POLITIK
Wapres Meminta Agar Pendidikan di Ponpes Al Zaytun Tetap Berjalan
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin minta proses belajar-mengajar di Pondok Pesantren Al Zaytun tetap berjalan pasca-ditetapkannya pimpinan ponpes tersebut Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama.\"Tadi Bapak Ketua Dewan Pertimbangan (Ma\'ruf Amin) memberikan arahan bahwa proses pendidikan yang sekarang sudah berjalan di Al Zaytun itu harus tetap berjalan. Pemerintah diharapkan bisa mengambil alih dan juga memberikan pembinaan di dalam proses selanjutnya,\" kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa\'adi di kantor MUI Jakarta, Rabu.Amirsyah menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat Dewan Pertimbangan MUI tentang Perkembangan Organisasi dan Persoalan Keuangan dan Kebangsaan yang dipimpin Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang juga Wapres Ma\'ruf Amin.\"Pemerintah itu siapa? Tentunya yang sesuai dengan tupoksi-nya, dalam hal ini adalah kalau lembaga pendidikan umum dikembalikan Kemendikbud, kalau pendidikan agama dan pondok pesantren di Kementerian Agama,\" tambah Zainut.Sekretaris Janderal MUI Amirsyah Tambunan mengemukakan bahwa MUI mendukung Bareskrim Polri yang menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka, namun soal Ponpes Al Zaytun tetap harus terus berjalan.\"Kita minta ke Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan. Jadi ada dua hal, soal Panji-nya oke tapi ini lembaga pendidikan ya harus dibimbing dibina itu kewenangan Menteri Agama Kementerian Agama. Alhamdulillah MUI telah mengeluarkan fatwa terkait Panji Gumilang, sebagai mustafti, peminta fatwa itu adalah bareskrim, sudah kita serahkan dan proses hukum jalan terus,\" jelas Amirsyah.Amirsyah juga meminta agar umat tenang tidak terprovokasi dengan anggapan-anggapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\"Jelas, (penodaan agama). Kita ada 10 kriteria satu di antaranya yang kelima yaitu menafsirkan Al Quran tidak sesuai dengan kaidah itu penting, jadi menafsirkan Al Quran harus sesuai dengan kaidah,ada aturan, jadi nggak bisa secara serampangan,\" tambah Zainut.Saat ini, menurut Zainut, keberlanjutan status Panji Gumilang ada di tangan pihak kepolisian.\"Saya kira bola sekarang ada di kepolisian dan saya yakin Kepolisian sebagai penegak hukum akan melaksanakan fungsinya secara profesional, akuntabel dan berkeadilan, kita tunggu saja proses hukum itu di kepolisian,\" ungkap Zainut.Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telat menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama berdasarkan hasil gelar perkara pada Selasa (1/8/2023).Panji Gumilang juga telah diperiksa sebagai saksi pada Selasa mulai pukul 15.00 hingga pukul 19.30 WIB. Penyidik lantas melanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap Panji Gumilang dari mulai pukul 21.15 WIB hingga pukul 01.00 WIB pada Rabu (2/8)Pemeriksaan kemudian dihentikan karena permintaan Panji Gumilang dan dilanjutkan pada Rabu siang.Panji Gumilang diduga melanggar ketentuan Pasal 156a dan juga Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, dinilai mengajarkan ajaran sesat karena antara lain menyampaikan bahwa salat antara jamaah pria dan wanita dapat digabung dalam satu baris, membolehkan zina dan dosanya bisa ditebus dengan uang, serta akan mendirikan pesantren Kristen. Panji Gumilang juga pernah berpidato dengan mengaku dirinya beraliran komunisme.Bareskrim Polri belum menahan Panji Gumilang karena pemeriksaannya sebagai tersangka belum tuntas 1x24 jam.(ida/ANTARA)
Perlu Akal Sehat Hindari Radikalisisasi “Berjubah” Agama
Jakarta, FNN - Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian Noor Huda Ismail memandang perlu tradisi pemikiran kritis dan akal sehat agar masyarakat terhindar dari informasi \"berjubah\" agama yang bisa membuat seseorang menjadi radikal.Dalam mencari dan mencerna suatu informasi, kata Noor Huda Ismail, perilaku manusia zaman modern cenderung mengambil informasi yang mereka butuhkan hanya dari sumber yang membenarkan apa yang telah mereka yakini.\"Dalam dunia psikologi, bias kognitif ini sering disebut dengan motivated reasoning atau confirmation bias,\" kata Noor Huda melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.Noor Huda menjelaskan bahwa seseorang ketika mencari informasi cenderung sudah punya pemahaman, cara pandang, atau stigma tertentu. Setelah itu, mencari informasi untuk membenarkan pemahaman atau cara pandang tersebut.