimana mestinya, karena masyarakat demokrasi adalah masyarakat yang terbuka,\" katanya. Fahri Hamzah mengaku bersyukur 9 hakim konstitusi akhirnya memutuskan tetap mempertahankan sistem proporsional pemilu, bukan pemilu tertutup. \"Hari ini kita bersyukur, bahwa akhirnya para hakim kita memahami betul dan masih memahami betul esensi dari demokrasi kita,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023). Menurut Fahri, sistem terbuka adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam berdemokrasi. Bahkan menjadi satu kewajiban bagi masyarakat demokrasi untuk menegakkannya. Sebab, tanpa keterbukaan di dalam memilih seorang pemimpin, maka kita tidak akan bisa meminta pertanggung jawaban pemimpin secara lebih transparan dan terbuka. \"Alhamdulillah ...! Demokrasi menang!. Jadi hari ini, kita merayakan satu kemenangan. Hari bersyukur atas kemenangan demokrasi,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2024-2019 ini berharap MK tidak saja menjadi pengawal konstitusi (The Guardian of The Constitution), tapi juga menjadi pengawal demokrasi (The Guardian of Democracy) \"Semoga Mahkamah Konsitusi selanjutnya bisa betul betul menjadi tidak saja The Guardian of The Constitution tapi juga The Guardian of Democracy,\" pinta Fahri, caleg Partai Gelora dari Dapil NTB I ini. Dalam kesempatan ini, Fahri menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia selaku pemilik suara Pemilu 2024, bahwa pemilu tetap terbuka, tidak tertutup. \"Selamat kepada seluruh Rakyat Indonesia, khususnya pemilik suara pada Pemilu 2024 yang akan datang,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 di Pemilu 2024 ini. Sedangkan Mahfuz Sidik mengatakan, putusan MK yang mempertahakan sistem proporsional terbuka ini sebagai langkah maju yang akan meningkatkan partisipasi publik. Selain itu, juga akan mendorong pluralisme politik dan memberikan kesempatan lebih besar bagi partai-partai politik kecil untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan negara. Mahfuz menilai sistem proporsional terbuka akan membantu menciptakan wakil-wakil rakyat yang lebih representatif dan akuntabel. Dengan sistem ini, pemilih dapat memilih kandidat individual yang mereka yakini dapat mewakili kepentingan mereka dengan lebih baik, bukan hanya memilih partai politik secara keseluruhan. \"Ini akan meningkatkan akuntabilitas para wakil rakyat terhadap pemilih mereka dan mengurangi praktik politik transaksional yang sering terjadi dalam sistem proporsional tertutup,\" ujar Mahfuz Sidik. Partai Gelora, kata Mahfuz, juga menyoroti manfaat sistem proporsional terbuka dalam mendorong partai-partai politik untuk lebih berkomunikasi dengan konstituennya. Kandidat-kandidat yang ingin terpilih akan terdorong untuk lebih dekat dengan rakyat, memahami aspirasi mereka, dan merancang program kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah pemilihan mereka. \"Ini akan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan pemilih serta memperkuat akar rumput demokrasi di Indonesia,\" terangnya. Mahfuz Sidik berharap bahwa putusan MK ini akan menjadi momentum positif bagi partai politik untuk memperkuat basis dukungan mereka dengan melakukan kampanye yang lebih fokus dan mendalam. Pihaknya juga mengingatkan bahwa implementasi yang tepat dari sistem ini akan memerlukan kerja keras dari semua pihak, termasuk partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan masyarakat sipil. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas pemilihan umum dan melaksanakan sistem proporsional terbuka dengan transparansi dan keadilan. Dirinya berharap bahwa putusan MK ini akan menjadi landasan bagi demokrasi yang lebih kuat dan representatif di Indonesia, serta membuka pintu bagi perkembangan politik yang lebih dinamis dan inklusif. Dengan keputusan MK ini, menurut Mahfuz, sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024 diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola politik Indonesia, memperkuat partisipasi publik, dan memperkuat legitimasi perwakilan rakyat. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keputusannya menyatakan, pemilu legislatif (Pileg) yang diterapkan di Indonesia, sejauh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diubah, tetap menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka seperti yang telah diberlakukan sejak 2004. \"Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman didampingi tujuh hakim konstitusi lain (minus Wahiduddin Adams), dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta, Kamis siang (15/6/2023). MK menyatakan, berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pileg daftar calon terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Diketahui, gugatan yang teregistrasi dengan nomor 114/PPU/XX/2022 itu menggugat sejumlah Pasal di UU Pemilu yang bertumpu pada Pasal 168 ayat (2) tentang sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka. Lewat gugatan tersebut, enam pemohon masing-masing adalah Demas Brian Wicaksono yang merupakan kader PDI Perjuangan, kader Partai NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono, meminta MK mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Adapun Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, \"Pemilu untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka\". Para pemohon berpendapat, sistem pemilu proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi. Sebab, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UUD 1945 menerangkan bahwa anggota DPR RI dan DPRD dipilih dalam pemilu, di mana pesertanya adalah partai politik. (ida)
POPULER
