POLITIK
Adu Gagasan Tiga Bakal Capres: Pemilih Mengerti bahwa Problem Mereka Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Sekadar Menyodorkan Seseorang dengan Elektabilitas Tinggi
Jakarta, FNN – Kamis (13/7/23), tiga bakal calon presiden tampil beradu gagasan di hadapan para wali kota se-Indonesia dalam acara Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga bakal capres tersebut adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prbowo Subianto. Poin-poin yang ditawarkan ketiga bakal calon presiden adalah pemerintahan yang bersih, memenuhi janji politik, kesetaraan dan kolaborasi antarkota dan desa, serta pengelolaan sumber daya alam. Ketiga calon presiden tersebut tampil terpisah dan bergantian sejak pagi hingga sore. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto, dan Wali Kota Makassar M. Ramdhan Pomanto memandu ketiga sesi diskusi tersebut. Setiap capres terlebih dahulu diminta memaparkan arti calon lain bagi mereka dalam satu kata sebelum memaparkan idenya. Ganjar menyebut Prabowo sebagai senior dan Anies sebagai teman. Anies menyebut Prabowo sebagai patriot dan Ganjar adalah teman lama. Adapun Prabowo menjawab bahwa Ganjar adalah gubernur dan Anies profesor. Dari adu gagasan ketiga orang capres tersebut, masyarakat sudah mulai punya gambaran seperti apa jika mereka menjadi presiden kelak. Dengan demikian, dalam pilpres nanti pemilih tidak seperti membeli kucing dalam karung dalam memilih calon presidennya. Menanggapi adu gagasan ketiga capres tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (14/7/23) mengatakan, “Itu peristiwa bagus, karena toh pada akhirnya yang akan diuji adalah perspektif seseorang, kemampuan dia untuk membaca sejarah, dan kecerdasan dia untuk mengatasi problem yang disodorkan dalam bentuk yang rumit.” Rocky juga mengatakan bahwa adu gagasan ketiga capres tersebut menjadi penanda bahwa publik menghendaki ada debat yang basisnya intelektual, ada debat yang basisnya adalah politik harapan, walaupun politik memori diperlukan. Tetapi, lebih baik kita bicara tentang apa sebetulnya visi setiap capres ini tentang Indonesia, apa visi mereka tentang cara menyelesaikan masalah di era teknologi yang pasti ke depan akan menghantui batin manusia. “Jadi, hal-hal yang sublim di masa depan justru itu yang akan kita tagih. Karena pemilih kita itu yang 60% anak-anak baru milenial dan sebagian besar 60% hidup di perkotaan, mengerti bahwa problem mereka tidak bisa diselesaikan dengan sekadar menyodorkan seseorang yang elektabilitasnya tinggi. Diperlukan orang yang perspektif historisnya bagus dan kemampuan dia untuk melihat percekcokan global itu akan berujung pada apa,” ujar Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, soal kita hari ini sebetulnya adalah keinginan dari Presiden Jokowi untuk menghalangi orang bicara tentang masa depan, karena di dalamnya juga ada tergantung masa depan Jokowi, sehingga Jokowi lebih suka membicarakan masa depan dia. Itu yang kemudian merembet pada figur-figur calon presiden yang berupaya untuk memikirkan masa depan dengan memasukkan variabel Jokowi dalam perspektif mereka. Ini tidak mudah karena mereka tetap membutuhkan menyebut nama Jokowi atau mengait-ngaitkan dengan Jokowi, supaya dia tak terhalang oleh sisa-sisa kekuasaan Jokowi hari ini. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu juga dibahas mengenai lembaga survei yang selalu mengatakan tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi 90%. Menanggapi hasil lembaga survei tersebut, Rocky mengatakan, “Ini ajaibnya tuh. Milenial membaca masa depan, lembaga survei membaca masa depan Jokowi. Kan 90% masa depan Jokowi pas eventnya, yang track record-nya tidak ada sama sekali. Jadi kita mau percaya apa dari hasil lembaga survei,” kata Rocky. Dengan kata lain, lanjut Rocky, ya sudah, teruskan saja kesalahan-kesalahan Jokowi itu atau menganggap bahwa publik berarti tidak punya perspektif. Kalau dikasih BLT lalu ditanya, ya pasti puas. “Jadi, saya kira respondennya adalah penerima BLT, dalam 2 jam lalu disurvei kepuasan pada Jokowi, puas nggak? Ya pasti puas karena mendapat BLT. Jadi, tetap itu akal-akalan lembagai survei yang metodologinya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Rocky. (ida)
