POLITIK
Kelihatannya Jokowi Menginginkan Seseorang yang Bisa Dikendalikan Habis-habisan: Tinggalkan Ganjar, Dukung Prabowo - Erick, PKB Ngambek
Jakarta, FNN - Senin (24/7/23), Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir berkunjung ke PT Pindad untuk meninjau produksi alat utama sistem senjata (alutsista), sekaligus membahas besarnya potensi ekspornya. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi juga mencoba kendaraan taktis Maung 4x4 di kompleks PT Pindad dengan Prabowo Subianto sebagai pengemudinya. Pemandangan ini semakin menguatkan bahwa Jokowi meninggalkan Ganjar dan mendukung pasangan Prabowo – Erick Thohir. Sementara, PKB yang sebelumnya menolak wacana duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Pilpres 2024, menekankan akan berjuang mencari takdir yang lebih baik bila Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak menjadi pendamping Prabowo. Menurut Waketum PKB, Jazilul Fawaid, Harlah PKB di Stadion Manahan Solo menjadi ikrar seluruh jajaran kader, pengurus, hingga relawan bahwa Cak Imin itu capres/cawapres. Hal ini menjadi syarat wajib bila ada pihak yang ingin bekerja sama dengan PKB. Menanggapi keadaan tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edis Selas (25/7/23) mengatakan, “Ya, ini takdir itu seperti sprindik. Kan Cak Imin mau mencari takdir. Takdir itu seperti sprindik, jadi tunggu saja. Datang atau tidak.” “Tetapi, tentu ada kalkulasi yang lebih tajam dari Cak Imin bahwa kelihatannya dia memang jauh dari pembicaraan Jokowi. Karena Jokowi kelihatannya memang menginginkan ada seseorang yang bisa secara habis-habisan dia kendalikan. Cak Imin tetap tidak bisa dia kendalikan. Karena Cak Imin punya fasilitas partai, Cak Imin punya asosiasi dengan nahdliyin, susah, berat itu. Beda dengan Ercik Thohir. Erick Thohir kan Cuma punya modal, kapital, mudah dikendalikan. Jadi, dari segi perbandingan itu, Cak Imin nggak usah baperlah. Dia punya social page yang lebih lebar dan lebih dalam,” lanjut Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa politik itu bukan basis sosial, bukan sekedar selebrasi sesaat, punya uang segala macam. Bukan itu. Moral dari politik adalah basis sosial yang kuat. Di situ sumber legitimasinya. “Jadi, kalau saya kasih semacam gula-gula kecil pada Cak Imin, sudahlah, Anda itu adalah sumber legitimasi bangsa ini, karena melekat pada diri Anda kenahdliyinan, melekat pada diri Anda ada tradisi berpartai. Erickt Thohir tidak begitu. Tetapi, lebih dari itu, kita mungkin menganggap bahwa Erick Thohir juga belum tentu adalah pilihan terbaik Jokowi. Dia mungkin second best. Tetapi, mungkin ada juga yang menganggap diajuga second best. Nanti kita tunggu perkembangan-perkembangan tukar tambah-tukar tambah yang masih berlangsung sampai hari ini,” ungkap Rocky. “Jadi, Cak Imin nggak usah khawatir. Walaupun mencari takdir lain, ya sudah, takdir itu ditunggu saja, jangan dicari. Kalau dicari, bisa-bisa Anda ketemu takdir yang buruk,” pesan Rocky. Memang menarik apa yang terjadi pada Cak Imin. Cak Imin adalah orang yang pertama kali berkoalisi dengan Prabowo, membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bahkan sudah bikin sekber. Kita juga ingat bagaimana para ulama PKB melakukan ijtimak dan memberikan ultimatum sebelum Ramadhan harus sudah ditentukan cawapresnya. Tetapi, sampai sekarang Prabowo belum memilih dia, bahkan hampr pasti Prabowo tidak akan memilih dia. “Ya, sebetulnya Cak Imin bukan petarung yang tangguh. Dia penunggu yang tangguh. Tapi justru di situ kita bisa membaca politik Indonesia. Tidak ada petarung dalam politik Indonesia, semuanya menunggu, menunggu restu Jokowi. Jadi, sebetulnya bagian buruk dari politik ada di dalam era hari ini, menunggu restu Jokowi, yang dalam bahasa akademis namanya endorsement power,” ujar Rocky. Padahal, lanjut Rocky, kita tahu makin lama menunggu Jokowi, sama seperti menunggu kepastian bahwa Jokowi