POLITIK
Istana: Makan Siang Jokowi dan Prabowo Hal Lumrah
Bogor, FNN - Deputi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden RI Bey Machmudin mengatakan agenda makan siang bersama antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/6), adalah hal yang biasa.\"Jadi, Bapak Presiden kan memang tinggal di Istana Bogor. Nah, mengetahui Pak Prabowo sedang di Bogor juga, di Hambalang, Presiden mengajak makan siang,\" kata Bey saat dikonfirmasi di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.Menurut Bey, selain menyantap makan siang, Jokowi juga berbincang dengan Prabowo mengenai sejumlah hal aktual, termasuk soal alat utama sistem persenjataan (alusista).\"Pasti (berbincang) masalah-masalah aktual, mungkin juga masalah alutsista,\" tambah Bey.Bey menambahkan Jokowi memang rutin berkomunikasi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, meskipun hal itu berlangsung di akhir pekan.\"Dengan menteri-menteri lain biasa, di hari Minggu pun kadang-kadang hari Minggu, hari Sabtu, Bapak Presiden biasa bertemu menteri-menteri,\" imbuhnya.Minggu malam (18/6), Prabowo mengunggah momen santap siangnya bersama Jokowi melalui akun Instagram resminya @prabowo.\"Istana Bogor,\" demikian takarir singkat unggahan Prabowo yang menyematkan dua foto dirinya tengah bersantap siang bersama Jokowi.Foto itu diunggah beberapa saat setelah pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu siang (18/6).)(ida/ANTARA)
Pertemuan Puan-AHY Momentum untuk Mengawal Proses Demokrasi
Kupang, FNN - Pengamat politik yang juga pengajar ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang menilai pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) merupakan momentum penting untuk mengawal proses demokrasi secara baik pasca pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin.\"Pertemuan Puan dan AHY di Istora Senayan Jakarta dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, tetapi yang paling penting ini merupakan momentum penting untuk mengawal proses demokrasi secara baik pasca Jokowi,\" kata Ahmad Atang di Kupang, Senin.Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan makna pertemuan Puan-AHY bagi perkembangan demokrasi di tanah air menjelang Pilpres 2024.Menurut dia, secara sosiologis pertemuan ini dapat menciptakan relasi baru antara PDIP dan Demokrat tidak saja di level elit namun dapat merambah hingga ke level struktur dan massa di lapisan bawah.Berikut, secara politik pertemuan Puan-AHY mampu merajut kembali kemandegan komunikasi politik antara SBY-Megawati yang selama ini mengalami kebuntuan akibat perbedaan politik, katanya.Namun pertemuan ini belum memberikan sinyal apapun terkait peta politik pilpres. Masih menjadi spekulasi publik soal wacana gabungnya AHY dan Demokrat untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.Demokrat terlihat masih kokoh pada pilihan politik pilpres, yakni berada di koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan menjadi capres.Hal lain yang bisa dilihat secara psikologis pertemuan Puan-AHY mau menegaskan bahwa tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi. Satu saat teman bisa menjadi musuh dan sebaliknya.Oleh karena itu, publik patut memberikan apresiasi atas langkah politik ini untuk mendamaikan suasana menjelang pileg dan pilpres.Pertemuan elit dalam perspektif paternalistik dapat melegakan publik karena perilaku massa sangat tercermin dari perilaku elit. Semoga ini merupakan angin segar bagi dinamika politik dan demokrasi menuju 2024, kata Ahmad Atang menambahkan.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Sekadar Basa-basi, Fahri Hamzah Minta Parpol Hentikan Pertemuan Drama Politik Koalisi Pilpres
