POLITIK
KPU Jabar Mengungkap Temuan 22 Bakal Caleg Ganda
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengungkapkan temuan sebanyak 22 orang bakal calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024 yang terdaftar ganda.Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq mengatakan kegandaan bakal caleg tersebut terbagi secara merata antara ganda internal dan ganda eksternal.\"Jadi, masih ditemukan ada 12 bakal caleg yang ganda internal, kemudian ada 10 bakal caleg yang ganda eksternal. Nah, ini harus ditindaklanjuti oleh partai politik,\" kata Endun saat dihubungi ANTARA di Bandung, Kamis.Endun menjelaskan 12 bakal caleg ganda internal adalah bakal caleg yang diusung oleh satu partai, akan tetapi dengan daerah pemilihan lebih dari satu. Sementara 10 bakal caleg ganda eksternal adalah bakal caleg yang dicalonkan oleh lebih dari satu partai.\"Nah ini harus ditindaklanjuti oleh partai politik dengan menganalisis dan membuat surat pernyataan terkait bakal caleg yang bersangkutan,\" kata Endun.Untuk bakal caleg ganda internal, Endun menjelaskan parpol harus memilih calon tersebut akan ditempatkan pada daerah pemilihan mana dan itu disampaikan dalam surat pernyataan yang diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).Sementara untuk bakal caleg ganda eksternal, parpol harus membuat surat pernyataan yang menerangkan calon tersebut adalah utusannya.Namun, Endun juga mengatakan ada kemungkinan dua parpol yang mencalonkan bakal caleg bersangkutan sama-sama membuat pernyataan.\"Jika keduanya mengklaim, si calonnya yang akan kami panggil untuk diklarifikasi. Mengapa partai A mengaku Anda utusannya, partai B juga sama, yang mana sebetulnya? Jadi ada klarifikasi,\" ucapnya.KPU Jawa Barat, tambah Endun, memberikan batas waktu kepada partai politik untuk menindaklanjuti temuan bakal caleg ganda ini sampai tanggal 29 Juli 2023.\"Sejauh ini ada yang sudah upload di Silon dan ditunggu nanti sampai tanggal 29 Juli 2023 untuk kami klarifikasi lagi sampai tanggal 6 Agustus 2023. Untuk dirancang menjadi daftar calon sementara (DCS) dan dimulainya masa pencermatan oleh parpol atas rancangan DCS tersebut,\" tuturnya.Saat ini tahapan Pemilu 2024 sedang memasuki verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan pada bakal calon anggota legislatif pada 10 Juli 2023 sampai 6 Agustus 2023. Pada tanggal 6 sampai 11 Agustus 2023 masuk tahap pencermatan DCS oleh partai politik.Setelah pencermatan DCS tersebut, proses dilanjutkan dengan penyusunan dan penetapan DCS pada 12-18 Agustus, kemudian pengumuman DCS pada 19-23 Agustus, yang dilanjutkan dengan tahap masukan dan tanggapan dari masyarakat atas DCS pada 19-28 Agustus 2023.Setelah itu akan masuk tahap pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota oleh parpol pada 14-20 September 2023.(ida/ANTARA)
Pemerintah Fokus Transformasi Manajemen ASN Dalam Uji Publik RUU ASN
Jakarta, FNN - Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni menjelaskan bahwa ada tujuh klaster dalam Uji Publik Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi bagian dari konsep besar transformasi manajemen ASN, termasuk di dalamnya terkait digitalisasi manajemen ASN serta penyelesaian tenaga non-ASN.\"Harapannya, revisi undang-undang ini bisa menciptakan ASN yang profesional, serta organisasi pemerintah yang lebih lincah mengikuti dinamika global,\" ujar Alex dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.Menurut dia, RUU ini disusun untuk menciptakan organisasi pemerintah yang lincah dan berujung pada kesejahteraan ASN. Adapun revisi UU ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh DPR.