POLITIK
Pencopotan Baliho Ganjar di Kodam TNI Diusut Bawaslu
Jakarta, FNN - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui pihaknya tengah mengusut pencopotan spanduk Bakal Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang dipasang di Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. “Lagi dicek sama teman-teman di Kalbar kalau tidak salah ya, tempatnya di mana lagi kita cek, dan itu apakah kita lihat prosesnya Kalimantan Tengah sekarang lagi proses,” ujar Bagja usai acara \"Senandung Pemilu Damai\" di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa malam. Dia mengatakan bahwa Bawaslu akan mengawasi jalannya sosialisasi di setiap tingkatan sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.“Sosialisasi ya, bukan kampanye. Sosialisasi tidak diperkenankan, tapi kalau di internal partai. Kalau di luar masyarakat itu yang kami batasi tidak boleh mengajak tentang sosialisasi,” katanya.Sebelumnya, pada Senin (17/7), Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan baliho bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang dipasang di lahan Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah tidak dicopot secara paksa. Menurut Yudo, Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko telah berkoordinasi dengan pemasang dan pemerintah daerah setempat sebelum mencopot baliho tersebut. Yudo menekankan soal netralitas TNI dalam pemilu. Ia mengaku sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah penekanan kepada prajurit.Salah satunya, prajurit diperintahkan untuk tidak memberi fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.\"Izinnya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata dipasang di situ, ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kok dipasang di situ, kan sudah jelas tentang netralitas TNI. Saya sudah tanya langsung Dandim, kejadiannya seperti itu,\" ungkap Yudo di Bandung, Senin (17/7).Ia mengatakan pencopotan baliho itu sudah sesuai mekanisme. Yudo pun meminta semua pihak untuk menghargai netralitas TNI.(ida/ANTARA)
Prabowo Siap Bertemu Megawati
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut bahwa dirinya siap untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sebab menilai pertemuan antarpemimpin merupakan hal yang bagus. \"Saya siap bertemu siapa pun, apalagi Ibu Mega. Bagus \'kan kalau semua pemimpin saling bertemu,\" kata dia usai menerima politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko di kediamannya, Jalan Kertanegara No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7) malam. Namun begitu, Prabowo belum membeberkan kapan waktu pertemuan antara dirinya dan Megawati tersebut akan digelar. Rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati mencuat ke publik beberapa waktu ini. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pertemuan antara keduanya sedang dijadwalkan. \"Kami masih menunggu kapan Pak Prabowo bisa bertemu dengan Ibu Mega nanti,\" ujar Muzani usai menghadiri Malam Puncak Penganugerahan Hoegeng Awards 2023 di Jakarta Selatan, Jumat (14/7). Sementara itu, pada Rabu (12/7), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan Prabowo siap menemui Megawati apabila memiliki waktu senggang untuk menerima kunjungannya. \"Kita tahu Ibu Mega ketum partai besar, pasti sibuk menjelang pemilu begini. Ini \'kan lagi momen penyusunan daftar caleg, ya, pasti lagi sibuk sekali beliau, tapi kalau begitu beliau senggang, Pak Prabowo siap menemui Ibu Mega,\" kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Lebih jauh, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani mengatakan bahwa ada rencana pertemuan Megawati dengan ketua umum dari partai politik lainnya, tetapi belum ada kepastian waktu. \"Ada. Ada rencana untuk ketemu dengan semua ketua umum (partai politik) yang lain. Namun, tentunya ini waktunya yang sedang kami jadwalkan,\" ujar Puan Maharani kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (11/7). Pertanyaan tersebut merupakan tanggapan Puan ketika disinggung mengenai