POLITIK
Meski Kejaksaan Masuk Angin, tapi Pengungkapan Kasus BTS Tidak Mungkin Ditutupi Karena bagi Nasdem To Be or Not To Be
Jakarta, FNN – Skandal korupsi proyek pengadaan BTS di Kominfo masih terus bergulir. Hari ini, rencananya akan dilakukan sidang perdana terhadap Irwan Hermawan, komisaris PT Solitech Media Energi, salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Kemarin, telah diperiksa juga Menpora Dito Ariotedjo karena berdasarkan bocoran BAP Dito diduga menerima dana 27 miliar dari Irwan Hermawan dalam kasus ini, meski menerimanya sebelum menjadi menteri. Namun, yang mengagetkan adalah pernyataan dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa penerimaan dana oleh Dito tidak ada hubungannya dengan BTS. Kalaupun ada penerimaan, mungkin kasusnya berbeda. Apakah Kejaksaan Agung masuk angin? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (4/7/23) mengatakan, “Ya, orang menduga juga bahwa ini nasib dari 8 triliun ini, korupsi BTS ini, juga mungkin nggak akan terlalu jauh perginya, karena pasti tukar tambah akan berlangsung, sama seperti kasus 349 triliun yang dibuka oleh Mahfud MD. Tetapi, kita mesti lihat bagaimana publik melihat kasus BTS ini sebagai kasus bancakan politik.” Menurut Rocky, orang semacam Dito, sebagai menteri, ya mungkin saja dianggap bahwa itu kasus lain. Tetapi, karena konduktornya, yaitu Irwan Hermawan, makelar percaloan untuk menghentikan perjalanan kasus ini, dia harusnya menyebutkan secara resmi. “Sangat mungkin dia sudah menyebutkan dalam BAP, tetapi kemudian itu ada teguran eksternal, kita menduga itu, lalu Kejaksaan buru-buru membuat semacam preemptive bahwa mungkin ada atau mungkin tidak, tetapi mungkin ada mungkin tidak itu juga tidak terkait dengan kedudukan saudara Dito sebagai menteri. Kan Kejaksaan tidak perlu menyebutkan sesuatu yang masih indikatif, biarin saja besok kita dengar lebih tegas,” ujar Rocky. Hal tersebut membuat orang sudah melihat bahwa cawe-cawe Kejaksaan sudah mulai terbaca dari awal. Jadi, kata Rocky, kita mau buka kasus ini supaya publik tahu bahwa di belakang kasus-kasus semacam ini relasi politiknya kuat sekali. “Jadi, orang tidak sekadar melihat siapa mendapat apa, berapa banyak, tapi orang mau lihat bagaimana ada satu geng yang mengatur hal-hal semacam ini, dan itu sudah menjadi semacam rumus bahwa ada geng yang merampok, ada geng yang berupaya menutupi kasus, dan ada geng yang membagi-bagi hasil rampokan. Kan polanya begitu yang melibatkan pencurian uang negara,” ungkap Rocky. Sebagaimana dugaan public bahwa tidak mungkin uang 8,03 triliun hanya dimakan sendiri oleh Johnny G. Plate. Apalagi dalam dakwaan disebutkan bahwa Jhonny hanya menerima 17,5 M. Jika demikian, siapa lagi orang yang menerima aliran dana itu. Meski Kejaksaan menyatakan demikian, mungkin publik akan tetap curiga, apalagi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum kita juga sangat rendah. “Kita tahu bahwa biaya politik negeri ini tinggi sekali itu. Biaya buat menutupi kasus juga tinggi sekali. Jadi, masuk akal bahkan sebelum masuk sidang publik atau netizen menduga. Dugaan yang paling bermutu sebetulnya bahwa ini bancakan di antara tokoh-tokoh. Sebelum timbul pengakuan BAP saudara Irwan itu, orang bener-bener menduga bahwa kasus semacam ini kalau dinilai dari sudut pandang hukum, itu masih cuma sebagian orang tahu, paling 2-3 orang tuh diminta untuk mengambil risiko. Sebenernya adalah tukar tambah,” ungkap Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, kita tahu juga bahwa ini kasus ini tidak mungkin ditutupi karena ini menyangkut persaingan politik yang to be or not to be bagi Nasdem. Nasdem punya kepentingan besar dalam soal ini. Jadi, Nasdem mesti menuntun itu supaya kegiatan persidangan nanti tidak sekadar dimaksudkan untuk saling tukar tambah dan menutupi kasus. Justru bagi Nasdem ini adalah to be or not to be karena ini menyangkut perjalanan Anies. “Jadi, Pak Surya Paloh juga bersiap-siap untuk mengirimkan data-data baru pada publik atau membocorkan pada pers sebetulnya itu. Itu yang akan terjadi. Jadi, kegemparan politik pasti akan mengikuti tahap demi tahap persidangan Johnny G. Plate,” ujar Rocky. (ida)
