POLITIK

Fahri Hamzah : Akademi Pemimpin Indonesia Ajang Unjuk Gagasan

JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia membuka Akademi Pemimpin Indonesia yang digelar oleh DPD Partai Gelora Kota Tangerang. Dalam Keynote Speech yang disampaikan Fahri Hamzah menegaskan posisi Gelora sebagai Partai Gagasan yang menawarkan arah baru bagi Indonesia menuju kekuatan superpower baru dunia. \"Partai Gelora tidak datang dengan uang dan materi, partai Gelora datang dengan ide dan gagasan, untuk itulah Akademi Pemimpin Indonesia menjadi agenda wajib partai Gelora untuk menggodok calon pemimpin Indonesia yang surplus dengan ide dan gagasan untuk membawa Indonesua menuju arah baru\" ucap Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (26/6/2023).  Fahri Hamzah dalam acara yang dihadiri oleh Ketua DPW Partai Gelora Banten, Ketua DPD Partai Gelora Kota Tangerang, Ketua KPU dan Bawaslu Kota Tangerang itu, memyampaikan kepada penyelenggara pemilu untuk tidak memfasilitasi kecurangan dalam pemilu. Penyelenggara Pemilu harus menjadikan pemilu sebagai ajang kontestasi ide dan gagasan antar parpol dan caleg. Jika ide dan gagasan yang menjadi pertarungan antar parpol dan caleg, Fahri Hamzah meyakini Partai Gelora akan menguasai Senayan dan DPRD seluruh Indonesia pada Pemilu 2024 mendatang. \"Jika potensi kecurangan pemilu dapat diawasi dengan baik oleh penyelenggara pemilu, dan yang diadu adalah apa yang menjadi gagasan perubahan yang akan ditatawarkan oleh para kontestan pemilu, maka kader partai Gelora akan menjadi yang terdepan dalam memenangi pertarungan,\" papar Fahri. DPD Partai Kota Tangerang menyiapkan 43 caleg dari total 50 posisi caleg dalam pemilu 2024 ini. Ali ketua DPD Kota Tangerang mengatakan seluruh caleg partai Gelora sudah siap bertempur dengan fair dalam pemilu dan akan mengejar target memiliki 1 fraksi di DPRD Kota Tangerang serta siap menjadi kontestan dalam Pilkada mendatang. Smentara itu Nadine Tariza Kabid Kepemimpinan DPD Kota Tangerang menyampaikan bahwa Akademi Pemimpin Indonesia DPD Kota Tangerang ini diisi oleh pembicara pembicara nasional di antara Dedi Mi\'ing Gumelar, Rico Marbun, dan Irvan Enjo.  \"Blesing bagi DPD Gelora Kota Tangerang karena seluruh pembicara yang mengisi materi adalah Juru Bicara nasional Partai, ini menjadi penyemangat bagi kami untuk memenangkan pertarungan di 14 Februari mendatang\" tutup Nadine. Wira, Ketua Panitia Akademi Pemimpin Indonesia mengatakan, Acara yang digelar di hotel Kyriad Tangerang pada Minggu 25 Juni ini dihadiri oleh 80 orang yang terdiri dari seluruh pengurus dan caleg Partai Gelora kota Tangerang. (ida)

