POLITIK
Pemerintah Perlu Mengevaluasi Mashariq Secara Menyeluruh
Jakarta, FNN - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Hamid Noor Yasin menilai pemerintah perlu mengevaluasi mashariq atau penyedia layanan haji bagi jamaah Indonesia secara menyeluruh karena adanya sejumlah layanan haji yang terganggu dan tidak terpenuhi. Hamid, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan sejumlah layanan haji yang terganggu dapat dilihat dari banyaknya jamaah tidur di luar tenda di tengah kondisi cuaca panas yang mencapai suhu 42 derajat Celcius sehingga mereka mengalami kekurangan minum, makan, kekurangan kebutuhan air untuk mandi, cuci, dan kakus. “Komitmen tidak dilaksanakan dengan baik oleh mashariq sehingga banyak jamaah haji Indonesia yang terlunta-lunta dan tersiksa,” kata dia saat memantau perkembangan kondisi jamaah haji di Mekkah, Arab Saudi, Minggu (2/7). Menurut Hamid, mashariq sebagai tim pelayanan haji dari Arab Saudi yang saat ini tidak memenuhi komitmen dalam memberi layanan yang baik selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) berdampak pada ketidaknyamanan yang dirasakan banyak jamaah haji Indonesia. Ia memandang ke depan, penambahan kuota haji harus dibarengi dengan penambahan sarana, prasarana pendukung, infrastruktur, dan fasilitas haji yang memadai, terutama di Armuzna. “(Permintaan penambahan kuota haji ke Arab Saudi) harus dibarengi dengan penambahan sarana prasarana pendukung, infrastruktur, dan fasilitas haji yang memadai, terutama di Armuzna agar peristiwa penumpukan jamaah, kekurangan tempat tenda, kekurangan makan, kekurangan minum, dan kekurangan air tidak terjadi,\" ucap dia. Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi jamaah haji Indonesia selama beribadah haji 1444 H, khususnya saat di Muzdalifah dan Mina kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq F Al Rabia. \"Menag menemui secara khusus Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq sebelum mengikuti perayaan atas selesainya penyelenggaraan haji 1444 H,\" kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Mekkah, Minggu (27/6). Beberapa masalah yang disampaikan, di antaranya, terkait dengan sanitasi di sejumlah maktab atau ruang-ruang di tenda yang dihuni jamaah haji Indonesia yang sangat buruk. Air bersih di dapur di sejumlah maktab diketahui tidak keluar yang berakibat pada keterlambatan penyiapan makanan dan distribusi. \"Semua masalah yang terjadi di Muzdalifah dan Mina disampaikan ke Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi karena hal itu menjadi tanggung jawab mashariq,\" kata Hilman. Ia mengatakan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq sudah mendengar sejumlah persoalan yang dialami jamaah haji Indonesia dan berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan serta tidak akan membiarkan hal itu terjadi kembali.(ida/ANTARA)
KPK Tidak Berhenti Memberantas Korupsi, Termasuk ke Pegawai Internal
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan lembaganya tidak akan pernah berhenti memberantas kasus korupsi termasuk juga kepada pegawai internal lembaga antirasuah itu.“Yang jelas KPK tetap bekerja secara profesional, (yang) melakukan tindak pidana itu kita bereskan. Kita tindak tegas termasuk pegawai internal KPK sendiri,” kata Firli di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Senin.Pernyataan Firli tersebut merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia mengenai tingkat kepercayaan publik pada KPK yang disebut tidak meningkat sejak 2020 atau sejak pengesahan revisi UU KPK yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Firli mengatakan KPK tetap bekerja secara profesional untuk menuntaskan segala kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pegawai KPK.