POLITIK
Polri Membentuk Satgas Anti Money Politic
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politic guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat pesta demokrasi Pemilu 2024 berlangsung. \"Polri juga akan membentuk Satgas Anti Money Politic,\" kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam acara di Dewan Pers, Jakarta, Rabu. Jenderal bintang dua itu menjelaskan, pembentukan Satgas Anti Money Politic dengan tujuan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi situasi atau kondisi karena money politic menyebabkan gangguan kamtibmas, menyebabkan kegaduhan dan akhirnya membuat pemilu yang tidak fair. \"Itu juga kami siapkan,\" ujar Sandi. Polri, kata dia, menyiapkan berbagai langkah dalam pengamanan Pemilu 2024 bisa berjalan aman, lancar dan kondusif. Selain membentuk Satgas Anti Money Politic, Polri juga menyiapkan operasi kepolisian dengan sandi Operasi Mantap Brata. \"Operasi Mantap Brata itu menjadi bagian rutin setiap pemilu, Polri pasti akan melaksanakan Mantap Brata untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu,\" katanya. Polri, lanjut dia, juga bertugas menangkal berita bohong, mencegah terjadinya politik identitas dan polarisasi masyarakat. \"Kami juga mendapat perintah dari Bapak Kapolri untuk menyiapkan kesiapan Polri dalam pemilu, yaitu yang pertama dengan menyiapkan personelnya, menyiapkan kesiapan sarana prasarana menyiapkan metode yang kami pakai, menyiapkan komunikasi dengan masyarakat, menyiapkan komunikasi dengan stakeholder terkait lainnya,\" kata Sandi memaparkan. Tidak hanya itu, lanjut Sandi, Polri juga akan menyiapkan Satgas Nusantara yang bertujuan untuk cooling sistem, yaitu bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka menciptakan kamtibmas mencegah terjadinya polarisasi mencegah kampanye hitam, berita bohong yang timbul yang berkepanjangan untuk bisa menjamin terselenggaranya pemilu dengan baik. \"Jadi kunci utama agar pemilu berjalan sehat dan baik adalah keamanan itu terjamin. Dan dengan keamanan tadi maka InSya-Allah semua penyelenggaraan pemilu dan rangkaiannya bisa kita tuntaskan bersama,\" ujar Sandi.(ida/ANTARA)
Puan Tak Mempermasalahkan Kedekatan Ganjar dengan Yenny Wahid
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku tak mempermasalahkan hubungan kedekatan antara bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid.Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, Puan menyebut dirinya juga beberapa waktu lalu bertemu dengan putri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu secara langsung. Komunikasi antara Puan dan Yenny pun berjalan dengan baik.\"Saya rasa enggak ada masalah, ya. Saya kemarin ketemu sama Mbak Yenny, semuanya oke-oke saja,\" kata Puan.Terkait pengakuan Yenny Wahid, yang mengaku menjalin kedekatan intens dengan Ganjar Pranowo, Puan mempersilakan untuk bertanya langsung ke yang bersangkutan.\"Ya, (silakan) tanya Mbak Yenny,\" imbuhnya.Dia menegaskan bahwa PDI Perjuangan terbuka memasukkan sejumlah opsi nama daftar pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024.\"Kami terbuka untuk masuknya nama-nama dalam list yang nanti akan menjadi calon bakal cawapres,\" katanya.Sebelumnya, Selasa (8/8), Yenny Wahid tak menampik ada sejumlah pihak yang mendekatinya untuk membicarakan soal tawaran menjadi bakal cawapres pada Pilpres 2024.Yenny mengaku siap untuk melenggang sebagai bakal cawapres pada Pilpres 2024 dan dia intens berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo.\"Saya dengan Mas Ganjar, misalnya, ya, itu dekat sebagai teman karena komunitas kami sama. Lalu, suami saya juga di UGM; jadi, temannya Mas Ganjar, sebagai juga teman kami, teman main jadinya,\" kata Yenny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.Selain dengan Ganjar, Yenny juga mengaku intens berkomunikasi dengan beberapa figur yang potensial sebagai bakal capres, seperti Anies Baswedan sebagai bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) serta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.Untuk diketahui, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Pernyataan Menkopolhukam Menjadi "Early Warning" bagi KPU