mampu menaikkan profil endorsement dia. Buktinya, profilnya turun terus. Jadi, buat apa menunggu sesuatu yang defisit tiap hari. Legitimasi Jokowi defisit terus setiap hari. Suatu waktu nanti kita menunggu liability. “Jokowi bukan lagi aset dalam demokrasi. Di luar negeri sudah diolok-olok, dianggap bahwa Jokowi kayak orang yang mau nyari takdir juga. Takdir apa? Takdir setelah Pemilu dia apa? Takdirnya Jokowi setelah presiden tuh apa? Jadi sama aja itu, mental-mental menunggu takdir ini juga ada pada Jokowi,” ungkap Rocky. Jokowi, menurut Rocky, menunggu semacam keajaiban buat dia bahwa dia tidak akan dipersoalkan nanti begitu lengnser. Kenapa? Karena sementara ini kan begitu banyak orang yang mengkritik Jokowi dan menunjukkan bahwa ada potensi money loundring di dalam perusahaan-perusahaan dinasti Jokowi, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam pemilu yang lalu oleh Jokowi, ada potensi diimpiech karena melanggar pasal-pasal utama dalam konstitusi, terutama dalam suatu anggaran itu. Macam-macam. Jadi Jokowi tahu bahwa dia sebetulnya juga lagi menunggu takdir. Jadi dua orang yang lagi menunggu takdir, ya takdirnya tidak akan tiba sebetulnya. Sebetulnya, lanjut Rocky, kita melihat bahwa bangsa ini tidak tumbuh di dalam pelembagaan kompetisi. Kalau ada pelembagaan kompetisi, Cak Imin tidak mungkin merendahkan dirinya menjadi calon wakil presiden. Dia dikompetisikan menjadi presiden. Jadi, dari segi mental, Cak Imin sebetulnya sudah melemah duluan. Lain kalau Cak Imin bilang, “Apapun yang terjadi, takdir akan saya putuskan sendiri. Karena saya ditakdirkan untuk jadi presiden oleh partai saya”. Itu lebih bagus. Itu bangga partainya.(ida)
Anis Matta: Umat Islam Harus Mulai Kedepankan Politik Populasi, bukan Mewakili Kelompok Lagi
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, agenda keumatan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 harus disesuaikan dengan konteks geopolitik. \"Kenapa, karena sekarang ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat kacau. Dunia kita ini benar-benar berantakan sangat kacau, dibawah ancaman perang\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (24/7/2023). Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #6 dengan tema \'Apa Agenda Keumatan di Pilpres 2024\' yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (24/7/2023). Program \'Anis Matta Menjawab\' ini dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar yang bertindak sebagai host. Anis Matta mengatakan, dominasi Amerika Serikat (AS) sebagai kekuatan global pelan-pelan mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan konflik supremasi, serta memicu krisis fundamantel seperti ekonomi, pangan dan energi. \"Kita tidak sedang menakut-nakuti, tapi kita bicara tentang realitas. Dimana situasi geopolitik ini, akan mengubah seluruh pertarungan global, sementara di tengah situasi yang sangat kacau ini, ada Pilpres 2024. Lalu, bagaimana kita menghadapinya,\" ujar Anis Matta. Menurut Anis Matta, Islam telah mengajarkan mengenai pentingnya memahami situasi geopolitik, yakni ketika ada perintah turunnya wahyu dalam Al Qur\'an, Surat Ar-Rum pada tahun ke-7 kenabian Rasulullah SAW. \"Jumlah Umat Islam saat itu, masih puluhan dan coba bayangkan Rasullah SAW tiba-tiba mendapatkan wahyu tentang bangsa lain yang sedang berkuasa pada waktu itu, yaitu bangsa Romawi,\" katanya. Allah SWT, kata Anis Matta, telah mengajarkan pertarungan dua bangsa besar saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Dalam perjalanan sejarah, Umat Islam akan bertemu dengan bangsa namanya Romawi. \"Dan kira-kira 6 tahun setelah turunnya Surat Ar-Rum ini, Umat Islam bertemu dalam perang dengan bangsa Romawi. Artinya ada pelajaran akidah dan iman dalam pelajaran tentang geopolitik,\" katanya. Anis Matta menilai Allah SWT ingin menyampaikan pesan yang sangat kuat tentang pelajaran hidup dalam berpolitik kepada