POLITIK
Windy Idol Diperiksa KPK Terkait Aliran Uang dari Hasbi Hasan
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol dan selebgram Riris Riska Diana telah menjalani pemeriksaan soal dugaan aliran uang dari Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.\"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penggunaan aliran uang yang diterima tersangka HH dan kawan-kawan dari pengurusan perkara di MA,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Pemeriksaan keduanya berlangsung pada Selasa(15/8) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.Dalam agenda pemeriksaan tersebut penyidik KPK turut memeriksa Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung Andhika Rahman.\"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan prosedur penanganan perkara di MA termasuk dugaan keaktifan tersangka HH sebagai Sekretaris MA untuk mengikuti perkara yang diajukan upaya hukumnya di MA,\" ujar Ali.KPK pada Rabu (12/7) melakukan penahanan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan (HH) setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di luar Mahkamah Agung.Hasbi Hasan diduga menerima suap sekitar Rp3 miliar untuk mengatur putusan kasasi kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) di Mahkamah Agung.Kasasi yang diintervensi tersangka HH adalah kasus KSP Intidana antara Heryanto Tanaka (HT) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman.Dalam proses kasasi tersebut, tersangka HT kemudian berkomunikasi dengan tersangka Dadan Tri Yudianto (DTY) untuk mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian \"fee\" memakai sebutan \"suntikan dana\".Keduanya kemudian sepakat untuk menyerahkan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di Mahkamah Agung yang satu di antaranya HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung.Hasbi kemudian sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara Heryanto Tanaka.Atas \"pengawalan\" dari Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto, terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dan dipidana selama 5 tahun penjara sesuai dengan permintaan Heryanto Tanaka.Pada periode Maret-September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari HT kepada DTY sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp11,2 miliar.Dari Rp11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima Hasbi Hasan sejumlah sekitar Rp3 miliar.Atas perbuatannya tersangka HH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Pernyataan Jokowi Soal "Pak Lurah" Dinilai Sebagai Candaan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pernyataan Presiden Joko Widodo soal \"Pak Lurah\" saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 merupakan sebuah candaan.\"Kalau ada, ya, barangkali perumpamaan semua peraturan harus atas persetujuan \'Pak Lurah\' saya pikir hanya sebagai sebuah jokes saja, ada sense of humor bagus juga di negeri ini, ya, kan?\" kata Paloh usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.Paloh mengaku dirinya mengikuti dinamika perkembangan di tengah masyarakat dan tidak ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi.\"Mengikuti seluruh perkembangan dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita, tidak ada hal yang luar biasa juga, ya,\" ucap Paloh.Sementara itu, terkait hasil pencapaian dari upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM), sebagaimana disebut Presiden Jokowi dalam pidatonya, Paloh menyebut bahwa hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa apabila benar adanya.Presiden Jokowi mengatakan Indonesia telah berhasil menurunkan angka kekerdilan pada anak atau stunting di Indonesia menjadi 21,6 persen dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,9 pada tahun 2022.Dalam anggaran perlindungan sosial tahun 2015-2023, Jokowi juga menjelaskan terdapat sejumlah program, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada warga lanjut usia (lansia).