POLITIK
Dewan Pers Berharap "Publisher Rights" Membangun Ekosistem Pers yang Sehat
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berharap Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights atau Hak Penerbit dapat membangun ekosistem pers yang sehat sekaligus menyehatkan pers itu sendiri.\"Yang Dewan Pers harapkan adalah perpres ini bisa membangun ekosistem pers yang sehat dan menyehatkan media kita karena memang rantai distribusi pemberitaan melalui platform itu tidak bisa lagi disangkal,\" kata Ninik dalam diskusi Polemik Trijaya Publisher Rights, Google dan Masa Depan Pers dipantau secara daring di Jakarta, Sabtu.Ninik berharap adanya dukungan terhadap penguatan media ataupun terhadap sumber daya manusia media itu sendiri.Ia lantas menuturkan bahwa hakikat pentingnya Perpres Publisher Rights ialah sisi ekonomi bagi kepentingan media, sekaligus hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang akurat (right to know).\"Pertama soal karya jurnalistik berkualitas dan independensi pers, lalu yang kedua adalah terkait dengan keadilan pendapatan bagi media dan platform,\" ujarnya.Untuk itu, kata Ninik, Dewan Pers memberikan catatan agar Perpres Publisher Rights menuangkan rumusan-rumusan yang memberikan pendapatan yang adil bagi media atas platform digital.\"Kalau terjadi perbedaan pendapat, penyelesaiannya adalah bukan penyelesaian penegakan hukum, melainkan penyelesaian mediasi,\" ucapnya.Meski demikian, dia menekankan pula keadilan bagi platform digital agar tak serta-merta dilupakan.\"Kita juga berharap ada keadilan bukan hanya untuk media, melainkan keadilan untuk platform. Jadi, ini sama-sama supaya kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,\" imbuhnya.Ia juga berharap Perpres Publisher Rights dapat memastikan karya jurnalistik yang didistribusikan melalui algoritma platform digital merupakan karya jurnalistik yang berkualitas.\"Jadi, bagaimana caranya agar muatan norma di dalam perpres itu memastikan bahwa algoritma memang bisa menyelamatkan karya jurnalistik berkualitas dalam konteks pemberitaan,\" tuturnya.Ninik pun mengajak segenap pihak untuk bersama-sama mengawal regulasi publisher rights secara konstruktif.\"Karena setiap dalam perumusan sebuah kebijakan itu selalu saja ada insight yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mari kita saling menghormati itu sebagai bagian dari cara kita bermasyarakat,\" ucap Ninik.Sebelumnya, Selasa (25/7), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa peraturan terkait dengan publisher rights tinggal menunggu ketetapan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).Budi Arie saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah menandatangani naskah atau draf peraturan publisher rights, kemudian menyerahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara.\"Oleh saya sudah, dari Kemenkominfo sudah. Ya, nanti tergantung pada Pak Presiden,\" kata Budi.(sof/ANTARA)
Pendidikan Politik Sejak Dini Bisa Melalui Sineas Muda
Pontianak, FNN - Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, mengatakan pendidikan politik sejak dini seperti menyasar kalangan pelajar sangat penting dan bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan di antaranya melalui peran sineas muda.\"Pendidikan politik sejak dini penting dan harus digalakkan sehingga kalangan millenial bisa paham dan pentingnya politik dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Pemahaman atau edukasi bisa melalui karya sineas, \" ujarnya di Pontianak, Sabtu.Ia mengatakan dalam menggandeng dan merangkul kalangan anak muda agar bisa menjadi agen pendidikan politik secara luas bisa melalui festival film pelajar.\"Nah, dengan pelaksanaan Festival Film Pelajar Khatulistiwa 2023 di Kota Pontianak yang dihadirkan P3I Kalbar yang mengangkat sub tema sosial politik bisa memiliki peranan strategis untuk pendidikan politik tersebut, \" jelas dia.Menurutnya banyak ide yang bisa diekspresikan sinieas muda untuk membuat sebuah karya tentang politik. Apalagi saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik atau pesta demokrasi yang puncaknya pada 2024 mendatang.