Umat Islam. \"Nah, kalau sekarang kita bawa dalam konteks geopolitik saat ini, tentu menjadi tantangan bagi seluruh bangsa. Karena setiap bangsa akan berusaha bisa survive,\" ujarnya. Karena itu, disinilah pentingnya agenda keumatan diperjuangkan agar pemimpin yang dihasilkan dapat memahami situasi geopolitik dan mampu menjawab tantangan global. \"Tetapi secara politik, Umat Islam saat ini masih menghadapi masalah mindset, masalah narasi dan masalah kepemimpinan. Inilah kendala kita dalam menetapkan agenda keumatan,\" katanya. Padahal Indonesia adalah negara ke-4 terbesar di dunia secara populasi, sementara dalam konteks agama adalah negara dengan jumlah Umat Islam terbesar di dunia. \"Jadi Umat Islam di Indonesia itu punya masalah mindset. Mayoritas secara populasi, tetapi minoritas dalam mindsetnya, hanya mewakili kelompoknya. Jadi ini jawaban, kenapa partai-partai Islam itu selalu menjalankan politik identitas, karena dia ingin mewakili kelompoknya,\" ungkap Anis Matta. \"Ada kelompok Islam kota, kelompok Islam tradisional, kelompok Islam modern dan lain-lain. Dia kan mayoritas, tapi berpikirnya minoritas. Semangatnya hanya mewakili kelompok, bukan mewakili Indonesia,\" imbuhnya. Anis Matta berharap Umat Islam belajar dari pelajaran Piagam Madinah, dimana Rasulullah SAW menganggap semua penduduk di Madinah sebagai Umat, termasuk orang-orang Yahudi karena memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal kewarganegaraan. \"Mumpung kita dalam suasana hijrah, sekarang kita harus hijrah dari mindset minoritas kepada mindset mayoritas. Itulah pelajaran yang kita dapat dari Rasulullah SAW saat hijrah dari Mekkah ke Madinah,\" katanya. Dengan mindset mayoritas itu, lanjutnya, Islam akhirnya menguasai dunia, berlanjut kepada kekuasaan Bani Umayyah, Abbasiyah hingga Utsmaniyah. \"Jadi sekarang sudah saatnya Umat Islam ini hijrah dari mindset minoritas kepada mindset mayoritas. Dari semangat outsider sebagai orang luar menjadi Insider, orang dalam. Kita harus mengelola negara ini, karena kitalah yang mayoritas,\" katanya. Maknanya adalah Umat Islam harus menjalankan politik populasi seluruh bangsa, baik yang muslim maupun non muslim seperti semangat yang ada dalam Piagam Madinah. \"Umat Islam sekarang tidak ada yang membawa solusi bagi masalah bersama mengenai berbagai isu. Berpikirnya selalu mewakili kelompok, sehingga tidak ada yang membawa narasi Islam secara konseptual. Semua orang membawa Islam hanya sebagai simbol saja,\" katanya. Tetapi, krisis narasi ini sebenarnya, terjadi pada kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah itu muslimnya, apakah yang sekuler, yang kanan, tengah dan kiri semua memang mengalami krisis narasi. \"Jadi ketika kita bicara siapa pemimpin kita nanti, kita selalu dihadapkan pada persoalan narasi dan kepemimpinan. Inilah yang menyebabkan kenapa umat Islam mayoritas di sini, tapi Partai Islam selalu kecil perolehan suaranya, tidak lebih dari 20 persen karena mereka tidak mau menawarkan narasi,\" jelasnya. Akibatnya, tidak ada calon pemimpin yang didukung penuh dari kelompok kanan. Oleh karena itu, Umat Islam harus melakukan hijrah mindset, baru kemudian menawarkan narasi. Dengan narasi itu, maka akan ada calon pemimpin yang membawa politik populasi, tidak lagi mewakili kelompok lagi. \"Kalau kita membawa semangat Indonesia, maka kita harus membawa politik populasi. Kita harus membawa Islam sebagai jawaban, meskipun kita tidak akan menemukan pemimpin yang sempurna. Kita tidak sedang memilih Superman atau Iron Man, tetapi kita mencari pemimpin untuk semua umat,\" pungkas Anis Matta. (*)
Gibran Mengaku Baik Dengan Semua Tokoh yang Terlibat Kontestasi Politik
