POLITIK
Pengumuman Nama Pendamping Ganjar Menunggu Momentum
Padang, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pengumuman nama bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 menunggu saat yang tepat.\"Pengumuman bakal calon wakil presiden itu bisa September dan bisa juga awal Oktober sebelum pendaftaran, tergantung momentum yang tepat,\" kata Hasto Kristiyanto di Padang, Sumatera Barat, Rabu.Hasto menambahkan bulan Juli hingga Agustus 2023 merupakan masa penggemblengan. Setelah tahapan tersebut dilalui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan langsung mengumumkan nama yang bakal mendampingi Ganjar Pranowo untuk bertarung di Pilpres 2024.Pengumuman nama bakal cawapres itu akan dilakukan setelah Megawati Soekarnoputri berkoordinasi dengan para ketua umum partai politik koalisi pendukung Ganjar Pranowo.Hasto mengatakan saat ini partai berlambang banteng hitam bermoncong putih tersebut masih mempertimbangkan beberapa hal penting, di antaranya kesatuan kepemimpinan, visi dan misi yang akan diusung, hingga strategi pasangan dalam menjawab berbagai tantangan di akar rumput.Ketika ditanyakan terkait nama-nama bakal cawapres tersebut, Hasto menegaskan Megawati telah mengantongi 10 nama. Namun, Hasto tidak merinci siapa saja nama yang dimaksud.Saat ini, tambahnya, 10 nama tersebut masih terus didalami dan bersifat dinamis. Sebab, partai juga mempertimbangkan banyak hal, termasuk aspek elektoral dan religius calon yang akan diusung.Untuk diketahui, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Letak Geografis RI Berdampak pada Aktivitas Kemaritiman
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD mengatakan letak geografis Indonesia yang strategis memberikan pengaruh terhadap aktivitas kemaritiman secara nasional maupun internasional. \"Posisi secara geografis berdampak pada tingginya aktivitas kemaritiman dan kepentingan dengan segala permasalahannya baik skala nasional maupun internasional,\" ujar Mahfud dalam Lokakarya tentang Keamanan Laut di Hotel Borobudur, Rabu. Ia menjelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat 14 dari negara terluas dan negara kepulauan terbesar di dunia. Jika melihat letak geografisnya, Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. \"Maka dilihat dari luas wilayah perairan Indonesia, wilayah yurisdiksi Indonesia dan jumlah pulau yang dimiliki sebanyak 17.508 pulau,\" katanya. Sebagai negara maritim, perairan Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah. Kendati demikian, sambung dia, hal ini justru berpotensi sebagai ancaman. Mahfud menyebutkan ancaman tersebut didominasi oleh ancaman non tradisional, seperti pelanggaran wilayah di mana terjadi penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan orang maupun barang, penyelundupan narkotika hingga pencemaran lingkungan. Untuk itu, dirinya mengajak pemerintah beserta aparat penegak hukum (APH) agar bertanggung jawab melakukan pencegahan, penindakan dan menanggulangi segala ancaman terhadap keselamatan dan pelanggaran hukum di laut Indonesia. Lebih lanjut, pada geopolitik regional di kawasan Asia terdapat isu keamanan laut dan keselamatan pelayaran yang dapat memicu ketegangan di kawasan. Salah satunya adalah sengketa Laut Cina selatan dan klaim tumpang tindih atas fitur dan zona maritim. Menurut Mahfud, secara umum situasi geopolitik nasional masih cukup stabil. Namun, dia mengaku Indonesia masih banyak menghadapi berbagai potensi ancaman di laut. \"Secara umum situasi geopolitik nasional saat ini cukup stabil, tapi Indonesia masih banyak menghadapi potensi ancaman yang dapat mengancam stabilitas nasional baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri,\" pungkas Mahfud.(ida/ANTARA)
BroNies Kutuk Upaya Kriminalisasi terhadap Capres Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BroNies (Relawan Bro Anies) mengeluarkan pernyataan sikap atas upaya penjegalan dan kriminalisasi terhadap calon presiden Anies Baswedan. Berikut pernyataan lengkap yang disampaikan oleh Ketua Umum BroNies, Yusuf Blegur kepada FNN, Rabu, 5 Juli 2023. Kriminalisasi Anies, Kriminalisasi BroNies Berhembus bau tak sedap dari upaya melakukan penjegalan sekaligus kriminalisasi terhadap Anies Baswedan saat mengikuti kontestasi capres dalam pilpres 2024 mendatang. Bukan sekadar wacana, skenario jahat menggagalkan Anies sebagai presiden RI begitu kentara, menjadi konsumsi publik dan terasa nyata