POLITIK
Anis Matta: Pilpres 2024 akan Terjadi Banyak Anomali yang Tidak Diprediksi
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, akan terjadi lima kejutan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang tidak prediksi sebelumnya. Hal itu akibat adanya benturan peristiwa politik dan kepentingan, sehingga akan menimbulkan banyak anomali-anomali atau pengecualian yang terjadi. \"Ini sebenarnya, adalah satu peristiwa benturan politik dan benturan kepentingan yang membuat terjadinya sumber-sumber kejutan. Saya katakan, akan ada lima kejutan di Pilpres 2024,\" kata Anis Matta dalam keterangan, Senin (10/7/2023). Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #4 yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (10/7/2023), dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar. Program \'Anis Matta Menjawab\' adalah program yang dikhususkan untuk menjawab pertanyaan dari para nitizen seputar Partai Gelora dan situasi perpolitikan terkini. Menurut Anis Matta, lima kejutan itu adalah endorsement Presiden Joko Widodo (Jokowi), format koalisi tidak jelas, endorsement aktor nonpolitik, dirty job (pekerjaan kotor) dan takdir. Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, para kandidat calon presiden (capres) sekarang sedang memperebutkan endorsement Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi masih akan menjadi Presiden RI saat Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024. \"Pak Jokowi masih menjadi Presiden pada tanggal 14 Februari 2024. Karena itu, powernya masih terlalu besar dan masih sangat berpengaruh bagi siapapun. Kita lihat capres-capres ini sama-sama memperebutkan endorsement Pak Jokowi,\" katanya. Sedangkan mengenai format koalisi, kata Anis Matta, belum jelasnya koalisi sekarang akan membuat setiap partai politik (parpol) bertarung bebas (free fight), karena tidak ada pemain yang dominan dan berujung pada keputusan elite \'sepakat untuk tidak sepakat\'. \"Lambatnya pergerakan koalisi ini, menyebabkan peristiwa politik menjadi slow flowing (mengalir lambat) menuju fast flowing (mengalir cepat). Begitu mengalir deras akan ada dalam satu putaran yang menciptakan peristiwa yang tidak terkendali,\" katanya. Sementara menyangkut endorsement aktor nonpolitik, lanjut Anis Matta, juga diperebutkan oleh para capres selain endorsment dari Presiden Jokowi, karena dukungannya sangat penting. \"Pengertian aktor nonpolitik ini dia tidak langsung sebagai pemain politik ini, tapi punya pengaruh. Ini masih belum kelihatan jelas, karena koalisinya belum final. Disini ada bohir, TNI/Polri, aparat intelijen, atau dukungan negara lain dan lain-lain,\" katanya. Dari tiga fakor tersebut, menurut Anis Matta, akan banyak menimbulkan anomali-anomali yang output-nya tidak bisa diduga, bahkan bisa menciptakan ledakan krisis apabila yang mengendorse kepentingan tidak terpenuhi. \"Nah, aktor politik dan nonpolitik itu, nantinya akan memberikan rekomendasi. Tapi sebenarnya lebih besar yang mana pengaruhnya, apakah aktor politik dan nonpolitik, tapi terlepas dari itu semua, kita mesti siap untuk menyiapkan menghadapi kejutan-kejutan itu,\" katanya. Peristiwa anomali yang akan terjadi, misalnya akan ada empat capres, bukan tiga capres atau dua capres di Pilpres 2024. Contoh lain dari anomali yang bisa juga terjadi di Pilpres 2024 adalah terpilinya orang seperti Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden tahun 1999, KH Ma\'ruf Amin sebagai Wapres 2019 atau Taufik Keimas sebagai Ketua MPR 2009-2014. Selanjutnya, terkait kejutan keempat akibat keputusan elite yang memilih keputusan sepakat untuk tidak sepakat, maka pertarungan di Pilpres 2024 diprediksi akan brutal seperti pada Pilpres 2014 lalu. \"Karena tarung bebas ini, maka salah satu faktor kemenangan yang sangat penting adalah penggunaan pekerja kotor (dirty job). Akan ada penggunaan