Perlu Penguatan DPD Meski Tanpa Amendemen Konstitusi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad memandang perlu penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar menjadi lembaga negara yang lebih berwibawa meski tanpa amendemen konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\"Idealnya, penguatan DPD dilakukan dengan mengubah UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana harapan anggota. Akan tetapi, cara itu hampir mustahil bisa dilakukan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, harus dicari cara lain agar wacana penguatan DPD bisa dilakukan meski tanpa mengubah UUD,\" kata Fadel dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Fadel mengemukakan hal itu saat membuka focus group discussion (FGD) bertema Penguatan Lembaga Negara DPD RI Tanpa Mengubah UUD NRI Tahun 1945 di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (13/7).\"Oleh karena itu, kami berkumpul di sini untuk mendengar masukan dari semua yang hadir agar bisa dirumuskan dan tawarkan sebagai sebuah solusi,\" ujarnya.Ia menyebut usulan penguatan DPD tanpa melalui amendemen konstitusi tersebut muncul lantaran banyaknya masalah yang masih menghambat wacana perubahan UUD NRI Tahun 1945.\"Di sisi lain, DPD menghendaki adanya peningkatan peran dan fungsi dalam memperjuangkan aspirasi daerah,\" imbuhnya.Selain itu, lanjut dia, penguatan DPD tanpa melakukan amendemen terhadap konstitusi juga muncul lantaran DPD menjadi lembaga negara yang lebih berwibawa, khususnya saat berada di daerah.Untuk itu, Fadel berpendapat salah satu kewenangan yang bisa memperkuat fungsi dan tugas DPD, antara lain, keterlibatan anggota DPD dalam pengurusan dana transfer daerah yang nilainya mencapai Rp800 triliun, termasuk dana bagi hasil yang selama ini kurang mendapat perhatian anggota DPD.\"Waktu Ketua DPD RI dipegang Pak Ginandjar Kartasasmita, kami sering mengundang seluruh gubernur untuk bertemu dan membicarakan masalah-masalah yang ada di daerah untuk diteruskan ke pemerintah. Ini juga bisa kami lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah, juga meningkatkan wibawa DPD,\" tuturnya.Pada kesempatan tersebut, dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Benediktus Hestu Cipto handoyo juga menilai penguatan DPD tidak melulu harus melalui amendemen UUD, dan pilihan tersebut merupakan sesuatu yang bijaksana.\"Saat ini antara DPR dan DPD sudah terjalin relasi, partnership, dan kolaborasi cukup baik, tinggal bagaimana internal DPD menentukan akar masalah dan menemukan bagian mana yang sudah baik dan mana yang belum,\" kata Benediktus.Benediktus melanjutkan, \"Kalau mau konsentrasi saja ke dana transfer daerah, dana bagi hasil, dan dana perimbangan daerah, misalnya, itu bisa membuat keberadaan DPD makin diperhitungkan.\"Ia memandang perlu implementasi secara sungguh-sungguh atas putusan MK No 92/PUU-X/2012 yang memberi ruang cukup kepada DPD agar bisa terlibat sebagaimana DPR agar keberadaan lembaga tinggi negara itu tidak lagi dipandang sebelah mata.Dalam diskusi tersebut, hadir pula beberapa anggota DPD selaku pemakalah pendamping, di antaranya Ahmad Kanedi, Angelius Wake Kako, Djafar Alkatiri, Habib Ali Alwi, Matheus Stefi Pasimanjeku, dan Mamberop Y. Rumakiek.(ida/ANTARA)
Menhub Budi Karya Sumadi Dipanggil KPK
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terkait dengan pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera pada tahun anggaran 2018—2022.Budi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya.\"Pemeriksaan di Kantor KPK atas nama Budi Karya selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Meski demikian, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai materi apa dalam pemeriksaan terhadap Budi Karya.Selain Menhub, KPK turut memanggil Dirjen Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI M. Risal Wasal dan ASN Kemenhub Maulana Yusuf.Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa (11/4) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021—2022 pada proyek sebagai berikut:1. Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.3. Empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat.4. Proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.Kisaran suap yang diterima sekitar 5—10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.Atas perbuatan para tersangka penerima suap, menurut dia, dikenai Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Para tersangka pemberi suap dikenai Pasal 5 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Rico Marbun: Partai Gelora Jadikan Setiap Tahapan Proses Pemilu, Bagian dari Pemenangan