Jakarta, FNN - Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terkait masih banyak politik uang di tubuh KPU saat penyelenggaraan pemilu sebagai sistem peringatan dini (early warning system). \"Apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam menjadi early warning system bagi KPU untuk mendisiplinkan dan memastikan seluruh jajaran KPU di daerah dan Badan Ad Hoc (ppk, pps, dan kpps) agar tidak melakukan perilaku moral hazard dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara Pemilu Serentak 2024,\" ujar Idham. Menurut dia, peringatan dini itu untuk memastikan dan mendisiplinkan seluruh jajaran KPU RI di daerah dan Badan Ad Hoc agar tidak melakukan penyimpangan moral dalam Pemilu Serentak 2024. Apabila terdapat anggota KPU RI yang diketahui berbuat curang, mereka dapat dikenakan Pasal 535 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, \"Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta\". Lalu, Pasal 536 UU No 7 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Sementara itu, saat disinggung terkait upaya menyelidiki pembelian suara (vote buying) yang dilakukan anggota KPU. Idham menjelaskan dugaan tindak pidana pembelian suara atau politik uang ditangani oleh Bawaslu RI dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hal ini juga tertuang dalam Pasal 486 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, \"Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu\". Kemudian, Pasal 523 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Pasal 523 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. Pasal 523 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengungkapkan setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Selain itu, apabila anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta, sebagaimana tertuang dalam Pasal 524 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutya, Pasal 524 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 menuturkan apabila anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta. Adapun KPU memiliki peran sebagai penyelenggara tahapan pemilu dari awal hingga akhir dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia. Kendati demikian, saat disinggung mengenai apakah dengan keberadaan politik uang di KPU dapat menurunkan kepercayaan publik, Idham mengatakan belum ada putusan dari Bawaslu dan DKPP yang menyatakan hal itu. \"Sampai saat di Pemilu 2024, belum ada Putusan Bawaslu atau Putusan DKPP yang menyatakan demikian,\" pungkasnya. Sebelumnya, pada Selasa (8/8), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan sejumlah penyakit saat pemilu yang harus diantisipasi dari sekarang. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum UII itu, penyakit pertama adalah politik uang dengan membeli dukungan suara yang dapat dibeli secara borongan maupun eceran. \"Politik uang adalah upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan,\" ujar Mahfud MD dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu, sebagaimana dipantau secara daring melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa. Ia mengatakan pembelian suara secara borongan dapat melalui botoh ataupun pejabat di desa, kecamatan hingga KPU. Walaupun KPU merupakan lembaga independen, sambung dia, anggotanya berada sampai ke daerah. \"Banyak di KPU meski sudah independen, karena KPU bukan hanya di Jakarta. Itu ada sampai ke daerah bahkan tingkat tps itu orang KPU semuanya,\" jelasnya. Sementara itu, pembelian suara secara eceran biasanya disebut sebagai serangan fajar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan KPK ditemukan peningkatan volume terjadinya korupsi itu selalu sejalan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Lalu, penyakit kedua ialah hoaks atau berita bohong yang isinya menimbulkan perpecahan. Padahal, lanjut Mahfud, pemilu adalah ekspresi demokrasi dan demokrasi akan menjadi liar serta merusak masyarakat kalau tidak ada nomokrasi.(ida/ANTARA)