kasus-kasus yang berkaitan dengan moral seperti kasus korupsi dan lain-lain,\" katanya. Penggunaan dirty job ini, tegas Anis Matta, tidak ada kaitannya dengan upaya penjegalan terhadap capres tertentu, tapi murni penegakan kasus hukum yang melibatkan yang bersangkutan. Hal ini biasa terjadi, dan digunakan juga di Pilpres Amerika Serikat. \"Penggunaan dirty job ini akan dominan, menjadi pintu masuk dalam permainan ini. Bukan menciptakan dosa, tapi dosanya sudah ada, dikapitalisasi. Orang ini punya dosa, tapi ditabung dan pada waktu tertentu akan digunakan. Ini juga akan menjadi kejutan di Pilpres 2024,\" tegasnya. Terakhir kejutan kelima, kata Anis Matta, adalah takdir dari Allah SWT. Sebagai orang yang beriman, ia percaya bahwa Presiden RI 2024 sudah ada dan telah dicatatkan di Lauhul Mahfudz. Karena itu, meskipun ada dua capres yang berdoa di Baituillah, Kabah pada musim haji 1444 H/2023 ini, sementara satu capres lagi tidak pergi haji, tapi nama Presiden RI 2024 sebenarnya sudah ada. \"Semua capres sekarang sedang menjemput takdir. Kemarin anda melihat ada dua capres ini, pergi haji kan dua-duanya berdoa atau capres doa yang tidak pergi haji. Kita tidak tahu doa capres mana yang didengar, karena belum dapat bocoran takdir, tapi yang pasti nama Presiden ini sudah ada Lauhul Mahfudz. Di Islam doa itu yang bisa mengubah takdir, tapi doa yang mana dikabulkan, kita tidak tahu, karena semua berdoa,\" pungkasnya. (Ida).
Kasus BTS (Bancakan Terstruktur Sitemastis) Diduga Akan Memberantakkan Bangsa
Jakarta, FNN - Maqdir Ismail, pengacara Irwan Hermawan, terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS, diminta untuk membawa uang 27 miliar ke Kejagung. Rencananya Maqdir akan dipanggil hari ini, Senin (10/7/23) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait informasi soal pengembalian uang dari pihak swasta. Tetapi, sampai berita ini diturunkan, belum tampak Maqdir hadir ke Kejaksaan Agung. Kasus ini menarik karena ada sinyalemen dari penggiat antikorupsi dari Yogya, Zainal Arifin Mochtar, di mana dia mulai menengarai ada beberapa nama penting dihilangkan. Publik juga mencurigai hal itu berkaitan dengan pengembalian uang 27 miliar. Jika dikaitkan dengan puisi Adi Massaedi tentang istana iblis, apakah ini bagian dari iblis itu? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official mengatakan, “Kelihatannya memang akan ada transaksi dengan iblis karena sekali itu dibuka, seluruh kejahatan keluar. Jadi, selalu ada perumpamaan bahwa ada kotak pandora yang kalau dibuka, semua kejahatan keluar. Jadi iblis itu akan beredar sebetulnya.” Tetapi, lanjut Rocky, selalu kita tahu bahwa di dalam mitologi kotak pandora ada sesuatu yang tinggal di dasar kotak, namanya hope. Harapan masih ada di situ. Jadi, memang masih ada harapan kecil, misalnya melalui Maqdir Ismail, Uceng, Zaenal Arifin Mochtar, atau melalui ICW. “Jadi, tetap bangsa ini tidak mungkin melupakan sesuatu yang bersifat suci, kendati dikelilingi oleh iblis,” ujar Rocky. Menurut Rocky, seharusnya kita mulai melihat bahwa memang di BTS ini, urusannya berlapis dan akan panjang. Dia akan ikut serta di dalam semua isu politik hari ini. Kalau kita lihat ada isu Al Zaytun dan isu tentang JIS, itu juga dalam upaya perimbangan isu. “Bayangin kalau semua itu tertuju pada BTS, wah sudah itu, bisa-bisa panah terakhir nyampainya ke istana,” ungkap Rocky. Dalam koalisi-koalisi, ada yang sedang berupaya untuk membackup isu ini supaya jangan hilang hanya karena soal JIS, kata Rocky. Ada urusan apa rumput hijau dengan BTS, misalnya. Ada urusan apa persaingan para pengguna isu dengan BTS. “Dengan mudah kita bisa pastikan bahwa mestinya kita dahulukan isu BTS ini, karena di situ terletak hubungan antara kekuasaan dan nepotisme. Dan kita mulai menduga bahwa nepotisme ini kencang sekali kalau begitu. Bukan sekedar nepotisme di