POLITIK
Fahri Hamzah: Kinerja Prabowo sebagai Menhan Jadi Modal Jelang Pemilu 2024
JAKARTA, FNN - Kinerja Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), bisa membuahkan hasil alias menjadi modal menjelang Pemilu 2024. Ditambah lagi, tingginya elektabilitas Prabowo di sejumlah survei. Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/7/2023). Pernyataan Fahri Hamzah tersebut, disampaikan merujuk hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) terbaru yang diliris belum lama ini. Fahri menilai kinerja memuaskan dan elektabilitas yang terus meningkat tersebut, akan menjadi modal Prabowo untuk bisa meraih suara pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), lantaran dianggap mampu meneruskan kinerja pemerintahan saat ini. \"Itu dugaan saya kenapa survei Prabowo Subianto tinggi. Karena sepertinya sudah banyak orang yang mengatakan selama ini kita lihat enggak percaya sama Prabowo Subianto ternyata fine-fine saja,\" jelasnya. Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini juga melihat kapabilitas Prabowo sudah teruji sebagai calon presiden (Capres), mengingat berbagai pengalamannya maju di kontestasi pemilihan persiden (Pilpre)s). Apalagi Prabowo merupakan sosok yang penting bagi Partai Gerindra. \"Yang sudah pernah kelihatan pernah menjadi capres, berdebat, record-nya panjang lebar jatuh bangun, kan cuma Prabowo Subianto,\" sebut Fahri Hamzah yang kini mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif (Aleg) dari Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil NTB I tersebut. Diketahui, Survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis nama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto sebagai sosok yang dinilai paling mampu memberantas korupsi, ketimbang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan pada indikator tersebut, Prabowo meraih kepercayaan publik hingga 44 persen, disusul Anies dengan 36,8 persen dan Ganjar dengan 16,1 persen. Kemudian, publik juga menilai Prabowo mampu memberantas kolusi dan nepotisme dengan tingkat kepercayaan sebesar 49,5 persen. Sementara Anies memperoleh 38,5 persen, dan Ganjar hanya mencapai 11,4 persen. Kepercayaan publik pada Prabowo juga tinggi pada indikator penegakan hukum, dimana ia memperoleh 52,1 persen dan disusul Anies dengan 31,6 persen serta Ganjar 11,2 persen. Sedangkan pada indikator independensi, sebanyak 71,7 persen publik meyakini Prabowo independen ketimbang dua sosok lainnya. Pada indikator tersebut, Anies hanya berkutat pada 26,3 persen dan Ganjar sebesar 1,7 persen. Pada indikator pembangunan infrastruktur, Prabowo mendapat kepercayaan publik sebesar 37,2 persen. Ia unggul atas Anies yang meraup keyakinan sebanyak 34,8 persen, dan Ganjar 18,8 persen. Lalu, Prabowo pada indikator keamanan dan ketertiban umum memperoleh 57 persen, Anies 21,8 persen, dan Ganjar 19,5 persen. Selain itu, Prabowo juga mendapat kepercayaan hingga 50,6 persen pada kategori sosok paling mampu menjaga konstitusi. Dalam indikator tersebut, Anies hanya meraih 28,2 persen, dan Ganjar sebesar 20 persen. Survei IPO bertajuk \'Peta Elektabilitas Koalisi, Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024\', ini dilakukan dalam periode 5-13 Juni 2023 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia. Pengambilan sampel dari survei ini dilakukan dengan teknik multistage random sampling serta penerapan spot check pada 15 persen dari total populasi sampel. (Ida)
Peran Ponpes Harus Dikokohkan untuk Bonus Demografi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW menyebut peran pondok pesantren (ponpes) harus dikokohkan untuk penyelamatan bonus demografi demi meningkatnya kualitas generasi muda Indonesia.Menurut dia, ponpes merupakan sokoguru pendidikan agama di Indonesia. Oleh karena itu, perannya perlu ditegaskan, terlebih di tengah kondisi maraknya fenomena negatif di kalangan anak muda usia sekolah saat ini.