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, peta dukungan terhadap calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa saja berubah, karena tergantung situasi dan kondisi perpolitikan saat ini. Apalagi waktu pendaftaran bakal capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dibuka pada 19 Oktober 2023, dan pengumuman capresnya baru dilakukan pada 25 November 2023. Diketahui, hingga kini ada tiga capres yang mengemuka, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. \"Pemilu masih jauh. Kita masih punya waktu 5 bulan lagi untuk pendaftaran capresnya. Terlalu panjang waktu dan terlalu mungkin semuanya berubah,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/6/2023). Fahri mengkritik manuver sejumlah partai politik (parpol) koalisi, termasuk para capres yang diusungnya, yang terlihat makin intensif. Padahal hanya sebuah drama, yang oleh rakyat sendiri tidak kelihatan manfaatnya. \"Di masa lalu (pemilu sebelumnya, red) calon-calon itu baru muncul last menit, bahkan dalam hitungan 1x24 jam. Artinya, pertemuan-pertemuan ini sebenarnya, sekali lagi hanya sebuah drama,\" katanya. Kecuali jika pertemuan itu, dalam rangka perdebatan substansial, misalnya dalam rangka membuka platform koalisi ke depan. \"Bahwa kalau calon ini berkuasa akan melakukan ini…, itu. Tapi kalau partai ini berkoalisi dengan partai ini, maka hal-hal ini yang akan dilakukan. Itu sama sekali tidak ada,\" sebutnya. Menurutnya, koalisi yang ada saat ini hanya drama untuk memancing pemberitaan saja, yang konteksnya hanya sekedar pertemuan belaka. Sementara publik, sebetulnya ingin tahu, apakah ada efek pada kebijakan negara di masa yang akan datang. \"Tapi ujungnya nanti momennya 75 hari kampanye, ya berarti pertemuan-pertemuan ini kan hanya menjadi drama. Karena sekali lagi, tdak ada problem dalam aturan pemilu presiden menggunakan PT 20 persn,\" ujar Fahri. Terakhir, Fahri mengingatkan para elit dan pemimpin Indonesia harus sadar bahwa pemilu bagi rakyat adalah tentang memilih pemimpin dengan berbagai latar pemikiran dan janji-janjinya dan track record nya untuk akan datang. Sehingga diharapkan tidak hanya sekedar basa basi, tak bermakna bagi kepentingan rakyat, untuk mengetahui siapa pemimpinnya yang sebenarnya. \"Apa yang dia (calon pemimpin) pikirkan, mau dibawa kemana bangsa ini? Hal-hal itu tidak boleh ditutupi hanya sekedar basa basi seperti yang terjadi selama ini,\" pungkas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. (Ida)
Kinerja Kepemimpinan Kepala Daerah Berbasis IIKD Akan Diukur Kemendagri
Jakarta, FNN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengukur kinerja kepemimpinan kepala daerah berbasis indeks dengan menggunakan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang pengukurannya dilakukan setiap tahun.Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu menjelaskan penetapan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan akan dilakukan pada 2025. Keputusan ini mempertimbangkan adanya sensitivitas yang cukup besar menjelang Pemilu 2024.\"Kami menyadari betul akan timbul pertanyaan untuk apa pengukuran ini tetap dilakukan tanpa penetapan kepala daerah terbaik? Dan tidak dapat dipungkiri bersama bahwa pemberian penghargaan merupakan satu hal yang dapat memotivasi para kepala daerah dalam keterlibatan pada kegiatan IKKD ini,\" kata dia.Yusharto mengatakan tujuan pengukuran IKKD tidak hanya untuk mengawal kinerja kepemimpinan kepala daerah, tetapi memuat berbagai data penting yang bisa dimanfaatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.IKKD tersebut berkaitan pula dengan dukungan upaya perencanaan, menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan.\"Kepemimpinan merupakan salah satu determinan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Itu harus melalui proses pengukuran yang metodologinya bisa diterima semua pihak, kami sudah keliling ke berbagai daerah untuk menyosialisasikan IKKD ini,\" jelas dia.Yusharto mengakui pengukuran IKKD saat ini masih memerlukan perbaikan dari berbagai aspek untuk hasil yang lebih optimal.Ia mengatakan pihaknya telah melakukan penyempurnaan IKKD melalui perubahan sejumlah variabel dan dimensi yang pembobotannya disesuaikan kembali berdasarkan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2020 tentang IKKD.Dia menambahkan BSKDN ke depan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengukuran IKKD melalui berbagai cara, termasuk dengan menggelar sejumlah forum diskusi.