gerakannya dilakukan oleh rezim kekuasaan. Sebagai figur pemimpin potensial, kehadiran Anies Baswedan dalam kancah pemerintahan dan politik nasional sudah dianggap sangat mengganggu, mengancam dan membahayakan pemerintahan status quo, terutama setelah menanggalkan jabatannya kelak. Tak ayal, terlebih sejak menjabat sebagai gubernur Jakarta, Anies menjadi musuh bersama rezim kekuasaan yang dtopang oleh kekuatan oligarki korporasi dan oligarki partai politik tertentu. Upaya mengangkangi demokrasi dan menghianati konstitusi terus mengalir seiring berakhirnya pemerintahan 2 periode dan derasnya arus perubahan. Isu, intrik dan fitnah melebur menjadi kebencian dan sikap anti Anies yang dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Rezim kekuasaan seperti sedang melakukan politik Machiavellis terhadap menguatnya figur Anies Baswedan sebagai calon presiden yang didukung rakyat. Bagi rezim, kesinambungan pembangunan identik dengan keselamatan pemerintahan yang dinilai publik sebagai boneka oligarki pemodal. Kelanjutan kolonialisasi berkedok investasi itu, hanya bisa dijamin dengan siapapun presiden berikutnya asal bukan Anies Baswedan. Prestasi dianggap tak berarti, penghargaan dianggap tak sepadan, begitulah rezim memandang Anies Baswedan. Bahkan jika Anies bisa ikut kontestasi dan tampil menjadi pemenang pilpres 2024, bagi rezim status quo hanya tinggal menunggu waktu untuk menuai hukuman atas semua kejahatan yang telah dilakukan saat mengendalikan pemerintahan satu dekade yang disebut banyak kalangan jauh lebih buruk dari ORBA. Mahligai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam rupa-rupa proyek rente seperti utang negara, IKN, TKA, Kereta Cepat Jakarta Bandung, Omnibus Law, UU Minerba, HIP, hingga anak, mantu ipar dan kerabat ramai-ramai menjadi pejabat negara dll. Menjadi motif, faktor dan indikator dari rezim ini harus berkuasa selamanya, kalau perlu seumur hidup. Hanya yang menjamin keamanan dan keselamatan rezim yang didukung, untuk yang melawan atau menjadi ancama mesti disingkirkan. Presiden berkuasa harus 3 periode atau perpanjangan jabatan. Kalau tidak bisa dipaksakan, presiden berikutnya harus berasal dari kalangannya, minimal menjadi boneka kekuasaan oligarki dan komplotannya. Kecenderungan konsiprasi dan permufakatan jahat yang mampu mengkooptasi KPU, KPK dan MK serta institusi negara yang vital dan strategis, semata-mata diperdayakan hanya untuk melakukan kriminalisasi sekaligus menjegal Anies sebagai presiden Indonesia. Rezim yang diduga dalam perlindungan Partai Komunis China, tak ada pilihan lagi selain mengamputasi Anies yang dinobatkan sebagai antitesis rezim, juga memiki kedekatan dengan pemimpin dan umat Islam. Tak cukup pribadi Anies, partai politik pengusungnya kerap dibegal dan digembosi. Tak sekedar buzzer dan influencer yang memanipulasi data dan fakta hingga memecah belah anak bangsa. Pelbagai rekam pikiran, rekam jejak dan rekam karya Anies disikapi rezim dengan sinis, termasuk Maha Karya Anies berupa JIS. Seperti sumur resapan, Formula E dll., JIS juga contoh nyata dan faktual betapa bermuka dua dan menjilat ludahnya sendiri, rezim terhadap prestasi Anies. Rezim kekuasaan kini benar-benar berada di titik nadir. Seperti memakan buah simalakama. Maju Kena Mundur Kena, Setan Kredit, Gantian Dong dan semua film-film Warkop DKI yang konyol penuh lelucon, menjadi ilustrasi paling tepat dan relevan menggambarkan rezim kekuasan sekarang yang begitu miris dan boleh jadi begitu tragis dan memilukan pada masanya nanti. Dengan demikian berdasarkan atas realitas kebangsaan terkait politik hukum dan politik kekuasaan yang dihadapi rakyat Indonesia pada umumnya dan figur Anies Baswedan khususnya. Mengusung narasi perubahan dengan menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan tidak mungkin menjadi pemenjaraan bagi Anies Baswedan karena melawan kekuasaan pemerintahan. Sebagaimana pernah disinyalir oleh Prof. Denny Indrayana dan beberapa anggota legislatif mengenai Anies bakal ditersangkakan oleh KPK yang informasinya sudah dipublikasikan. Berkembang rumor yang didukung oleh fakta-fakta yang bisa menjadi indikator ke arah tersebut seperti pemecatan komisioner KPK, Brigjend Pol. Endar Priantono selaku direktur penyelidikan yang bersikeras tidak menemukan tindak pidana dan gagal mentersangkakan Anies dalam Formula E dll. Perpanjangan masa jabatan satu tahun komisioner KPK oleh MK, dinilai