Kapal Perang Jerman ke Indo-Pasifik Itu "Goodwill Visit"
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menilai rencana Jerman mengirim dua kapal perangnya ke Indo-Pasifik itu merupakan wujud muhibah atau kunjungan persahabatan (goodwill port visit) yang biasa dipraktikkan angkatan laut dari berbagai negara di dunia.Kasal juga meyakini Angkatan Laut Jerman pasti akan berkoordinasi dengan TNI AL manakala kapal perangnya nanti memasuki perairan Indonesia, mengingat negara itu cukup rutin mengirimkan kapalnya ke berbagai negara dan selama ini komunikasinya pun baik.“Untuk kapal Jerman memang (rencananya) ada yang dikirim ke Pasifik. Biasanya dalam setahun berapa kali dia secara rutin mengirimkan, (dan) itu terkomunikasikan dengan pihak (TNI) Angkatan Laut juga,” kata Laksamana Ali kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/7).Kepala Staf TNI AL itu menjelaskan pengiriman kapal-kapal perang itu bukan bentuk provokasi melainkan wujud persahabatan antarsesama angkatan laut.“Ini dalam rangka goodwill port visit. Itu yang selalu dilakukan angkatan laut di seluruh dunia secara universal. Angkatan Laut memiliki fungsi diplomasi dan itu dilakukan dengan jalan muhibah. Kita juga sekarang melaksanakan seperti itu. Sekarang contohnya KRI Bima Suci, kan masih di luar negeri, di Eropa,” kata Kasal.Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius saat berbicara di Shangri-La Dialogue di Singapura pada Juni 2023 menyampaikan dua kapal perang Jerman bakal dikirim ke perairan di kawasan Indo-Pasifik pada 2024. Dia menyebut Jerman akan mengirim kapal perang berjenis fregat.Dalam kunjungan ke Kantor Kementerian Pertahanan RI di Jakarta pada 5 Juni 2023, Menteri Pertahanan Jerman pun menawari latihan bersama kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto saat kapal perang Jerman berlayar ke wilayah Indo-Pasifik pada 2024.“Saya juga menawarkan kemungkinan latihan bersama dengan TNI Angkatan Laut yang beliau sudah menyetujui,” kata Pistorius selepas bertemu Prabowo sebagaimana dikutip dari pernyataan bersama dua menteri tersebut.(sof/ANTARA)
Indonesia dan Malaysia Mempunyai Peran Penting dalam Menjaga Perdamaian
Depok, FNN - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto menyatakan Indonesia dan Malaysia mempunyai peran penting dalam menjaga perdamaian yang mampu menyeimbangkan wilayah Asia Tenggara.\"Indonesia dan Malaysia merupakan founder dari ASEAN. Penting untuk diingat bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia bukan sekadar hubungan pemerintahan, melainkan juga relationship between people to people,\" kata Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto di UI Depok, Selasa.Ia mengatakan Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan people to people dan state to state secara intens selama ini.Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UI, Prof. Evi Fitriyani mengatakan kedua negara mempunyai beberapa masalah di perbatasan maritim, namun Presiden Joko Widodo sudah menandatangani perjanjian mengenai Selat Malaka dan Laut Sulawesi dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Anwar Ibrahim.\"Pembangunan baru di kawasan perbatasan Indonesia merupakan inisiatif dari Presiden Joko Widodo dalam membangunan perbatasan. Presiden sedang mencoba mengubah perbatasan dari back yard menjadi front yard. Terlihat dari pos lintas batas negara yang sekarang sudah lebih bagus dan modern,\" ujar Prof. Evi.Meski begitu, Prof. Evi menyebut bahwa tantangan di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia tidak hanya muncul di pos lintas batas negara, tetapi lebih dari itu. Tidak ada jaminan bahwa fasilitas yang bagus dan modern akan membuat hubungan people to people di perbatasan menjadi baik, lalu perkembangan sosial dan budaya menjadi lebih penting dibanding political.