POLITIK
Anis Matta: Indonesia Punya Talenta dan DNA sebagai Bangsa Besar
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia memiliki talenta dan DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) sebagai bangsa besar. Hal itu bisa dilihat antara lain dari peninggalan Candi Borubudur di Jawa Tengah, yang menjadi warisan arsitektur dunia yang dibangun sekitar abad 8-9 Masehi. \"Bagaimana mungkin kita bisa punya kontribusi arsitektur yang dikenal oleh dunia sampai sekarang, kalau kita tidak punya talenta, tidak punya DNA sebagai bangsa besar. Itu sudah cukup untuk mengindikasikan, bahwa kita bisa menjadi bangsa besar sekarang ini,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (15/7/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta saat diwawancarai salah satu televisi nasional di Gelora Media Centre (GMC) di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam. Menurut Anis Matta,kelemahan Indonesia sekarang, adalah tidak memiliki keinginan politik yang kuat untuk menjadi bangsa besar. \"Tidak suka mempunyai mimpi yang terlalu besar, karena kita selalu menganggap,bahwa susah dicapainya. Padahal ada tuntutan sejarah, dan kondisi saat ini bisa menciptakan perubahan besar bagi sejarah kita,\" katanya. Situasi geopolitik sekarang, lanjut Anis Matta, harus jadi momentum bagi Indonesia untuk memnjadi kekuatan global baru. Karena itu, Indonesia bisa memberikan arah baru bagi sejarah dunia untuk ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan kemanusian, akibat konflik global saat ini. \"Di saat konflik global terjadi, kekuatan adidaya China dengan Rusia di satu sisi, melawan Amerika dan seluruh dunia, sementara Indonesia bukan dianggap sebagai ancaman. Karena itu, Indonesia bisa menjadi satu kekuatan baru yang bisa memberikan arah bagi sejarah dunia,\" katanya. Selain itu, pada 2024 mendatang, Indonesia akan menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres), dan secara bersamaan Amerika Serikat (AS) dan Rusia juga menggelar Pilpres. Sehingga secara tidak langsung Pilpres di Indonesia dengan di AS dan Rusia saling berpengaruh. Sebab, Pemilu 2024 menjadi satu tahapan yang penting bagi Indonesia untuk bisa bangkit dan mengejar target atau cita-cita besar menjadi Superpower baru. \"Menurut saya, Indonesia yang paling mampu sekarang. Karena itu, Pemilu 2024 sekarang ini penting. Penting yang saya maksud disini, adalah pemenang 2024 yang akan menentukan Arah Baru Indonesia, atau peta jalan untuk menjadikan Superpower baru,\" katamya. Partai Gelora, ungkap Anis Matta, telah menentukan empat kriteria calon presiden (capres) yang bisa diandalkan atau dipercaya bisa mewujudkan cita-cita Indonesia menjadikan sebagai Superpower baru. \"Saya sudah menjelaskan sebelumnya, bahwa ada empat faktor yang kita pertimbangkan untuk menetapkan capres. Pertama walaupun kita susah menemukan orang yang memenuhi kriteria secara sempurna, paling tidak berusaha mencari orang yang mendekati, karena kita tidak sedang mencari Superman,\" katanya. Pertimbangan kedua adalah soal geopolitik, sehingga kita perlu memastikan bahwa pemimpin Indonesia akan datang bisa menavigasi Indonesia di tengah situasi geopolitik sekarang. Selanjutnya, pertimbangan ketiga adalah mempertahankan kepentingan nasional kita, yakni menjaga integrasi dan persatuan dari ancaman disintegrasi bangsa. \"Ancaman disintegrasi di Indonesia ini punya banyak faktor, selain agama, ras, geografi. Tapi juga ada krisis ekonomi dan pemain global yang mencoba di cawe-cawe Indonesia. Jadi kita butuh orang yang bisa memimpin dan mempertahankan persatuan Indonesia,\" katanya. Sementara pertimbangan keempat adalah, pertimbangan kepentingan Partai Gelora sendiri. Yakni