POLITIK
UNHCR Menyebut Pengungsi Rohingya di Aceh Tersisa 154 Orang
Banda Aceh, FNN - Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Perwakilan Indonesia menyebut pengungsi etnis Rohingya di Provinsi Aceh tersisa 154 orang, dan kebutuhan dasar mereka dipastikan tercukupi dengan baik.“Saat ini ada 154 orang (etnis Rohingya), berada di Pidie,” kata Senior Communications Assistant UNHCR Indonesia Muhammad Yanuar Farhanditya, di Banda Aceh, Rabu.Sejauh ini, Yanuar menjelaskan, kebutuhan dasar sehari-hari dari para pengungsi tersebut terpenuhi dengan baik, berkat dukungan pemerintah dan lembaga kemanusiaan baik internasional maupun lokal.“Kebutuhan mereka (154 orang) sejauh ini terpenuhi atas dukungan pemerintah dan lembaga-lembaga internasional dan kemanusiaan, seperti UNHCR, YKMI, IOM, dan lainnya,” ujarnya.Terkiat rencana pemindahan ke penampungan permanen, kata Yanuar, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah. Namun, UNHCR memastikan para pencari suaka itu dalam kondisi baik.\"(Rencana pemindahan) kami menunggu keputusan dari pemerintah. Terkait kondisi, saat ini (Rohingya) dalam kondisi baik dan kebutuhan terpenuhi,\" ujarnya.Sebelumnya, pihaknya juga telah memindahkan sebagian pengungsi Rohingya yang ada di Tanah Rencong ke penampungan di Pekan Baru, Provisi Riau.UNHCR juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan masyarakat Aceh atas kemurahan hati dan dukungan mereka kepada pengungsi Rohingya yang tiba sejak November 2022 lalu.Kata dia, UNHCR akan terus berkoordinasi dengan otoritas dan para mitra setempat untuk memastikan kebutuhan dan hak para pengungsi terpenuhi dengan baik.“Pada saat yang sama, kami berterima kasih kepada pemerintah daerah di Pekanbaru yang telah menerima pengungsi Rohingya di kota mereka,” ujarnya.Di sisi lain, dalam memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2023, pihaknya menekankan tentang masyarakat yang lebih inklusif, dimana para pengungsi dirangkul, didukung, dan diberi kesempatan untuk berkembang.Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia Ann Maymann mengatakan tema Hari Pengungsi Sedunia tahun ini adalah Harapan jauh dari rumah. Dunia dimana pengungsi selalu disertakan. Dengan merayakan Hari Pengungsi Sedunia, maka telah menunjukkan bahwa kita berdiri bersama para pengungsi.“Kita harus berkomitmen bersama untuk melindungi semua orang yang terpaksa mengungsi – siapapun mereka, dari manapun asalnya dan kapanpun mereka terpaksa mengungsi,” kata Ann Maymann.(sof/ANTARA)
Soal Pungli di Rutan, Komisi III Membuka Kemungkinan Panggil KPK
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan bahwa komisi-nya membuka kemungkinan untuk memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait temuan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021-Maret 2022.\"Mungkin kita akan memanggil KPK setelah masa sidang ini karena kita akan melaksanakan reses,\" kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan alasan kemungkinan pihaknya baru akan memanggil KPK pada masa persidangan mendatang, lantaran DPR RI akan segera memasuki masa reses pada 14 Juli.\"Setelahnya mungkin kita akan panggil KPK terkait dengan problema yang terjadi belakangan ini,\" ujarnya.Terkait hal tersebut, Sahroni pun menilai perlu adanya evaluasi sistem pengawasan di dalam rutan KPK.\"Evaluasi karena itu jadi sistem yang memang mungkin sudah lama berjalan, tapi belum terlambat untuk melakukan apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK,\" ucapnya.Selain itu, dia menilai harus dilakukan pula rotasi pegawai di rutan KPK sesegera mungkin. \"Saya yakin segera mungkin akan dilakukan rotasi dan seluruh dalam kegiatan rutan akan menjadi pengawasan yang sangat ketat nantinya,\" kata dia.Sebelumnya, KPK akan mencopot seluruh pegawai yang terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.