\"Pemerintah pun menyambut baik usulan parlemen tersebut,\" katanya.Ia menyebutkan tujuh kluster yang menjadi fokus revisi UU ASN terdiri atas Komisi ASN; penetapan kebutuhan PNS dan PPPK; Kesejahteraan PPPK, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi; penyelesaian tenaga non-ASN, digitalisasi manajemen ASN; serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Salah satu kluster yang menjadi perbincangan masyarakat adalah penyelesaian tenaga non-ASN. Pemerintah dan DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia, membengkak dari proyeksi sebelumnya yang berkisar 400.000 karena semakin banyak instansi terutama daerah merekrut tenaga non-ASN.\"Jumlah tenaga non ASN sebanyak 2,3 Juta yang ada saat ini juga paralel akan diaudit oleh BPKP bersama-sama BKN,\" jelas Alex.Alex kembali menegaskan bahwa pemerintah dan DPR punya beberapa prinsip dalam penyelesaian masalah ini. Pertama, adalah tidak boleh ada pemberhentian massal.\"Maka 2,3 juta non-ASN ini kita selamatkan dan amankan dulu agar bisa terus bekerja. Secara paralel terus mendorong tenaga non-ASN masuk menjadi ASN melalui prosedur yang diatur bertahap, misalnya pada rekrutmen tahun 2023 ini yang akan segera dibuka, dan rekrutmen tahun-tahun berikutnya,\" ucapnya.Prinsip kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Salah satunya dengan mengatur skema kerja yang adil dan tepat.\"Misalnya ada tenaga non-ASN yang jenis keahlian dan kebutuhan instansinya diperlukan pada waktu yang bisa disepakati bersama. Ini menguntungkan pegawai yang bersangkutan, karena dia mendapatkan pendapatan yang adil. Tentu tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini,\" ungkap dia.Prinsip ketiga adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah.“Sehingga kita bisa menciptakan keberlanjutan program pemerintah,“ tuturnya.Alex berharap RUU yang tengah disusun ini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam manajemen ASN secara keseluruhan. Sebab, tujuan akhirnya adalah menciptakan ASN profesional yang berjiwa melayani, dan membawa Indonesia menjadi negara maju.Selain itu, dia tak ingin ada pandangan yang menganggap bahwa PNS tidak bisa dipecat. Pasalnya, ada bab yang menekankan bahwa kinerja sebagai komponen penting yang bisa memberhentikan PNS.Revisi UU ini juga memiliki tujuan agar pemerintah bisa menjawab tantangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian, peningkatan kapasitas ASN, mobilitas yang fleksibel, hingga manajemen yang semakin terdigitalisasi menjadi bagian integral dalam RUU ini.Sementara itu, Rektor UNNES S. Martono mendukung revisi UU ini. Menurutnya, birokrasi saat ini belum optimal dalam memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.Ia memberi tiga hal yang menjadi masukan kepada pemerintah. Pertama, adalah kepastian status kepegawaian.Kedua, yakni kepastian pemberian pelayanan maksimal bagi masyarakat. Ketiga adalah kesejahteraan ASN.\"RUU ini tampaknya sudah dipersiapkan dengan matang, dan kami mendukung. Kami yakini, UU ASN ini pasti memberikan yg terbaik, terutama kesejahteraan ASN. Sehingga, ASN yang berkinerja tinggi, akan mendapatkan reward yang tinggi,\" pungkas Martono.(sof/ANTARA)
Relawan Optimistis Anies Baswedan Menjadi Capres 2024
Jakarta, FNN - Koordinator Presidium Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES), La Ode Basir mengatakan pihaknya optimistis bahwa Anies Baswedan menjadi salah satu calon presiden (capres) dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Ingin kami sampaikan bahwa kami, relawan, sangat optimis bahwa Anies Rasyid Baswedan akan merupakan salah satu calon presiden dengan siapa pun wakilnya yang akan ikut kontestasi Pemilu 2024,\" kata Basir dalam konferensi pers Sekber Relawan Anies Baswedan di Rumah Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu.Ia menjelaskan optimisme tersebut muncul atas dasar empat indikator, yakni pertama, simpul relawan Anies Baswedan semakin bertambah dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia.\"Hari ini tercatat dalam komunikasi kami, hampir 700-an simpul relawan,\" ujarnya.Kedua, kata Basir, pihaknya meyakini bahwa simpul relawan Anies memiliki soliditas yang semakin kokoh. Menurut Basir, kerja internal rimpul relawan telah bagus.\"Soliditas di antara simpul relawan ini makin kokoh, makin kuat, makin solid, kerja di dalam inheren mereka saat ini sudah sangat bagus,\" kata dia.Indikator ketiga, ujar dia, kolaborasi dan sinergitas di antara simpul relawan sangat tinggi. Dengan begitu, upaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat semakin menampakkan hasil.\"Yang keempat adalah relawan-relawan kami, ini sudah menjangkau, yang meminjam bahasa Mas Anies, adalah gugus terdepan. Sudah sangat banyak relawan kami yang menjangkau di tingkatan desa, kelurahan, kampung, RT, RW, bahkan sudah bicara di TPS,\" ucapnya.Sementara itu, terkait survei beberapa lembaga yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan lebih rendah dibanding nama capres lainnya, Basir menyebut relawan memandang hasil survei tersebut sebagai sebuah pengetahuan yang sifatnya positif.\"(Survei itu) sebuah instrumen untuk memacu kami lebih giat lagi dalam bekerja, tetapi bahwa (survei) itu sebagai satu-satunya instrumen, bukan, ya,\" kata dia.Basir pun mengenang hasil survei ketika Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, kata Basir, banyak survei yang menyebut elektabilitas Anies tidak tinggi.\"Mulai dari awal sampai bahkan tinggal satu minggu, nah Pilkada (DKI) saat itu, catatan saya, ada enam lembaga yang menempatkan Anis kalah. Faktanya Anies menang,\" ucapnya.Basir mengatakan relawan berharap partai politik (parpol) yang bergabung mendukung Anies akan semakin bertambah.\"Ibarat analogi itu partai adalah bus, kami relawan adalah penumpang yang menunggu di halte. Tentu kami sangat berharap karena jumlah kami yang menunggu di halte ini sangat banyak, sangat berharap busnya banyak yang datang dan cepat datangnya,\" kata dia.Sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pemanggilan Airlangga oleh Kejagung, Desain Dasarnya adalah Mengambil Alih Golkar
Jakarta, FNN - Pemanggilan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, oleh Kejagung sebagai saksi kasus perizinan ekspor minyak goreng bisa berimplikasi serius pada posisinya sebagai Ketum Golkar. Apalagi pemeriksaan Airlangga ini bersamaan dengan dinamika dalam internal Golkar yang menginginkan adanya Munaslub. Ditambah lagi dengan pernyataan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang siap menjadi Ketum Golkar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa isu Munaslub bukan hanya isapan jempol belaka dan pemeriksaan saksi Airlangga bukan persoalan main-main bagi Golkar. Menanggapi isu tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (26/7/23) mengatakan, “Saya kira, akhirnya kita pastikan bahwa Golkar itu sudah selesai. Airlangga mungkin dalam satu minggu ini sudah dapat status, sprindiknya pasti keluar. Dan memang, saya kira itu rencananya. Kan nggak mungkin, isu yang menyangkut kepentingan Jokowi itu yang dimandatkan melalui Luhut, yang kemarin kita sebut ada kuda troya sebetulnya.” “Tetapi, kita tahu bahwa di belakang itu, desain dasarnya adalah untuk mengambil alih Golkar, atau membatalkan ide-ide yang ada di belakang pikiran Airlangga. Jadi, penyesatan-penyesatan headline hari-hari ini memang dimaksudkan untuk membelejeti Airlangga. Semua talk show akan diarahkan ke situ,” lanjut Rocky. Dalam siatuasi politik seperti ini, Jokowi bukannya melakukan konsolidasi, malah memperbesar front pertempuran. Sebut saja Jokowi berhadapan dengan Megawati, Surya Paloh, dan sekarang dengan Golkar. Menanggapi hal ini, Rocky Gerung mengatakan bahwa sebetulnya, seseorang, kalau dia