merealisasikan agenda-agenda besar Partai Gelora seperti masuk DPR. \"Kita pasti akan mengalami gesekan di lapangan. Sebab, ada partai baru yang masuk, pasti ada yang keluar dong, kan nggak ada tambahan kursi, kursinya itu-itu saja. Jadi kalau ada peserta baru, tentu akan ada peserta lama yang keluar,\" katanya. Anis Matta mengatakan, bersama pemenang Pilpres 2024, Partai Gelora akan terus mengelaborasi Arah Baru Indonesia sebagai peta jalan menjadikan Supepower baru. \"Kita akan fokus memberikan perhatian kepada anak muda kita yang usia-nya sekarang 17-20 tahun. Mereka yang sekarang berumur 20 tahunan, 20 tahun lagi mereka umur 40. Merekalah SDM kita nanti, bukan kita-kita, di tengah dunia yang jauh lebih besar,\" katanya. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga bakal mendorong pendidikan wajib belajar 16 tahun atau sekolah gratis hingga perguruan tinggi. Sebab, sumberdaya manusia (SDM) merupakan tulang punggung setiap bangsa, apalagi jika ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru dunia. \"Kita akan berikan kuliah atau sekolah gratis. Kita perlu memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat. Revolusi pendidikan ini sangat penting, bukan soal sekolah gratis pendidikan wajib belajar 16 tahun saja, tapi ini cara mengatasi kekurangan SDM yang dipercaya sebagai tulang punggung setiap bangsa,\" katanya. Untuk mereformasi Sistem Pendidikan Indonesia ini, Anis Matta meminta publik untuk tidak bertanya terlebih dahulu berapa anggaran yang diperlukan, dan darimana anggaran akan didapat. \"Itu masalah teknis saja, saya mengerti bagaimana mensiasati sisi anggarannya. Saya pernah di DPR dan memimpin bidang ekonomi, termasuk diantaranya adalah anggaran. Saya mengerti bagaimana cara mensiasati, tetapi yang lebih penting untuk kita adalah urgensinya, adalah prioritas utama jika Indonesia ingin menjadi kekuatan superpower baru,\" pungkas Wakil Ketua DPR Bidang Korekku 2009-2013 ini. (*)
Dua Calon Anggota Paskibraka Nasional 2023 Dikirim dari Papua Barat
Manokwari, FNN - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengirimkan dua pelajar calon anggota pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Nasional 2023 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Muhammad Tamrin Payapo di Manokwari, Sabtu, mengatakan seleksi calon anggota Paskibraka tingkat nasional maupun provinsi Papua Barat sudah diselenggarakan sejak Mei 2023.\"Dari tujuh kabupaten di Papua Barat, hanya lima kabupaten yang mengirimkan perwakilan untuk mengikuti tahapan seleksi. Dua pelajar dari SMA Negeri 1 Manokwari berhasil terpilih dari proses seleksi,\" ujar Tamrin.Ia menjelaskan dua pelajar calon anggota Paskibraka Nasional adalah Muhamad Moreno Aryl Rimosan dan Paskalia Aprilia Kubiari. Setelah tiba di Jakarta, kedua pelajar asal Papua Barat akan mengikuti berbagai pembinaan dan pelatihan secara terpusat bersama calon peserta lainnya.\"Dua pelajar Papua Barat nantinya bergabung dengan peserta lainnya dari 34 provinsi di Indonesia. Kami berharap kedua pelajar dapat mengikuti seluruh rangkaian pembinaan dan pelatihan dengan maksimal,\" ujar Tamrin.Menurut dia, keikutsertaan kedua pelajar dalam Paskibraka menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Papua Barat.\"Kibarkan panji Papua Barat di Istana Negara. Harumkan nama Papua Barat di kancah nasional,\" ujar dia.Ia menuturkan kedua pelajar yang menjadi calon Paskibraka merupakan generasi asli Papua.Paskalia Aprilia Kubiari berasal dari Kabupaten Teluk Wondama, dan Muhamad Moreno Aryl Rimosan putra asli Kabupaten Fakfak.