\"Kami akan melakukan pembebasan sementara dari tugas jabatan terhadap para pihak yang diduga terlibat,\" kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.Pada Selasa (20/6), KPK juga telah melakukan pergantian terhadap sejumlah petugas rumah tahanan usai temuan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021-Maret 2022.\"KPK juga langsung melakukan rotasi dari beberapa pegawai di rutan cabang KPK tersebut untuk kemudian memudahkan juga pemeriksaan-pemeriksaan oleh tim penyelidik KPK,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta.Adapun, Senin (19/6), Dewan Pengawas (Dewas) KPK meminta pimpinan lembaga antirasuah untuk menindaklanjuti temuan pungli di Rutan KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021—Maret 2022.(sof/ANTARA)
Nasdem Mematangkan Strategi Pemenangan Pemilu Melalui Kegiatan Orientasi dan Bimtek
Makassar, FNN - Partai Nasdem mematangkan strategi pemenangan Pemilu 2024 melalui kegiatan orientasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada para calon anggota legislatifnya yang rencananya dihadiri Ketua Umum Surya Paloh di Hotel Calro Makassar, Sulawesi Selatan, pada 22 - 24 Juni 2023.\"Dalam orientasi sejumlah materi disampaikan agar para bakal caleg paham bagaimana berkampanye tanpa menyalahi aturan terutama menggunakan media. Kedua, tentu dibahas strategi pemenangan Pemilu,\" ujar Ketua Panitia Rudianto Lallo saat konferensi pers di Makassar, Rabu.Ia mengatakan, mengenai kehadiran Surya Paloh telah disetujui dan akan tiba di Makassar pada Kamis besok untuk membuka kegiatan orientasi seputar pemahaman kepemiluan sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh peserta yang hadir dari sejumlah wilayah Pulau Sulawesi.Termasuk, memberi pemahaman terkait tugas dan fungsi kedewanan sebelum mereka masuk di DPRD daerah masing-masing. Orientasi ini, kata Ketua DPRD Kota Makassar itu, terkhusus bagi tokoh-tokoh muda yang ikut bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024.Sekretaris Panitia Mario David menambahkan, dari data panitia ada belasan ribu peserta yang dinyatakan hadir dalam kegiatan tersebut serta anggota DPRD se Sulawesi dijadwalkan mengikuti bimtek.\"Jadi yang ikut orientasi adalah bakal caleg se-Sulsel. Sedangkan anggota legislatif se-Sulawesi mengikuti bimtek. Kegiatan dibuka langsung Ketua Umum Surya Paloh didampingi Ketua DPW Nasdem Sulsel Rusdi Masse,\" katanya.Wakil Ketua DPW Partai NasDem Sulsel Mustaqim Musma menambahkan orientasi dan bimtek tersebut merupakan yang pertama di tingkat provinsi setelah sebelumnya di laksanakan Dewan Pimpinan Pusat.\"Sulsel menjadi provinsi pertama yang menggelar kegiatan ini. Harapannya, Sulsel bisa menjadi contoh di provinsi lain agar menggelar kegiatan serupa guna memenangkan Pemilu 2024 nanti,\" turut pria yang pernah berkecimpung di media ternama Makassar itu menekankan.(sof/ANTARA)
BKSAP Mendukung Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk Menyelesaikan TPPO
Jakarta, FNN - Anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Kamrussamad mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN, khususnya dalam upaya menyelesaikan persoalan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).