JAKARTA, FNN - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Rico Marbun mengatakan, Partai Gelora optimis lolos ke Senayan dan mendapatkan perolehan suara minimal 4 persen di Pemilu 2024. \"Partai Gelora yakin bisa masuk ke dalam Gedung DPR, targetnya sih tidak tinggi-tinggi yang penting lolos PT aja. Jadi salah satu cara kami untuk menang adalah menjadikan setiap tahapan dari proses Pemilu ini, itu bagian dari pemenangan,\" kata Rico Marbun di Jakarta, Kamis (13/7/2023) sore. Hal itu disampaikan Rico Marbun saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema \'Strategi Partai Politik Berebut Kursi Parlemen\' di Media Center DPR RI, Senayan. Diskusi juga dihadiri Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, Anggota DPR RI Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, Ketum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika, serta Pengamat Politik Bawono Kumoro. Menurut Rico, pendirian Partai Gelora bukan didirikan untuk membalas atau mengurangi partai tertentu di Senayan. Namun, untuk menguji apakah narasi Partai Gelora yang ditawarkan ke publik di terima atau tidak. \"Partai Gelora ini tidak didirikan, karena merasa sebel dengan entitas politik tertentu. Kami mendirikan partai ini tidak untuk membalas pihak-pihak tertentu atau mengurangi partai-partai tertentu. Tapi kalau misalnya, nanti kita dapat 4 terus ada yang dapat 3,9 atau nanti kita dapat 4 terus ada yang dapat 3,8 ya jangan disalahin kita,\" kata Ketua Bapilu Partai Gelora ini. Rico menegaskan, pendirian Partai Gelora tidak hanya sekedar ikut pemilu dan kemudian kalah dalam konstestasi. Tetapi, target Partai Gelora sangat jelas, yakni memenangi Pemilu 2024 dan masuk DPR dengan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary treshold). \"Seperti kata Pak Anis Matta (Ketua Umum Partai Gelora), bahwa kalau kita tidak bisa buat partai politik dengan cara yang benar, kalau kita tidak bisa rekrut pengurus, kalau orang tidak percaya dengan apa yang kita katakan,ngapain kita buat partai politik. Kan kita buat partai politik mau menang, mau masuk DPR RI. Ngapain kalau cuma jadi aja, lalu ikut pemilu dan kalah. Partai Gelora bukan seperti itu,\" ujar Rico. Rico menyadari, bahwa berbagai persyaratan yang dibebankan kepada partai-partai baru sangat berat, dan hampir tidak memberikan nafas untuk kehidupan partai baru. \"Tetapi Partai Gelora mulai yakin, bahwa memang ide yang kami tawarkan, yang kami lontarkan itu memang bisa diterima oleh publik. Terbukti banyak kader yang bersedia rumah dan kantornya dijadikan kantor partai. Orang juga berbondong-bondong mau jadi pengurus dan berbondong-bondong mau jadi caleg,\" katanya. Ketua Bapilu DPN Partai Gelora ini mengatakan, keyakinan Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 lolos ke Senayan, didasari pada konsep Party ID yang dianut oleh partai politik (parpol) tertentu, tidak pernah lebih mendapatkan 20 persen suara dalam setiap Pemilu. \"Kenapa Party ID itu, selalu angkanya enggak pernah lebih dari 20% ya begitu ya, itu sudah di total-total. Artinya tingkat loyalitas atau perpindahan dari satu pemilih dari satu partai ke partai lain, itu selalu terbuka. Itulah kenapa, kita melihat secara angka dari pemilu ke pemilu, itu pemilih-pemilih terutama peringkat-peringkat tiga sampai seterusnya di bawahnya, itu kan berubah-ubah,\" jelasnya. Karena itu, kata Rico Marbun, ketika ada lembaga survei yang menempatkan parpol tertentu dalam daftar peringkat partai yang lolos ke Senayan, dan memenuhi PT 4 persen, dipastikan hal itu merupakan pesanan pihak tertentu. Rico menambahkan, lebih dari 50 persen pemilih itu sebenarnya memilihnya dekat-dekat waktu Pemilu. Para pemilih masih melihat situasi, apakah ada partai yang bisa mewujudkan harapan mereka di tengah ketidakpastian situasi global saat ini. \"Jadi kenapa kok di tengah semua angka-angka yang kita baca itu memberi peluang. Ini tentang situasi ekonomi kita, orang masih ingin mencari harapan atau berlabuh ke sesuatu yang baru,\" pungkas Rico Marbun. (ida)
Generasi Muda Harus Waspada Konten Medos Radikal
Paser, FNN - Mantan narapidana terorisme asal Kabupaten Paser Ardiansyah mengingatkan kepada generasi muda untuk mewaspadai penyebaran media sosial terutama yang berisi konten terkait ajakan gerakan radikalisme.“Saya dulu terpapar melalui Facebook. Awalnya pengajian biasa, sampai tanpa sadar ajaran-ajaran tersebut ternyata mengarah pada radikalisme,\" kata Ardiansyah pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser di Ruang Sadurengas Kantor Bupati Paser, di Tana Paser, Kamis.Paham radikalisme, kata mantan pengikut Jamaah Ansorut Daulah (JAD) itu, banyak mempengaruhi anak muda terutama mereka pada rentang usia 30-an. Dominasi penyebaran paham itu melalui media sosial.