\"Dua pelajar yang dikirim adalah pelajar asli Papua,\" tutur dia.Selain itu, kata dia, tim seleksi juga telah menentukan 36 pelajar sebagai anggota Paskibra tingkat Provinsi Papua Barat pada upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Mereka berasal dari Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Kaimana dan Teluk Wondama\"Puluhan pelajar tersebut nantinya diasramakan agar proses pembinaan dan pelatihan berjalan lebih maksimal mulai tanggal 24-25 Juli 2023,\" ucap Tamrin.Sementara itu, calon anggota Paskibraka Nasional 2023 Paskalia Aprilia Kubiari merasa bangga karena bisa mewakili Papua Barat pada level nasional, sebab menurut dia, keberhasilan itu tentunya tidak diperoleh dengan mudah, melainkan semangat dan kerja keras selama tahapan seleksi.Ia meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Papua Barat dalam pelaksanaan tugas mengibarkan bendera pusaka.\"Saya berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik saat berada di Jakarta,\" ucap dia.(ida/ANTARA)
"Hoegeng Awards" Harus Menjadi Pemantik untuk Personel Polri
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan \"Hoegeng Awards\" harus menjadi pemantik untuk seluruh personel Polri di Tanah Air.\"Hoegeng Awards 2023 harus dijadikan pemantik bagi seluruh personel Polri, dari mulai tamtama sampai perwira tinggi, dari mulai bhayangkara dua hingga jenderal, untuk senantiasa meneladani profesionalitas dan integritas Jenderal Hoegeng,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo usai menyerahkan penghargaan kepada setiap penerima Hoegeng Awards 2023 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Jumat (14/7) malam.Dia menjelaskan Hoegeng Awards 2023 menjadi cerminan bahwa Polri selalu dekat dan mengayomi masyarakat. Selain itu, menjadi semangat bagi personel Polri lainnya untuk terus menjalankan tugasnya secara profesional sebagai pengayom sekaligus penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.Sosok Jenderal Hoegeng kata dia, menunjukkan sikap bahwa polisi tidak bisa dibeli oleh uang maupun kekuasaan. Bamsoet berharap semangat integritas ini harus terus diwariskan kepada setiap personel Polri.\"Jenderal Hoegeng pernah menolak fasilitas dan pemberian barang-barang dari para cukong judi. Bahkan sampai mengeluarkan seluruh pemberian barang tersebut dari rumah dinas dan menaruhnya di pinggir jalan,\" ucapnya.Bambang Soesatyo bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, putera Jenderal Hoegeng, Aditya Soetanto Hoegeng, serta didampingi Chairman CT Corp Chairul Tanjung menyerahkan penghargaan kepada setiap penerima Hoegeng Awards 2023.Penerima Hoegeng Awards 2023 terdiri dari lima kategori. Polisi Inovatif diberikan kepada Kapolresta Bandung Kombes Pol. Kusworo Wibowo. Polisi Berdedikasi diberikan kepada Bhabinkamtibas Desa Haringen, Barito Timur, Kalimantan Tengah, Brigadir Fitriani Maisyarah.Kemudian, Polisi Tapal Batas dan Pedalaman diberikan kepada Kasat Binmas Polres Merauke AKP Makruf Suroto. Polisi Berintegritas diberikan kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan Sekolah Pembentukan Perwira Kombes Pol. Darmanto. Polisi Pelindung Perempuan dan Anak diberikan kepada Parik 2 Itbid Itwasda Polda Jawa Tengah, AKP Yuni Utami.(ida/ANTARA)
Pemerintah Diminta Mengevaluasi Sistem Zonasi PPDB
