POLITIK
Ribuan Kader PDIP Memeriahkan Peringatan Puncak Bulan Bung Karno
Jakarta, FNN - Ratusan ribu kader PDI Perjuangan (PDIP) dari berbagai daerah di Indonesia hadir memeriahkan peringatan puncak Bulan Bung Karno (BBK) dengan tema “Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya” yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu.Para kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu tampak sudah berbaris rapi untuk masuk dalam Stadion Utama GBK sejak pagi hari. Meski terlihat adanya penumpukan, namun tak ada situasi saling dorong mendorong.Kader PDIP yang masuk ke dalam area terlebih dahulu melewati pemeriksaan, serta mendapatkan goodie bag. Mereka juga tidak diperkenankan membawa korek api dan rokok.Para kader PDIP yang terdiri dari struktur anak ranting hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) itu sesekali terlihat mengabadikan momen kehadiran mereka dalam acara BBK.Para kader PDIP yang menyemut di dalam tribun stadion itu pun sudah menikmati berbagai pre event yang disajikan oleh panitia BBK, termasuk menikmati makan bersama sebelum memasuki acara puncak yakni konsolidasi akbar.Tampak kemudian Komunitas Juang bertugas mendistribusikan makanan sebanyak 100 ribu box bagi peserta yang dibagikan dalam waktu singkat.\"Saya persilahkan kepada saudara-saudaraku Komunitas Juang untuk bisa membagikan makanan dalam waktu 30 menit sejak sekarang silahkan dibagi,\" kata Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengkomandoi dari atas podium Puncak Bulan Bung Karno, Jakarta, Sabtu.Djarot juga mengingatkan para hadirin untuk membersihkan kembali sampah bekas makanan usai waktu bersantap 30 menit.\"Kita kembalikan bersih menjadi bersih, jangan ada sampah di sekeliling kita,\" katanya.Selain membagikan konsumsi, Komunitas Juang terjun pula membersihkan sampah dengan sigap. Mereka membawa tong sampah plastik, memungut dan memasukkan sampah, serta memasukkannya dalam keranjang untuk dibawa ke luar stadion.Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa apa yang ditunjukkan Komunitas Juang itu membuktikan bahwa PDIP adalah partai berdisiplin berkomitmen untuk menjaga kebersihan, di mana PDIP menerapkan waste management system dalam Puncak Perayaan BBK 2023.\"Karena sebagaimana arahan Ibu ketua umum PDIP (Megawati Soekarnoputri), yang sejak awal mengingatkan bahwa partai harus menunjukkan disiplin dan tidak boleh ada sampah setelah acara selesai. Maka itu PDIP melalui Komunitas Juang dengan disiplin menunjukkan itu dan menyapu bersih sampah-sampah,\" tuturnya.Dia menjelaskan bahwa sampah-sampah tersebut nantinya akan dikelola secara modern dan didaur ulang. Hasto menegaskan bahwa acara BBK juga menjadi cara untuk mempropagandakan komitmen PDIP terhadap pemanfaatan sampah dan lingkungan.\"Cara kita mempropagandakan komitmen kita (PDIP) terhadap pemanfaatan sampah dalam hal-hal yang menyangkut lingkungan,\" kata Hasto.(ida/ANTARA)
Presiden Jokowi Akan Hadir pada Puncak Bulan Bung Karno
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri perayaan puncak Bulan Bung Karno 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (24/6).\"Beliau akan hadir dan berkenan memberikan sambutan pada puncak peringatan Bulan Bung Karno,\" ujar Hasto kepada awak media usai gladi bersih di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat.Hasto mengatakan bahwa identitas Jokowi sebagai kader partai melekat dan tindakannya senapas dengan seluruh gerak kepartaian.Sekjen PDI Perjuangan ini sempat menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan persiapan acara perayaan puncak Bulan Bung Karno.\"Persiapan dari acara ini sudah kami laporkan kepada Presiden Jokowi,\" kata Hasto.Dari susunan gladi bersih, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bakal menyampaikan pidato saat puncak BBK.Setelah itu, Puan yang juga berstatus cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno juga akan memberi arahan yang dilanjutkan dengan pidato Presiden RI Joko Widodo.Pembawa acara puncak Bulan Bung Karno dalam gladi bersih juga mengungkapkan ada penampilan band legendaris Bandung Bimbo mempersembahkan lagu saat acara.Selain penampilan Bimbo, puncak Bulan Bung Karno akan diisi dengan pemutaran video singkat perjalanan istri Bung Karno, Fatmawati, dalam menemani sang suami menuju kemerdekaan RI.(sof/ANTARA)
Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Belum Mau Klarifikasi