Relawan Khofifah Memberi Dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024
Surabaya, FNN - Relawan Khofifah Jawa Timur 2018 memberikan dukungan kepada bakal Calon Presiden RI Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024.\"Pak Prabowo sudah membuktikan kinerja sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Kami melihat Pak Prabowo membawa semangat kerja bersama mengedepankan persatuan demi pembangunan yang adil,” kata Koordinator Relawan Khofifah Jawa Timur 2018 Tabiin saat deklarasi dukungan ke bakal Capres Prabowo di Lapangan Tlogo Blitar, Selasa.Menurut dia, para relawan melihat Prabowo memiliki visi kerja yang sama seperti Khofifah dalam membangun Indonesia di masa mendatang dengan melibatkan kerja bersama, santun dan guyub rukun. Dukungan para relawan tersebut sebagai bukti masyarakat menginginkan Prabowo memimpin selanjutnya.Relawan Khofifah 2018 hadir dari seluruh kabupaten/kota wilayah Jawa Timur. Dukungan tersebut juga diberikan melihat sosok Prabowo tetap konsisten teguh dalam membangun Indonesia bersama Jokowi.\"Kami sepakat memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Para relawan datang dari berbagai wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kami melihat Pak Prabowo seperti Ibunda Khofifah dalam memimpin Jawa Timur, mau merangkul semua pihak, menyatukan berbagai elemen dan menghapus ego politik demi membangun dan bekerja untuk masyarakat,\" kata Tabiin.Loyalitas Prabowo terhadap Presiden Jokowi juga terbukti saat memimpin Kementerian Pertahanan. Prabowo berhasil mencatatkan berbagai prestasi sehingga memberi dampak positif terhadap nilai kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.\"Kinerja Pak Prabowo terekam saat diamanati sebagai Menteri Pertahanan. Terbukti, berhasil memberi dampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi,\" katanya.Para relawan menegaskan siap gerilya mengajak masyarakat untuk mendukung Prabowo agar bisa memimpin Indonesia. Gerak gerilya para relawan ini tentu bergerak bersama masyarakat dengan cara yang kreatif dan menarik dukungan.\"2024 waktu yang tepat. Pak Jokowi di berbagai forum menyatakan waktunya Pak Prabowo. 2024 Wis wayahe Pak Prabowo. Kerja bersama untuk Indonesia Maju, dari Blitar kita tak gentar mendukung Pak Prabowo,\" kata Tabiin.Deklarasi pendukung Khofifah 2018 untuk Prabowo dihadiri ribuan masyarakat yang terdiri atas para pendukung Khofifah Jawa Timur 2018 dari berbagai wilayah bersama masyarakat umum.Acara ini di samping deklarasi dukungan juga diramaikan dengan pentas kesenian Jaranan dan orkes dangdut koplo untuk menghibur masyarakat yang hadir.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Lomdeskel 2023 Menjadi Motivasi Membangun Potensi Desa
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan bahwa ajang lomba desa dan kelurahan (Lomdeskel) 2023 ditujukan untuk memotivasi pemerintahan desa dan kelurahan dalam membangun sesuai potensi yang ada.Kegiatan evaluasi desa dan kelurahan ini merupakan bagian dari program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD). Program ini kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank).\"Maksud lomba desa dan kelurahan 2023 ini untuk mendorong dan memberi motivasi kepada pemerintahan desa dan kelurahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,\" jelas Eko dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa.Selain itu, lomba desa dan kelurahan ini diharapkan mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk mengidentifikasi, mengoptimalkan dan mengevaluasi potensi yang ada serta usaha pembangunan yang dilaksanakan desa dan kelurahan sesuai tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.