POLITIK
Untuk Mewujudkan Pemilu Damai, Polri Menggandeng Jurnalis Menjadi "Cooling System"
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Biro SDM dan Divisi Humas menggandeng jurnalis atau wartawan menjadi cooling system dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berjalan damai lewat kegiatan Bhayangkara Presisi Seven Soccer Cup.Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengingatkan potensi polarisasi, kampanye hitam, kampanye negatif, serta politik identitas yang terjadi pada 2018-2019 dapat terulang pada 2024.\"Kejadian seperti itu pasti akan dikemas juga oleh kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang ingin membuat situasi menjadi panas, menjadi gaduh dan memenangkan salah satu golongan, salah satu kelompok,\" kata Dedi dalam pembukaan acara Bhayangkara Presisi Seven Soccer Cup di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Meski politik identitas, polarisasi, kampanye hitam dan negatif sulit untuk dicegah, tambah Dedi, Polri membentuk Satgas Nusantara mampu menjadi cooling system di masyarakat pada 2024.Satgas Nusantara bentukan Polri tersebut menggandeng sejumlah pihak, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan media massa.\"Teman-teman media selalu mem-branding, selalu menginformasikan tentang keberagaman, tentang moderasi beragama, tentang kebhinnekaan, tentang persatuan dan kesatuan bangsa ini,\" kata Dedi.Jenderal polisi bintang dua itu menambahkan sejatinya pesta demokrasi adalah pesta seluruh rakyat Indonesia saat masyarakat bersuka riya menghadapi pemilu sehingga dalam menghadapi pesta tersebut tidak lagi diisi dengan hal-hal yang memecah belah bangsa.Ia berharap Pemilu 2024 tidak ada lagi istilah cebong dan kampret atau kelompok mayoritas dan minoritas mengingat rangkaian pesta demokrasi ini akan berlangsung panjang dari November 2023 sampai Februari 2024.Itu pun jika setelah hari pencoblosan pada Februari 2024 keputusan hasil pemilu dapat diterima semua pihak. Jika tidak maka akan terjadi dua putaran pemilihan sehingga proses Pemilu 2024 akan berjalan sampai pertengahan 2024, kemudian dilanjutkan pilkada serentak mulai dari Aceh sampai Papua.\"Tahun depan yang menjadi tugas-tugas panjang kepolisian, termasuk rekan-rekan media dalam rangka menginformasikan, mengedukasi masyarakat, memberikan literasi yang terbaik agar tetap menjaga persatuan, kesatuan, kebhinnekaan, keberagaman, dan moderasi beragama,\" ujar Dedi.Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho menambahkan Polri dan media massa merupakan mitra strategis dalam menjaga dan mencegah gangguan kamtibmas.Cooling system, kata Sandi, dimaksudkan untuk menjaga dan mencegah gangguan kamtibmas melibatkan seluruh komponen bangsa sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terjaga dan terkendali.Menghadapi Pemilu 2024, Divisi Humas Polri diperkuat dengan pembentukan kelompok kerja dan penambahan jabatan fungsional baru.\"Jadi, ada tambahan jabatan fungsional untuk humas sudah jadi. Saat ini sudah di tangan Kementerian PAN-RB, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada keputusan kapolrinya sehingga bisa kami eksekusi untuk menyambut Pemilu 2024,\" kata Sandi.(ida/ANTARA)
People Power di Solo: Dipancing Oleh Kegelisahan Publik Terhadap Ketidakpastian Arah Pemilu