Pengunduran Diri Gubernur NTT, Etik yang Bagus

Jakarta, FNN - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur karena ingin mengikuti pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Pengunduran diri VBL ini diungkap Wakil Gubernur  NTT, Josef Nae Soi. Menurutnya, VBL mengundurkan diri sebagai Gubernur NTT secara administrasi karena mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa calon anggota DPR harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.Penguduran diri Gubernur NTT ini banyak mendapat sorotan masyarakat, terutama berkaitan dengan soal etika publik, karena pengunduran dirinya sesuai dengan aturan. Sebelumnya hal yang sama juga sudah dilakukan oleh wakil gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin, juga mengundurkan diri karena mendaftar sebagai calon anggota DPD. Yang menjadi pertanyaan, mengapa hal yang sama tidak dilakukan oleh para menteri. Memang, kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 memutuskan bahwa menteri-menteri yang mau mencalonkan diri menjadi presiden tidak harus mengundurkan diri. Alasannya, kalau sampai harus mengundurkan diri maka jalannya pemerintahan akan terganggu. Menanggapi  berita tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (24/6/23) mengatakan, “Itu Viktor Laiskodat juga orang yang kontroversial, yang seringkali jadi headline. Tapi dia memperlihatkan satu prinsip bahwa memang harus mengundurkan diri karena nggak mungkin memilih dua. Jadi, etik yang bagus oleh Gubernur NTT ini, dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa kalau ada ambisi jangan ambisi itu ditabung untuk sekadar win win solution. Musti ada yang dikalahkan.” Rocky juga mengatakan bahwa bagi VBL keinginan untuk menjadi wakil rakyat dengan masuk kembali ke DPR mungkin lebih tinggi nilainya dibandingkan menjadi gubernur, walaupun selama jadi gubernur juga banyak kontroversi. Tapi, kita peliharalah jalan yang ditempuh oleh VBL di tengah-tengah keriwehan Partai Nasdem. Itu yang mungkin kita bisa menjadi patokan bahwa mundur saja supaya ada kelegan untuk bertarung di tempat yang lain. “Soal menteri tentu harusnya dipakai cara yang sama. Kan prinsipnya siapa pun yang akan masuk di dalam kedudukan politik yang memungkinkan dia mengalami conflict of interest, ya mesti mengundurkan diri,” ujar Rocky. Kalau tidak mengundurkan diri, lanjut Rocky, tidak mungkin menteri tidak akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas negara. Yang melekat pada dirinya adalah jaminan negara, baik tentang keamanan maupun kemakmuran, karena itu fasilitas negara tetap melekat pada si menteri. “Jadi, itu sebetulnya yang juga menjadi conflict of interest,” ujar Rocky. Tetapi, selalu ada alasan yang dibuat-buat oleh pemerintah.  Kalau alasannya adalah berhenti pemerintahan, masih banyak orang yang bisa menggantikan menteri. Apalagi kalau menterinya memang kurang bermutu. “Jadi, tidak boleh ada alasan yang pragmatis kalau tuntutannya adalah etis. Berhenti dari jabatan menteri itu tuntutan etis, bukan secara pragmatis dikasih alasan nanti berhenti aktivitas birokrasi. Nggak ada. Birokrasi itu dengan mudah diganti. Dalam dua jam juga pasti ada banyak orang yang mungkin lebih baik dari si menteri,” ungkap Rocky. Untuk menjalankan pemerintahan, kata Rocky, selalu ada stok pengganti menteri. Apalagi Luhut Binsar Panjaitan, pasti bisa menggantikan. Bahkan, separuh kabinet juga bisa dijalankan sendiri oleh LBP. “Jadi, sebetulnya alasan-alasan itu lebih karena pertimbangan nanti si menteri ya melakukan tagihan politik pada presiden. Jadi dia tetap mesti dikendalikan oleh Presiden. Apalagi calon-calon menteri ini kebanyakan ketua partai, jadi dia tetap ingin diistimewakan. Kan dia bukan sekedar menteri, tapi dia jadi menteri karena ketua partai,” ungkap Rocky. Kondisi tersebut bertentangan dengan janji presiden di awal pemerintahan bahwa tidak akan ada ketua partai yang menjadi menteri. Jadi, janji Presiden Jokowi sudah dilanggar berkali-kali. (ida)

Desmond Mahesa Tutup Usia

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa tutup usia pada Sabtu.Kabar dukacita itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman yang sama-sama duduk di Komisi III DPR.\"Benar,\" kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Berdasarkan informasi yang diterima, Desmond meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta.\"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah meninggal dunia Desmond Mahesa di RS Mayapada Sabtu, 24 Juni 2023,\" tulis keterangan dalam informasi tersebut.Adapun rumah duka tertera beralamat di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Diketahui, pria kelahiran Banjarmasin, 12 Desember 1965, itu dikenal sebagai seorang mantan aktivis 1998 dan berkiprah di lembaga bantuan hukum sebelum akhirnya menjadi politisi.(ida/ANTARA)