\"Dengan begitu akan tercapai peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan kelurahan, baik aspek sosial maupun ekonomi,\" katanya.Eko menjelaskan lomba desa dan kelurahan di tingkat regional tahun ini dilaksanakan melalui empat tahap, yakni tahap administrasi, klarifikasi lapangan, pemaparan calon juara, dan tahapan penetapan calon juara.Sesuai hasil klarifikasi lapangan, sambung dia, telah ditetapkan 12 desa dan 12 kelurahan sebagai calon juara dan berhak ke tahapan pemaparan calon juara.\"Semua yang lolos ke tahap pemaparan berdasarkan hasil penilaian dan pleno klarifikasi lapangan, sesuai dengan standar instrumen yang disepakati,\" tutur Eko.12 calon juara Lomba Desa 2023 adalah Desa Pujokerto, Desa Mane Tunong, Desa Koto Mesjid, Desa Tegal Harum, Desa Logandeng,Desa Cinta, Desa Labanan Makarti, Desa Bombanon, Desa Jawai Laut, Desa Banjar Ausoy, Desa Blang Merang, dan Desa Semparu.Adapun 12 kelurahan adalah Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Balai Jaring, Kelurahan Laksamana, Kelurahan Cisauk, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelurahan Sukamiskin, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Maccini Sombala, Kelurahan Danaweria, Kelurahan Bobo, dan Kelurahan Lewirato.(ida/ANTARA)
Keanggotaan Timor Leste di ASEAN Dibahas Puan Saat Pertemuan Bilateral
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2023 Puan Maharani membahas mengenai keanggotaan Timor Leste di ASEAN saat melangsungkan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Nasional Timor Leste Maria Fernanda Lay.\"Saya berharap, Timor Leste dapat memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam peta jalan keanggotaan penuh menjelang pelaksanaan KTT ASEAN pada September 2023,\" kata Puan yang dilakukan di sela Sidang Umum AIPA ke-44 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa.Puan pun menekankan bahwa Indonesia selalu mendorong negara-negara ASEAN untuk mendukung keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN.\"Saya menanti kerja sama yang lebih intensif antara Indonesia dan Republik Timor Leste pasca-keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN,\" ucapnya.Dia kemudian menekankan pentingnya Indonesia dan Timor Leste merealisasikan Perjanjian Bilateral di Bidang Investasi (Bilateral Investment Treaty), menyusul peningkatan kerja sama Indonesia-Timor Leste dalam berbagai bidang, mulai dari perekonomian, perdagangan, dan investasi.\"Hal ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong lebih banyak lagi investasi Indonesia ke Timor Leste,\" ujarnya.Puan juga berharap parlemen kedua negara dapat mendorong pemerintah masing-masing untuk segera menyelesaikan pembahasan mengenai negosiasi perbatasan Indonesia dan Timor Leste.Apabila masalah batas negara telah usai, lanjut dia, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama pengembangan Kawasan Ekonomi Perbatasan yang saling menguntungkan kedua negara.Selain itu, dia mendorong dibukanya peluang-peluang kerja sama dengan Parlemen Timor Leste, melalui program saling kunjung antar-parlemen atau berbagai forum lainnya sebagai bagian dari peran diplomasi parlemen.Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menambahkan bahwa delegasi Timor Leste meminta dukungan DPR RI mengenai keanggotaan mereka di ASEAN.Dia menyebut Timor Leste saat ini sudah menjadi anggota ke-11 ASEAN, namun keanggotaannya masih belum penuh sehingga belum dapat memberikan suara dalam forum di ASEAN, termasuk di AIPA hanya berperan menjadi negara observer (pengamat).\"Timor Leste meminta dukungan ke Indonesia soal keanggotaannya di ASEAN. Jadi harapannya nanti bulan September di pertemuan KTT ASEAN bisa ditetapkan menjadi anggota penuh sehingga parlemen-nya juga bisa masuk ke AIPA,\" kata Charles.Pada pertemuan tersebut, turut hadir Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSAP) DPR RI dan anggota Komisi VIII Hasani bin Zuber (Ra Hasani). Sedangkan, delegasi Timor Leste lainnya yang turut hadir di antaranya, Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia Agostinho Simão Barreto, Wakil Parlemen Nasional Timor Leste Maria Terezinha Viegas, dan anggota Parlemen Nasional Timor Leste lainnya.(ida/ANTARA)