juga sebagai upaya menjerat Anies sebagai pelaku tipikor sebelum perhelatan pilpres 2024. Perkembangan info terakhir ada dugaan beberapa komisioner KPK telah menandatangani berita acara status tersangka Anies dan akan diumumkan usai Anies pulang dari ibadah haji bulan Juli ini. Meskipun masih asumsi, beberapa fakta dan indikator dari rezim kekuasaan yang mulai main kayu dan menggunakan politik kotor itu, patut diwaspadai dan diantisipasi baik oleh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan maupun pendukung Anies dari partai politik, relawan dan simpatisan lainnya. Perlu dan pentingnya semua pendukung Anies dan yang menginginkan perubahan Indonesia menjadi lebih baik memikirkan dan melakukan tindakan pencegahan dan solusi dari upaya menjegal dan kriminalisasi Anies secara nyata, demokratis dan konstitusional. Maka oleh karena itu, DPP BroNies (Relawan Bro Anies) sebagai salah satu simpul relawan Anies Baswedan, menyampaikan beberapa hal antara lain sbb: Pertama, DPP BroNies menyampaikan sikap tegas menolak upaya penjegalan dan kriminalisasi Anies sebagai calon presiden dalam pilpres 2024. Kedua, jika rezim kekuasaan terus memaksa melakukan upaya penjegalan dan kriminalisasi terhadap Anies dengan segala cara, maka DPP BroNies bersedia mendampingi Anies dan atau menggantikan Anies bahkan dalam menghadapi penjara sekalipun, itupun jika Anies terbukti melakukan tindak pidana korupsi, bukan karena politisasi atau hukum kekuasaan. DPP BroNies melakukan ini sebagai bentuk solideritas, loyalitas dan militansi kepada Anies serta menegakan demokrasi dan konstitusi yang berkeadilan. Ketiga, meminta kesadaran semua partai poltik pengusung, para simpul relawan, dan rakyat Indonesia pada umumnya serta para pemimpin dan umat Islam khususnya, untuk memberikan perhatian, dukungan moral, dan segala daya upaya untuk mencegah penjegalan dan kriminalisasi Anies Baswedan sebagai capres dalam pilpres 2024. Semua itu diniatkan dan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan perubahan Indonesia yang lebih baik, menghadirkan kemakmuran dan keadilan serta kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat, negara dan bangsa Indonesia dalam bingkai Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI.(Ida).
Tanda-tanda Sebelum Pilpres, Anis Matta: Akan Ada Celah-celah Kejutan di Pilpres 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah menetapkan empat kriteria calon presiden (capres) yang akan didukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keempat kriteria tersebut, adalah berdasarkan pertimbangan agama, geopolitik, perspektif nasional interest dan kepentingan Partai Gelora sendiri. Namun, sebelum menetapkan dukungan tersebut, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengajak publik untuk membaca tanda-tanda mengenai pentingnya pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan menentukan masa depan Indonesia ke depan. Dipandu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menyampaikan hal itu dalam program Anis Matta Menjawab Episode #3 dengan tema \'Membaca Tanda-tanda Sebelum Pilpres\'. Dalam program yang tayang di kanal YouTube Gelora TV setiap Senin ini, Anis Matta memberikan tiga tanda-tanda yang perlu dibaca di Pilpres 2024, karena akan memberikan momentum berlapis-lapis bagi Indonesia. \"Yang pertama adalah tanda sejarah, kedua tanda standar realitas dan yang ketiga adalah tanda masa depan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (4/7/2023). Menurut Anis Matta, untuk membaca tanda sejarah, bisa dilihat dari teori siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil membutuhkan waktu selama 10 tahun, sedangkan siklus menengah antara 20-30 tahun. \"Nah, kalau kita lihat 2024 ini, akan menjadi pemilu keenam yang menjadi peralihan yang akan menjadikan Indonesia besar dan maju. Akan banyak peristiwa-peristiwa politik dan global yang tidak terduga akan terjadi,\" katanya. Dalam Pemilu 2024 ini, akan terjadi siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil dimulai dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, dan dilanjutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2024. Sedangkan siklus menengah adalah era reformasi yang sudah berjalan 25 tahun sejak 1998 lalu. \"Jadi selama siklus kecil dan menengah itu, ada pendulum yang bergerak, dimulai demokrasi menjadi rasionalitas demokrasi,\" ujarnya. Sekarang pendulum demokrasi itu, dalam masa