“Karena komitmen KPK adalah kita tidak pernah berhenti memberantas korupsi, termasuk di lingkungan KPK itu sendiri,” ujarnya.Sebelumnya, kasus dugaan korupsi di internal KPK mencuat setelah 15 pegawai KPK diduga terlibat pungli di rumah tahanan KPK dengan nilai mencapai Rp4 miliar. Proses penyelidikan terhadap 15 pegawai di rutan KPK itu masih berjalan hingga saat ini.Setelah terkuaknya kasus itu, KPK melakukan evaluasi sistem tata kelola di rutan dan sudah bersurat dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk asistensi pengelolaan rutan.Sebelumnya, Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK tidak akan memberikan toleransi terhadap pegawainya yang terlibat dalam segala bentuk tindak pidana.\"KPK menerapkan zero tolerance, artinya tidak pernah ada toleransi terhadap pelaku-pelaku kriminal tindak pidana korupsi, khususnya yang terjadi di KPK ini,\" kata Asep, Rabu (28/6).Asep mengatakan untuk membersihkan lembaga antirasuah dari berbagai perilaku menyimpang tak cukup hanya dengan memenjarakan pelakunya. KPK juga harus memahami dan menutup celah-celah korupsi yang ada di internal agar kejadian yang sama tidak terulang dan mencoreng nama institusi.KPK, kata Asep, juga akan menggandeng aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menangani kasus pelanggaran di internal lembaga antirasuah itu.(ida/ANTARA)
Adu Pesona Bacapres, Siapa Juara? Ini Analisis Partai Gelora
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kembali bekerja sama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata memotret perbincangan hangat masyarakat di dunia maya mengenai adu pesona bakal calon presiden (bacapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam program yang diberi nama Petamaya ini, Partai Gelora mencoba membicarakan materi bacapres pada episode kedua, karena akan cenderung panas hingga Februari 2024. \"Soal bacapres ini, kita tidak hanya membicarakan tentang popularitasnya saja, tetapi juga tangkapan digital diantara tiga kandidat yang terus ramai diperbicangkan di dunia maya,\" kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora, Minggu (2/7/2023). Menurut Endy, Partai Gelora tidak sedang menghakimi dalam riset digital ini, namun ingin menghadirkan fakta-fakta di lapangan secara positif maupun negatif diantara para kandidat bacapres. \"Kita ketahui sekarang sudah ada tiga bacapres, ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi kita tidak sedang menghakimi, tetapi mungkin kenyataan riset di lapangan yang kita sampaikan. Mungkin berbeda sebaliknya dengan lembaga survei,\" katanya. Fakta-fakta tersebut, kata bakal calon legislatif (bacaleg) daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV Jember-Lumajang ini, akan dijelaskan secara detil oleh Head of Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdiansyah dalam riset yang dilakukan pekan lalu. \"Apakah yang kita tangkap di dunia digital ini, bisa jadi sejalan atau tidak sejalan dengan lembaga survei. Ini yang kita kupas tuntas dalam Gelora Petamaya episode kedua ini,\" ujarnya. Head of Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdiansyah mengatakan, topik bacapres di dunia maya akan terus ramai diperbincangkan hingga 2024. \"Disini kita membedah peta dukungan bacapres di dunia masa.