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengakui dirinya berhubungan baik dengan semua tokoh yang terlibat dalam kontestasi politik. Hal tersebut diucapkan di Solo, Senin, menanggapi beredarnya foto sarapan bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. \"Intinya beliau-beliau ini berteman, ya adem lah,\" katanya. Meski demikian, disinggung mengenai Pemilu 2024, ia mengaku masih termasuk junior, termasuk isu dirinya yang akan maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. \"Pak Erick aja (cawapres, Red.), ojo aku (jangan saya). Saya cuma anak kecil, nggak ikut-ikutan acara seperti itu,\" katanya. Sementara itu, sebelum bertemu dengan tiga tokoh tersebut, ia mengaku sudah sarapan terlebih dahulu di Hotel Alila Solo bersama Prabowo. \"Soalnya kemarin kan saya jemput Mbak Puan (Puan Maharani) dulu, nggak sempat ketemu beliau (Prabowo, Red.), ya jadi ketemu di hotel. Semua tamu ya pasti kami jemput dan antar kalau sempat,\" katanya. Ia mengatakan saat bertemu dengan Prabowo sempat membahas banyak hal. Meski demikian, ia enggan membeberkan topik yang mereka bahas. Termasuk saat satu mobil dengan Prabowo menuju ke Bandara Adi Soemarmo, ia berharap tidak diartikan bermacam-macam oleh publik. \"Satu mobil ojo (jangan) diartikan macam-macam. Saya di Bogor (minggu lalu, Red.) juga satu mobil dengan Pak Ganjar. Jenenge bolo kabeh (namanya berteman semua), semua berteman,\" katanya. (sof/ANTARA)
Setelah Lengser, Wayan Koster Ingin Bersantai di Kampung Halaman
Denpasar, FNN - Gubernur Bali Wayan Koster mengaku ingin bersantai di kampung halamannya di Desa Sembiran, Buleleng, setelah masa jabatannya sebagai kepala daerah Provinsi Bali berakhir.\"Kan berakhir 5 September 2023; setelah itu, ya, di kampung, santai dulu. Tidak mikir pilkada, kan (ada) pemilu legislatif dan pemilihan presiden dulu, fokus itu,\" kata Koster di Denpasar, Bali, Senin.DPRD Provinsi Bali telah mengumumkan pemberhentian Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati dari jabatannya.Selanjutnya, Koster mengatakan dirinya akan bertani setelah masa jabatannya berakhir. Sementara terkait persiapan Pilkada 2024, Koster mengaku akan menunggu penugasan dari partai.Sementara itu, terkait tiga nama calon penjabat gubernur Bali, Koster mengaku mengenal ketiganya.Ketiga calon penjabat gubernur itu ialah Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya, dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum.\"Ya, kenal orangnya, biasa; tapi kan proses ada di Kemendagri, kemudian terakhir presiden langsung yang akan menunjuk. Ada putra daerah dua, bukan putra daerah satu, tapi nanti tergantung hasil rapat TPA yang akan dipimpin langsung untuk pj gubernur Bali ini langsung presiden yang pimpin,\" jelasnya.Kepada pj gubernur Bali yang ditunjuk nantinya, Koster berpesan agar dapat menjalankan program yang telah dia lakukan.\"Tahun 2024 kan terutama APBD akan diproses rancangan KUA dan PPAS dalam waktu dekat ini. Jadi, apa yang diagendakan 2024 itu saja dilaksanakan,\" tuturnya.Pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Bali masa jabatan 2018-2023 disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dalam pengumuman Nomor 71.3/23873/DPRD/2023.Empat dasar hukum yang melandasi pemberhentian itu ialah Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.Selanjutnya, ada pula Keputusan Presiden RI Nomor 159/P Tahun 2019 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan, Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dan Berita Acara Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 5 September 2018.\"Mengumumkan bahwa masa jabatan Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. dan Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. masing-masing sebagai gubernur dan wakil gubernur Bali masa jabatan 2018-2023 akan berakhir pada tanggal 5 September 2023,\" kata Adi.Berdasarkan pengumuman tersebut, DPRD Bali mengusulkan pemberhentian Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati sebagai gubernur dan wakil gubernur Bali masa jabatan tahun 2018-2023 kepada presiden melalui menteri dalam negeri.(sof/ANTARA)
