POLITIK
Ibadah Haji Menjadi Modal Sosial Melakukan Perubahan Lebih Baik
Jakarta, FNN - Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Periode 2020-2022 Arief Subhan mengatakan identitas sosial yang melekat pada individu yang telah melaksanakan ibadah haji merupakan modal sosial untuk melakukan perubahan sosial dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal baik.“Panggilan sebagai Pak Haji merupakan suatu kehormatan. Kalau dihormati, kan otomatis dia punya otoritas. Dia mestinya punya ruang, punya peluang untuk mengajak masyarakat berbuat lebih baik,” kata Arief Subhan di Jakarta, Sabtu.Hal itu, menurut dia, dapat memberikan kontribusi positif terhadap negeri karena banyak para pendahulu bangsa yang melakukan perubahan sosial setelah menunaikan ibadah haji maupun belajar agama di Mekkah, Arab Saudi.Dia mencontohkan KH. Ahmad Dahlan setelah pulang dari Mekkah mendirikan organisasi Muhammadiyah dan KH. Hasyim Asyari setelah pulang belajar dari Arab Saudi mendirikan Nahdlatul Ulama (NU).Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengungkapkan ada tiga ajaran Islam penting yang terwujud dalam ibadah haji, yaitu tauhid, egalitarianisme, dan keadilan sosial.“Inti dari ibadah haji merupakan tauhid, yaitu para jamaah mengucap takbir dan melaksanakan doa-doa haji untuk mengagungkan Allah SWT. Tauhid memiliki makna bahwa kita betul-betul mengesakan Tuhan, hanya percaya, mengerti, dan menyembah kepada Allah SWT,” ujarnya.Arief menjelaskan ajaran egalitarianisme dalam Islam semua berada di strata yang sama, Allah SWT tidak memandang manusia dari sudut pandang sosial maupun materi, kecuali tingkat iman dan ketakwaannya.Dia mengatakan bahwa salah satu implikasi atau salah satu model ajaran yang egaliter dari Islam terwujud dalam ibadah haji.Menurut dia, dalam menunaikan ibadah haji, setiap individu dituntut untuk melepaskan semua atribut yang dimiliki, apakah orang Indonesia, orang Arab Saudi atau orang Afghanistan.“Jadi dia melepaskan itu dengan hanya semata-mata menggunakan identitas yang sama (pakaian ihram),” katanya.Yang ketiga, menurut Arief, adalah keadilan sosial. Islam sangat mementingkan keadilan sosial sehingga terdapat anjuran wajib dan sunah dalam bersedekah. Hal itu, menurut dia, dimaksudkan sebagai bentuk pemerataan atau sama rasa sebagai kesatuan umat Islam.“Kalau yang berbagi sifatnya wajib adalah zakat, sedangkan sunah yaitu infak, itu dilakukan karena keadilan sosial penting dalam Islam. Dalam bagian perayaan haji, contoh yang sederhana adalah berbagi hewan daging kurban,” ujarnya.Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan kesempatan haji, khususnya dalam kewajiban wukuf di Arafah merupakan momen penting untuk para jamaah haji melakukan tafakur atau introspeksi diri.Karena itu, Arief menilai setelah ibadah haji, maka para jamaah diharapkan menjadi haji mabrur untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.(ida/ANTARA)
Bacaleg dari TNI, Polri, dan ASN Sudah Mundur Sebelum 9 Juli 2023
Meulaboh, FNN - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat mengimbau kepada seluruh bakal calon legislatif (Bacaleg) yang maju di Pemilu 2024, yang sumber gajinya dari keuangan negara harus sudah mundur dari jabatan nya sebelum tanggal 9 Juli 2023.“Kami sudah mengimbau setiap pengurus partai politik, agar memastikan status pekerjaan bakal calon yang memiliki gaji dari keuangan negara agar wajib mundur dari jabatan atau pekerjaannya,” kata Ketua KIP Aceh Barat, Teuku Novian Nukman kepada ANTARA di Meulaboh, Sabtu.Ada pun bacaleg yang wajib mundur tersebut, diantaranya jika berstatus sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri.Kemudian penyelenggara pemilu, kepala desa atau perangkat desa, dan karyawan yang anggaran nya bersumber dari keuangan negara.Teuku Novian mengatakan pengunduran tersebut harus dilakukan bacaleg, sebelum batas akhir pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRK Aceh Barat Pemilu 2024 pada tanggal 9 Juli 2023.Pihaknya juga mengimbau setiap partai politik peserta pemilu, agar dapat mencermati dengan baik catatan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi, yang