Jakarta, FNN – Hari ini, Jumat (7/7/23) Mudrick Sangidu akhirnya melakukan aksi people power di Solo. Aksi digelar usai sholat Jumat dan lokasi aksi dipindah dari Bundaran Gladak yang letaknya tak jauh dari kantornya Gibran, Walikota Solo, ke Jalan Kartopuran. Aksi Mudrick ini baru pemanasan dan kemungkinan besar akan diikuti aksi-aksi lain dari berbagai kota di Indonesia. Aksi ini dilakukan karena cawe-cawe Presiden Joko Widodo tidak berhenti juga sampai saat ini sehingga masyarakat merasa tidak ada ketidakpastian bahwa Pemilu 2024 akan jujur dan adil. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (7/7/23) mengatakan, \"Kelihatannya akan ada orkestrasi. Sebetulnya ini pemanasan saja, menguji daya tahan oposisi. Kelihatannya Pak Mudrick mengambil inisiatif, karena dalam 2-3 bulan ini pertemuan konsolidasi itu intensif di Solo,\" katanya. Rocky mengerti dan memahami psikologi Mudrick, seorang yang umurnya mungkin sudah 80 tahun dan terlibat dalam politik sejak orde baru. Jadi dia mau melihat apa sebetulnya ujung dari reformasi. “Jadi, niat beliau adalah menghendaki supaya reformasi itu ditemukan kembali reinventing our reformation, the spirit of reformation. Kira-kira begitu. Tetapi, karena penampilan Pak Mudrick selalu berapi-api, lalu dihubungkan dengan segala macam orang. Padahal tidak begitu. Mudrik orang yang baik hati, sangat santun, memang bawaannya bringasan, pembawaan dari muda, karena mudanya adalah aktivis. Dia dulu aktivis PPP yang diatur oleh Orde Baru,” ungkap Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky juga mengatakan bahwa bagi orang seumur Mudrick, apa yang dilakukannya tidak ada urusannya dengan kepentingan pribadi. “Jadi, Pak Mudrick tidak perlu dicurigai. Dian cuma ingin mengatakan people power means kedaulatan rakyat,” ujar Rocky. Menurut Rocky, Mudrick mengerti kimia politik orde baru, dia ikut semua proses politik reformasi, bahkan di masa Jokowi dia tahu bahwa ada hal yang tidak beres. Dia elit lama di Solo dan mengerti seluk beluk perkembangan politik dan karier Jokowi selama menjadi Walikota. Mudrick hafal anatomi politik Solo. Oleh karena itu, kata Rocky, dia berpikir untuk mengambil inisatif memulai semacam gerakan moral dari Solo. Lalu semuanya panik, lalu Intel bekerja, lalu mahasiswa mulai dihalangi segala macam, bahkan kemarin nyaris dibatalkan. Tetapi, akhirnya mungkin pemerintah membiarkan, tapi jangan mengganggu pemerintahan Solo. “Tetapi, ini kan hanya percobaan yang akan diikuti juga di Makassar, di Medan, segala macam. Itu tidak tertahankan,” ujar Rocky. “Jadi, semakin rezim melakukan rezimitasi, semakin kegiatan oposisi mengaktifkan diri. Karena ini saling uji coba sampai di mana kekuatan istana berhadapan dengan kegelisahan publik atau bahkan menjadi kemarahan publik. Itu intinya. Ini semua terjadi karena cawe-cawe Jokowi nggak berhenti. Kalau Pak Jokowi berhenti saja, kasih sinyal bahwa oke dia akan jelaskan pada publik bahwa mulai sekarang dia akan jadi Panditoratu segala macam. Tapi itu enggak terlihat. Jadi, ini sebetulnya dipancing oleh kegelisahan publik terhadap ketidakpastian arah pemilu,” ujar Rocky. (ida)
Penetapan Tersangka Hasbi Hasan Dinyatakan Tidak Sah
Jakarta, FNN - Kuasa hukum Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA, mengatakan penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tidak sah.\"Penetapan tersangka yang disandang Pak HH (Hasbi Hasan) itu dinyatakan tidak sah,\" kata anggota Tim Kuasa Hukum Hasbi Hasan, Erik Prabualdi, usai sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat.Erik mengatakan agenda sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Jumat, ialah penyerahan kesimpulan dari pihak Hasbi Hasan selaku pemohon dan KPK selaku termohon.\"Hari ini, kami menyerahkan kesimpulan dari persidangan Senin yang lalu (3/7). Kami sudah mengajukan permohonan, jawaban, mengajukan saksi, ahli. Hari ini adalah sidang terakhir untuk menyampaikan kesimpulan dari masing-masing pihak terkait fakta-fakta persidangan yang sudah disampaikan sebelumnya,\" jelasnya.Lebih lanjut, Erik mengatakan bahwa pihaknya menilai tidak terdapat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka terhadap kliennya oleh lembaga KPK.