\"Menjadi sangat wajar untuk dimaklumi bila banyak orang tua siswa berharap besar kepada pesantren untuk meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian putra putri mereka sebagai salah satu elemen generasi milenial, Z, Alpha, agar bisa menjadi bonus demografi yang positif,\" kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Meski demikian, dia tidak memungkiri bahwa ada ponpes bermasalah. Menurut dia, kasus-kasus yang ada di ponpes tersebut menjadi faktor muhasabah dan koreksi internal dan masyarakat sebaiknya tidak menggeneralisasi seluruh pesantren dengan stigma negatif.\"Sekali pun memang tidak bisa dimungkiri ada juga pesantren yang memiliki masalahnya sendiri. Contohnya, ada ponpes yang dicabut izinnya karena ada kasus kejahatan seksual yang dilakukan, malah, oleh pimpinan ponpes sendiri; dan saat ini yang sedang viral menjadi pembahasan publik, Ponpes Al-Zaytun,\" kata Hidayat.Dia menegaskan bahwa pesantren tetap layak untuk dipercaya karena terbukti memiliki peran luar biasa. Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan, lanjutnya, pesantren banyak melahirkan tokoh bangsa, seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Ahmad Dahlan, dan K.H. Mas Mansyur.Tokoh-tokoh tersebut, katanya, bersama pejuang lainnya berjuang dalam mempersiapkan, merebut, dan menyelamatkan Indonesia dengan kepakaran mereka masing-masing.Dia mencontohkan K.H. Hasyim Asy’ari, yang merupakan ulama Nahdlatul Ulama (NU), berperan mengeluarkan resolusi jihad. Kemudian, Ki Bagus Hadikusumo, ulama Muhammadiyah, mengobarkan amanat jihad.Dengan resolusi dan amanat itu, sebut Hidayat, lahir Laskar Santri, Laskar Kiai, Laskar Hizbullah, dan Laskar Sabilillah dengan semangat memerdekakan Indonesia.\"Melihat fakta itulah, saya rasa menjadi sangat penting dunia pesantren Indonesia untuk berada di garda terdepan, tampil menjernihkan serta memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat luas seputar pondok pesantren, sebagai lanjutan kontribusi menghadirkan kembali generasi pejuang yang akan selamatkan bonus demografi,\" jelasnya.Dia pun mengajak pondok pesantren, organisasi yang menghimpun pesantren, kiai, dan santri untuk semakin aktif serta tidak ragu mengambil peran sebagaimana para santri dan ulama terdahulu.\"Apalagi, di era reformasi ini, alhamdulillah telah ada Undang-Undang tentang Pesantren. Sehingga, pesantren sekarang posisinya legal formal setara dengan sekolah umum yang lain,\" imbuhnya.Selain itu, pesantren juga harus mempersiapkan diri menghadapi masa depan, tantangan globalisasi, dan bonus demografi, terlebih memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.\"Dengan memiliki basis hingga ke pelosok kampung dan desa, pesantren harus berani tampil mencerahkan dan menyemangati umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, agar di tahun politik serta saat pemilu nanti tetap mementingkan etika dan akhlak yang mulia,\" ujar Hidayat Nur Wahid saat menerima kunjungan Pengurus Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) Wilayah Riau di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).(ida/ANTARA)
Bapemperda Se-Indonesia di Babel Mempercepat UU Cipta Kerja
Pangkalpinang, FNN - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan Rakornas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) se-Indonesia 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai langkah pemerintah dan legislatif mempercepat implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.\"Kami berharap rakornas yang dihadiri 3.500 peserta ini, dapat terbangun komitmen bersama dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja ini,\" kata Akmal Malik saat membuka Rakornas Bapemperda se-Indonesia di Pangkalpinang, Kamis.Ia mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.\"Mekanisme pembentukan perda perlu mengedepankan semangat penyederhanaan proses yang implementatif, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,\" katanya.Ia mengatakan hal tersebut guna menjawab peluang dan tantangan di masa mendatang, khususnya dalam merespon percepatan atas penyelesaian tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.\"Besar harapan atas tercapainya kesepakatan forum Bapemperda dalam rakornas kali ini, sebagai wadah dalam penyelesaian terkait peraturan perundang-undangan di tingkat pusat hingga daerah yang secara teknis dilaksanakan melalui perda,\" ujarnya.Menurut dia, penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ini, mampu mewujudkan percepatan, peningkatan dan perkembangan ekonomi daerah yang tentu akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah, khususnya terkait implementasi perda sebagai bentuk kebijakan daerah.\"Terlebih, terhadap tindak lanjut penetapan Cipta Kerja sebagai langkah reformasi regulasi dari pusat hingga daerah dalam kerangka otonomi daerah yang berasaskan desentralisasi,\" katanya.(ida/ANTARA)