Uang Hingga Kecurangan Saat Pemilu
Surabaya, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti politik uang, kecurangan-kecurangan dan hoaks atau berita bohong saat penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.Menurutnya kerawanan atas tiga isu tersebut tidak hanya berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia namun juga dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilu 2024.\"Kalau titik kerawanan dalam arti tempat itu sama saja. Tidak ada daerah yang lebih rawan, tetapi kalau titik dalam arti isu adalah politik uang, kecurangan-kecurangan dan terutama hoaks atau berita-berita bohong. Kerawanan yang perlu di antisipasi cuma di bidang itu saja,\" kata Mahfud MD kepada wartawan di Surabaya, Selasa.Tetapi, Menko Mahfud menegaskan secara umum Indonesia siap menyelenggarakan Pemilu 2024. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyambut serta menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.Menko Mahfud pun merasa perlu menyosialisasikan dengan berkeliling khususnya ke daerah-daerah berpenduduk padat di Tanah Air yang selama ini masyarakatnya selalu menyambut penyelenggaraan Pemilu dengan meriah.Salah satunya terjun ke Jawa Timur dengan menggelar forum diskusi bertema \"Mewujudkan Pemilu Bersih\" yang berlangsung di Surabaya Selasa pagi.\"Dulu muncul kekhawatiran luar biasa apakah rakyat bisa berpartisipasi? Ternyata tingkat partisipasi Pemilu di Indonesia, terutama kalau diukur dari pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2020 itu terbesar bukan hanya dalam sejarah Indonesia, tapi di seluruh dunia,\" ujarnya.Mahfud mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat Indonesia saat Pilkada tahun 2020 tercatat sebesar 73 persen.\"Itu terbesar dalam sejarah, yang belum pernah dicapai oleh negara-negara manapun di dunia,\" ucapnya.Menko Mahfud MD meyakini tingkat partisipasi masyarakat Indonesia pada Pemilu 2024 bisa lebih tinggi lagi jika politik uang, kecurangan-kecurangan dan berita hoaks dapat ditangkal dengan kesadaran masing-masing.(ida/ANTARA)
Pencapaian Rendah, Anis Matta: Kita Perlu Ubah Mindset Bangsa Ini agar Punya Mimpi Besar
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia bisa menjadi kekuatan superpower baru dunia dengan adanya empat perspektif, yakni peluang, kemauan, jarak dan waktu. \"Sekarang pertanyaannya adalah kita mau atau tidak. Kalau bicara peluang menjadi superpower itu ada, sebab dunia sedang sangat kacau dan di tengah kekacauan ini akan lahir kekuatan-kekuatan baru, yang lama akan mati atau runtuh,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023). Program \'Anis Matta Menjawab\' ini dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar. Menurut Anis Matta, Indonesia bisa sejajar dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China untuk menjadi kekuatan superpower. \"Jadi kehadiran kita itu tidak mengeliminir yang lain, tapi kita nyelip di situ menjadi yang kelima. Selama ini saya juga suka menggunakan istilah kekuatan kelima dunia. Saya ingin Indonesia duduk bersama empat kekuatan utama itu,\" katanya. Anis Matta mengatakan, untuk melihat peluang Indonesia menjadi superpower baru bisa dilihat dari dua fakta sejarah. Pertama adalah sejarah yang berhubungan dengan Islam dan Barat, terutama perang salib. \"Persinggungan antara Islam dengan Barat adalah perang salib ini yang berlangsung dalam 8 gelombang selama 200 tahun dari abad ke 11-13,\" ungkapnya. Dalam persinggungan antara Islam dengan Barat ini, lanjut Anis Matta, Barat atau Eropa mengalami kekalahan dalam Perang Salib. Namun, hal itu justru menjadi titik awal kebangkitan Eropa. \"Perang salib telah menciptakan guncangan besar di Eropa, tetapi juga menjadi awal abad kebangkitan sains, kebangkitan ilmu pengetahuan. Di sinilah