\"Rata-rata pemahaman terorisme itu bertolak belakang dengan ideologi kebangsaan, seperti Pancasila dan UUD 1945. Jadi wawasan kebangsaan dan agama itu penting ditanamkan sejak dini,\" kata tersangka terorisme yang ditangkap pada 2019 itu.Pada kesempatan itu, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia Irfan Idris menyatakan perlu pendekatan khusus guna menanggulangi aksi terorisme di Tanah Air.Menurut dia, terorisme tergolong kejahatan luar biasa yang dalam pencegahan dan penanggulangan merupakan tugas seluruh komponen Bangsa.Irfan mengungkapkan pergerakan kelompok radikal hingga mengarah pada terorisme di Kaltim telah terdeteksi sejak 2013. Saat itu, terdapat pelaku terorisme yang tewas, buron dan ditangkap, bahkan tercatat ada warga Kabupaten Paser yang menjadi anggota jaringan kelompok radikal dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).Dia menyebut di antaranya, penangkapan anggota MIT di Desa Batu Kajang pada 2014 dan 2016, Kasus Jamaah Ansorut Daulah (JAD) pada 2018 di Kelurahan Tanah Grogot dan Desa Batu Kajang. Terakhir, seorang warga Paser pengikut JAD yang ditangkap di Balikpapan pada 2019 dan telah dinyatakan bebas pada awal 2023.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Nonding mengatakan kegiatan sosialisasi ini sebagai salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme pada 2020-2024.Nonding berharap sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan ini agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan deteksi dini penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.Acara sosialisasi tersebut diikuti peserta dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi kemasyarakatan, pelajar dan mahasiswa.(sof/ANTARA)
Tiga Bakal Capres Adu Gagasan di Rakernas APEKSI Makassar
Makassar, FNN - Tiga bakal calon presiden masing-masing Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranawo adu gagasan saat menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XVI di Upper Hills di Jalan Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.Bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan menyampaikan bahwa APEKSI tidak terkait dengan pencalonan, melainkan organisasi wali kota dengan diisi orang-orangnya sudah berpengalaman.\"Saya sampaikan, saya tidak menggarami laut, di sini semua adalah wali kota berpengalaman. Yang saya sampaikan tadi bagaimana sikap dan masa depan kita akan punya penduduk banyak di kota dari pada di desa, sehingga perlu perencanaan lebih komprehensif, \" kata Anies kepada wartawan usai pemaparan di Rakernas tersebut.Selain itu, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, perencanaan pembangunan kota mesti sesuai dengan kondisi perkotaan. Bila tidak, maka akan menjadi masalah yang sama, seperti masalah polusi udara, sampah, hingga ketimpangan sosial. Oleh karena itu, harus disiapkan dari sekarang.Saat ditanyakan terkait gagasannya akan membentuk lembaga tersendiri khusus dalam hal menangani sejumlah persoalan di perkotaan seperti yang disebutkan dalam pemaparannya, kata dia, itu akan dijalankan nantinya.\"Jadi, ada badan khusus nantinya, namanya kementerian atau badan. Tapi, tujuannya adalah yang mengakomodinir terkait urusan perkotaan. Hari ini belum ada menangani perkotaan, tapi hanya pedesaan (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi),\" tuturnya.Di tempat yang sama, bakal calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa rekomendasi yang dilahirkan dalam Rakernas APEKSI tersebut adalah pemikiran yang jelas. Ada usul-usul yang jelas, pemikiran strategis yang sangat bermanfaat untuk dikaji nanti oleh timnya.Berkaitan dengan persoalan penataan dan pencitraan kota, kata dia, masukan-masukan tersebut akan ditampung dan dikaji lebih dalam untuk mendapatkan solusinya dengan menyerahkan kepada tim terkait citra perkotaan.Ditanyakan pula bagaimana perilaku vandalisme yang sengaja mencoret-coret dinding maupun fasilitas umum yang berdampak pada estetika kota, kata Prabowo, itu menjadi perhatian bersama.\"Saya lihat melihat perkembangan di luar, kadang-kadang anak muda kita ikut pilox-pilox, jadi ini yang harus kita atasi bersama. Kota ini kan milik rakyat, kota mesti menjadi kebun agraria agar kota itu harus indah, harus cantik,\" katanya kepada wartawan.Menteri Pertahanan ini juga melihat Indonesia dari segi pariwisata bila dikelola dengan baik secara moderen maka akan meningkatkan kunjungan pariwisata. Terkait dengan proyek Ibu Kota Negara (IKN), kata Prabowo bahwa pemerintah sudah menetapkan menjadi Undang-undang, sehingga ia akan menyelesaikannya.Sedangkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo sekaligus Gubernur Jawa Tengah pada kesempatan itu menyakini agar pemerintah bisa satu, pemerintahan yang bersih dan melayani apa yang menjadi program masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah.\"Hal kedua tentu infrastruktur yang dibangun Presiden Jokowi bisa dibereskan dan tuntaskan. Utilitas seluruh infrastruktur yang ada mesti menghasilkan nilai tambah. Ini PR besar kita adalah problem ekonomi. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa mendapatkan hidup lebih baik,\" katanya menekankan. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Fahri Hamzah Berharap BRIN Undang Parpol Sampaikan Proposal Mengenai Masa Depan Umat Manusia dan Agama