\"Masih perlu banyak yang diperbaiki atau dipertegas, mudah-mudahan melalui forum ini dan berbagai forum lainnya nanti dengan instrumen kita dengan hasil-hasilnya akan mengukur secara tepat para kepala daerah, dari situ kita bisa mendapatkan dan terus membentuk kepala daerah yang lebih baik dari waktu ke waktu,\" imbuhnya.Pernyataan itu disampaikan Yusharto saat memberikan sambutan dalam acara \"Workshop Pengukuran IKKD\" di Hotel The Acacia Jakarta, Jumat (16/6). Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi turut hadir sebagai narasumber.Halilul memberikan sejumlah masukan guna penyempurnaan pengukuran IKKD. Menurutnya, penilaian IKKD jangan hanya terfokus pada penilaian dokumen perencanaan belaka, tetapi juga pada kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah.\"Visioner itu bukan soal dokumen, visioner itu bisa dilihat apa arahan-arahan kebijakan dia (kepala daerah) yang berbeda dengan umumnya daerah lain. Inovasi bisa seperti itu (berkembang) datang dari kepala daerah karena inovasi itu harus dikawal dengan leadership,” ujar dia.(sof/ANTARA)
Disaksikan Megawati, Prananda, dan Koster, Ganjar Joget Bumbung
Denpasar, FNN - Bakal calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo ikut menari dan joget Bumbung menjelang penutupan Konsolidasi DPD PDIP se-Provinsi Bali dalam rangka pemenangan Ganjar yang digelar di Ballroom Prime Plaza, Sanur, Sabtu.Awalnya dua penari membawakan Tari Genjek dan dilanjutkan joget Bumbung di depan podium. Di podium saat itu sedang duduk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, dan Sekretaris DPD PDIP IGN Jaya Negara.Awalnya salah satu penari mengajak Bupati Badung Giri Prasta untuk berjoget. Setelah sekitar satu menit Giri berjoget tampak Megawati tersenyum atas aksi tersebut.Hal itu mendapat sambutan meriah peserta rapat konsolidasi. Penari kedua mengajak salah satu pengurus partai lain ke depan tapi hanya sebentar saja.Akhirnya sang penari melangkahkan kaki ke podium dan mengajak Ganjar untuk menari. Ganjar tertawa dan dengan sigap dia meladeni penari untuk berjoget Bumbung di samping podium.Terlihat Ganjar luwes dan bisa mengimbangi penari. Kedua bahu dan tangannya mengikuti gerak gerik si penari. Di akhir joget, Ganjar menyalami sang penari.Atas joget Ganjar itu, Megawati dan Prananda tersenyum. Sementara Sekretaris DPD PDIP IGN Jaya Negara mengabadikan momen melalui gawai miliknya.Sementara ratusan peserta konsolidasi memberi tepuk tangan meriah. Aksi seni budaya itu sekaligus mengakhiri Konsolidasi DPD PDIP se-Provinsi Bali.\"Mengasyikkan. Semoga terhibur,\" kata Ganjar sebelum dirinya bersama Koster dan Jaya Negara memberikan keterangan pers.(sof/ANTARA)
Rocky Gerung: Tidak Ada Ikatan Apa-apa antara Presiden Sekarang dengan Berikutnya, Satu-satunya Ikatan Adalah Kepercayaan, Moral, Thrust
Jakarta, FNN - Baru-baru ini, publik kembali membicarakan masalah politik dinasti yang terjadi pada keluarga Presiden Jokowi. Hal ini muncul berkaitan dengan wacana putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang bakal maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Namun, Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, yang juga mantan walikota Solo, menanggapi hal itu dengan membuat definisi politik dinasti yang agak ‘konyol’. \"Kalau politik dinasti masih dalam satu keluarga, KK (kartu keluarga) itu lho. Pak Presiden kan sudah sendiri sama Ibu, Mas Kaesang sendiri, Mas Wali KK sendiri, Mbak Kahiyang KK sendiri,\" kata Rudi. Menanggapi pernyataan FX Rudi, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (17/6/23) menyatakan, “Ya bisa juga itu, karena sudah transfusi darah jadi sudah beda darahnya tuh, kira-kira begitu. Itu Pak Rudi berupaya untuk cari alasan, tapi alasannya nggak ketemu, maka dipakai alasannya yang agak konyol, yaitu KK-nya sudah pisah. Tapi itu bukan soal administrasi. Ini soal pengaruh politik.” Sementara itu, belakangan ini Luhut Binsar Panjaitan (LBP), sangat gencar menyatakan bahwa presiden berikutnya tidak boleh ada perubahan, harus meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh Jokowi, karena menurutnya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu sudah dilindungi undang-undang dan demi kepentingan generasi yang akan datang. “Saya kira Pak LBP itu benar kalau nanti presiden berikutnya itu satu KK dengan Jokowi, kan begitu kan. Supaya ada kelanjutan. Tapi, kalau presiden berikutnya