keinginan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Adapun Prabowo pada Selasa (18/7) malam, menerima kunjungan politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko dan mengadakan pertemuan tertutup selama sekitar dua jam. Usai pertemuan itu, Prabowo memberi keterangan kepada pers dan mengatakan bahwa kompetisi dalam perhelatan politik harus dilandasi dengan rasa kekeluargaan. \"Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Ini kepentingan rakyat kita, rakyat kita harus kita jaga masa depannya, kita harus meraih kesejahteraan rakyat, kemakmuran, keadilan,\" kata dia. Calon Presiden dari Partai Gerindra itu juga mendorong adanya kerukunan dan kebersamaan dalam kompetisi politik. \"Kita bertanding untuk bersanding. Bagaimana pun pertandingan, ujungnya kita harus rukun, kerja sama,\" kata Prabowo.(ida/ANTARA)
Budiman Sudjatmiko Akan Dipanggil PDIP untuk Klarifikasi
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko untuk melakukan klarifikasi terkait kunjungannya ke kediaman bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.“Pasti kami panggil. Semua diperlakukan sama,” ujar Komarudin.Komarudin merujuk pada pemanggilan klarifikasi terhadap politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang dilakukan oleh partai pada Senin (10/7).Saat itu, PDI Perjuangan meminta klarifikasi terhadap Effendi terkait pernyataannya yang seolah-olah memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), beberapa waktu lalu.“Sama juga dengan Budiman. Tidak akan dibedakan walau Budiman menyatakan, “Wah, ini saya tidak mewakili partai, (tetapi) mewakili pribadi”,” kata Komarudin.Ia menegaskan bahwa bagi politikus PDI Perjuangan, pribadi mereka merupakan pribadi yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan.“Dan semua yang ber-KTA PDI Perjuangan itu terikat oleh aturan partai, bukan bebas sebebas seperti masyarakat biasa yang bukan berorganisasi,” tuturnya melanjutkan.Oleh karena itu, PDIP akan memanggil Budiman untuk melakukan klarifikasi. Meskipun demikian, Komaruddin enggan berspekulasi terkait motif Budiman menemui Prabowo, termasuk isu kekecewaan mantan aktivis Prodem itu yang tidak mendapatkan posisi strategis di pemerintahan.“Saya tidak terlalu percaya orang sekelas Budiman, hanya urusan kecil begitu menjadi kecewa. Itu terlalu kecil urusannya,” tutur Komarudin.Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa malam tidak mewakili partai, melainkan atas keinginan pribadinya.\"Saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mewakili partai, ini pribadi,\" kata Budiman kepada wartawan setelah mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).Budiman mengatakan dirinya akan membicarakan hasil pertemuan tersebut dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.\"Soal nanti tentu saja, saya akan bicara dengan Mbak Puan, Pak Hasto, karena kalau boleh saya sampaikan, izin kepada Pak Prabowo yang saya sampaikan kepada beliau tadi itu sebenarnya persatuan kaum nasionalis,\" ucap Budiman.(ida/ANTARA)
Surya Paloh Menceritakan Pertemuannya Dengan Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menceritakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).\"Mungkin kemarin dianggap hari baik oleh Pak Jokowi. Selesai reshuffle kabinet, mengundang saya bertemu untuk berbicara,\" kata Surya Paloh di Tower NasDem, Jakarta, Selasa.Dia mengatakan pertemuan tersebut sudah direncanakan sejak lama. Namun, karena kesibukan masing-masing, pertemuan itu baru terwujud usai Apel Siaga Perubahan NasDem dan momen setelah perombakan Kabinet Indonesia Maju.Paloh menegaskan hubungannya dengan Jokowi bukan sebatas hubungan antara seorang ketua umum partai politik dengan seorang presiden. Namun, menurut dia, ada hubungan personal yang cukup dekat.\"Mungkin saya yang lebih dituakan dengan yang lebih muda sedikit,\" tambahnya.Dia mengatakan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana cukup baik. Paloh dan Jokowi juga tidak membahas hal-hal formal, tetapi lebih banyak saling bertukar informasi. Bahkan, tambahnya, Jokowi juga memuji Apel Siaga Perubahan NasDem di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.Terkait pernyataan revolusi mental yang disampaikan pada Apel Siaga Perubahan NasDem, Paloh mengatakan Jokowi pun memberikan komentar saat pertemuan mereka.