POLITIK
Kriteria Cawapres yang Diungkap Anies Mengarah pada AHY
Jakarta, FNN – Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), dalam forum terbuka mengungkap kriteria calon wakil presiden yang mendampinginya harus tidak bermasalah dan berani. Kriteria tersebut di luar lima kriteria yang diungkap dirinya maupun koalisi sebelumnya. Kriteria tersebut mungkin paling sulit di antara syarat-syarat lain lain. Anies menyebutnya dengan kriteria nomor 0, karena dulunya dia tidak memasukkan itu. Anies mengungkap syarat cawapres tak memiliki masalah sangat penting. Dia meyakini bahwa seseorang akan mudah tersandung dalam karier politik jika bermasalah pada masa lalu. Lima kriteria lainnya adalah bisa membantu pemenangan, bisa membuat koalisi semakin solid, bisa membantu pemerintahan, memiliki visi misi yang sama, dan memiliki chemistry atau ikatan. Kriteria yang disebutkan Anies tersebut membuat orang menduga-duga siapa calon wakil presidennya. Sementara itu, secara bersamaan AHY saat ini sangat ofensif dan di beberapa forum secara tegas melakukan kritik-kritik yang tajam terhadap pemerintahan. Kritik-kritik tersebut semakin menegaskan bahwa ini adalah koalisi perubahan. Tetapi, kritik yang diserang kalai ini adalah soal food estate yang kita tahu bersama bahwa ini adalah proyek Prabowo, calon presiden. Padahal, sebelumnya Demokrat dan Gerindra baru saja melakukan pertemuan. Menanggapi kondisi di atas, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (21/7/23) mengatakan, “Ya, itu dari segi potensi tentu AHY ada di depan, dan Anies memerlukan seseorang yang lepas dari segala macam kontroversi. Kontroversi pertama tentu bebas dari korupsi, nepotisme, ya pasti AHY tidak pernah jadi pejabat jadi dia lepas dari semua soal itu. Kedua, kalau soal pemberani ya jelas, bahkan AHY memutuskan untuk berhenti dari militer, tempat dia dilatih untuk masuk ke dalam wilayah masyarakat sipil. Itu satu keputusan yang berani karena dia berhitung pada waktu itu bahwa dia sangat mungkin tidak akan mencapai potensi tertinggi seperti ayahnya, yaitu jadi Jenderal. Tapi dia berpikir ya mungkin juga mencapai posisi sipil seperti ayahnya. Itu mimpi yang bagus.” Dulu Rocky mendorong hal itu karena dia menganggap bahwa AHY adalah anak muda yang masuk di Pilkada DKI bersaing dengan Anies Baswedan. Pada saat yang sama, Rocky juga tahu bahwa Anies punya kapasitas untuk mengolah bangsa dengan konsep. “Jadi, ini ada semacam dejavu sebetulnya, yaitu bertemu kembali kendati pernah ada di dalam duel di Pilkada DKI 2017,” ujar Rocky. Tetapi, Rocky melihat ada perubahan baru karena kelihatannya AHY atau partai Demokrat secara konsisten mengambil sikap untuk beroposisi terhadap kebijakan Jokowi. Food estate memang ada di bawah koordinasi Prabowo, tetapi jelas itu adalah perintah atau penugasan yang diberikan oleh Jokowi. Kalau kita baca, problemnya apa, yang pertama memang deforestasi. Yang kedua memang itu tersendat-sendat, lalu ada bagian yang hancur tanahnya sehingga tidak bisa tumbuh bagus. Tetapi, seringkali juga dikatakan karena anggaran untuk memelihara lahan yang sudah dikliring itu, sudah diforestasi itu tidak ada. “Kan itu problem food estate sekarang ini, yaitu sudah tidak ada anggaran untuk meneruskan proyek itu sendiri. Jadi, pasti batal, pasti gagal,” ujar Rocky. Dilihat dari segi ekologi, lanjut Rocky, itu pasti tanah yang ditelantarkan karena tidak dirawat, pupuknya salah atau jumlah bibit yang ditanam di situ sebetulnya tidak memenuhi ekonomi cost skill, sehingga potensi untuk menghitung bahwa dia bisa sustainable. Jadi semua itu seperti perencanaan yang dari awal tidak sempurna. “Dan itu memang masuk akal kalau AHY musti kritik food estate walaupun sebetulnya itu adalah soal pemeliharaan atau program yang gagal. Tetapi, dari sudut pandang ekologi, saya kira yang diucapkan AHY betul, karena kita sebetulnya harus mempertahankan jumlah oksigen di Kalimantan maupun di Papua. Jumlah keanekaragaman hayati di hutan-hutan primer di Papua dan Kalimantan. Itu poinnya,” lanjut Rocky. “Jadi, saya kira AHY mengambil poin yang saya kira cukup cerdik karena itu poin yang diusung oleh milenial, oleh anak-anak muda sekarang, yaitu jangan ada satu pohon pun yang ditumbangkan karena itu akan memengaruhi iklim dunia. Jadi, ambil itu yang berkaitan dengan masa depan bumi, termasuk masa depan anak-anak muda yang 60% adalah pemilih baru di dalam pemilu 2024 nanti,” lanjut Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa baik Anies maupun AHY benar-benar membaca keinginan publik, bahkan itu sifatnya memaksa atau imperatif karena poin dia selalu adalah perubahan. Tetapi, orang mau menunggu apa bedanya perubahan itu meski di dalam kondisi paradigmatik. “Jadi, perbedaan paradigma musti diucapkan. Kita lihat bagaimana Anies mulai mengkritik soal-soal yang berhubungan dengan infrastruktur dan AHY mulai mengritik hal yang pasti berhubungan dengan pertahanan, lingkungan, dan segala macam karena demokrat saya kira sangat peka terhadap soal-soal yang menyangkut lingkungan,” ujar Rocky. Kemampuan demokrat untuk melihat politik dari perspektif ekologi, kata Rocky, itu yang akan menjadi semacam pembeda dari partai-partai yang lain, imbuh Rocky. Jarang kita melihat dan mendengar ada uraian yang masuk akal tentang hubungan antara ekologi dan pertahanan nasional dan AHY dalam versi yang sekarang, yang diucapkan kemarin itu bagus sekali. Jadi, kita tuntut sebetulnya semua partai mengucapkan hal seperti itu, kendati banyak partai yang tersandung masalah itu. (sof)