\" kata Muhammad Nurdiansyah. Dadan sapaan akrab Muhammad Nurdiansyah mengungkapkan, pengambilan sample dilakukan pada 16-23 Juni 2023. Kemudian media monitoringya dilakukan secara fleksibel terhadap tren percakapan dan prosentase popularity digital. \"KIta menyebutnya popularity digital, karena berdasarkan perbicangan warganet didominasi ketiga nama capres yang sudah ada,\" katanya. Ganjar Pranowo, presentase perbincangan popularity digitalnya sebesar 45 % . Lalu, Anies Baswedan sebesar 27 % dan Prabowo Subianto sebesar 28 %. Prosentase popularitas digital tersebut, merupakan perbincangan positif maupun negatif. \"Kalau kita komparasikan total percakapannya Ganjar Pranowo lebih unggul 76.000 percakapan. Anies Baswedan 44.625 percakapan dan Prabowo Subianto sebanyak 70.367 percakapan,\" ungkpnya. Sementara menyangkut sintemen perbincangan di dunia maya. Sentimen positif terhadap Ganjar Pranowo sebesar 77 %, negatifnya 18 % dan sisanya sentimen netral. Sedangkan Anies Baswedan, positifnya mencapai 53 %, tetapi sentimen negatifnya juga besar mencapai 40 % dan sisanya sentimen netral. Lalu, Prabowo Subianto sentimen negatifnya 20 persen, dan positifnya 74 %, serta sisanya sentimen netral. \"Tetapi ada yang menarik di sini, meskipun Ganjar dan Prabowo lebih unggul, tetapi justru total engagement-nya Anies Baswedan lebih tinggi mencapai 947.000. Kalau Ganjar hanya 831.000-an dan Prabowo hanya sekitar 600-540 ribuan. Hal itu dinyatakan dengan interaksi oleh akun-akun yang memperbincangkan Pak Anies dan memiliki followers yang tinggi,\" paparnya. Dalam riset ini, kata Dadan, juga dibicarakan soal dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. \"Di kalangan warganet, keduanya punya potensi besar. Apalagi dari hasil-hasil survei, Pak Prabowo menyalip Pak Ganjar dan Pak Anies,\" katanya. Sementera soal beredarnya foto Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang tengah menjalankan ibadah haji ditemani oleh pasangan masing-masing, setidaknya dapat menurunkan tensi ketegangan antara pendukung Ganjar dan Anies. \"Foto ini memang menimbulkan pro kontra dari kalangan warganet, tetapi perang opini dan ujaran kebencian antara pendukung Ganjar dan Anies, setelah kita analisa justru memberikan dampak positif. Anies selama dianggap pendukung politik identitas oleh pendukung Ganjar, dengan foto bareng tensinya agak mereda,\" katanya. Sedangkan kebersamaan Prabowo dan Jokowi yang menujukkan tren positif, justru tidak sukai oleh pendukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019 lalu. Fitnah terhadap Jokowi oleh pendukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019 lalu, kembali dimunculkan bahwa Prabowo tidak suka Jokowi sebenarnya. \"Fitnah dini juga dibumbuhi konten kreator secara kreatif, kalau Prabowo beli alutsista usang dari Qatar. Dan warganet menganggap Prabowo itu figur militer yang kelam ketika masih aktif. Isu ini mulai digoreng, tetapi analisisa isu negatif itu, ternyata tidak mempengaruhi tren positif Prabowo,\" katanya. Dari paparan Lembaga Riset Digital Cakradata, itu kata Endy Kurniawan, maka para sobat Gelora maupun para warganet, sebenarnya sudah bisa menentukan arah dukungan kepada capresnya, atau paling tidak dapat melihat siapa bacapres yang lebih bagus perfomance-nya aktivitas digitalnya dari ketiga bacapres. \"Tapi jangan lupa, start untuk bacapres ini juga belum mulai. Ini baru fase-fase pemanasan atau warming up. Kita tidak tahu, apakah nanti ada tiga capres, bisa jadi dua capres, atau bertambah jadi empat capres. Kita akan melihat nanti kita kesana, tapi isu ini akan kita perdalam pekan depan,\" pungkas Endy Kurniawan. (ida)
Netralitas Polri Jangan di Panggung Depan Saja