Bandung, FNN - Tim investigasi bentukan gubernur Jawa Barat menyebut Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang tetap bungkam dan belum memberi jawaban apa pun meski telah menghadiri panggilan untuk klarifikasi.Ketua Tim Investigasi Badruzzaman M. Yunus di Bandung, Jawa Barat, Jumat, mengatakan Panji datang hanya untuk meminta waktu guna mempersiapkan jawaban dari sejumlah pertanyaan yang diberikan oleh tim investigasi tersebut. Agenda pemanggilan terhadap Panji itu digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.\"Tadinya, kami ingin mengklarifikasi apa yang beredar di masyarakat dan di media, tapi nampaknya beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan,\" kata Badruzzaman.Badruzzaman mengatakan tim investigasi itu akan membuat laporan terkait pemanggilan Panji Gumilang. Menurut dia, pihaknya pun tidak bisa memaksa Panji untuk klarifikasi. Tim investigasi pun tidak memberi tenggat waktu bagi Panji untuk memberikan jawaban tersebut.\"Kami kan klarifikasi, nggak bisa memaksa, beliau tidak mau, ya, bagaimana?\" kata Badruzzaman.Sementara itu, Sekretaris tim investigasi Rafani Achyar mengatakan pihak Ponpes Al-Zaytun hanya meminta daftar pertanyaan yang berisi empat poin untuk dijawab di kemudian hari. Rafani pun belum menyebut secara rinci pertanyaan tersebut karena bersifat sensitif.Dalam agenda pemanggilan Panji itu, menurutnya, hadir pula tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Namun, Panji enggan menemui tim dari MUI Pusat itu dan hanya menghendaki untuk bertemu tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.\"MUI Pusat akan segera mengambil langkah, kalau ada jawaban dari pihak Al-Zaytun akan kami sampaikan ke MUI Pusat. Nanti, ada kemungkinan MUI Pusat mengundang Al-Zaytun,\" ujar Rafani.(sof/ANTARA)
Fahri Hamzah Desak Dewas Ungkap Dugaan Pungli di Rutan KPK
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut Dewan Pengawas Komisi Pembarantasan Korupsi (Dewas KPK), telah bekerja maksimal dalam melakukan pengawasannya terhadap lembaga antirasuah yang diawasinya. Apalagi, hal ini dilakukan dalam rangka membuat kerja pemberantasan korupsi lebih bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara kerja penegakan hukum dengan hukum dan etika itu sendiri. \"Kita mendengar secara seksama seluruh hasil temuan dari dewan pengawas KPK, seperti mengungkap adanya dugaan pungutan liar atau pungli di Rutan KPK, senilai Rp 4 Miliar sepanjang Desember 2021 hingga Maret 2022. Sayangnya, tetap saja ada banyak reaksi yang meragukan reputasi para anggota dewan pengawas ini,\" kata Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (23/6/2023). Dalam hal ini, Fahri menyatakan tentang perlunya mendudukan dua perkara sekaligus. Pertama, tentang keberadaan dewas sebagai hasil dari perbaikan dan revisi Undang-Undang KPK, dan kedua adalah tentang orang-orang yang dipilih sebagai pimpinan dan anggota dewan pengawas periode pertama. \"Sebab pada masa yang lalu, kerja KPK nyaris tanpa pengawasan, dan itulah yang telah menyebabkan terjadinya penyimpangan yang luar biasa, tetapi penyimpangan itu berhasil disembunyikan dan tidak terdengar karena tidak adanya pengawasan,\" sebut dia. Sekarang ini, menurut Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini, karena adanya dewan pengawas, maka tidak saja pengawasan menjadi melekat pada lembaga superbody ini. Tetapi, keberadaan dewan pengawas menyebabkan munculnya kewaspadaan dan ketelitian cara kerja oleh pegawai KPK dan munculnya partisipasi publik untuk melaporkan jika terjadi penyimpangan. \"Itu yang kita nikmati sekarang, termasuk ketika pimpinan KPK dan pegawainya berkali-kali dilaporkan kepada dewan pengawas tentang berbagai pelanggaran hukum dan etika yang mungkin mereka lakukan dalam tugas mereka sehari-hari,\" ujar mantan Wakil Ketua Komisi III (yang membidangi hukum) DPR RI itu lagi. Maka, lanjut calon legislatif (caleg) Partai Gelora Indonesia untuk NTB I itu, seperti dalam kasus laporan kepada Ketua KPK Firli Bahuri terkait beberapa perkara etik, telah dilakukan pemeriksaan dan pengumuman kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi dan pimpinan KPK tersebut telah dibebaskan dari tuduhan kepada mereka. \"Jadi, menurut saya kerja Dewas KPK profesional dan harus dipercaya. Dan yang perlu kita ketahui, siapakah para anggota dan pimpinan dewan pengawas yang sekarang ini telah mendapatkan sorotan publik yang luas,\" sebut Fahri lagi. Perlu diketahui bahwa mereka (anggota Dewas KPK) adalah para putra putri bangsa yang relatif memiliki latar belakang reputasi dan rekam jejak yang baik. Mereka