telah disampaikan kepada masing-masing partai politik melalui Silon.Dalam hal penggantian bacalon pada Silon, agar Partai Politik melalui Admin Silon memastikan alasan penggantian sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, yaitu bakal valon yang berdasarkan hasil verifikasi administrasi dinyatakan ganda namun diajukan kembali karena menyatakan memilih Dapil.Dalam hal ini, kata Teuku Novian, bacalon wajib membuat surat pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani yang menyatakan bahwa bakal calon memilih lembaga perwakilan, memilih salah satu daerah pemilihan, dan atau memilih partai politik yang bersangkutan;Kemudian bakal calon mengundurkan diri, yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon, serta bakal calon meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.Novian mengatakan bakal calon yang diajukan penggantian oleh Partai Politik, dokumen yang di-upload adalah Surat Keterangan/Rekomendasi dari DPP/DPW/DPC yang menerangkan penggantian bakal calon yang bersangkutan. Untuk kondisi ini, lebih lanjut silahkan berkoordinasi dengan masing-masing DPW/DPP.Bakal calon diajukan pindah Dapil. Dalam hal ini, dokumen yang di-upload adalah Surat Keterangan/Rekomendasi dari DPP/DPW/DPC yang menerangkan penggantian bakal calon yang bersangkutan. Untuk kondisi ini, lebih lanjut silahkan berkoordinasi dengan masing-masing DPW/DPP, katanya.(ida/ANTARA)
Anis Matta: 'Macan Asia' Gerindra Dekat dengan Narasi 'Indonesia Superpower Baru' Partai Gelora
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan Partai Gelora dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki kedekatan ideologi satu sama lain selama ini. \"Secara umum memang ada kedekatan ideologi dengan Pak Prabowo,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (8/7/2023) Anis Matta menjelaskan Partai Gelora selama ini memiliki semangat politik bernama \'Arah Baru Indonesia\' dan ingin menjadikan \'Indonesia Superpower Baru\' atau lima besar dunia kekuatan global baru setelah Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China Baginya, semangat politik Partai Gelora ini dekat dengan narasi politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang kerap digaungkan Prabowo yang menginginkan Indonesia menjadi \'Macan Asia\'. \"Narasi \'Macan Asia\' [Gerindra] dekat dengan narasi \'Indonesia Superpower Baru\',\" kata dia. Meski demikian, Anis Matta mengatakan Partai Gelora belum memutuskan secara resmi siapa calon presiden (capres) yang akan didukungnya sampai saat ini. Namun, ia menekankan Partai Gelora nantinya akan memperhatikan aspek kesamaan ideologis dengan calon kandidat ketika menentukan pilihan capres. \"Kedekatan ideologi itu salah satu pertimbangan utama Gelora menentukan capres,\" tambah dia. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah kembali memuji kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Baginya, kinerja plus elektabilitas tinggi Prabowo itu bisa membuahkan hasil alias menjadi modal menjelang Pemilu 2024. \"Itu dugaan saya kenapa survei Prabowo Subianto tinggi. Karena sepertinya sudah banyak orang yang mengatakan selama ini kita lihat enggak percaya sama Prabowo Subianto ternyata fine-fine saja,\" kata Fahri. Fahri juga melihat kapabilitas Prabowo sudah teruji sebagai capres. Terlebih, ia mengatakan Prabowo kerap maju di kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) sejak 2014 dan 2019 lalu. \"Yang sudah pernah kelihatan pernah menjadi capres, berdebat, record-nya panjang lebar jatuh bangun, kan cuma Prabowo Subianto,\" sebut Fahri. Partai Gelora merupakan salah satu partai pendatang baru di perpolitikan tanah air. Partai Gelora telah resmi terdaftar sebagai salah satu peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7.(Ida)
Soal Brigjen Endar, Rocky Gerung: Jokowi Mempermainkan Psikologis KPK