patriot, pasti duel. Kalau Jokowi mau duel dengan Megawati, lakukan saja. Tetapi, dia juga seorang yang pengecut. Jokowi berupaya untuk dapat semacam pemaafan dari Megawati, karena dia tahu bahwa tidak cukup kalau sekadar dijamin oleh oleh seseorang yang dia percaya selama ini sebagai menteri utama. Oleh karena itu, dia mesti lakukan banyak hal. Jadi, dia bertaruh dengan kecemasan dia sendiri. Psikologi ini yang buruk sebetulnya. “Jadi kita lihat Jokowi terus-menerus mengaktifkan yang dia sebut sebagai ngopi-ngopilah, kasak kusuk ke mana-mana, pada akhirnya dia tahu bahwa dia akan ditinggalkan sendirian tuh. Nah, sebelum dia ditinggalkan sendirian, dua hal dilakukan, halangi mereka yang bermaksud untuk mempersoalkan dia dan dekati mereka yang masih punya potensi untuk dia sogok,” ungkap Rocky. Padahal, lanjut Rocky, sebetulnya mereka yang sedang dia sogok juga bertanya-tanya kok tidak konsisten. Kenapa dirinya disogok dan yang lain juga disogok. “Jadi, ini kalau kita terangkan ada otoriterian personality pada Jokowi, tetapi bukan otoriterian yang yang perwira. Ini otoriterian yang pengecut. Jadi, saya minta maaf mesti menganalisis watak seseorang yang di ujung kekuasaannya justru dia tidak percaya diri,” ungkap Rocky. Ada dua faktor dalam Golkar saat ini, yaitu faktor internal Golkar sendiri yang mungkin khawatir dengan elektabilitasnya yang tidak naik-naik, yang bisa berdampak pada para caleg untuk mendapatkan kursi pada pileg. Faktor kedua, Jokowi melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang paling mungkin dikendalikan setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden. “Iya, itu liciknya di situ tuh. Dia mengintai sebetulnya kader-kader Golkar yang masih berpotensi untuk diganti, diberantakkan. Dan dia melihat bahwa potensi perpecahan di Golkar memang terbuka tuh, karena memang ada faktor kelemahan penampilan publiknya Airlangga. Tetapi, faktor itu dieksploitasi,” ujar Rocky. Padahal, lanjut Rocky, kalau Airlangga tidak mampu, biarkan saja Golkar terima, itu urusan internal Golkar. Tetapi, urusan internal itu memang diintip oleh Jokowi sebagai peluang untuk mengambil alih Golkar. Kalau misalnya Airlangga baik-baik saja tidak ada soal, tapi kalau Airlangga kurang, tinggal adakan munas untuk mengganti Airlangga. Tetapi, supaya Airlangga tidak mampu lagi untuk fight back karena dia tetap masih punya faksi di situ, termasuk anak-anak muda, maka dia mesti diterdakwakan supaya berhenti sebagai pemimpin Golkar. “Jadi, Airlangga dihentikan bukan oleh munas, tapi oleh kasus korupsi yang absurd. Karena kasus ini sudah dua tahun lalu, dikeluarkan sekarang dalam upaya untuk menghalangi Airlangga. Di situ nggak fairnya. Kalau soal organisasi biar dia lakukan pemecatan pada Airlangga, bukan dijadikan sandera oleh Jokowi dengan kasus yang sudah pernah kita bahas,” ungkap Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa Jokowi tidak memberantas korupsi, tapi justru menggunakan korupsi sebagai alat tukar tambah. Jadi, Jokowi mengumpankan orang untuk korupsi supaya bisa memanfaatkan ujungnya. Etika itu yang menunjukkan cara politik Mataram, cara politik Jawa yang seringkali penuh dendam. Diumpankan seseorang supaya bisa dihalangi sepenuhnya. “Kan orang yang begitu bengis kan, seorang yang sederhana tapi bengis. Itu maksudnya. Kesederhanaan itu di belakangnya ada kerakusan, di belakang kesederhanaan ada kebengisan, di belakang kesederhanaan ada manipulasi. Itu soalnya,” ungkap Rocky.(sof)
Fasilitas TNI AU Dilarang Digunakan untuk Kegiatan Politik