\"Tapi, apakah kita menganggap pikiran dan harapan tadi cukup berbasis realisme yang ada atau memang itu hanya sekadar untuk memacu motivasi kita agar bergerak ke arah seperti itu; karena menurut saya, kalau pencapaian seperti itu bisa kita capai, kita patut syukuri dan itu spektakuler menurut saya,\" jelasnya.Paloh juga merespons pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebut bahwa selayaknya pemimpin partai politik dan tokoh bangsa di Tanah Air ikut bertanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional.Sehingga, siapa pun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pada Pilpres 2024 wajib didukung untuk menjalankan misi Indonesia Maju.Menurut Paloh, sudah sepatutnya dukungan diberikan kepada Presiden Jokowi hingga akhir masa kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Namun, dia mengingatkan bahwa dukungan yang diberikan Jokowi kepada figur tertentu, setelah berakhirnya masa kepemimpinannya, sifatnya personal.\"Saya pikir dalam proses sampai akhir masa jabatan beliau itu wajiblah, bagus, ya, dukungannya kan itu. Kalau dukungan lain setelah selesai masa jabatan beliau, itu dukungan personal, ya, yang bisa saja berkelanjutan,\" kata Surya Paloh.Sementara itu, terkait dukungan kerja sama politik Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024, merupakan sesuatu yang baik.\"Bagus sekali, semuanya yang bergabung dan melaksanakan hak konstitusional yang ada dan itu semua bagus sekali,\" jelasnya.Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku dirinya kerap disebut sebagai \"Pak Lurah\" dan dijadikan sebagai tameng oleh sejumlah yang berkepentingan politik menjelang Pilpres 2024.\"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya \'Belum ada arahan (dari) Pak Lurah\',\" kata Jokowi.Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan \"Pak Lurah\" tersebut.\"Siapa \'Pak Lurah\' ini? Sedikit-sedikit kok \'Pak Lurah\'. Belakangan saya tahu, yang dimaksud \'Pak Lurah\' itu ternyata saya,\" kata Presiden Jokowi.(ida/ANTARA)
Gibran Tidak Mendapat Undangan Pertemuan Kepala Daerah PDI Perjuangan
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak mendapatkan undangan pertemuan kepala daerah PDI Perjuangan se-Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (15/8).\"Nggak diundang, nggak ada undangan,\" kata Gibran di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu.Sebelum acara tersebut, Gibran mengaku tidak melakukan komunikasi dengan pihak mana pun soal konsolidasi, termasuk dengan Ketua Umum DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.\"Beliau belum menghubungi saya. Saya malah nggak tahu ada konsolidasi. Kalau Pak Pacul, saya nggak tahu, nunggu arahan saja. Saya juga nggak cari tahu,\" kata Gibran.Padahal, dia mengaku akan datang jika ada undangan yang masuk kepadanya.\"Saya kalau diundang pasti datang. Kalau nggak (diundang), ya, nggak datang sendiri,\" tambahnya.Menurut dia, bisa jadi kepala daerah yang diundang adalah para kader senior partai banteng moncong putih.\"Yang ingusan, (mungkin) nggak diundang,\" ujar Gibran.DPP PDI Perjuangan Jawa Tengah menggelar pertemuan di Hotel Padma, Jalan Sultan Agung, Semarang, Selasa malam (15/8). Acara tersebut bertajuk Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai Dalam Menghadapi Situasi Ini dan Menuju Pemilu 2024.(ida/ANTARA)