\"Ada tiga tantangan dalam memperkuat upaya penanganan TPPO di kawasan ASEAN,\" katanya dihubungi di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan tiga tantangan itu yakni berkembangnya modus perekrutan korban, penyalahgunaan teknologi dalam menjangkau korban hingga akses layanan pemulihan yang sulit dijangkau oleh korban.Menurut data Global Report In Trafficking In Person bahwa pada 2020 data menunjukkan angka 0,34 jumlah korban per 100.000 populasi, 0,19 jumlah korban antarnegara per 100.000 populasi dan 0,08 jumlah korban eksploitasi seksual per 100.000 populasiDia menyarankan dalam upaya Indonesia memperkuat penanganan TPPO, dapat meningkatkan deteksi dini dan pencegahan perdagangan manusia, .memperkuat jaminan atas perlindungan, pemulangan dan rehabilitasi korban.Selanjutnya, meningkatkan kapasitas penegak hukum negara anggota ASEAN dalam melakukan investigasi, melakukan pertukaran informasi terkait kasus TPPO hingga memperkuat kerja sama antarunit penanganan anggota ASEAN.Beberapa waktu lalu, kata dia, upaya kerja sama pemberantasan TPPO di ASEAN, didorongnya kesepakatan memorandum of understanding (MoU) antara Polri dan Kepolisian Kamboja pada Agustus 2022.Selain itu, pada pertemuan ke-25 Dewan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN pada 10 November 2022 di Kamboja. Menkopolhukam menekankan pentingnya penguatan kerja sama ASEAN dalam memerangi perdagangan orang.Selanjutnya, disepakati MoU rekrutmen dan perlindungan pekerja migran Indonesia di sektor domestik Malaysia pada April 2022.\"Presiden Jokowi mendorong pembahasan TPPO terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia,\" katanya menegaskan.Indonesia memegang keketuaan ASEAN di tahun 2023. Keketuaan Indonesia merupakan kali kelima, sejak organisasi itu didirikan pada 8 Agustus 1967.The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Keketuaan ASEAN tahun 2023 mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, yang bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia.(sof/ANTARA)
Tak Lagi Bahas Cawapres, Anies Tugaskan Tim 8 Melangkah Maju
Jakarta, FNN - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terus bergerak maju. Dua hari sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan mengumpulkan dan memimpin langsung rapat dengan Tim 8 (Rabu, 21/6). Dalam pertemuan yang di gelar di Sekretariat KPP, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Anies dan Tim 8 tidak lagi membahas soal bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Anies, namun sudah melangkah lebih maju ke tahapan implementasi strategi pemenangan dan taktis pelaksanaan. “Soal pembahasan Cawapres sudah dapat dikatakan selesai. Nama-nama yang diusulkan oleh Partai Koalisi dan masukan masyarakat telah selesai kami kaji secara mendalam. Satu nama sudah dikantong Bacapres Anies, mari kita tunggu siapa tahu sekembali Pak Anies dari ibadah haji akan ditentukan momentum terbaik untuk mendeklarasikan Pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan,” tutur Sugeng Suparwoto, Anggota Tim 8 wakil dari Partai Nasdem. Sudirman Said, anggota Tim 8 yang mewakili Anies Baswedan menjelaskan bahwa dalam pertemuan selasa sore hingga malam kemarin, Anies menugaskan agar Tim 8 mulai mempersiapkan langkah kongkrit ke depan. “Pak Anies meminta agar Tim 8 mulai terus bergerak maju memikirkan hal-hal teknis. termasuk melengkapi Struktur Tim Pemenangan Nasional, kegiatan bersama tiga Partai koalisi dan opsi waktu deklarasi pasangan Capres dan Cawapres,” sambung Sudirman. Sementara itu, Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Tim 8 menyatakan bahwa Partai Demokrat siap untuk berkolaborasi dengan seluruh anggota koalisi dan relawan Anies Baswedan. “Struktur dan Kader Partai Demokrat telah merapatkan barisan bersiap untuk turun bersama dengan para kader Partai Koalisi, dan Relawan Pro Perubahan di seluruh Indonesia. Konsolidasi awal diperlukan untuk persiapan Kegiatan Pemenangan dan Antisipasi Kecurangan.” tegas Teuku Riefky. Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Sohibul Iman, arahan yang dipimpin langsung Capres Anies Baswedan merupakan bentuk kepastian bahwa KPP terus melaju. “Pembahasan rapat ini menandakan tahapan kerja politik Koalisi Perubahan berjalan secara konstruktif dan progresif. Bismillah, Kami siap berlayar menuju kemenangan Pilpres 2024.” tutup anggota Tim 8 perwakilan dari PKS ini. (*)