Pemerintah Harus Hati-hati Membebaskan Sandera KKB
Padang, FNN - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Virtuous Setyaka mengatakan Pemerintah Indonesia memang harus hati-hati dalam membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok separatis (KKB/KST).\"Pemerintah kan harus hati-hati dan banyak pertimbangan karena persoalan ini harus dilihat dari berbagai sisi,\" kata akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand Sumbar, Virtuous Setyaka di Padang, Kamis.Virtuous menjelaskan dalam upaya membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut, paling tidak Indonesia mempertimbangkan tiga aspek, yakni masalah kemanusiaan, kedaulatan dan kepentingan nasional.Oleh karena itu, ia menilai sejauh ini langkah pemerintah sudah tepat. Sebab, bila negara keliru atau salah dalam mengambil keputusan maka akan kontraproduktif terhadap aspek kemanusiaan, kedaulatan dan kepentingan nasional itu sendiri.Terkait pemerintah yang memenuhi atau menyanggupi uang senilai Rp5 miliar untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens dari tangan KKB, dosen Departemen Hubungan Internasional Unand itu berpandangan hal tersebut bisa bernilai kecil atau besar, tergantung sisi pemahaman.\"Artinya begini, jika dibandingkan kedaulatan dan kepentingan Indonesia, Rp5 miliar itu bisa bernilai kecil,\" jelasnya.Dengan menebus uang senilai Rp5 miliar tersebut, lanjut dia, bisa saja pemerintah sedang menyiapkan skenario agar persoalan penyanderaan pilot tersebut selesai termasuk masalah-masalah KKB yang selama ini terjadi di Tanah Papua.\"Yang terpenting adalah kepentingan nasional kita jauh lebih besar dari itu (Rp5miliar),\" tegas dia.Terpisah, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua Irjen Polisi Mathius D Fakhiri mengatakan Pemerintah Kabupaten Nduga telah menyiapkan uang tebusan senilai Rp5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Mehrtens.Akan tetapi, Irjen Polisi Fakhiri menegaskan pihaknya tidak memenuhi permintaan KKB untuk barter senjata api dan merdeka yang diminta kelompok tersebut.(ida/ANTARA)
Ada yang Mengembalikan Uang Markus 27 M, Kasus BTS Proyek Bancakan, Pasti Semua Pihak Kena
Jakarta, FNN – Selasa, (4/7/23) ada seseorang yang menyerahkan uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat setara Rp27 miliar terkait kasus BTS kepada Pengacara Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Maqdir Ismail, di kantornya. Maqdir tidak menyebutkan nama orang tersebut, tetapi tidak membantah orang yang mengembalikan uang tersebut sebagai pihak yang menjanjikan bisa mengurus kasus BTS di Kejaksaan Agung (Kejagung). Entah ada hubungannya atau tidak, kemarin Rocky Gerung dalam diskusi di Kanal You Tubenya menyatakan bahwa kalau tahu kasus korupsi BTS, jangan Tanya Kejaksaan Agung, tapi langsung tanya Surya Paloh saja. Menanggapi haltersebut Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (5/7/23) mengatakan, “Ya, kita tahu pola ini kan. Ada bagian yang mau disembunyikan, ada bagian yang mau dipotong , tapi tersambung lagi oleh opini publik. Jadi langsung saja kita ambil kesimpulan daripada muter-muter. Poinnya dari awal kan kita tahu apa yang sebetulnya terjadi. Ini kan proyek bancakan, itu satu hal. Pasti semua pihak kena, mau DPR, partai, bahkan penegak hukum kena. Jadi bancakannya di situ.” Sekarang, lanjut Rocky, untuk menutupi bancakan itu, digunakan makelar kasus. Makelar kasus mesti ke mana-mana juga. Jadi, pola itu bisa kita baca dengan mudah. Makin lebar pola korupsi, pasti akan makin sulit dikendalikan. \"Jadi, saya kira tahap berikutnya itu di antara