Jakarta, FNN – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang akan berdiri paling depan jika mengganggu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rocky menilai pernyataan Moeldoko itu seperti preman.

“Moeldoko itu pejabat publik yang mustinya dengan dingin mengatakan, oke ada problem, panggil saya secara argumen atau secara hukum. Pasang badan itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman, pasang badan,” katanya dalam konferensi pers di kantor KAMI, Jakarta Pusat, JUmat (04/08/2023).

Rocky curiga, kasus dirinya ada yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. “Kecurigaan saya, ada pengkondisian publik yang akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Moeldoko. Dia marah juga dengan mengatakan “saya akan pasang badan”. Tentu, tapi saya bertanya Pak Moeldoko ini relawan atau siapa, karena bahasanya sama “saya pasang badan”, papar Rocky.

Rocky kembali menegaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah bukan menyerang pribadi Jokowi, tetapi lembaga presiden sebagai lembaga publik, di mana di dalamnya ada Moeldoko. 

“Pikiran saya yang saya kritik dengan sangat tajam dengan bahasa yang saya pilih, tajam, tetapi tidak  diarahkan kepada pribadi Jokowi tetapi kepada lembaga publik yakni kabinet yang di dalamnya ada Moeldoko,” paparnya.

Rocky merasa dalam masyarakat saat ini tengah terjadi kegagalan dalam membawa masalah ke perdebatan intelektual.  

“Kita gagal membawa bangsa ini dalam percakapan intelektual. Di kampus saya gunakan bahasa akademis, tetapi dalam mengkritik kebijakan, saya menggunakan yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan tapi tidak paham-paham,” tegasnya.

Rocky mencontohkan hal-hal yang ia sebut tak pernah dipahami oleh pemerintah, hingga akhirnya ia harus menggunakan bahasa yang sangat lugas.

“Berkali-kali buruh minta UU Omnibulaw dicabut, berkali-kali masyarakat bilang IKN itu salah secara konstruksi hukum, karena mustinya minta izin dulu pada masyarakt adat. Pernah gak Jokowi minta izin ke masyarakat adat, yaitu amdal. Amdal itu hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan,” paparnya.

Rocky Gerung juga mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai dendam terhadap Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko dan Jokowi.

"Saya tidak ada dendam pada Pak Moeldoko, pada Pak Jokowi. Saya anggap kebijakan mereka harus dievaluasi karena partai politik enggak ada yang bersuara tentang itu. Padahal LSM bersuara, publik internasional bersuara (mengevaluasi Jokowi)," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden, Moeldoko dengan tegas menekankan bahwa tidak boleh ada upaya untuk mengganggu Presiden Joko Widodo. Penegasan ini berkaitan dengan pernyataan viral di media sosial dari akademisi Rocky Gerung yang menyebutkan kata “bajingan tolol” terhadap Presiden Jokowi.

"Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden," kata Moeldoko di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Lebih jauh, Rocky akan menghadapi kasus hukum yang menjeratnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena pernyataannya membuat gaduh publik.

"Kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum, saya terima. Jadi saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi. Itu intinya," ucap Rocky. (sws).