\"Mengelola kejahatan transnasional serta melestarikan sumber daya alam di daerah perbatasan, juga menjadi tantangan lain bagi pemerintah dan masyarakat,\" katanya.Sementara itu Dean Faculty of Arts and Social Sciences, University Malaya, Prof. Danny Wong, menyebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan sejarah.\"Kami menyadari kesamaan sejarah itu menjadi penting. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua negara mempunyai perbedaan seperti ide-ide pembangunan pondasi kenegaraan.Kedua negara juga memiliki hubungan yang sangat dinamis dan melakukan banyak kerja sama,\" katanya.\"Selain itu, hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia juga sudah dipulihkan dengan berbagai cara,\" kata Prof. Wong.Hubungan diplomatik modern Indonesia dan Malaysia terjalin sejak 1957, dan hubungan tersebut berlangsung sangat dinamis selama hampir 60 tahun.Beberapa perbedaan dari transformasi masa kolonial, menyebabkan ketegangan dan konflik sempat terjadi pada 1963 hingga 1966.Kedua negara perlu memastikan dan mengubah hubungan dengan memperhatikan berbagai masalah, mulai dari yang sangat politis – seperti kasus perbatasan dan pengawasan maritim, hingga masalah non-negara sentris seperti kabut lintas batas, perlindungan migran dan perselisihan budaya.\"Indonesia dan Malaysia perlu membangun pendekatan yang lebih komprehensif,\" katanya saat Webinar yang digelar FISIP UI bertajuk “Enhancing Indonesia–Malaysia Relations in Recent Regional Dynamics: A Perspective from Academia”.(sof/ANTARA)
Jokowi Menanggapi Kekhawatiran SBY Soal Cawe-cawe
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menanggapi kekhawatiran Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal cawe-cawe sebagai sikap politis yang dilakukannya menjelang Pemilu 2024.Pandangan SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat soal cawe-cawe itu dituangkan melalui buku berjudul \"Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi\" yang diluncurkan pada 26 Juni 2023. Buku tersebut ditujukan khusus untuk kader Partai Demokrat.Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tetap memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, baik dari sisi keamanan maupun distribusi logistik.\"Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU. Pemerintah memberikan dukungan, baik dari sisi keamanan maupun membantu dalam distribusi logistik,\" kata Jokowi seraya tersenyum saat menjawab pertanyaan awak media di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin.Selain itu, Kepala Negara kembali menekankan netralitas aparat TNI-Polri serta aparatur sipil negara (ASN) yang terus dijaga.\"Birokrasi kita betul-betul harus kita jaga dan agar tetap netral. Jadi enggak usah, enggak ada kekhawatiran mengenai itu,\" kata Presiden.Berdasarkan informasi yang dihimpun, buku yang ditulis SBY tersebut berjumlah 24 halaman. Di atas judul buku terdapat tulisan \'The President Can Do No Wrong\'.\"Apa yang ingin saya ungkapkan dalam artikel ini sepenuhnya pandangan dan pendapat saya. Yang setuju dengan saya \'monggo\', yang tidak setuju tentu saya hormati. Itulah indahnya konstitusi kita, UUD 1945 yang menjamin dan memproteksi kebebasan berbicara,\" demikian tulis SBY di halaman pertama buku tersebut.(sof/ANTARA)
Unggahan Yenny Wahid Wujud Dukungannya Kepada AHY
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K. Harman menilai unggahan aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid yang berswafoto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai wujud dukungan kepada AHY.\"Unggahan itu \'kan menunjukkan bahwa Ibu Yenny Wahid juga ingin memberikan signal kepada publik bahwa Ibu Yenny Wahid sebenarnya juga mendukung Mas AHY menjadi salah satu tokoh kandidat dalam seleksi kepemimpinan nasional pada masa yang akan datang,\" ujar Benny di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Ketika disinggung mengenai apakah munculnya foto tersebut merupakan tanda Yenny Wahid meminta restu kepada AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang mendampingi bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Benny enggan memberi keterangan lebih lanjut.