kemudian lahirnya renaissance, revolusi industri dan revolusi maritim,\" jelasnya. Persinggungan antara Islam dan Barat selama 200 tahun, meski dimenangkan Islam dengan penaklukkan Konstatinopel oleh Kesultanan Turki Ottoman, dan mengakhiri Imperium Romawi Timur, tapi Islam justru mengalami kemunduran (decline) \"Tapi 40 tahun setelah itu, Andalusia jatuh. Bersamaan dengan itu, Columbus menemukan benua Amerika, dan Vasco de Gama menemukan anak benua India. Begitu ada revolusi maritim, maka justru dia menemukan dunia yang utuh,\" katanya. Sehingga kekuasaan Kesultanan Ottoman yang sebagian besar wilayah daratan dan Laut Mediterania, menjadi tidak relavan, ditambah lagi teknologi yang digunakan juga sudah lama dan tertinggal dari Eropa. Selain itu, Eropa juga telah menemukan sumber kekayaan baru yang lebih besar. \"Eropa butuh setengah abad lebih untuk menemukan dunia yang utuh. Revolusi maritim ini telah mengubah lanskap dunia. Akibat revolusi maritim ini, Indonesia juga dijajah Portugis pada tahun 1511,\" katanya. Sedangkan kedua, jika dilihat dari sejarah modern, Kesultanan Ottoman juga kalah dalam perang dunia (PD) I, sehingga terus mengalami kemunduran. Selain itu, meski Inggris dan Perancis menjadi pemenang, dan menjadi imperium yang menguasai dunia pada abad 18-19 juga terus sama mengalami kemunduran. \"Kemunduran Inggris semakin menyedihkan, sampai tidak punya pemimpin dari dalam negeri sendirinya seperti sekarang. Pemimpinnya orang India (Rishi Sunak, red) sekarang,\" katanya. Sementara pada PD II melahirkan imperium baru, yakni Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet yang merupakan kelanjutan dari peradaban Barat. Namun, kemudian Soviet runtuh, tinggallah AS sendirian sebagai imperium. Tetapi, hal itu tidak bertahan lama, berjalan sekitar 30 tahun, kemudian muncul kekuatan baru Rusia dan China. Namun, ia tidak tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini. \"Tapi dengan dua fakta sejarah ini, saya mau menjelaskan bahwa dimana letak peluang Indonesia untuk menjadi superpower baru. Jika kita menggunakan sejarah, akan berulang lagi. Akan ada benturan-benturan yang panjang, dan kekacauan yang panjang lagi yang melelahkan,\" katanya. Akibat benturan yang panjang ini, kata Ketua Umum Partai Gelora, kekuatan utama dunia yang akan keluar sebagai pemenang, adalah pemenang yang telah banyak kehilangan energi dan sumber daya. \"Apakah kita akan kembali ke sistem bipolar lagi, saya tidak percaya. Tapi apakah kita akan kembali ke sistem multipolar, itu yang diinginkan oleh para pihak atau , pendatang baru. Yang pasti akan terjadi konflik geopolitik dalam waktu yang lama, yang akan sangat melelahkan,\" katanya. Hal ini akan menjadi sebab adanya kebangkitan satu bangsa dan keruntuhan satu bangsa, karena adanya kelelahan dalam konflik tersebut. \"Di tengah keretakan inilah, ada peluang Indonesia menjadi superpower baru. Sebab, begitu berperang dia (kekuatan utama global) perlu kawan untuk membentuk aliansi-aliansi baru di kemudian hari,\" ujarnya. \"Jadi begitu ada crash, disitu ada peluang. Dan saya percaya bahwa Indonesia punya peluang itu, karena ada keretakan geopolitik sekarang ini. Dari teori siklus, peluangnya menjadi superpower itu ada, tapi kita punya kemauan atau tidak, ini yang harus kita jawab bersama,\" paparnya. Jika berbicara soal kemauan, Anis Matta berharap adanya perubahan mindset dari bangsa ini. Sebab, bangsa Indonesia punya masalah dengan keinginannya, tidak berani bermimpi besar dan jarang melakukan prestasi hebat. \"Manusia Indonesia lebih suka yang gimick-gimick, apalagi dalam politik, tidak suka kampanye-kampanye yang besar. Ngapain jualan superpower baru dalam politik, itu hanya orang gila, kita yang kongkrit saja,\" katanya. Karena itu, dalam hal pencapaian (achievement), Indonesia kalah dari China, karena memiliki semangat yang rendah dan kemampuanya tidak maksimal, padahal peluangnya ada sebagai superpower baru dunia. \"Ini