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengundang partai politik (parpol) untuk menyampaikan proposal mengenai pandangannnya tentang masa depan umat manusia dan agama. Hal ini penting untuk menjawab problem-problem bangsa saat ini di tengah tren penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang kian marak di Indonesia. \"Fisiknya, manusia itu sudah dicoba diganti dengan robot. Sekarang ini, pikiran manusia atau akal manusia, coba diganti artificial intelligence. Lalu, Bagaimana nasib the next generation, manusia yang akan datang,\" kata Fahri, Rabu (12/7/2023) sore. Pernyataan Fahri itu disampaikan saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Articial Intelegence: Ancaman atau Peluang? yang digelar secara daring dan disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV. Diskusi ini dihadiri Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Dr. Trina Fizzanty, Pengamat Kebijakan Publik Dr. Trubus Rahadiansyah dan Ketua Bidang Generasi Muda DPN Partai Gelora Hudzaifah Muhibullah. Fahri menilai AI bisa menjadi pintu bagi kelahiran agama baru yang akan membuat kitab sucinya sendiri. \"Saya kira percakapan soal AI ini juga harus menjadi perhatian para agamawan. Makin lama makin mengkwatirkan, karena dia semakin mirip manusia. Dalam perspektif agama ini seperti Tuhan menciptakan manusia,\" katanya. Kehadiran AI ini, kata Fahri, seperti mengingatkan memori dialog penciptaan manusia yang dikwatirkan malaikat kepada Tuhan, bahwa manusia akan membuat kerusakan di bumi. Tetapi, kemudian Tuhan menjawab lebih mengetahui mengenai misteri ini. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, bahwa kehadiran AI kelihatannya semakin mempermudah pekerjaan manusia dalam segala hal. Namun sebaliknya, justru ada disrupsi teknologi dan bahaya besar yang akan mengancam umat manusia. \"Kalau berkenan BRIN bisa mengundang kita untuk menyampaikan pandangan masa depan umat manusia atau masa depan agama. Partai Gelora akan memaparkan proposal konprehensif untuk menjawab problem-problem ini,\" katanya. Menurut Fahri, kehadiran parpol di BRIN untuk menyampaikan pandangannya tentang masa depan dapat menjawab mengenai kegamangan dan kegelisaan secara umum tentang masa depan kita dan umat manusia. \"Dan di kita ini, kita punya kontra naratif yang sangat banyak. Kita ini masih mengadu domba antara agama dan sains. Kita masih bertengkar antara budaya dengan pengetahuan, akibatnya antara peneliti dan politisi tidak mantap dalam meletakkan pilar-pilar inti peradaban,\" katanya. Karena itu, hal-hal seperti ini harus diselesaikan, apakah sains dibawa komando negara atau tidak. Sehingga para peneliti atau akademisi yang memiliki riset tidak terus di belakang layar, harus ada keberanian untuk tampil ke depan. \"Sekarang kita tidak punya mekanisme untuk menginterversi public education yang baik. Dan saya kira ini PR temen-temen BRIN. Lembaga pendidikan dan universitas harus memfasilitasi percakapan mengenai AI ini,\" kata calon legislatif daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat dari Partai Gelora ini. Dengan memahami kemajuan teknologi terbaru ini, lanjut Fahri, menjadi kesempatan Indonesia untuk mendaur ulang literasi bangsa kita, sehingga memiliki kesadaran sainstifik. \"Sehingga kita betul-betul bisa tumbuh menjadi bangsa yang punya kapasitas dalam menghadapi masa depan. Ini adalah proyek besar Partai Gelora, membuat revolusi pendidikan. Kita perlu kerjasama dengan para akademisi untuk berani mengambil tanggung jawab dan tantangan-tantangan masa depan,\" katanya. Fahri menegaskan, hilangnya pekerjaan-pekerjan rutin manusia yang akan digantikan robot dan jiwanya diganti AI pada masa akan datang harus segera diantisipasi negara. \"Negara harus lebih cepat punya antisipasi terhadap perkembangan seperti ini. Bangsa Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi konsumen bagi perkembangan seperti ini,\" katanya. Perkembangan ini, lanjutnya, juga harus menjadi percakapan serius antara pejabat dan politisi agar masyarakat tidak cemas, serta menjadikanya sebagai peluang untuk memperbaiki masa depan kita. \"Artificial intelligence yang dibuat manusia harus menjadi peluang kita untuk memperbaiki masa depan kita. Harusnya digunakan untuk merevisi begitu banyak kerusakan yang dibuat oleh manusia, bukan untuk menambah kerusakan baru di masa yang akan datang,\" pungkasnya. Ancaman dan Peluang Sementara itu, Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Dr. Trina Fizzanty mengatakan, perkembangan AI sekarang menjadi tantangan bagi para ilmuwan. Perbincangan soal ini menjadi hangat, karena yang dibicarakan mengenai ancaman dan peluang. \"Di bidang pendidikan dan manajemen waktu, munculnya teknologi