Fenomena Aktivis Dukung Prabowo, Fahri Hamzah: Konsolidasi Besar-besaran Telah Dimulai
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, tahun 2024 adalah waktunya bagi Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memimpin bangsa Indonesia. Sebab, tingkat akseptabilitas atau penerimaan terhadap Prabowo semakin meluas. Hal ini menandakan banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat. Kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Sehingga berpotensi memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil survei beberapa lembaga survei terkait potensi Prabowo memenangi Pilpres 2024 belum lama ini. Menurut Fahri, khususnya para intelektual cendekiawan termasuk aktivis memang sudah waktunya untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). \"Harus ada waktu bagi kita semua untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional. Kita tidak perlu lagi memberikan atau melayani gagasan-gagasan untuk saling melemahkan dan bertengkar tentang soal-soal yang tidak ada dasarnya dan tidak ada ujung pangkalnya,\" kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023). Oleh sebab itu, lanjut Fahri, para aktivis, cendekiawan, intelektual, kyai, ulama para tokoh agama sekarang ini, mulai bersatu untuk mengatakan bahwa memang inilah waktunya Prabowo untuk memimpin konsolidasi dan persatuan. \"Dan saya kira, orang-orang seperti Budiman Sudjatmiko telah sampai pada pikiran seperti itu, yang saya kira akan terus-menerus menjadi arus yang besar di tengah situasi dunia yang tidak lagi menguntungkan bagi ekosistem pertumbuhan,\" ujarnya. Pemikiran seluruh elemen masyarakat tentang Indonesia sebagai negara dan sebagai kekuatan baru, dengan persatuan dan konsolidasi nasional, bisa didapatkan di hari-hari kedepan, demikian tegas calon legislatif (Caleg) Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat I tersebut. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara mengatakan Prabowo Subianto merupakan capres potensial pada Pilpres 2024 2024 mendatang. Menurutnya, Menhan memiliki tingkat akseptabilitas yang semakin meluas. \"Tak hanya tingkat akseptabilitas, banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat, mengindikasikan Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Semakin banyak dukungan pada Pak Prabowo, seperti Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko menunjukkan bahwa tingkat \'akseptabilitas\' dari Prabowo sebagai Capres 2024 semakin meluas,\" kata Igor, Kamis (20/7/2023).. Igor melanjutkan, dukungan kepada Prabowo tak hanya ada di kalangan akar rumput relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja, tapi juga dukungan kepada menteri andalan dan terbaik Presiden Jokowi itu mulai diberikan dari para aktivis 98, mulai dari Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko. “Tidak saja di akar rumput relawan Jokowi, tetapi juga meluas di kalangan para aktivis mulai dari Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko. Bahkan, ukungan yang paling mengejutkan tentu datang dari para kader partai PDI Perjuangan yang belakangan ini seperti memiliki kesan kuat mendukung dan memuji Prabowo. Hal itu tentunya, semakin menguatkan bahwa Prabowo memang capres potensial pada Pilpres 2024,\" pungkasnya. Sementara hasil survei yang dikeluarkan oleh Indonesia Network Election Survey (INES) periode 18-30 Juni 2023 lalu, Prabowo memiliki tingkat akseptabilitas tertinggi, yakni sebesar 81,7 persen, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan raihan akseptabilitas sebesar 60,8 persen. Kemudian, pada posisi berikutnya ada Airlangga Hartarto dengan angka akseptabilitas sebesar 59,8 persen dan Anies Baswedan yang hanya meraup akseptabilitas sebesar 47,9 persen. (Ida)
Jokowi Pilih Pasangan Prabowo Erick untuk Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih Prabowo Subianto dan Erick Thohir sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) untuk pemilihan presiden (pilpres) 2024. Sekaligus meninggalkan Ganjar Pranowo yang telah berada di bawah kendali Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri. “Pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo dan Erick di Istana Kepresidenan Bogor, baru-baru ini, sebagai pertanda keputusan Jokowi memilih Prabowo dan Erick sebagai pasangan untuk kontestasi pilpres 2024. Sekaligus meninggalkan Ganjar Pranowo,” kata analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (21/7). Teori Kubus Kekuasaan Menurut Selamat Ginting, interaksi politik antara ketiga tokoh politik di Istana Bogor itu dapat dibaca berdasarkan