peralihan. Dimana pemerintahannya tetap demokrasi, tetapi negara akan dikelola dengan kemampuan teknologi tinggi. \"Kalau 2004 ada Pak SBY, 2014 ada Pak Jokowi. Itu wajah pendulumnya sangat jelas, tapi kalau 2024 ini kita tidak tahu. Hal ini di karenakan proses peralihannya yang lambat, akibat situasi sekarang. Kita juga belum tahu siapa yang akan jadi pendulumnya, hanya sekedar menebak-nebak saja,\" ungkap Anis Matta. Karena itu, jika melihat siklus sejarah Indonesia yang dimulai pada 1945 ketika Indonesia merdeka, kemudian muncul Presiden Soekarno sebagai \'Penyambung Lidah Rakyat. Setelah berkuasa selama 20 tahun, Soekarno jatuh digantikan Presiden Soeharto pada 1965 yang memerintah selama 32 tahun sebagai \'Bapak Pembangunan\' itu, runtuh pada 1998 oleh gerakan mahasiswa. \"Dalam siklus itu muncul berbagai perubahan, ketika masa Bung Karno Indonesia jadi pemimpin bangsa-bangsa Asia-Afrika. Pada masa Pak Harto muncul Gerakan Non Blok, sementara pada masa Pak SBY dan Pak Jokowi juga sudah diketahui perubahan seperti apa. Kalau sekarang kita tidak bisa memastikan,\" katanya. Anis Matta menegaskan, siklus kecil dan siklus menengah sejarah Indonesia juga sudah terjadi dalam masa peralihan sejarah sekarang menjelang 2024. Namun, perubahan politik atau global yang akan terjadi pada 2024, apakah akan mengulang sejarah Soekarno atau Soeharto, ini yang tidak bisa dipastikan sekarang. \"Sehingga dibutuhkan standar realitas untuk membaca siklus kecil dan menengah itu, apakah kita menggunakan diksi mengalir deras, mengalir pelan atau mengalir cepat,\" ujarnya. Anis Matta menjelaskan, dalam membaca standar realitas itu, ia menggunakan metodologi berbeda dengan lembaga survei, karena science pada prinsipnya memberikan kita metodologi untuk membaca realitas sosial, realitas politik maupun opini publik. \"Lembaga survei itu punya tujuan kampanye untuk memenangkan calon tertentu, sehingga banyak hal yang disembunyikan, karena dia tidak berkepentingan menyampaikan keseluruhan kebenaran dari fakta,\" katanya. Kalaupun ada kebenaran, kata Anis Matta, hanya sebagai bahan pembenaran saja yang akan menjadi alat untuk menggiring opini atau menyesatkan publik. Padahal partai politik (parpol) seharusnya memotret seluruh apa yang dia baca di lapangan. \"Kita menemukan fakta, ada angka partisipasi publik yang sangat besar, masih bingung dalam menentukan pilihannya, padahal mereka memiliki semangat dan partisipasi yang tinggi. Sekarang ini banyak kontradiksi-kontradiksi yang coba-coba ditutup-tupi,\" katanya. Ketika hal ini dibuka ke publik, lanjutnya, tidak menguntungkan kekuatan tertentu atau partai politik penguasa yang ada sekarang. \"Contoh kecil misalnya, apakah secara makro ekonomi terlihat bagus dan inflasi terkendali itu, apakah manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kan jawabnya, belum tentu dirasakan masyarakat, masyarakat juga belum tentu puas. Bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli yang diberikan pemerintah itu, belum cukup jika melihat realitas sehari-hari masyarakat kita saat ini,\" jelasnya. Alotnya penentuan koalisi dalam Pilpres 2024, termasuk dalam menentukan capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung, makin menambah daftar kebingungan masyarakat. \"Fenomena sekarang kelihatannya tidak akan terjadi cepat, pergerakannya slow menuju mengalir cepat dan deras. Bisa jadi peristiwa seperti ketenangan pada masa Orde Baru akan terjadi lagi, ketika Pak Harto memenangi Pemilu 1997 untuk kesekian kalinya. Tetapi di MPR tiba-tiba memilih Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden, padahal rakyat masih menghendaki Soeharto memimpin. Artinya, kita juga perlu melihat rangkaian realitas peristiwa sejarah seperti ini,\" katanya. Anis Matta menambahkan, orang-orang menafsirkan ini sebagai hal jamak terjadi dalam peristiwa sejarah. \"Kalau realitas sekarang ditafsirkan berjalan lambat, karena semuanya dalam keadaan gamang sekarang. Koalisi pemerintah pecah beberapa kelompok, oposisinya juga nggak jelas. Lalu, ada beberapa kasus yang menimpa pimpinan partai koalisi yang dibaca sebagai konspirasi untuk menjegal si fulan, padahal tidak demikian. Tapi kalau pertarungan multi front seperti sekarang, percepatan peristiwa bisa saja tidak akan terjadi,\" katanya. Kendati begitu, Anis Matta tetap yakin akan ada tanda-tanda pergeseran percepetan peristiwa itu, dari lambat ke cepat dan deras. \"Ini yang saya sebut sebagai pertanda ketiga sebagai tanda-tanda masa depan. Ini yang saya sebut sebagai celah kejutan. Dari mana kejutannya yang akan terjadi, akan saya jelaskan di episode berikutnya. Pilpres 2024 ini akan memberikan celah-celah kejutan,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Meski Kejaksaan Masuk Angin, tapi Pengungkapan Kasus BTS Tidak Mungkin Ditutupi Karena bagi Nasdem To Be or Not To Be