KK-nya lain dengan Pak Jokowi, ya mesti berubah programnya. Itu kalau kita mengikuti definisi FX Rudi tadi,” ujar Rocky. Selain LBP, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan juga menyatakan bahwa Pemilu itu seperti estafet, bukan seperti meteran pom bensin yang dimulai dari nol. Sebelumnya beliau juga mengingatkan agar jangan sampai rakyat Indonesia salah pilih. Menanggapi hal tersebut, dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky Gerung mengatakan, “Ya, pom bensin juga nggak mulai dari nol kan. Kan dia memilih mau pakai pertalite atau pake pertamax. Nah, kalau Presiden Jokowi pakai pertalite, kan presiden berikutnya bisa pakai pertamax supaya lebih kencang. Itu juga metafor yang keliru.” “Jadi, sebetulnya tidak ada ikatan apa-apa antara presiden sekarang dengan presiden berikutnya. Satu-satunya ikatan adalah kepercayaan, moral, thrust. Publik menghendaki presiden berikutnya melakukan perubahan-perubahan drastis di dalam kebijakan publiknya,” ujar Rocky. Kalau meneruskan, kata Rocky, bagaimana dengan proyek yang sifatnya mercusuar yang ternyata rugi. Itu mesti dibatalkan. Jadi, bukan presiden berikutnya harus menalangi kerugian yang dibuat oleh Presiden Jokowi karena cawe-cawe di Mandalika atau proyek-proyek mercusuar lain. Mandalika rugi 4,6 triliun. Jadi buat apa itu diteruskan. Demikian juga proyek kereta cepat. Kalau proyek kereta cepat dianggap tidak dibutuhkan karena perkembangan teknologi menginginkan orang tidak lagi naik kereta, diubah saja. “Jadi, banyak hal yang memang harus diubah itu. Jadi, bagus betul mengatakan bahwa arah kita sudah benar, tetapi proyek-proyek yang memeras pajak rakyat dan membangkrutkan negara karena hutangnya, mesti dihentikan,” ujar Rocky. Mungkin kalau LBP mengatakan jangan terlalu drastis boleh, tapi kalau mengatakan harus diteruskan, itu artinya mending diteruskan Presiden Jokowi. “Kan semua proses politik yang sifatnya kompetisi itu artinya pertandingan ide, pertandingan program. Tidak mungkin nggak ada pertandingan program. Kalau begitu sama semua dong. Kalau sama, lalu ngapain mereka berkompetisi?” tanya Rocky. “Jadi, harus dibedakan antara keinginan untuk berubah dan ketakutan untuk mengalami perubahan yang drastis. Jadi idenya, setiap sirkulasi elit, pasti elitnya juga berubah. Kalau sama, itu berarti ya udah siapapun yang terpilih jadi presiden, kabinetnya yang sekarang saja, supaya enggak berubah. Begitu kabinetnya diubah, komposisi program berubah, kepentingan politik juga ikut berubah,” pungkas Rocky. (sof)
Narkotika Flakka Belum Terdeteksi Beredar di Indonesia
Badung, Bali, FNN - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose menyatakan narkotika jenis baru flakka belum terdeteksi masuk dan beredar di Indonesia. \"Secara umum belum ada di kita. Tapi mungkin ada para pelaku kita yang menggunakan tetapi seperti di itu (Philadelphia) karena mereka mencari yang disebut dengan NPS (new psychoactive substances),\" kata Golose usai membuka kejuaraan tenis meja internasional, Smash On Drugs (SOD) International Table Tennis Championship 2023 di Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Badung, Bali, Sabtu. Flakka adalah obat psikoaktif sintesis pada umumnya mengandung sediaan senyawa katinona yang berasal dari \'obat tranq\' atau dikenal dengan zylazine (obat penenang hewan). Golose mengatakan narkotika jenis flakka merupakan salah satu dari varian narkotika jenis baru atau new psychoactive substances yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia.Yang paling nyata dari efek narkotika flakka tersebut terjadi di Philadelphia, dimana pemakaian narkotika flakka membuat banyak pemakainya seperti zombie berjalan tanpa arah, melamun bahkan banyak yang pingsan. Meskipun belum terdeteksi di Indonesia namun, Golose tetap mewaspadai semua pihak akan adanya potensi peredaran narkotika tersebut. Golose menyatakan narkotika jenis baru yang paling banyak beredar di Indonesia dan menyasar kelas bawah adalah tembakau sintesis atau lebih dikenal tembakau gorila. \"Kami pantau yang banyak beredar sekarang yang masuk ke kalangan bawah adalah sintetik kanabis. Dicampur-campur segala macam itu yang disebut tembakau