\"Hal itu terjadi bahkan sebelum adanya media sosial. Dengan adanya media sosial, kecenderungan terjadinya bias kognitif itu menjadi lebih kuat lagi,\" ujarnya.Keadaan seperti itu, kata dia, diperparah dengan munculnya algoritma dalam layanan mesin pencarian atau search engine seperti Google atau Bing. Misalnya, penggemar klub bola Arsenal, kalau mengeklik Arsenal, seluruh informasi itu yang berkaitan dengan klub tersebut.\"Dalam cara memahami ajaran agama tertentu, kalau sudah mengeklik, misalnya al-wala wal bara’, istilah, atau acara tertentu yang didorong oleh kelompok pro kekerasan, cenderung akan hanya menerima informasi yang sama. Di dunia akademis, biasanya ini disebut dengan filter bubble,\" katanya.Ia memandang penting mencari sumber informasi pembanding dari apa yang sudah diyakini. Selain itu, perlu mengadopsi tradisi berpikir kritis untuk bisa membedakan bahwa apa yang di internet belum tentu semuanya benar.\"Kemampuan membandingkan suatu informasi dengan hal yang sama, namun dari sumber dan perspektif yang berbeda menjadi penting,\" ujarnya.Menurut dia, tren medium yang digunakan serta kecenderungan cara berkomunikasi masyarakat dunia memang telah berubah. Saat ini masyarakat di seluruh dunia cenderung tidak melihat mana yang benar, tetapi justru mana yang viral.Ia juga menyoroti pentingnya belajar teknologi sebagai suatu kenyataan yang tak terelakkan. Hal itu, menurut dia, berlaku mulai dari masyarakat lapisan terbawah hingga para pejabat yang memegang kendali.\"Ketika di suatu negara para pemangku kepentingannya tidak memahami perkembangan teknologi, tentu akan berdampak buruk pada kebijakan atau keputusan yang diambil,” ujarnya.Oleh karena itu, Noor Huda berpesan agar masyarakat jangan percaya pada satu guru atau sumber saja, tetapi harus bisa dan mau melihat dari berbagai macam sumber.Masyarakat, lanjut dia, juga harus menggunakan akal sehat untuk bisa memilih dan memilah informasi, serta dalam membagikan informasi harus menggunakan prinsip saring sebelum membagikan.(ida/ANTARA)
Didemo Warga Dayak, Ini Penjelasan Rocky Gerung
Jakarta, FNN - Setelah beberapa waktu lalu dilaporkan ke polisi oleh relawan Jokowi, kini Rocky Gerung didemo oleh sejumlah tokoh adat Dayak di Kalimantan Barat, yang mengaku keberatan terhadap pernyataan Rocky yang menyebut Presiden Jokowi memperdagangkan pulau Kalimantan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN). Mereka juga meminta pihak kepolisisan segera menangkap dan menghukum Rocky sesuai ketentuan yang berlaku, juga meminta agar dihukum secara adat Dayak. Menanggapi demo sejumlah tokoh adat Dayak terhadap dirinya tersebut, Rocky menjelaskan beberapa hal dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (2/8/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Berikut penjelasan Rocky Gerung: “Saya mau jelaskan pada kesempatan ini, saya justru membela hak masyarakat adat supaya lahannya tidak dijual ke orang asing. Itu kan yang saya lakukan sebetulnya kan. Jadi justru berkali-kali saya bilang bahwa IKN itu harusnya ada izin dari masyarakat adat, namanya AMDAL. Saya lima kali bolak-balik diundang oleh tokoh-tokoh adat di Kalimantan, Banjar, Dayak, dan segala macam, saya ucapkan itu. Karena saya sayang, Kalimantan itu tempat nenek moyang, tempat kita berharap ada masa depan. Kita bayangkan bahwa seandainya bumi ini ludes jadi padang pasir, masih ada rumput, masih ada hutan kecil, masih ada oase di Kalimantan. Kan itu yang saya bela justru. Jadi, kalau saya dianggap menghalangi IKN, memang saya menghalangi IKN, demi masyarakat adat Kalimantan, demi orang Dayak, demi orang Banjar, segala macam. Kalau dihitung 5 kali saya diundang oleh Universitas maupun teman-teman adat di situ. Jadi, saya tahu bahwa ada kemarahan memang, tetapi kemarahan itu mesti kita dudukkan secara tepat bahwa saya itu tidak sekali-kali menghalangi IKN dibuat oleh Pak Jokowi karena sudah keputusan undang-undang. Tetapi, hak saya untuk mengatakan bahwa IKN itu akan merusak Kalimantan. Itu intinya tuh. Dan itu akan ada serbuan penduduk asing di situ, bahkan saya kritik kenapa Jokowi mesti pergi ke China untuk menjual Kalimantan itu. Jokowi bilang, oke, silahkan investasi di situ apa pun yang yang Republik China mau, kami sediakan. Kan itu namanya menjual negara. Di situ yang saya sebut itu kan tindakan bajingan, tetapi bukan Jokowi yang bajingan, kebijakan dia