\"Bukti permulaan itu harus didukung oleh dua alat bukti. Kami melihat termohon (KPK) dalam persidangan itu tidak ada bukti yang menunjukkan dua alat bukti permulaan tersebut,\" tambahnya.Dengan penetapan tersangka secara tidak sah itu, Erik juga meminta agar penyidikan yang dilakukan juga dianggap tidak sah.\"Yang kami nilai itu tidak adanya bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan tersangka kepada klien kami,\" imbuhnya.Erik menambahkan pihaknya berharap agar Majelis Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan kliennya.\"Harapannya, supaya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa mengabulkan permohonan yang kami sampaikan,\" katanya.Hasbi Hasan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Jumat (26/5). Gugatan dengan nomor perkara dan nomor surat 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL itu menggugat terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK terhadap dirinya.Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Jumat, salah satu isi petitum permohonan Hasbi Hasan adalah sebagai berikut:\"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon (KPK) yang berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh termohon dan penetapan tersangka terhadap diri pemohon (Hasbi Hasan) oleh termohon.\"Sidang perdana gugatan praperadilan Hasbi Hasan melawan KPK digelar pada Senin (3/7). Sementara itu, pembacaan putusan akan dilaksanakan pada Senin (10/7).Sebelumnya, Selasa (6/6), penyidik KPK mengumumkan penetapan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA, yakni Hasbi Hasan (HH) dan Dadan Tri Yudianto (DTY) selaku mantan Komisaris PT Wika Beton.KPK mengungkapkan bahwa HH menerima aliran uang dari DTY untuk mengurus penanganan perkara di MA. Penyidik KPK menemukan DTY menerima uang Rp11,2 miliar untuk mengurus perkara di MA, di mana sebagian dari uang tersebut diduga diberikan oleh DTY kepada HH.Meski tidak menyebut nominal yang diterima HH, penyidik KPK memperkirakan jumlahnya mencapai miliaran rupiah.(sof/ANTARA)
Setjen DPR Membantu Timwas Haji untuk Perbaikan Layanan
Jakarta, FNN - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menjadi supporting system atau sistem pendukung bagi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR dalam perbaikan layanan haji.\"Dari Januari, Februari, kami (Setjen DPR) sudah merancang, mengidentifikasi kemungkinan masalah-masalah apa saja yang akan ditemui saat pelaksanaan ibadah haji di lapangan, sehingga check list yang dibuat oleh tim (Setjen DPR) untuk Timwas itu lebih dipersiapkan secara baik,\" kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Ia menuturkan Timwas Haji DPR tahun 2023 ini memang dipersiapkan lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. Persiapan keberangkatan dibahas lebih awal dan identifikasi masalah didata terlebih dahulu sebagai bekal Timwas Haji DPR sebelum melakukan tugasnya.Sehingga, tutur Indra, fungsi pengawasan ibadah haji oleh DPR terhadap pelaksanaan haji tahun ini memang terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kritik dan saran Timwas DPR kini lebih terdengar, sepak terjangnya juga jadi harapan sejumlah jamaah yang menghendaki ada perbaikan pelayanan.Indra melihat semangat tinggi para wakil rakyat menjalankan tugas pengawasan demi perbaikan pelayanan haji di masa depan.Indra pun ikut terjun ke lapangan untuk memastikan seluruh jajarannya di Setjen DPR RI bekerja optimal mendukung kinerja Timwas Haji mengawasi pelaksanaan haji, baik itu mengecek pemondokan jamaah, melihat katering, fasilitas transportasi, hingga memantau ibadah jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.