gorila,\" kata mantan Kapolda Bali tersebut. Tembakau gorila menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), lembaga PBB yang khusus menangani kejahatan narkoba, synthetic cannabinoid (ganja sintetis) berbentuk seperti serbuk kristalin yang berwarna putih, abu-abu bahkan coklat kekuningan. Pada umumnya senyawa ganja sintesis tersebut larut dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, acetonitril, etil asetat dan aseton sehingga setelah larut akan dengan mudah disemprotkan ke dalam bahan lain, seperti daun-daunan herbal termasuk tembakau. Menurut keterangan Golose, BNN sendiri mendata bahwa dari 1.150 jenis narkotika yang beredar di dunia, 91 jenisnya telah beredar di Indonesia. Puluhan jenis narkotika tersebut sudah diatur penggunaannya dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2020, namun yang lainnya belum diatur secara resmi oleh pemerintah. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak mencoba menggunakan narkotika jenis apapun agar tidak terjebak dalam penggunaan narkotika yang membahayakan kesehatan tubuh.(ida/ANTARA)
Akhmad Munir Siap Maju pada Pemilihan Ketua Umum PWI Pusat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Bidang Daerah PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan siap maju sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat dalam kongres yang akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada September 2023.\"Saya siap maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028,\" kata Akhmad Munir yang juga Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA di Jakarta, Sabtu.Sebelumnya Akhmad Munir dilamar PWI Jawa Timur untuk diusung sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat.Menurut Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim bahwa PWI dari beberapa provinsi telah berkomitmen mendukung Akhmad Munir dalam kongres mendatang.\"Saya mengapresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada PWI Provinsi Jatim atas lamaran dan dukungannya untuk menjadi Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028, \" kata Cak Munir, sapaan akrab Akhmad Munir.Mantan Ketua PWI Jatim dua periode ini menyatakan sebagai kader yang lahir dari rahim PWI Jatim dan mengantarkan sampai ke PWI Pusat tentu menjadi sebuah amanah dan kepercayaan yang luar biasa, namun sekaligus menjadi tantangan demi kebaikan dan kemajuan PWI ke depan.Menurut Cak Munir, PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia ke depan memiliki tantangan yang cukup besar dalam menjaga eksistensi dan relevansinya di tengah kemajuan zaman dan teknologi informasi yang sangat pesat ini.\"Keberadaan PWI harus terus menjaga relevansinya dengan setiap zaman, \" kata Cak Munir.Menurut dia, saat ini PWI berada dalam era kemajuan teknologi informasi, digitalisasi, dan perubahan \"landscape\" di industri media dan di saat bersamaan pula terjadi membanjirnya informasi di berbagai platform media sosial dan hegemoni media platform global.Ia mengatakan disrupsi di bidang informasi tak terelakkan. Cukup banyak informasi yang menjadi simpang siur kebenarannya karena diwarnai berita bohong atau hoaks.\"Di sinilah peran wartawan harus menjadi pemberi dan penyebar informasi yang benar dan akurat melalui beragam platform medianya masing-masing, \" ujarnya.Di sinilah, sambung Cak Munir, kehadiran PWI untuk terus dan berkelanjutan melakukan konsolidasi seluruh anggotanya dalam meningkatkan kepatuhan dan melaksanakan regulasi organisasi, kode etik jurnalistik, kode perilaku, dan peraturan pers lainnya, sekaligus mengasah kemampuan jurnalistiknya agar menjadi wartawan yang profesional, berintegritas, dan bermartabat.Cak Munir mengatakan PWI sebagai organisasi wartawan sejak 1946 sudah besar jasanya kepada bangsa ini.\"Kontribusi besar PWI inilah yang perlu terus dijaga melalui kerja jurnalistik profesional dengan menyajikan berita dan informasi yang mencerdaskan masyarakat dan membangun bangsa dan negara,\" katanya.(ida/ANTARA)