Jakarta, FNN – Skandal korupsi proyek pengadaan BTS di Kominfo masih terus bergulir. Hari ini, rencananya akan dilakukan sidang perdana terhadap Irwan Hermawan, komisaris PT Solitech Media Energi, salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Kemarin, telah diperiksa juga Menpora Dito Ariotedjo karena berdasarkan bocoran BAP Dito diduga menerima dana 27 miliar dari Irwan Hermawan dalam kasus ini, meski menerimanya sebelum menjadi menteri. Namun, yang mengagetkan adalah pernyataan dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa penerimaan dana oleh Dito tidak ada hubungannya dengan BTS. Kalaupun ada penerimaan, mungkin kasusnya berbeda. Apakah Kejaksaan Agung masuk angin? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (4/7/23) mengatakan, “Ya, orang menduga juga bahwa ini nasib dari 8 triliun ini, korupsi BTS ini, juga mungkin nggak akan terlalu jauh perginya, karena pasti tukar tambah akan berlangsung, sama seperti kasus 349 triliun yang dibuka oleh Mahfud MD. Tetapi, kita mesti lihat bagaimana publik melihat kasus BTS ini sebagai kasus bancakan politik.” Menurut Rocky, orang semacam Dito, sebagai menteri, ya mungkin saja dianggap bahwa itu kasus lain. Tetapi, karena konduktornya, yaitu Irwan Hermawan, makelar percaloan untuk menghentikan perjalanan kasus ini, dia harusnya menyebutkan secara resmi. “Sangat mungkin dia sudah menyebutkan dalam BAP, tetapi kemudian itu ada teguran eksternal, kita menduga itu, lalu Kejaksaan buru-buru membuat semacam preemptive bahwa mungkin ada atau mungkin tidak, tetapi mungkin ada mungkin tidak itu juga tidak terkait dengan kedudukan saudara Dito sebagai menteri. Kan Kejaksaan tidak perlu menyebutkan sesuatu yang masih indikatif, biarin saja besok kita dengar lebih tegas,” ujar Rocky. Hal tersebut membuat orang sudah melihat bahwa cawe-cawe Kejaksaan sudah mulai terbaca dari awal. Jadi, kata Rocky, kita mau buka kasus ini supaya publik tahu bahwa di belakang kasus-kasus semacam ini relasi politiknya kuat sekali. “Jadi, orang tidak sekadar melihat siapa mendapat apa, berapa banyak, tapi orang mau lihat bagaimana ada satu geng yang mengatur hal-hal semacam ini, dan itu sudah menjadi semacam rumus bahwa ada geng yang merampok, ada geng yang berupaya menutupi kasus, dan ada geng yang membagi-bagi hasil rampokan. Kan polanya begitu yang melibatkan pencurian uang negara,” ungkap Rocky. Sebagaimana dugaan public bahwa tidak mungkin uang 8,03 triliun hanya dimakan sendiri oleh Johnny G. Plate. Apalagi dalam dakwaan disebutkan bahwa Jhonny hanya menerima 17,5 M. Jika demikian, siapa lagi orang yang menerima aliran dana itu. Meski Kejaksaan menyatakan demikian, mungkin publik akan tetap curiga, apalagi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum kita juga sangat rendah. “Kita tahu bahwa biaya politik negeri ini tinggi sekali itu. Biaya buat menutupi kasus juga tinggi sekali. Jadi, masuk akal bahkan sebelum masuk sidang publik atau netizen menduga. Dugaan yang paling bermutu sebetulnya bahwa ini bancakan di antara tokoh-tokoh. Sebelum timbul pengakuan BAP saudara Irwan itu, orang bener-bener menduga bahwa kasus semacam ini kalau dinilai dari sudut pandang hukum, itu masih cuma sebagian orang tahu, paling 2-3 orang tuh diminta untuk mengambil risiko. Sebenernya adalah tukar tambah,” ungkap Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, kita tahu juga bahwa ini kasus ini tidak mungkin ditutupi karena ini menyangkut persaingan politik yang to be or not to be bagi Nasdem. Nasdem punya kepentingan besar dalam soal ini. Jadi, Nasdem mesti menuntun itu supaya kegiatan persidangan nanti tidak sekadar dimaksudkan untuk saling tukar tambah dan menutupi kasus. Justru bagi Nasdem ini adalah to be or not to be karena ini menyangkut perjalanan Anies. “Jadi, Pak Surya Paloh juga bersiap-siap untuk mengirimkan data-data baru pada publik atau membocorkan pada pers sebetulnya itu. Itu yang akan terjadi. Jadi, kegemparan politik pasti akan mengikuti tahap demi tahap persidangan Johnny G. Plate,” ujar Rocky. (ida)