\"Ya, tanya dia. Tanya dia,\" ujar Benny.Benny menjelaskan bahwa yang menentukan calon wakil presiden adalah Anies Baswedan, bahkan bakal capres ini telah mengantongi nama cawapresnya.\"Tinggal dia buka dan mengumumkan kepada publik,\" tuturnya melanjutkan.Sebelumnya, pada hari Jumat (30/6), Yenny Wahid melalui akun Instagram resminya yang bernama pengguna yennywahid mengunggah swafoto bersama AHY.\"Selfie lama dengan Mas @agusyudhoyono. Di sebelah saya adalah almarhum Pak Habibie, tetapi entah kenapa fotonya kepotong ???? Gimana, ya, caranya biar bisa bugar dan keren kayak Mas @AHY? #nanyaserius,\" tulis Yenny dalam keterangan unggahannya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/FNN)
Seperti Lirik Lagu, Dana Korupsi Proyek BTS Bakti Kominfo Mengalir Sampai Jauh
Jakarta, FNN - Skandal korupsi proyek BTS Bakti Kominfo makin meluas, bahkan dana korupsinya mengalir sampai jauh. Jika Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan secara on the right track, tidak diintervensi dan tidak masuk angin, maka terbuka kemungkinan sejumlah nama besar di dunia politik, termasuk beberapa orang menteri di kabinet Jokowi, bakal menyusul Johnny G. Plate yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo dan sekarang telah ditahan Kejakasaan Agung. Hari ini, Senin (3/7/23), Menpora Dito Ariotedjo, diperiksa sebagai saksi. Bila nantinya terbukti ikut menerima dan menikmati aliran dana korupsi BTS, statusnya bisa meningkat menjadi terdakwa. Jika itu terjadi, dia bisa jadi akan menjadi Menpora yang hanya seumur jagung menjabat, karena Dito baru dilantik pada 3 April 2023. Dito adalah putra dari mantan Dirut BUMN PT Aneka Tambang (Antam), Prabowo Ariotedjo. Dito juga partner bisnis RANS Entertainment, milik Rafi Ahmad, di mana Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Apakah pengangkatan Dito menjadi menteri ada kaitannya dengan soal ini atau hanya kebetulan? Kembali ke kasus korupsi di Menkominfo, apa peran Dito dalam korupsi dana BTS itu? Dari BAP yang beredar di kalangan media, Dito disebut-sebut menerima aliran dana dari Irwan Hermawan sebesar 27 miliar. Dana itu diterima oleh Dito dalam rentang November sampai Desember 2022, beberapa bulan sebelum Dito diangkat menjadi Menpora. Irwan, komisaris PT Solitech Media Energi, telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka dalam pusaran kasus skandal korupsi BTS Kominfo. Dia berperan mengumpulkan dana ratusan miliar dari para pemenang tender proyek ini untuk menutup kasusnya, ketika kasus itu tengah disidik oleh Kejaksaan Agung. Rencananya Irwan akan dihadirkan dalam persidangan perdana besok, Selasa (4/7/23). Dalam BAP-nya disebutkan bahwa Irwan menerima total 119 miliar uang ilegal dari berbagai sumber, atas perannya dalam mengatur dan mengorkrestasi bancakan korupsi proyek yang merugikan negara 8,03 triliun itu. Dari total 119 miliar, Irwan menyatakan bahwa 31 miliar diperoleh langsung dari pihak-pihak swasta, jasa konsultan fiktif, pengawasan, dan subkontraktor pembangunan serta penyediaan infrastruktur BTS Kominfo. Irwan mengungkapkan dari 119 miliar itu ada sebagian uang yang digunakan untuk kebutuhan tutup kasus pengungkapan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang sedang ditangani tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung. Sebagian yang lain diberikan ke beberapa orang. Irwan Hermansyah berjanji akan buka-bukaan mengenai aliran dana ini di persidangan. Nama Dito disebut-sebut sebagai sosok yang juga menerima aliran dana ini. Tetapi, kepada Tempo Dito sudah membantahnya. Selain Dito, ada nama menteri lain di kabinet Jokowi yang namanya juga disebut-sebut. Media Indonesia menyebutkan kemungkinan Kejaksaan Agung juga akan memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Sebelum menjadi menteri, Trenggono dikenal sebagai pemain besar di BTS. Apa peran Trenggono? Sejauh ini belum jelas kaitannya, namun seperti dikatakan oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, sepanjang