teori politik Powercube (kubus kekuasaan). Pertemuan segitiga di Bogor itu berpotensi membahas strategi dan target politik dalam kekuasaan menyangkut siapa, apa dan bagaimana. “Siapa yang dicalonkan atau dipersiapkan menjadi bakal capres dan cawapres, apa alasan‐alasannya dan bagaimana cara untuk memenangkan pilpres 2024,” ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Interaksi politik, kata Ginting, dapat dianalisis menggunakan teori Powercube, baik dalam tingkat, ruang, dan bentuk kekuasaan di antara ketiga elite politik tersebut. Kekuasaan politik terbagi ke dalam tiga bagian, yakni kekuasaan yang terlihat, kekuasaan tidak terlihat, dan kekuasaan tersembunyi. Ginting mengungkapkan, terbaca secara politik ada kekuasaan yang terlihat (visible of power) dalam pertemuan di istana Bogor sebagai bukan pertemuan biasa. Itulah pertemuan untuk menentukan kebijakan politik menghadapi pilpres 2024. Ada pun kekuasaan yang tidak terlihat (invisible power), kata Ginting, masyarakat akan dibawa ke alam ketidaksadaran, seolah-olah pertemuan itu hanya membahas masalah pertahanan dan masalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Misalnya, ketiganya menggunakan pakaian tidak resmi dan berpura-pura seolah-olah pertemuan itu sebagai pertemuan biasa antara presiden dengan dua menterinya. Prabowo adalah Menteri Pertahanan dan Erick adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Mengapa hanya tiga orang saja dalam pertemuan itu dan tidak ada menteri lainnya? Itu jelas terlihat bukan sebagai pertemuan presiden dengan dua menterinya, melainkan pertemuan antara patron dan klien memastikan pasangan yang akan diusung Jokowi sebagai pimpinan partai koalisi,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Ekspresi Politik Jokowi Bagi Ginting, pertemuan di istana Bogor itu sebagai bentuk ekspresi politik Jokowi setelah melalui eksplorasi politik yang cukup lama, terutama antara harus memilih Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. “Sehingga ada kekuasaan tersembunyi (hidden power), yakni Jokowi memastikan meninggalkan Ganjar Pranowo dalam pilpres 2024 ini dan akan memiliki implikasi politik terhadap PDIP dengan koalisinya,” ungkap Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik, magister komunikasi politik, dan sarjana ilmu politik. Menurutnya, dengan melihat bagaimana aliansi politik pilihan Jokowi terbentuk, maka dengan sendirinya masing‐masing sisi kubus sebagai dimensi yang saling berhubungan. Sehingga akan segera terbentuk aliansi politik antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipimpin Prabowo Subianto dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung Erick Thohir. “Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan sendirinya akan tersingkir dalam aliansi tersebut. PKB tetap bisa bergabung atau malah keluar dari koalisi tersebut akan sangat tergantung dinamika politik dalam beberapa hari ke depan,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Berdasarkan teori politik Powercube, lanjut Ginting, keputusan di istana Bogor itu akan dapat memengaruhi ruang yang tersedia bagi partai politik lainnya, seperti Partai Golongan Karya (Golkar) berpotensi untuk bergabung dalam koalisi istana. “Golkar saat ini sedang tidak baik-baik saja. Posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum sedang terancam. Kondisi itu dapat menjadi alat tekan agar Golkar bisa bergabung dalam koalisi istana,” pungkas Ginting.(sws)
Tidak Ada Operasi Militer di Wilayah Kodam XVII
Jayapura, FNN - Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan menegaskan tidak ada operasi militer di wilayah Kodam XVII Cenderawasih.\"Tidak ada operasi militer di wilayah Kodam XVII Cenderawasih termasuk dalam upaya membebaskan sandera yang masih ditawan kelompok kriminal bersenjata(KKB) pimpinan Egianus Kogoya, \" tegas Mayjen TNI Izak Pangemanan di Jayapura, Jumat.Dijelaskan, pasukan yang datang itu bertugas di bawah kendali operasi (BKO) Kodam XVII Cenderawasih yang tergabung dalam satuan tugas kewilayahan baik itu di perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) maupun daerah rawan.Secara periodik pasukan dari batalyon seluruh Indonesia diganti karena memang bukan organik.\"Keberadaan prajurit TNI juga untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat juga membantu meningkatkan kesejahteraan melalui program teritorial, \" kata Mayjen TNI Izak.Mayjen TNI Izak juga berharap tidak ada lagi kasus penyerangan terhadap aparat keamanan karena bila itu terus terjadi maka prajurit pasti akan membalas sehingga nantinya yang menjadi korban warga tidak berdosa.Tidak mungkin prajurit diam saja bila diserang atau ditembaki, walaupun saat ini TNI terus berbenah diri dan lakukan evaluasi agar semakin profesional.\"Mari kita bersama-sama menjaga keamanan di Tanah Papua sehingga aman dan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai program, \" harap Pangdam Izak Pangemanan.(ida/ANTARA)
Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat: Presiden Mengundurkan Diri atau Dimakzulkan?