Di Bawah Jokowi, Persaingan Politik Indonensia Tidak Berpola Karena Tidak Ada Upaya untuk Menanamkan Nilai
Jakarta, FNN - Presiden Jokowi menghadiri Harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/723). Dalam pidatonya di acara tersebut, Jokowi mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar masyarakat tidak saling bertengkar dan tidak saling menjelekkan capres lain pada pemilu 2024. Jokowi juga mengungkapkan bahwa para elite partai, para ketua umum partai, hingga calon presiden bahkan sering berkumpul bersama, makan-makan bareng, ngopi bareng, tapi yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan. Jokowi berharap agar setelah pemilu berakhir, masyarakat bisa kembali bersatu. Menanggapi pidato Jokowi tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung edisi Senin (24/7/23) mengatakan, “Yang di bawah juga bilang, kita heran, kok, Pak Jokowi bisa duduk tanpa pikiran itu, mondar-mandir saja dari satu koalisi ke koalisi lain, sama saja. Jadi, justru rakyat kecil melihat ini ngapain ngopi-ngopi. Ini ada soal bangsa yang mau berantakan. Kira-kira begitu ucapan rakyat di bawah.” “Ini orang kayak para politisi tanpa ide politik. Karena itu, isinya ngopi-ngopi doang. Kalau ngopi ada pikirannya, bagus. Ini kan ngopi tanpa arah. Jadi orang anggap ini Jokowi, ini negara tanpa kepala negara, kira-kira begitu. Karena isinya adalah dari satu forum ke forum yang lain, baru mulai ngeledek-ledek rakyat,” lanjut Rocky. Yang terjadi adalah justru rakyat yang tadinya bingung, tapi lama-lama karena ketidakonsistenan Jokowi konsisten, maka sekarang jadi lebih paham. Oleh karena itu, tampaknya sekarang rakyat juga lebih santai. Contohnya, kini relawan Jokowi tidak semuanya mengikuti Jokowi, ada yang ikut Ganjar, ada yang ikut Prabowo, dan ada juga yang ikut Anies. “Ya, itu poin tadi bahwa ini negara ada kepala negara, tapi kepalanya kosong. Jadi, orang kalau kepalanya kosong, ya ngopi-ngopi saja, karena nggak ada yang mau dipikirin. Jadi, sebetulnya tidak ada semacam kegembiraan untuk menyambut politik karena tidak ada upaya untuk menanamkan nilai di dalam pertarungan politik,” ungkap Rocky dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky menganggap bahwa ini memang situasi dari berantakan menjadi lucu, dari lucu menjadi absurd, dan kita sebetulnya menunggu satu sinyal baru dari mahasiswa, dari masyarakat sipil, atau dari LSM yang berupaya untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir, karena selama ini tidak ada pikiran di kepala negara. Sebenarnya kalau Jokowi mau rakyatnya rukun, dia harus berhenti cawe-cawe. Sampaikan saja pada rakyat bahwa dia mau madep pandito, lengser Keprabon pulang ke Solo. “Itu kalau memang mentalnya mental pandito, tapi kalau mentalnya bertentangan dengan itu, artinya dia punya kecemasan bahwa dia tidak akan jadi pandito, karena itu dia berupaya untuk tangannya cuman dua, tapi mau ada di 3-4 harta supaya bisa ikut-ikut ngatur. Jadi orang yang menjadi pandito sebetulnya dia potong tangannya supaya dia enggak campur tangan lagi tuh. Ini tangannya justru jadi banyak tuh. Dan tangannya yang sudah banyak itu enggak cukup, dia tambah lagi tangan orang lain. Ada tangan yang lagi ngaduk-aduk Golkar, PDIP, Demokrat. Jadi semua kaki tangan Jokowi itu sekarang bergerak bukan lagi secara sembunyi, tapi secara terbuka. Bergerak di Golkar, Demokrat, nanti lagi bergerak di PKS. Kalau bergerak di Nasdem sudah dari awal,” ungkap Rocky.(ida)
Puan Menyebut Lima Nama Bakal Cawapres Ganjar Pranowo