adalah Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan ketua KPK), Syamsuddin Haris (mantan peneliti LIPI), Albertina Ho (mantan Hakim), Dr. Harjono (mantan Ketua MK) dan Profesor Indriyanto Seno Adji (Guru Besar FH-UI) yang menggantikan almarhum Artijo Alkostar, mantam Hakim Agung yg terkenal itu. \"Jika kita mengurai satu persatu para anggota Dewas KPK ini, maka sulit bagi kita untuk tidak mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terpilih sebagai pimpinan dan anggota dewan pengawas pada periode pertama ini,\" katanya. Meskipun dalam iklim keterbukaan KPK yang sekarang, maka Dewas KPK pun tidak terhindar dari adanya laporan masyarakat kepada dewan pengawas sendiri tentang anggotanya. Tetapi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk meletakkan mereka pada periode pertama patut dianggap tepat dan serius untuk meletakkan sebuah arah baru di KPK. Oleh sebab itu, Fahri Hamzah merasa bahwa tindakan sekelompok orang yang secara terus menerus ingin menghancurkan reputasi KPK melalui penyerangan terhadap kredibilitas dan reputasi dewan pengawas adalah satu tindakan yang berlebihan. “Saya menyarankan agar kita tetap melakukan pengawasan terhadap KPK, termasuk pengawasan terhadap Dewas KPK, tapi tetap dalam kerangka objectif untuk melihat bahwa revisi Undang-Undang KPK dan implikasinya adalah satu ikhtiar untuk menjadikan lembaga ini lebih bertanggung jawab dalam orkestra pemberantasan korupsi di negeri ini,” demikian ditegaskan Fahri Hamzah. Temuan Dewas KPK Sebelumnya Dewas KPK menemukan praktik dugaan pungli di Rutan KPK hingga mencapai Rp 4 Miliar, terhitung sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Temuan dimaksud, murni hasil pengawasan, bukan adanya pengaduan dari masyarakat. \"Ini (dugaan pungli) murni temuan dewan pengawas, tidak ada pengaduan. Pungutan liar yang dilakukan terhadap para tahanan yg ditahan di Rutan KPK,\" kata salah satu anggota komisioner KPK Albertina Ho, seraya menambahkan bahwa temuan itu sudah disampaikan oleh pimpinan KPK sejak 16 Mei 2023 lalu untuk ditindaklanjuti unsur pidananya. (*)
Ancaman Ketua BEM UI: Tradisi BEM untuk Mengucapkan Kritik yang Sangat Radikal
Jakarta, FNN - Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, kini kembali ramai dibicarakan oleh publik dan viral di media sosial. Setelah sebelumnya viral karena mengkritik DPR dengan meme gambar Puan Maharani berbadan tikus, kini Melki kembali viral gara-gara meminta Presiden Jokowi untuk mundur secara baik-baik. Tak hanya itu, Melki bahkan menyampaikan ancaman jika Presiden Jokowi tidak mau mengundurkan diri. Ancaman Melki terhadap Presiden Jokowi tersebut disampaikan Melki pada saat podcast bersama oleh mantan Ketua KPK, Abraham Samad, dengan judul \"Ketua BEM UI: Presiden Jokowi, Jangan Bunuh Demokrasi & Antikorupsi | Abraham Samad SPEAK UP\". \"Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9, tahun ke depan ini artinya kan tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik-baik atau berdarah-darah,\" kata Ketua BEM UI, Melki Sedek. Ancaman Melki ini membuat telinga istana panas. Kebetulan di istana juga ada mantan ketua BEM UI, Faldo Maldini, yang sekarang menjadi staf khusus Mensegneg, dan menantang untuk bicara soal peran BEM. Menanggapi keadaan tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (23/6/23) mengatakan bahwa setelah covid, kini bangkit lagi aktivitas mahasiswa di mana-mana, baik di Jawa, Kalimantan, Papua, dan lain-lain. Bahkan, kini terlihat ada satu generasi yang tadinya diam berbaring karena menunggu covid, tiba-tiba bangkit dengan energi baru. Itu yang menyebabkan hari-hari ini orang bicara tentang mahasiswa dan kepentingan negara. “Ini bukan lagi denyut, tapi sudah letupan. Jadi ada energi yang terkurung selama covid, tetapi di antara mereka ada komunikasi antar BEM senusantara atau semacamnya. Tetapi, yang jelas ada satu kepentingan, yaitu meminta pertanggungjawaban negara melalui pertanggungjawaban keuangan negara terhadap keadaan yang secara politik memburuk, secara ekonomi juga jatuh, dan lebih dari itu secara internasional kita enggak dianggap,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Menurut Rocky, mahasiswa tahu bahwa Indonesia disorot terus dalam soal ketidakmampuan untuk leveling profil internasionalnya. Yang juga menarik adalah kritik-kritik terhadap para ketua BEM itu sendiri. Misalnya, ada mantan ketua BEM UI, Manik Marganamahendra, yang sekarang masuk jadi caleg di Perindo. Manik pernah menyebut DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat, tetapi sekarang dia tiba-tiba nyaleg. Katanya, Manik ingin mengubah dari dalam. “Ya, dua-duanya argumennya kuat, ingin mengubah dari dalam. Ada yang menganggap bahwa begitu di dalam Anda jadi bajingan juga tuh. Ini soal yang terus-menerus ada di dalam yang kita sebut otak pikiran politik kampus, dari dalam mengubah atau segera di dalam tenggelam,”ungkap Rocky. Namun, menurut Rocky, sebagian dari mereka merasa bahwa keadaan sekarang tidak memungkinkan kita mengubah dari dalam. Yang bisa mengubah dari dalam adalah kekuatan-kekuatan yang sekarang, kita bisa sebut partai-partai politik yang mencalonkan Anies, Prabowo, Ganjar, dan segala macam. Tetapi, di dalam variasi itu orang tahu siapa yang memang sudah ada di dalam dan ingin mengubah dan siapa yang dari dalam, lalu baru mau mengubah. “Nah, gerakan mahasiswa itu selalu dianggap sebagai gerakan moral. Jadi tidak boleh ada di dalam kekuasaan, kecuali mungkin setelah 5 tahun bekerja atau berupaya untuk memengaruhi public policy. Tetapi, yang orang selalu persoalkan adalah ke partai mana dia berlabuh di situ. Kalau misalnya dia berlabuh ke partai yang juga bagian dari koalisi pemerintah, itu pasti soal kepentingan jabatan, kursi, atau bahkan uang,” ungkap Rocky. Jadi, kata Rocky, kita mau lihat sebetulnya apa dalilnya seseorang masuk dalam partai politik dan partai politik apa yang dimasuki. Jadi, di seluruh Indonesia, tentu gejala itu akan dipersoalkan di kalangan WA grup BEM. “Tetapi, satu hal yang saya kira terus-menerus kita rasakan, ada geliat yang semakin lama semakin ke depan, dan BEM UI selalu ada di depan sebetulnya dan minta supaya Jokowi turun secara damai atau secara berdarah-darah. Itu kan tradisi BEM untuk mengucapkan kritik yang sangat radikal. Jadi, percuma membantah atau berupaya berdebat dengan BEM karena BEM UI itu sudah menjadi rahasia bersama bahwa dia mampu untuk mengolah keresahan publik dalam bentuk meme, dalam bentuk kalimat-kalimat satire. Saya kira kecerdasan atau kecerdikan dari BEM sebetulnya,” ujar Rocky.(ida)
Cawapres Ganjar Pranowo Diprediksi Tidak Akan Diumumkan Saat BBK
Jakarta, FNN - Politikus Senior PDI Perjuangan Panda Nababan mengatakan nama bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak akan diumumkan dalam Puncak Bulan Bung Karno 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (24/6).\"Setahu saya belum (pengumuman nama cawapres Ganjar Pranowo). Nanti ada waktunya. Ibu Megawati itu biasanya ambil hari, pintar itu,\" ujar Panda di The People\'s Cafe, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis malam.Menurut dia, anak Proklamator RI Bung Karno itu pintar memilih hari baik untuk mengumumkannya. Hal ini berkaca pada momentum Hari Kartini di mana Megawati justru mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) dari PDIP di Batutulis, Bogor.Momen itu juga bertepatan dengan hari terakhir bulan Ramadan yang mana akan menjelang malam takbiran. Adapun momen ini mengejutkan semua pihak, karena dianggap terlalu cepat dari prediksi perkiraan deklarasi capres yang diperkirakan dilakukan pada Juni bertepatan dengan Bulan Bung Karno.\"Ya, sama saja waktu Hari Kartini, iya kan, mengumumkan Ganjar. Jadi, itu ada momen yang di luar dugaan, begitu loh,\" katanya.Saat disinggung awak media terkait kapan persisnya nama bakal cawapres Ganjar Pranowo diumumkan, Panda mengaku tidak tahu persis. Ia menegaskan Megawati biasanya memilih momen-momen tertentu untuk mengumumkan hal penting.\"Kami tidak tahu lah,\" kata dia.Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebutkan adanya kemungkinan kejutan yang terjadi pada saat puncak perayaan puncak Bulan Bung Karno 2023 di Gelora Bung Karno.Perempuan yang pernah duduk sebagai Menko PMK ini juga menegaskan bisa saja hadir bakal calon wakil presiden (cawapres) yang nantinya akan menemani bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.Ia juga mengatakan akan ada wajah lama maupun baru yang sudah lama dipantau oleh PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024.\"Nanti bisa dilihat siapa saja yang hadir, saya tidak terlalu hafal juga undangan yang kemudian diundang. Bisa saja dari orang-orang, kemudian nanti hadir merupakan bacawapres dari bacapresnya PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan atau mungkin belum kelihatan,\" ungkap Puan saat gladi kotor puncak perayaan Bulan Bung Karno di GBK, Kamis (22/6).(ida/ANTARA)
Kesadaran Masyarakat Menjadi Penentu Pemilu Berkualitas