yang bajingan. Jadi, harus dibedakan saya tetap mengkritik Jokowi. Saya tidak mengkritik Jokowi sebagai manusia, sebagai orang, sebagai kepala keluarga, tapi sebagai kepala negara. Nggak boleh itu. Apakah ibukota negara itu penting banget untuk kita pindahin sekarang? Bisa ditundalah 10 tahun lagi, ketika masyarakat adat percaya bahwa di situ akan ada sumber daya baru, ada universitas, ada rumah sakit, baru bicara tentang IKN. Apakah diperlukan hari ini? Enggak mungkin, karena itu akan menggerus anggaran pendapatan belanja negara kita tuh. Apakah ekonomi akan bertumbuh hari ini? Enggak. Tadi pagi Sri Mulyani bilang bahwa Indonesia akan masuk dalam krisis besar, bahkan Sri Mulyani bilang Indonesia akan masuk dalam kegelapan karena dunia lagi gelap juga, ekonomi tidak bertumbuh. Kenapa tidak di hemat uang itu? Kan itu dasarnya tuh. Jadi, teman-teman di Dayak, saya membela kalian dan sampai kapan pun saya akan bilang bahwa IKN tidak boleh dibangun di situ sebelum ada izin masyarakat Dayak, dari komunitas Dayak yang punya lahan itu tuh. Jadi, bukan dikomersialkan IKN itu. Jadi itu intinya. Sekali lagi, saya mau terangkan itu kalau teman-teman di Dayak tersinggung, tidak ada maksud saya untuk mempersoalkan hak masyarakat adat. Justru saya membela masyarakat adat.” (ida)
Gde Siriana: Sulit Membawa Kasus Rocky Gerung ke Ranah Pidana, Mau Lewat Mana?
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Relawan Indonesia Bersatu atas dugaan penghinaan Presiden Jokowi melalui orasinya dalam acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Bekasi pada Sabtu (29/7/2023). Mula mula Rocky menyinggung mengenai langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rocky kemudian menyebut juga kata-kata \"bajingan\" dan kata \"tolol\" yang dinilai sebagai kata makian dan menghina presiden. Potongan video tersebut kemudian ramai dibagikan melalui media sosial, salah satunya oleh akun Twitter ini, Sabtu (30/7/2023). Tidak hanya itu, video Rocky Gerung juga ditayangkan kembali oleh Refly Harun dalam saluran YouTube miliknya. Pelaporan ke polisi tersebut menimbulkan banyak komentar dan pendapat, salah satunya Direktur Eksekutif INFUS (Indonesia Future Studies), Gde Siriana. Berikut petikan wawancaranya dengan FNN, Selasa (1/08/2023). Apakah pernyataan Rocky Gerung bisa dibidik dengan pasal penghinaan? Ini adalah opini Rocky Gerung, terkait dengan Jokowi sebagai presiden dalam forum akademis. Orang tidak perduli dengan orang bodoh atau pintar, tetapi orang peduli ketika presidennya bodoh atau pintar. Jadi, konteksnya ini kritik kepada Presiden. Ini dilindungi konstitusi. Bagaimana jika pakai pasal berita bohong? Sebelumnya juga ada opini Presiden Jokowi mirip Umar bin Khattab. Akan tetapi itu tidak dipermasalahkan secara hukum meskipun sebagian masyarakat tidak setuju dengan opini tersebut. Mengapa ketika opini yang negatif dijadikan berita bohong? Jadi opini negatif dan positif ini harus diterima publik secara proporsional. Persepsi orang boleh pro dan kontra terhadap opini. Mungkin bisa pakai pasal ujaran kebencian? Mau gunakan apa sebagai kebencian itu, suku, agama, atau apa? Sekali lagi ini soal kritik kepada presiden, bukan Jokowi sebagai pribadi. Orang boleh ngomong DPR-nya goblok bisa dikadalin eksekutif misalnya. Dalam konteks hubungan negara dan rakyat, kalimat goblok, bodoh, tolol digunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan seorang pejabat negara, misalnya membuat kebijakan yang salah yang merugikan rakyat banyak. Suka atau tidak suka, pejabat negara harus bisa nenerima ini tanpa sakit hati. Sekali lagi ini wujud dari kritik. Pernah terjadi gubernur yang bilang \"gila lu,\" kepada DPRD, terkait pembahasan Raperda reklamasi Jakarta. Bahkan itu tertulis. Tapi tidak terjadi pidana dalam hal itu. Cap atau stigma bodoh kepada pejabat publik itu wajar saja? Jadi kalau pejabat publik dibilang goblok atau dituduh korupsi, ya tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Masyarakat tidak mungkin periksa kejiwaan pejabatnya ke psikiater dulu atau proses pengadilan kasus korupsinya, baru ngomong, eh kamu pejabat goblok, eh kamu pejabat koruptor. Apa yang dilakukan oleh publik harus dianggap sebagai kritik. Pejabat yang dianggap goblok terkait kebijakannya salah ya tinggal diperbaiki kebijakannya. Pejabat yang tidak korupsi, ya tinggal buktikan dia tidak korupsi, misalnya minta diaudit agar masyarakat yakin dia bersih. (sws).