ini sangat membantu. Sehingga semua negara saling kejar-kejaran dalam dalam mengembangkan teknologi ini,\" kata Trina. Di Indonesia sendiri, kata Trina, penggunaan AI baru sebatas untuk pendidikan online untuk mempermudah para siswa atau mahasiswa. \"Tetapi pemanfaatan AI ini perlu memperhatikan aspek kemanusiaannya seperti etik, bahkan nilai-nilai karakter Pancasila menjadi bahasan riset kami. Karena nanti akan ada pergeseran nilai dari tadinya produktif, menjadikan kurang produktif dengan adanya perkembangan teknologi,\" ujarnya. BRIN berpandangan jika berbicara peluang maka, penggunaan AI ini harus dibarengi dengan pembelajaran berbasis karakter dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. \"BRIN khawatir, bahwa ini akan menyebabkan persoalan tentang etika, sehingga bisa menjadi perhatian kita semua. Jadi kalau kita bicara ancaman atau peluang, pada intinya sebenarnya soal kode etik. Disinilah perlunya kita regulasi-regulasi untuk mengantipasinya,\" kata Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN ini. Pengamat Kebijakan Publik Dr. Trubus Rahadiansyah mengatakan, pemerintah belum memiliki aturan yang jelas mengenai penggunaan AI dari segi undang-undang, maupun aturan perundang-undangan lainnya. \"Sehingga kalau ada pengaduan-pengaduan selama ini yang terkait penggunaan AI, kebanyakan akhirnya masuk angin. Aduan masalah penggusuran, kemacetan, banjir dan lain-lain akhirnya tidak berjalan efektif,\" kata Trubus. Kebijakan yang diterapkan pemerintah, lanjut Trubus, harus bertanggungjawab sebagai bentuk inovasi, sehingga tidak menjadi beban masyarakat dan menimbulkan persoalan baru. \"Di pendidikan, penggunaan AI justru akan membuat mahasiswa semakin malas dengan adanya peluang untuk menciptakan aplikasi-aplikasi yang mempermudah dirinya,\" paparnya. Trubus menilai masyarakat Indonesia belum siap menggunakan AI, karena sebagian besar masyarakatnya masih di kategorikan menengah terdidik, kalah jauh dengan masyarakat di Amerika, Rusia atau Jepang. \"Masyarakat kita belum siap menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis AI ini. Aplikasi-aplikasi yang ada banyak yang tidak digunakan. Dari riset kita misalnya, masyarakat yang akan membeli minyak goreng Rp 14.000 harus menggunakan aplikasi, itu tidak digunakan karena kesulitan. Masyarakat kita sebagian masih dikategorikan menengah terdidik,\" katanya. Trubus menilai penggunaan AI agar tepat sasaran sebaiknya digunakan untuk mencegah penyimpangan administrasi yang menimbulkan praktik-praktik korupsi. \"Kecerdasan buatan ini sangat tepat digunakan untuk penyaluran bansos agar tepat sasaran, sehingga keberadaan teknologi bisa bermanfaat bagi masyarakat, mencegah penyimpangan administrasi dan praktik-praktik korupsi,\" katanya. Ketua Bidang Generasi Muda DPN Partai Gelora Hudzaifah Muhibullah menambahkan, kehadiran AI ini seperti pisau bermata dua, tergantung siapa yang menggunakan bisa menjadi peluang atau ancaman. \"Ibarat pisau buat masak saja, itu bisa menjadi ancaman kalau yang memegang pisau itu adalah penjahat. Jadi ancaman itu timbul dari siapa yang menggunakan, bisa fatal akibatnya. Tapi kalau istilahnya peluang, itu begitu besar terutama bagi anak muda seperti saya yang sedang merintis usaha,\" kata Hudzaifah. Udef sapaan akrab Hudzaifah Muhibullah menegaskan, dampak penggunaan AI sangat besar bisa menghapus peradaban manusia, karena itu orang-orang seperti Elon Mask, Bill Gates dan lain-lain sebenarnya menyesal telah mengembangkan AI ini. \"AI ini bisa memusnahkan manusia, dalam bidang militer bisa digunakan untuk peperangan persaingan global. Peperangan menggunakan AI sangat berbahaya, bisa kita tonton di film terbaru Tom Cruise, Mission Impossible 7, itu lawannya AI,\" katanya. Selain itu, kata Udef, kehadiran AI juga menghilangan banyak pekerjaan dan menciptakan pengangguran. \"Kekhawatiran generasi muda pada umumnya, takut kehilangan lapangan pekerjaan ke depannya,\" pungkas Udef. Di akhir acara diskusi, dilakukan demonstrasi penggunaan teknologi AI, dimana Ketua Bidang Rekuitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy Kurniawan yang bertindak sebagai host memberikan pertanyaan kepada Miss AI Gelora mengenai peran partai politik baru seperti Partai Gelora dalam memberikan usulan kebijakan agar AI lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Miss AI Gelora pun memberikan jawaban tentang peran parpol baru dalam mempengaruhi kebijakan tentang pemanfaatan AI bagi negara. Dalam era digital, menurut Miss AI Gelora, yang terus berkembang terus menjadi topik yang relevan dalam kebijakan negara. \"Kesimpulan partai politik baru punya peran signifikan terhadap kebijakan pemanfaatan untuk masyarakat,\" kata Miss AI Gelora. (ida).