Solo, Jateng, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sudah ada lima nama sebagai bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo.\"Sekarang sudah mengerucut lima nama, salah satunya Cak Imin,\" kata Puan usai menghadiri puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) Ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu petang.Puan menyebut lima nama itu yakni Sandiaga Salahudin Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).\"Dulu ada 10 nama, sekarang sudah mengerucut ke lima nama,\" ujarnya.Ketika ditanyakan sejauh mana kedekatan Muhaimin Iskandar dan PDIP serta Ganjar Pranowo, Puan pun menanyakan kedekatan itu langsung dengan Cak Imin.\"Apakah PKB dekat dengan PDIP?\" tanya Puan ke Muhaimin.Cak Imin pun berkelakar mengatakan kedekatan mereka bukan sekedar dekat.\"Nempel, bukan hanya dekat, nempel,\" jawab Cak Imin.Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Partai Gerindra membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bacapres.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari total kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI atau pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Pertemuan Jaksa Agung-Menkominfo Membahas Pendampingan Proyek BTS 4G
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang berlangsung di tengah pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka audiensi dan silahturahmi, salah satu yang dibahas adalah keberlangsungan proyek pembangunan menara BTS 4G Kominfo.“Terkait Menkominfo tadi termasuk yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Jaksa Agung bagaimana proyek strategis nasional BTS 4G ini bisa dilakukan pengawalan dan pendampingan,” kata Ketut.Ketut menjelaskan, pertemuan Jaksa Agung dan Menkominfo tidak terkait dengan pemeriksaan Airlangga Hartarto.Ia menyebut, pertemuan keduanya berlangsung terpisah, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, pada pukul 12.00 WIB. Sedangkan pemeriksaan Airlanggar Hartarto berlangsung di Gedung Bundar Jamidsus.“Kalau Menkominfo bersama tim kementerian dalam rangka audiensi dan silaturahmi, terkait dengan pendampingan dan pengawalan percepatan pembangunan BTS 4G. Nanti untuk lengkapnya saya akan doorstop,” ujar Ketut.Ketut juga menegaskan, pertemuan Jaksa Agung dan Menkominfo tidak terkait dengan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh pihaknya. Tapi, dalam rangka mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional sesuai arahan Presiden“Tidak ada (kaitannya), ini hanya terkait dengan silaturahmi saja, mendorong percepatan sebagaimana perintah Presiden terkait dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Menkominfo,” kata Ketut.(ida/ANTARA)
Fahri Hamzah: Ini Waktunya Move On, Kita Rekonsiliasi Jadikan Indonesia sebagai Superpower Dunia
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritik calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Partai Nasdem, karena terlalu cepat menggalang anasir-anasir pertengkaran di publik. Sebab, politik gagasan dianggap menjadi tidak penting, karena mengedepankan politik perasaan. \"Penggalangan anasir-anasir itu, membuat pertengkaran semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab, setiap pertengkaran tidak rasional itu, biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap lebih penting,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset digital Gelora Petamaya yang memotret gagasan tiga bakal calon presiden (bacapres) dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) yang telah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12-14 Juli 2023 lalu. Menurut Fahri Hamzah, jika masih ada bacapres yang masih mengandalkan politik perasaan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik. \"Ini waktunya move on, kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan tengah. Membangun kekuatan tengah itu, punya mimpi baru untuk Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai super power baru dunia,\" katanya. Dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini, lanjut Fahri, maka membuat Indonesia kuat di masa yang akan datang, karena semuanya bersatu membangun Indonesia. \"Kami setuju dengan gagasannya. Apabila gagasan itu diteruskan, Partai Gelora siap menyuarakan bahwa Indonesia masih memerlukan negosiasi, karena krisis belum selesai. Kalau