Anis Matta Jelaskan Alasan Kenapa Indonesia Harus Jadi Superpower Baru
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengungkapkan, bahwa dirinya banyak mendapatkan pertanyaan dari publik, mengenai kenapa Indonesia harus menjadi superpower baru. \"Apakah Arah Baru Indonesia itu adalah menjadikan Indonesia Superpower baru? sebab ini semua terasa asing. Publik ingin mendapatkan jawaban, kenapa Indonesia harus menjadi Superpower baru,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (31/7/2023). Dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #7 dengan tema \'Mengapa Indonesia Harus Jadi Superpower Baru\' yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (31/7/2023), Anis Matta mengatakan, Indonesia saat ini sedang membutuhkan ruh nasionalisme baru. Ruh nasionalisme baru, kata Anis Matta, dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ yang dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar ini, bermakna dua kata, yakni pertama \'Merdeka\' dan yang kedua adalah \'Pembangunan\'. \"Kata Merdeka ini muncul pada abad 19, setelah kita mengalami penjajahan sejak abad 16. Bangsa satu rumpun yang kita sebut sebagai Nusantara ini, pada dasarnya terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang satu persatu takluk ke penjajah,\" kata Anis Matta. Diksi Merdeka itu, kata Anis Matta, yang kemudian menavigasikan arah energi kita sebagai bangsa, yang kemudian menjadi cita-cita bersama tentang masa depan Indonesia. \"Jadi itulah momen kolektif kita sebagai bangsa. Kita membutuhkan kompas yang menavigasikan arah dan harapan. Pertama kali diucapkan itu mimpi, tetapi kemudian kata Merdeka seketika menjadi harapan,\" katanya. Artinya, kata Merdeka itu, menjadi ruh nasionalisme yang mendorong orang mencari cara untuk merdeka seperti bebas dari penjajahan dan melakukan lompatan besar sejarah. \"Jadi entitas kerajaan-kerajaan sudah tidak cocok, dan mesti dilebur dalam satu entitas namanya Republik Indonesia. Mulailah menghimpun seluruh energi bangsa, semua etnis disatukan dan dipilihlah Bahasa Indonesia sebagai pemersatunya. Artinya kata Merdeka ini, begitu dashyat telah mengubah kita sebagai bangsa,\" ujarnya. Sedangkan kata Pembangunan dalam konteks ruh nasionalisme baru, ternyata setelah 20 tahun Indonesia merdeka, secara fundamental masih terlibat konflik berdarah selama era Orde Lama, dengan puncaknya terjadinya peristiwa G30S PKI. Sehingga diperlukan adanya stabilitas politik dalam upaya pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, serta terbebas dari kemiskinan. \"Jadi setelah Orde Baru lahir, kita diperkenalkan satu kata yang menavigasi kita sebagai bangsa namanya pembangunan. Kita menyatu sebagai bangsa, menyelesailkan masalah yang fundamental, karena faktanya kita masih hidup sebagai bangsa miskin,\" ujarnya. Dengan kata Pembangunan ini, lanjutnya, tercipta stabilitas politik, tidak ada lagi konflik yang bisa membuat pemerintahan jatuh bangun. Terbukti pertumbuhan ekonomi yang positif tercipta, investasi modal asing banyak yang masuk dan terdapat transfer teknologi, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan, tercipta daya beli dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. \"Jadi kalau kata Merdeka melahirkan satu entitas baru yang namanya Republik Indonesia, sedangkan kata Pembangunan telah membebaskan kita dari kemiskinan,\" jelasnya. \"Tapi semua ada ongkosnya, kalau kata Pembangunan yang dilebur adalah partai-partai dan kalau kata Merdeka yang dilebur adalah kerajaan-kerajaan. Jadi pada setiap kata yang akan menavigasi kita itu ada ongkosnya,\" imbuh Anis Matta. Karena itu, reformasi datang sebenarnya untuk mencari keseimbangan baru, antara kesejahteraan dengan kebebasan atau kemakmuran dan demokrasi. Namun hal itu, tidak sepenuhnya berhasil. \"Lalu, apa bedanya kata Superpower baru dengan kata Merdeka dan Pembangunan itu. Dalam kata merdeka dan pembangunan itu, kita menyelesaikan masalah internal, yaitu penjajahan dan kemiskinan. Kalau kata Superpower baru, itu masalah eksternal, masalah kemanusiaan,\" katanya. Kata Superpower ini, lanjutnya, terkait situasi geopolitik dunia, karena ada ancaman perang global. Perang selama ini menjadikan manusia sebagai korban dalam jumlah yang sangat besar, akibat keserakahan. \"Keserakahan adalah nilai dasar dari kapitalisme, cuma sekarang kita menyadari terjadi perubahan dalam lanskap global - dimana aktivitas ekonomi dilakukan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan,\" katanya. Itu artinya, bumi kita saat ini sedang terancam keselamatannya, karena