Sejumlah Parpol Menghadiri Acara Puncak BBK 2023

Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan beberapa elite partai politik akan menghadiri Perayaan Puncak Bulan Bung Karno (BBK)  2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu.  Hasto mengatakan Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mengonfirmasi akan mengirimkan perwakilan petingginya.  \"Ada beberapa perwakilan partai seperti Partai Golkar, kemudian ada dari PKB, ada dari PAN, dan lain-lain,\" ujar Hasto jelang Perayaan Puncak BBK  2023 di Stadion GBK, Sabtu.  Menurut dia, PDIP telah mengundang para ketua umum partai politik. Meski demikian, mereka berhalangan hadir sehingga menugaskan elite partai lainnya.  \"Beberapa petinggi partai memang sudah diundang, ada yang berhalangan karena sedang menjalankan ibadah haji,\" jelasnya.Sementara itu, ketua umum partai politik yang sama-sama mendukung pencapresan Ganjar Pranowo akan hadir, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.  \"Dari Perindo Pak Hary Tanoe, dan sebelumnya ada dari PPP, Pak Haji Mardiono. Kemudian dari Hanura Pak Oesman Sapta,\" imbuhnya.  Pantauan di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB, puluhan ribu kader hingga simpatisan PDIP sudah memadati Stadion Utama GBK. Bahkan, bangku tribun sudah hampir penuh.  Nantinya, acara utama Puncak BBK  2023 akan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam acara utama akan ada Pidato Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Selain itu, ada pertunjukan tari kecak yang akan dibawakan 3 ribu penari perempuan. Selain itu, akan ada penayangan video dari perjalanan hidup Bung Karno dan salah satu istrinya, Fatmawati.  Puncak Perayaan BBK 2023 akan menjadi ajang konsolidasi kader dan simpatisan PDIP jelang Pilpres 2024.(ida/ANTARA)

Ribuan Kader PDIP Memeriahkan Peringatan Puncak Bulan Bung Karno

Jakarta, FNN - Ratusan ribu kader PDI Perjuangan (PDIP) dari berbagai daerah di Indonesia hadir memeriahkan peringatan puncak Bulan Bung Karno (BBK) dengan tema “Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya” yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu.Para kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu tampak sudah berbaris rapi untuk masuk dalam Stadion Utama GBK sejak pagi hari. Meski terlihat adanya penumpukan, namun tak ada situasi saling dorong mendorong.Kader PDIP yang masuk ke dalam area terlebih dahulu melewati pemeriksaan, serta mendapatkan goodie bag. Mereka juga tidak diperkenankan membawa korek api dan rokok.Para kader PDIP yang terdiri dari struktur anak ranting hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) itu sesekali terlihat mengabadikan momen kehadiran mereka dalam acara BBK.Para kader PDIP yang menyemut di dalam tribun stadion itu pun sudah menikmati berbagai pre event yang disajikan oleh panitia BBK, termasuk menikmati makan bersama sebelum memasuki acara puncak yakni konsolidasi akbar.Tampak kemudian Komunitas Juang bertugas mendistribusikan makanan sebanyak 100 ribu box bagi peserta yang dibagikan dalam waktu singkat.\"Saya persilahkan kepada saudara-saudaraku Komunitas Juang untuk bisa membagikan makanan dalam waktu 30 menit sejak sekarang silahkan dibagi,\" kata Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengkomandoi dari atas podium Puncak Bulan Bung Karno, Jakarta, Sabtu.Djarot juga mengingatkan para hadirin untuk membersihkan kembali sampah bekas makanan usai waktu bersantap 30 menit.\"Kita kembalikan bersih menjadi bersih, jangan ada sampah di sekeliling kita,\" katanya.Selain membagikan konsumsi, Komunitas Juang terjun pula membersihkan sampah dengan sigap. Mereka membawa tong sampah plastik, memungut dan memasukkan sampah, serta memasukkannya dalam keranjang untuk dibawa ke luar stadion.Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa apa yang ditunjukkan Komunitas Juang itu membuktikan bahwa PDIP adalah partai berdisiplin berkomitmen untuk menjaga kebersihan, di mana PDIP menerapkan waste management system dalam Puncak Perayaan BBK 2023.\"Karena sebagaimana arahan Ibu ketua umum PDIP (Megawati Soekarnoputri), yang sejak awal mengingatkan bahwa partai harus menunjukkan disiplin dan tidak boleh ada sampah setelah acara selesai. Maka itu PDIP melalui Komunitas Juang dengan disiplin menunjukkan itu dan menyapu bersih sampah-sampah,\" tuturnya.Dia menjelaskan bahwa sampah-sampah tersebut nantinya akan dikelola secara modern dan didaur ulang. Hasto menegaskan bahwa acara BBK juga menjadi cara untuk mempropagandakan komitmen PDIP terhadap pemanfaatan sampah dan lingkungan.\"Cara kita mempropagandakan komitmen kita (PDIP) terhadap pemanfaatan sampah dalam hal-hal yang menyangkut lingkungan,\" kata Hasto.(ida/ANTARA)