para makelar saling balikin duit, Kejaksaan juga mungkin mulai ketar-ketir sampai di mana kasus ini bisa berlanjut. Tapi saya kira ini kasus akan berlanjut terus, lepas dari transaksi di antara mereka, karena ini soal Pilpres. Bagi Surya Paloh ini kesempatan dia untuk zig zag, kesempatan dia untuk surfing di dalam kekacauan. Kan ini enaknya tuh. Jadi, begitulah. Kalau Surya Paloh gagal naik kuda buat cowboy, jadi surfer aja,” ujar Rocky. Akhirnya, pola itu seolah-olah kalau dibalikin akan selesai kasus. Jadi, dia mengembalikan itu karena percaya bahwa hukum akan imparsial, atau percaya bahwa Tuhan akan memaafkan, atau percaya bahwa itu akan menjadi blank number saja. Jadi, sebetulnya tidak ada pola penegakan hukum kita, tergantung pada opini publik, tergantung dari kecepatan reaksi jurnalis, kata Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Dengan tetap menggunakan asas praduga tak bersalah, karena Magdir menyatakan bahwa pihak yang mengembalikan uang kepadanya adalah swasta, tapi tak menyebutkan namanya, banyak media yang menyimpulkan, bahkan dalam judulnya menggunakan kata ‘diduga’ Dito, karena Dito sebelumnya diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Tetapi, kemudian Kejaksaan Agung menyatakan kalau misalnya nanti ditemukan ada bukti, tidak ada kaitannya dengan proyek BTS. Padahal, kita tahu dalam BAP beredar bahwa ini adalah uang untuk tutup mulut, uang markus (makelar kasus). “Jadi masalah ini sebetulnya menunjukkan bagaimana Kejaksaan Agung berupaya untuk membenggal kasus ini, lalu disambungkan dengan yang lain. Tapi opini publik, rasio publik yang sudah lurus itu, tahu bahwa itu ujungnya adalah soal suap menyuap untuk mencegah kasus. Kasus mana? Kasus yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jadi ngapain pula humas Kejaksaan Agung mau mlintir-mlintir kasus ini. Biarin saja kasus itu dibuka, kan cuma itu yang kita inginkan, dibuka aja, supaya lega Surya Paloh, ternyata yang bakal dipenjara bukan cuma Nasdem saja, kira-kira begitu kan,” ujar Rocky. Dengan demikian, lanjut Rocky, akan terjadi lagi tukar tambah di belakangnya. Walaupun kita tidak suka tukar tambah itu, tapi pasti ini akan jadi kasus tukar tambah. Entah mau ditukar tambah dengan kasus apa, tentu kalangan istana juga lagi siap-siap ini tukar tambah dengan apa supaya Airlangga ditaklukkan. Kira-kira begitu.(sof)
Posko Pilihan Rakyat Perluas Jejaring untuk Memenangkan Anies
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tamsil Linrung memantapkan kiprah dan konsistensinya dalam memperjuangkan bakal calon Presiden Anies Baswedan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meluasnya pembentukan Posko Pilihan Rakyat (PPR) yang diinisiasi Tamsil. Selasa (4/7), Tamsil Linrung meresmikan PPR di tanah kelahirannya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. “Pemilu adalah mementum krusial untuk menyongsong perubahan. Jika salah memilih pemimpin, maka nasib serta masa depan bangsa tergadaikan. Kami telah mengkaji, dan menilai jika mas Anies adalah calon presiden yang memiliki kapasitas untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” kata Tamsil. Ia mengimbuhkan, keputusan mendukung Anies juga dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kiprah yang telah ditorehkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Di kancah kepemimpinan, terutama saat Anies memimpin Ibu Kota, Tamsil menilai Anies mampu menghadirkan rasa keadilan untuk rakyat. Kebijakannya selalu berorientasi untuk kepentingan publik, bukan menguntungkan segelintir orang. Di sela-sela kegiatan launching, Tamsil Linrung juga membagikan buku Profil dan Rekam Jejak Anies Baswedan agar masyarakat lebih mengenal sosok pemimpin yang telah membuktikan hasil kerjanya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di tempat yang sama, Ahmad Armin yang didaulat menjadi Koordinator PPR di Pangkep, menargetkan suara Anies menang 90 persen di Pangkep. “Kami berharap PPR dapat maksimal bergerak menjadi kantor perjuangan untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024,” imbuhnya. Sejak dideklarasikan di Jakarta pada bulan Februari