Denpasar, FNN - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali Ketut Rudia mengatakan tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat atau pemilih menjadi penentu pelaksanaan pemilu yang berkualitas.\"Kami sekarang gencar beri pondasi kepemiluan kepada masyarakat, termasuk kalangan kampus. Hal ini didasari karena Pemilu 2024 akan diramaikan oleh pemilih pemula,\" kata Rudia di Denpasar, Kamis.Apalagi para pemilih pemula, ujar Rudia, merupakan tunas-tunas muda yang akan menentukan ke mana arah bangsa ini sehingga harus diberikan kesadaran untuk mewujudkan pemilu berkualitas.\"Pemilu 2024 akan diramaikan oleh generasi muda yang baru memiliki hak pilih. Untuk itu, kami ingin memberi pondasi kepemiluan kepada tunas-tunas muda,\" ucap Rudia pada Penguatan Kelembagaan Melalui Seminar Pengawasan Partisipatif di Universitas Dhyana Pura itu.I Ketut Sunadra, anggota Bawaslu Bali lainnya mengatakan proses mengawasi tahapan pemilu itu, Bawaslu tidak bisa melakukannya sendiri. Pihaknya ingin menyadarkan masyarakat bahwa pemilu bukan hanya milik penyelenggara dan peserta pemilu saja.\"Kami ingin melihat, mengamati, menilai dan mengkaji seluruh kegiatan tahapan berlangsung tepat waktu. Tetapi tentu tugas ini tidak bisa kami lakukan sendiri, maka dari itu kami sangat membutuhkan partisipasi masyarakat,\" ujarnya.Sunadra menegaskan pemilu ini bukan eksklusif milik Bawaslu, bukan punya KPU, bukan juga punya partai atau pasangan calon. Namun, yang terpenting itu milik bersama.Di sisi lain, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menyampaikan program peningkatan partisipasi masyarakat semacam ini penting dalam pemilu.Menurut Jerry, dengan partisipasi aktif masyarakat, harusnya angka pelanggaran pada pemilu menurun. Selain itu agenda pendampingan politik kepada masyarakat ini merupakan agenda yang panjang, tidak serta merta bisa terealisasi dalam waktu dekat.\"Dengan partisipasi masyarakat, pelanggaran pemilu harusnya menurun, karena masyarakat itu ada di semua titik, ini upaya untuk membuat pemilu lebih berkualitas,\" kata Jerry.Rektor Undhira I Gusti Bagus Rai Utama meminta mahasiswanya untuk siap berpartisipasi mengawasi pemilu. Dengan langkah ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam menciptakan pemilu yang ideal untuk bangsa.\"Nanti kita harus siap berkontribusi, bersama Bawaslu mengawasi proses tahapan pemilu. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua, untuk itulah partisipasi itu sangat penting,\" ujar Rai Utama.(ida/ANTARA)
Sudirman Said Kesal Cawapres Anies Justru Minta Restu Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said mengaku kesal lantaran semua Cawapres pendamping Anies justru minta restu Presiden Jokowi. Mantan Menteri ESDM era periode pertama Jokowi itu mengaku proses seleksi wakil Anies Baswedan terus bergulir dan banyak dinamika yang berkembang. Anehnya calon-calon yang diajak komunikasi kok selalu bergantung pada Jokowi. \"Dari lima nama yang kita jajaki, sebagaian besar minta restu Jokowi. Mereka minta restu Jokowi sebelum merespons tawaran kita,\" ujar Sudirman Said kepada Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, (21/06/2023). Bahkan, Sudirman Said makin merasa kesal, karena ada tokoh yang ogah diajak bertemu, \"Dia tolak temui delegasi kita. Alasannya gak nyaman (dengan Jokowi),\" terang dia. Sudirman menjelaskan, ada lima nama tokoh dijajaki. Dari hasil penjajakan, mereka sudah memenuhi syarat 1 sampai 5 sebagai Cawapres. Namun realitanya justru bikin kesal. \"Pak Anies lalu ajukan syarat tambahan, setelah syarat nomor 1 - 5 terpenuhi, syarat nomor nol; yakni punya keberanian untuk tampil,\" jelas Sudirman Said. Syarat nol inilah kata Sudirman yang rata-rata mereka tidak bersedia. Bagi Sudirman, alasan minta restu Presiden justru bukti Presiden tidak netral, \"Ini bukti jelas kalau Presiden memang tak netral,\" ujarnya. Sudirman Said juga membenarkan kemungkinan Anies Baswedan jadi tersangka KPK atas kasus Formula E Jakarta. \"Benar sekali (soal Anies jadi tersangka KPK), memang belum selesai,\" terangnya. Strategi yang tengah dilakukan Koalisi Perubahan, kata Sudirman Said, adalah memperkokoh soliditas diantara Parpol koalisi. \"Saya yakin dengan menunjukkan confidence level (tidak kepercayaan) yang tinggi, kompak dan solid maka pihak lain akan berhitung,\" ujarnya. Pihaknya mengaku akan terus membangun kepercayaan diri seluruh kader parpol dan para relawan. \"Keyakinan ini penting untuk terus dijaga,\" pungkasnya. (Ida).