\"Dengan karya sineas muda saya yakin akan lebih mudah cepat diterima dari kalangan mereka sendiri. Tren atau pendekatan apa saja mereka akan lebih tahu,\" jelas dia.Menurutnya pada momen Pemilu 2024 ini pemilih pemula di Indonesia sebagaimana data KPU mendominasi yakni di kisaran 60 persen. Dengan hal itu bagaimana partisipasi, peran aktif dan lainnya harus menjadi perhatian agar pemilih pemula tersebut berkontribusi besar.\"Peran dan suara pemilih pemula perlu diperhatikan. Wadah atau ruang untuk mereka penting difasilitasi. Sehingga peran dan harapan mereka bisa bisa hadir. Sehingga mereka aktif bukan malah sebaliknya menjadi apatis, \" jelas dia.Terkait Festival Film Pelajar Khatulistiwa 2023 di Kota Pontianak saat ini memasuki tahap workshop penulisan. Selain itu sosialisasi festival terus digencarkan. Pada Oktober 2023 merupakan acara puncaknya yakni penghargaan kepada para pemenang atau sineas yang berprestasi atas karyanya.(sof/ANTARA)
Masa Kampanye Pemilu 2024 Lebih Singkat Dibanding 2019
Tanjungpinang, FNN - Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Indrawan Susilo Prabowoadi, menyampaikan masa kampanye Pemilu Serentak 2024 lebih singkat dibanding Pemilu 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu 2024.\"Masa kampanye Pemilu Serentak 2024, selama 75 hari. Sementara di Pemilu 2019, selama 120 hari,\" kata Indrawan di Tanjungpinang, Sabtu.Indrawan tidak bisa menjelaskan lebih jauh perihal alasan atau pertimbangan terhadap penetapan masa kampanye Pemilu 2024 yang selama 75 hari.Menurutnya secara spesifik hal itu dibahas di tingkat pusat yang melibatkan Komisi II DPR, KPU dan Bawaslu RI.\"Kami sebagai jajaran KPU RI di tingkat provinsi, hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan di tingkat pusat,\" ujar Indrawan.Mantan Anggota Bawaslu Provinsi Kepri itu mengatakan tahapan kampanye Pemilu Serentak 2024 akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Selanjutnya, tanggal 11-13 Februari 2024 masuk masa tenang.Lalu pada tanggal 14 Februari 2024, adalah hari \"H\" atau pencoblosan untuk Pemilihan Presiden-Wakil Presiden RI (Pilpres), dan Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI, DPD RI, DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.\"Metode kampanye Pemilu Serentak 2024 meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial,\" ungkapnya.Ia juga menyebutkan ada perbedaan pelaksanaan kampanye Pemilu Serentak 2024 dibanding sebelumnya, yang mana biasanya setelah tiga hari penetapan daftar calon tetap (DCT), peserta pemilu langsung melaksanakan kampanye.Misalnya, lanjut dia, jika penetapan DCT tanggal 3 November 2023, maka tanggal 6 November 2023, peserta pemilu sudah mulai kampanye.\"Tapi berdasarkan PKPU sekarang, ada jeda waktu sekitar 25 hari dari penetapan DCT, baru boleh kampanye baik Pilpres maupun Pileg. Artinya, Kalau penetapan DCT 3 November 2023, kampanye dimulai 28 November 2023,\" terangnya.Indrawan menambahkan pihaknya akan segera mensosialisasikan tahapan kampanye Pemilu Serentak 2024 kepada seluruh partai politik.Termasuk sosialisasi batasan antara kampanye dan sosialisasi yang dilakukan para kandidat calon peserta Pemilu Serentak 2024.\"Terkait persoalan di lapangan, apakah kampanye atau bukan, kami akan serahkan kepada teman-teman Bawaslu untuk melakukan pengawasan,\" demikian Indrawan.(sof/ANTARA)
Akselerasi Reformasi Birokrasi Kemenkeu Mendapat Dukungan Menpan RB
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mendukung upaya akselerasi reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).\"Tentu kami semua melihat bagaimana komitmen dan kerja keras Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk terus menjalankan reformasi birokrasi. Kami di Kemenpan RB mendukung penuh. Sehingga, ke depan, reformasi birokrasi, terutama di lingkup Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal, bisa semakin optimal,\" kata Anas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Azwar Anas menyampaikan hal itu saat menerima audiensi dari Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Kemenkeu Amien Sunaryadi di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Jumat (28/7).Anas mengatakan kedatangan Amien itu dalam rangka membahas penerapan beberapa aspek penguatan tata kelola dalam pengelolaan perpajakan, bea dan cukai, serta kebijakan fiskal.