antara partai politik yang saling membagi kepentingan, tapi juga berujung pada dugaan bahwa pasti ada sesuatu yang lebih parah di balik nepotisme yang seringkali kita sebut, yaitu kepentingan sangat mungkin kepentingan istana, dan bau-bau itu yang mulai kita lihat sekarang,” ungkap Rocky.. Tetapi, lanjut Rocky, bocoran-bocoran makin terbuka. Ada saja orang yang melempar isu, walaupun dia baru membuat analisis di dalam feature atau tik tok. Lalu orang melihat kok ini semacam pembisik dari luar yang tahu masalah ini. “Dan kita mesti duga juga, pasti di partai-partai yang sudah disebut namanya itu, Golkar, Nasdem, dan PDIP, pasti bisik-bisik dan kasak kusuk sudah mulai terjadi. Bagaimana kalau ke gue, bagaimana kalau merembet ke mana-mana. Jadi itu intinya dan kita mau melihat orkestrasi ini mau diakhiri dengan cara apa. Kita duga bahwa ini akan memberantakkan bangsa,” ujar Rocky. (ida)
Berkas Perbaikan Bakal Caleg DPR dari Semua Parpol Diterima KPU
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.\"Di KPU Pusat ini, (yang diterima) adalah dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR RI untuk perbaikan. Alhamdulillah, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dari 18 parpol peserta Pemilu 2024 sudah menyiapkan semua dokumen perbaikan syarat sesuai dengan hasil verifikasi di tahap pertama,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.Delapan belas parpol tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN).Berikutnya, Partai Hanura, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Ummat.Sementara itu, di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, Hasyim mengatakan KPU di daerah telah menyampaikan bahwa penyerahan dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota juga berjalan dengan lancar.\"Kami juga dapat laporan dari teman-teman KPU provinsi di 38 Provinsi, kemudian di 514 KPU kabupaten dan kota; penyerahan dokumen perbaikan sudah berjalan sesuai dengan yang ditentukan dan juga sesuai batas waktu yang ditentukan. Alhamdulillah, lancar semua ya,\" jelasnya.Pada 23 Juni lalu, KPU selesai melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan milik 10.323 bakal caleg DPR yang diajukan 18 partai politik peserta Pemilu 2024.Hasilnya, terdapat 9.260 orang atau 89,7 persen bakal calon yang dokumen persyaratan pencalonannya belum memenuhi syarat; sementara 1.063 orang atau 10,29 persen sisanya dinyatakan memenuhi syarat (MS).KPU memberikan kesempatan kepada parpol peserta Pemilu 2024 untuk menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten dan kota pada 26 Juni-9 Juli 2023 hingga pukul 23.59 waktu setempat.Selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian atau verifikasi terhadap dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota untuk menetapkan apakah persyaratan itu dapat dinyatakan memenuhi syarat atau tidak.\"Setelah itu, akan kami dapatkan hasil apakah memenuhi syarat atau apakah tidak memenuhi syarat. Lalu, pada saatnya nanti, kami tetapkan dan umumkan daftar calon sementara atau DCS,\" ujar Hasyim.(ida/ANTARA)
Kota Cerdas Menjadi Isu Utama Annual Meeting ASCN
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewiilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menyampaikan pengembangan kota cerdas, terutama di 26 kota di Asia Tenggara menjadi isu utama yang dibahas dalam Annual Meeting ASEAN Smart City Network (ASCN). Menurut Safrizal, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Annual Meeting ASCN di Bali, 12–13 Juli 2023 diharapkan dapat menghasilkan berbagai kerangka inovasi dan terobosan dalam pengembangan kota pintar. \"Kami berharap acara ini tidak hanya sekadar rutinitas semata. Namun jauh daripada itu, mampu menghasilkan berbagai konsepsi inovasi dan terobosan dalam pengembangan kota-kota cerdas,\" ujar Chairman ASCN 2023 itu. Safrizal menyampaikan seluruh negara