Presiden Baru Biasanya Lawan Politik dari Presiden Sebelumnya
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, dalam politik Indonesia, presiden pengganti umumnya adalah lawan politik bahkan musuh politik dari presiden sebelumnya. Presiden baru, tokoh yang berbeda pandangan politik dengan presiden sebelumnya. “Konflik politik yang tidak bisa diselesaikan menjadi konsensus politik mengakibatkan terjadinya kepemimpinan nasional yang bukan merupakan penerus presiden sebelumnya. Itu fakta politik dari teori konflik dan konsensus politik yang tidak bisa terbantahkan dalam kontestasi politik, termasuk di Indonesia,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (21/6). Ia menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi menginginkan presiden penggantinya bagian dari estafet kepemimpinan nasional. SBY bicara perihal mimpinya bersama mantan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Jokowi naik kereta api dalam satu gerbong yang tiketnya diberikan presiden pengganti Jokowi. “Boleh saja Jokowi mengharapkan estafet kepemimpinan dengan harapan presiden penggantinya meneruskan kebijakannya. Begitu juga boleh saja SBY punya harapan dari mimpinya, akan tampil presiden baru dari kesepakatan para mantan presiden. Namun kenyataannya berbeda dengan dinamika politik pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia,” ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Konflik dan Konsensus Politik Menurut Ginting, ada fakta politik di mana publik melihat ada konflik politik antara Jokowi dengan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan yang tidak terbantahkan. Di antara kedua tokoh ini terjadi perbedaan pendapat, persaingan, bahkan pertentangan dalam kebijakan maupun keputusan politik. Hal itu biasa dalam politik praktis, untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan. “Politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Biasanya bermula dari kontroversi-kontroversi yang berujung menjadi suatu konflik politik yang tidak bisa dihindari. Karena ini konflik elite politik, muaranya adalah persaingan dalam mendapatkan kekuasaan negara, seperti jabatan presiden,” ungkap kandidat doktor ilmu politik itu. Ginting menjelaskan, pertemuan antara anak dari mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, yakni Puan Maharani, dan anak dari mantan Presiden SBY, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan upaya melakukan konsensus politik. Sebab komunikasi politik antara kedua mantan presiden itu bisa dianggap dingin. Tidak ada komunikasi interpersonal di antara SBY dengan Megawati. “Mimpi SBY, diamnya Megawati, dan harapan Jokowi masuk dalam kategori komunikasi intrapersonal. Jadi seperti komunikasi dengan dirinya sendiri. Melakukan perenungan dan intinya sedang melakukan imajinasi politik,” papar Ginting. Sukarno, Soeharto, Habibie Selamat Ginting mencontohkan peristiwa pergantian kepemimpinan nasional sejak era Presiden Sukarno hingga era Presiden SBY. Umumnya presiden pengganti pernah bersama dalam pemerintahan presiden sebelumnya. Sukarno, kata Ginting, cenderung menginginkan Subandrio yang diberikan tiga jabatan penting, yakni Wakil Perdana Menteri 1, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Badan Pusat Intelijen. “Sukarno lebih ingin Subandrio menjadi penggantinya, dan bukan Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto. Tapi kenyataan politik, Jenderal Soeharto mendapatkan dukungan rakyat untuk menjadi pengganti Sukarno setelah peristiwa G30S/PKI dan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 dengan ujungnya pembubaran PKI.” Begitu juga dengan Presiden Soeharto, lanjut Ginting. Jelang pengumuman lengser dari tahta kepresidenan, Presiden Soeharto menginginkan Wakil Presiden BJ Habibie juga