Jakarta, FNN - Hari Bhayangkara 1 Juli 2023 mestinya dijadikan momentum bagi Polri untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024. Netral jangan hanya di panggung depan saja, melainkan juga di panggung belakang sesuai realitas politik. “Berulang kali pimpinan Polri menyatakan akan bersikap netral dalam Pemilu. Pernyataan itu jangan hanya di panggung depan untuk konsumsi pers dan publik. Tetapi juga harus di panggung belakang, sesuai realitas politik” kata analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Ahad (2/7). Menurut Selamat Ginting, seperti pandangan ilmuwan sosial dari Kanada, Erving Goffman dalam konsep dramaturgi politik, sifat politik bagaikan panggung teater. Ada panggung depan (front stage) dan ada pula panggung belakang (backstage). “Panggung depan adalah realitas yang telah disortir dan dipertunjukkan kepada audiens, baik media massa dan publik. Sementara panggung belakang justru realitas politik yang sesungguhnya. Jadi netralitas Polri itu jangan seperti panggung sandiwara saja. Harus dibuktikan hingga panggung belakang,” kata Selamat Ginting, mengingatkan. Presiden Jokowi dalam pidato Hari Bhayangkara 2023 mengingatkan Polri, saat ini masyarakat ikut mengawasi kinerja Polri sehingga gerak-geriknya tidak akan bisa ditutupi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri yang berulang tahun ke 77 merupakan hal yang penting. Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi terhadap Polri yang berhasil meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, dari sebelumnya 60 persen menjadi di atas 70 persen. “Kepercayaan masyarakat itu harus dibuktikan Polri, khususnya dalam kontestasi pemilu 2024 yang sudah berjalan tahapannya sejak Juni 2022 lalu. Netral itu jangan hanya dibibir saja, tapi juga di hati setiap insan Polri sebagai aparatur negara,” ujar Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Konsolidasi Demokrasi Menurut Selamat Ginting, netralitas Polri dalam Pemilu merupakan salah satu syarat terciptanya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Parlemen, media massa, akademisi, dan masyarakat harus ikut mengawasi Polri agar dapat menjadi aktor negara yang profesional. “Haram hukumnya bagi Polri dan juga TNI terlibat dalam politik praktis, termasuk saat berlangsungnya Pemilu,” ujar Selamat Ginting yang mengenyam Pendidikan sarjana ilmu politik, magister ilmu komunikasi politik, dan doktoral ilmu politik. Dikemukakan, untuk mengetahui kualitas konsolidasi demokrasi, antara lain bisa dilihat dari kebijakan, perilaku insan Polri, baik di panggung depan maupun panggung belakang tentang sikap netralitasnya dalam pemilu. Hal ini, karena Polri mempunyai tugas dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Mereka istilahnya wasit yang menjaga keamanan berlangsungnya pemilu. Jika penjaga keamanannya tidak netral, maka turut menghancurkan citra bangsa sebagai negara demokratis. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) juga bisa memberikan teguran kepada Polri jika diduga tidak netral dalam pemilu,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan senior bidang politik. Dia mengingatkan Polri, karena memiliki aparat bintara pembina (babin) kamtibmas hingga desa-desa, sehingga diharapkan bisa mendeteksi apabila ada potensi terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan pemilu. Apalagi, lanjut Ginting, Polri sudah memiliki regulasi yang mengatur netralitas personelnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal 28 ayat (1) berbunyi: Polri bersikap netral dalam kehidupan politik tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. \"Setahu saya, pimpinan Polri sudah beberapa kali mengeluarkan telegram arahan netralitas saat pemilu. Tapi jangan hanya di panggung depan saja, dalam aplikasinya juga harus netral. Jangan ikut cawe-cawe negatif dalam pemilu, pileg, pilkada, maupun pilpres,\" ungkap Ginting. Contohnya, kata Ginting, jangan cawe-cawe seperti ikut-ikutan menyuruh atau memasang baliho, spanduk tanda partai politik dan caleg, atau calon presiden dan wakil presiden. Termasuk menghadiri undangan deklarasi caleg, capres/cawapres, dan sejenisnya. (*)