\"Saya sedang tunggu-tunggu, Bang Surya ngomong apalagi ini,\" kata Paloh menirukan pernyataan Jokowi.Sebelumnya, Partai NasDem menggelar Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Barno, Jakarta, Minggu (16/7).Apel siaga itu diikuti ratusan ribu kader Partai NasDem se-Indonesia. Surya Paloh dan bakal calon presiden (capres) usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan pun turut menyampaikan orasi politik.(sof/ANTARA)
CSIS Menilai Anies Sosok Capres yang Memahami Persoalan Populis
Jakarta, FNN - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sosok capres yang memahami persoalan populis atau terkait dengan rakyat kecil. Menurut Arya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut tampak dalam munajat atau doa yang disampaikan Anies dalam Apel Siaga NasDem di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (16/7). \"Aspek-aspek yang disampaikan dalam doa Anies berusaha memahami dan menyampaikan apa yang tengah menjadi isu publik, terutama pada isu lapangan kerja dan harga sembako, bahkan isu terkini soal jeratan utang pinjaman online,\" ujar dia. Sebelumnya, Anies dalam Apel Siaga NasDem itu menyampaikan munajat yang secara spesifik berisikan doa supaya bangsa Indonesia terhindar dari kedengkian dan kezaliman. Selain itu, ia juga mendoakan agar seluruh masyarakat diberikan kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan dan rezeki dan terhindarkan dari perpecahan, bahkan secara harfiah terbebas dari jeratan utang pinjaman online. \"Ya Tuhan yang maha pengasih, yang maha melepas, dan maha mencukupkan, berikan kepada kami yang sedang terlilit utang, baik utang kepada bank, lembaga keuangan, pinjaman online, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari lemah dan sedih, dari lemah dan malas dari lilitan utang dari penipuan dan tindakan kesewenang-wenangan,\" kata Anies. Berikutnya, Arya pun menilai munajat yang merupakan orasi dalam kemasan doa-doa yang disampaikan Anies tersebut menunjukkan dirinya merupakan figur nasionalis-religius. \"Nilai lebihnya adalah ketika orasi itu dikemas dalam doa-doa menuju perbaikan dan menjaga persatuan, menunjukkan karakter Anies yang nasionalis religius,” kata dia. Menurutnya, hal-hal tersebut dapat menyentuh hati masyarakat untuk memberikan dukungan dukungan kepada Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Airlangga Bisa Menjadi "Bom Waktu" untuk Golkar
Jakarta, FNN - Politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan tidak diperhitungkan-nya nama Airlangga Hartarto dalam perebutan bakal capres dan cawapres 2024, bisa menjadi \"bom waktu\" untuk Partai Golkar.“Karena itu, boleh jadi, dalam beberapa waktu ke depan, kegagalan Airlangga dalam mewujudkan rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar tersebut akan menjadi \'bom waktu\' yang meledak setiap saat,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Menurut dia, atas dasar itulah, publik menanti gerakan-gerakan \"penyelamatan\" baru seperti fenomena yang terjadi sebelumnya.Kata Yorrys, upaya-upaya yang Airlangga lakukan dalam rangka mengampanyekan dirinya sebagai capres atau cawapres, sejauh ini tidak berdampak efektif bagi elektabilitas Golkar jika dilihat dalam kalkulasi politik. Sebaliknya, kata dia, konsolidasi internal di tengah kesiapan partai mengikuti kontestasi justru semakin terhambat.Sebab itu Yorrys menilai desakan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan cara elegan dan damai menjadi pertimbangan yang logis. Terlebih karena sebagai partai moderen Golkar sebenarnya cukup terbiasa dengan pergolakan dan dapat menyelesaikan persoalannya dengan baik.