ada perubahan lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. \"Jadi setelah perang dunia, akan pindah ke sistem bipolar, dimana dunia akan memasuki fase kekacauan yang luar biasa. Sehingga gerakan liberalisme itu memicu revolusi sosial, sekarang mengancam eksistensi manusia dan eksistensi keluarga atau anti kemanusiaan,\" ujarnya. Akibatnya, aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial saat ini mengancam kepunahan manusia di masa depan atas nama kebebasan dengan makin maraknya aktivitas LGBT. \"Jadi kebebasan ini akan mengancurkan umat manusia, sehingga Indonesia harus menjadi Superpower baru supaya kita mempunyai semua potensi yang kita perlukan untuk menyelamatkan manusia,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, menjadikan Indonesia sebagai Superpower baru bukan untuk gagah-gagahan, tetapi lebih pada alasan kemanusian dan agama. \"Jadi sekarang ini, kita sedang menghadapi gerakan anti sosial. Kita ini sedang merusak diri kita sendiri, dalam bahasa agamanya adalah sifat kita telah melampaui batas dari manusia,\" katanya Ia mengatakan, upaya menyelamatkan umat manusia itu, adalah sebuah misi suci, dimana akan menjadi rahmat untuk seluruh umat manusia dan alam. \"Jadi kita ingin menyelamatkan sejarah manusia dan umat manusia. Jadi Superpower itu, pada dasarnya ada isu kemanusiaannya dan agamanya. Kita bisa menjadi rahmat bagi semua, tapi kita harus kuat agar bisa menjadi rahmat. Kata Superpower itu, mirip dengan kata Merdeka awal abad 19 dan kata Pembangunan awal tahun 1960. Semua dari mimpi,\" pungkasnya. (Ida).
Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi, Mengapa Hak Orang untuk Mengucapkan Sesuatu Dihalangi?
Jakarta, FNN - Rocky Gerung dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Pernyataan Rocky tersebut disampaikan pada acara Aliansi Aksi Sejuta Buruh Siap Lawan Omnibus Law di Bekasi, karena rencananya para buruh akan menggelar aksi demontrasi di Istana untuk penolakan Omnibus Law pada 10 Agustus mendatang. Pelaporan dilakukan oleh kelompok relawan pendukung Jokowi. Menanggapi pelaporan tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (1/8/23) mengatakan, “Itu acara buruh di Bekasi dan saya diundang di situ. Saya setuju dengan rencana buruh untuk mengepung Istana. Itu hak buruh. Hak demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang, apapun bentuknya, kecuali bikin kekerasan.” Orasi Rocky dimaksudkan untuk membangkitkan semangat para buruh. “Lalu saya diminta orasi di situ. Karena saya senang maka saya orasi. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia ajukan Omnibus Law itu, dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan Perppu. Perppu sama isinya dengan undang-undang,” kata Rocky. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut berdusta. Dia berharap hal-hal semacam itu supaya dibenahi. Tetapi, kemudian Rocky dilaporkan karena menyebut bajingan. Padahal, itu forum politik di mana orang bisa memilih satu kalimat supaya efektif. “Masa saya bilang, oke, itu presiden orang yang penuh sopan santun, ya nggak ada gerakan dong kalau begitu. Jadi, mesti dibiasakan dalam forum politik, apa saja diucapkan. Jadi, saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik, standar aja. Apalagi kata bajingan,” ujar Rocky. Menurut Rocky, pada zaman Mataram justru ada orang yang sudah riset, ditulis di Nasional Geografi, kata ‘bajingan’ artinya orang yang dicintai Tuhan. Karena itu, dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir gerobak sapi. Bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena mengangkut bahan makanan dari zaman Mataram. Di zaman perang kemerdekaan, pejuang disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan. “Tetapi kita tidak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu kenapa dihalangi. Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi. Kan saya tidak melaporkan mereka ke Bareskirim kan? Walaupun kita tahu kok ini menghina akal sehat. Jadi bukan sekadar pejabat yang dihina, para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih didukung,” ungkap Rocky. Dalam pembahasan Bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa kata ‘bajingan’ kalau dimasukkan dalam etnolinguistik sebetulnya merupakan istilah yang bagus. Istilah yang memperlihatkan ada keakraban. “Jadi, saya sebutkan, memang bajingan presiden Jokowi itu. Di dalam dalil itu suasananya berdebat politik, bukan saya maksud dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapkan di publik bahwa saya menghormati Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi presiden Jokowi kan? Saya tidak mendeskripsikan personilnya, di mana mana saya ucapkan itu,” ujar Rocky. Rocky dilaporkan oleh relawan Jokowi, bukan oleh Jokowi karena menurut Rocky Jokowi pasti tahu bahwa ini bukan delik kejahatan, tetapi delik aduan. “Bayangin kalua misalnya itu dijadikan dasar, enggak ada percakapan. Kalau begitu semua orang takut untuk membicarakan itu. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu sudah diubah, enggak ada delik penghinaan Presiden karena Presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat, yang punya martabat itu manusia konkrit, karena itu disebut human dignity ‘martabat manusia’. Presiden nggak bisa punya martabat. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya, presiden kan 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun,” jelas Rocky. Rocky juga menerangkan, tanpa kebencian, menggunakan logika, dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit. “Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol ya kebijakannya yang tolol. Misalnya soal IKN, itu konteksnya IKN, itu kan kebijakan tolol. Sudah ditolak di mana-mana masih didagangin juga,” ujar Rocky. Jadi, tambah Rocky, ini pelajaran terus-menerus supaya kita jangan merasa jagoan, kalau dihina lalu mengumpulkan massa. “Saya sendirian ucapin itu dengan logika saya. Jadi bantah saja di dalam dalil,” pungkas Rocky.(sof)
Fahri Hamzah: Indonesia Perlu Pemimpin yang Punya Wawasan dan Diperhitungkan Secara Geopolitik
JAKARTA, FNN - Warganet menilai figur calon presiden (capres) Prabowo Subianto memiliki kepedulian terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia, dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo dianggap ide dan gagasan terhadap pertahanan Indonesia, isu pertahanan negara bukan hanya soal keamanan, melainkan juga terkait pangan, energi dan keuangan. \"Berdasarkan percakapan digital warganet banyak menganggap figur Prabowo Subianto memiliki keterkaitan kuat terhadap isu pertahanan dan keamanan,\" kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekuitmen Anggota DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Selasa (1/8/2023). Hal itu disampaikan Endy saat menyampaikan hasil riset digital Gelora Petamaya bekerja sama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata dengan tema \'Menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024 Isu Pertahanan & Keamanan\'. Dalam pengambilan data yang dilakukan pada 1 Januari-26 Juli 2023, itu terungkap bahwa percakapan warganet terhadap persepsi bakal calon presiden mengenai isu pertahanan dan keamanan, Prabowo menempati posisi teratas, diikuti Ganjar dan Anies. \"Prabowo Subianto paling banyak dibicarakan, percakapannya mencapai 9.254 percakapan. Kemudian Ganjar Pranowo 866 percakapan dan Anies Baswedan 455 percakapan,\" jelasnya. Atas dasar hal itu, warganet beranggapan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dianggap dapat menjadi kandidat Presiden yang sesuai untuk mengatasi isu terkait pertahanan dan keamanan. \"Prabowo bisa memberikan perasaan aman dan kepastian tentang masa depan Indonesia. Karena ketika bicara ancaman pertahanan dan keamanan itu juga terkait pangan, energi dan keuangan,\" ujarnya. Prabowo juga dinilai sebagai figur yang paling mampu dalam menjaga maritim Indonesia dari ancaman situasi geopolitik di kawasan Asia Pasifik dari potensi konflik antara Amerika Serikat dan China yang bisa berdampak langsung pada Indonesia. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia memerlukan capres yang memiliki wawasan geopolitik dan dan diperhitungkan secara geopolitik. \"Artinya jika seseorang diperhitungkan secara gopolitik, maka orang itu akan dipercaya untuk mengamankan kawasan kita ini. Kalau dia memimpin Indonesia, dia akan punya posisi gepolitik yang lebih kuat,\" kata Fahri Hamzah. Menurut Fahri Hamzah, negara tetangga memiliki kecenderungan agar Indonesia tidak memiliki pemimpin yang mengerti betul masalah geopolitik, karena akan merugikan mereka. \"Calon presiden yang mengerti geopolitik akan mendatangkan kecurigaan dari negara-mnegara tetangga, karena ada kecenderungan kalau bisa Presiden Indonesia tidak punya kepedulian geopolitik. Impor pangan, energi pasti akan dihentikan, termasuk ekspor tenaga kerja, karena akan mendorong kemandirian. Jika semua distop, ini akan merugikan mereka,\" ujarnya. Fahri menegaskan, Presiden yang mengerti geopolitik, serta memahami isu pertahanan dan keamanan saat ini diperlukan di tengah situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. \"Jadi memang