Presiden Jokowi Akan Hadir pada Puncak Bulan Bung Karno

Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri perayaan puncak Bulan Bung Karno 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (24/6).\"Beliau akan hadir dan berkenan memberikan sambutan pada puncak peringatan Bulan Bung Karno,\" ujar Hasto kepada awak media usai gladi bersih di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat.Hasto mengatakan bahwa identitas Jokowi sebagai kader partai melekat dan tindakannya senapas dengan seluruh gerak kepartaian.Sekjen PDI Perjuangan ini sempat menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan persiapan acara perayaan puncak Bulan Bung Karno.\"Persiapan dari acara ini sudah kami laporkan kepada Presiden Jokowi,\" kata Hasto.Dari susunan gladi bersih, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bakal menyampaikan pidato saat puncak BBK.Setelah itu, Puan yang juga berstatus cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno juga akan memberi arahan yang dilanjutkan dengan pidato Presiden RI Joko Widodo.Pembawa acara puncak Bulan Bung Karno dalam gladi bersih juga mengungkapkan ada penampilan band legendaris Bandung Bimbo mempersembahkan lagu saat acara.Selain penampilan Bimbo, puncak Bulan Bung Karno akan diisi dengan pemutaran video singkat perjalanan istri Bung Karno, Fatmawati, dalam menemani sang suami menuju kemerdekaan RI.(sof/ANTARA)

Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Belum Mau Klarifikasi

Bandung, FNN - Tim investigasi bentukan gubernur Jawa Barat menyebut Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang tetap bungkam dan belum memberi jawaban apa pun meski telah menghadiri panggilan untuk klarifikasi.Ketua Tim Investigasi Badruzzaman M. Yunus di Bandung, Jawa Barat, Jumat, mengatakan Panji datang hanya untuk meminta waktu guna mempersiapkan jawaban dari sejumlah pertanyaan yang diberikan oleh tim investigasi tersebut. Agenda pemanggilan terhadap Panji itu digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.\"Tadinya, kami ingin mengklarifikasi apa yang beredar di masyarakat dan di media, tapi nampaknya beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan,\" kata Badruzzaman.Badruzzaman mengatakan tim investigasi itu akan membuat laporan terkait pemanggilan Panji Gumilang. Menurut dia, pihaknya pun tidak bisa memaksa Panji untuk klarifikasi. Tim investigasi pun tidak memberi tenggat waktu bagi Panji untuk memberikan jawaban tersebut.\"Kami kan klarifikasi, nggak bisa memaksa, beliau tidak mau, ya, bagaimana?\" kata Badruzzaman.Sementara itu, Sekretaris tim investigasi Rafani Achyar mengatakan pihak Ponpes Al-Zaytun hanya meminta daftar pertanyaan yang berisi empat poin untuk dijawab di kemudian hari. Rafani pun belum menyebut secara rinci pertanyaan tersebut karena bersifat sensitif.Dalam agenda pemanggilan Panji itu, menurutnya, hadir pula tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Namun, Panji enggan menemui tim dari MUI Pusat itu dan hanya menghendaki untuk bertemu tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.\"MUI Pusat akan segera mengambil langkah, kalau ada jawaban dari pihak Al-Zaytun akan kami sampaikan ke MUI Pusat. Nanti, ada kemungkinan MUI Pusat mengundang Al-Zaytun,\" ujar Rafani.(sof/ANTARA)