ada alat bukti ke arah sana pasti akan diperiksa. “Jadi, aliran dana dari korupsi skandal korupsi BTS di Kemenkominfo itu mirip sekali dengan lirik lagu Bengawan Solo. Aliran duit bancakan korupsi ini mengalir sampai jauh dan bukan hanya mengalir, tapi meluap ke mana-mana. Sejak awal sudah curiga, nggak mungkin dana sebesar 8 triliun lebih itu hanya dimakan sendiri oleh Johnny G. Plate,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Senin (3/7/23). Menurut Hersu, Kalau Johnny G. Plate sudah ditahan dan disidangkan, seharusnya perlakuan yang sama juga dilakukan pada menteri-menteri lain di kabinet Jokowi yang kalau betul juga terlibat dalam kasus korupsi BTS ini. Kalau tidak, tidak terlalu salah kalau kemudian banyak yang menilai kasus ini kasus hukum saja, karena Johnny G. Plate adalah Sekjen dari Partai Nasdem, dan Partai Nasdem adalah pendukung Anies Baswedan. Karena itu, dia ditersangkakan, sementara yang lain, yang tetap menurut pada Presiden Jokowi tidak mendukung Anies Baswedan, aman-aman saja. “Saya berharap itu tidak terjadi karena ini pertaruhan reputasi Kejaksaan Agung, juga pertaruhan reputasi dari pemerintahan Presiden Jokowi yang belakangan ini cukup babak belur,” pungkas Hersu mengakhiri bahasannya.(sof)
Pemerintah Perlu Mengevaluasi Mashariq Secara Menyeluruh
Jakarta, FNN - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Hamid Noor Yasin menilai pemerintah perlu mengevaluasi mashariq atau penyedia layanan haji bagi jamaah Indonesia secara menyeluruh karena adanya sejumlah layanan haji yang terganggu dan tidak terpenuhi. Hamid, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan sejumlah layanan haji yang terganggu dapat dilihat dari banyaknya jamaah tidur di luar tenda di tengah kondisi cuaca panas yang mencapai suhu 42 derajat Celcius sehingga mereka mengalami kekurangan minum, makan, kekurangan kebutuhan air untuk mandi, cuci, dan kakus. “Komitmen tidak dilaksanakan dengan baik oleh mashariq sehingga banyak jamaah haji Indonesia yang terlunta-lunta dan tersiksa,” kata dia saat memantau perkembangan kondisi jamaah haji di Mekkah, Arab Saudi, Minggu (2/7). Menurut Hamid, mashariq sebagai tim pelayanan haji dari Arab Saudi yang saat ini tidak memenuhi komitmen dalam memberi layanan yang baik selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) berdampak pada ketidaknyamanan yang dirasakan banyak jamaah haji Indonesia. Ia memandang ke depan, penambahan kuota haji harus dibarengi dengan penambahan sarana, prasarana pendukung, infrastruktur, dan fasilitas haji yang memadai, terutama di Armuzna. “(Permintaan penambahan kuota haji ke Arab Saudi) harus dibarengi dengan penambahan sarana prasarana pendukung, infrastruktur, dan fasilitas haji yang memadai, terutama di Armuzna agar peristiwa penumpukan jamaah, kekurangan tempat tenda, kekurangan makan, kekurangan minum, dan kekurangan air tidak terjadi,\" ucap dia. Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi jamaah haji Indonesia selama beribadah haji 1444 H, khususnya saat di Muzdalifah dan Mina kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq F Al Rabia. \"Menag menemui secara khusus Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq sebelum mengikuti perayaan atas selesainya penyelenggaraan haji 1444 H,\" kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Mekkah, Minggu (27/6). Beberapa masalah yang disampaikan, di antaranya, terkait dengan sanitasi di sejumlah maktab atau ruang-ruang di tenda yang dihuni jamaah haji Indonesia yang sangat buruk. Air bersih di dapur di sejumlah maktab diketahui tidak keluar yang berakibat pada keterlambatan penyiapan makanan dan distribusi. \"Semua masalah yang terjadi di Muzdalifah dan Mina disampaikan ke Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi karena hal itu menjadi tanggung jawab mashariq,\" kata Hilman. Ia mengatakan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq sudah mendengar sejumlah persoalan yang dialami jamaah haji Indonesia dan berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan serta tidak akan membiarkan hal itu terjadi kembali.(ida/ANTARA)