yang lalu, PPR telah melebarkan sayap gerakan ke berbagai daerah. Termasuk di ujung barat Indonesia, Provinsi Aceh. Di Aceh, mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Aceh Tengah, Firdaus ditunjuk menjadi Ketua Koordinator Tim Pemenangan calon presiden Anies Baswedan. Menurut mantan Wakil Bupati Aceh Tengah itu, sejumlah pihak menyambut baik pemenangan Anies di Aceh. Beberapa mantan pengurus PDIP dari berbagai Kabupaten di Aceh juga siap bergabung bersama Posko Pilihan Rakyat. Firdaus meyakini, Anies Baswedan akan menang di Aceh, karena Anies memiliki rekam jejak yang sangat baik. Posko Pilihan Rakyat sendiri disiapkan sebagai wadah berkumpulnya para relawan untuk berdikusi dan mengatur strategi serta menyusun langkah-langkah taktis memenangkan Anies. PPR juga akan menjadi agen informasi bagi rakyat yang ingin bertanya dan mengenal siapa sosok Anies, rekam jejaknya, prestasinya dan visi perubahan apa yang akan ditawarkan Anies untuk Indonesia. Tidak kalah pentingnya, PPR menjadi pusat konsolidasi bagi relawan dalam rangka menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi pra dan pasca pilpres 2024. Di PPR, langkah-langkah reaktif dan proaktif digodok dan dipersiapkan. “PPR tidak hanya dibentuk untuk sekedar memenangkan Anies di pilpres 2024, tetapi juga wadah untuk konsolidasi massa dalam mengawal demokrasi Indonesia dan mempersiapkan perlawanan terhadap segala bentuk upaya kudeta dan rekayasa konstitusi,” pungkas Tamsil. (sws)
Dirjen Dukcapil Pastikan Pemilih Pemula Mendapat KTP Elektronik
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi memastikan pemilih pemula atau pemilih yang telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 akan mendapatkan KTP elektronik. \"Nanti, setiap mereka yang non-KTP elektronik (pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik pada saat ini), yang umurnya 17 tahun pada 14 Februari 2024 (hari pemungutan suara Pemilu 2024), insyallah akan dapat KTP elektronik,\" kata Teguh kepada wartawan di Jakarta, Rabu. Hal tersebut Teguh sampaikan untuk menanggapi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengenai 4.005.275 pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik, namun masuk ke daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024. Teguh menyampaikan Dinas Dukcapil tingkat kabupaten/kota sebenarnya sudah berupaya mempermudah perekaman KTP elektronik bagi para pemilih pemula dengan cara \"jemput bola\", yaitu mendatangkan petugas perekaman KTP elektronik ke sekolah-sekolah. Target dari perekaman KTP elektronik adalah para pelajar yang berusia 16 tahun sehingga saat mereka berusia 17 tahun, maka KTP elektronik dapat segera diserahkan. \"Kami sudah banyak melakukan perekaman KTP elektronik di sekolah. Dari sekian juta orang, sudah kami rekam, hanya tinggal berapa persen lagi. Ini akan kita kejar menuntaskan sampai pelaksanaan (pemungutan suara) pemilu pada 14 Februari 2024,\" kata Teguh. Sebelumnya pada Senin (3/7), Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan 4.005.275 pemilih secara umum merupakan pemilih yang belum berusia 17 tahun saat ini dan pemilih yang sudah berusia 17 tahun saat ini, tapi belum membuat KTP elektronik. Menurut Lolly, sebanyak 4 juta pemilih itu berpotensi tidak dapat mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara karena tidak memiliki KTP elektronik. Ia mengatakan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mengharuskan seseorang yang sudah terdaftar sebagai pemilih menunjukkan KTP elektronik agar bisa mencoblos. Bawaslu lantas meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi persoalan tersebut.(sof/ANTARA)
Sosok Cawapres Penentu Preferensi Politik Gen-Z di 2024