kita perlu capres yang memahami isu pertahanan dan keamanan. Ini penting ada capres yang mempunyai visi ketika dunia dalam situasi seperti sekarang, dunia tidak baik-baik saja ada konflik yang terbuka, ekonomi, pertahanan. Jangan sampai kita menjadi korban lagi, jadi collateral damage. Karena itulah perlu orang yang punya pendirian atau pengetahuan untuk memimpin Indonesia,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menambahkan, Prabowo Subianto adalah capres yang juga memiliki kedalaman berpikir mengenai kemandirian, dibandingkan capres lain. \"Prabowo menurut saya capres atau tokoh paling banyak berbicara tentang bagaimana kemandirian baik itu pangan dan energi. Bahkan sebagai Menteri Pertahanan, beliau bisa menyakinkan Presiden, bahwa pangan bagian dari pertahanan. Ini tidak kita dengar dari capres-capres lain,\" pungkasnya. (ida)
Enembe Layak Menjalani Sidang Berdasarkan Hasil "Second Opinion" IDI
Jakarta, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil second opinion tim pemeriksaan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait kondisi kesehatan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, jaksa menyebut bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan IDI, Lukas Enembe dinyatakan laik untuk menjalani proses persidangan.\"Tim pemeriksa kesehatan second opinion menyimpulkan bahwa saat ini terperiksa dinilai laik untuk menjalani proses persidangan (fit to stand trial),\" kata salah satu jaksa KPK.Jaksa mengatakan IDI tidak menemukan adanya kondisi yang bersifat gawat darurat pada diri Lukas Enembe. Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi itu dapat menjalani pengobatan rawat jalan.Kemudian, katanya, tidak ditemukan adanya kelumpuhan pada saraf-saraf kranialis atau saraf-saraf otak dengan perlu perbaikan pada kekuatan otot anggota gerak tubuh sisi kanan.\"Tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan yang berat atau serius. Terperiksa mampu mengendalikan emosi secara baik, dapat berpikir rasional, dan memiliki fungsi kognitif yang cukup baik,\" kata jaksa.Lebih lengkapnya, hasil pemeriksaan IDI menemukan bahwa Lukas Enembe memiliki riwayat stroke nonperdarahan dengan gejala sisa, diabetes melitus tipe dua terkontrol tanpa obat; dan hipertensi dengan penyakit jantung koroner tanpa tanda-tanda gagal jantung.Selain itu, ditemukan penyakit ginjal kronik stadium lima atau stadium akhir akibat komplikasi diabetes melitus. Oleh karenanya, Lukas dianjurkan hemodialisis atau cuci darah, tetapi ia dan keluarga tidak merespons.\"Kondisi gambaran kekurangan sel darah merah atau klinis anemia merah ringan,\" sambung jaksa memerinci hasil pemeriksaan IDI.Jaksa mengatakan Lukas Enembe dapat berkomunikasi dua arah dan bersikap kooperatif, terbuka, tampil apa adanya, dan tidak ada upaya untuk menutupi ataupun melebih-lebihkan masalah kesehatan yang dimilikinya\"Informasi yang diberikan bersifat cukup konsisten,\" ucap jaksa.Di sisi lain, IDI menemukan gangguan ringan dalam proses berpikir Lukas Enembe. Namun, hal itu tidak mengganggu kemampuan yang bersangkutan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi.\"Termasuk, merencanakan alternatif solusi terkait permasalahan hukum maupun masalah kesehatan fisik yang dimilikinya. Hal ini tidak berubah bila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya,\" kata jaksa.Atas hasil second opinion yang dilakukan delapan dokter ahli dari IDI tersebut, persidangan atas nama terdakwa Lukas Enembe dilanjutkan pada Senin (7/8) dengan agenda pemeriksaan saksi.Dalam perkara ini, Lukas Enembe didakwa dengan dua dakwaan.Pertama, Lukas didakwa menerima suap dari Rp45.843.485.350 dengan rincian sebanyak Rp10.413.929.500 berasal dari pengusaha Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Meonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur dan sebanyak Rp35.429.555.850 berasal dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.Kedua, Lukas Enembe juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp1 miliar dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua pada 12 April 2013.(ida/ANTARA)
Kasus Al-Zaytun Hendaknya Diputuskan Secara Hati-hati