Pidato Ketua DPD Soal Amendemen UUD 1945 Menarik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pidato Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tentang mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dengan mengamendemen UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan hal yang menarik.\"Hal yang menarik tadi adalah sambutan ketua DPD, yang membawa kembali sebuah pemikiran agar kita kembali mengamendemen UUD 1945, menempatkan posisi MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara,\" kata Paloh usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.Paloh menilai gagasan tersebut merupakan sesuatu yang baik, karena nantinya pemilihan presiden akan dipilih kembali lewat MPR RI.\"Konsekuensi nanti adalah pemilihan presiden tidak lagi secara langsung, tapi tentu ditempatkan melalui proses pemilihan di MPR itu sendiri. Saya pikir ini luar biasa, pikiran-pikiran yang bagus, ya, kan?\" katanya.Dia pun berharap gagasan yang sejalan dengan Partai NasDem tersebut mampu direalisasikan lebih konkret lagi ke depannya.\"Ini satu PR (pekerjaan rumah) tersendiri bagi MPR, DPR, DPD sendiri, untuk bersama-sama duduk, berembuk, dan mengusulkan usulan ini agar lebih konkret lagi dan segera sosialisasikan ke masyarakat,\" kata Paloh.Sebelumnya, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam pidatonya mengatakan bahwa DPD RI akan menawarkan proposal kenegaraan dengan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara yang meliputi lima hal pokok.\"Pertama, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan,\" kata LaNyalla saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.Kedua, lanjutnya, ialah membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan, selain dari anggota partai politik.Ketiga adalah memastikan utusan daerah dan utusan golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah. Artinya, kata LaNyalla, bukan penunjukan oleh presiden seperti yang terjadi pada era Orde Baru.Keempat, memberikan kewenangan kepada utusan daerah dan utusan golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi rancangan undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama presiden, sebagai bagian dari keterlibatan publik yang utuh.Kelima adalah menerapkan secara tepat tugas, peran, dan fungsi lembaga negara yang sudah dibentuk di era reformasi, sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan.(ida/ANTARA)
Presiden Akan Menyampaikan Pidato RUU APBN dan Nota Keuangan
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo tiba di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Rabu siang, untuk menyampaikan pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023—2024.Presiden tiba di gedung parlemen sekitar pukul 13.29 WIB dengan mengenakan pakaian sipil lengkap berupa setelan jas dengan kopiah.Sebelum Presiden tiba, Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin telah lebih dahulu hadir dengan juga mengenakan jas.Keduanya disambut oleh para pimpinan parlemen.Sebelumnya, Rabu pagi, Presiden telah menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023—2024 merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang diselenggarakan menjelang perayaan HUT Ke-78 RI.(ida/ANTARA)
Peta Politik Baru, Prof. Didik J. Rachbini: Pemerintahan Sekarang Setengah Bubar
Jakarta, FNN - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menilai Politik di Indonesia bungkusnya demokrasi modern, tetapi isinya sangat tradisional, dan bahkan buruk karena tidak bisa ditebak. Kadang-kadang bercampur klenik. Tidak ada acuan ideologis, tidak juga ada dalam kerangka akademis “text book”, yang contohnya kebanyakan Barat. “Siapa yang menyangka bahwa Jokowi secara samar dan diam-diam membuat kendaraan koalisi, yang menyebabkan “head to head” dengan Megawati. Koalisi ini kemudian menjadi kekuatan politik yang nyata. Ini terjadi setelah PAN dan Golkar bergabung atas “titah politik” Jokowi.” Kata Didik di Jakarta, Senin (15/2/2023). Dia menilai, kekuatan Jokowi sebagai presiden dan popularitas yang tinggi karena kucuran subsidi yang besar