Ketua BEM UI Minta Presiden Stop Dana Buzzer
Jakarta, FNN - Ketua BEM UI Melki Sedek Huang meminta Presiden Jokowi untuk segera menghentikan dana untuk para buzzer. Menurutnya salah satu perusak NKRI adalah para buzzer yang sengaja dipelihara rezim. Melki menyebut, buzzer-buzzer yang disebutnya didanai pemerintah tersebut justru memperkeruh suasana, dan melawan secara radikal kritik-krtitlk yang disampaikan masyarakat. \"Padahal yang ditugaskan untuk melawan kritik-kritik kita itu harusnya teman-teman KSP (Kantor Staf Presiden), jubir presiden, teman-teman organ pemerintahan,\" kata Melki dalam perbincangannya di kanal YouTube Abraham Samad. Pernyataan Melki ini dilakukan setelah sebelumnya melontarkan kritik kepada DPR RI lewat cuitan di akun Twitternya yang menyebut Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Dewan Perampok Rakyat. Cuitan itu disertai meme bergambar Ketua DPR Puan Maharani bertubuh tikus dengan dua tikus yang keluar dari gedung kura-kura. Tak hanya itu, berikutnya BEM UI juga mengkritik keras Presiden Jokowi. Dalam pernyataannya, Melki Sedek Huang seolah melontarkan kalimat yang terkesan bernada ancaman, terkait masa akhir jabatan Presiden Jokowi yang kemungkinan berdarah-darah. “Presiden Jokowi ini kan sudah memasuki tahun ke-9, tahun ke depan ini tahun ke-10 dan terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah,\" tegasnya. (Ida)
Motif Politik RK dalam Pembangunan Patung Sukarno
Jakarta, FNN - Rencana pembangunan patung tertinggi Bung Karno di Indonesia yang digagas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sekaligus ekspresi simbolis terhadap sang tokoh proklamator. “Tidak ada yang kebetulan dalam politik, pasti ada relasi kuasa yang dilakukan RK dalam pembangunan patung seorang tokoh, sekaligus ada kuasa simbolik politik,” kata analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (30/6). Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri groundbreaking pembangunan Monumen Plaza Dr (HC) Sukarno di kompleks GOR Saparua Bandung, Rabu (28/6). Patung tersebut diklaim menjadi patung Sukarno paling tinggi di Indonesia. Tingginya 22,3 meter dan biayanya sekitar Rp15 miliar. Menurut Selamat Ginting, pembangunan patung di ruang publik merupakan wujud ekspresi simbolis untuk menokohkan seseorang. Ini merupakan bagian dari upaya meneguhkan kekuasaan personal maupun kelompok mengatasnamakan kepentingan publik. “Keberadaan patung Sukarno, misalnya menjadi bukti bagaimana sistem simbolik dilakukan untuk melegitimasi kekuasaan oleh otoritas penguasa,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Dikemukakan, dalam suasana tahapan pemilihan umum yang sudah berlangsung sejak pertengahan 2022, wajar saja jika peristiwa itu dikaitkan motif politik dengan relasi kuasa politik yang sedang dibangun RK. Apalagi selama ini PDIP belum bisa memenangkan pemilu di Jawa Barat. PDIP kalah dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). PDIP unggul tipis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Apakah ini upaya RK untuk mendekat kepada PDIP jelang pilpres, walau dia kini sudah menjadi kader Partai Golongan Karya (Golkar)? Jawabannya bisa iya bisa juga tidak. Tapi ini bukan sebuah kebetulan, melainkan sudah dirancang,” ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan senior bidang politik. Apalagi, lanjut Ginting, nama RK selalu masuk radar survei urutan lima besar sebagai bakal calon wakil presiden. RK bersaing ketat dengan nama-nama seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Khofifah