KPK Tidak Berhenti Memberantas Korupsi, Termasuk ke Pegawai Internal
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan lembaganya tidak akan pernah berhenti memberantas kasus korupsi termasuk juga kepada pegawai internal lembaga antirasuah itu.“Yang jelas KPK tetap bekerja secara profesional, (yang) melakukan tindak pidana itu kita bereskan. Kita tindak tegas termasuk pegawai internal KPK sendiri,” kata Firli di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Senin.Pernyataan Firli tersebut merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia mengenai tingkat kepercayaan publik pada KPK yang disebut tidak meningkat sejak 2020 atau sejak pengesahan revisi UU KPK yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Firli mengatakan KPK tetap bekerja secara profesional untuk menuntaskan segala kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pegawai KPK.“Karena komitmen KPK adalah kita tidak pernah berhenti memberantas korupsi, termasuk di lingkungan KPK itu sendiri,” ujarnya.Sebelumnya, kasus dugaan korupsi di internal KPK mencuat setelah 15 pegawai KPK diduga terlibat pungli di rumah tahanan KPK dengan nilai mencapai Rp4 miliar. Proses penyelidikan terhadap 15 pegawai di rutan KPK itu masih berjalan hingga saat ini.Setelah terkuaknya kasus itu, KPK melakukan evaluasi sistem tata kelola di rutan dan sudah bersurat dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk asistensi pengelolaan rutan.Sebelumnya, Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK tidak akan memberikan toleransi terhadap pegawainya yang terlibat dalam segala bentuk tindak pidana.\"KPK menerapkan zero tolerance, artinya tidak pernah ada toleransi terhadap pelaku-pelaku kriminal tindak pidana korupsi, khususnya yang terjadi di KPK ini,\" kata Asep, Rabu (28/6).Asep mengatakan untuk membersihkan lembaga antirasuah dari berbagai perilaku menyimpang tak cukup hanya dengan memenjarakan pelakunya. KPK juga harus memahami dan menutup celah-celah korupsi yang ada di internal agar kejadian yang sama tidak terulang dan mencoreng nama institusi.KPK, kata Asep, juga akan menggandeng aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menangani kasus pelanggaran di internal lembaga antirasuah itu.(ida/ANTARA)
Adu Pesona Bacapres, Siapa Juara? Ini Analisis Partai Gelora
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kembali bekerja sama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata memotret perbincangan hangat masyarakat di dunia maya mengenai adu pesona bakal calon presiden (bacapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam program yang diberi nama Petamaya ini, Partai Gelora mencoba membicarakan materi bacapres pada episode kedua, karena akan cenderung panas hingga Februari 2024. \"Soal bacapres ini, kita tidak hanya membicarakan tentang popularitasnya saja, tetapi juga tangkapan digital diantara tiga kandidat yang terus ramai diperbicangkan di dunia maya,\" kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora, Minggu (2/7/2023). Menurut Endy, Partai Gelora tidak sedang menghakimi dalam riset digital ini, namun ingin menghadirkan fakta-fakta di lapangan secara positif maupun negatif diantara para kandidat bacapres. \"Kita ketahui sekarang sudah ada tiga bacapres, ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi kita tidak sedang menghakimi, tetapi mungkin kenyataan riset di lapangan yang kita sampaikan. Mungkin berbeda sebaliknya dengan lembaga survei,\" katanya. Fakta-fakta tersebut, kata bakal calon legislatif (bacaleg) daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV Jember-Lumajang ini, akan dijelaskan secara detil oleh Head of Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdiansyah dalam riset yang dilakukan pekan lalu. \"Apakah yang kita tangkap di dunia digital ini, bisa jadi sejalan atau tidak sejalan dengan lembaga survei. Ini yang kita kupas tuntas dalam Gelora Petamaya episode kedua ini,\" ujarnya. Head of Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdiansyah mengatakan, topik bacapres di dunia maya akan terus ramai diperbincangkan hingga 2024. \"Disini kita membedah peta dukungan bacapres di dunia masa.