dari APBN kepada rakyat bisa mewujudkan koalisi baru yang didukung dengan titah politiknya. Jokowi memanfaatkan popularitas dan kekuatan politiknya untuk menjadi king maker di sudut sendiri, yang kemudian berhadapan dengan PDIP. “Tetapi kita tidak tahu pasti kekuatan ini bisa saja melemah setelah penetapan Capres selesai. Kemudian melemah lagi menjelang periode kedua berakhir.” Ujar didik. Menurut Didik kongsi Jokowi Megawati bubar dan pecah karena tidak nyaman menjadi petugas partai. Status petugas partai ini terus berjalan atau tepatnya partai mensubordinasi presiden secara terus-menerus di muka publik. Jokowi Megawati berhadap-hadapan secara politik dan keduanya telah menjadi king maker untuk calonnya masing-masing. “PDIP sekarang berada di sudut sendiri dan berhadapan dengan banyak lawan. Semua partai besar dan menengah sudah hampir pasti bergabung dengan koalisi sendiri. Partai Golkar, PAN, Demokrat, dan PKS sudah berlabuh dalam koalisi masing-masing. Mitra koalisi P3 tidak terlalu signifikan sehingga nanti berpengaruh terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo” kata Didik. Dia menilai, Megawati sekarang menghadapi banyak lawan, yang berat, baik Surya Paloh dan SBY. Sekarang lawan baru yang mengejutkan adalah Jokowi sendiri, yang berhasil mewujudkan koalisi kelas berat. PDIP semakin sulit dan berat. Banyak sekali kritik atas perubahan ini karena masalah PDIP sendiri, yang dianggap terlalu arogan. “Jangan berharap pemerintah memikirkan rakyat. Pemerintahan sudah setengah bubar dengan polah dan format politik cawe-cawe seperti ini. Tahun 2023-2024 ini adalah tahun terburuk bagi kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, dll. Jangan berhadap ekonomi akan tumbuh 6 persen atau 7 persen seperti janji kampanye dulu,” ucap Didik. Setelah titah Jokowi, Golkar dan PAN resmi bergabung dengan Gerindra dan PKB, maka semakin jelas bahwa koalisi Pemerintahan pecah berkeping-keping menjadi 3 bagian. Ini terlihat dari konfigurasi 3 koalisi partai dengan bakal calon presidennya masing-masing. Presiden dan menteri-menterinya tidak mungkin bekerja sepenuh hati. Tenaga, pikiran dan waktunya habis tercurahkan untuk perang politik untuk kemenangan 2024. Namun demikian lanjut Didik, ada yang perlu dicatat bahwa demokrasi yang mundur dan buruk sekarang ini hampir masuk jurang ketika kekuatan yang berkuasa bermanuver untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode di dalam UUD 1945. Semua partai tunduk terhadap gagasan keblinger ini dan sudah tinggal mewujudkannya dalam sidang paripurna MPR. “Tetapi Megawati dan PDIP sebagai partai terbesar menolak takut Jokowi mengalami nasib seperti Bung Karno. Dalam hal ini Megawati telah menyelamatkan demokrasi dari provokasi politik untuk amandemen undang-undang dasar, yang sudah digiring menuju 3 periode,” tambah didik. Dia menyebut politik sekarang bergerak dengan kemauan dan kepentingan elit pemimpinnya. “Para pendukung Capres ke depan sebaiknya tidak usah militan radikal dengan membangun peradaban politik jahiliyah dan demokrasi bajingan, yang dilakukan dengan cara-cara menghasut, menjadi buzzer pemecah belah warga bangsa, dan sejenisnya. Itu telah terjadi dalam pilpres yang lalu dimana sesama warga dibelah dan membelah menjadi kutub Cebong dan Kampret.” “Mengapa? Sekarang cebong dan kampret bingung sebab pimpinannya berganti peran. Yang kampretnya menjadi cebong dan yang cebong menjadi kampret. Sebagai contoh PSI sedang bingung dan pusing tujuh keliling apakah ikut ganjar atau prabowo?” ungkap Didik. “Setelah Jokowi membentuk koalisi baru berhadapan dengan megawati, maka tidak ada lagi cebong dan kampret. Permusuhan di masa lalu tidak perlu lagi karena pemimpinnya memang tidak dalam posisi head to head tapi saling merangkul untuk kepentingan dirinya masing-masing,” pungkas Didik. (sws)