Indar Parawansa. “Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo belum punya pasangan wakil presiden, jadi wajar saja pembangunan patung Bung Karno dikaitkan dengan motif politik,” ujar Ginting yang mengenyam pendidikan sarjana ilmu politik, magister komunikasi politik, dan doktoral ilmu politik. Ginting mengemukakan, praktik kuasa simbolik melalui pembuatan patung seorang tokoh melalui sistem bahasa visual dan simbolisasi, menunjukkan bagaimana kekuasaan menyelinap di bawah ruang sadar publik. Masyarakat, lanjut Ginting, bisa saja tidak menyadari bagaimana sistem kekuasan bersembunyi di balik karya-karya patung di ruang publik. Dalihnya bisa bermacam-macam, seperti pewarisan nasionalisme, penghormatan kepada pahlawan, maupun peneguhan ideologisasi. “Bukankah Bandung juga punya nilai sejarah bagi Sukarno, karena ia mengenyam pendidikan di Insitut Teknologi Bandung dan pernah ditahan pemerintah colonial Belanda di kota kembang ini,” ungkap Ginting. Ginting mencatat dalam kurun waktu pemerintahan Presiden Jokowi, terjadi pembangunan patung-patung Sukarno di sejumlah tempat atau instansi pemerintah maupun negara. Misalnya di Akademi Militer Magelang yang digagas Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Muhammad Herindra dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, saat masih menjadi Gubernur Akmil. Kemudian di Kementerian Pertahanan dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). “Maka ada pihak-pihak yang menghubungkan pembangunan patung itu turut melambungkan nama Herindra dan Dudung Abdurachman menjadi petinggi militer. Itu sah-sah saja, meskipun bukan satu faktor itu saja yang melambungkan nama mereka,” ungkap Ginting. Termasuk, lanjut Ginting, posisi Menhan Prabowo Subianto yang aman tanpa gangguan serta Letjen (Purn) Agus Wijoyo yang enam tahun menjadi Gubernur Lemhannas pada 2016-2022. “Semoga publik tidak disuguhi simbol tanpa makna dan semoga pula pembangunan patung-patung itu sesuai dengan kebutuhan publik, bukan sekadar niatan politik praktis seseorang untuk meraih kedudukan,” pungkas Ginting. (*)
Karena Watak Megawati dan Ambisi Jokowi, Ganjar Kehilangan Wataknya Sebagai Calon Presiden
Jakarta, FNN - Seperti sudah kita bersama bahwa sudah sejak beberapa waktu terakhir hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri, ketua Umum PDIP, sudah retak dan tidak harmonis lagi. Keretakan itu tampak di berbagai kesempatan dan tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Publik melihat gelagat keduanya dan memaknainya sebagai perceraian politik. Persoalannya antara lain soal dukung mendukung figur yang akan diusung sebagai capres 2024. Dan kini, semakin jelas perseteruan keduanya karena watak Megawati yang ingin mendominasi dan ambisi Presiden Jokowi yang tak mungkin berhenti untuk ikut cawe-cawe. Menanggapi keadaan tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edis Jumat (30/6/23) mengatakan, “Saya kira memang itu akhirnya, rumus terakhir adalah relasi antara PDIP dan Jokowi, atau lebih khusus lagi antara watak Ibu Mega dan ambisi Pak Jokowi. Ambisi Pak Jokowi tidak tertahankan karena dia nggak mungkin lagi berhenti untuk cawe-cawe. Sebaliknya, watak Ibu Mega adalah memastikan bahwa apa yang sudah dia pilih itu nggak bisa diganggu gugat.” Di dalam persamaan itu atau dalam equation itu, lanjut Rocky, kita coba melihat derivat-derivatnya. Yang pertama adalah kecemasan Ganjar sendiri sebagai personal, bukan PDIP yang cemas. Ganjar cemas karena dia diberi semacam keleluasaan untuk mondar-mandir ke daerah dan sebagainya, tetapi tidak pernah mendapat sambutan yang otentik. “Jadi, sebagai pribadi tentu Saudara Ganjar ini menganggap bahwa dia