\"Pak Amien Sunaryadi memaparkan berbagai skema yang saya yakin akan semakin memperkuat tata kelola di lingkungan Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal,\" jelasnya.Terlebih, lanjutnya, Kemenpan RB memiliki program pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM), yang menjadi panduan dalam penilaian berbagai unit kerja di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah selama ini.\"Saya kira keberadaan Komwasjak cukup strategis untuk menopang upaya bu menkeu guna terus melakukan reformasi birokrasi di Kemenkeu, khususnya di Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal, dalam kaitan pengawasan terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan,\" tuturnya.Dalam kesempatan tersebut, Amien meminta Kemenpan RB dapat bekerja sama untuk mendukung rencana penerapan ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti-Suap di lingkungan Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.Anas pun menyambut baik hal tersebut untuk berkolaborasi dengan berbagai aspek dalam penerapan zona integritas menuju WBK dan WBBM.Menurut dia, pencegahan berbagai praktik yang tak sesuai tata kelola pemerintahan yang baik adalah bagian dari ikhtiar Pemerintah dalam menjadikan birokrasi bersih dan melayani.\"Ujung dari reformasi birokrasi adalah kerja yang berdampak dan pelayanan publik yang memuaskan. Kami bersama-sama mendorong semua instansi pemerintah menjalankannya,\" ujar Azwar Anas.Zona Integritas merupakan strategi percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan unit kerja pada instansi pemerintah.Penerapan Zona Integritas berfokus pada kepuasan masyarakat; sehingga dalam proses penilaiannya tidak hanya dinilai tim penilai internal dan nasional, tetapi juga memperhatikan hasil dari survei daring dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat.(ida/ANTARA)
Pertemuan Airlangga dan Puan Dinilai Membawa Hal Positif
Jakarta, FNN - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dyah Roro Esti menilai pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membawa hal positif bagi kedua partai untuk menentukan arah politik nasional.\"Jelas pertemuan ini telah menciptakan stabilitas politik dan akan membawa hal-hal positif ke depannya bagi kedua partai, dengan mengutamakan pembangunan nasional yang berkelanjutan,\" kata Roro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Roro juga menilai pemberian buket bunga berwarna merah dan kuning dari Airlangga kepada Puan usai pertemuan pada Kamis (27/7) tersebut mempunyai makna tersendiri yang mengisyaratkan niat baik.Selain sebagai simbol politik, menurut dia, pemberian buket bunga itu menunjukkan sikap Partai Golkar yang menghormati sosok pemimpin perempuan di Indonesia.\"Bunga yang diberikan kepada sosok pemimpin perempuan, seperti Ibu Puan, mempunyai makna tersendiri. Bahwasanya, seperti bunga yang indah dan lembut, semua ini diawali dengan niat yang baik penuh dengan kepedulian, semangat tinggi, dan persahabatan,\" tuturnya.Anggota Komisi VII DPR RI itu pun berharap pertemuan Airlangga dan Puan dapat memberikan multiplier effect yang baik.Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Tirtayasa Raya No 32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.Dalam pertemuan tersebut, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa telah ada kesepakatan antara Golkar dan PDI Perjuangan untuk membentuk tim teknis menjelang Pemilu 2024.\"Kami menyepakati hal yang sifatnya teknis perlu dibangun dan dari Partai Golkar sudah membentuk tim teknis,\" kata Airlangga di Jakarta, Kamis.Usai pertemuan, Airlangga lantas memberikan buket bunga kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang disebut \"bunga politik\".\"Hari ini bunga spesial, merah kuning dan ini bunga politik,\" katanya.(ida/ANTARA)
Pertemuan Airlangga - Puan, Bukan Dalam Rangka Mencari Selamat, tapi untuk Memperlihatkan pada Jokowi bahwa Politik Tidak Harus Dicemaskan