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI M. Nabil Haroen meminta kasus di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diputuskan secara hati-hati.\"Penting untuk dikaji bersama dari berbagai unsur untuk memetakan kasus ini,\" katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.Dia mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Gus Yaqut C Qoumas untuk melalukan kajian komprehensif kasus itu.\"Mari menempatkan kasus ini pada konteks yang tepat sebagai kasus hukum dalam ruang keindonesiaan kita. Biarlah aparat hukum dengan segenap instrumennya yang bekerja untuk menyelesaikan kasus ini,\" katanya.Menurut dia, dari arus opini publik jangan sampai ada penggiringan opini untuk mengeksekusi kasus itu sebagai hanya kasus agama semata. Jangan sampai instrumen agama atau tokoh agama digunakan sebagai instrumen untuk mendorong tafsir kasus tersebut.\"Sebaiknya perlu kita tempatkan kasus Al-Zaytun dan Panji Gumilang pada ranah hukum yang tepat, yakni melihat aspek politik kebangsaan dan keindonesiaan,\" harapnya.Jangan sampai, katanya, tokoh-tokoh agama, ulama, dan komunitas agama digunakan untuk mendorong perdebatan di ruang publik. Ia meminta kelompok santri dan kiai jangan terjebak pada perdebatan kasus ini.Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) itu menekankan agar pemerintah menyiapkan skema untuk memberi solusi bagi santri-santri di Al-Zaytun guna mendapat hak pendidikan dan pembelajaran yang layak.\"Pemerintah harus menjamin hak-hak santri Al-Zaytun, mereka harus dibina dengan baik dan benar, dan mendapat hak-hak sebagai pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang tepat,\" katanya.(ida/ANTARA)
Masa Jabatan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Berakhir pada 5 September 2023
Bandung, FNN - Masa jabatan M Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan berakhir pada tanggal 5 September 2023. Sehingga sesuai ketentuan berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengumumkan pengusulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Masa Jabatan 2018-2023, dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa. Berita acara tentang pengusulan tersebut kemudian ditandatangani oleh pimpinan DPRD Jawa Barat, Ridwan Kamil serta Uu Ruzhanul Ulum dan untuk tahap selanjutnya, berita acara tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ditemui usai rapat paripurna, Gubernur Ridwan Kamil menuturkan pengumuman itu merupakan tahapan administrasi yang harus dilalui sebelum mengakhiri jabatan dan terhitung 34 hari lagi jabatannya akan berakhir. \"Tidak terasa sudah 5 tahun dari 5 September 2018 sampai 5 September 2023. Masih ada sebulan kerja-kerja yang harus kami lakukan,\" kata Ridwan Kamil. Dia mengatakan dalam sebulan ke depan ada beberapa agenda penting yang akan dilakukannya antara lain peresmian monumen Kujang Sepasang di Sumedang, peresmian Situ Bagendit Garut, hingga peresmian operasional kereta cepat Jakarta Bandung bersama Presiden Joko Widodo. \"Dan kerja-kerja lainnya yang masih menjadi semangat kami di sisa empat minggu terakhir,\" kata dia. Untuk masyarakat Jabar, Gubernur Ridwan Kamil mengucapkan permohonan maafnya bila masih ada pembangunan yang belum maksimal. Dia dan jajarannya sudah berkerja keras menjadi pemimpin amanah yang membawa aspirasi dan kesejahteraan masyarakat. \"Kepada masyarakat Jabar kami mohon maaf lahir batin kalau selama 5 tahun ada kekurangan. Kami sudah bekerja keras,\" ujarnya. Hingga saat ini era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil sudah meraih 541 penghargaan yang menandakan ada 541 perubahan di berbagai bidang. \"Silakan dimonitor sebelum dan sesudahnya terjadi perubahan yang signifikan,\" kata dia. Pencapaian yang paling dibanggakan menurutnya adalah keberhasilan menghilangkan desa miskin dari seribuan lebih menjadi nol desa miskin selama empat tahun. Kemudian reformasi birokrasi di Pemda Provinsi Jabar menjadi yang terbaik se-Indonesia. \"Lain-lain di 540-an itu tapi dua terbesarnya itu dan juga menjaga ekonomi Jabar terbaik. Kalau infrastruktur Tol Cisumdawu yang 12 tahun menunggu selesai di era kami, kereta cepat juga Bandara Kertajati yang sudah bisa aktif,\" tuturnya. Kepada Penjabat Gubernur Jabar yang akan memimpin setahun lebih ke depan, Gubernur Ridwan Kamil berharap bisa melanjutkan apa yang sudah ia reformasi. Menurut dia semua dimensi pembangunan sudah ditentukan dan tidak perlu lagi ada konsep baru. \"Pj Gubernur Jabar tinggal melanjutkan saja apa yang sudah kami reformasi. Yang penting menjaga saja prestasi supaya hasil 5 tahun ini terjaga dalam waktu setahun lebih menjadi Penjabat,\" ujar dia Dia optimistis para pejabat dan ASN Pemda Provinsi Jabar sudah punya semangat siapapun Penjabat Gubernurnya nanti dan mereka akan tetap memiliki standard kerja seperti di saat dirinya memimpin. \"Siapa pun pemimpinnya nanti tidak akan ada penurunan, semua sudah sangat profesional,\" kata dia.(ida/ANTARA)
POPULER