yang saya bilang, langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Ada gap antara potensi dan pencapaian, karena achievement kita rendah. Ini yang harus kita lawan, inilah tantangan kita sebagai bangsa,\" katanya. Anis Matta berharap ada upaya untuk membangkitkan semangat dan kemauan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita besar. Sebab, peluangnya ada, tinggal didukung kemauan maksimal untuk mewujudkannya. \"Kenapa Partai Gelora ini, kita namakan gelombang, karena kita tidak ingin menjadi ombak di dalam secangkir kopi, sebab hanya bikin gaduh saja, tapi jadilah gelombang. Saya mungkin dianggap sebagai pemimpi, dianggap itu tidak efektif sebagai bahan kampanya. Tetapi tujuan kita mendirikan partai ini, adalah untuk melakukan hal-hal besar,\" pungkasnya. (*)
Generasi Muda Arek Suroboyo Gelar Tahlilan Doakan Rocky Gerung
Surabaya, FNN - Kasus pernyataan kontroversial Rocky Gerung terus menjadi perbincangan publik. Ratusan orang mengatasnamakan \"Pemuda Surabaya Bersatu\" menggelar aksi berupa doa bersama untuk Rocky Gerung di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis sore (3/8/2023). \"Kami Pemuda Surabaya Bersatu mengingatkan bahwa penting untuk selalu berbicara dengan hormat dan menghargai perbedaan pendapat,\" kata salah satu inisiator aksi bernama Hadrean Renanda saat orasi, dilansir dari Antara, Kamis (3/8/2023). Aksi tersebut dilakukan dengan khidmat dan dilakukan secara bergiliran untuk masing-masing pemeluk agama. Diketahui aksi tersebut merupakan dampak adanya dugaan penghinaan kepada Presiden RI Joko Widodo yang dilontarkan oleh seorang akademisi, filsuf sekaligus pengamat politik Rocky Gerung (RG) dalam sebuah pidatonya belum lama ini. Pidato tersebut sempat viral di media sosial dan menyebabkan gejolak di tengah masyarakat, khususnya dari pendukung Presiden Jokowi. Meski permasalahan ini sudah dilaporkan oleh Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan pada hari Rabu (2/8), bahkan sebelumnya juga dilaporkan oleh 50 barisan Relawan Jokowi, kemarahan masyarakat di berbagai daerah masih tidak bisa dibendung, termasuk di Surabaya. \"Jika ada perbedaan pandangan politik atau pendapat, lebih baik untuk berdialog dengan sopan dan menghindari penghinaan atau pemecah belah bangsa,\" ucapnya. Hadrean juga mengingatkan agar semua pihak selalu berupaya mencari cara untuk menciptakan pemahaman dan toleransi di antara sesama. \"Jika Rocky Gerung telah melakukan tindakan yang menghina Presiden Jokowi atau melanggar hukum, itu adalah masalah yang harus ditangani oleh pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga hukum yang berlaku,\" kata Hadrean. \"Penting untuk menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara kita,\" tuturnya menambahkan. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendoakan semoga Rocky Gerung mendapatkan kesadaran dan kebijaksanaan dalam tindakannya. \"Semoga dia memahami dan menghargai dampak dari pernyataan dan tindakannya terhadap orang lain dan masyarakat. Semoga dia juga dapat belajar untuk berbicara dengan penuh hormat, menghargai perbedaan, dan berkontribusi secara positif untuk menciptakan pemahaman dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat,\" ucapnya. Hadrean berharap kesadaran ini membawanya pada jalan yang lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain dan berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia. Di sisi yang sama, Kusnan yang juga sebagai inisiator gerakan menegaskan bahwa giat yasin tahlil di depan Gedung Grahadi ini memang respons penghinaan yang dilakukan RG terhadap Presiden Jokowi. \"Sebagai masyarakat, jelas kami merasa sangat tersinggung Presiden kami dihina dan dilecehkan. Apalagi, dilakukan seorang yang mengaku akademisi seperti Rocky Gerung,\" kata Kusnan. Kalau ada yang tidak terima dan berbuat berbuat anarkis, kata dia, malah melanggar hukum. Hal itu bukan sifat dari anak-anak pendukung Jokowi. (Ant/ida).