\"Sebagai partai modern, Golkar sejati-nya cukup terbiasa dengan pergolakan dan menyelesaikan persoalannya secara baik,\" kata dia.Yorrys melihat rekomendasi Dewan Pakar sebagai pecutan di tengah suasana yang tampak sunyi dan senyap di kalangan internal Partai Golkar. Dia pun melihat rekomendasi itu hanya bertujuan menjaga muruah partai agar tetap eksis sebagai instrumen kebijakan yang berdampak kolosal bagi kepentingan rakyat.\"Tanpa kekuasaan di masa depan dan peran penting di dalamnya, Partai Golkar semakin sulit berbicara lebih banyak dan melahirkan figur-figur pemimpin masa depan,\" katanya menegaskan.Selain itu, Yorrys juga memandang rekomendasi Dewan Pakar tersebut hanya penghalusan makna dari desakan munaslub yang senyap dilontarkan sejumlah pihak. Rekomendasi itu dia sebut sebagai upaya pengalihan fokus publik politik pada mekanisme kerja partai dan kesungguhannya dalam menatap kontestasi Pemilu 2024.Dia kemudian menekankan, sudah saatnya keran kepemimpinan nasional terbuka dari rahim Partai Golkar. Sekalipun hingga saat ini figur-figur tersebut masih sulit bermunculan ke hadapan publik. Tapi, proses yang mengarah pada kemunculan itu harus terus dijaga dan dijalani dengan strategi dan mekanisme internal organisasi yang akomodatif.Selain persoalan elektoral, ketua umum partai berlambang pohon beringin itu juga dinilai bisa menjadi \"bom waktu\" bagi internal partai akibat diduga terlibat sejumlah kasus dugaan korupsi. Teranyar, Kejaksaan Agung melakukan panggilan kepada Airlangga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).\"Bola rekomendasi Dewan Pakar sejati-nya tidak menggelinding di ruang hampa. Berbagai desas-desus yang mengemuka di ruang publik yang mengaitkan kasus-kasus tersebut kepada figur Airlangga, memang hanyalah desakan moril. Sebab dalam rumusan dan konstruksi politik, dugaan keterlibatan pucuk pimpinan partai politik, secara tidak langsung akan berakibat fatal bagi konsolidasi kepartaian dalam menyongsong event-event kontestasi,\" jelasnya.(sof/ANTARA)
Surya Paloh Menyebut Kemungkinan Adanya Pertemuan Jokowi dengan Anies
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan kemungkinan adanya pertemuan Presiden Jokowi dengan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.\"Peluang itu bisa saja dan itu bagus,\" katanya di Tower NasDem, Jakarta, Selasa.Hal itu disampaikan Surya Paloh ketika ditanyakan apakah dia menawarkan adanya pertemuan Anies dan Jokowi saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).Paloh menegaskan dalam pertemuannya bersama Jokowi, dia tidak menawarkan upaya pertemuan tersebut. Tetapi, Jokowi sempat menanyakan, siapa calon wakil presiden Anies Baswedan.\"Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu (urusan) Pak Anies,\" ungkapnya.Paloh menjelaskan menjelaskan menghadapi Pemilu 2024 dibutuhkan suasana yang tenang tanpa ketegangan oleh para elite politik bangsa.\"Menyambut pemilu itu tidak dengan ketegangan, kekakuan, apalagi dalam suasana gundah gulana,\" katanya menegaskan.Menurut dia, para elite politik seharusnya bersikap lebih santai karena persoalan pilihan itu kembali ke diri masing-masing sebagai esensi demokrasi dalam berbangsa dan bernegara.\"Kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memosisikan ini lawan, ini kawan dan siapa yang mendapatkan manfaat,\" katanya menegaskan.Mengenai kriteria bakal cawapres Anies Baswedan, dia menegaskan bahwa sosok tersebut harus bisa berperan seoptimal mungkin untuk membantu presiden.(sof/ANTARA)
Anis Matta Ungkap Ada Empat Perspektif Upaya Saling Bongkar Kasus Jelang Pilpres 2024