Polarisasi Elite Nasional yang Tajam Jadi Penghambat Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Visi Indonesia Emas 2045 yang secara resmi telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (15/6/2023) lalu, harus menjadi mimpi bersama dan menjadikannya sebagai ruh nasionalisme baru kita semua sebagai bangsa. Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Proyeksi 100 Tahun Indonesia: Menuju Superpower Baru Dunia\', Rabu (21/6/2023) sore. Diskusi ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof. Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof A Chaniago dan peneliti muda Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Edbert Gan. \"Indonesia emas itu harus menjadi mimpi bersama, menjadi ruh nasionalisme baru kita semuanya. Kita perlu lakukan konsolidasi politik, karena kita perlu energi besar dan juga peta jalan untuk mencapai tujuan besar kita itu,\" kata Anis Matta. Menurut Anis Matta, untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Superpower baru yang saat ini menghadapi tantangan geopolitik global, dimana dunia tengah mengalami disrupsi atau fenomena perubahan yang masif. \"Jadi mimpi itu memang perlu, ada timeline-nya untuk mencapainya. Kita sepakat dengan gagasan Indonesia Emas 2045 ini, yang akan menjadi babak baru sejarah baru Indonesia yang harus kita lewati. Tetapi kita harus menghitung secara matang kendala geopolitik saat ini, agar kita tidak gagal seperti Malaysia,\" katanya. Sehingga Indonesia mesti merumuskan sendiri satu model dalam membukukan pertumbuhan ekonominya, karena Asia Tenggara adalah kawasan yang netral, tidak punya perikatan geopolitik global seperti negara-negara di Asia Timur antara lain Jepang, China, Korea Selatan dan Taiwan. \"Keempat negara di Asia Timur itu, punya perikatan geopolitik global dengan Amerika Serikat seperti halnya Jerman. Mereka diberikan transfer teknologi, invesment atau modal, dan market atau pasar. Indonesia tidak seperti itu, tidak ada perikatan. Kalau Indonesia, itu lika-likunya mirip-mirip Rusia, Turki dan India,\" ujarnya. Karena itu, kata Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 ini, perlu merumuskan peta jalan sendiri agar menjadi negara maju atau superpower baru dunia. \"Artinya bangsa ini, punya determinasi dengan tantangan geopolitik yang luar biasa besarnya saat ini. Saya membaca bahwa disrupsi geopolitik sekarang ini, akan mempunyai impact yang sangat besar, sehingga kita perlu membuat antisipasi tantangan tersebut, karena kita tidak memiliki perikatan geopolitik seperti halnya Jepang,\" tegasnya. Namun, Anis Matta menegaskan, Indonesia punya modal sumber daya alam, sumber daya manusia, letak geografis dan karakter budaya yang kuat untuk menjadi negara maju, meski tidak memiliki perikatan geopolitik global. \"Dengan memahami situasi geopolitiknya dan bisa melampaui tantangannya, saya yakin Indonesia akan tumbuh menjadi negara besar, negara maju yang mensejahterakan seluruh rakyatnya. Indonesia akan membukukan pertumbuhan ekonomi luar biasa nantinya,\" pungkas Anis Matta. Perlu Kesepakatan Politik Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, perlunya konsolidasi politik para elite nasional untuk menjadikan Visi Indonesia Emas 2045 itu, sebagai misi sebagai bangsa untuk maju. \"Jadi ini bukan visi dan misinya Pak Jokowi, tapi misi dan visi sebagai bangsa. Masa depan tetap penting, karena tujuan akhirnya adalah menjadi negara yang mensejahterakan rakyat,\" kata Bambang. Ia berharap agar partai politik dan semua elite politik bisa sepakat dengan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita bangsa, cita-cita bersama. Bukan cita-cita Presiden Jokowi, Presiden A, B, C dan seterusnya. \"Sehingga segala upaya dan kebijakan nantinya dibuatnya mengarah kesana. Presiden 2024-2029, 2029-2034, sampai ke 2034-2039 dan 2044 itu, harus bisa memahami apa yang sudah dilakukan presiden sebelumnya. Jadi presiden berikutnya harus melanjutkan apa yang dlakukan presiden sebelumnya. kita berbicara saling berkelanjutan, bukan saling mengklaim atau siapa yang paling hebat dan paling benar,\" katanya. Sebagai orang yang pernah bertanggungjawab di Bappenas, Bambang mengatakan, sulit bagi presiden yang maksimal berkuasa selama 10 tahun di era demokratis sekarang untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang begitu kompleks saat ini. \"Kita butuh waktu di atas 10 tahun itu, sudah pasti. Dan ini yang menurut saya, perlu disadari elite politik sekarang. Kita harus sepakat dengan visi dan tujuan Indonesia Emas 2045, karena tujuannya menjadikan negara yang mensejahterakan rakyat. Kita harus sepakat itu dulu, mau nomor 5, nomor empat atau nomor 3 itu urusan belakangan. Kita fokus dulu mensejahterakan masyarakat,\" ujarnya. Mantan Menristek Periode 2019-2021 ini, mengatakan, untuk mewujukan Visi Indonesia 2045 itu, Indonesia