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), akibat potensi kecurangan pada sistem zonasi.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Puan mendorong evaluasi dilakukan karena ditemukan-nya manipulasi data kependudukan untuk memanfaatkan jalur afirmasi.\"Jika dilihat dari satu sisi, kejadian manipulasi data kependudukan ini terjadi akibat jumlah sekolah tidak berbanding lurus dengan jumlah calon peserta didik,\" ucapnya.Kata dia, data kependudukan yang didaftarkan dalam sistem PPDB itu tidak sesuai dengan data di lapangan, alias ada dugaan dilakukannya manipulasi data kependudukan. Upaya itu agar bisa diterima di sekolah pilihan dengan memanfaatkan kuota jalur afirmasi.Jalur afirmasi sendiri merupakan jalur penerimaan siswa untuk anak yang berasal dari kalangan keluarga ekonomi kurang mampu dan anak penyandang disabilitas.Puan meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengevaluasi sistem zonasi. Sementara terkait jalur afirmasi, Kemendikbud diminta untuk melakukan pengawasan ketat.Pernyataan tegas itu disampaikan Puan, setelah adanya berbagai dugaan pungutan liat (Pungli) PPDB yang terjadi di Garut terkait PPDB 2023. bahkan, di Kota Bogor, Jawa Barat, ditemukan sekitar 300 aduan indikasi manipulasi PPDB, termasuk terkait zonasi dan jalur afirmasi.Disdik Bogor bahkan mencoret 208 nama siswa yang disinyalir berbuat curang dalam proses penerimaan peserta didik baru jalur zonasi untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP).Puan memahami, sistem zonasi bertujuan baik untuk mengatasi ketimpangan, terutama kastanisasi di dunia pendidikan. Kastanisasi yang dimaksud adalah pengkategorian sekolah unggulan atau favorit dengan sekolah non-unggulan.Sekolah unggulan biasanya berisikan siswa-siswa berprestasi. Sementara sekolah non-unggulan lebih banyak diisi siswa yang memiliki kemampuan rata-rata.Meski begitu, kendala yang terjadi mengenai sistem zonasi itu adalah kurangnya kuota penerimaan siswa karena sekolah negeri di tiap kecamatan tidak sebanding dengan jumlah peminat.Akibatnya, banyak orang tua yang \'menghalalkan\' segala cara supaya anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Baik dengan pungli, mencurangi sistem, dan melakukan manipulasi.Sistem PPDB zonasi juga dimaksudkan untuk mendekatkan jarak antara rumah siswa dan sekolah. Sebelum sistem zonasi diberlakukan, banyak siswa yang rumahnya hanya berjarak beberapa ratus meter dari sekolah unggulan, tetapi harus bersekolah di lokasi yang lebih jauh karena tidak bisa masuk ke sekolah unggulan itu.Puan mendukung penghapusan kastanisasi sekolah, namun pemerintah diminta menemukan formulasi yang tepat agar sistem zonasi yang sebenarnya dimaksudkan baik tersebut tidak justru malah dijadikan peluang dilakukannya kecurangan.\"Sekolah harus memiliki standar pendidikan yang sama, jadi tidak ada lagi namanya sekolah unggulan atau tidak. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam menjalankan amanat sesuai undang-undang,\" tutur mantan Menko PMK tersebut.(ida/ANTARA)
Terkait Dukungan untuk Pilpres 2024, Projo Sebut Belum Ada Arahan
Jakarta, FNN - Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa belum ada arahan terkait arah dukungan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Belum, belum (ada arahan). Masih tunggu. Ojo kesusu, tetep. Jangan grasa-grusu, tetep,\" ujar Budi Arie kepada awak media usai menghadiri Malam Puncak Penganugerahan Hoegeng Awards 2023, di Jakarta Selatan, Jumat.Ketika disinggung mengenai kapan arahan dukungan untuk Pilpres 2024 akan dideklarasikan, Budi Arie berkilah dengan mengatakan pendaftaran bakal calon presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih jauh, yakni pada Oktober.\"Nanti, Oktober masih jauh, kan. Masih lama, beberapa bulan lagi kan,\" ucap dia.Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie menegaskan komitmen Projo untuk mendengarkan suara masyarakat di berbagai daerah melalui konferensi daerah (konferda).Konferda tersebut bertujuan untuk mewarnai pemilihan umum (pemilu) yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat di daerah.Lebih lanjut, Budi Arie juga mengungkapkan bahwa berdasarkan kalkulasi Projo, Pilpres 2024 nanti bukan zero sum game. Zero sum game bermakna keuntungan yang diperoleh pemenang berasal dari kerugian yang dialami oleh pihak yang kalah.