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, akan ada fenomena saling bongkar kasus atau \'dirty job\' menjelang kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Fenomena bongkar kasus tersebut, akan mendominasi pemberitaan politik di semua media selama 6 bulan ke depan hingga Pilpres digelar pada 14 Februari 2024. \"Nanti akan kita lihat dalam sisa waktu 6 bulan ke depan sampai Pilpres, akan ada fenomena bongkas kasus yang terjadi terus menerus. Ini akan mendominasi semua berita politik, itu indikatornya sangat kuat,\" kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/7/2023). Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #5 dengan tema \'Mengapa Saling Bongkar Kasus Jelang Pilpres 2024\' yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (17/7/2023). Program \'Anis Matta Menjawab\' ini dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar yang bertindak sebagai host. Menurut Anis Matta, fenomena bongkar kasus jelang Pilpres 2024, karena bakal calon presiden (Bacapres) yang akan mengikuti kontestasi mengalami krisis ideologi, krisis narasi dan krisis kepemimpinan. \"Jadi kira-kira saya punya empat perspektif untuk membaca, mengapa ada fenomena saling bongkar kasus sekarang jelang Pilpres. Pertama itu, ada efek dosa, kedua ada konflik elite, ketiga sedang krisis narasi dan keempat teori Tumit Achilles,\" ujar Anis Matta. Perspektif efek dosa, kata Anis Matta, sebenarnya tidak terkait dengan proses politik atau Pilpres 2024. Sebab, Islam mengajarkan, bahwa seseorang yang melakukan dosa membuat cahaya dalam hatinya menjadi meredup, hatinya gelap dan mengeras, serta menjadi orang yang kasar, kesepian dan ketakutan. \"Sekarang coba bayangan kalau dosa itu dilakukan berjamaah. Ada satu titik dosa itu, tidak bisa ditutupi dan auratnya akan terbuka. Dan waktu Allah SWT ingin menghinakan seseorang, tidak ada yang bisa menghidarkan. Jadi kita lepaskan dulu dari proses politik, bahwa orang yang melakukan dosa pasti akan dihinakan, cepat atau lambat,\" katanya. Anis Matta lantas mengibaratkan hal itu dengan jenazah yang ingin ditutupi dengan kain kafan, ternyata tidak cukup atau tidak bisa ditutupi dengan kain kafan tersebut, karena telah dihinakan Allah SWT, akibat efek perbuatan dosa yang telah dilakukannya. \"Dalam konteks politik, itu maksudnya satu dosa yang ditutupi dengan perlindungan politik atau hukum itu, ada limit waktunya atau limit dosanya terakumulasi, pasti akan terbuka,\" katanya. Di dalam politik, lanjut Anis Matta, harusnya membawa kesadaran bahwa seseorang itu hendaknya takut kepada Allah SWT untuk melakukan perbuatan dosa, bukan takut dikejar aparat penegak hukum. \"Jadi kalau kita bicara soal efek dosa ini, dosa yang bukan diada-adakan, tapi dosanya sudah ada, tapi dikapitalisasikan secara politik. Kalau takut dikejar hukum, ya jangan melakukan dosa dan kita harus lebih banyak takut kepada Allah SWT,\" katanya. Anis Matta menambahkan, ada satu ulama yang menyatakan, bahwa para pendosa yang melakukan perbuatan dosa, hatinya akan dibutakan. Mereka dikategorikan dalam keadaan \'mabuk\', dan jika dibiarkan akan membuat kehancuran dan kebinasaan. \"Dan ada satu titik, nanti akan diwariskan satu kehinaan oleh Allah SWT. Jadi apakah nanti ada proses politik atau tidak, ada pemilu atau ada pilpres atau tidak, siapa yang melakukan dosa akan dihinakan suatu saat nanti,\" katanya. Sedangkan perspektif terjadinya konflik antar elite ini, lanjut Anis Matta, biasanya terjadi karena tidak adanya kesepakatan antar elite, sehingga membuat mereka saling bertengkar dan membuka rahasia atau membongkar kasus masing-masing. \"Konflik antar elite ini, bukan konflik dengan rakyat seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu, yang menyebabkan konflik horizontal dan polarisasi ideologi, serta menyebabkan pembelahan, makanya banyak orang yang dipersekusi dan dikriminalisasi. Kalau ini, orangnya tidak saling berhadap-hadapan, jumlahnya tidak besar dan konfliknya senyap. Tapi tahu-tahu si fulan ditangkap, si fulan di penjara,\" ungkap Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini berpandangan, bahwa upaya saling bongkar kasus yang terjadi di Pilpres 2024, mirip dengan yang terjadi pada Pemilu 2014 lalu, dimana ketika tu muncul kasus skandal Bank Century dan beberapa kasus besar lainnya. \"Jadi orang saling bongkar kasus ini sebagai instrumennya untuk melakukan pembunuhan karakter atau menghancurkan sumber daya lawan melalui kasus-kasus,\" katanya. Dalam konflik antar elite ini, menurut Anis Matta, tidak diketahui siapa pelaku sebenarnya, sehingga akan menjadi