\" kata Muhammad Nurdiansyah. Dadan sapaan akrab Muhammad Nurdiansyah mengungkapkan, pengambilan sample dilakukan pada 16-23 Juni 2023. Kemudian media monitoringya dilakukan secara fleksibel terhadap tren percakapan dan prosentase popularity digital. \"KIta menyebutnya popularity digital, karena berdasarkan perbicangan warganet didominasi ketiga nama capres yang sudah ada,\" katanya. Ganjar Pranowo, presentase perbincangan popularity digitalnya sebesar 45 % . Lalu, Anies Baswedan sebesar 27 % dan Prabowo Subianto sebesar 28 %. Prosentase popularitas digital tersebut, merupakan perbincangan positif maupun negatif. \"Kalau kita komparasikan total percakapannya Ganjar Pranowo lebih unggul 76.000 percakapan. Anies Baswedan 44.625 percakapan dan Prabowo Subianto sebanyak 70.367 percakapan,\" ungkpnya. Sementara menyangkut sintemen perbincangan di dunia maya. Sentimen positif terhadap Ganjar Pranowo sebesar 77 %, negatifnya 18 % dan sisanya sentimen netral. Sedangkan Anies Baswedan, positifnya mencapai 53 %, tetapi sentimen negatifnya juga besar mencapai 40 % dan sisanya sentimen netral. Lalu, Prabowo Subianto sentimen negatifnya 20 persen, dan positifnya 74 %, serta sisanya sentimen netral. \"Tetapi ada yang menarik di sini, meskipun Ganjar dan Prabowo lebih unggul, tetapi justru total engagement-nya Anies Baswedan lebih tinggi mencapai 947.000. Kalau Ganjar hanya 831.000-an dan Prabowo hanya sekitar 600-540 ribuan. Hal itu dinyatakan dengan interaksi oleh akun-akun yang memperbincangkan Pak Anies dan memiliki followers yang tinggi,\" paparnya. Dalam riset ini, kata Dadan, juga dibicarakan soal dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. \"Di kalangan warganet, keduanya punya potensi besar. Apalagi dari hasil-hasil survei, Pak Prabowo menyalip Pak Ganjar dan Pak Anies,\" katanya. Sementera soal beredarnya foto Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang tengah menjalankan ibadah haji ditemani oleh pasangan masing-masing, setidaknya dapat menurunkan tensi ketegangan antara pendukung Ganjar dan Anies. \"Foto ini memang menimbulkan pro kontra dari kalangan warganet, tetapi perang opini dan ujaran kebencian antara pendukung Ganjar dan Anies, setelah kita analisa justru memberikan dampak positif. Anies selama dianggap pendukung politik identitas oleh pendukung Ganjar, dengan foto bareng tensinya agak mereda,\" katanya. Sedangkan kebersamaan Prabowo dan Jokowi yang menujukkan tren positif, justru tidak sukai oleh pendukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019 lalu. Fitnah terhadap Jokowi oleh pendukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019 lalu, kembali dimunculkan bahwa Prabowo tidak suka Jokowi sebenarnya. \"Fitnah dini juga dibumbuhi konten kreator secara kreatif, kalau Prabowo beli alutsista usang dari Qatar. Dan warganet menganggap Prabowo itu figur militer yang kelam ketika masih aktif. Isu ini mulai digoreng, tetapi analisisa isu negatif itu, ternyata tidak mempengaruhi tren positif Prabowo,\" katanya. Dari paparan Lembaga Riset Digital Cakradata, itu kata Endy Kurniawan, maka para sobat Gelora maupun para warganet, sebenarnya sudah bisa menentukan arah dukungan kepada capresnya, atau paling tidak dapat melihat siapa bacapres yang lebih bagus perfomance-nya aktivitas digitalnya dari ketiga bacapres. \"Tapi jangan lupa, start untuk bacapres ini juga belum mulai. Ini baru fase-fase pemanasan atau warming up. Kita tidak tahu, apakah nanti ada tiga capres, bisa jadi dua capres, atau bertambah jadi empat capres. Kita akan melihat nanti kita kesana, tapi isu ini akan kita perdalam pekan depan,\" pungkas Endy Kurniawan. (ida)
Netralitas Polri Jangan di Panggung Depan Saja