Jakarta, FNN - Akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung menyoroti hubungan antara Brigjen Endar Priantono dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang dinilai kurang harmonis sejak peristiwa pemberhentian dan pengembalian Brigjen Endar. Hal ini diungkap Rocky Gerung dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (7/7/23). Dalam tayangan tersebut, Rocky Gerung menyinggung sikap dari Brigjen Endar yang seharusnya berteman kembali dengan Firli Bahuri. Adapun hal itu, karena masa jabatan pimpinan KPK resmi ditambah, dari 4 tahun menjadi 5 tahun. \"Sebetulnya masih ada waktu untuk ya bersahabat demi 3 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan karena diperpanjang,\" ujar Rocky. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyayangkan adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan itu. Ia pun menyebut kalau Jokowi, tampak mempermainkan psikologis KPK. Hal tersebut yang membuat Rocky Gerung menilai, betapa buruknya presiden RI saat ini. \"Tetapi presiden kemudian sedikit cawe-cawe lagi. Yang udah dipecat Firli dikembalikan lagi melalui perintah Kapolri. Jadi presiden Jokowi juga mempermainkan psikologi KPK. Itu buruknya presiden kita,\" tandas Rocky Gerung. Sementara itu, belum lama ini, diketahui bahwa Brigjen Endar kembali ditugaskan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Seperti diketahui, Brigjen Endar mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun Ajaran 2023 di Lemhanas RI usai diberhentikan dengan hormat dan dikembalikan ke Polri oleh Ketua KPK Firli Bahuri per 11 April 2023. \"Selain perubahan SK oleh Sekjen, pimpinan KPK juga telah menerbitkan surat tugas mengikuti pendidikan di Lemhanas,\" ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Rabu (5/7/2023). Untuk saat ini, Brigjen Endar juga masih dibebastugaskan dari tugas hariannya. \"Sama dengan pegawai KPK lainnya yang sedang pendidikan di Lemhanas, maka sementara dibebaskan dulu dari tugas sehari-harinya,\" ujar Ali Fikri. (Ida)
Untuk Mewujudkan Pemilu Damai, Polri Menggandeng Jurnalis Menjadi "Cooling System"
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Biro SDM dan Divisi Humas menggandeng jurnalis atau wartawan menjadi cooling system dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berjalan damai lewat kegiatan Bhayangkara Presisi Seven Soccer Cup.Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengingatkan potensi polarisasi, kampanye hitam, kampanye negatif, serta politik identitas yang terjadi pada 2018-2019 dapat terulang pada 2024.\"Kejadian seperti itu pasti akan dikemas juga oleh kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang ingin membuat situasi menjadi panas, menjadi gaduh dan memenangkan salah satu golongan, salah satu kelompok,\" kata Dedi dalam pembukaan acara Bhayangkara Presisi Seven Soccer Cup di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Meski politik identitas, polarisasi, kampanye hitam dan negatif sulit untuk dicegah, tambah Dedi, Polri membentuk Satgas Nusantara mampu menjadi cooling system di masyarakat pada 2024.Satgas Nusantara bentukan Polri tersebut menggandeng sejumlah pihak, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan media massa.\"Teman-teman media selalu mem-branding, selalu menginformasikan tentang keberagaman, tentang moderasi beragama, tentang kebhinnekaan, tentang persatuan dan kesatuan bangsa ini,\" kata Dedi.Jenderal polisi bintang dua itu menambahkan sejatinya pesta demokrasi adalah pesta seluruh rakyat Indonesia saat masyarakat bersuka riya menghadapi pemilu sehingga dalam menghadapi pesta tersebut tidak lagi diisi dengan hal-hal yang memecah belah bangsa.Ia berharap Pemilu 2024 tidak ada lagi istilah cebong dan kampret atau kelompok mayoritas dan minoritas mengingat rangkaian pesta demokrasi ini akan berlangsung panjang dari November 2023 sampai Februari 2024.Itu pun jika setelah hari pencoblosan pada Februari 2024 keputusan hasil pemilu dapat diterima semua pihak. Jika tidak maka akan terjadi dua putaran pemilihan sehingga proses Pemilu 2024 akan berjalan sampai pertengahan 2024, kemudian dilanjutkan pilkada serentak mulai dari Aceh sampai Papua.\"Tahun depan yang menjadi tugas-tugas panjang kepolisian, termasuk rekan-rekan media dalam rangka menginformasikan, mengedukasi masyarakat, memberikan literasi yang terbaik agar tetap menjaga persatuan, kesatuan, kebhinnekaan, keberagaman, dan moderasi beragama,\" ujar Dedi.Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho menambahkan Polri dan media massa merupakan mitra strategis dalam menjaga dan mencegah gangguan kamtibmas.Cooling system, kata Sandi, dimaksudkan untuk menjaga dan mencegah gangguan kamtibmas melibatkan seluruh komponen bangsa sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terjaga dan terkendali.Menghadapi Pemilu 2024, Divisi Humas Polri diperkuat dengan pembentukan kelompok kerja dan penambahan jabatan fungsional baru.\"Jadi, ada tambahan jabatan fungsional untuk humas sudah jadi. Saat ini sudah di tangan Kementerian PAN-RB, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada keputusan kapolrinya sehingga bisa kami eksekusi untuk menyambut Pemilu 2024,\" kata Sandi.(ida/ANTARA)
People Power di Solo: Dipancing Oleh Kegelisahan Publik Terhadap Ketidakpastian Arah Pemilu
Jakarta, FNN – Hari ini, Jumat (7/7/23) Mudrick Sangidu akhirnya melakukan aksi people power di Solo. Aksi digelar usai sholat Jumat dan lokasi aksi dipindah dari Bundaran Gladak yang letaknya tak jauh dari kantornya Gibran, Walikota Solo, ke Jalan Kartopuran. Aksi Mudrick ini baru pemanasan dan kemungkinan besar akan diikuti aksi-aksi lain dari berbagai kota di Indonesia. Aksi ini dilakukan karena cawe-cawe Presiden Joko Widodo tidak berhenti juga sampai saat ini sehingga masyarakat merasa tidak ada ketidakpastian bahwa Pemilu 2024 akan jujur dan adil. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (7/7/23) mengatakan, \"Kelihatannya akan ada orkestrasi. Sebetulnya ini pemanasan saja, menguji daya tahan oposisi. Kelihatannya Pak Mudrick mengambil inisiatif, karena dalam 2-3 bulan ini pertemuan konsolidasi itu intensif di Solo,\" katanya. Rocky mengerti dan memahami psikologi Mudrick, seorang yang umurnya mungkin sudah 80 tahun dan terlibat dalam politik sejak orde baru. Jadi dia mau melihat apa sebetulnya ujung dari reformasi. “Jadi, niat beliau adalah menghendaki supaya reformasi itu ditemukan kembali reinventing our reformation, the spirit of reformation. Kira-kira begitu. Tetapi, karena penampilan Pak Mudrick selalu berapi-api, lalu dihubungkan dengan segala macam orang. Padahal tidak begitu. Mudrik orang yang baik hati, sangat santun, memang bawaannya bringasan, pembawaan dari muda, karena mudanya adalah aktivis. Dia dulu aktivis PPP yang diatur oleh Orde Baru,” ungkap Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky juga mengatakan bahwa bagi orang seumur Mudrick, apa yang dilakukannya tidak ada urusannya dengan kepentingan pribadi. “Jadi, Pak Mudrick tidak perlu dicurigai. Dian cuma ingin mengatakan people power means kedaulatan rakyat,” ujar Rocky. Menurut Rocky, Mudrick mengerti kimia politik orde baru, dia ikut semua proses politik reformasi, bahkan di masa Jokowi dia tahu bahwa ada hal yang tidak beres. Dia elit lama di Solo dan mengerti seluk beluk perkembangan politik dan karier Jokowi selama menjadi Walikota. Mudrick hafal anatomi politik Solo. Oleh karena itu, kata Rocky, dia berpikir untuk mengambil inisatif memulai semacam gerakan moral dari Solo. Lalu semuanya panik, lalu Intel bekerja, lalu mahasiswa mulai dihalangi segala macam, bahkan kemarin nyaris dibatalkan. Tetapi, akhirnya mungkin pemerintah membiarkan, tapi jangan mengganggu pemerintahan Solo. “Tetapi, ini kan hanya percobaan yang akan diikuti juga di Makassar, di Medan, segala macam. Itu tidak tertahankan,” ujar Rocky. “Jadi, semakin rezim melakukan rezimitasi, semakin kegiatan oposisi mengaktifkan diri. Karena ini saling uji coba sampai di mana kekuatan istana berhadapan dengan kegelisahan publik atau bahkan menjadi kemarahan publik. Itu intinya. Ini semua terjadi karena cawe-cawe Jokowi nggak berhenti. Kalau Pak Jokowi berhenti saja, kasih sinyal bahwa oke dia akan jelaskan pada publik bahwa mulai sekarang dia akan jadi Panditoratu segala macam. Tapi itu enggak terlihat. Jadi, ini sebetulnya dipancing oleh kegelisahan publik terhadap ketidakpastian arah pemilu,” ujar Rocky. (ida)
Penetapan Tersangka Hasbi Hasan Dinyatakan Tidak Sah