\"Pilpres 2024 bukan zero sum game, melainkan pilpres persatuan,\" ujarnya.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan adanya relawan Pro Jokowi (Projo) mendeklarasikan dukungan terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi calon presiden di Pilpres 2024.Isu Projo mendukung Prabowo muncul setelah Konferda Projo di beberapa daerah mengumumkan dukungan mereka kepada Prabowo, salah satunya di Sulawesi Selatan.Di sisi lain, PDI Perjuangan secara resmi mendeklarasikan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada 21 April 2023. Sebagaimana yang diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berasal dari PDI Perjuangan.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
PBB Minta KPU-Bawaslu Membahas Usulan Tunda Pilkada Serentak 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) duduk bersama untuk menyelesaikan usulan penundaan Pilkada Serentak 2024.\"Saya berpikir bahwa penyelenggara pemilu dan pilkada ini (adalah) KPU. Tentunya, bisa dievaluasi bersama. Kalau toh memang mau ditunda, bisa disiapkan seperti apa mekanisme penundaannya. Ini ketetapan undang-undang,\" kata Afriansyah usai menghadiri Malam Puncak Penganugerahan Hoegeng Awards 2023 di Jakarta Selatan, Jumat.Menurut Afriansyah, KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat melakukan evaluasi bersama Bawaslu. Apabila ada kemungkinan Pilkada Serentak 2024 ditunda, maka mekanisme penundaan dapat disiapkan.Selain itu, menurut dia, rentang waktu yang hanya satu bulan antara penetapan dan jadwal Pilkada Serentak 2024 sangatlah mepet. Oleh karena itu, katanya, tak menutup kemungkinan usulan Bawaslu terkait penundaan Pilkada Serentak 2024 itu dapat terwujud.\"Mereka beranggapan dengan mepetnya waktu kesiapan KPU, bagaimana? Ini memang harus dipelajari betul,\" tambahnya.Namun demikian, Afriansyah tetap menyerahkan keputusan penundaan Pilkada Serentak 2024 itu kepada KPU dan Bawaslu guna mendapatkan keputusan yang baik.\"Prinsipnya, kami dari Partai Bulan Bintang menyerahkan semua kepada KPU dan Bawaslu duduk bersama untuk lebih baik,\" katanya.Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan usulan soal opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 merupakan pembahasan yang dilakukan dalam suatu forum rapat tertutup.\"Untuk persoalan itu, dibahas tertutup, sehingga saya tidak bisa berkomentar karena itu seharusnya rapat tertutup,\" kata Bagja kepada wartawan usai menghadiri Peluncuran Kampanye \"Hajar Serangan Fajar\" di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat.Dia menambahkan hal tersebut sebatas diskusi, sehingga bukan merupakan kesimpulan dari forum Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema \"Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya\" di Jakarta, Rabu (12/7).Bagja menjelaskan bahwa ia tidak akan membawa usulan tersebut untuk dibahas bersama Komisi II DPR RI; karena penentuan jadwal Pilkada Serentak 2024 bukan wewenang Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, melainkan wewenang Pemerintah dan DPR RI.Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan Pemerintah tetap menggelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024.\"Pemerintah tetap sesuai dengan skenario undang-undang bahwa pilkada dilaksanakan pada November 2024,\" kata Juri yang juga mantan anggota KPU RI itu.(sof/ANTARA)
Pemerintah Tetap Melaksanakan Pilkada 2024 Sesuai Jadwal