\"Semua dilihat, semua didengar, masukan-masukan masyarakat terhadap Dewan dan itu nantinya akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depan yang akan disampaikan pada saat rapat kerja dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama,\" ujar pria asal Pidie, Aceh, ini.Sekretariat Jenderal DPR RI juga menyiapkan jalur publikasi kinerja Timwas Haji DPR tahun ini. Indra mengatakan publikasi kinerja DPR ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap kerja-kerja pengawasan yang dilakukan DPR selama ini.\"Ini penting dilakukan agar masyarakat menjadi tahu apa saja yang dikerjakan DPR dan ini bagian dari akuntabilitas DPR terhadap kinerjanya yang selama ini mungkin publik tidak terlalu banyak tahu,\" kata Indra.(sof/ANTARA)
Mahfuz Sidik: Amerika Pikir-pikir Operasi Politik di Pemilu 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta para tokoh dan pemimpin partai politik (parpol) yang akan maju dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai. \"Tidak terulang lagi polarisasi di tingkat akar rumput dan konflik elit yang bisa merambat menjadi konflik horizontal, karena nanti korbannya masyarakat, yang dirugikan juga masyarakat,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Kamis (6/7/2023). Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk \'Kemesraan Elite dan Otak-Atik Pilpres 2024\' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Mahfuz, pesan tersebut selalu berulang-ulang disampaikan Partai Gelora saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan parpol. Ia menilai ada fenomena untuk mengulang terjadinya polarisasi politik seperti pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tensi politik menjelang Pemilu 2024 dan munculnya friksi-friksi perpecahan elit baik di lingkaran koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan. \"Saya kira ini, satu hal penting untuk menjadi pemikiran bersama. Ini sering kami diskusikan dan komunikasikan, kira-kira implikasinya terhadap keseluruhan Pemilu ini seperti apa,\" ujarnya. Partai Gelora mengingatkan, bahwa dunia saat ini sedang dalam persimpangan jalan, dimana terjadi pergeseran dan perubahan tatanan global. \"Perubahan di tatanan Global memang membuat kita harus lebih hati-hati di dalam mengelola situasi politik. Jangan sampai nanti Pemilu 2024 dijadikan sebagai the last battle, perang eksistensi antar kekuatan superpower,\" katanya. Sehingga, kata Sekjen Partai Gelora ini, diperlukan arus moderasi politik untuk mengelola situasi sekarang dengan meningkatkan kesabaran dan mampu menahan diri agar tidak berkembang menjadi ledakan politik. \"Semua harus berpikir untuk kepentingan publik dan kepentingan bersama. Akar rumput jangan banyak diberi bumbu-bumbu. Bumbunya makin banyak hari demi hari, seperti suasana maju jihad saja. Bumbunya sekarang, kita orang yang terus terzalimi dan harus melawan kezaliman itu, ini perjuangan kita bla bla bla ...\" katanya. Jika situasi makin memanas, maka benturan di masyarakat akan semakin kuat terjadi, sehingga moderasi dalam situasi politik diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Sebab, Pemilu 2024 sekarang di tengah persimpangan jalan dalam situasi ketidakpastian global. \'Kalau kita salah-salah menata ini, maka kita akan masuk dalam pusaran perubahan global yang kita tahu kekuatan-kekuatan global sekarang sedang bertarung menujukkan eksistensi supremasinya,\" kata mantan Ketua Komisi I DPR ini. Mahfuz mengaku bersyukur operasi intelejen Amerika Serikat (AS) dalam Pilpres di Turki beberapa waktu lalu, gagal total dan dimenangkan Recep Tayyip Erdogan. Keterliban AS dalam operasi politik di Pilpres Turki dilakukan secara terang-terangan. \"Saya bersyukur bahwa operasi politik itu gagal, karena kalau operasi itu berhasil di