bersama-sama lengser dengan dirinya. Soeharto cenderung lebih ingin Menhankam Pangab Jenderal Wiranto yang menggantikannya. Dia tidak menghendaki Habibie menjadi Presiden penggantinya. Bahkan Habibie dianggap berkhianat terhadap dirinya. “Namun realitas politik yang terjadi, Wakil Presiden BJ Habibie tidak bersedia mundur dan secara konstitusi otomatis naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Sejak saat itu hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak bersedia berkomunikasi dengan Habibie,” ungkap Ginting. Era Reformasi Setelah era reformasi, kata Ginting, ternyata pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie juga ditolak anggota MPR. Sehingga Habibie menghentikannya untuk maju dalam pemilihan presiden 1999. Laporan pertanggungjawaban Presiden yang ditolak ini juga mirip ketika pertanggungjawaban Presiden Sukarno ditolak MPRS tahun 1967. Akhirnya Partai Golkar sebagai pendukung BJ Habibie mengalihkan dukungannya kepada Abdurachman Wahid (Gus Dur) saat berkompetisi melawan Ketua Umum PDIP Megawati dalam pemilihan presiden 1999. Megawati kalah, padahal partainya tampil sebagai pemenang pemilu legislatif. Gus Dur kemudian meminta Megawati bersedia menjadi wakil presiden mendampingi dirinya untuk masa bakti 1999-2004. Gus Dur memimpin sejak 20 Oktober 1999. Dalam perjalanan pemerintahannya, ia banyak membuat kebijakan kontroversial, sehingga dilengserkan dari jabatannya oleh MPR pada 23 Juli 2001. Misalnya, penghapusan Tap MPR yang membahas tentang PKI, mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan tentang pembubaran parlemen, dan banyak lagi, termasuk memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Gus Dur digantikan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Gus Dur menuduh Megawati bersama Ketua MPR Amien Rais berada di belakang pelengseran dirinya. Setelah Megawati menjadi presiden, pada Maret 2004 terjadi peristiwa mengejutkan. Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai menteri. Hubungan Presiden Megawati dengan SBY pun menjadi dingin. Keduanya kemudian saling berhadapan dalam Pemilu 2004, dan hasilnya SBY tampil sebagai pemenang pilpres. Terakhir pada pemilu 2014, masa akhir pemerintahan Presiden SBY. Dalam pemilu Partai Demokrat yang berada di bawah kendali SBY awalnya netral, namun kemudian memilih berpihak kepada capres Prabowo Subianto daripada mendukung capres Jokowi dari PDIP. Akhirnya yang tampil sebagai pemenang pilpres adalah Jokowi. “Dari dua peristiwa pilpres di atas, jelas Megawati tidak menghendaki SBY sebagai penggantinya. Kemudian SBY juga tidak menghendaki Jokowi sebagai penggantinya. Tapi nyatanya, realitas politik justru menjawab capres yang tidak dikehandaki presiden terdahulu, tampil sebagai pemenang pilpres,” ungkap Ginting. Hal tersebut, kata Ginting, tidak bisa dilepaskan juga dari keinginan tentang perubahan. Dalam teori perubahan sosial, maka perubahan merupakan keniscayaan. Bagaikan roda yang sedang berputar dan perputaran itu tidak akan dapat dielakkan siapa pun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapa pun. “Kita tidak tahu apakah perubahan sosial dilakukan secara evolusi secara lambat atau secara revolusi dengan cepat dan keras. Itulah realitas politik,” pungkas Ginting. (sws)
Tafsir Mimpi SBY: Presiden ke-8 Akan Lahir dari Rahim PDIP dan Demokrat