Jakarta, FNN - Hari Bhayangkara 1 Juli 2023 mestinya dijadikan momentum bagi Polri untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024. Netral jangan hanya di panggung depan saja, melainkan juga di panggung belakang sesuai realitas politik. “Berulang kali pimpinan Polri menyatakan akan bersikap netral dalam Pemilu. Pernyataan itu jangan hanya di panggung depan untuk konsumsi pers dan publik. Tetapi juga harus di panggung belakang, sesuai realitas politik” kata analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Ahad (2/7). Menurut Selamat Ginting, seperti pandangan ilmuwan sosial dari Kanada, Erving Goffman dalam konsep dramaturgi politik, sifat politik bagaikan panggung teater. Ada panggung depan (front stage) dan ada pula panggung belakang (backstage). “Panggung depan adalah realitas yang telah disortir dan dipertunjukkan kepada audiens, baik media massa dan publik. Sementara panggung belakang justru realitas politik yang sesungguhnya. Jadi netralitas Polri itu jangan seperti panggung sandiwara saja. Harus dibuktikan hingga panggung belakang,” kata Selamat Ginting, mengingatkan. Presiden Jokowi dalam pidato Hari Bhayangkara 2023 mengingatkan Polri, saat ini masyarakat ikut mengawasi kinerja Polri sehingga gerak-geriknya tidak akan bisa ditutupi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri yang berulang tahun ke 77 merupakan hal yang penting. Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi terhadap Polri yang berhasil meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, dari sebelumnya 60 persen menjadi di atas 70 persen. “Kepercayaan masyarakat itu harus dibuktikan Polri, khususnya dalam kontestasi pemilu 2024 yang sudah berjalan tahapannya sejak Juni 2022 lalu. Netral itu jangan hanya dibibir saja, tapi juga di hati setiap insan Polri sebagai aparatur negara,” ujar Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Konsolidasi Demokrasi Menurut Selamat Ginting, netralitas Polri dalam Pemilu merupakan salah satu syarat terciptanya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Parlemen, media massa, akademisi, dan masyarakat harus ikut mengawasi Polri agar dapat menjadi aktor negara yang profesional. “Haram hukumnya bagi Polri dan juga TNI terlibat dalam politik praktis, termasuk saat berlangsungnya Pemilu,” ujar Selamat Ginting yang mengenyam Pendidikan sarjana ilmu politik, magister ilmu komunikasi politik, dan doktoral ilmu politik. Dikemukakan, untuk mengetahui kualitas konsolidasi demokrasi, antara lain bisa dilihat dari kebijakan, perilaku insan Polri, baik di panggung depan maupun panggung belakang tentang sikap netralitasnya dalam pemilu. Hal ini, karena Polri mempunyai tugas dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Mereka istilahnya wasit yang menjaga keamanan berlangsungnya pemilu. Jika penjaga keamanannya tidak netral, maka turut menghancurkan citra bangsa sebagai negara demokratis. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) juga bisa memberikan teguran kepada Polri jika diduga tidak netral dalam pemilu,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan senior bidang politik. Dia mengingatkan Polri, karena memiliki aparat bintara pembina (babin) kamtibmas hingga desa-desa, sehingga diharapkan bisa mendeteksi apabila ada potensi terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan pemilu. Apalagi, lanjut Ginting, Polri sudah memiliki regulasi yang mengatur netralitas personelnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal 28 ayat (1) berbunyi: Polri bersikap netral dalam kehidupan politik tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. \"Setahu saya, pimpinan Polri sudah beberapa kali mengeluarkan telegram arahan netralitas saat pemilu. Tapi jangan hanya di panggung depan saja, dalam aplikasinya juga harus netral. Jangan ikut cawe-cawe negatif dalam pemilu, pileg, pilkada, maupun pilpres,\" ungkap Ginting. Contohnya, kata Ginting, jangan cawe-cawe seperti ikut-ikutan menyuruh atau memasang baliho, spanduk tanda partai politik dan caleg, atau calon presiden dan wakil presiden. Termasuk menghadiri undangan deklarasi caleg, capres/cawapres, dan sejenisnya. (*)
POPULER