nggak bersatu berbahaya sekali, apalagi dijadikan dasar untuk bertengkar,\" katanya. Fahri menilai dari ketiga bacapres saat ini, yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Apalagi sekarang Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang mengedepankan rekonsiliasi nasional. Sehingga tinggal melanjutkan upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). \"Pak Prabowo itu sebenarnya berjuangnya sudah lama, anda tahu waktu kita masih di lapangan dulu. Pak Prabowo itu sudah kita dengar berbeda pendapat dengan Orde Baru. Menurut saya, pidatonya dari dulu dia, itu kan luar biasa. Dia ingin semua partai itu instrumennya demokrasi. Begitu dia pensiun dia buat partai dan begitu setia dia di jalan partai politik, serta sempat menjadi oposisi,\" ungkapnya. Sementara itu, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy mengatakan, Gelora Petamaya berhasil memotret respon warganet terhadap gagasan tiga bacapres dalam kurun waktu 12-17 Juli 2023 usai acara APEKSI di Makassar. \"Percakapan mengenai gagasan bacapres pada APEKSI, secara keseluruhan terpantau memiliki sentimen positif sebesar 64 persen, sentimen negatif sebesar 9 persen dan sentimen netral 27 persen,\" kata Endy saat memaparkan hasil riset. Adapun otal percakapan digital yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 9.549 percakapan. Yakni sebanyak 6.055 percakapan sentimen positif, 897 percakapan sintemen negatif dan 2.500 percakapan sentimen netral. Sedangkan arah topik yang paling banyak dibicarakan bacapres dalan Rekernas APEKSI adalah masalah infrastruktur (34 %), sosial (33 %) dan pemerintahan (33 %). Terkait topik infrastruktur yang dibicarakan bacapres Prabowo Subianto yang terpopuler adalah soal hilirisasi sumber daya dan IKN. Lalu, bacapres Ganjar Pranowo membicarakan masalah transformasi sistem digital pemerintahan, sebaliknya Anies Baswedan bicara seputar pembenahan transportasi umum di perkotaan Indonesia. Kemudian topik sosial yang terpopuler dibicarakan dari bacapres Prabowo Subianto adalah soal pemindahan makam Pangeran Diponegoro dan masalah tenaga kerja. Selanjutnya bacapres Ganjar Pranowo bicara soal keterlibatan generasi muda di politik, sedangkan Anies Baswedan membicarakan masalah kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial di perkotaan. Di topik pemerintahan bacapres Prabowo mengangkat masalah kerjasama antar pemerintahan. Sedangkan Ganjar Pranowo mendorong pemberantasan korupsi, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sementara Anies Baswedan bicara perlunya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. \"Hal ini tentu membantu kita untuk membedah isi kepala mereka, untuk mengetahui gagasan besar mereka tentang indonesia. Tentu akan perlu forum-forum yang lebih spesifik lagi, mungkin forum pemerintahan desa, forum budaya, forum anak muda, dan lain sebagainya,\" katanya. Partai Gelora berharap agar forum seperti APEKSI terus berlangsung, sehingga publik dapat memilih capresnya dengan akal sehat dan mendapatkan informasi yang utuh mengenai gagasan mereka. \"Partai Gelora akan terus mendorong dan memantau waktu demi waktu yang akan mereka sampaikan. Sekali lagi Partai Gelora mendorong politik gagasan, sesuai dengan tagline kami menuju superpower baru dunia,\" pungkas Endy. (*)
Pemerintah Harus Pro Aktif Menginformasikan Mitigasi Kebocoran Data