perlu melakukan transformasi reformasi (reform transformation), transformasi ekonomi, bukan economic reform seperti yang digembar-gemborkan para ekonom. Transformasi ekonomi ini, nantinya akan meningkatan income (pendapatan per kapita) Indonesia dari sekitar USD 4.000 menjadi sekitar USD 14.000, naik tiga kali lipat dalam jangka waktu 20 tahun. Sehingga pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen seperti sekarang tidak cukup, minimal pertumbuhan ekonimi dibutuhkan diangka antara 6-7 persen. \"Paling tidak itu baru menjamin kita keluar dari midle income trap (jebakan kelas menengah) pada 2043, menuju negara maju yang mensejahterakan rakyatnya. Bentuknya, dengan meningkatkan industraliasi, digitalisasi bagian dari peningkatan pertumbuhan, dan sustainability sosial lingkungan yang bisa mengurangi dampak bencana alam,\" katanya. Terakhir, Indonesia harus memiliki model pengelolaan sumber daya alam. Karena terkadang sumber daya alam yang melimpah justru menjadi karma atau penghambat untuk menjadi negara maju, karena tidak fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan pengembangan industalisasi. \"Sumber daya yang melimpah ini, terkadang banyak godaannya, membuat kita terjebak dengan harga komoditas, sehingga kita melupakan tujuan untuk meningkatkan industralisasi. Kita lakukan eksplorasi besar-besar, tapi kita ekspor bahan mentah dan harganya murah, bahkan kita malah impor sumber daya alam yang kita ekspor. Jadi kita harus punya model pengelolaan sumber daya alam,\" kata mantan Menteri Ekonomi era Presiden Jokowi di periode pertama ini. Elite Politik Harus Solid Sedangkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2014-2019 Andrinof A Chaniago berharap agar para elite nasional solid mendukung Visi Indonesia Emas 2045 agar dapat dieksusi untuk menjadi bangsa yang maju. \"Masalah kita yang perlu kita waspadai ke depan ini, kita mungkin punya visi gagasan yang Solid, tapi kita tidak bisa mengeksekusinya dengan solid. Ini kesalahan dan kelemahan kita dari orde lama, orde baru, hingga reformasi saat ini. Tidak bisa dieksekusi secara konsisten, karena berpikirnya selalu mengintepretasikan sebagai gagasannya sendiri, bukan bangsa. Inilah tantangan kita di Indonesia,\" kata Andrinof. Menurut dia, sistem politik Indonesia yang mengakomodasi pluralisme politik multi partai yang menganut paham demokrasi, sulit menjadikan Indonesia sebagai negara maju, karena banyaknya interpretasi atau perbedaan pendapat yang tajam dalam menyikapi sebuah kebijakan. \"Inilah yang menjadi tantangan kita di Indonesia yang menganut paham demokrasi dengan sistem multi partai yang mengadopsi pluralisme politik, sehingga kita sulit mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, butuh waktu panjang untuk mencapainya. Berbeda dengan China yang dengan satu partai dan demokrasi dijaga, pertumbuhan ekonomi sekarang mencapai 8-9 persen,\" kata Pendiri Lembaga Survei Cyrus Network ini. Peneliti muda CSIS Edbert Gan mengatakan, salah satu elemen keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah perlunya Indonesia mencontoh kajian-kajian \'developmental state\' , belajar dari pengalaman negara-negara Asia Timur. \"Elemen penting dari negara-negara ini yang bisa dipelajari adalah mengkoordinasikan industri dengan sekolah-sekolah maupun akademisi (perguruan tinggi) yang memang difokuskan kepada pengembangan industralisasi. Dalam konteks ini, negara sangat berperan dan menjadi kunci keberhasilan industrilisasi mereka,\" kata Edbert Gani Negara-negara di Asia Timur, kata Edbert, menciptakan birokrasi otonom dan profesional dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dalam pengembangan industri. Birokrasi di negara tersebut, dikelola secara modern dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai, sehingga menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada industralisasi. \"Saya berharap kalau nanti Partai Gelora berkuasa, bisa mendorong agar kita belajar dari sukses negara-negara di Asia Timur, sehingga kita bisa lepas landas menjadi negara maju. Dan kita tidak terus menjadi pemburu rente di bidang ekonomi, karena bonus demografi akan menjadi sia-sia kalau praktik rente masih terjadi. Itulah tantangan kita sebagai bangsa,\" tegasnya. Ia menilai praktik pemburu rente saat ini, sudah mulai menjangkiti generasi muda, meskipun di dalam permukaan selalu mengatakan antikorupsi, karena ingin secara instan cepat kaya. \"Tapi catatan saya, generasi muda ini, adalah generasi baru yang bisa memberi warna masuk ke birokrasi dan bisnis, dan sektor-sektor lainnya untuk mencegah praktik pemburuh rente ini. Tapi kita perlu strategi untuk mendorong hal ini,\" kata Peneliti Politik & Kebijakan Publik CSIS ini. (Ida)
Jenderal Gatot: TNI Tidak Diam, Tunggu Saat yang Tepat