Biak, FNN - Panglima Komando Operasi Udara III (Pangkoopsud) Marsekal Muda TNI Donald Kasenda menegaskan, semua fasilitas milik TNI AU dilarang digunakan untuk kegiatan politik praktis guna menjaga sikap netralitas TNI di Pemilu 2024.\"Saya pastikan prajurit TNI AU di lingkup Komando Operasi Udara III Biak akan bersikap netral dan tidak boleh dukung calon atau partai manapun menghadapi tahun politik 2024,\" tegas Panglima Koopsud III Marsda TNI, Donald Kasenda seusai membuka bakti sosial TNI AU ke-76 di Biak, Rabu.Ditegaskan Marsda Kasenda sikap menjaga netralitas prajurit TNI AU sudah sesuai dengan perintah langsung dari Panglima TNI dan pimpinan Mabes TNI AU serta Pangkoopsud III.Kasenda mengatakan akan memberikan sanksi tegas bagi prajurit TNI AU jika terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis menghadapi pemilu serentak 14 Februari 2024Ditegaskannya, kalau ada prajurit dukung-mendukung dari TNI AU, nanti akan dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.\"Karena sudah dari dulu yang namanya TNI AU harus netral dan tidak boleh memilih atau memihak calon maupun parpol apapun di Pemilu 2024, \" tegas Pangkoopsud III.Disinggung pengawasan fasilitas TNI AU di Biak supaya tidak disalahgunakan menghadapi tahun politik Pemilu 2024, menurut Pangkoopsud Kasenda, semua aset miliknya akan dilakukan pengawasan secara ketat.Untuk mengantisipasi penyalahgunaan aset milik TNI AU di Biak, menurut Pangkoopsud, akan ditugasi satuan Polisi Militer Angkatan Udara melakukan pengawasan ketat.\"Jajaran TNI AU harus menjaga dan mengamankan aset TNI AU yang ada di lingkup satuan Koopsud III,\" kata Marsda Kasenda.Pangkooosud mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kepada pimpinan TNI AU jika menemukan bukti keterlibatan prajuritnya dalam kegiatan politik praktis seperti Pemilu 2024 dan Pilkada.(sof/ANTARA)
"Publisher Rights" Tinggal Menunggu Penetapan Presiden
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan peraturan terkait Publisher Rights atau Hak Penerbit tinggal menunggu ketetapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya telah menandatangani naskah atau draft peraturan Publisher Rights dan menyerahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara.“Oleh saya sudah, dari Kemenkominfo sudah. Ya nanti tergantung Pak Presiden,” kata Budi.Budi juga menuturkan agar perusahaan-perusahaan media tidak perlu khawatir dengan aturan hak cipta produk jurnalistik dalam peraturan Publisher Rights. Kemenkominfo, ujarnya, mengakomodasi semua usulan dari media seperti soal isu algoritma.“Kami ada di pihak media. Ya, kami akomodasi semua usulan teman-teman media. Soal algoritma, soal iklan, dan lainnya. Kecil lah, itu mah teknis,” ujar Budi.Urgensi pentingnya Publisher Rights disinggung oleh Presiden RI Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2023.Secara garis besar, Publisher Rights merupakan regulasi yang mengatur agar platform digital global seperti Google, Instagram, Facebook, dan lainnya memberikan timbal balik yang seimbang atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional. Artinya, media massa akan mendapatkan jaminan atas hak dari konten-konten yang disebarluaskan di berbagai platform digital global.Melalui aturan tersebut, diharapkan platform teknologi digital juga bisa melakukan kerja sama bisnis dengan media massa sehingga tercipta hubungan kerja sama yang setara.Gagasan tersebut sudah mengemuka sejak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 dan telah diberlakukan di sejumlah negara. Misalnya, di Australia terdapat regulasi News Media Bargaining Code, ataupun di Korea Selatan yang memiliki ketentuan Telecommunication Business Act.(ida/ANTARA)
Kenalkan Diri ke Publik, Partai Gelora Buat Jingle 'Semua Pilih Gelora'