Turki, maka akan membuka jalan bagi Amerika untuk beroperasi di negara yang lain, termasuk di Indonesia. Kalau sekarang, Amerika berpikir nanti dulu dong, kalau ada usulan proposal operasi di negara lain,\" katanya. Mahfuz secara tegas menyatakan menolak terhadap upaya negara lain yang akan melakukan operasi politik untuk memenangkan satu kandidat tertentu di Pilpres 2024, karena harga yang akan dibayar oleh masyarakat dan bangsa ini, sangat mahal. \"Kami di Partai Gelora akan mendukung calon pemimpin yang konsisten dengan ide moderasi ini. Dia punya peluang lebih besar untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024,\" katanya. Mahfuz berpandangan, dari ketiga capres yang sering dimunculkan lembaga survei dan media, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ada yang memang memilih DNA moderasi seperti diperjuangkan Partai Gelora. \"Dalam konteks tiga capres, Pak Ganjar diposisikan sebelah kiri, Pak Anies di sebelah kanan. Pak Prabowo kemudian secara otomotis di sebelah tengah, di center. Saya kira Pak Prabowo juga tidak mendesain itu dari awal, tapi konstelasi itu dibangun oleh lembaga survei dan media,\" katanya. \"Dan sebagai kawan lama dengan Pak Prabowo, kami diskusikan juga soal moderasi ini, dengan beliau. Saya katakan bahwa Pemilu 2024 ini persimpangan jalan bagi Indonesia dan dunia. Dan Pak Prabowo sependapat dengan Partai Gelora,\" pungkasnya. (Ida)
Paksa Renovasi Stadion JIS, Rocky Gerung: Seolah Anies Tak Sempurna, Jadi Mau Disempurnakan Dulu
Jakarta, FNN - Upaya untuk mendeskreditkan capres Anies Baswedan dilakukan dari segala penjuru. Teranyar rezim mengobok-obok Jakarta International Stadium (JIS) berkedok renovasi menjelang Piala Dunia U-17 yang bakal di tempat tersebut. Tentu saja banyak pro-kontra yang muncul dan mengaitkan hal tersebut dengan panggung pencalonan presiden Anies Baswedan serta penjegalannya. Menanggapi hal tersebut Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan, renovasi JIS yang dilakukan oleh istana hanya akan memunculkan asumsi terhadap Anies Baswedan di kalangan masyarakat. Karena sampai kapanpun, JIS akan dikenal sebagai karya Anies. \"Jadi dianggap Anies tidak sempurna, karena itu disempurnakan dulu baru bisa dijadikan fasilitas negara. Iya kalau nggak sempurna disempurnakan Anies lebih sempurna dong. Tetap aja orang akan tafsirkan bahwa itu karyanya Anies ya udah gampang aja\" ungkap Rocky Gerung kepada wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Forum News Network (FNN) pada Senin (3/7/2023). Menurutnya, jika ingin tahu apakah JIS sudah memenuhi standar FIFA atau belum maka dari itu tanyakan langsung pada FIFA. \"Kalau disebut itu karya yang tidak sempurna maka tanyakan pada FIFA, itu udah layak belum tuh. Kan bukan DKI yang nentuin fasilitas, DKI juga hanya mengikuti apa yang menjadi standar operasi stadion internasional.\" Karena itu, ia menegaskan kembali bahwa FIFA yang berhak menentukan apakah JIS lulus standar atau belum, bukan pihak Pemprov DKI maupun pihak Istana. \"Jadi FIFA yang menentukan, bukan DKI atau Istana.\" Sementara itu, Rocky juga menambahkan bahwa seharusnya Jokowi sebagai pihak yang memberi amanat untuk merenovasi JIS secara konsisten dan tegas memberi pernyataan. \"Pak Jokowi juga mesti konsisten tuh. Kalau diresmikan itu sebagai pusat olahraga itu ya udah, bilang aja mau direnovasi negara untuk diperbaiki dan terima kasih kepada Anies dan kami juga akan tingkatkan kualitas,\" katanya. Hal itu, kata dia, dinilai lebih beradab dalam berpolitik sebagai bentuk penghargaan untuk aktor yang berperan sebelumnya. \"Kan itu lebih beradab sebetulnya memberi penghargaan pada sesuatu yang sudah diletakan leih awal itu intinya etika berpolitik\" lanjutnya. Karena tentu hal tersebut dapat menciptakan asumsi baru dan mengaitkan hal tersebut dengan panggung politik Anies. \"Kalau nggak, nanti terbaca bahwa ini hanya gara-gara punya Anies maka seolah-olah dirusak sedikit baru diperbaiki lagi kan ya nggak ada gunanya ide semacam itu sebenernya\" tegasnya. (ida)