Megawati Menanggapi Koalisi Golkar, PAN, PKB dan Gerindra
Bogor, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut menanggapi adanya koalisi Partai Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra yang terbentuk pekan lalu.Hasto menjelaskan dua hari lalu, dirinya bertemu Megawati di Bali. Dia lalu menanyakan soal kemungkinan adanya arahan dari ketua umum menyikapi kerja sama partai politik tersebut.\"Ibu menjawab perkuat akar rumput. Turun ke bawah bersama dengan rakyat, perkuat akar rumput, karena bagi PDI Perjuangan politik itu bukan high politics, the real politics (politik sebenarnya) itu berada di grass roots (akar rumput),\" katanya saat memberikan sambutan di Lapangan Teluk Pinang, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.Hasto mencontohkan politik yang sebenarnya dengan melaksanakan program-program yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Program pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis kepada rakyat merupakan politik nyata yang diperjuangkan PDIP.Bahkan, program-program tersebut mendapatkan apresiasi dari dua lembaga pencatat rekor, yakni Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Lemprid).Hasto menegaskan PDIP dalam berjuang bukan untuk mendapatkan penghargaan, tetapi yang terpenting bahwa perikehidupan rakyat itu dapat ditingkatkan.PDI Perjuangan bersama PPP, Hanura, dan Perindo mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.Sementara Partai Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
PDIP Menyebut Presiden Jokowi Sudah Menepis Isu Mendukung Prabowo
Bogor, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menepis isu mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.\"Hal tersebut sudah dibantah oleh Presiden Jokowi,\" kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri acara pemberian sertifikat rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.Hasto mengatakan PDI Perjuangan meyakini Presiden Jokowi merupakan sosok yang memahami falsafah bangsa. Dia lalu menceritakan tokoh Wayang Yudhistira yang dianggap sebagai pemimpin jujur.\"Kami percaya Presiden Jokowi ini kan beliau sangat memahami falsafah bangsa, termasuk dalam cerita wayang. Itu kan ada Yudhistira yang dipersepsikan sebagai sosok yang jujur karena pemimpin itu harus jujur,\" jelasnya.Oleh karena itu, Hasto menegaskan pihaknya meyakini pernyataan Presiden Jokowi yang tidak mendukung Prabowo.Bahwa klaim-klaim yang dinyatakan secara tidak benar, hanya untuk mendapat dukungan elite itu sudah langsung dibantah oleh Presiden Jokowi,\" katanya.Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak agar menyampaikan narasi yang terbaik bagi masyarakat. \"Rakyat lah yang menentukan siapa yang akan jadi pemimpin ke depan. Dan bagi PDIP, itu adalah Pak Ganjar Pranowo,\" tambah Hasto.PDI Perjuangan bersama PPP, Hanura dan Perindo mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Sebanyak 12 Paskibraka Berasal dari Papua
Jakarta, FNN - Sebanyak 12 dari total 76 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2023 yang dikukuhkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, berasal dari Tanah Papua.Jumlah Paskibraka asal Papua ini bertambah dibandingkan tahun lalu, karena adanya empat provinsi baru di Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.Anggota Paskibraka dari keempat provinsi baru tersebut untuk pertama kalinya akan bertugas pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 17 Agustus 2023 nanti.Lilly Indiani Suparman Wenda yang merupakan perwakilan Paskibraka dari Provinsi Papua Pegunungan mengaku sangat bangga dan senang bisa menjadi anggota Paskibraka 2023.Ia tidak menyangka latihannya saat membawa baki bendera pusaka dilihat langsung oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iriana.