Bengkulu, FNN - Pakar politik sekaligus akademikus Universitas Bengkulu Dr Panji Suminar menyebutkan sosok calon wakil presiden menjadi penentu preferensi politik Generasi Z di Pemilihan Umum 2024. \"Tiga sosok calon presiden yang muncul saat ini, mereka tidak masuk kesukaan atau kecenderungan sosok representasi dari Generasi Z, jadi kecenderungan Gen-Z memilih di Pemilihan Presiden 2024 itu bergantung pada sosok wakil, cawapres jadi penentu,\" kata Dr Panji Suminar di Bengkulu, Rabu. Karakter, cara berinteraksi, bergaul dan berkomunikasi kandidat calon presiden Anies Baswedan, kata Panji, menunjukkan karakter bapak atau orang tua dan Prabowo Subianto juga menunjukkan hal serupa. Untuk Ganjar Pranowo, lanjut dia, memang cara berkomunikasinya mencoba menyasar Generasi Z, lebih gaul dibanding Prabowo dan Anies, namun Ganjar juga tidak bisa lepas dari karakter elite politik dan petugas partai sehingga hal itu menjadi sekat dengan dengan para generasi muda, pemilih pemula saat ini.\"Anies itu cara komunikasinya seperti bapak-bapak, Prabowo juga, tapi Prabowo juga menunjukkan karakter elite, sama halnya dengan Ganjar. Jadi ketiga sosok ini tidak bisa berinteraksi dengan mudah ke anak-anak muda saat ini,\" kata dia.Sementara, Generasi Z, kata dia, jiwa dan karakter mereka lebih bebas, santai dan dalam berkomunikasi tidak bersekat-sekat atau berkasta-kasta, baik dari sisi umur, jabatan maupun golongan. \"Mereka Generasi Z ini bergaul dan berkomunikasi dengan siapa saja itu setara, sebaya meskipun umurnya lebih tua atau lebih muda, pakai lu gue, tidak memandang sekat jabatan atau golongan. Mereka alergi dengan itu,\" kata dia. Oleh karena itu, pilihan Gen-Z terhadap pasangan calon presiden yang maju pada Pilpres 2024 nanti akan ditentukan oleh sosok cawapres yang akan dipasangkan dengan tiga kandidat capres yang namanya sudah muncul sejak beberapa waktu lalu. \"Ada empat sosok yang menjadi representasi pilihan generasi muda saat ini, yakni Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, persoalannya sekarang apakah empat nama ini diberikan kesempatan oleh partai politik untuk jadi wapres,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Lemhannas Diajak untuk Meluruskan Sejarah Pancasila di Buku Ajar
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengajak Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) meneliti dan meluruskan sejarah kelahiran Pancasila di buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), serta bahan pengajaran lembaga pendidikan kedinasan. Basarah menilai masih ditemukan kerancuan tentang sejarah kelahiran Pancasila di buku ajar sekolah dan perguruan tinggi. Untuk itu, dia menyebut Lemhannas bisa bekerja sama dengan badan atau lembaga yang menaruh perhatian pada geopolitik dan ideologi negara. \"Ada yang menyebut tokoh yang melahirkan Pancasila adalah Bung Karno, ada yang menyebut Mohammad Yamin. Sejarah kelahiran ideologi bangsa harus ditulis secara valid dan seragam,\" kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu. Menurutnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan lembaga-lembaga riset di berbagai kampus perlu duduk bersama melakukan riset untuk meluruskan sejarah kelahiran Pancasila di semua buku ajar. ‘’Masyarakat Indonesia kini didominasi oleh generasi milenial dan Z yang sama sekali terputus dari sejarah kemerdekaan masa lalu. Mereka adalah generasi cerdas, kritis, melek internet. Jika disodorkan kepada mereka sejarah yang tidak masuk akal, mereka cenderung mempertanyakan atau menolaknya,\" ujar Basarah. Basarah mengusulkan agar digencarkan pemahaman kepada generasi muda bahwa hanya ada satu Pancasila, tidak ada Pancasila 1 Juni, Pancasila 22 Juni, atau Pancasila 18 Agustus 1945. Dia mengatakan generasi muda harus disodorkan penulisan sejarah yang sederhana, enak dibaca, dan masuk akal. Hal itu agar generasi muda bangsa tidak bingung dengan informasi di dunia virtual. \"Pertama-tama di buku ajar harus disampaikan sejarah Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya, lalu bagaimana nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur yang berkembang di Nusantara. Ini yang saya maksud penyajian fakta-fakta sejarah secara rasional dan membangkitkan kecintaan pada Pancasila,\" terang dia. Setelah pembaca paham, sambung dia, barulah disodorkan sejarah kelahiran Pancasila secara komprehensif. \"Dimulai dari Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di Sidang BPUPKI, lalu Rapat Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, hingga Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945,\" kata