sekedar gosip belaka. \"Kalau ada konflik di tingkat elite seperti itu, rakyat tidak tahu. Yang tahu elite-elite itu, sebab mereka saling pegang rahasia masing-masing,\" katanya. Sementara perspektif ketiga yang mengindikasikan saling bongkar kasus jelang Pilpres 2024, adalah indikator terjadinya krisis narasi atau ideologi. \"Kalau kita tidak punya senjata ideologi, ya pakai senjata lain, namanya dosa. Karena itu, dalam Pemilu 2024 nanti kita tidak bisa membayangkan akan ada satu pesta demokrasi yang cantik, yang estetika dan kelihatan keindahannya. Tidak akan ada orang yang saling menyampaikan ide-ide atau narasinya dalam perdebatan,\" papar Anis Matta. Fenomena ini, tentu saja sangat menyedihkan, karena kita sedang berada di tengah situasi krisis dunia dan diambang Perang Dunia III antar kekuatan adidaya. Padahal situasi sekarang telah memaksa setiap negara untuk mencari peta jalan agar bisa bertahan, bahkan bisa melakukan lompatan besar yang akan mengubah tantangan menjadi peluang. \"Semua orang bingung menghadapi situasi seperti ini, karena itu tidak ada pemimpin yang hadir dengan tingkat keyakinan yang kuat. Semua orang gamang, karena orang gamang seperti itu biasanya menghindari perdebatan,\" katanya. Sehingga untuk memenangkan situasi sekarang ini, pilihan senjatanya daripada menggunakan ideologi akan lebih baik memillih dosa (dirty job). Sebab, calon pemimpin itu tidak ada succes story yang bisa diceritakan, dan juga tidak punya mimpi besar yang bisa menyakinkan orang. Terakhir, perspektif teori \'Tumit Achilles\' juga akan digunakan sebagai upaya untuk saling bongkar kasus jelang Pilpres 2024. Teori \'Tumit Achilles\' ini maksudnya adalah mencari titik kelemahan lawan agar menang Pilpres. \"Achiles itu tidak dibunuh dalam duel, dibunuhnya karena tumitnya dipanah, karena itulah titik lemahnya. Anda tidak bisa membunuh dalam duel, yang dicari itu titik lemahnya. Makanya dia memenangi peperangan, tapi dia mati. Matinya tumitnya dipanah,\" jelas Anis Matta. Jika melihat hasil survei yang dilakukan lembaga survei saat ini, ditemukan fakta bahwa ada emosi dalam setiap proses pemilihan, selain ada harapan. \"Emosi itu ada perasaan takut dan marah. Nah, dari survei-survei politik itu, bahwa di masyarakat itu, memang ketakukan lebih besar daripada harapan. Jadi maksudnya lebih gampang menggunakan efek ketakutan daripada efek harapan,\" paparanya. Efek ketakutan ini, juga digunakan dalam Pilpres di Amerika Serikat (AS). Anis Matta mengatakan, terpilihnya Donald Trump dan Joe Biden sebagai Presiden AS karena menggunakan ketakutan orang dengan pendekatan teori \'Tumit Archiles\'. \"Donald Trump menang itu, menggunakan ketakukan orang, terutama ketakutan kulit putih yang semakin menyusut dan ekonominya semakin marjinal, menjadi kelompok kelas menengah. Biden juga melakukan hal serupa, makanya Donald Trump terus menerus ditimpa kasus. Hal-hal begini tidak pernah terjadi sebelumnya, makanya Pilpres AS sekarang dikenal brutal dan kacau, karena bukan narasi harapan yang ditawarkan seperti Obama (Barack Obama), tapi ketakutan orang,\" tegasnya. Menurutnya, apa yang terjadi di Pilpres AS beberapa waktu lalu, juga akan terjadi di Pilpres 2024 mendatang. Dimana setiap orang akan lebih mencari titik kelemahan lawan, daripada melihat kekuatan narasi yang ditawarkannya. \"Anda tidak akan melihat kesatria atau jagoan Anda berduel dipanggung tinju atau MMA. Yang efektif di sini justru para sniper yang tengah mencari dimana Tumit Achiles itu ada, letak kelemahan lawan. Orang tidak memunculkan kekuatannya, tetapi orang memburu kelemahan lawan,\" pungkas Anis Matta. (ida)
Jokowi Minta Relawan Tidak Grusa-Grusu Menentukan Dukungan pada Pilpres 2024, Tampaknya Jokowi Berada Dalam Ketidakpastian