Oleh Pierre Suteki - Akademisi Hari ini, tanggal 20 Juli 2023 di Jakarta, baru saja digelar Siaran Pers berupa \"PETISI 100 PENEGAK DAULAT RAKYAT\" dengan judul: \"MAKZULKAN PRESIDEN JOKOWI SEGERA!\". Sebanyak 100 tokoh basional dan daerah terdiri dari ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak dan aktivis penegak daulat rakyat menyampaikan Petisi 100 di gedung MPR RI tanggal 20 Juli 2023. Anggota MPR yang menerima, berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pimpinan MPR maupun DPR. Petisi 100 ini berisi dua tuntutan utama, yaitu: Pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi, sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Atas alasan tertentu, untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya, selain pemakzulan Presiden yang secara legal dijamin oleh konstitusi, ada cara lain untuk mengakhiri kekuasaan rezim pemerintahan tertentu, yaitu dengan mekanisme pengunduran diri sebagai Presiden dan wakil Presiden. Mengundurkan diri dari jabatan dapat ditempuh oleh Presiden sebagai cara paling elegan untuk menunjukan sikap bertanggungjawab, namun sangat jarang ada yang mau melakukan. Ketika seorang Presiden atau Pejabat Politik lainnya merasakan bahwa bebannya terlalu berat dibanding kemampuannya memikul beban tanggungjawab itu maka ia dapat secara elegan menyatakan mundur. Proses pengunduran diri ini juga dilindungi secara konstitusional, berdasarkan Tap MPR RI No. VI/MPR-RI/2001 tentang ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA. Dalam Tap MPR ini, diatur pokok-pokok Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam bagian etika politik dan pemerintahan, disebutkan bahwa: \"Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan SIAP MUNDUR dari JABATAN POLITIK apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.\" \"Etika ini diwujudkan dalam sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan tindakan tidak terpuji lainnya.\" Pilih mana, pemakzulan ataukah pengunduran diri ketika Presiden atau Pejabat Politik lainnya merasa tidak mampu menjalankan tugasnya karena terbukti tidak amanah dan tidak lagi dipercaya (DISTRUST) oleh rakyatnya? Keduanya sama-sama konstitusional, namun yang terpenting adalah terpenuhi syarat-syarat bukan hanya yang bersifat legal tetapi juga moral sehingga jauh dari kesan perbuatan makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden atau pejabat politik lainnya. Namun, sebagaimana diketahui bahwa memang dimungkinkan upaya pemakzulan, tetapi 3 tahap prosesnya ( tahap 1: proses politik di DPR, tahap 2: proses hukum di MK dan tahap 3: proses politik di MPR), maka dengan kondisi hegemoni kekuatan eksekutif atas legalislatif dan yudikatif, upaya pemakzulan Presiden bagaikan memasukkan unta ke lubang jarum. (*).
Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat, Makzulkan Presiden Jokowi Segera
Jakarta, FNN - Sebanyak 100 tokoh basional dan daerah terdiri dari ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak dan aktivis penegak Daulat Rakyat menyampaikan Petisi 100 di Gedung MPR RI tanggal 20 Juli 2023. Anggota MPR yang menerima, berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pimpinan MPR maupun DPR. Petisi 100 ini berisi dua tuntutan utama, yaitu: Pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi, sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Adapun dasar hukum dari desakan kepada DPR dan MPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi serta ajakan perjuangan konstitusional untuk memulihkan kedaulatan rakyat adalah Ketetapan MPR No VI/MPR/2023 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur soal mundur dan pemakzulan Presiden. Beberapa alasan yang mendasarinya antara lain: Pertama, Jokowi dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanahnya sebagai Presiden karena lebih dominan melayani kepentingan oligarki baik politik maupun bisnis ketimbang berkhidmat pada kepentingan dan aspirasi rakyat banyak. Kedua, Jokowi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatik. Banyak Perppu dibuat tanpa ada dasar \"staatsnood\" atau kedaruratan. Terjadi kriminalisasi ulama dan aktivis. Ketiga, pembangunan ekonomi gagal, investasi mandek dan hutang luar negeri sangat besar. Presiden melanggar konstitusi khususnya Pasal 23 UUD 1945 dimana Presiden menetapkan APBN secara sepihak melalui Perpres. Akibatnya terjadi kerugian pada keuangan negara. Rakyat semakin miskin, oligarki bertambah kaya. Keempat, Presiden Jokowi bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat baik tewas 894 petugas Pemilu, pembunuhan pengunjuk rasa 21-22 Mei 2019, serta 6 Syuhada dalam peristiwa Km 50. Di sisi lain melalui Kepres 17 tahun 2022, Inpres 2 tahun 2023 dan Kepres 4 tahun 2023 Pemerintah menuduh TNI melakukan pelanggaran HAM berat, khususnya dalam kasus tahun 1965-1966. Fakta sebenarnya PKI adalah pemberontak dan penghianat negara. Kelima, ikut campur Jokowi dalam mendukung dan menyiapkan penerus Presiden melalui Pemilu 2024 merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak asas demokrasi. Menjadi contoh dari perilaku politik otoriter \"negara adalah aku\". Demikian juga dengan budaya ancaman dan sandera kepada para politisi tertentu agar seluruhnya dapat dikendalikan oleh Presiden. Masih banyak butir pelanggaran etika, perbuatan tercela, KKN, serta penghianatan negara yang seluruhnya tertuang dalam konsiderans Petisi 10O. Menjadi bukti dan alasan bahwa Presiden Jokowi sudah layak dan berdasar hukum untuk dapat segera dimakzulkan. Petisi 100 ini dibuat dalam rangka memulihkan kedaulatan rakyat, sebagai kewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara, serta wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta, 20 Juli 2023.