Fahri Hamzah: Kinerja Prabowo sebagai Menhan Jadi Modal Jelang Pemilu 2024
JAKARTA, FNN - Kinerja Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), bisa membuahkan hasil alias menjadi modal menjelang Pemilu 2024. Ditambah lagi, tingginya elektabilitas Prabowo di sejumlah survei. Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/7/2023). Pernyataan Fahri Hamzah tersebut, disampaikan merujuk hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) terbaru yang diliris belum lama ini. Fahri menilai kinerja memuaskan dan elektabilitas yang terus meningkat tersebut, akan menjadi modal Prabowo untuk bisa meraih suara pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), lantaran dianggap mampu meneruskan kinerja pemerintahan saat ini. \"Itu dugaan saya kenapa survei Prabowo Subianto tinggi. Karena sepertinya sudah banyak orang yang mengatakan selama ini kita lihat enggak percaya sama Prabowo Subianto ternyata fine-fine saja,\" jelasnya. Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini juga melihat kapabilitas Prabowo sudah teruji sebagai calon presiden (Capres), mengingat berbagai pengalamannya maju di kontestasi pemilihan persiden (Pilpre)s). Apalagi Prabowo merupakan sosok yang penting bagi Partai Gerindra. \"Yang sudah pernah kelihatan pernah menjadi capres, berdebat, record-nya panjang lebar jatuh bangun, kan cuma Prabowo Subianto,\" sebut Fahri Hamzah yang kini mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif (Aleg) dari Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil NTB I tersebut. Diketahui, Survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis nama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto sebagai sosok yang dinilai paling mampu memberantas korupsi, ketimbang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan pada indikator tersebut, Prabowo meraih kepercayaan publik hingga 44 persen, disusul Anies dengan 36,8 persen dan Ganjar dengan 16,1 persen. Kemudian, publik juga menilai Prabowo mampu memberantas kolusi dan nepotisme dengan tingkat kepercayaan sebesar 49,5 persen. Sementara Anies memperoleh 38,5 persen, dan Ganjar hanya mencapai 11,4 persen. Kepercayaan publik pada Prabowo juga tinggi pada indikator penegakan hukum, dimana ia memperoleh 52,1 persen dan disusul Anies dengan 31,6 persen serta Ganjar 11,2 persen. Sedangkan pada indikator independensi, sebanyak 71,7 persen publik meyakini Prabowo independen ketimbang dua sosok lainnya. Pada indikator tersebut, Anies hanya berkutat pada 26,3 persen dan Ganjar sebesar 1,7 persen. Pada indikator pembangunan infrastruktur, Prabowo mendapat kepercayaan publik sebesar 37,2 persen. Ia unggul atas Anies yang meraup keyakinan sebanyak 34,8 persen, dan Ganjar 18,8 persen. Lalu, Prabowo pada indikator keamanan dan ketertiban umum memperoleh 57 persen, Anies 21,8 persen, dan Ganjar 19,5 persen. Selain itu, Prabowo juga mendapat kepercayaan hingga 50,6 persen pada kategori sosok paling mampu menjaga konstitusi. Dalam indikator tersebut, Anies hanya meraih 28,2 persen, dan Ganjar sebesar 20 persen. Survei IPO bertajuk \'Peta Elektabilitas Koalisi, Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024\', ini dilakukan dalam periode 5-13 Juni 2023 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia. Pengambilan sampel dari survei ini dilakukan dengan teknik multistage random sampling serta penerapan spot check pada 15 persen dari total populasi sampel. (Ida)