Jakarta, FNN - Sabtu lalu, Presiden Jokowi menghadiri Rakernas relawan arus bawah Jokowi (ABJ) di Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Jokowi mengaku senang dengan sikap relawan ABJ yang tidak terburu-buru atau grasa-grusu dalam menentukan dukungan pada Pilpres 2024. Jokowi juga mengingatkan agara para relawan tidak terseret dalam gelombang politik saat memasuki tahun pemilu, sebab, menurut Jokowi, kondisi perpolitikan di tanah air saat belum ada kejelasan. Menanggapi signal Jokowi ini, berbeda-beda penafsiran masyarakat, ada yang bingung, ada yang menganggap biasa saja, dan ada juga yang tidak peduli. Mengapa Jokowi akhirnya menyatakan seperti itu, padahal sangat jelas terlihat bahwa Jokowi sangat intens dengan Prabowo. Menanggapi sinyal Jokowi tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu malam (16/7/23) mengatakan, “Kelihatannya Jokowi mulai merasa bahwa sebetulnya dia ada di dalam ketidakpastian. Jadi yang dia mau pastikan justru yang tidak pasti. Kan tetap orang mengingat bahwa Jokowi pernah mengucapkan dan dengan tegas bahwa ojo kesusu dan semua itu juga akhirnya berantakan sekarang. Sekarang dia bilang sabar aja.” Jadi, lanjut Rocky, sebetulnya desain-desain yang pernah dia bayangkan itu berantakan karena fakta-fakta baru. Fakta-fakta ini yang bagi masyarakat sipil menganggap bahwa ternyata Jokowi memantau juga perkembangan Anies, perkembangan demokrasi, dan segala macam. Jadi, kalau Jokowi menganggap bahwa tidak ada perubahan , sudah stabil pada Prabowo, maka dia akan pastikan agar relawan pergi pada Prabowo. Dengan demikian, Prabowo juga mendapat kepastian bahwa selama ini mendukung Jokowi et all cost. Tetapi, kalau akhirnya Jokowi bilang belum ada yang pasti, Prabowo tentu akan menyatakan bahwa dia akan mendukung dan meneruskan program-program Jokowi karena Prabowo akan menganggap bahwa dirinya pasti akan menjadi presiden. Demikian juga soal PDIP, pasti akan menyatakan bahwa Ganjar sudah pasti menjadi presiden. “Itu yang menyebabkan justru moral di dalam Gerindra dan PDIP juga lama-lama menyurut. Tetapi, yang lebih menyurut tentu adalah Gerindra. Kalau PDIP kan sudah menganggap bahwa Jokowi tidak akan mendukung, jadi dia melakukan konsolidasi dengan relawannya sendiri,” ujar Rocky. Jadi, kalau sinyal Jokowi mengatakan bahwa belum ada yang pasti maka yang harus bereaksi lebih strategis justru Prabowo, Gerindra, karena yang paling fasih justru poster-poster Gerindra - Prabowo dan Jokowi. “Jadi, jangan sampai Jokowi juga di ujung permainan ini jadi konyol lagi, itu soalnya. Dan itu akan memberantakkan oligarki juga. Kan oligarki sudah bersiap-siap untuk investasi ke mana. Kalau Jokowi masih ragu-ragu mungkin ditahan semua gerak investasi. Bisa-bisa oposisi yang justru dapat limpahan investasi dari oligarki. Jadi, itu konyolnya kalau Jokowi di dalam kesempatan yang strategis mengucapkan sesuatu yang tidak strategis,” ungkap Rocky. Mustinya, dalam situasi politik yang seperti ini pesan Jokowi tidak boleh mendua, tetapi harus tegas. “Itu pentingnya. Jadi, kelihatannya memang kita nggak bisa andalkan apa yang diucapkan Jokowi, tetapi justru karena publik nggak bisa andalkan, impactnya bukan pada publik. Publik dari awal tahu bahwa apa yang musti kita andalkan dari Jokowi. Impactnya justru pada Gerindra, itu intinya,” ujar Rocky. Dalam diskusi Bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa sebetulnya ini soal Jokowi mau bilang bahwa belum ada pasangan yang bisa direstui calon wakil presidennya. Kalau begitu, untuk apa orang kasak kusuk lagi. “Dan yang lebih gila lagi, orang menunggu restu Jokowi, ngapain? Sementara endorsement power Jokowi tinggal 19%. Jadikan saja itu sebagai parameter. Tentu Prabowo akan riset lagi dan menyusun siasat baru,” ujar Rocky. (ida)
Pemilu 2024 Semakin Dekat, Partai Gelora Berharap agar Bacapres Tingkatkan Politik Gagasan