akhirnya menjadi mainan. Kan itu merusak mental Ganjar dan relawannya. Di mana-mana kita lihat dinaikin poster tentang Ganjar, di belakangnya ada foto Megawati segala macam, tapi nggak ada gairah yang menganggap bahwa ini serius. Jadi, walaupun di seluruh Indonesia ada poster Bapak Ganjar, tapi di belakang poster itu tidak ada semacam energi. Jadi, kelihatan itu poster sebagai poster aja, sebagai baliho aja,” ujar Rocky. Padahal, lanjut Rocky, yang kita inginkan adalah Ganjar sendiri turun dari poster itu, lalu menyapa rakyat. Yang kita inginkan adalah Ganjar datang dari segala arah ke seluruh Indonesia, lalu mengatakan bahwa dia memang pantas untuk menentukan sendiri sikap politiknya, bukan tergantung pada relasi tadi, pada ketegangan antara watak Megawati dan ambisi Presiden Jokowi. Meski saat ini elektabilitas Ganjar didongkrak habis-habisan oleh lembaga survei, tetapi publik tahu bahwa ada kekhawatiran luar biasa karena watak Megawati yang terus ingin mendominasi atau bahkan mengendalikan Ganjar. Hal ini bisa membuat partai-partai lain berpikir ulang untuk mendukung Ganjar. Keadaan seperti ini tentu merugikan Ganjar. “Tetapi, katakanlah elektabilitas Ganjar naik, tidak ada soal sebetulnya. Kan itu gampang diturunkan lagi atau dinaikkan bahkan berkali kali dengan menambahkan margin of error. Tetapi, publik politik paham kalaupun Ganjar terpilih dia bukan sebagai presiden, tapi sebagai orang yang disuruh Megawati,” ungkap Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Hal itulah yang menyebabkan orang mempertanyakan apa gunanya ada debat presiden tentang komposisi kabinet, tentang siapa yang mau duduk di kabinet, toh akhirnya Megawati sendiri yang akan menentukan komposisi kabinet. “Jadi Ganjar dipilih oleh rakyat, tapi yang menentukan kabinetnya adalah Megawati. Padahal, PDIP itu nggak sampai 20% suaranya. Bagaimana kalau seseorang terpilih sama seperti Pak Jokowi, terpilih tapi kemudian dijadikan petugas partai oleh PDIP. Padahal, Pak Jokowi dipilih oleh 51% orang Indonesia, sedangkan PDIP cuma 19%. Hal yang sama akan diberlakukan pada Ganjar. Kasus Pak Jokowi sudah terjadi, sedangkan kasus Ganjar kini sedang berlangsung,” ungkap Rocky. Rocky bukan sedang mengkritik Megawati, tetapi model semacam itu tidak akan membesarkan demokrasi, karena calon presiden dikerangkeng oleh partai, oleh ketua partai. Padahal Indonesia menganut sistem presidensial. Lain halnya kalau menganut sistem parlementer, misalnya, sehingga perdana menteri menentukan kabinetnya. Indonesia menganut sistem presidensial dan pemilihan langsung. Itu artinya, presiden mesti mendapat legitimasi dari rakyat Indonesia, bukan sekadar kemenangannya itu diabdikan buat partai. Rocky mengingatkan bahwa dalam sistem presidensial dan pemilihan langsung, presiden adalah milik seluruh rakyat yang memilihnya, bukan sekadar milik partai yang mengusungnya. Partai-partai yang mengusungnya tetap terkendali oleh 20%. “Jadi, sekali lagi kita mau terangkan kepada publik, Ganjar akhirnya kehilangan watak dia sebagai calon presiden. Dia sekadar calon dari Megawati untuk kepentingan PDIP, bukan untuk kepentingan pemilu dan demokrasi,” ujar Rocky.(ida)