Publik Diminta Tidak Putus Asa dalam Mencari Figur Pemimpin yang Ideal di Pemilu 2024
JAKARTA, FNN - Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran dengan predikat cumlaude Deddy Mizwar (Demiz) yang juga Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengatakan, spirit hijrah telah mengajarkan kepada Umat Islam, bagaimana cara menghindari praktik politik kotor dalam memilih seorang pemimpin. \"Jadi sebenarnya peristiwa hijrah ini, bukan saja untuk menghindari pembunuhan Rasulullah SAW dari kaum Quraish. Tapi sebuah bentuk ketaatan awal dari Rasulullah kepada Allah SWT, bahwa Allah SWT memiliki grand desain mengenai sebuah negara besar,\" Deddy Mizwar, Rabu (19/7/2023) petang. Hal itu disampaikan Deddy Mizwar saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk bertajuk \'Tahun Baru Islam: Spirit Revolusi Hijrah dari Politik Kotor\' Rabu (19/7/2023) yang ditayangkan secara live di kanal YouTube Gelora TV. Diskusi yang dipandu Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Dr Raihan Iskandar ini juga dihadiri Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) sekaligus anggota KPU 2002-2007 Chusnul Mar\'iyah dan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda-Ciamis, Jawa Barat (Jabar) KH. Nonop Hanafi. Menurut Demiz, dengan mematuhi ketaatan kepada Allah SWT, Rasulullah SAW akhirnya terhindar dari praktik kotor kaum Quraish. Di Madinah, Rasulullah SAW akhirnya berhasil membangun kekuatan dan menjadi negara besar di luar Mekkah, yang kekuasaannya kita kenal luas hingga ke Eropa. \"Lalu, bagaimana dengan situasi demokrasi di Indonesia, apakah kita mungkin menghidari politik kotor di Pilpres 2024. Allah SWT itu sudah memiliki grand desain dan calon pemimpin kita itu, sudah ada namanya di Lauhul Mahfudz,\" katanya. Pemeran Jenderal Naga Bonar ini menilai pentingnya sebuah kesadaran dari para kandidat yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024 agar menjadikan spirit hijrah tersebut, sebagai spirit untuk melakukan revolusi dari upaya politik kotor. \"Kepemimpinan itu, sebuah amanah dan sebuah ketentuan Allah SWY yang dimana pemimpin kita sudah ada di Lauhul Mahfudz. Kesadaran atas ketaatan ini, yang akan melahirkan pemimpin yang adil dalam membangun bangsanya. Kalau spririt hijrah ini, tidak ada, bisa kacau bangsa dan negara kita,\" tegas Demiz. Demiz berpandangan, bahwa kekuasaan pada dasarnya mengantarkan seorang pemimpin itu masuk neraka, jika menjadi pemimpin yang tidak amanah. Namun, ketika dia menjadi pemimpin yang adil, pemimpin tersebutlah yang pertama kali akan membuka pintu surga. \"Kalau kekuasan hanya sekedar memilih pemimpin tanpa spirit hijrah, apakah itu memilih Presiden atau memilih wakil rakyat, tujuannya itu adalah ketaatan kepada kepada Allah SWT. Salah satu ketaatan itu, adalah menghidari praktik politik kotor,\" ujar mantan Wakil Gubernur Jabar ini. Demiz mengingatkan, agar bakal calon presiden (bacapres) yang ada saat ini, jangan coba-coba untuk menjadi pemimpin sebuah negara, apabila tidak memiliki spirit hijrah seperti yang diajarkan Islam. \"Pintu surga pertama kali dibuka itu, bukan untuk ulama, tetapi untuk pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya tidak adil dan tidak memiliki spirit hijrah, mungkin pemilihnya juga akan keseret juga, masuk neraka bersama-sama,\" paparnya. Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekraf DPN Partai Gelora ini lantas mencontohkan proses pemilihan Umar Bin Khotob sebagai Khalifah. Dimana semua sahabat mendorong Umar menjadi pemimpin, karena dianggap lebih baik dari yang lain. \"Karena semua sahabat ini tahu beratnya amanah yang akan ditanggung sebagai pemimpin, karena dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Kekuasaan itu, hakekatnya memperluas lahan ibadah kita, menyebabkan kita masuk surga atau neraka,\" katanya. Ia menambahkan, kesadaran melakukan ketaatan kepada Allah SWT, ini yang harus ada pada para bacapres, jika ingin menjadi pemimpin. Sebab, proses pemilihan yang kotor, akan menghasilkan pemimpin yang kotor dan akan berdampak tidak baik kepada rakyatnya. \"Jadi Pilpres 2024 ini akan menjadi cerminan atau petunjuk dari seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya yang dihasilkan buruk, pemilihnya atau rakyat pun buruk. Karena itu, spirit revolusi hijrah dari politik kotor harus ditanamkan dalam dirinya para capres kita yang ingin menjadi pemimpin,\" pungkas Demiz. Pemilu Halal Sementara itu, Pengamat Politik UI Chusnul Mar\'iyah mendorong Partai Gelora