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berhasil memotret persepsi warganet terhadap para bakal calon presiden (bacapres). Warganet mendorong terjadinya politik gagasan, bukan politik identitas yang berdasarkan emosi. \"Kita perlu politik gagasan yang mempersilahkan masyarakat menilai apa yang ditawarkan Bacapres ini kepada masyarakat, dan apa yang terbaik itulah yang selayaknya dipilih,\" kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023). Hal itu disampaikan Endy Kurniawan saat merilis hasil riset digital Gelora Petamaya bekerjasama Lembaga Riset Digital Cakradata dengan tema bertajuk \'Memotret Tawaran dan Gagasan Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024\'. Endy mengatakan, Partai Gelora senada dengan temuan Gelora Petamaya dan Cakradata, bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya politik pertentangan, kekerasan, permusuhan dan sebagainya terjadi lagi di Pemilu 2024. \"Mari kita melupakan politik masa lalu, yang membelah masyarakat hingga tidak bisa rukun sampai sekarang. Kita harus mengedepankan politik gagasan, politik yang memiliki visi dan narasi sama dengan apa yang ditawarkan oleh Partai Gelora, yaitu membangun Arah Baru Indonesia,\" katanya. Namun, Endy mengatakan, bahwa hingga kini belum ada gagasan kongkrit dari Bacapres yang ada saat ini. Temuan ini, tentu saja menjadi \'self critic\' kepada partai politik (parpol) agar melakukan edukasi mengenai politik gagasan. \"Bacapres harus memberikan narasi tentang gagasannya agar, sehingga publik punya harapan dan masyarakat dapat memilih tawaran-tawaran gagasan dari Bacapres yang layak didukung,\" katanya. Sedangkan Head of Cakradata Muhammad Nurdiyansyah (Dadan) mengatakan, dengan adanya gagasan kongkrit para Bacapres maupun partai pendukungnya, diharapkan diskursus warganet bisa menjadi lebih substantif dan mengarah pada adu gagasan. \"Riset kami lakukan pada tanggal 11 April-11 Juli 2023 mengenai gagasan dan harapan Bacapres. Kami dari Cakradata mencoba melakukan analisis data. Warganet berharap bahwasanya Bacapres sudah harus mulai menawarkan gagasan, program, visi dan arah orientasinya ketika terpilih sebagai presiden RI,\" kata Dadan. Menurut Dadan, gagasan yang dibangun oleh ketiga Bacapres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan belum begitu besar saat ini, sementara Pemilu 2024 semakin dekat. \"Temuan kita, gagasan yang coba dibangun dari ketiga Bacapres belum begitu besar. Itu salah satu fenomena yang bisa menjadi catatan tersendiri bagi Bacapres maupun partai pendukungnya. Hal ini harus mulai ditingkatkan, karena Pemilu sudah dekat,\" katanya. Karena belum adanya gagasan dari Bacapres, kata Dadan, warganet berharap Bacapres mengangkat gagasan tentang keadilan, integritas, pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan dan ketersediaan pangan. \"Jadi warganet mengajukan requet kepada Bacapres mengenai gagasan apa sih yang harus disampaikan. Pertama sebanyak 66 persen berharap ada gagasan tentang keadilan hukum, ekononomi dan kejahteraan sosial. Lalu, 12 persen integritas yang tinggi, 10 persen soal pemerataan pendidikan, 7 persen masalah pengentasan kemiskinan dan ketersedian pangan 5 persen,\" jelasnya. Selain itu, dalam rilis riset ini juga menghadirkan beberapa orang sumber yang berasal dari masyarakat dalam segmen Kata Warga. Mereka diwawancarai terkait tema yang sama untuk melakukan kroscek tentang temuan yang muncul di dunia maya tentang persepsi warganet terhadap gagasan para Bacapres. Salah seorang warga muda yang diwawancara oleh Tim GeloraTV mengatakan bahwa masalah terbesar Indonesia adalah sistem pendidikan yang jelek dan lapangan kerja yang minim. Dia melihat para Bakal Capres yang ada saat ini muncul, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan belum mengajukan gagasan untuk mengatasi masalah besar yang dihadapi Indonesia. Saat ini, dia mengatakan belum punya pilihan terhadap para Capres karena belum terlihat adanya program yang jelas. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, bahwa sekarang masih terdapat masalah, bagaimana bangsa dan komunitas politiknya dalam mengorganisasi sirkulasi elit dan kepemimpinan yang berbasis pada perasaan dan pikiran publik. \"Akibatnya, pertarungan calon pemimpin negara menjadi kurang berisi dan diisi orang-orang populer, bukan orang yang memperjuangkan nilai dari awal dan punya gagasan besar terhadap bangsa,\" kata Fahri Hamzah. (*)
POPULER
