Jakarta, FNN - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menjadi supporting system atau sistem pendukung bagi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR dalam perbaikan layanan haji.

"Dari Januari, Februari, kami (Setjen DPR) sudah merancang, mengidentifikasi kemungkinan masalah-masalah apa saja yang akan ditemui saat pelaksanaan ibadah haji di lapangan, sehingga check list yang dibuat oleh tim (Setjen DPR) untuk Timwas itu lebih dipersiapkan secara baik," kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan Timwas Haji DPR tahun 2023 ini memang dipersiapkan lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. Persiapan keberangkatan dibahas lebih awal dan identifikasi masalah didata terlebih dahulu sebagai bekal Timwas Haji DPR sebelum melakukan tugasnya.

Sehingga, tutur Indra, fungsi pengawasan ibadah haji oleh DPR terhadap pelaksanaan haji tahun ini memang terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kritik dan saran Timwas DPR kini lebih terdengar, sepak terjangnya juga jadi harapan sejumlah jamaah yang menghendaki ada perbaikan pelayanan.

Indra melihat semangat tinggi para wakil rakyat menjalankan tugas pengawasan demi perbaikan pelayanan haji di masa depan.

Indra pun ikut terjun ke lapangan untuk memastikan seluruh jajarannya di Setjen DPR RI bekerja optimal mendukung kinerja Timwas Haji mengawasi pelaksanaan haji, baik itu mengecek pemondokan jamaah, melihat katering, fasilitas transportasi, hingga memantau ibadah jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Semua dilihat, semua didengar, masukan-masukan masyarakat terhadap Dewan dan itu nantinya akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depan yang akan disampaikan pada saat rapat kerja dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama," ujar pria asal Pidie, Aceh, ini.

Sekretariat Jenderal DPR RI juga menyiapkan jalur publikasi kinerja Timwas Haji DPR tahun ini. Indra mengatakan publikasi kinerja DPR ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap kerja-kerja pengawasan yang dilakukan DPR selama ini.

"Ini penting dilakukan agar masyarakat menjadi tahu apa saja yang dikerjakan DPR dan ini bagian dari akuntabilitas DPR terhadap kinerjanya yang selama ini mungkin publik tidak terlalu banyak tahu," kata Indra.(sof/ANTARA)