Kepemimpinan Nasional Lemah, Perpecahan Bangsa di Depan Mata
Jakarta, FNN - Kepemimpinan nasional yang lemah dan keadilan sosial yang melebar menjadi topik yang perlu mendapat perhatian serius bagi seluruh anak bangsa. Jika dibiarkan, maka perpecahan bangsa segera terjadi. Sinyalemen ini dirasakan sendiri oleh para tokoh bangsa yang masih peduli terhadap keberlangsungan NKRI. Para tokoh bangsa yang tergabung dalam Forum Kenegarawan berkumpul untuk mencarin solusi yang cepat dan tepat. \"Kondisi negara dengan permasalahan yang semakin kompleks dan ancaman perpecahan umaat, menjadi tanggungjawab kita semua,\" kata Mayjen Suharto di Universitas Yarsi di Cempaka Putih Jakarta Pusat, 11 Juli 2003. Tokoh yang hadir di antaranya mantan Menteri Kesehatan Siti Supari, mantan Komandan Korps Militer Mayjen Suharto, Romo Sumardi, mantan ketua Komnas Ham Prof Hafis Abas, pengamat ekonomi Didin S Damanhuri, Mayjen pol Darma Pangrekun, dokter Tifa, Rektor Yarsi, Prof Fasli Jalal serta para aktifis serta pendiri Forum Kebangsaan, Eko Sriyanto Galgendu. Dokter Siti Supari menyatakan kondisi kekacauan sekarang di bangsa ini tidak terlepas dari diubahnya UUD45 menjadi UUD 2002. Dan masalah vaksin paling nyata kita dibohongi. Dulu saat saya menjabat sebagai menkes sy malah dipenjara karena melawan Namru padahal tujuan saya melindungi rakyat Indonesia. Senada dengan Siti Supari, Darma Pangrekun mantan wakil badan siber dan sandi negara BSSNN menyatakan kita ditipu secara nyata oleh beberapa tokoh dunia. Kondisi yang terjadi di bangsa ini merupakan permainan mereka termasuk masalah vaksin. Menanggapi judul diskusi tentang kepemimpinan nasionala Mantan Dankor Marinir Mayjen Suharto menyatakan keresahannya karena masalah bangsa yang sangat besar ini ditangani hanya oleh petugas partai. Suharto sepakat bangsa ini harus kembali ke UUD 45 yang asli untuk selamatkan bangsa ini. (nin)
Ratih Sanggarwati Janjikan Sekitar 30 Ribu Beasiswa Jika Terpilih sebagai Anggota DPR RI Periode 2024-2029
JAKARTA, FNN - Politisi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Ratih Sanggarwati, calon anggota legislatif (caleg) dari daerah pemilihan Jawa Timur V Malang Raya (Kota/Kabupaten Malang dan Kota Batu) dari Partai Gelora membagikan pengalaman uniknya saat menjadi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 lalu. Ketika itu, Ratih duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan selama 18 bulan dari Mei 2018 hingga Oktober 2019 dari partai lamanya. Ratih mengatakan, pentingnya seorang wakil rakyat memberikan kontribusi yang berarti kepada masyarakat. Salah satu kontribusi diungkapkannya adalah upayanya membawa beasiswa ke dalam lingkup Komisi X DPR. \"Dalam pengalaman tersebut, kami berhasil membawa beasiswa untuk masyarakat. Apabila saya terpilih akan duduk di Komisi X, maka akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa terdapat sekitar 30.000 beasiswa yang dapat kami berikan. Ini adalah hal yang ingin kami sampaikan kepada mereka,\" ujar Ratih, Selasa (11/7/2023). Hal itu disampaikan Ratih Sanggarwarti saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema \'Caleg Artis Dobrak Hegemoni Politik\' yang digelar di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta. Diskusi ini juga dihadiri Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arzeti Bilbina dan caleg Partai Solidaritas Indonesia Diadbadai Hollo (Badai Krispatih). Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora ini mengatakan, setiap caleg yang maju di Pemilu 2024 harus memperhatikan dengan seksama kebutuhan khusus daerah pemilihannya. Ratih menggambarkan Malang Raya sebagai kota yang kaya akan perguruan tinggi dengan sekitar 90 institusi pendidikan tinggi. Sehingga setiap kali berkesempatan bertemu dengan akademisi, Ratih berusaha untuk menyampaikan pesan yang relevan dengan dunia pendidikan. Bahkan, ketika melakukan kunjungan kerja di Universitas Brawijaya, Ratih dan rekan-rekan dari Komisi X mendengarkan para calon profesor tentang beratnya tugas Jurnal. Ratih kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hingga ada kesepakatan. \"Tidak mudah menyampaikan visi dan misi kepada orang-orang yang anti politik, karena mereka selalu berpendapat bahwa memilih seorang calon hanya menghasilkan janji-janji kosong,sesuai dengan pengalaman mereka dalam memilih yang lalu. Namun, ketika kita sudah bekerja, kita dapat menyampaikan segala hal yang telah kita lakukan,\" tegas Ratih. Penting juga menyampaikan kepada konstituen Tugas utama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), adalah terkait pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan. Ratih sangat menyadari bahwa dengan popularitasnya sebagai figur publik, ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ia selalu berusaha untuk memberikan konten yang berkualitas. \"Para sahabat tidak boleh malas mengisi diri. Jika, misalnya, di komisi IV mencari hal-hal yang berkaitan dengan pemilih, contoh umpamanya Mas Badai, seorang penyanyi, tampil, dia telah berhasil mendapatkan setengah dari perhatian konstituen,tapi jika dapat menyampaikan apa saja yg dapat disampaikan ke mereka yg berkaitan dengan mitra komisi lV ,waaah perhatian bisa penuh itu” jelas Ratih. \"Karena pengalaman di Komisi X maka saya menyampaikan bahwa saya akan membawa hal-hal yg berkaitan dengan para Mitra ,yaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olah Raga ,Kemeterian Pariwisata serta Perpustakaan Nasional kepada masyarakat melalui komisi ini, suara saya akan terdengar jelas. Inilah beban berat yang kami, sebagai figur publik, harus pikul. Ketika kita terlibat dalam partai politik, jangan hanya menjadi pengumpul suara semata,\" tambah Ratih. Ratih menekankan pentingnya memanfaatkan posisinya untuk memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menjadi pengumpul suara hanya merupakan langkah awal, namun setelah memperoleh suara yang banyak dan kursi yang signifikan, tanggung jawab tidak berhenti di situ. Ratih selalu berpendapat bahwa setelah terpilih, ia harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugas di komisi yang akan dijalani. Ratih mengungkapkan bahwa ia harus menentukan sikap dalam memilih antara panggung busana dan posisinya di Komisi X. Ia mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan. jika ia terlibat sebagai juri atau pelatih di acara busana, itu merupakan hal yang berbeda. \"Pengalaman seorang penyanyi atau bidang seni lain berbeda dengan pengalaman kami sebagai peragawati. Tetapi yang paling penting, kami merasa beruntung,bahwa orang sudah mengenal nama kami,\" pungkasnya. Ratih menambahkan akan menggandeng para selebgram lokal untuk mempromosikan dirinya sebagai caleg dapil Malang Raya. Ia menilai para selebgram lokal ini punya follower atau pengikut sendiri, sehingga akan efektif sebagai media pemenangan. \"Tentu kami juga bekerja di media sosial sendiri, karena punya komunitas saya sendiri yang terhubung dengan politik. Tapi kami akan ajak selebgram lokal bersama-sama untuk promosi kita. Jadi ini keuntungan kami maju di Malang Raya,\" katanya. Ratih yakin Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 lolos ke Senayan dan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 %, meskipun statusnya sebagai partai baru atau pendatang baru dalam kancah perpolitikan nasional, yang baru ikut kontestasi Pemilu 2024. \"Semua pada nanya ke saya, suami saya sampai tanya, susah nggak sebagai partai baru meraih 4% ? susah kalau ketua umumnya bukan Anis Matta. Dan susah kalau Wakil Ketua Umumnya bukan Fahri Hamzah. Itu jawaban saya,\" pungkas Ratih. (ida)
Fahri Hamzah: Paling Siap Pimpin Indonesia, Prabowo Mudah Menangi Pilpres 2024
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sangat ideal untuk didukung. Alasan Fahri, koalisi Gerindra-PKB sangat ideal karena melambangkan sisa-sisa kekuatan ideologis nasional. \"Keduanya juga merupakan perlambangan persahabatan 2 tokoh besar nasionalis-tradisionalis, yaitu Prabowo dan Gus Dur (Presiden keempat RI, yang juga Ketua Dewan Syuro PKB). Jadi memang ini koalisi yang sangat ideal untuk didukung,\" sebut Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/7/2023). Menurut Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini, koalisi Gerindra dan PKB tidak saja mudah untuk menang pada Pilpres 2024 nanti. Tapi juga bisa memimpin dengan gagasan menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru. \"Gelora sebagai partai baru yang belum punya karcis melihat koalisi ini tidak saja paling mudah menang, tapi juga paling mungkin memimpin dengan gagasan menjadikan Indonesia sebagai superpower baru,\" jelasnya. Oleh karena itu, menurut Fahri, tahun 2024 adalah waktunya untuk Prabowo Subianto. Dia menilai Menteri Pertahanan RI tersebut, merupakan politisi yang paling matang, paling berpengalaman, dan paling siap memimpin Indonesia selepas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade terakhir. \"Dengan modal rekonsialiasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo di 2019, maka 2024 adalah waktunya Pak Prabowo,\" demikian keyakinan yang disampaikan calon legislatif (Caleg) Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil NTB I tersebut. (ida)
POPULER