untuk menghadirkan \'Pemilu Halal\' dalam Pemilu 2024. Dalam konteks Pemilu, bisa dimaknai bahwa hijrah itu dari perang senjata perang suara. \"Dalam perang suara, inilah terjadi perang keuangan atau finansial. Padahal yang perlu kita pahami dalam sejarah mempertahankan kedaulatan NKRI itu, bukan perang finansial, tapi perang ideologi\" kata Chusnul. Sebagai seorang political scientists, kata Chusnul, Partai Gelora adalah partai yang selalu mengedapankan, agama dan politik tidak boleh dipisahkan. Agama tidak boleh dipinggirkan, karena agama memiliki nilai dalam menjaga moralitas. \"Kalau kita bicara \'why election integrity maters\' seperti dalam paper saya, bahwa agama itu membawa hijrah tentang value atau nilai. Untuk apa anda berkuasa, jika demokrasi ditentukan elite, rakyat dipaksa memilih dari bos yang satu ke bos yang lain,\" katanya. Anggota KPU RI 2002-2007 mengatakan, dalam setiap memberikan Bimtek, ia selalu ditanya, bahwa modal sosial dan kapital itu, akan selalu menjadi pemenang dalam memilih Presiden maupun Anggota Legislatif. \"Mereka selalu percaya duit, duit dan duit yang akan menjadi pemenang. Tapi anda lupa, dari 7.000 caleg misalnya, yang menang itu hanya 575 sampai 580 caleg, apakah mereka nggak pakai duit, pakai duit juga, tapi kalah juga. Sekarang ini bagaimana Pemilu itu menjadi barakah semua harus diawasi, termasuk lembaga survei dan media, karena jadi bagian dari itu,\" ujarnya. Chusnul menilai pentingnya rekuitmen terhadap orang-orang yang akan dipilih sebagi pemimpin, karena sistem Pemilu kita itu meski menggunakan Sistem Pemilu Terbuka, tetapi diwarnai dengan aksi tipu-tipu muslihat. \"Karena itu, mari kita bangun Pemilu kita ini dengan semangat hijrah tadi, Pemilu yang halal. Makanya saya pusing, kalau ada yang pakai ilmu fiqih itu mengatakan, money politic itu tidak apa-apa, karena membeli kebenaran,\" katanya. Sebab, oligarki kekuasan itu, ungkap Chusnul, sudah merancang kekuasaannya agar tetap bertahan mulai dari kekuasan Presiden, kekuasaan politik hingga kekuasaan ekonomi. \"Hasilnya, dampaknya itu ada UU Pendidikan, kesehatan, cipta kerja, industri, kepemilihan tanah, sampai masalah utang dikuasai semua oleh oligarki. Bahkan oligarki ini juga menggunakan DPT sampai hari H dan pengangkatan Anggota KPU-KPU daerah sebagai modal untuk mencurangi Pemilu,\" ungkapnya. . Karena itu, dengan Pemilu Halal yang tidak mengeluarkan agama dari politik dalam menentukan kepemimpinan nasional, bukan didasarkan pada elektablitas yang dibuat oleh lembaga survei, moralitas calon pemimpin akan terjaga. \"Tapi yang utama adalah moraitas. Bagaimana track record, moralitas dia, etika dia, punya kepedulian terhadap kedaulatan dan permasalahan bangsa ngga dia. Jangan hanya dipuja-puji saja, tapi anda tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dibalik itu semua,\" jelas Chusnul. Pemimpin amanah itu, menurut pengajar FISIP UI ini, adalah pemimpin yang akan menjemput kemenangan di Pilpres 2024 sesuai dengan qada dan qadar, sesuai dengan sila pertama Pancasila, berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. \"Kalau kita percaya Allah SWT yang memegang kekuasan, Allah yang memberikan kepada siapa kekuasaan itu, bahkan Allah juga yang akan mencabut kekuasan itu. Allah juga akan memuliakan, siapa yang dihendaki atau dihinakan. Oleh karena itu, saya ajak kawan-kawan Gelora, dengan semangat bergelora menghadirkan Pemilu Halal. Mudah-mudahan, dapat berkuasa dengan kategori dimuliakan,\" tegas Chusnul. Chusnul berharap agar para elite politik dan nasional perlu memikirkan kembali mengenai pemikiran para pendiri bangsa dalam pemilihan Presiden lebih memilih di MPR, daripada memilih secara langsung. Karena pemilih langsung itu, merupakan perwujudkan demokrasi liberal, sementara memilih Presiden di MPR itu, perwujudan demokrasi Pancasila. \"Dalam konteks ini diskursus-diskursus seperti ini harus terus dikembangkan untuk mencari model yang kita praktekkan, apalah instrumen demokrasi Liberal atau demokrasi Pancasila,\" tandasnya. Secara khusus, Chusnul Mariyah mendorong Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Mereka akan menjadi pemimpin yang amanah seusai dengan kriteria yang telah disampaikannya. \"Kalau di mana-mana, Prabowo nyari-nyari cawapres, saya katakan sudah ketemu. Saya katakan langsung kepada adinda saya, Fahri Hamzah saat bertemu. Kenapa nggak elu saja sih jadi cawapresnya Prabowo. Ini pendapat saya, tapi mudah-mudahan beliau sudah