Jakarta, FNN - Kuasa hukum Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA, mengatakan penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tidak sah.\"Penetapan tersangka yang disandang Pak HH (Hasbi Hasan) itu dinyatakan tidak sah,\" kata anggota Tim Kuasa Hukum Hasbi Hasan, Erik Prabualdi, usai sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat.Erik mengatakan agenda sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Jumat, ialah penyerahan kesimpulan dari pihak Hasbi Hasan selaku pemohon dan KPK selaku termohon.\"Hari ini, kami menyerahkan kesimpulan dari persidangan Senin yang lalu (3/7). Kami sudah mengajukan permohonan, jawaban, mengajukan saksi, ahli. Hari ini adalah sidang terakhir untuk menyampaikan kesimpulan dari masing-masing pihak terkait fakta-fakta persidangan yang sudah disampaikan sebelumnya,\" jelasnya.Lebih lanjut, Erik mengatakan bahwa pihaknya menilai tidak terdapat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka terhadap kliennya oleh lembaga KPK.\"Bukti permulaan itu harus didukung oleh dua alat bukti. Kami melihat termohon (KPK) dalam persidangan itu tidak ada bukti yang menunjukkan dua alat bukti permulaan tersebut,\" tambahnya.Dengan penetapan tersangka secara tidak sah itu, Erik juga meminta agar penyidikan yang dilakukan juga dianggap tidak sah.\"Yang kami nilai itu tidak adanya bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan tersangka kepada klien kami,\" imbuhnya.Erik menambahkan pihaknya berharap agar Majelis Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan kliennya.\"Harapannya, supaya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa mengabulkan permohonan yang kami sampaikan,\" katanya.Hasbi Hasan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Jumat (26/5). Gugatan dengan nomor perkara dan nomor surat 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL itu menggugat terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK terhadap dirinya.Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Jumat, salah satu isi petitum permohonan Hasbi Hasan adalah sebagai berikut:\"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon (KPK) yang berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh termohon dan penetapan tersangka terhadap diri pemohon (Hasbi Hasan) oleh termohon.\"Sidang perdana gugatan praperadilan Hasbi Hasan melawan KPK digelar pada Senin (3/7). Sementara itu, pembacaan putusan akan dilaksanakan pada Senin (10/7).Sebelumnya, Selasa (6/6), penyidik KPK mengumumkan penetapan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA, yakni Hasbi Hasan (HH) dan Dadan Tri Yudianto (DTY) selaku mantan Komisaris PT Wika Beton.KPK mengungkapkan bahwa HH menerima aliran uang dari DTY untuk mengurus penanganan perkara di MA. Penyidik KPK menemukan DTY menerima uang Rp11,2 miliar untuk mengurus perkara di MA, di mana sebagian dari uang tersebut diduga diberikan oleh DTY kepada HH.Meski tidak menyebut nominal yang diterima HH, penyidik KPK memperkirakan jumlahnya mencapai miliaran rupiah.(sof/ANTARA)
Setjen DPR Membantu Timwas Haji untuk Perbaikan Layanan
Jakarta, FNN - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menjadi supporting system atau sistem pendukung bagi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR dalam perbaikan layanan haji.\"Dari Januari, Februari, kami (Setjen DPR) sudah merancang, mengidentifikasi kemungkinan masalah-masalah apa saja yang akan ditemui saat pelaksanaan ibadah haji di lapangan, sehingga check list yang dibuat oleh tim (Setjen DPR) untuk Timwas itu lebih dipersiapkan secara baik,\" kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Ia menuturkan Timwas Haji DPR tahun 2023 ini memang dipersiapkan lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. Persiapan keberangkatan dibahas lebih awal dan identifikasi masalah didata terlebih dahulu sebagai bekal Timwas Haji DPR sebelum melakukan tugasnya.Sehingga, tutur Indra, fungsi pengawasan ibadah haji oleh DPR terhadap pelaksanaan haji tahun ini memang terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kritik dan saran Timwas DPR kini lebih terdengar, sepak terjangnya juga jadi harapan sejumlah jamaah yang menghendaki ada perbaikan pelayanan.Indra melihat semangat tinggi para wakil rakyat menjalankan tugas pengawasan demi perbaikan pelayanan haji di masa depan.Indra pun ikut terjun ke lapangan untuk memastikan seluruh jajarannya di Setjen DPR RI bekerja optimal mendukung kinerja Timwas Haji mengawasi pelaksanaan haji, baik itu mengecek pemondokan jamaah, melihat katering, fasilitas transportasi, hingga memantau ibadah jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.