Peran Ponpes Harus Dikokohkan untuk Bonus Demografi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW menyebut peran pondok pesantren (ponpes) harus dikokohkan untuk penyelamatan bonus demografi demi meningkatnya kualitas generasi muda Indonesia.Menurut dia, ponpes merupakan sokoguru pendidikan agama di Indonesia. Oleh karena itu, perannya perlu ditegaskan, terlebih di tengah kondisi maraknya fenomena negatif di kalangan anak muda usia sekolah saat ini.\"Menjadi sangat wajar untuk dimaklumi bila banyak orang tua siswa berharap besar kepada pesantren untuk meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian putra putri mereka sebagai salah satu elemen generasi milenial, Z, Alpha, agar bisa menjadi bonus demografi yang positif,\" kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Meski demikian, dia tidak memungkiri bahwa ada ponpes bermasalah. Menurut dia, kasus-kasus yang ada di ponpes tersebut menjadi faktor muhasabah dan koreksi internal dan masyarakat sebaiknya tidak menggeneralisasi seluruh pesantren dengan stigma negatif.\"Sekali pun memang tidak bisa dimungkiri ada juga pesantren yang memiliki masalahnya sendiri. Contohnya, ada ponpes yang dicabut izinnya karena ada kasus kejahatan seksual yang dilakukan, malah, oleh pimpinan ponpes sendiri; dan saat ini yang sedang viral menjadi pembahasan publik, Ponpes Al-Zaytun,\" kata Hidayat.Dia menegaskan bahwa pesantren tetap layak untuk dipercaya karena terbukti memiliki peran luar biasa. Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan, lanjutnya, pesantren banyak melahirkan tokoh bangsa, seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Ahmad Dahlan, dan K.H. Mas Mansyur.Tokoh-tokoh tersebut, katanya, bersama pejuang lainnya berjuang dalam mempersiapkan, merebut, dan menyelamatkan Indonesia dengan kepakaran mereka masing-masing.Dia mencontohkan K.H. Hasyim Asy’ari, yang merupakan ulama Nahdlatul Ulama (NU), berperan mengeluarkan resolusi jihad. Kemudian, Ki Bagus Hadikusumo, ulama Muhammadiyah, mengobarkan amanat jihad.Dengan resolusi dan amanat itu, sebut Hidayat, lahir Laskar Santri, Laskar Kiai, Laskar Hizbullah, dan Laskar Sabilillah dengan semangat memerdekakan Indonesia.\"Melihat fakta itulah, saya rasa menjadi sangat penting dunia pesantren Indonesia untuk berada di garda terdepan, tampil menjernihkan serta memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat luas seputar pondok pesantren, sebagai lanjutan kontribusi menghadirkan kembali generasi pejuang yang akan selamatkan bonus demografi,\" jelasnya.Dia pun mengajak pondok pesantren, organisasi yang menghimpun pesantren, kiai, dan santri untuk semakin aktif serta tidak ragu mengambil peran sebagaimana para santri dan ulama terdahulu.\"Apalagi, di era reformasi ini, alhamdulillah telah ada Undang-Undang tentang Pesantren. Sehingga, pesantren sekarang posisinya legal formal setara dengan sekolah umum yang lain,\" imbuhnya.Selain itu, pesantren juga harus mempersiapkan diri menghadapi masa depan, tantangan globalisasi, dan bonus demografi, terlebih memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.\"Dengan memiliki basis hingga ke pelosok kampung dan desa, pesantren harus berani tampil mencerahkan dan menyemangati umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, agar di tahun politik serta saat pemilu nanti tetap mementingkan etika dan akhlak yang mulia,\" ujar Hidayat Nur Wahid saat menerima kunjungan Pengurus Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) Wilayah Riau di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).(ida/ANTARA)
Bapemperda Se-Indonesia di Babel Mempercepat UU Cipta Kerja