\"Bangga sekali, sangat senang. Pas bawa baki juga itu enggak tahu kalau ada Pak Presiden di atas juga, terus pas di bawah baru kelihatan kalau ada. Jadi senang banget Pak Presiden bisa nonton langsung,\" ujar Lilly.Senada, Mahardhika Benhill Wapai yang juga perwakilan Paskibraka dari Provinsi Papua Pegunungan menyatakan tidak menyangka dan merasa beruntung impiannya untuk menjadi anggota Paskibraka dapat terwujud.Mahardhika menyebut, pemekaran provinsi menjadikan langkahnya menuju Paskibraka menjadi lebih mudah.\"Jujur sebenarnya saya merasa beruntung banget, karena memang saya dari awal pengin masuk Paskibraka harusnya tes di Papua. Cuma semenjak ada Provinsi baru saya jadi lebih mudah masuk ke Paskibraka nasional,\" kata Mahardhika.Sementara itu, Juan Paulinus Damianus Faya perwakilan Paskibraka dari Provinsi Papua Selatan mengaku rela menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti seleksi anggota Paskibraka.Juan yang berasal dari Kabupaten Asmat harus menempuh perjalanan laut selama lima hari lima malam untuk sampai di Kabupaten Merauke.\"Saya mendengarkan info bahwa ada seleksi untuk tingkat provinsi saja itu pas di kakak-kakak tentara yang ada di Asmat. Jadi di situ saya berniat untuk mendaftar. Saya pun daftarnya di Koramil Asmat. Kami berangkat menggunakan kapal, di atas kapal selama lima hari lima malam dari Asmat menuju Merauke,\" ucap Juan.Juan pun berpesan kepada generasi muda lainnya di Papua Selatan untuk tetap semangat dalam meraih dan mewujudkan cita-cita. Juan turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan Presiden Jokowi yang telah memberikan perhatian dan melakukan pembangunan di Papua Selatan.\"Bapak Jokowi su datang ke Asmat, kita berterima kasih sekali kepada Bapak Jokowi sudah ke Asmat, sudah membantu bandara kita yang dulu kecil sekali, bandaranya cuma karpet baja, yang bisa pesawat-pesawat kecil. Sekarang kan sudah bisa Trigana Air dan Wings (Air). Jadi untuk Bapak Jokowi juga saya berterima kasih sekali,\" tutur Juan.Berdasarkan pantauan, Presiden Jokowi bersama Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri juga sempat mengajak bicara beberapa Paskibraka asal Papua usai upacara pengukuhan.Adapun nama-nama anggota Paskibraka dari 38 provinsi yang dikukuhkan dan akan bertugas pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada 17 Agustus 2023 mendatang yaitu:1. Aceh: Raihanah Az Zahra dan Al Fathir Rayan Pratama;2. Sumatra Utara: Davina Anis Raisha dan Nabil Arya Barata Lubis;3. Sumatra Barat: Afifah Rinra Putri dan Alfin Alfarisi;4. Riau: Kezia Maruny Paramitha dan Kelvin Ramahenda;5. Jambi: Auranisah Izati dan M. Gibran Haffiyan Faza;6. Sumatra Selatan: Keyla Azzahrah Purnama dan Bintang Wirasatya RA;7. Bengkulu: Mutia Azzahra dan Samsuar Alamsyah;8. Lampung: Agita Nazara dan Frans Timothy Prawira Siallagan;9. Kepulauan Bangka Belitung: Bunga Puspita Sari dan Febri Arwan Syah;10. Kepulauan Riau: Adelia Sibarani dan Sanika Satyawada Fauzi Arthadira;11. DKI Jakarta: Inolla Jovial Gwineth Jacob dan Muhammad Faqih Fhihi;12. Jawa Barat: Cabbyan Davita Gunawan dan Raja Siam Al Ghiffary Panjiyoga;13. Jawa Tengah: Yustisie Chelsea Awanda dan Fardhan Fathi Kamal;14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Nessya Ayudhia Alwanni dan Muhammad Rizky Karunia Putra;15. Jawa Timur: Kirei Na Hana Ramadhani dan Wira Yudha;16. Banten: Naila Aulita Alqubra Sinapoy dan Dzaki Abiyyu Ryanza;17. Bali: Komang Andini Tria Amanda dan Made Guruh Anggara Putra;18. Nusa Tenggara Barat: Putri Lintang Sari dan Muhammad Andhika Pratama;19. Nusa Tenggara Timur: Gita Natin Ngura Habba Lagu dan Passya Fredrick Sihupala;20. Kalimantan Barat: Theresia Novennia Decianty dan Sabda Sadewa Baadillah;21. Kalimantan