JAKARTA, FNN - Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia terus melakukan inovasi agar dapat dikenal publik, salah satunya dengan membuat jingle atau lagu pendek berjudul \'Semua Pilih Gelora\'. Hal ini sangat erat kaitannya dengan branding partai yang sedang dipromosikan. Jingle ini adalah sebuah ilustrasi, dimana dibuat menggunakan iklan yang direalisasikan ke dalam musik. Partai Gelora sendiri ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7. Berikut Lirik Jingle \'Semua Pilih Gelora\' : https://www.youtube.com/watch?v=5llIBegDmJc Semua Pilih Gelora Aku GELORA Kamu GELORA Kita smua Partai GELORA Yang nomor tujuh Warnanya Biru Partai GELORA yang nomor tujuh Aku dan kamu, kita semua Siap menangkan Pria Wanita Tua dan Muda Pilih GELORA Gelombang Rakyat Arah baru Indonesia Jayalah Jaya Partai Gelora Indonesia Link Jingle \'Aku dan Kamu Gelora No.7\': Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/7/2023) mengatakan, pada lagu pendek ini mempunyai tujuan yang erat kaitannya dari produk, dalam hal ini Partai Gelora (seperti visi dan misi) yang sedang dipromosikannya. Tentu saja sebagai partai baru, lanjut Fahri, Partai Gelora pastinya mau menerima atau mendapat pengakuan dari publik secara instan mengenai kelebihan dari Partai Gelora sendiri. \"Dukung dan gabung Gelora, bergelombang bersama rakyat menuju arah baru Indonesia menjadi superpower baru dunia,\" sebut mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019. VISI dari Partai Gelora sendiri adalah \"Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia.\" Sedang MISI nya adalah: 1. Membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan. 2. Membangun pemerintahan efektif. 3. Mengembangkan kekuatan pertahanan nasional. 4. Menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan inovasi sains dan teknologi. 5. Menumbuhkan dan memeratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. 6. Mendorong pembangunan yang menopang kelestarian lingkungan. 7. Berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan internasional. Hal ini, menurut Fahri, juga dapat diperoleh dari media iklan dimana harus dilakukan pemrograman berkala, bukan singkat. Karena, pemicu ketertarikan publik umumnya, ialah saat melihat moto atau juga slogan dari sebuah brand. \"Kini bahkan musik juga mempunyai daya tarik untuk promosi saat orang tidak dapat melihat visualisasi suatu pesan. Nah, manfaat jingle iklan untuk branding, agar bisa membangun image maupun citra positif dari Partai Gelora Indonesia, dimana kekuatannya juga bisa semakin meningkat. Musik yang ringan serta gampang diingat akan membuat pendengar terngiang, serta ikut menyanyikan liriknya saat mendengarkan lagunya,\" ujarnya. Apalagi, lanjut Fahri Hamzah, untuk biayanya pun lebih efektif, dimana bisa dipakai dalam jangka waktu panjang, dan tidak perlu membayar biaya besar tiap bulannya untuk iklan baru, sebab menggunakan jingle ini akan berjalan terus. Karena lagunya yang nyaman didengar, maka pendengar juga akan terus mengingat dibenaknya. \"Pesan didalamnya punya pola dipikiran pendengar. Setiap orang jika diberikan suatu nada simple namun unik, maka nantinya selalu mengingatnya dengan baik di kepala. Gampang diingat calon pemilih di Pemilu 2024, karena menganggap lagunya menarik untuk didengarkan,\" pungkas Caleg Partai Gelora dari Dapil NTB I ini. (Ida)
Soal Kebersamaan Dengan Erick, PKB Yakin Prabowo Tidak Akan Berkhianat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meyakini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak akan mengkhianati kerja sama politik dengan PKB sekalipun tampak kebersamaannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir tengah mengendarai kendaraan taktis bersama Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Malang, Jawa Timur, Senin (24/7).“Saya yakin dan PKB, juga yakin Pak Prabowo dan Gerindra itu orang yang amanah, enggak akan khianat,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Jazilul menegaskan hubungan PKB dengan Partai Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) masih terjalin baik sampai dengan saat ini. Dia juga meyakini bahwa Prabowo Subianto masih akan berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024.