bekerja,\" pungkasnya. Sedangkan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda-Ciamis KH Nonop Hanafi meminta semua pihak tidak boleh berputus asa dalam menentukan pemimpin untuk masa depan bangsa Indonesia saat hajatan politik lima tahunan. \"Kita tidak boleh pernah putus asa, karena pada akhirnya akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar. Saya berharap tidak ada politisasi, dan terus bangkit agar kita menemukan pemimpin yang ideal,\" kata KH Nonop Hanafi. Spirit hijrah, kata KH Nonop Hanafi, bisa menjadi perangkat hijrah Indonesia untuk melahirkan pemimpin kelas dunia di Pemilu 2024. \"Sprit hijrah itu berkorelasi dalam upaya menentukan pemimpin, bagaimana kita membangun politik bersih dan meninggalkan politik kotor,\" katanya. Menurut dia, politik kotor terbukti telah menyebabkan polarisasi, pembelahan di tengah masyarakat dan ancaman disintegrasi bangsa pada Pemilu sebelumnya. \"Hijrah itu spiritnya kita harus keluar dari politik kotor menjadi politik bersih agar kita mendapatkan pemimpin ideal. Karena itu, perlunya kita memberikan pendidikan politik di tengah situasi sekarang kepada masyarakat,\" pungkas KH Nonop Hanafi. (*)
Ingin Menang Pilpres, Jangan Dekati Jokowi
Oleh: Ady Amar - Kolumnis HANYA Anies Baswedan Bacapres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang tak berebut di-endorse Presiden Jokowi. Tak berebut atau tak dilirik Jokowi, itu sama saja. Maknanya, Anies ada jauh di seberang Jokowi. Sedang Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dua Bacapres lainnya berebut dan berharap di-endorse Jokowi sampai perlu dimunculkan perang opini antarkeduanya. Saling berbalas sindir antarpolitisi Gerindra dan PDIP sering mengemuka. Maka, klaim diri paling dilirik Jokowi, itu jadi berita saban hari. Jokowi mempelihatkan kedekatannya lebih pada Prabowo ketimbang pada Ganjar. Tapi pihak PDIP lewat Sekjennya Hasto Kristiyanto dan petinggi partainya, penuh optimis menyatakan, Jokowi itu ada di pihak Ganjar. Perang klaim lebih \"memiliki\" Jokowi di antara ²2keduanya, itu justru berdampak positif secara psikologis pada Anies dan partai pengusungnya. Kesan yang muncul adalah kemadirian sikap, yang otomatis berdampak pada sikap percaya diri. Anies tetap dengan langkah-langkahnya yang serba terukur. Ditambah gerak langkah relawan pendukungnya seperti langkah tak mau berhenti berikhtiar dalam memenangkan Anies. Di-endorse Jokowi jadi rebutan Prabowo dan Ganjar, menjadi semacam segala-galanya untuk kemenangan. Padahal itu belum menjamin, meski Jokowi menjanjikan akan cawe-cawe --Rocky Gerung menyebut maknanya akan berlaku curang--itu pun belum menjanjikan terpilihnya kandidat yang di-endorse-nya terpilih jadi presiden. Rakyat lah penentu kemenangan dalam kontestasi Pilpres 2024, bukan Jokowi. Suara rakyat suara Tuhan (Vox Populi vox dei). Hasil survei Indostrategic setidaknya menyebut 56,6 persen responden tidak akan mengikuti arahan Presiden Jokowi berkenaan dengan Pilpres 2024. Lalu, Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid buat simpulan kelewat nekat atas rilis survei tadi dengan menyebut, bahwa Capres yang didukung Jokowi akan kalah. \"Jadi 56 persen dari responden atau kalau disebut tidak akan mengikuti arahan Pak Jokowi terkait dengan Pilpres. Itu kalau diambil mafhum mukhalafahnya, maka yang didukung Pak Jokowi ya kalah kira-kira begitu,\" ujar Jazilul, Sabtu (15/Juli/2023). Dalam survei Indostrategic itu, ternyata yang mengikuti arahan Jokowi cuma 19 persen. Simpulannya, berebut berharap bisa di-endorse Jokowi itu menjadi sia-sia, yang justru hasilnya akan berkebalikan, dijauhi pemilih untuk tidak dipilih. Karenanya, untuk apa berebut endorse Jokowi itu, jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi apakah berani kandidat Prabowo dan Ganjar menjauh dari Jokowi, jika melihat hasil survei di atas. Rasanya mereka akan sulit untuk berani mengambil risiko menjauh dari Jokowi, jika tak ingin \"diganggu\" dengan hal-hal lain yang justru akan memberatkannya. Menjadi serba repot. Maju kalah, mundur pun remuk. Anies Baswedan yang sedari awal berjauhan dengan Jokowi, disebut pula sebagai antitesanya, itu justru mengunduh berkah dari rakyat yang makin melek politik. Jika rilis survei itu mengindikasikan hasil Pilpres 2024--mengambil pikiran politisi PKB Jazilul Fawaid sebagai _mafhum mukhalafah_--jelas Anies diuntungkan, dan itu kemenangannya dalam Pilpres 2024. Wallahu a\'lam. **
Desain Baju Hitam Putih dari Jokowi