Basarah. Dia yakin penjelasan yang runtut seperti itu akan mudah dimengerti dan jauh dari resistensi generasi muda. Ia mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam meralat buku ajar sekolah tersebut diharapkan tetap menghormati setiap pelaku sejarah kelahiran Pancasila. Misalnya, kata dia, dalam versi Nugroho Notosusanto diketahui Muhammad Yamin adalah tokoh yang pertama kali mengusulkan Pancasila dalam Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. \"Saat sejarah versi Nugroho ini diralat, jangan sampai ketokohan dan peran sejarah Muhammad Yamin terabaikan. Kita harus terus menghormati jasa para pahlawan,\" kata Basarah. \"Ingat, Pancasila dilahirkan oleh semua pendiri bangsa. Bahwa sumber kelahirannya adalah Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, itu hanyalah bagian sejarah. Bung Karno dan semua pahlawan itu adalah milik bangsa Indonesia,\" kata dia. Basarah menyampaikan hal tersebut di hadapan Peserta Kursus Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI, Rabu.(sof/ANTARA)
Fahri Hamzah Minta Kapolri Turun Tangan Bebaskan 15 Mahasiswa yang Ditahan Polres Bima
JAKARTA, FNN – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta Kapolri Jenderal Listyo Pol Sigit Prabowo untuk turun tangan dan membantu membebaskan 15 Mahasiswa yang sedang ditahan di Polres Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ke-15 mahasiswa itu sudah ditahan beberapa pekan setelah melakukan aksi demonstrasi menuntut perbaikan Jalan Donggo dan Soromandi, Kabupaten Bima, NTB. \"Mahasiswa berdemonstrasi adalah hal biasa. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, anak-anak mahasiswa di Bima biasa berdemonstrasi,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Rabu (5/7/2023). Menurut Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, apa yang dilakukan mahasiswa di Bima dalam rangka menyuarakan aspirasi rakyat mengenai kerusakan jalan tersebut. \"Jadi mahasiswa nggak demo, nggak keren di sana. Mohon kebijaksanaanya agar mereka bisa kembali kuliah. Semoga kelak menjadi pemimpin Indonesia. Amin YRA,\" katanya. Diketahui, sejumlah Mahasiswa diamankan oleh aparat Polres Bima, NTB, pada Selasa, 30 Mei 2023. Pengamanan mereka pada saat aparat membubar paksa pendemo yang memblokade jalan di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Sejumlah mahasiswa yang diamankan polisi itu merupakan massa aksi tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Donggo dan Soromandi (FPRDS) yang menuntut perbaikan ruas jalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima yang rusak di dua Kecamatan setempat. Massa aksi menggelar demo sejak Senin, 29 Mei 2023. Saat itu, sempat ditanggapi oleh Wakil Bupati Bima, Drs. M. Noer M.Pd yang mewakili Pemkab Bima. Hanya saja, tidak ada tanggapan dan kejelasan perbaikan. Kecewa tidak ada kejelasan, massa aksi kemudian memblokade jalan. Aksi unjuk rasa berlanjut pada Selasa, 30 Mei 2023. Tuntutan massa aksi tetap sama, yakni mendesak Gubernur NTB dan Bupati Bima agar mengalokasikan anggaran perbaikan ruas jalan di wilayah Kecamatan Donggo dan Soromandi pada APBD Perubahan tahun 2023. Selain menuntut perbaikan jalan, massa aksi juga kembali menutup ruang jalan lintas Kecamatan Bolo dan Soromandi tepatnya yang berada di Desa Bajo Kecamatan Soromandi dengan masukan kayu balok hingga bebatuan ke dalam ruas jalan. Bahkan dalam aksinya, mereka juga membakar ban bekas. Aksi blokade jalan selama dua hari tersebut praktis membuat akses lalu lintas warga menjadi terganggu. Bahkan kendaraan truk yang memuat jagung hasil penen petani tidak bisa melintas. Akibat aksinya, sebanyak 15 pendemo yang ditahan sejak tanggak 31 Mei 2023 hingga saat ini, dijerat dengan Pasal 192 ayat 1 ke 1e KUHP jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP jo pasal 12 jo Pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Yakni dengan sengaja membinasakan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau merusak sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum, merintangi jalan umum yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas. (ida)
POPULER