Soal Moeldoko, Rocky Bilang: Kayak Preman Pasang Badan
Jakarta, FNN – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang akan berdiri paling depan jika mengganggu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rocky menilai pernyataan Moeldoko itu seperti preman. “Moeldoko itu pejabat publik yang mustinya dengan dingin mengatakan, oke ada problem, panggil saya secara argumen atau secara hukum. Pasang badan itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman, pasang badan,” katanya dalam konferensi pers di kantor KAMI, Jakarta Pusat, JUmat (04/08/2023). Rocky curiga, kasus dirinya ada yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. “Kecurigaan saya, ada pengkondisian publik yang akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Moeldoko. Dia marah juga dengan mengatakan “saya akan pasang badan”. Tentu, tapi saya bertanya Pak Moeldoko ini relawan atau siapa, karena bahasanya sama “saya pasang badan”, papar Rocky. Rocky kembali menegaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah bukan menyerang pribadi Jokowi, tetapi lembaga presiden sebagai lembaga publik, di mana di dalamnya ada Moeldoko. “Pikiran saya yang saya kritik dengan sangat tajam dengan bahasa yang saya pilih, tajam, tetapi tidak diarahkan kepada pribadi Jokowi tetapi kepada lembaga publik yakni kabinet yang di dalamnya ada Moeldoko,” paparnya. Rocky merasa dalam masyarakat saat ini tengah terjadi kegagalan dalam membawa masalah ke perdebatan intelektual. “Kita gagal membawa bangsa ini dalam percakapan intelektual. Di kampus saya gunakan bahasa akademis, tetapi dalam mengkritik kebijakan, saya menggunakan yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan tapi tidak paham-paham,” tegasnya. Rocky mencontohkan hal-hal yang ia sebut tak pernah dipahami oleh pemerintah, hingga akhirnya ia harus menggunakan bahasa yang sangat lugas. “Berkali-kali buruh minta UU Omnibulaw dicabut, berkali-kali masyarakat bilang IKN itu salah secara konstruksi hukum, karena mustinya minta izin dulu pada masyarakt adat. Pernah gak Jokowi minta izin ke masyarakat adat, yaitu amdal. Amdal itu hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan,” paparnya. Rocky Gerung juga mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai dendam terhadap Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko dan Jokowi. \"Saya tidak ada dendam pada Pak Moeldoko, pada Pak Jokowi. Saya anggap kebijakan mereka harus dievaluasi karena partai politik enggak ada yang bersuara tentang itu. Padahal LSM bersuara, publik internasional bersuara (mengevaluasi Jokowi),\" paparnya. Sebelumnya, Kepala Staf Presiden, Moeldoko dengan tegas menekankan bahwa tidak boleh ada upaya untuk mengganggu Presiden Joko Widodo. Penegasan ini berkaitan dengan pernyataan viral di media sosial dari akademisi Rocky Gerung yang menyebutkan kata “bajingan tolol” terhadap Presiden Jokowi. \"Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden,\" kata Moeldoko di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Kamis (3/8/2023). Lebih jauh, Rocky akan menghadapi kasus hukum yang menjeratnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena pernyataannya membuat gaduh publik. \"Kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum, saya terima. Jadi saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi. Itu intinya,\" ucap Rocky. (sws).
POPULER