Kapal Perang Jerman ke Indo-Pasifik Itu "Goodwill Visit"
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menilai rencana Jerman mengirim dua kapal perangnya ke Indo-Pasifik itu merupakan wujud muhibah atau kunjungan persahabatan (goodwill port visit) yang biasa dipraktikkan angkatan laut dari berbagai negara di dunia.Kasal juga meyakini Angkatan Laut Jerman pasti akan berkoordinasi dengan TNI AL manakala kapal perangnya nanti memasuki perairan Indonesia, mengingat negara itu cukup rutin mengirimkan kapalnya ke berbagai negara dan selama ini komunikasinya pun baik.“Untuk kapal Jerman memang (rencananya) ada yang dikirim ke Pasifik. Biasanya dalam setahun berapa kali dia secara rutin mengirimkan, (dan) itu terkomunikasikan dengan pihak (TNI) Angkatan Laut juga,” kata Laksamana Ali kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/7).Kepala Staf TNI AL itu menjelaskan pengiriman kapal-kapal perang itu bukan bentuk provokasi melainkan wujud persahabatan antarsesama angkatan laut.“Ini dalam rangka goodwill port visit. Itu yang selalu dilakukan angkatan laut di seluruh dunia secara universal. Angkatan Laut memiliki fungsi diplomasi dan itu dilakukan dengan jalan muhibah. Kita juga sekarang melaksanakan seperti itu. Sekarang contohnya KRI Bima Suci, kan masih di luar negeri, di Eropa,” kata Kasal.Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius saat berbicara di Shangri-La Dialogue di Singapura pada Juni 2023 menyampaikan dua kapal perang Jerman bakal dikirim ke perairan di kawasan Indo-Pasifik pada 2024. Dia menyebut Jerman akan mengirim kapal perang berjenis fregat.Dalam kunjungan ke Kantor Kementerian Pertahanan RI di Jakarta pada 5 Juni 2023, Menteri Pertahanan Jerman pun menawari latihan bersama kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto saat kapal perang Jerman berlayar ke wilayah Indo-Pasifik pada 2024.“Saya juga menawarkan kemungkinan latihan bersama dengan TNI Angkatan Laut yang beliau sudah menyetujui,” kata Pistorius selepas bertemu Prabowo sebagaimana dikutip dari pernyataan bersama dua menteri tersebut.(sof/ANTARA)
Indonesia dan Malaysia Mempunyai Peran Penting dalam Menjaga Perdamaian
Depok, FNN - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto menyatakan Indonesia dan Malaysia mempunyai peran penting dalam menjaga perdamaian yang mampu menyeimbangkan wilayah Asia Tenggara.\"Indonesia dan Malaysia merupakan founder dari ASEAN. Penting untuk diingat bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia bukan sekadar hubungan pemerintahan, melainkan juga relationship between people to people,\" kata Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto di UI Depok, Selasa.Ia mengatakan Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan people to people dan state to state secara intens selama ini.Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UI, Prof. Evi Fitriyani mengatakan kedua negara mempunyai beberapa masalah di perbatasan maritim, namun Presiden Joko Widodo sudah menandatangani perjanjian mengenai Selat Malaka dan Laut Sulawesi dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Anwar Ibrahim.\"Pembangunan baru di kawasan perbatasan Indonesia merupakan inisiatif dari Presiden Joko Widodo dalam membangunan perbatasan. Presiden sedang mencoba mengubah perbatasan dari back yard menjadi front yard. Terlihat dari pos lintas batas negara yang sekarang sudah lebih bagus dan modern,\" ujar Prof. Evi.Meski begitu, Prof. Evi menyebut bahwa tantangan di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia tidak hanya muncul di pos lintas batas negara, tetapi lebih dari itu. Tidak ada jaminan bahwa fasilitas yang bagus dan modern akan membuat hubungan people to people di perbatasan menjadi baik, lalu perkembangan sosial dan budaya menjadi lebih penting dibanding political.\"Mengelola kejahatan transnasional serta melestarikan sumber daya alam di daerah perbatasan, juga menjadi tantangan lain bagi pemerintah dan masyarakat,\" katanya.Sementara itu Dean Faculty of Arts and Social Sciences, University Malaya, Prof. Danny Wong, menyebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan sejarah.\"Kami menyadari kesamaan sejarah itu menjadi penting. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua negara mempunyai perbedaan seperti ide-ide pembangunan pondasi kenegaraan.Kedua negara juga memiliki hubungan yang sangat dinamis dan melakukan banyak kerja sama,\" katanya.