Sandiaga Uno Direkomendasikan oleh PPP Menjadi Cawapres Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhamad Arwani Thomafi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu. \"Kami akan bacakan rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Ke-6 terkait dengan pemilihan presiden bahwa Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan Saudara Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Umum 2024,\" ujar Arwani. Arwani mengungkapkan bahwa dalam Rapimnas VI PPP ini mengusulkan dua nama cawapres, yakni Sandiaga Uno dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono. Namun demikian, katanya, Mardiono memilih untuk fokus dalam mengawal seluruh proses kerja partai guna memenangkan Pemilu 2024. Ia mengungkapkan Mardiono akan memastikan seluruh aparatur partai dan para calon anggota legislatif (caleg) bekerja secara maksimal. \"Beliau memutuskan untuk fokus sebagai komandan tertinggi, panglima tertinggi di dalam memenangkan pemilu PPP dalam Pemilu 2024,\" jelasnya. Ia mengatakan bahwa Mardiono diamanatkan untuk memperjuangkan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. \"PPP mengamanatkan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk menyampaikan dan memperjuangkan Sandiaga Salahudin Uno sebagai cawapres kepada Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi capres Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024,\" tambah dia. Sebelumnya, Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono mengaku tak ingin tergesa-gesa mengusung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024. \"Ya, itu nanti kami lihat. Karena PPP ini memiliki mekanisme yang sudah ditentukan dan PPP selalu taat konstitusi partai,\" ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/6). Menurut dia, PPP dalam mengambil keputusan besar yang nantinya akan menyangkut pada kepentingan bangsa dan negara harus sesuai mekanisme yang ada. Hal ini juga akan menjadi pembahasan pada setiap kantor DPP PPP yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Jokowi Takut Jika Proyek Kereta Cepat Terbongkar
Oleh : Djony Edward -- Wartawan Senior FNN Jagat politik nasional belakangan melihat fenomena janggal dan aneh, yaitu ikut cawe-cawenya Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Mengingat tidak ada cawe-cawe dilakukan oleh presiden terdahulu menjelang purna bakti. Lantas ada pertanyaan besar ada apa di balik cawe-cawenya Presiden Jokowi terhadap Pilpres 2024? Tentu jawaban paling standar adalah untuk melanjutkan program prestisius yang digagasnya, Proyek Strategis Nasional (PSN), entah itu kereta cepat Jakarta-Bandung, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mobil listrik nasional, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya. Kalau hanya sekadar membangun hal tersebut di atas mestinya tidak perlu Jokowi ikut cawe-cawe, karena siapapun Presiden terpilih pada 2024 pasti melanjutkan. Mungkin dengan modifikasi dan sentuhan baru, seperti proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek tersebut dikonsep dengan matang dan dikaji dengan teliti serta dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Tapi oleh Presiden Jokowi konsep pembangunan itu dilanjutkan dengan nama lain, yaitu Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dengan menciptakan dan menggabungkan puluhan undang-undang menjadi Omnibus Law. Itu sebabnya mestinya siapapun Presiden terpilih pada 2024, mestinya punya hak memilih prioritas pembangunan yang dianggapnya penting. Tidak harus mengekor atau membebek program Presiden Jokowi. Tapi aneh bin ajaib, Jokowi seperti memaksakan siapapun presiden terpilih pada 2024 harus bisa meneruskan program pembangunan infrastruktur impiannya seperti IKN maupun kereta cepat. Bahkan untuk maksud tersebut Jokowi seperti mengerahkan segala daya upaya untuk mencegah calon presiden potensial Anies Rasyid Baswedan. Mulai dari menghadirkan capres alternatif yang didukungnya seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jokowi bahkan berangan-angan menggabungkan keduanya menjadi satu paket pasangan Prabowo-Ganjar. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak mau disetir Jokowi, Mega ingin memegang kendali penunjukkan calon wakil presiden pendamping Ganjar. Sampai di sini kelihatan Jokowi kalah, hilang kendali, dan seperti setengah putus asa. Selain itu Jokowi lewat kaki tangannya mengusahakan agar pencalonan Anies lewat Koalisi Perubahan (Nasdem, Partai Demokrat, PKS) dengan berbagai cara. Seperti mengkriminalisasi Anies lewat kasus Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perampokan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, rayuan jabatan, uang, hingga kriminalisasi menteri-menteri Nasdem. Apakah usaha itu berhasil? Sampai detik ini belum berhasil. Politikus senior yang juga pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mengungkapkan seperti ada borok yang disembunyikan Jokowi sehingga dia takut Anie menang dan borok itu terbongkar. “Kira-kira borok apa ya yang disimpan oleh yang sangat ketakutan bila Anies Baswedan jadi presiden dan membongkarnya?” ujarnya melalui akun Twitter-nya @AT_AbdillahToha, dikutip KBA News, Minggu, 10 Juni 2023 Dia mengatakan segala daya upaya menjegal Anies maju nyapres dilakukan terus secara kasat mata dengan menggunakan kekuasaan. Padahal pilpres adalah sebuah pertandingan dan kita belum tahu siapa yang akan menang. “Sementara itu demokrasi dirusak,” ucap Abdillah Toha, yang juga seorang cendekiawan ini. Dia membandingkan sekaligus mengingatkan bahwa kalau dalam sebuah pertandingan sang wasit merangkap jadi pemain, maka pertandingan rusak. Hal ini akan membuat penonton turun ke lapangan, menyerbu, dan membuat kerusakan karena marah. “Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi,” ungkapnya. Borok Kereta Cepat Menurut sumber terpercaya, salah satu kegelisahan Jokowi sehingga dia takut boroknya terbongkar adalah pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tak kunjung selesai. Dibalik pembangunan KCJB tersebut banyak kebohongan dan kebusukan yang pada suatu saat bisa menjerumuskan Jokowi dalam perkara pidana. Bagaimana penjelasannya? Banyak hal aneh, curang, bahkan terkesan ada korupsi, kick back dan sejenisnya sehingga proyek KCJB tidak selesai-selesai dan bahkan biayanya terus membengkak, sementara proyek belum kunjung rampung. Sebagai pembanding, KCJB dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan dari Badan Usaha Milik Negara, seperti PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nasional VIII dengan China Railway International Co. Ltd. Bahkan pembiayaan awal dimodali dengan pinjaman dari China Development Bank (CBD). China Railway International Co. Ltd juga ditahun yang sama, pada 2016, membangun kereta cepat yang menghubungkan kota Vientiene (China) ke Kota Boten (Laos). Tapi ada beberapa perbedaan sekaligus keanehan. Pertama, kereta cepat Vientiene-Boten dibangun pada 2016 dan selesai serta beroperasi tepat 5 tahun pada Desember 2021. Sementara KCJB sampai kini belum kunjung selesai. Kedua, jarak kereta cepat Vientiene-Boten mencapai 412 kilometer, sementara jarak KCJB hanya 142 kilometer. Bahkan belakangan KCJB yang harusnya menghubungkan Cawang-Walani, tapi hanya bisa menghubungkan Cawang-Padalarang. Ketiga, kereta cepat Vientiene-Boten memakan biaya sebesar US$6 miliar (atau ekuivalen dengan Rp89,64 triliun dengan kurs Rp14.940 per dolar AS). Sementara KCJB sudah menelan biaya US$7,5 miliar (Rp112,05 triliun) tapi belum kunjung rampung. Ini baru proyek KCJB, bagaimana dengan proyek IKN? Proyek bandara mangkrak dan sepi? Pelabuhan sepi? Jalan tol sepi? Kalau dilakukan audit investigasi, maka akan ditemukan banyak borok-borok Jokowi lainnya. Melihat realitas di atas, artinya rel kereta Vientiene-Boten tiga kali lebih panjang dari KCJB, tapi anehnya biaya kereta cepat Vientiene-Boten jauh lebih murah dari proyek KCJB. Apakah borok ini yang coba ditutupi Jokowi dengan aksi cawe-cawenya? Alasan formilnya terjadi lonjakan biaya tersebut, meskipun jaraknya tiga kali lebih singkat, oleh karena ulah spekulan yang membeli tanah rakyat kemudian menjualnya kepada KCIC lebih mahal. Tapi diduga juga adanya kick back, korupsi, mark up dan aksi kotor lainnya. Biarkan aparat hukum yang mengusut setelah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuagan (BPK). Itu sebabnya kita perlu menghadirkan presiden yang benar-benar pilihan rakyat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar hemat, efektif dan efisien. Semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Indonesia!©FNN.
POPULER