“PKB yakin Pak Prabowo akan menghormati tanda tangan di pakta integritas, dan yakin akan memilih Pak Muhaimin sebagai cawapres. Jika tidak, ya berkhianat, itu saja gampang,” ucapnya.Sebab, kata dia, kesepakatan bersama KKIR mengikutsertakan Cak Imin untuk ikut menentukan bakal calon wakil presiden bersama Partai Gerindra pada Pilpres 2024.“Bolak-balik Pak Prabowo dan elite Gerindra selalu mengatakan bahwa dalam koalisi KKIR yang pegang kunci Inggris, yang pegang kartu prioritas yang menentukan cawapres itu Gus Muhaimin, sedangkan Gus Muhaimin di mana pun, di forum apapun, semua kader pengurus selalu mengatakan ‘Pak Muhaimin enggak boleh memberikan kepada yang lain, Gus Muhaimin harus maju sendiri’,” katanya.Selain itu, lanjut dia, PKB hanya akan berkoalisi dengan partai politik (parpol) yang memberikan dukungan terhadap Cak Imin untuk maju pada Pilpres 2024.“Siapapun, partai apapun, yang berkoalisi dengan Gus Muhaimin dengan PKB syaratnya Gus Muhaimin masuk di dalam kertas suara pilpres. Jadi jelas jadi Pak Muhaimin enggak jalan sendiri, Pak Muhaimin berjalan dengan membawa mandat dan amanat muktamar, dan amanat para kiai,” tuturnya.Untuk itu, Jazilul memandang kebersamaan Prabowo dengan Erick Thohir tersebut sebagai suatu hal yang biasa. “Pak Prabowo mau ketemu sama siapapun, kita enggak larang, apalagi ketemu dengan Erick Thohir, silakan,” kata dia.Sebelumnya, tampak dalam foto Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir mengendarai kendaraan taktis Maung 4x4 bersama Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang berada di kursi belakang di kompleks PT Pindad (Persero), Malang, Jawa Timur.Adapun Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur, karena akan mengunjungi PT Pindad terkait kepentingan dua kementerian tersebut.\"Ini kami mau ke Pindad, ke Kabupaten Malang, ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo,\" kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Pasar Bululawang, Malang, Jawa Timur, Senin, sebagaimana disaksikan melalui tayangan video dari Jakarta.Jokowi menegaskan keikutsertaan Prabowo Subianto dan Erick Thohir itu tidak ada hubungannya dengan politik maupun terkait peluang kedua tokoh itu berduet dalam Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Budi Arie Menyampaikan bahwa Pembangunan BTS Akan Rampung 2023
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G akan selesai sesuai rencana pada 2023.\"Nanti ada progres-nya, nanti penuh kejutan. Tenang saja dan kita sudah bilang Bapak Presiden, ‘yakin pak tahun ini akan tuntas’,\" kata Budi Arie setelah diterima Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.Budi juga melaporkan kepada Presiden bahwa dia telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait penyelesaian proyek BTS 4G. Dia dan Jaksa Agung sepakat bahwa masalah hukum dalam proyek BTS ini akan diselesaikan oleh Kejaksaan, sedangkan progres pembangunan BTS tetap akan berjalan di seluruh wilayah di Indonesia.Menurut Budi, Kemkominfo, Kejaksaan Agung, sedang melakukan review (kajian) proyek BTS 4G yang sudah dan sedang berjalan. Hal itu untuk melihat apakah harga produksi setiap menara BTS ini dalam kategori wajar atau terlampau mahal.Jika terdapat indikasi proyek BTS yang terlampau mahal, maka Budi mengatakan akan melakukan evaluasi kembali guna menekan potensi timbulnya inefisiensi atau kerugian negara.Budi belum dapat menjelaskan rincian sisa anggaran maupun jumlah menara BTS yang akan dibangun di sisa tahun ini karena menunggu kajian dari Kementerian Kominfo, dan Kejaksaan tuntas, serta turut mengacu pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).