Jakarta, FNN - Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku bermimpi naik kereta bersama Presiden Jokowi dan Megawati. Dalam mimpi itu ia dijemput oleh Jokowi di kediamannya di Cikeas lalu mereka menjemput Megawati di kediamannya, Kebagusan, Jakarta Selatan. Mereka bertiga lalu naik kereta dari Stasiun Gambir menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tiketnya disiapkan oleh Presiden RI ke-8 atau Presiden terpilih di Pemilu 2024. Mimpi itu diungkap SBY beberapa saat setelah pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Direktur Eksekutif The Global Future Institute Hendrajit mengajak masyarakat untuk mencermati lagi beberapa fakta terkait mimpi SBY yang diceritakan sedemikian rinci kepada publik. Hal ini disampaikan Hendrajit kepada redaksi FNN, Rabu (21/06/2023) di Jakarta. \"Pertama disebut-sebut pertemuan di Kereta Api antara SBY, Jokowi dan Megawati dalam satu gerbong. Kata kunci di sini SBY punya mimpi yang bisa juga kita artikan impian, untuk satu gerbong dengan Megawati,\" paparnya. Kedua, lanjut Hendrajit, di stasiun Gambir ketiganya bertemu dengan Presiden ke-8 yang meski belum disebut namanya tapi pastilah yang dimaksud presiden terpilih. Artinya SBY punya mimpi atau impian bahwa presiden ke-8 nanti lahir dari rahim PDIP dan Demokrat. Ketiga menurut Hendrajit, ada fakta penting yang mendahului pengumuman mimpi SBY yaitu pertemuan AHY dan Puan. Pertemuan itu berlangsung di GBK dan pada hari Minggu. Dalam perlambang, hari Minggu itu hari libur dan umumnya buat acara keluarga. Berarti pesan sentralnya pertemuan AHY dan Puan sejatinya pertemuan keluarga dengan semangat kekeluargaan di bawah naungan spirit persatuan pikiran dan ajaran Bung Karno. Dengan demikian, yang keempat frase kata mimpi seperti penuturan SBY adalah impian dan cita-cita dirinya sendiri. \"Bukan mimpi tidur apalagi bunga bunga tidur,\" tegasnya. Kelima, pertanyaan pentingnya, menurut Hendrajit, bagaimana cita-cita dan impian itu direalisasikan? \"Satu lagi yang menggelitik, biasanya para kiai khos selalu wanti-wanti jangan menceritakan mimpinya ke orang lain. Tapi kenapa SBY yang cucu kiai dan sangat paham adab para ulama dan tradisi NU kok berani beraninya menceritakan mimpinya kepada orang banyak?,\" pungkasnya. (sws)
Mimpi SBY: Upaya Menuntun Kembali Ide Persahabatan di Antara Pemimpin-pemimpin Indonesia
Jakarta, FNN – Saat ini, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sedang menjadi sorotan publik karena kemarin membagikan isi mimpinya kepada netizen di akun Twitter miliknya. Dalam postingannya tersebut, SBY menceritakan bahwa dalam mimpinya beliau bersama Presiden Jokowi dan Megawati bertemu dengan sosok presiden RI ke-8. Tetapi, SBY tidak menyebut nama presiden RI yang ke-8 yang dimaksud. “Saya bermimpi, di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju Stasiun Gambir. Di Stasiun Gambir, sudah menunggu Presiden Indonesia Ke-8 & beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah & Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai.” Demikian dua paragraf pertama mimpi SBY yang dibagikan ke netizen. Sepertinya, ini mimpi seseorang yang dalam bahasa Jawa kita sebut Madep Pandito, ingin meninggalkan sesuatu karena sudah bukan waktunya lagi ikut cawe-cawe dalam dunia politik. Tetapi, masalahnya mimpi SBY berbeda sekali dengan mimpi Presiden Jokowi. Menanggapi mimpi SBY, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (20/6/23) mengatakan, “Ya betul, jadi ada semacam kontemplasi atau pengendapan yang luar biasa dari Pak SBY yang berupaya untuk menuntun kembali ide persahabatan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia.” Menurut Rocky, ini satu rekonsiliasi yang dibayangkan oleh SBY dan dia ucapkan dalam model bawah sadar atau mimpi. Jadi, bawah sadar SBY adalah keadaan sekarang yang tidak aman dan tidak damai. SBY merasa ada yang tidak nyaman, ada yang tidak aman, ada perpecahan, dan ada konflik sehingga dia upayakan untuk menyelesaikan secara sublimatif. “Jadi, SBY menyublimasikan keadaan di dalam mimpi, lalu dia ubah itu menjadi semacam harapan dan kenikmatan. Kita selalu tahu bahwa SBY itu punya kemampuan untuk membayangkan masa depan, karena dia bertahun-tahun melihat Indonesia ditinggalkan di fora