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta Mantamiharja meminta pemerintah untuk transparan soal kebocoran data dan pro aktif menyampaikan langkah mitigasi kebocoran data terhadap masyarakat.\"Transparansi terhadap penanganan ini tidak muncul ke publik. Diapakan kebocorannya? Bagaimana penanganannya? Bagaimana kita mitigasi terhadap data-data yang bocor?\" kata Sukamta dalam diskusi \'Data Warga Siapa Yang Jaga\' di Kanal YouTube Trijaya FM, Sabtu.Dia menegaskan salah satu poin pentingnya adalah langkah mitigasi, khususnya yang bisa dilakukan masyarakat untuk memproteksi data pribadinya agar kejadian yang sama tidak terulang.Sukamta juga berharap insiden kebocoran data ditangani dengan serius oleh para pemangku kepentingan terkait, karena menurutnya kebocoran data pribadi masyarakat apapun bentuknya bukan persoalan sepele.\"Jadi kita berharap betul persoalan ini ditangani secara emergency. Jangan ditangani dengan cara ringan hanya sekedar dibantah \'oh itu bukan Dukcapil\'. Rakyat butuh penjelasan dari negara yang bertanggung jawab mengumpulkan data-data warga itu,\" pungkasnya.Untuk diketahui, kasus dugaan kebocoran data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diungkap pertama kali oleh akun Twitter bernama pengguna @DailyDarkWeb pada Sabtu (15/7). Dalam salah satu unggahannya, akun itu menyebutkan sebanyak 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum para peretas (hacker).Dalam tangkapan layar laman forum peretas yang dibagikan akun Daily Dark Web, si peretas dengan nama akun RRR mengklaim mendapatkan 337 juta baris data itu dari laman web resmi dukcapil.kemendagri.go.id.Ratusan juta data itu berisikan sejumlah informasi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, dan nomor paspor.Terkait hal itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan pihaknya akan memeriksa terkait dugaan bocornya 337 juta data kependudukan.\"Jumlah penduduk kita kan 275 juta, itu ada 300 juta, berarti kan kelebihan, karena itu kita akan periksa seperti apa,\" ujar Usman di Jakarta, Senin.Usman mengatakan Kemenkominfo akan memanggil pengendali data tersebut, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemenkominfo akan terlebih dahulu mendengar laporan dari kedua pihak tersebut.(sof/ANTARA)
Sekjen PDIP Menepis Budiman Sudjatmiko Bermanuver Politik
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menepis kader PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko bermanuver politik dengan bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.Hasto menegaskan langkah Budiman itu bukan manuver politik, melainkan hanya silaturahmi.“Itu bukan manuver politik, itu silaturahmi. Dan saya tadi juga berkomunikasi dengan Bung Budiman Sudjatmiko karena selama ini kami cukup intens,” kata Hasto di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Sabtu.Hasto menyatakan Budiman juga akan menyampaikan langsung isi pertemuan bersama Prabowo kepada dirinya.“Bung Budiman akan menginformasikan kepada saya pokok-pokok pembicaraan, dan sebagaimana kita ketahui Budiman ini sosok yang kritis,” kata Hasto.Menurut Hasto, kedatangan Budiman ke Prabowo semata untuk komunikasi dan mencoba memahami aspek yang diperjuangkan Prabowo.Hasto juga menepis isu pertemuan tersebut adalah tanda Budiman akan pindah menjadi kader Gerindra.“Enggak ada perpindahan. Karena PDIP ini kan punya pengalaman yang panjang selama Orde Baru, dengan mengedepankan etika politik. Itu juga dihormati oleh partai lain, karena kami tidak pernah intervensi,” ucapnya.Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa malam tidak mewakili partai, melainkan atas keinginan pribadinya.\"Saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mewakili partai, ini pribadi,\" kata Budiman kepada wartawan setelah mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).Budiman mengatakan dirinya akan membicarakan hasil pertemuan tersebut dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.\"Soal nanti tentu saja, saya akan bicara dengan Mbak Puan, Pak Hasto, karena kalau boleh saya sampaikan, izin kepada Pak Prabowo yang saya sampaikan kepada beliau tadi itu sebenarnya persatuan kaum nasionalis,\" ucap Budiman.Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko untuk melakukan klarifikasi terkait kunjungannya ke kediaman bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.“Pasti kami panggil. Semua diperlakukan sama,” ujar Komarudin Rabu (19/7).(sof/ANTARA)
POPULER