Jakarta, FNN – Tampaknya, dunia perpolitikan Indonesia makin seru. Kemarin, setelah bertemu dengan Cak Imin, Puan Maharani bertemu dengan Airlangga Hartarto. Puan bertemu dengan dua orang politisi dengan problemnya masing-masing. Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan proses konsolidasi politik menjelang Pemilihan Umum 2024. Manuvering politik yang dilakukan Puan Maharani ini menunjukkan Puan yang kian hari kian matang menjadi politisi yang luwes. Saat diminta pendapatnya tentang hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (28/7/23) mengatakan, “Itu yang kita maksud dulu bahwa Megawati itu salah pilih kader sebetulnya. Puan itu tetap dia punya kemampuan untuk manuvering karena Puan nggak ada beban apapun dalam PDIP, karena dia langsung darah biru Soekarno. Kalau Ganjar, kan tetap ada beban dan orang akan hitung ya Ganjar apa sih?” Rocky juga mengatakan bahwa Ganjar diuntungkan saja karena dia ada di Jawa Tengah. Tetapi, bagi Puan, hak dia seharusnya dituntut kembali. Oleh karena itu, komposisi-komposisi baru antara Puan dengan AHY atau Puan dengan Airlangga, pasti membuat Jokowi gerah, karena mungkin juga yang akan muncul bukan Ganjar yang dititipkan oleh Jokowi di situ. Sementara ini, Jokowi merasa bahwa Ganjar dititipkan di situ, walaupun bagi Megawati merasa Ganjar bukan dititipkan, tapi dia pulang ke kandang untuk diurus sendiri karena terlalu ‘nakal’, main ke mana-mana. Tetapi, lanjut Rocky, yang penting sebetulnya kita mau membaca arah pikiran Jokowi, apa sebetulnya yang dia inginkan. Dalam kasus Airlangga, misalnya, kita ingin melihat seberapa jauh Airlangga mau ditendang Jokowi, walaupun orang-orang yang disuruh Jokowi itu harus mengucapkan secara maksimal bahwa Airlangga mesti diganti, bahwa Airlangga tidak bermutu segala macam. Tetapi, itu tidak bermutu karena Airlangga dicalonkan sebagai presiden yang memang tidak bisa naik. Tetapi, Golkar sebagai pengaman politik tetap berguna. Airlangga tahu bahwa walaupun tidak bermutu tapi Golkar bisa ada di parlemen dan itu bahaya. Kira-kira Jokowi menghitung itu, potensi Airlangga untuk konsolidasi diri kalau dia jadi alternatif dalam politik Indonesia. Hasil pertemuan antara PDIP dengan Golkar menyatakan bahwa mereka akan membentuk tim teknis untuk melakukan penjajakan koalisi. Padahal, sebenarnya, seperti diakui oleh Airlangga, ketika dia bertemu dengan Jokowi sampai tiga setengah jam, dia sudah melaporkan bahwa akan bertemu dengan Puan. Bagaimana kita membacanya? Menjawab pertanyaan tersebut, dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky mengatakan, “Saya kira Airlangga seorang yang bijak, sekaligus Airlangga tahu bahwa persoalan internal itu pasti adalah perintah eksternal. Kira-kira begitu. Kan karena terlalu cepat tuh Golkar punya otonomi untuk mengacak-ngacak ketua umumnya sendiri. Saya kira Golkar tidak dalam tradisi itu. Pasti bereaksi dong orang-orang semacam Aburizal Bakrie yang juga sudah pernah mengalami hal yang sama. Demikian juga Jusuf Kalla.” Menurut Rocky, tokoh-tokoh Golkar pasti ingin melihat Golkar tumbuh secara organisasi yang baik. Kalau ada problem, selesaikan di Munas saja. Airlangga paham itu dan pertemuan dengan Jokowi masuk akal karena Jokowi tentu ingin tahu rasa politik Airlangga ke mana, ke Anies, ke Prabowo, atau ke Ganjar, yaitu Ganjarnya Puan. “Saya kira Airlangga paham itu sehingga Airlangga berpikir, oke, nggak ada soal dia bertemu dengan PDIP, bukan dalam rangka mencari selamat dari kasus itu saya kira, tapi untuk memperlihatkan pada Jokowi bahwa politik itu tidak harus dicemaskan sebetulnya. Kan Airlangga juga politisi yang matang sebetulnya. Jadi, zig zagnya Airlangga sebenarnya untuk memenangkan hati Jokowi,” ujar Rocky. (sof)
HAM Terlalu Mulia untuk Dijadikan Komoditas Politik