anggota ASEAN dan negara peninjau, seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa akan menghadiri pertemuan tersebut.Ia menyampaikan berbagai gagasan, praktik penerapan kota cerdas, dan saran solusi terhadap masalah yang dihadapi wilayah perkotaan, khususnya di Asia Tenggara akan menjadi materi-materi dalam pertemuan tahun tersebut. Pemerintah nasional ataupun pemerintah daerah pada masing-masing negara ASEAN akan mempresentasikan perkembangan tata kelola kota cerdas di negaranya masing-masing. Selama menjadi Ketua ASCN 2023, Kemendagri telah menggelar sejumlah acara dan diskusi yang diisi oleh \"National Representative\" (NR), kepala daerah dari negara-negara ASEAN, dan perwakilan dunia usaha serta industri. Tema-tema yang diangkat dalam acara dan diskusi itu beragam, mulai dari industri dan inovasi, keamanan pembangunan infrastruktur, hingga persoalan sosial dan kesehatan. Safrizal berharap Annual Meeting ASCN di Bali dapat memunculkan kolaborasi dalam mengakselerasi pembangunan perkotaan cerdas di Indonesia dan Asia Tenggara. \"Forum ini diharapkan akan menjadi \'melting point\' bagi kolaborasi multisektor, baik pemerintah, swasta, maupun publik guna diarahkan untuk mengakselerasi pembangunan kawasan perkotaan, baik di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara” ucap Safrizal.(ida/ANTARA)
Pembicaraan Tertutup Prabowo dengan Muhaimin Dibeberkan
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membeberkan isi pembicaraan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar secara tertutup di Jakarta, Minggu (9/7).\"Banyak hal yang dibicarakan, yang pertama mengenai permasalahan utama, mengenai penyelenggaraan ibadah haji, bagaimana yang sekarang dan ke depan,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Selain soal ibadah haji, Dasco mengatakan bahwa Prabowo dan Muhaimin membicarakan perihal perkembangan politik saat ini.\"Kedua, bagaimana kemudian geopolitik, perkembangan politik \'update\' terkini di Tanah Air maupun luar negeri,\" ujarnya.Dasco tak menampik bahwa dalam pertemuan tertutup selama tiga jam itu membicarakan mengenai simulasi bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).\"Yang paling, paling, menarik itu kan mengenai simulasi-simulasi. Nah, itu yang kemudian dibicarakan selama tiga jam,\" ucapnya.Dia menyebut bahwa pembicaraan terkait simulasi capres dan cawapres tersebut belum tahap final sehingga pihaknya masih rutin bertemu dan berkomunikasi dengan PKB.\"Kita kan sama-sama tahu bahwa pendaftaran itu kan masih nanti sehingga kemarin itu masih dilakukan simulasi-simulasi,\" tuturnya.Dia berharap ada tahapan-tahapan yang lebih maju dalam pertemuan dengan PKB berikutnya. \"Apalagi kalau memang ternyata ada partai yang ikut bergabung dengan koalisi,\" ucap dia.Sebelumnya, Minggu (9/7), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan secara tertutup selama tiga jam dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar selama tiga jam untuk bersilaturahim dan berdiskusi, di Jakarta, Minggu siang.\"Jadi tiga jam kita bersilaturahim, diskusi, buka peta nasional, dan segala macam. Alhamdulillah terima kasih Pak Prabowo telah bersilaturahim dan menjaga kita semua dan alhamdulillah penuh kekeluargaan, persahabatan dan kebersamaan,\" kata Muhaimin usai pertemuan di kediamannya, di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan.(ida/ANTARA)
Airlangga Hartarto Menyatakan Tidak Ada Rencana Munaslub Golkar