Jakarta, FNN - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2015-2017 Jenderal Gatot Nurmantyo menilai peran TNI saat ini sudah dikerdilkan oleh pemerintah. Bahkan TNI hanya dijadikan sebagai alat bagi rezim yang berkuasa saat ini. “Kalau kita lihat sekarang ini kasihan, TNI seperti dimarjinalkan dikebiri atau seperti dikerdilkan, kemanunggalan TNI sama sekali tidak terlihat karena TNI sudah lumpuh,” kata Gatot saat orasi kebangsaannya yang bertajuk ‘Oke Ganti Baru’ di Function Hall Al-Jazeera, Polonia Jakarta Timur, Rabu (21/6/2023). Turut serta dalam orasi itu antara lain Chusnul Mariyah, Ichsanuddin Noorsy, Nurhayati Assegaf, Ubedilah Badrun, dan Adhi Massardi. Lebih lanjut, Gatot menjelaskan bahwa TNI saat sini seperti alat bagi rezim untuk mengintimidasi rakyat demi meraih kekuasaan demi ambisi oknum-oknum pejabat. “Padahal, semestinya di manapun dan kapanpun TNI sejatinya harus tetap eksis dalam mengawal atau menolak berbagai bentuk penindasan dan kezaliman yang dilakukan siapapun juga oleh penguasa yang bersikap kesewenang-wenangan dan itu harus jadi prinsip TNI,” jelas dia. Gatot menuturkan bahwa TNI sebagai tentara pejuang yang profesional tidak mengenal kompromi terhadap semua bentuk penindasan. “Kalau berkaca pada sari tauladan Jenderal Sudirman maka semenstinya TNI harus konsisten dalam mengharamkan untuk jadi penjilat. Apalagi jadi antek-antek rezim yang banyak melakukan penindasan kezaliman pada rakyat,” ujar Gatot. Namun demikian, Gatot meyakini bahwa TNI tidak akan larut dalam situasi yang tidak elok dan patut tersebut. Atas perlakuan yang dialami TNI dan melihat nasib rakyat, Gatot menilai bahwa TNI tidak akan tinggal diam. Mereka punya hitungan sendiri untuk bersikap. \"TNI sekarang menghadapi simalakama. Mereka paham keadaan, tetapi apakah mereka akan selalu diam. Tidak. TNI juga punya rasa, hanya saja mereka dibatasi aturan. Merek tidak diam, akan tetapi sedang mengukur kapan waktu yang tepat tentukan sikap,\" tegasnya. Untuk itu, Gatot berharap TNI mampu memberikan edukasi terhadap rakyat membangun hidup berbangsa dan bernegara yang benar sesuai sistem demokrasi yang ada. “Pola edukasi TNI harus elegan, logis dan realistis sehingga diterima semua kalangan dan layak diadopsi semua akademisi di manapun berada. Karena itu peran TNI bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan negara tapi lebih dari itu,” tandasnya. Gatot menyayangkan situasi riuh politik yang makin tak terkontrol dengan banyaknya agitasi untuk berebut kekuasaan, seakan lepas dari norma Indonesia. \"Kita tiap hari menyaksikan sinetron keserakahan dan telah menjadi menu setiap hari. Ini bisa merusak bangsa ke depan. Apakah para agamawan nyaman hidup di negeri dengan kondisi seperti ini?,\" kata Gatot heran. Elit politik kata Gatot setiap hari sibuk mengurus koalisi. Sementara mereka tidak berpikir kemiskinan dan kesulitan hidup rakyat yang makin meluas. Untuk menutupi kelemahan rezim, para politisi melakukan provokasi politik yang berdampak pada terpecah belahnya persatuan dan kesatuan. \"Apa yang kita saksikan saat ini, kata Gatot suatu saat akan menuai anak cucu kita. Barang siapa menanam kebaikan, mereka akan menuai kebaikan dan sebaliknya. Itu hukum kausalitas yang tak bisa diingkari,\" tegasnya. Gatot menambahkan bahwa apa yang dipertontonkan politisi tidak ada yang berisi edukasi, akhirnya generasi milenial apatis. Padahal mereka perlu edukasi yang sehat, realistis dan logis. \"Ini yang menyebabkan anak-anak muda yang merupakan bonus demografi, dimana ada 60 persen mereka tak mau memilih presiden,\" paparnya. Demikian juga, kata Gatot anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri, tidak mau kembali ke Indonesia karena mereka ragu di Indonesia. Mereka bertanya, apakah kalau saya balik, kehidupan saya akan lebih baik di Indonesia? Kengerian lain menurut Gatot adalah jika rezim memaksakan calon presiden hanya dua pasang. \"Kalau calon hanya Menhan dan Gubernur Jateng, maka tak ada saluran untuk oposisi. Kalau oposisi tidak terwakili maka akan sangat berbahaya,\" katanya mengingatkan. Sejak dulu, kata Gatot slogan \"dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat telah menjadi pegangan masyarakat Indonesia. \"Itulah TNI. Kemanunggalan TNI dan rakyat harus tetap diwujudkan saat ini, demi prinsip demokrasi yang sudah dikriminalisasi oleh ambisi yang tak bertanggung jawab,\" tegasnya. Saat ini, lanjut Gatot ancaman perpecahan sangat serius. Apa yang menjadi aspirasi rakyat adalah aspirasi TNI. \"TNI harus berada di garda terdepan membela rakyat. Hak- hak rakyat dan melibas setiap penindasan. Tak ada kompromi terhadap pelaku kezaliman,\" paparnya. Ironisnya, kata Gatot ada tokoh agama yang justru mendukung kezaliman. Padahal TNI, rakyat, dan agamawan harus bersatu dalam melawan penindasan dan kezaliman. \"Kalau dulu tidak ada rakyat, pertanyaan saya apakah negara ini ada?,\" pungkasnya. (sws).
POPULER