Idul Adha Momentum Meningkatkan Gotong Royong Mengawasi Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja berharap Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dapat menjadi momentum bagi segenap jajaran Bawaslu untuk meningkatkan gotong royong dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. \"Kami berharap Idul Adha kali ini dapat meningkatkan semangat gotong royong dalam bekerja (mengawasi pemilu),\" kata Bagja saat memberikan sambutan dalam acara pemotongan hewan kurban di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Bawaslu RI memiliki sejumlah tugas, antara lain, mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Bawaslu juga bertugas mengawasi pelaksanaan putusan ataupun keputusan terkait dengan sengketa pemilu, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).Bagja menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara pemotongan hewan kurban di lingkungan Bawaslu, bahkan jumlah hewan kurban yang dipotong lebih banyak dibandingkan pada Idul Adha 1443 Hijriah. \"Alhamdulillah, (jumlah hewan) kurban tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan,\" kata dia. Pada tahun ini, Bawaslu RI mengumpulkan sebanyak lima ekor hewan kurban sapi. Bagja menyampaikan lima sapi tersebut berasal dari sumbangan pejabat dan jajaran struktural yang bersedia menyumbangkan sebagian hartanya untuk berbagi kepada sesama. Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa sapi hasil kurban tersebut akan dibagikan kepada seluruh staf di lingkungan Bawaslu dan warga sekitar. Hal tersebut, lanjut dia, merupakan wujud kepedulian Bawaslu terhadap sesama. Selain Bagja, acara pemotongan hewan kurban dihadiri jajaran pejabat struktural, staf, dan masyarakat. Seluruh pihak ikut berpartisipasi membantu lancarnya acara.(ida/ANTARA)
Disebut "Bocah Ingusan" oleh Panda Nababan, Gibran Menanggapi Santai
Surakarta, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi secara santai kritik yang dilontarkan oleh politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan.\"Ya, terima kasih atas masukannya dari para senior partai,\" kata Gibran di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.Putra pertama Presiden Joko Widodo itu pun mengaku terbuka terhadap berbagai masukan dari para senior partai. Dia juga tidak tersinggung atas segala masukan dari berbagai pihak.\"Pokoknya, makasih masukannya semua, terutama (dari) senior partai,\" tambahnya.Dia juga mengatakan masih harus banyak belajar sebagai politikus maupun kepala daerah.\"Saya nggak tersinggung, memang masih harus banyak belajar,\" katanya.Disinggung soal perlunya dia mengundang Panda Nababan ke Surakarta untuk berdiskusi tentang berbagai proyek infrastruktur, Gibran menilai hal itu tidak perlu dilakukan.\"Nggak usahlah, nggak boleh (beri) perintah ke senior,\" ujarnya.Sebelumnya, Panda Nababan menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai anak ingusan dalam sebuah acara diskusi podcast.(ida/ANTARA)
Pertemuan Anies-Ganjar di Makkah Membawa Momen Kesejukan
Mina, Arab Saudi, FNN - Pertemuan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di jamuan makan siang undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud di Makkah, Kamis (29/6), membawa momen kesejukan, ujar penceramah Islam Yusuf Mansur.\"Yang jelas saya senang, pertemuan ini begitu damai, kontestasi cinta, saling beradu narasi, gagasan, visi misi ke depannya,\" ujar Yusuf Mansur saat ditemui di Makkah, Kamis.Ia mengatakan bahwa dirinya memenuhi undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan bertemu dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.Dalam undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud juga ada Puan Maharani, Prof Nasaruddin Umar, Suharso Monoarfa, Abdul Halim, maupun Ninik Rahayu.\"Saat momen jamuan makan siang, saya duduk ditengah-tengah Mas Anies dan Mas Ganjar. Kami bercerita mengenai lempar jumroh, pembicaraannya bukan politik,\" kata dia.Ia mengatakan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak menunjukkan muka cemberut dan mereka menunjukkan keakuran.Ia mengatakan pesan yang disampaikan dari haji ini adalah Rahmatan lil \'Alamin (Rahmat bagi seluruh alam).(ida/ANTARA)
POPULER