\"Semua dilihat, semua didengar, masukan-masukan masyarakat terhadap Dewan dan itu nantinya akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depan yang akan disampaikan pada saat rapat kerja dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama,\" ujar pria asal Pidie, Aceh, ini.Sekretariat Jenderal DPR RI juga menyiapkan jalur publikasi kinerja Timwas Haji DPR tahun ini. Indra mengatakan publikasi kinerja DPR ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap kerja-kerja pengawasan yang dilakukan DPR selama ini.\"Ini penting dilakukan agar masyarakat menjadi tahu apa saja yang dikerjakan DPR dan ini bagian dari akuntabilitas DPR terhadap kinerjanya yang selama ini mungkin publik tidak terlalu banyak tahu,\" kata Indra.(sof/ANTARA)
Mahfuz Sidik: Amerika Pikir-pikir Operasi Politik di Pemilu 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta para tokoh dan pemimpin partai politik (parpol) yang akan maju dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai. \"Tidak terulang lagi polarisasi di tingkat akar rumput dan konflik elit yang bisa merambat menjadi konflik horizontal, karena nanti korbannya masyarakat, yang dirugikan juga masyarakat,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Kamis (6/7/2023). Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk \'Kemesraan Elite dan Otak-Atik Pilpres 2024\' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Mahfuz, pesan tersebut selalu berulang-ulang disampaikan Partai Gelora saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan parpol. Ia menilai ada fenomena untuk mengulang terjadinya polarisasi politik seperti pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tensi politik menjelang Pemilu 2024 dan munculnya friksi-friksi perpecahan elit baik di lingkaran koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan. \"Saya kira ini, satu hal penting untuk menjadi pemikiran bersama. Ini sering kami diskusikan dan komunikasikan, kira-kira implikasinya terhadap keseluruhan Pemilu ini seperti apa,\" ujarnya. Partai Gelora mengingatkan, bahwa dunia saat ini sedang dalam persimpangan jalan, dimana terjadi pergeseran dan perubahan tatanan global. \"Perubahan di tatanan Global memang membuat kita harus lebih hati-hati di dalam mengelola situasi politik. Jangan sampai nanti Pemilu 2024 dijadikan sebagai the last battle, perang eksistensi antar kekuatan superpower,\" katanya. Sehingga, kata Sekjen Partai Gelora ini, diperlukan arus moderasi politik untuk mengelola situasi sekarang dengan meningkatkan kesabaran dan mampu menahan diri agar tidak berkembang menjadi ledakan politik. \"Semua harus berpikir untuk kepentingan publik dan kepentingan bersama. Akar rumput jangan banyak diberi bumbu-bumbu. Bumbunya makin banyak hari demi hari, seperti suasana maju jihad saja. Bumbunya sekarang, kita orang yang terus terzalimi dan harus melawan kezaliman itu, ini perjuangan kita bla bla bla ...\" katanya. Jika situasi makin memanas, maka benturan di masyarakat akan semakin kuat terjadi, sehingga moderasi dalam situasi politik diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Sebab, Pemilu 2024 sekarang di tengah persimpangan jalan dalam situasi ketidakpastian global. \'Kalau kita salah-salah menata ini, maka kita akan masuk dalam pusaran perubahan global yang kita tahu kekuatan-kekuatan global sekarang sedang bertarung menujukkan eksistensi supremasinya,\" kata mantan Ketua Komisi I DPR ini. Mahfuz mengaku bersyukur operasi intelejen Amerika Serikat (AS) dalam Pilpres di Turki beberapa waktu lalu, gagal total dan dimenangkan Recep Tayyip Erdogan. Keterliban AS dalam operasi politik di Pilpres Turki dilakukan secara terang-terangan. \"Saya