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan tidak ada rencana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partainya untuk menentukan figur baru sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden dari partai berlambang beringin itu.\"Tidak ada, agendanya bukan itu,\" kata Airlangga di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut Airlangga, Rapat Dewan Pakar Partai Golkar yang digelar pada Minggu (9/7) bukan membahas rencana mengganti dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024 dan sebagai Ketua Umum Golkar.Airlangga menegaskan internal Golkar solid. Pertemuan Dewan Pakar pada Minggu malam, kata dia, bukan forum tertinggi partai.\"Forum tertinggi rakernas (rapat kerja nasional), rapim (rapat pimpinan), dan munas (musyawarah nasional),\" kata Airlangga.Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa Golkar belum menentukan arah politiknya bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).\"Tunggu dulu, sabar, sabar menanti,\" ujar dia.KIB beranggotakan Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sejak dibentuk pada pertengahan 2022, KIB belum menentukan arah politiknya pada Pemilu 2024.Bahkan, salah satu anggota KIB, yakni PPP memutuskan mendukung Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan (PDIP).Adapun, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Fahri Hamzah Minta Masyarakat Tidak Pilih Lagi Politisi dan Pemimpin yang Terbukti Sudah Gagal
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, di tengah masyarakat saat ini muncul pesimisme yang kuat tentang masa depan demokrasi dan politik Indonesia. Sehingga untuk meningkatkan optimisme tersebut, diperlukan pergantian kepemimpinan di tingkat ekskutif maupun legislatif setiap 5 tahun. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset potret percakapan digital di media digital dan media sosial dengan tema \'Menyongsong Pemilu 2024: Antara Optimisme dan Pesimisme Warganet\' di Jakarta, Minggu (9/7/2023). Tren percakapan digital itu, berhasil dipotret Gelora Petamaya yang bekerjasama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata dalam kurun waktu 1 Januari - 3 Juli 2023. \"Masyarakat dengan kebosanannya, pesimis, antusias atau optimis itu biarlah menjadi hak rakyat dalam negara demokrasi. Dinamika ini harus dipertahankan agar kita punya harapan baru,\" kata Fahri. Namun masyarakat, kata Fahri, tidak boleh bosan kepada negara, tetapi harus bosan kepada para politisi dan pemimpin yang dianggap gagal membawa perubahan. \"Politisi dan pemimpin gagal harus diganti setiap 5 tahun. Itulah kenapa masyarakat ingin ada partai baru dengan pemikiran baru dan gagasan baru,\" kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. Menurut Fahri, kehadiran Partai Gelora dalam rangka menghilangkan rasa pesimisme masyarakat terhadap partai politik (parpol) dan para pemimpin saat ini, yang tidak terlalu memikirkan masa depan bangsa. \"Partai Gelora lahir dalam suasana seperti itu, ketika orang mulai pesimis dengan partai politik. Para politisinya semakin membosankan, anggota dewannya tidak berfungsi, dan para pemimpinnya korupsi. Ini yang akan kita ubah jadi optimisme,\" katanya. Dengan gagasan baru, lanjutnya, Partai Gelora menawarkan pemimpin-pemimpin baru baik untuk legislatif maupun eksekutif yang bisa membawa mimpi Indonesia sebagai Superpower baru. \"Jeleknya partai politik sekarang itu, tidak terlalu konsen dengan memilih atau menciptakan dan mencetak pemimpinnya sendiri, tapi berasal dari mana-mana, tidak berasal dari kader. Ini tidak baik dalam tradisi berdemokrasi,\" katanya. \"Partai Gelora yang mengusung gagasan baru bersama koalisi partai lainnya tentu mendukung ide politik baru, jangan lagi politik Indonesia seperti dagang sapi,\" imbuhnya. Sedangkan Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Anggota Endy Kurniawan mengatakan, pembahasan mengenai optimisme dan pesimisme ini berawal dari perbincangan di tingkat elite mengenai isu penundaan Pemilu, masa jabatan presiden 3 periode, sistem Pemilu terbuka dan tertutup, serta bakal calon presiden (bacapres). \"Silang pendapat opini dan pendapat elit tentang pelaksanaan Pemilu justru membuat pesimisme masyarakat menguat. Rasa pesimis yang berlarut dapat menyebabkan angka