Fahri Hamzah Desak Dewas Ungkap Dugaan Pungli di Rutan KPK

JAKARTA, FNN  - Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut Dewan Pengawas Komisi Pembarantasan Korupsi (Dewas KPK), telah bekerja maksimal dalam melakukan pengawasannya terhadap lembaga antirasuah yang diawasinya.  Apalagi, hal ini dilakukan dalam rangka membuat kerja pemberantasan korupsi lebih bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara kerja penegakan hukum dengan hukum dan etika itu sendiri.  \"Kita mendengar secara seksama seluruh hasil temuan dari dewan pengawas KPK, seperti mengungkap adanya dugaan pungutan liar atau pungli di Rutan KPK, senilai Rp 4 Miliar sepanjang Desember 2021 hingga Maret 2022. Sayangnya, tetap saja ada banyak reaksi yang meragukan reputasi para anggota dewan pengawas ini,\" kata Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (23/6/2023). Dalam hal ini, Fahri menyatakan tentang perlunya mendudukan dua perkara sekaligus. Pertama, tentang keberadaan dewas sebagai hasil dari perbaikan dan revisi Undang-Undang KPK, dan kedua adalah tentang orang-orang yang dipilih sebagai pimpinan dan anggota dewan pengawas periode pertama. \"Sebab pada masa yang lalu, kerja KPK nyaris tanpa pengawasan, dan itulah yang telah menyebabkan terjadinya penyimpangan yang luar biasa, tetapi penyimpangan itu berhasil disembunyikan dan tidak terdengar karena tidak adanya pengawasan,\" sebut dia. Sekarang ini, menurut Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini, karena adanya dewan pengawas, maka tidak saja pengawasan menjadi melekat pada lembaga superbody ini.  Tetapi, keberadaan dewan pengawas menyebabkan munculnya kewaspadaan dan ketelitian cara kerja oleh pegawai KPK dan munculnya partisipasi publik untuk melaporkan jika terjadi penyimpangan. \"Itu yang kita nikmati sekarang, termasuk ketika pimpinan KPK dan pegawainya berkali-kali dilaporkan kepada dewan pengawas tentang berbagai pelanggaran hukum dan etika yang mungkin mereka lakukan dalam tugas mereka sehari-hari,\" ujar mantan Wakil Ketua Komisi III (yang membidangi hukum) DPR RI itu lagi. Maka, lanjut calon legislatif (caleg) Partai Gelora Indonesia untuk NTB I itu, seperti dalam kasus laporan kepada Ketua KPK Firli Bahuri terkait beberapa perkara etik, telah dilakukan pemeriksaan dan pengumuman kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi dan pimpinan KPK tersebut telah dibebaskan dari tuduhan kepada mereka. \"Jadi, menurut saya kerja Dewas KPK profesional dan harus dipercaya. Dan yang perlu kita ketahui, siapakah para anggota dan pimpinan dewan pengawas yang sekarang ini telah mendapatkan sorotan publik yang luas,\" sebut Fahri lagi. Perlu diketahui bahwa mereka (anggota Dewas KPK) adalah para putra putri bangsa yang relatif memiliki latar belakang  reputasi dan rekam jejak yang baik. Mereka adalah Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan ketua KPK), Syamsuddin Haris (mantan peneliti LIPI), Albertina Ho (mantan Hakim), Dr. Harjono (mantan Ketua MK) dan Profesor Indriyanto Seno Adji (Guru Besar FH-UI) yang menggantikan almarhum Artijo Alkostar, mantam Hakim Agung yg terkenal itu.  \"Jika kita mengurai satu persatu para anggota Dewas KPK ini, maka sulit bagi kita untuk tidak mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terpilih sebagai pimpinan dan anggota dewan pengawas pada periode pertama ini,\" katanya. Meskipun dalam iklim keterbukaan KPK yang sekarang, maka Dewas KPK pun tidak terhindar dari adanya laporan masyarakat kepada dewan pengawas sendiri tentang anggotanya. Tetapi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk meletakkan mereka pada periode pertama patut dianggap tepat dan serius  untuk meletakkan sebuah arah baru di KPK. Oleh sebab itu, Fahri Hamzah merasa bahwa tindakan sekelompok orang yang secara terus menerus ingin menghancurkan reputasi KPK melalui penyerangan terhadap kredibilitas dan reputasi dewan pengawas adalah satu tindakan yang berlebihan.  “Saya menyarankan agar kita tetap melakukan pengawasan terhadap KPK, termasuk pengawasan terhadap Dewas KPK, tapi tetap dalam kerangka objectif untuk melihat bahwa revisi Undang-Undang KPK dan implikasinya adalah satu ikhtiar untuk menjadikan lembaga ini lebih bertanggung jawab dalam orkestra pemberantasan korupsi di negeri ini,” demikian ditegaskan Fahri Hamzah. Temuan Dewas KPK Sebelumnya Dewas KPK menemukan praktik dugaan pungli di Rutan KPK hingga mencapai Rp 4 Miliar, terhitung sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Temuan dimaksud, murni hasil pengawasan, bukan adanya pengaduan dari masyarakat. \"Ini (dugaan pungli) murni temuan dewan pengawas, tidak ada pengaduan. Pungutan liar yang dilakukan terhadap para tahanan yg ditahan di Rutan KPK,\" kata salah satu anggota komisioner KPK Albertina Ho, seraya menambahkan bahwa temuan itu sudah disampaikan oleh pimpinan KPK sejak 16 Mei 2023 lalu untuk ditindaklanjuti unsur pidananya. (*)