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut desain baju hitam putih yang digunakannya, diberikan oleh Presiden Joko Widodo.\"Pak Jokowi memberikan desain baju yang saya pakai ini,\" katanya usai bertemu ratusan organisasi relawan di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu.Ganjar bertemu para relawan pendukung dalam agenda Silaturahmi 1 Muharram 1445H. Ganjar bersama para relawan, serentak menggunakan kemeja dengan motif garis hitam dan putih. Kemudian, Ganjar memberikan pidato politik sekitar 20 menit, dihadapan ribuan relawan dari berbagai organisasi relawan.Ganjar mengungkapkan desain baju tersebut diberikan Jokowi saat makan siang bersama, beberapa waktu lalu.\"Beliau menyampaikan selembar kertas kepada saya. Pak Ganjar, mungkin ini bagus. Saya lihat, saya bolak, saya balik, apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini,\" jelasnya.Menurut Ganjar, telah terjadi perubahan besar dalam lanskap politik nasional di mana nama relawan kemudian diperhitungkan dalam sistem politik Indonesia.\"Setidaknya dua kali pemilu, ternyata relawan sangat menentukan,\" ujarnya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pertemuan Jokowi –Surya Paloh: Jokowi Melempar Barang Baru bahwa Akan Ada Dua Pasangan, yaitu Prabowo dan Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Senin lalu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, setelah hubungan keduanya sempat merenggang berkaitan dengan berkurangnya jatah menteri Nasdem setelah posisi Menkominfo digantikan oleh Budi Arie Setiadi. Pertemuan tersebut dilakukan setelah Menkominfo yang baru itu dilantik. Tetapi, berdasarkan bocoran isi pertemuan tersebut, tampaknya suasananya tidak tegang seperti yang dibayangkan. Bisa dikatakan bahwa Jokowi kini merangkul Surya Paloh. Apakah ini berarti situasi politik tidak tegang lagi? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (19/7/23) mengatakan, “Kita bilang dirangkul karena seolah-olah kepentingan istana hari ini memastikan bahwa Prabowo lebih penting sebetulnya, memastikan Prabowo jadi daripada menghalangi Anies. Kan itu dasarnya. Entar habis energinya untuk menghalangi Anies.” Dengan situasi seperti sekarang ini, menurut Rocky, mulai timbul semacam spekulasi bahwa Jokowi akhirnya menerima fakta bahwa menghalangi Anies itu buang-buang energi juga sehingga mending mempromosikan Prabowo habis-habisan. “Jadi, kelihatannya setelah Jokowi menganggap bahwa jumlah dukungan pada Prabowo sudah melampaui signifikasi, karena Budi Arie Setiadi dinyatakan sebagai Menkominfo. Itu artinya, dukungan Budi Arie terhadap Prabowo memang direstui oleh Jokowi,” ujar Rocky. Tentu, lanjut Rocky, Budi Arie mengalihkan seluruh dukungan Projo kepada Prabowo atas sepengetahuan atau suruhan Jokowi. Kalau sekarang Budi Arie menjadi menteri, makin firm bahwa memang Jokowi menghendaki seluruh aparatnya atau seluruh relawannya atau satu kampung Jokowi itu bedol desa ke Gerindra. Itu kepastiannya begitu. Ketika kepastian itu didapat maka Anies dihitung tidak akan menganggu lagi, karena makin kecil potensi Anies bertempur dengan Prabowo. Ketika seluruh kekuatan sudah dialihkan ke Prabowo itulah yang menyebabkan Surya Paloh tidak lagi dianggap sebagai musuh yang berat. “Kelihatannya berpindah lagi kan arah pikiran Jokowi, mending ambil risiko duel antara Anies dan Prabowo daripada dengan Megawati. Itu sekaligus sinyal pada Megawati bahwa dia tidak diperlukan lagi. Jadi, jangan lagi berharap bahwa Ganjar itu masih diasuh oleh Jokowi atau Ganjar nunggu restu Jokowi untuk dapat calon wakil presidennya. Itu sudah selesai. Jadi, Jokowi lempar barang baru bahwa akan ada dua pasangan, yaitu Prabowo dan Anies Baswedan,” ungkap Rocky. Bahwa masih ada pihak ketiga Ganjar, sambung Rocky, itu hanya cawe-cawe keci. Oleh karena itu, makin lengkaplah pikiran kita dan pikiran publik bahwa memang Jokowi sudah tidak mau lagi pergi dengan Megawati. Karena, yang mesti kita hitung bukan Jokowi ingin Ganjar menjadi Presiden, tapi Jokowi ingin dia menjadi ketua PDIP. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa dengan situasi semacam ini, sebenarnya situasi politik semakin tegang. Hal itu karena memang Prabowo dengan Anies merupakan dua front yang betul-betul bersiap untuk berlaga. Kalau Megawati, kita tahu jalan pikirannya. Tetapi, relawan Anies makin lama makin kuat, makin firm. Jadi, kelihatannya bagus juga. “Kita juga masih ingat Prabowo mengatakan saya memang ingin head to head dengan Anies. Ya sudah, itu jarum ketemu benang, tinggal menjahit,” ujar Rocky. (sof)
POPULER