\"Optimistis (selesai 2023) dengan kerja sama kita, Bakti, Kejaksaan Agung dalam pendampingan juga BPKP dalam urusan audit-nya,\" tuturnya.Budi mengatakan pihaknya akan bekerja sama juga dengan TNI dan Polri untuk pembangunan BTS di daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi dalam hal keamanan.\"Tantangannya, misalnya, di Papua bahwa memang ada kabar kan, ada delapan orang yang sudah meninggal karena masalah keamanan kan. Tadi Pak Presiden juga sampaikan pada saya nanti di-backup TNI Polri untuk wilayah Papua,\" ujarnya.Pada Maret 2022, sebanyak delapan orang pekerja proyek BTS tewas ditembaki kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.Budi juga berharap penyelesaian pembangunan proyek BTS 4G ini tidak memerlukan tambahan anggaran.\"Semua opsi sedang dirumuskan, kita diskusikan, di-review, nanti kita bicara dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya sih berharap tidak perlu tambahan dengan menghemat dan melakukan renegosiasi ulang, kita bisa pakai anggaran itu untuk menutupi daerah-daerah,\" kata Budi Arie.Proyek BTS 4G sudah berlangsung sejak 2006, namun pada pelaksanaan tahun anggaran 2020-2021, aparat penegak hukum menemukan indikasi dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp8 triliun dan melibatkan mantan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka.Sebelumnya, berdasarkan paparan Menko Polhukam Mahfud MD, proyek pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung terdiri dari lima paket yang dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo untuk periode 2020-2024. Nilai proyek-nya mencapai Rp28 triliun.(sof/ANTARA)
Komnas HAM Mengunjungi Bawaslu RI Membahas Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengunjungi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk berdiskusi mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024. \"Pada hari ini Komnas HAM untuk pertama kalinya, Komnas HAM periode 2022-2027 melakukan kunjungan resmi ke kantor Bawaslu untuk berdiskusi terkait makin dekatnya tahun politik atau penyelenggaraan Pemilu 2024,\" ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa. Atnike mengatakan bahwa pertemuan bersama Bawaslu RI sudah pernah dilakukan saat penyelenggaraan Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas di Kantor Komnas HAM pada Kamis (6/7). \"Ini adalah kunjungan tindak lanjut dari komitmen Komnas HAM dan Bawaslu untuk memastikan tidak hanya Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, baik, jujur dan adil, inklusif, tetapi juga dapat menjamin perlindungan, dan penghormatan HAM,\" katanya. Dia pun memastikan Pemilu 2024 dapat menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, Komnas HAM dan Bawaslu RI sudah memiliki tugas dan fungsi agar pesta demokrasi itu berjalan dengan lancar. Atnike menjelaskan Bawaslu RI secara spesifik memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Sementara Komnas HAM memiliki tugas untuk memantau agar situasi HAM dalam konteks penyelenggaraan pemilu juga menjamin perlindungan dan pemenuhan ham. \"Dalam konteks hak politik, Komnas HAM juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa hak politik setiap warga negara dapat dipenuhi dan dilindungi secara khusus,\" jelas Atnike. Tidak hanya itu, sambung dia, Komnas HAM memberikan perhatian terhadap upaya-upaya pemajuan dan perlindungan dari hak kelompok rentan dan marjinal dalam pemilu, baik hak dipilih maupun hak untuk memilih. Hal ini agar semua orang tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Ia berharap Komnas HAM dan Bawaslu RI dapat bersinergi melindungi hak masyarakat dalam pemilu. \"Komnas HAM berharap tugas dan fungsi kedua lembaga ini dapat bersinergi untuk memastikan hak-hak HAM di dalam pelaksanaan pemilu tetap terlindungi,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
POPULER