Ancaman Ketua BEM UI: Tradisi BEM untuk Mengucapkan Kritik yang Sangat Radikal

Jakarta, FNN - Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, kini kembali ramai dibicarakan oleh publik dan viral di media sosial. Setelah sebelumnya viral karena mengkritik DPR dengan meme gambar Puan Maharani berbadan tikus, kini Melki kembali viral gara-gara meminta Presiden Jokowi untuk mundur secara baik-baik. Tak hanya itu, Melki bahkan menyampaikan ancaman jika Presiden Jokowi tidak mau mengundurkan diri. Ancaman Melki terhadap Presiden Jokowi tersebut disampaikan Melki pada saat podcast bersama oleh mantan Ketua KPK, Abraham Samad, dengan judul \"Ketua BEM UI: Presiden Jokowi, Jangan Bunuh Demokrasi & Antikorupsi | Abraham Samad SPEAK UP\". \"Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9, tahun ke depan ini artinya kan tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik-baik atau berdarah-darah,\" kata Ketua BEM UI, Melki Sedek. Ancaman Melki ini membuat telinga istana panas. Kebetulan di istana juga ada mantan ketua BEM UI, Faldo Maldini, yang sekarang menjadi staf khusus Mensegneg, dan menantang untuk bicara soal peran BEM. Menanggapi keadaan tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (23/6/23) mengatakan bahwa setelah covid, kini bangkit lagi aktivitas mahasiswa di mana-mana, baik di Jawa, Kalimantan, Papua, dan lain-lain. Bahkan, kini terlihat ada satu generasi yang tadinya diam berbaring karena menunggu covid, tiba-tiba bangkit dengan energi baru. Itu yang menyebabkan hari-hari ini orang bicara tentang mahasiswa dan kepentingan negara. “Ini bukan lagi denyut, tapi sudah letupan. Jadi ada energi yang terkurung selama covid, tetapi di antara mereka ada komunikasi antar BEM senusantara atau semacamnya. Tetapi, yang jelas ada satu kepentingan, yaitu meminta pertanggungjawaban negara melalui pertanggungjawaban keuangan negara terhadap keadaan yang secara politik memburuk, secara ekonomi juga jatuh, dan lebih dari itu secara internasional kita enggak dianggap,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Menurut Rocky, mahasiswa tahu bahwa Indonesia disorot terus dalam soal ketidakmampuan untuk leveling profil internasionalnya. Yang juga menarik adalah kritik-kritik terhadap para ketua BEM itu sendiri. Misalnya, ada mantan ketua BEM UI, Manik Marganamahendra, yang sekarang masuk jadi caleg di Perindo. Manik pernah menyebut DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat, tetapi sekarang dia tiba-tiba nyaleg. Katanya, Manik ingin mengubah dari dalam. “Ya, dua-duanya argumennya kuat, ingin mengubah dari dalam. Ada yang menganggap bahwa begitu di dalam Anda jadi bajingan juga tuh. Ini soal yang terus-menerus ada di dalam yang kita sebut otak pikiran politik kampus, dari dalam mengubah atau segera di dalam tenggelam,”ungkap Rocky. Namun, menurut Rocky, sebagian dari mereka merasa bahwa keadaan sekarang tidak memungkinkan kita mengubah dari dalam. Yang bisa mengubah dari dalam adalah kekuatan-kekuatan yang sekarang, kita bisa sebut partai-partai politik yang mencalonkan Anies, Prabowo, Ganjar, dan segala macam. Tetapi, di dalam variasi itu orang tahu siapa yang memang sudah ada di dalam dan ingin mengubah dan siapa yang dari dalam, lalu baru mau mengubah. “Nah, gerakan mahasiswa itu selalu dianggap sebagai gerakan moral. Jadi tidak boleh ada di dalam kekuasaan, kecuali mungkin setelah 5 tahun bekerja atau berupaya untuk memengaruhi public policy. Tetapi, yang orang selalu persoalkan adalah ke partai mana dia berlabuh di situ. Kalau misalnya dia berlabuh ke partai yang juga bagian dari koalisi pemerintah, itu pasti soal kepentingan jabatan, kursi, atau bahkan uang,” ungkap Rocky. Jadi, kata Rocky, kita mau lihat sebetulnya apa dalilnya seseorang  masuk dalam partai politik  dan partai politik apa yang dimasuki. Jadi, di seluruh Indonesia, tentu gejala itu akan dipersoalkan di kalangan WA grup BEM. “Tetapi, satu hal yang saya kira terus-menerus kita rasakan, ada geliat yang semakin lama semakin ke depan, dan BEM UI selalu ada di depan sebetulnya dan minta supaya Jokowi turun secara damai atau secara berdarah-darah. Itu kan tradisi BEM untuk mengucapkan kritik yang sangat radikal. Jadi, percuma membantah atau berupaya berdebat dengan BEM karena BEM UI itu sudah menjadi rahasia  bersama bahwa dia mampu untuk mengolah keresahan publik dalam bentuk meme, dalam bentuk kalimat-kalimat satire. Saya kira kecerdasan atau kecerdikan dari BEM sebetulnya,” ujar Rocky.(ida)