\"Selain itu, hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia juga sudah dipulihkan dengan berbagai cara,\" kata Prof. Wong.Hubungan diplomatik modern Indonesia dan Malaysia terjalin sejak 1957, dan hubungan tersebut berlangsung sangat dinamis selama hampir 60 tahun.Beberapa perbedaan dari transformasi masa kolonial, menyebabkan ketegangan dan konflik sempat terjadi pada 1963 hingga 1966.Kedua negara perlu memastikan dan mengubah hubungan dengan memperhatikan berbagai masalah, mulai dari yang sangat politis – seperti kasus perbatasan dan pengawasan maritim, hingga masalah non-negara sentris seperti kabut lintas batas, perlindungan migran dan perselisihan budaya.\"Indonesia dan Malaysia perlu membangun pendekatan yang lebih komprehensif,\" katanya saat Webinar yang digelar FISIP UI bertajuk “Enhancing Indonesia–Malaysia Relations in Recent Regional Dynamics: A Perspective from Academia”.(sof/ANTARA)
Jokowi Menanggapi Kekhawatiran SBY Soal Cawe-cawe
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menanggapi kekhawatiran Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal cawe-cawe sebagai sikap politis yang dilakukannya menjelang Pemilu 2024.Pandangan SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat soal cawe-cawe itu dituangkan melalui buku berjudul \"Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi\" yang diluncurkan pada 26 Juni 2023. Buku tersebut ditujukan khusus untuk kader Partai Demokrat.Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tetap memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, baik dari sisi keamanan maupun distribusi logistik.\"Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU. Pemerintah memberikan dukungan, baik dari sisi keamanan maupun membantu dalam distribusi logistik,\" kata Jokowi seraya tersenyum saat menjawab pertanyaan awak media di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin.Selain itu, Kepala Negara kembali menekankan netralitas aparat TNI-Polri serta aparatur sipil negara (ASN) yang terus dijaga.\"Birokrasi kita betul-betul harus kita jaga dan agar tetap netral. Jadi enggak usah, enggak ada kekhawatiran mengenai itu,\" kata Presiden.Berdasarkan informasi yang dihimpun, buku yang ditulis SBY tersebut berjumlah 24 halaman. Di atas judul buku terdapat tulisan \'The President Can Do No Wrong\'.\"Apa yang ingin saya ungkapkan dalam artikel ini sepenuhnya pandangan dan pendapat saya. Yang setuju dengan saya \'monggo\', yang tidak setuju tentu saya hormati. Itulah indahnya konstitusi kita, UUD 1945 yang menjamin dan memproteksi kebebasan berbicara,\" demikian tulis SBY di halaman pertama buku tersebut.(sof/ANTARA)
Unggahan Yenny Wahid Wujud Dukungannya Kepada AHY
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K. Harman menilai unggahan aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid yang berswafoto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai wujud dukungan kepada AHY.\"Unggahan itu \'kan menunjukkan bahwa Ibu Yenny Wahid juga ingin memberikan signal kepada publik bahwa Ibu Yenny Wahid sebenarnya juga mendukung Mas AHY menjadi salah satu tokoh kandidat dalam seleksi kepemimpinan nasional pada masa yang akan datang,\" ujar Benny di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Ketika disinggung mengenai apakah munculnya foto tersebut merupakan tanda Yenny Wahid meminta restu kepada AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang mendampingi bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Benny enggan memberi keterangan lebih lanjut.\"Ya, tanya dia. Tanya dia,\" ujar Benny.Benny menjelaskan bahwa yang menentukan calon wakil presiden adalah Anies Baswedan, bahkan bakal capres ini telah mengantongi nama cawapresnya.\"Tinggal dia buka dan mengumumkan kepada publik,\" tuturnya melanjutkan.Sebelumnya, pada hari Jumat (30/6), Yenny Wahid melalui akun Instagram resminya yang bernama pengguna yennywahid mengunggah swafoto bersama AHY.\"Selfie lama dengan Mas @agusyudhoyono. Di sebelah saya adalah almarhum Pak Habibie, tetapi entah kenapa fotonya kepotong ???? Gimana, ya, caranya biar bisa bugar dan keren kayak Mas @AHY? #nanyaserius,\" tulis Yenny dalam keterangan unggahannya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/FNN)
Seperti Lirik Lagu, Dana Korupsi Proyek BTS Bakti Kominfo Mengalir Sampai Jauh