Jakarta, FNN - Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024.\"Pemerintah tetap sesuai dengan skenario undang-undang bahwa pilkada dilaksanakan pada November 2024,\" kata Juri di Jakarta, Jumat.Sebelumnya Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pada Rabu (12/7), sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu opsi penundaan Pilkada serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.\"Meskipun memahami ada kerumitan, penyelenggara pemilu diminta fokus melakukan penyesuaian tahapan-tahapan, mengatur sumber daya untuk mengatasi jadwal pemilu dan pilkada yang tumpang tindih,\" ungkap Yuri.Yuri pun menegaskan bahwa menjelang pilkada tidak akan ada kekosongan jabatan karena sudah ada penjabat (pj) kepala daerah.Rahmat Bagja sempat mengatakan bahwa Bawaslu khawatir dalam pelaksanaan pilkada 2024 karena pemungutan suara pada November 2024 sedangkan pelantikan presiden terpilih baru dilakukan pada Oktober 2024.\"Tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak,\" ujar Bagja.Dia mencontohkan apabila ada gangguan keamanan di suatu daerah, polisi berpotensi kesulitan mendapatkan bantuan dari pasukan di daerah lain karena daerah lain juga menyelenggarakan pilkada.\"Kalau sebelumnya, misalnya, pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa,\" ujarnya.Bawaslu pun mengusulkan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, hari pemungutan suara Pilkada 2024 jatuh pada 27 November 2024.(sof/ANTARA)
Pemerintah Diminta Memperjelas Status NII Sebagai Terduga Teroris
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi atau Gus Islah meminta Pemerintah segera memperjelas status Negara Islam Indonesia (NII) untuk dimasukkan ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).\"Ini menjadi penting sebenarnya. Ada apa dengan Pemerintah? Kok sampai sekarang NII tidak dimasukkan ke DTTOT? Padahal sudah banyak bukti penangkapan dan juga jaringan mereka masih hidup sampai sekarang dengan berbagai metamorfosisnya,\" kata Islah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Tenaga Ahli Direktorat Pencegahan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri itu menambahkan bahwa organisasi-organisasi dalam jubah yang sama dengan NII juga seharusnya masuk dalam DTTOT.\"Kita tidak bisa pungkiri bahwa organisasi-organisasi teror yang ada di Indonesia, hari ini, semuanya berawal dari rahim yang sama, yaitu dari NII versinya Kartosoewirjo,\" tambahnya.Dia berpesan supaya aparat penegak hukum tidak terkecoh dengan segala pernyataan yang dikemukakan Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang. Dia mengatakan perlu penelitian lebih lanjut tentang kegiatan apa saja yang dibuat Panji Gumilang selama memimpin Al-Zaytun.\"Kalau saya pribadi, begini, Panji Gumilang ini bisa saja dia mengaku Pancasilais, tapi sebenarnya dia itu masih melakukan proses konsolidasi setiap tanggal 1 Muharram di Al-Zaytun, yang mendatangkan ribuan orang dari luar Al-Zaytun untuk proses-proses konsolidasi,\" jelasnya.Terkait perbedaan fikih yang terjadi di Al-Zaytun tersebut, Gus Islah juga berpendapat bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Dalam Islam sendiri, sejarah-sejarah terbentuknya berbagai sekte, firqoh, atau ajaran yang berbeda itu memang sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu.\"Di Indonesia juga antarorganisasi saja bisa berbeda pandangan fikihnya,\" tambahnya.Islah mengatakan bahwa fikih Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) juga berbeda; ditambah dengan Al Irsyad dan lain sebagainya. Itu adalah berbagai khilafiyah yang lazim terjadi. Perbedaan, tuturnya, sejatinya akan terus ada dan tidak boleh dikekang.\"Yang harus kita hindari adalah pemahaman takfir atau mengkafirkan sesama yang cenderung menghegemoni dan melakukan klaim kebenaran atas nama diri dan kelompoknya,\" ujar Gus Islah.(sof/ANTARA)