Pangkalpinang, FNN - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan Rakornas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) se-Indonesia 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai langkah pemerintah dan legislatif mempercepat implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.\"Kami berharap rakornas yang dihadiri 3.500 peserta ini, dapat terbangun komitmen bersama dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja ini,\" kata Akmal Malik saat membuka Rakornas Bapemperda se-Indonesia di Pangkalpinang, Kamis.Ia mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.\"Mekanisme pembentukan perda perlu mengedepankan semangat penyederhanaan proses yang implementatif, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,\" katanya.Ia mengatakan hal tersebut guna menjawab peluang dan tantangan di masa mendatang, khususnya dalam merespon percepatan atas penyelesaian tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.\"Besar harapan atas tercapainya kesepakatan forum Bapemperda dalam rakornas kali ini, sebagai wadah dalam penyelesaian terkait peraturan perundang-undangan di tingkat pusat hingga daerah yang secara teknis dilaksanakan melalui perda,\" ujarnya.Menurut dia, penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ini, mampu mewujudkan percepatan, peningkatan dan perkembangan ekonomi daerah yang tentu akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah, khususnya terkait implementasi perda sebagai bentuk kebijakan daerah.\"Terlebih, terhadap tindak lanjut penetapan Cipta Kerja sebagai langkah reformasi regulasi dari pusat hingga daerah dalam kerangka otonomi daerah yang berasaskan desentralisasi,\" katanya.(ida/ANTARA)
Pemerintah Harus Hati-hati Membebaskan Sandera KKB
Padang, FNN - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Virtuous Setyaka mengatakan Pemerintah Indonesia memang harus hati-hati dalam membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok separatis (KKB/KST).\"Pemerintah kan harus hati-hati dan banyak pertimbangan karena persoalan ini harus dilihat dari berbagai sisi,\" kata akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand Sumbar, Virtuous Setyaka di Padang, Kamis.Virtuous menjelaskan dalam upaya membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut, paling tidak Indonesia mempertimbangkan tiga aspek, yakni masalah kemanusiaan, kedaulatan dan kepentingan nasional.Oleh karena itu, ia menilai sejauh ini langkah pemerintah sudah tepat. Sebab, bila negara keliru atau salah dalam mengambil keputusan maka akan kontraproduktif terhadap aspek kemanusiaan, kedaulatan dan kepentingan nasional itu sendiri.Terkait pemerintah yang memenuhi atau menyanggupi uang senilai Rp5 miliar untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens dari tangan KKB, dosen Departemen Hubungan Internasional Unand itu berpandangan hal tersebut bisa bernilai kecil atau besar, tergantung sisi pemahaman.\"Artinya begini, jika dibandingkan kedaulatan dan kepentingan Indonesia, Rp5 miliar itu bisa bernilai kecil,\" jelasnya.Dengan menebus uang senilai Rp5 miliar tersebut, lanjut dia, bisa saja pemerintah sedang menyiapkan skenario agar persoalan penyanderaan pilot tersebut selesai termasuk masalah-masalah KKB yang selama ini terjadi di Tanah Papua.\"Yang terpenting adalah kepentingan nasional kita jauh lebih besar dari itu (Rp5miliar),\" tegas dia.Terpisah, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua Irjen Polisi Mathius D Fakhiri mengatakan Pemerintah Kabupaten Nduga telah menyiapkan uang tebusan senilai Rp5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Mehrtens.Akan tetapi, Irjen Polisi Fakhiri menegaskan pihaknya tidak memenuhi permintaan KKB untuk barter senjata api dan merdeka yang diminta kelompok tersebut.(ida/ANTARA)
POPULER