Tengah: Kachina Ozora dan Tarangga Mahatvavirya Andyeanta;22. Kalimantan Selatan: Ela Noval Putri Ghafur dan Ahmad Faddilah Rahmadani Ilham;23. Kalimantan Timur: Nur Fadia Aguspika dan Rangga Nuke Leonaardo;24. Kalimantan Utara: Mellifriska dan Muhammad Rahmat;25. Sulawesi Utara: Kezia Ziva Varzea Kamu dan Nathaniel Shawn Edgar Sondakh;26. Sulawesi Tengah: Gracia Marselina dan Amal Fitrah Putra Kedua;27. Sulawesi Selatan: Stevia Azalia Saranga dan Agusaryanto;28. Sulawesi Tenggara: Nadira Syalvallah dan Wiradinata Setya Persada;29. Gorontalo: Aqilah Najwa Toyib dan Diki Wahyudi Ahiri;30. Sulawesi Barat: Zae Try Syfra dan Juan Christofer P. Sihombing;31. Maluku: Hana Grace Nuruwe dan Achmad Rasya Alfarizki;32. Maluku Utara: Muhtafia Asmar Badarab dan Deril Tonga;33. Papua: Rose Athena Melanesia Nauw dan Millian Sampari Mandowen;34. Papua Barat: Paskalia A. Kubiari dan Muhamad Moreno Aryl Rimosan;35. Papua Barat Daya: Gebby Dimara dan Yan Loi Oktavianus Sanadi;36. Papua Pegunungan: Lilly Indiani Suparman Wenda dan Mahardhika Benhill Wapai;37. Papua Tengah: Kefira Melinda Arsal dan Martinus Arnold Yogi;38. Papua Selatan: Esthi Stevanie Hamadi dan Juan Paulinus Damianus Faya.(sof/ANTARA)
Relawan Jokowi Pendukung Prabowo Mengaku Tak Ada Arahan dari Presiden
Jakarta, FNN - Sejumlah organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang saat ini mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto menegaskan mereka tidak menerima arahan apapun dari Presiden RI terkait sikap dan pilihannya itu.Immanuel Eben Ezer, yang mewakili sejumlah organisasi relawan pendukung Prabowo di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024, menegaskan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu merupakan panggilan dari hati nurani.“Yang jelas Pak Jokowi tidak mengarahkan apapun. Ini riil hati nurani kami,” kata dia menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers acara peresmian Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024 di Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan sejumlah organisasi pendukung Jokowi memutuskan memilih Prabowo karena mereka tidak ingin ada konflik saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.“Lupakan masa lalu, kalau masa lalu melahirkan konflik, ke depan jangan bicara konflik, (kita) bicara rekonsiliasi,” kata Immanuel, Ketua Harian Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024.Dia menambahkan para relawan pendukung Jokowi memilih Prabowo karena mereka melihat sosok bakal calon presiden itu sebagai pemersatu.“Pak Prabowo Bapak Persatuan. Kami mau ke depan nanti, kita butuh pemimpin yang secara simbolik menyatukan bangsa ini,” kata dia.Oleh karena itu, dia menyampaikan relawan tidak punya maksud lain mendukung Prabowo selain untuk kepentingan bangsa. Dia menyebut itu tercermin dalam kontrak perjanjian yang disepakati oleh Prabowo dan para relawan.“Kontrak politik tetap menegakkan demokrasi, menyejahterakan rakyat, dan persoalan-persoalan berkaitan dengan pelanggaran HAM harus diselesaikan secara hukum dan juga di luar hukum juga dengan memberi kompensasi terhadap para korban. Artinya, penyelesaian hukum menjadi agenda nanti ketika Pak Prabowo menang. Artinya, kita tidak beralergi dengan isu-isu HAM,” kata dia.Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024 yang diresmikan langsung oleh Prabowo Subianto terdiri atas sejumlah organisasi relawan, di antaranya kelompok-kelompok masyarakat pendukung Presiden Jokowi. Rumah Pemenangan itu dipimpin oleh Immanuel Eben Ezer sebagai ketua harian.Sementara itu, ada dua juru bicara yang ditunjuk untuk mewakili Rumah Pemenangan, yaitu politikus Partai Gerindra Dedi Mulyadi dan Roy Maningkas, yang merupakan pendiri Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
POPULER