bersyukur bahwa operasi politik itu gagal, karena kalau operasi itu berhasil di Turki, maka akan membuka jalan bagi Amerika untuk beroperasi di negara yang lain, termasuk di Indonesia. Kalau sekarang, Amerika berpikir nanti dulu dong, kalau ada usulan proposal operasi di negara lain,\" katanya. Mahfuz secara tegas menyatakan menolak terhadap upaya negara lain yang akan melakukan operasi politik untuk memenangkan satu kandidat tertentu di Pilpres 2024, karena harga yang akan dibayar oleh masyarakat dan bangsa ini, sangat mahal. \"Kami di Partai Gelora akan mendukung calon pemimpin yang konsisten dengan ide moderasi ini. Dia punya peluang lebih besar untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024,\" katanya. Mahfuz berpandangan, dari ketiga capres yang sering dimunculkan lembaga survei dan media, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ada yang memang memilih DNA moderasi seperti diperjuangkan Partai Gelora. \"Dalam konteks tiga capres, Pak Ganjar diposisikan sebelah kiri, Pak Anies di sebelah kanan. Pak Prabowo kemudian secara otomotis di sebelah tengah, di center. Saya kira Pak Prabowo juga tidak mendesain itu dari awal, tapi konstelasi itu dibangun oleh lembaga survei dan media,\" katanya. \"Dan sebagai kawan lama dengan Pak Prabowo, kami diskusikan juga soal moderasi ini, dengan beliau. Saya katakan bahwa Pemilu 2024 ini persimpangan jalan bagi Indonesia dan dunia. Dan Pak Prabowo sependapat dengan Partai Gelora,\" pungkasnya. (Ida)
Paksa Renovasi Stadion JIS, Rocky Gerung: Seolah Anies Tak Sempurna, Jadi Mau Disempurnakan Dulu
Jakarta, FNN - Upaya untuk mendeskreditkan capres Anies Baswedan dilakukan dari segala penjuru. Teranyar rezim mengobok-obok Jakarta International Stadium (JIS) berkedok renovasi menjelang Piala Dunia U-17 yang bakal di tempat tersebut. Tentu saja banyak pro-kontra yang muncul dan mengaitkan hal tersebut dengan panggung pencalonan presiden Anies Baswedan serta penjegalannya. Menanggapi hal tersebut Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan, renovasi JIS yang dilakukan oleh istana hanya akan memunculkan asumsi terhadap Anies Baswedan di kalangan masyarakat. Karena sampai kapanpun, JIS akan dikenal sebagai karya Anies. \"Jadi dianggap Anies tidak sempurna, karena itu disempurnakan dulu baru bisa dijadikan fasilitas negara. Iya kalau nggak sempurna disempurnakan Anies lebih sempurna dong. Tetap aja orang akan tafsirkan bahwa itu karyanya Anies ya udah gampang aja\" ungkap Rocky Gerung kepada wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Forum News Network (FNN) pada Senin (3/7/2023). Menurutnya, jika ingin tahu apakah JIS sudah memenuhi standar FIFA atau belum maka dari itu tanyakan langsung pada FIFA. \"Kalau disebut itu karya yang tidak sempurna maka tanyakan pada FIFA, itu udah layak belum tuh. Kan bukan DKI yang nentuin fasilitas, DKI juga hanya mengikuti apa yang menjadi standar operasi stadion internasional.\" Karena itu, ia menegaskan kembali bahwa FIFA yang berhak menentukan apakah JIS lulus standar atau belum, bukan pihak Pemprov DKI maupun pihak Istana. \"Jadi FIFA yang menentukan, bukan DKI atau Istana.\" Sementara itu, Rocky juga menambahkan bahwa seharusnya Jokowi sebagai pihak yang memberi amanat untuk merenovasi JIS secara konsisten dan tegas memberi pernyataan. \"Pak Jokowi juga mesti konsisten tuh. Kalau diresmikan itu sebagai pusat olahraga itu ya udah, bilang aja mau direnovasi negara untuk diperbaiki dan terima kasih kepada Anies dan kami juga akan tingkatkan kualitas,\" katanya. Hal itu, kata dia, dinilai lebih beradab dalam berpolitik sebagai bentuk penghargaan untuk aktor yang berperan sebelumnya. \"Kan itu lebih beradab sebetulnya memberi penghargaan pada sesuatu yang sudah diletakan leih awal itu intinya etika berpolitik\" lanjutnya. Karena tentu hal tersebut dapat menciptakan asumsi baru dan mengaitkan hal tersebut dengan panggung politik Anies. \"Kalau nggak, nanti terbaca bahwa ini hanya gara-gara punya Anies maka seolah-olah dirusak sedikit baru diperbaiki lagi kan ya nggak ada gunanya ide semacam itu sebenernya\" tegasnya. (ida)
POPULER