Adu Gagasan Tiga Bakal Capres: Pemilih Mengerti bahwa Problem Mereka Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Sekadar Menyodorkan Seseorang dengan Elektabilitas Tinggi
Jakarta, FNN – Kamis (13/7/23), tiga bakal calon presiden tampil beradu gagasan di hadapan para wali kota se-Indonesia dalam acara Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga bakal capres tersebut adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prbowo Subianto. Poin-poin yang ditawarkan ketiga bakal calon presiden adalah pemerintahan yang bersih, memenuhi janji politik, kesetaraan dan kolaborasi antarkota dan desa, serta pengelolaan sumber daya alam. Ketiga calon presiden tersebut tampil terpisah dan bergantian sejak pagi hingga sore. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto, dan Wali Kota Makassar M. Ramdhan Pomanto memandu ketiga sesi diskusi tersebut. Setiap capres terlebih dahulu diminta memaparkan arti calon lain bagi mereka dalam satu kata sebelum memaparkan idenya. Ganjar menyebut Prabowo sebagai senior dan Anies sebagai teman. Anies menyebut Prabowo sebagai patriot dan Ganjar adalah teman lama. Adapun Prabowo menjawab bahwa Ganjar adalah gubernur dan Anies profesor. Dari adu gagasan ketiga orang capres tersebut, masyarakat sudah mulai punya gambaran seperti apa jika mereka menjadi presiden kelak. Dengan demikian, dalam pilpres nanti pemilih tidak seperti membeli kucing dalam karung dalam memilih calon presidennya. Menanggapi adu gagasan ketiga capres tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (14/7/23) mengatakan, “Itu peristiwa bagus, karena toh pada akhirnya yang akan diuji adalah perspektif seseorang, kemampuan dia untuk membaca sejarah, dan kecerdasan dia untuk mengatasi problem yang disodorkan dalam bentuk yang rumit.” Rocky juga mengatakan bahwa adu gagasan ketiga capres tersebut menjadi penanda bahwa publik menghendaki ada debat yang basisnya intelektual, ada debat yang basisnya adalah politik harapan, walaupun politik memori diperlukan. Tetapi, lebih baik kita bicara tentang apa sebetulnya visi setiap capres ini tentang Indonesia, apa visi mereka tentang cara menyelesaikan masalah di era teknologi yang pasti ke depan akan menghantui batin manusia. “Jadi, hal-hal yang sublim di masa depan justru itu yang akan kita tagih. Karena pemilih kita itu yang 60% anak-anak baru milenial dan sebagian besar 60% hidup di perkotaan, mengerti bahwa problem mereka tidak bisa diselesaikan dengan sekadar menyodorkan seseorang yang elektabilitasnya tinggi. Diperlukan orang yang perspektif historisnya bagus dan kemampuan dia untuk melihat percekcokan global itu akan berujung pada apa,” ujar Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, soal kita hari ini sebetulnya adalah keinginan dari Presiden Jokowi untuk menghalangi orang bicara tentang masa depan, karena di dalamnya juga ada tergantung masa depan Jokowi, sehingga Jokowi lebih suka membicarakan masa depan dia. Itu yang kemudian merembet pada figur-figur calon presiden yang berupaya untuk memikirkan masa depan dengan memasukkan variabel Jokowi dalam perspektif mereka. Ini tidak mudah karena mereka tetap membutuhkan menyebut nama Jokowi atau mengait-ngaitkan dengan Jokowi, supaya dia tak terhalang oleh sisa-sisa kekuasaan Jokowi hari ini. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu juga dibahas mengenai lembaga survei yang selalu mengatakan tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi 90%. Menanggapi hasil lembaga survei tersebut, Rocky mengatakan, “Ini ajaibnya tuh. Milenial membaca masa depan, lembaga survei membaca masa depan Jokowi. Kan 90% masa depan Jokowi pas eventnya, yang track record-nya tidak ada sama sekali. Jadi kita mau percaya apa dari hasil lembaga survei,” kata Rocky. Dengan kata lain, lanjut Rocky, ya sudah, teruskan saja kesalahan-kesalahan Jokowi itu atau menganggap bahwa publik berarti tidak punya perspektif. Kalau dikasih BLT lalu ditanya, ya pasti puas. “Jadi, saya kira respondennya adalah penerima BLT, dalam 2 jam lalu disurvei kepuasan pada Jokowi, puas nggak? Ya pasti puas karena mendapat BLT. Jadi, tetap itu akal-akalan lembagai survei yang metodologinya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Rocky. (ida)