Jakarta, FNN - Skandal korupsi proyek BTS Bakti Kominfo makin meluas, bahkan dana korupsinya mengalir sampai jauh. Jika Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan secara on the right track, tidak diintervensi dan tidak masuk angin, maka terbuka kemungkinan sejumlah nama besar di dunia politik, termasuk beberapa orang menteri di kabinet Jokowi, bakal menyusul Johnny G. Plate yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo dan sekarang telah ditahan Kejakasaan Agung. Hari ini, Senin (3/7/23), Menpora Dito Ariotedjo, diperiksa sebagai saksi. Bila nantinya terbukti ikut menerima dan menikmati aliran dana korupsi BTS, statusnya bisa meningkat menjadi terdakwa. Jika itu terjadi, dia bisa jadi akan menjadi Menpora yang hanya seumur jagung menjabat, karena Dito baru dilantik pada 3 April 2023. Dito adalah putra dari mantan Dirut BUMN PT Aneka Tambang (Antam), Prabowo Ariotedjo. Dito juga partner bisnis RANS Entertainment, milik Rafi Ahmad, di mana Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Apakah pengangkatan Dito menjadi menteri ada kaitannya dengan soal ini atau hanya kebetulan? Kembali ke kasus korupsi di Menkominfo, apa peran Dito dalam korupsi dana BTS itu? Dari BAP yang beredar di kalangan media, Dito disebut-sebut menerima aliran dana dari Irwan Hermawan sebesar 27 miliar. Dana itu diterima oleh Dito dalam rentang November sampai Desember 2022, beberapa bulan sebelum Dito diangkat menjadi Menpora. Irwan, komisaris PT Solitech Media Energi, telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka dalam pusaran kasus skandal korupsi BTS Kominfo. Dia berperan mengumpulkan dana ratusan miliar dari para pemenang tender proyek ini untuk menutup kasusnya, ketika kasus itu tengah disidik oleh Kejaksaan Agung. Rencananya Irwan akan dihadirkan dalam persidangan perdana besok, Selasa (4/7/23). Dalam BAP-nya disebutkan bahwa Irwan menerima total 119 miliar uang ilegal dari berbagai sumber, atas perannya dalam mengatur dan mengorkrestasi bancakan korupsi proyek yang merugikan negara 8,03 triliun itu. Dari total 119 miliar, Irwan menyatakan bahwa 31 miliar diperoleh langsung dari pihak-pihak swasta, jasa konsultan fiktif, pengawasan, dan subkontraktor pembangunan serta penyediaan infrastruktur BTS Kominfo. Irwan mengungkapkan dari 119 miliar itu ada sebagian uang yang digunakan untuk kebutuhan tutup kasus pengungkapan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang sedang ditangani tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung. Sebagian yang lain diberikan ke beberapa orang. Irwan Hermansyah berjanji akan buka-bukaan mengenai aliran dana ini di persidangan. Nama Dito disebut-sebut sebagai sosok yang juga menerima aliran dana ini. Tetapi, kepada Tempo Dito sudah membantahnya. Selain Dito, ada nama menteri lain di kabinet Jokowi yang namanya juga disebut-sebut. Media Indonesia menyebutkan kemungkinan Kejaksaan Agung juga akan memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Sebelum menjadi menteri, Trenggono dikenal sebagai pemain besar di BTS. Apa peran Trenggono? Sejauh ini belum jelas kaitannya, namun seperti dikatakan oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, sepanjang ada alat bukti ke arah sana pasti akan diperiksa. “Jadi, aliran dana dari korupsi skandal korupsi BTS di Kemenkominfo itu mirip sekali dengan lirik lagu Bengawan Solo. Aliran duit bancakan korupsi ini mengalir sampai jauh dan bukan hanya mengalir, tapi meluap ke mana-mana. Sejak awal sudah curiga, nggak mungkin dana sebesar 8 triliun lebih itu hanya dimakan sendiri oleh Johnny G. Plate,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Senin (3/7/23). Menurut Hersu, Kalau Johnny G. Plate sudah ditahan dan disidangkan, seharusnya perlakuan yang sama juga dilakukan pada menteri-menteri lain di kabinet Jokowi yang kalau betul juga terlibat dalam kasus korupsi BTS ini. Kalau tidak, tidak terlalu salah kalau kemudian banyak yang menilai kasus ini kasus hukum saja, karena Johnny G. Plate adalah Sekjen dari Partai Nasdem, dan Partai Nasdem adalah pendukung Anies Baswedan. Karena itu, dia ditersangkakan, sementara yang lain, yang tetap menurut pada Presiden Jokowi tidak mendukung Anies Baswedan, aman-aman saja. “Saya berharap itu tidak terjadi karena ini pertaruhan reputasi Kejaksaan Agung, juga pertaruhan reputasi dari pemerintahan Presiden Jokowi yang belakangan ini cukup babak belur,” pungkas Hersu mengakhiri bahasannya.(sof)
POPULER