partisipasi masyarakat menurun. Akhirnya dapat menurunkan kualitas demokrasi,\" kata Endy. Partai Gelora berharap sebaliknya, yakni terbangunnya optimisme dan semangat berkontribusi publik dalam hajatan demokrasi lima tahunan. \"Pemilu 2024 ini sebagai sebuah peristiwa politik lima tahunan yang dipandang peristiwa yang menggairahkan, bukan pesimisme, karena akan bisa membawa perubahan,\" katanya. Sementara Head of Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdiansyah mengatakan, tren percakapan pesimisme warganet mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi pada 21 April-13 Juni 2023 dengan 32.949 percakapan. \"Kenapa di tanggal 21 April sampai 13 Juni ini ada puncak percakapan yang begitu menarik, kurang lebih ada pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP,\" kata Nurdiansyah. Selain itu, dalam kurun waktu ini juga banyak drama pesimisme mengenai sistem pemilu 2024 yang akan digunakan, yang kemudian diputus Pemilu Terbuka oleh Mahkamah Konstitusi. \"Warganet emosinya cenderung surprise kaget, tidak menyangka menjadi terbuka. Tadinya mereka cenderung pesimis menyambut Pemilu tahun 2024, sekarang mulai optimisme,\" katanya. Bentuk pesimisme lain, adalah adanya keberpihakan pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada capres tertentu, dan isu penjegalan Anies Baswedan. \"Warganet tidak percaya sama Presiden Jokowi, dimana warganet melihat ada upaya menjadikan capres menjadi dua pasangan calon, bukan tiga,\" katanya. Selanjutnya, optimisme warganet dalam menyambut Pemilu 2024 juga meningkat dalam kurun waktu antara 16-25 Juni 2023. \"Ada 13.557 total percakapan yang memberikan tren positif pelaksanaan Pemilu 2024. Dan di periode keduanya, di 28 Juni sampai 3 Juli, warganet mulai aktif berbicara cawapres untuk ketiga kandidat bacapres,\" pungkasnya. (Ida)
Dukungan Effendi Simbolon terhadap Prabowo Menunjukkan Faksi-faksi di PDIP Tidak Satu Suara Dukung Ganjar
Jakarta, FNN - Effendi Simbolon, kader PDIP, menginginkan Prabowo Subianto menjadi nakhoda Indonesia. Harapan tersebut disampaikan Effendi dalam acara Rakernas Marga Simbolon di, Jumat (7/7/23). Menurut Effendi, Indonesia memerlukan pengganti Presiden Joko Widodo yang mampu berkompetisi di dunia internasional dan menjalin keharmonian dari Aceh hingga Papua. Dia juga mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mapan secara mental, iman, dan jaringan. Pernyataan Effendi ini mengindikasikan adanya “pembangkangan” atau tidak tegak lurus terhadap keputusan Ketua Umum Partai. Apakah sinyal pembangkangan ini akan diikuti oleh anggota parta yang lain? Menanggapi sikap Effendi Simbolon ini, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (8/7/23) mengatakan bahwa secara formal orang akan mengatakan bahwa penunjukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden adalah satu hal yang diputuskan dalam pikiran akal sehat partai, dan Megawati memang diberi hak untuk memutuskan. “Memang, kita tahu bahwa yang keluar itu formal statemen, tetapi informal psikologi, itu yang mesti kita baca. Tentu Effendi Simbolon adalah tokoh lama dan tahu bagaimana kimia politik Megawati, tahu faksi-faksi di sekitar PDIP tiba-tiba kaget ketika Megawati mengucapkan Ganjar sebagai calon presiden. Dan Effendi tentu ingin mengembalikan marwah partai, yaitu demokrasi melampaui feodalisme,” ujar Rocky. Effendi, lajut Rocky, datang dari tradisi yang ceplas ceplos. Banyak kasus yang sebelumnya terkait Effendi Simbolon, tapi dia tenang untuk menganalisis dan menemukan soal yang kemudian membenarkan hipotesis bahwa keretakan di dalam PDIP belum bisa disemen dengan sekadar prinsip Soekarnoisme. Jadi semen itu akhirnya mulai luntur dan kelihatan bahwa memang temboknya itu retak. “Jadi kira-kira begitu pesannya, walaupun secara simpel itu peristiwa kebudayaan, tetapi Effendi Simbolon adalah tokoh politik