Perlu Penguatan DPD Meski Tanpa Amendemen Konstitusi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad memandang perlu penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar menjadi lembaga negara yang lebih berwibawa meski tanpa amendemen konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\"Idealnya, penguatan DPD dilakukan dengan mengubah UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana harapan anggota. Akan tetapi, cara itu hampir mustahil bisa dilakukan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, harus dicari cara lain agar wacana penguatan DPD bisa dilakukan meski tanpa mengubah UUD,\" kata Fadel dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Fadel mengemukakan hal itu saat membuka focus group discussion (FGD) bertema Penguatan Lembaga Negara DPD RI Tanpa Mengubah UUD NRI Tahun 1945 di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (13/7).\"Oleh karena itu, kami berkumpul di sini untuk mendengar masukan dari semua yang hadir agar bisa dirumuskan dan tawarkan sebagai sebuah solusi,\" ujarnya.Ia menyebut usulan penguatan DPD tanpa melalui amendemen konstitusi tersebut muncul lantaran banyaknya masalah yang masih menghambat wacana perubahan UUD NRI Tahun 1945.\"Di sisi lain, DPD menghendaki adanya peningkatan peran dan fungsi dalam memperjuangkan aspirasi daerah,\" imbuhnya.Selain itu, lanjut dia, penguatan DPD tanpa melakukan amendemen terhadap konstitusi juga muncul lantaran DPD menjadi lembaga negara yang lebih berwibawa, khususnya saat berada di daerah.Untuk itu, Fadel berpendapat salah satu kewenangan yang bisa memperkuat fungsi dan tugas DPD, antara lain, keterlibatan anggota DPD dalam pengurusan dana transfer daerah yang nilainya mencapai Rp800 triliun, termasuk dana bagi hasil yang selama ini kurang mendapat perhatian anggota DPD.\"Waktu Ketua DPD RI dipegang Pak Ginandjar Kartasasmita, kami sering mengundang seluruh gubernur untuk bertemu dan membicarakan masalah-masalah yang ada di daerah untuk diteruskan ke pemerintah. Ini juga bisa kami lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah, juga meningkatkan wibawa DPD,\" tuturnya.Pada kesempatan tersebut, dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Benediktus Hestu Cipto handoyo juga menilai penguatan DPD tidak melulu harus melalui amendemen UUD, dan pilihan tersebut merupakan sesuatu yang bijaksana.\"Saat ini antara DPR dan DPD sudah terjalin relasi, partnership, dan kolaborasi cukup baik, tinggal bagaimana internal DPD menentukan akar masalah dan menemukan bagian mana yang sudah baik dan mana yang belum,\" kata Benediktus.Benediktus melanjutkan, \"Kalau mau konsentrasi saja ke dana transfer daerah, dana bagi hasil, dan dana perimbangan daerah, misalnya, itu bisa membuat keberadaan DPD makin diperhitungkan.\"Ia memandang perlu implementasi secara sungguh-sungguh atas putusan MK No 92/PUU-X/2012 yang memberi ruang cukup kepada DPD agar bisa terlibat sebagaimana DPR agar keberadaan lembaga tinggi negara itu tidak lagi dipandang sebelah mata.Dalam diskusi tersebut, hadir pula beberapa anggota DPD selaku pemakalah pendamping, di antaranya Ahmad Kanedi, Angelius Wake Kako, Djafar Alkatiri, Habib Ali Alwi, Matheus Stefi Pasimanjeku, dan Mamberop Y. Rumakiek.(ida/ANTARA)
POPULER