internasional, lalu dia pulihkan kembali profil Indonesia di fora internasional,” ungkap Rocky. Sedangkan Presiden Jokowi, kata Rocky, gagal dalam soal itu. SBY tahu bahwa ketegangan rasial masih ada di sudut-sudut kota dan berpotensi membelah bangsa ini. Jadi, semua hal yang mencemaskan Indonesia diatasi secara sublimatif oleh SBY dalam bentuk mimpi. “Ini sebetulnya ide yang bagus. Kita tinggal berupaya untuk panggil kembali para tokoh untuk bersama-sama mimpi kembali tentang Indonesia yang bermutu. Itu kira-kira. Ide yang didorong oleh keinginan mengembalikan marwah bangsa ini dalam segi keadilan terutama,” tambah Rocky. Pertemuan Puan dan AHY mengisyaratkan mimpi SBY dengan Megawati mendekat, meskipun divisualisasikan dengan pertemuan putra putri mereka. Kalau dibuat pengkubuan maka setidaknya sekarang kubu antara Megawati dengan SBY mendekat (meskipun belum belum final), sementara kubu Jokowi menjauh. “Ini yang dinamakan mimpi segi tiga. Secara deskriptif, SBY menginginkan dia dijemput oleh Jokowi untuk bersama-sama pergi pada Ibu Megawati. Tetapi, dasar dari mimpi SBY itu adalah keinginan membangun persahabatan. Itu pentingnya dan itu inline dengan pertemuan AHY dan Mbak Puan kemarin,” kata Rocky dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Jadi, kata Rocky, kira-kira SBY mau menenangkan Jokowi agar menjemputnya, daripada menyuruh Moeldoko menjemputnya. Sementara itu, kegelisahan SBY adalah tentang bangsa, sedangkan kegelisahan Jokowi adalah tentang dinastinya. Jadi, di situ beda ontologi dari mimpi itu. (ida)
Pertemuan Puan – AHY, Sinyal bahwa Megawati Hendak Menghukum Jokowi
Jakarta, FNN – Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, kemarin adalah salah satu dari berbagai pertemuan politik jelang pemilu 2024. Pertemuan-pertemuan politik tersebut membuat kita semakin mendapat gambaran mengenai apa yang akan terjadi pada pilpres 2024. Dari keterangan pers yang disampaikan Puan dan AHY, menunjukkan bahwa ada kesepahaman di antara mereka dan ini menjadi penting untuk politik ke depan. “Iya, politik ke depan itu maksudnya putaran kedua, kira-kira. PDIP dan koalisi perubahan itu. Jadi blocking-nya agak bagus juga. Jadi, PDIP akan mengatur supaya di putaran kedua Anies akan bersama PDIP melalui lobi Demokrat supaya langsung berhadapan dengan Pak Prabowo. Jadi, sebetulnya ini bukan karena dendamnya sudah selesai antara Megawati dan SBY, atau antara Demokrat dan PDIP. Tetapi, mengantisipasi putaran kedua. Jadi ini betul-betul persekongkolan sebetulnya,” ujar Rocky Gerung di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (19/6/23). Menurut Rocky, ucapan Puan dan AHY menunjukkan ada kematangan bahwa memang tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, lebih baik berpikir ke depan supaya damai. Hal ini juga penting diwarnakan oleh dua anak muda, supaya orang tua mereka yang bersengketa biar saja menjadi urusan orang tua. Karena, anak-anak muda ini mesti mengatur ritme hidupnya ke depan agar jangan diatur oleh orang tua masing-masing. Dengan ini diharapkan SBY dan Megawati menganggap bahwa yang ada di depan itu adalah generasi baru yang berupaya memikirkan kehidupan politik yang damai dan enak dalam persaingan. Itu bagian wisdomnya. “Bagian intriknya tentu adalah kepastian bahwa Megawati memang sudah nggak mungkin bersekutu dengan Jokowi. Jadi, Ganjar itu sudah dimiliki sepenuhnya lah oleh Megawati, kira-kira begitu. Kenapa? Karena Jokowi juga dikhawatirkan oleh Megawati, nanti di ujungnya tiba-tiba dia pindah ke Prabowo sepenuhnya,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, ini sebetulnya upaya untuk meredam cawe-cawenya Jokowi. Jadi, sebetulnya pertemuan antara AHY dan Puan untuk meredam cawe-cawenya Jokowi. Gampangnya begitu. Poin yang bagus, kata Rocky, adalah diperlihatkan ke publik