dan sudah malang melintang di PDIP. Jadi sinyal Effendi Simbolon adalah sinyal bahwa ada yang salah ketika Kartini itu diganti oleh Kartono, gampangnya begitu,” ujar Rocky. Seperti kita ketahui bahwa sikap Megawati dan PDIP biasanya sangat keras terhadap “pembangkangan” anggotanya terhadap keputusan Ketua Umum. Oleh karena itu, sepertinya dalam waktu akan ada tindakan yang keras dan tegas terhadap Effendi Simbolon. Apakah ini bisa memicu semacam eksodus karena Effendi Simbolon sudah memulainya? “Kelihatannya PDIP akan berhitung keras karena Effendi juga berhitung kuat. Kalau dia dipecat itu impact-nya makin bagus buat Efendi Simbolon bahwa dia akan memimpin bedol desa dari PDIP ke Gerindra. Tetapi, tentu basa-basi diperlukan. Ini kan peristiwa kebudayaan dan sebagai sesama peserta pemilu harus saling menyapa atau diselesaikan secara budaya perbedaan itu,” ungkap Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa mungkin juga Effendi menempatkan diri sebagai jembatan antara Megawati dan Prabowo yang memang akhir-akhir menegangkan karena janji batu tulis ternyata tinggal batunya, tulisannya sudah terhapus. “Tetapi, satu hal yang pasti bahwa faksi-faksi di PDIP itu tetap tidak tiba pada keputusan yang sama untuk mendukung Ganjar. Dan itu menyebabkan relawan-relawan Ganjarnya Mega pun berantakan,” tegas Rocky. Saat ini, kata Rocky, kita bisa melihat tiba-tiba Projo memberi statemen untuk pergi ke Prabowo, Budi Arie Setiadi memimpin Projo bertemu dengan kalangan pendukung Jokowi yang lain, lalu akhirnya diberangkatkan menuju Hambalang. Sementara itu, Ganjar berharap relawan Jokowi tetap bersama dia. Tetapi, tentu relawan Jokowi yang tadinya mengasuh Ganjar tidak bakal diterima oleh PDIP karena mereka dianggap sebagai orang-orang Jokowi. “Jadi, kita mau melihat bahwa perang karena dendam ini akan berlanjut. Effendi Simbolon melihat momentum itu sebagai momentum yang berbahaya bagi partai. Jadi, dia sebenarnya kasih peringatan kepada partai dengan cara oke kalau terus begini bisa bedol desa atau bisa eksodus ke Gerindra, tetapi dengan cara yang lain Effendi akhirnya mengatakan sudah terjadi gerakan eksodus itu dan pasti pemimpinnya adalah Effendi Simbolon,” ungkap Rocky. (sof)
Demokrasi Membuktikan Rakyat Biasa Bisa Menjadi Pemimpin
Jakarta, FNN - Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan (TKRPP-PDIP) Ahmad Basarah menyampaikan demokrasi membuktikan siapa pun dapat menjadi Presiden yang memimpin Indonesia, termasuk mereka yang asalnya dari rakyat biasa atau bukan dari kalangan yang berpengaruh.Dia menyebut terpilihnya Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan Pilpres 2019 bukti demokrasi menjamin mereka yang dari kelompok orang biasa dapat menjadi Presiden RI.“Demokrasi telah membuktikan orang-orang biasa, rakyat biasa, dengan sistem demokrasi yang kita pakai dapat dihantarkan menjadi pemimpin Bangsa Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga lahir dari rakyat kebanyakan seperti kita, dan kita bersyukur dari buah karya Ibu Megawati Soekarnoputri lahir pemimpin bangsa yang lahir dari rakyat Indonesia,” kata Ahmad Basarah dalam acara dialog interaktif di Jakarta, Sabtu.Dalam kesempatan itu, Ahmad Basarah lanjut menerangkan bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo pun berasal dari kelompok rakyat biasa.“Mas Ganjar lahir juga dari keluarga kebanyakan. Artinya, rakyat biasa seperti kita semua, bukan dari kalangan bangsawan, bukan anak jenderal, bukan anak-anak orang elite di Republik ini. Dia anak seorang purnawirawan (anggota) Polri berpangkat biasa,” kata Basarah.Oleh karena itu, dia berharap acara dialog interaktif yang mengangkat tema “Kenapa Ganjar Pranowo Capres Terbaik Penerus Jokowi” dapat menjadi ajang untuk membedah sisi humanis dan latar dari bakal calon presiden PDI Perjuangan itu.Dialog itu diharapkan dapat memunculkan gagasan-gagasan yang rasional mengapa Ganjar Pranowo yang harus melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode.“Dalam diskusi ini saya kira nanti akan mengemuka berbagai dimensi tentang Mas Ganjar Pranowo baik dimensi yang bersifat humanisme tentang pribadi Mas Ganjar, kehidupan keluarganya yang harmonis bersama istrinya Mbak Hj. Atiqoh dan juga putranya yang menggambarkan rumah tangga ideal dalam struktur sosial masyarakat kita, dan ketika kita ingin memimpin bangsa, tentu harus dimulai dari keluarga,” kata Ahmad Basarah.Dalam acara itu, yang turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menghadirkan sejumlah pembicara seperti Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi, Ketua DPP PDIP Prof. Hamka Haq, dan Ketua Alumni UI Garda Pancasila Sony Danang Wicaksono.Ganjar Pranowo, yang saat ini masih aktif sebagai Gubernur Jawa Tengah, diumumkan secara resmi sebagai calon presiden dari PDIP pada 21 April 2023. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan itu secara langsung pada Rapat DPP Partai Ke-140 Diperluas Tiga Pilar dengan agenda konsolidasi internal dan silaturahmi Idul Fitri 1444 H di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat.PPP ikut mengumumkan secara resmi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka selepas Rapimnas Ke-5 di Yogyakarta pada 26 April 2023.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
BNPT Mendalami dan Mitigasi Hubungan antara Al Zaytun dengan NII
Jakarta, FNN - Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ahmad Nurwakhid mengatakan pihaknya masih mengkaji apakah saat ini masih ada afiliasi dan keterkaitan antara Al Zaytun dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).Hal tersebut dilakukan karena secara historis memang ada keterkaitan antara Al Zaytun dan gerakan NII, katanya.\"Persoalannya adalah apakah sampai saat ini masih ada, tentu ini masih dalam proses kajian dan pendalaman BNPT bersama dengan stakeholder terkait lainnya,\" kata Nurwakhid di Jakarta, Sabtu.Keterkaitan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun dengan NII kembali diungkit dan mencuat ke permukaan setelah ponpes yang dipimpin Abu Toto alias Panji Gumilang terus mendapatkan sorotan publik soal isu dugaan penistaan agama dan isu lainnya.Sebagaimana diketahui DI/TII atau NII merupakan kelompok jaringan radikal terorisme melalui gerakan pemberontakan yang dipimpin Marijan Kartosuwiryo.Namun pascareformasi, UU Anti Subversi Nomor 11/ PNPS /1963 dicabut sehingga negara tidak punya instrumen hukum untuk menjerat gerakan dan organisasi ini.Menurut Nurwakhid, walaupun ada keterkaitan historis antara Al Zaytun dan NII, BNPT tidak bisa serta merta menjerat dengan UU Antiteror.\"UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 hanya bisa diterapkan terhadap kelompok atau jaringan radikalisme yang masuk dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme (DTTOT), seperti: JI, JAD, JAT, dan lainnya,\" ujarnya.Hingga saat ini, menurutnya, NII belum tercantum dalam DTTOT sebelum mendapatkan ketetapan dari pengadilan.\"Karena itu, melihat dari aspek historis, ideologi, dan gerakannya yang masih ada hingga saat ini tentu kita mendorong agar NII dimasukkan dalam DTTOT sehingga bisa dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,\" kata Nurwakhid.Terkait penanganan kasus Al Zaytun, menurut Nurwakhid, harus dilakukan secara holistik dan kolaboratif dengan pendekatan hukum pidana umum maupun pidana khusus sesuai bukti-bukti yang cukup.BNPT berperan dalam pengawasan dan \"monitoring\" bersama lembaga terkait guna melakukan pendalaman keterkaitan Al Zaytun dengan jaringan NII.\"Namun, hal terpenting lainnya yang patut dipertimbangkan adalah mitigasi dan pembinaan khususnya terhadap para santri dan cipta kondisi agar menjamin stabilitas kamtibmas,\" pungkasnya.(ida/ANTARA)
POPULER