Cawapres Ganjar Pranowo Diprediksi Tidak Akan Diumumkan Saat BBK

Jakarta, FNN - Politikus Senior PDI Perjuangan Panda Nababan mengatakan nama bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak akan diumumkan dalam Puncak Bulan Bung Karno 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (24/6).\"Setahu saya belum (pengumuman nama cawapres Ganjar Pranowo). Nanti ada waktunya. Ibu Megawati itu biasanya ambil hari, pintar itu,\" ujar Panda di The People\'s Cafe, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis malam.Menurut dia, anak Proklamator RI Bung Karno itu pintar memilih hari baik untuk mengumumkannya. Hal ini berkaca pada momentum Hari Kartini di mana Megawati justru mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) dari PDIP di Batutulis, Bogor.Momen itu juga bertepatan dengan hari terakhir bulan Ramadan yang mana akan menjelang malam takbiran. Adapun momen ini mengejutkan semua pihak, karena dianggap terlalu cepat dari prediksi perkiraan deklarasi capres yang diperkirakan dilakukan pada Juni bertepatan dengan Bulan Bung Karno.\"Ya, sama saja waktu Hari Kartini, iya kan, mengumumkan Ganjar. Jadi, itu ada momen yang di luar dugaan, begitu loh,\" katanya.Saat disinggung awak media terkait kapan persisnya nama bakal cawapres Ganjar Pranowo diumumkan, Panda mengaku tidak tahu persis. Ia menegaskan Megawati biasanya memilih momen-momen tertentu untuk mengumumkan hal penting.\"Kami tidak tahu lah,\" kata dia.Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebutkan adanya kemungkinan kejutan yang terjadi pada saat puncak perayaan puncak Bulan Bung Karno 2023 di Gelora Bung Karno.Perempuan yang pernah duduk sebagai Menko PMK ini juga menegaskan bisa saja hadir bakal calon wakil presiden (cawapres) yang nantinya akan menemani bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.Ia juga mengatakan akan ada wajah lama maupun baru yang sudah lama dipantau oleh PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024.\"Nanti bisa dilihat siapa saja yang hadir, saya tidak terlalu hafal juga undangan yang kemudian diundang. Bisa saja dari orang-orang, kemudian nanti hadir merupakan bacawapres  dari bacapresnya PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan atau mungkin belum kelihatan,\" ungkap Puan saat gladi kotor puncak perayaan Bulan Bung Karno di GBK, Kamis (22/6).(ida/ANTARA)