bahwa ada percakapan antara Demokrat dan PDIP. Lebih dari itu, ada percakapan antara Puan dan AHY, yang dua-duanya mewakili sebagian besar pemilih Indonesia, generasi Z atau generasi milenial. Jadi, tetap ada kondisi lain, yaitu politik bisa sedikit lebih cair. “Yang tidak mungkin cair adalah presiden Jokowi, karena dia selalu kiri kanan. Jadi dia berupaya untuk zig zag terus, sementara sinyal yang diberikan oleh pertemuan kemarin itu bahwa Megawati hendak menghukum Jokowi, kira-kira begitu, dengan memanggil atau berupaya bertemu dengan SBY,” ungkap Rocky. Dengan posisi semacam itu, dari kubu Megawati berarti menghendaki jangan hanya ada dua pasang calon karena kalau hanya dengan dua pasang calon maka satu putaran langsung selesai. Mungkin Megawati ingin ada calon ketiga, yaitu Anies Baswedan, yang nanti diharapkan akan bergabung dengan dia pada putaran kedua. “Ya, itu pragmatisnya begitu. Jadi, jelas sinyalnya, Megawati mau bilang, eh Pak Jokowi, kita enggak ada soal dengan Anies. Kira-kira begitu,” ujar Rocky. Jadi, mudah dibaca bahwa Jokowi ingin menyingkirkan Anies, sedangkan Megawati justru merangkul partai yang pro-Anies, kata Rocky Gerung dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Jadi, kultur politiknya berubah akhirnya. Dengan kata lain, Pak Jokowi juga akhirnya punya semacam keputusan bahwa kalau begitu dia harus sepenuhnya mendukung Prabowo,” kata Rocky. Dalam pertukaran ini, kata Rocky, yang paling untung Gerindra terus, Prabowo terus. Karena tidak mungkin lagi ada keragu-raguan. Jokowi tidak mungkin mendukung PDIP karena PDIP berpotensi mendukung Anies. Jadi, saran Rocky, Jokowi putuskan saja bahwa dia berada di kubu Prabowo, selesai problem. Sementara, Megawati punya potensi untuk bergabung dengan koalisi perubahan kalau ada putaran kedua.(sof)
Dewan Pers Mengimbau Agar Pemberitaan Pemilu Mengutamakan Kepentingan Rakyat
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan seluruh insan pers di Tanah Air untuk menjalankan perannya sebagai alat demokrasi dengan mengutamakan kepentingan rakyat dalam pemberitaan mengenai Pemilu 2024. \"Pers yang digunakan ini harusnya mampu memperlihatkan kepentingan segenap warga masyarakat, bukan partisan tertentu ataupun pemilih modal sehingga pemilu kita kondusif, jujur, dan adil,\" ujar Ninik saat memberikan sambutan dalam acara \"Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024\" di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin. Ninik mengingatkan pula langkah mengutamakan kepentingan rakyat itu dapat dilakukan oleh insan pers dengan memberikan informasi yang akurat, kredibel, dan mampu meningkatkan daya intelektual publik dalam berita yang disajikan. Berikutnya, ia juga mengingatkan insan pers Indonesia agar dalam menyajikan berita tidak melebihkan ataupun mengurangi informasi yang dibutuhkan publik. Langkah tersebut, lanjut dia, diperlukan agar masyarakat mendapatkan edukasi yang cukup. Sebelumnya, Ninik mengajak semua pihak, mulai dari partai politik (parpol), para pemangku kepentingan, dan masyarakat, hingga insan pers agar berkolaborasi dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. \"Dewan Pers sekali lagi ingin mengajak semua pihak, mari berkolaborasi, bekerja bersama, parpol, para pemangku kepentingan, masyarakat, insan pers, baik yang berbasis media maupun yang berbasis masyarakat untuk bersama-sama mendukung kesuksesan Pemilu 2024,\" ujar dia. Menurut Ninik, seluruh elemen bangsa Indonesia menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekosistem demokrasi yang lebih baik melalui penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik pula. \"Oleh karena itu, satu dengan yang lainnya kami berharap bisa bersinergi sehingga kita bisa mewujudkan demokrasi yang kita harapkan,\" kata dia.(ida/ANTARA)
POPULER