Jakarta, FNN - Juru Bicara Partai Gerindra Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi Munafrizal Manan mengatakan bahwa nilai-nilai HAM terlalu mulia untuk sekadar dijadikan sebagai komoditas politik. Munafrizal menyampaikan hal tersebut menyikapi isu HAM yang dipakai sebagai isu politik musiman untuk menyerang bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. \"Menggunakan isu HAM untuk tujuan kepentingan politik pemilihan presiden justru merendahkan marwah hak asasi manusia itu sendiri. Nilai-nilai HAM terlalu mulia untuk sekadar dijadikan sebagai komoditas politik,\" kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat. Menurut Munafrizal, sikap menuduh seolah-olah seseorang sudah pasti bersalah tanpa adanya putusan lembaga peradilan yang sah merupakan perbuatan yang justru mencederai prinsip HAM. \"Semakin isu HAM dipolitisasi untuk kepentingan politik, semakin menimbulkan sikap antipati di kalangan publik luas. Semakin isu HAM diperdebatkan, ternyata semakin menjauh dari upaya menemukan penyelesaian final terbaik bersama yang berkeadilan untuk semua,\" ucapnya. Dia menjelaskan, pelanggaran HAM yang berat merupakan domain hukum, sehingga harus berdasarkan pada fakta dan bukti yuridis yang sangat kuat. Dalam hukum pidana, pembuktian hukum tidak boleh sedikit pun ada keraguan yang beralasan (beyond reasonable doubt). \"Apalagi yang tidak beralasan, dan juga pembuktian hukumnya harus lebih terang daripada cahaya (in criminalibus, probationes bedent esse luce clariores), sehingga kebenaran materiil hukumnya tak terbantahkan,\" kata alumni LLM International Human Rights Law and Criminal Justice, Universiteit Utrecht itu. Oleh sebab itu, ucap Munafrizal, menuduh seseorang sebagai pelaku pelanggaran HAM berat harus memenuhi syarat teknis hukum yang tidak mudah. \"Itulah mengapa pendekatan yudisial yang telah pernah dilakukan dalam perkara Tanjung Priok, Timor-Timur, Abepura, dan Paniai justru berujung dengan putusan pengadilan HAM yang membebaskan para terdakwa. Dan putusan pengadilan selalu menimbulkan perdebatan pro-kontra baru,\" jelas dia. Dikatakan Munafrizal, tidak ada kesimpulan hukum dan putusan hukum yang menyatakan Prabowo Subianto bersalah. Dengan begitu, menganggap dan memperlakukan ia seolah-olah nyata bersalah menurut hukum adalah tidak adil. \"Padahal, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil,\" katanya. Lebih lanjut, salah satu aktivis mahasiswa 1998 itu meyakini bahwa tidak semua rakyat Indonesia terpengaruh oleh modus politisasi isu HAM terhadap Prabowo. \"Buktinya Prabowo Subianto didukung rakyat sebanyak 62.576.444 suara (46,85 persen) dalam Pilpres 2014 dan sebanyak 68.650.239 (44,50 persen) suara dalam Pilpres 2019,\" tutur Munafrizal. Dia menambahkan, peristiwa 1997 atau 1998 tidak terlepas dari kompleksitas sejarah. Ia mendorong agar setiap pihak menilai sejarah secara proporsional, sebab masa lalu tetap akan menyertai kehidupan manusia dan masa depan juga perlu di songsong. \"Mari hentikan segala ujaran kebencian, rasa permusuhan, dan benih perpecahan. Kita harus senantiasa menjaga perdamaian dan persatuan RI yang sangat besar, kaya, dan indah ini, yang memiliki potensi menjadi negara maju dan makmur pada masa depan,\" imbuhnya.(ida/ANTARA)
Pertemuan Puan-Airlangga Menjaga Stabilitas Politik Nasional
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Golkar Christina Aryani meyakini pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Politisi PDIP Perjuangan Puan Maharani akan membawa hal positif dalam menjaga stabilitas politik nasional ke depan.Partai Golkar dan PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia dinilai mampu menjadi jangkar penguat persatuan Indonesia untuk dibawa lebih maju lagi. \"Ini pertemuan yang sangat positif sekaligus prospektif untuk kerja sama yang lebih baik ke depannya. Dan tentu saja dengan bertemunya dua partai besar itu akan makin memperkuat upaya kita menciptakan stabilitas politik, serta kerja-kerja untuk memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik ke depannya,\" ungkap Christina dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat. Menurut dia, saat pertemuan tersebut Puan Maharani diberikan buket berisi bunga mawar berwarna merah dan kuning yang disebut Airlangga sebagai \'bunga politik.\' \"Lebih dari sekedar melambangkan kesatuan warna merah untuk PDIP dan kuning untuk Golkar, tentu saja bunga politik ini juga memberikan kesan keindahan dan kelembutan. Pemberian bunga pada seorang tokoh politik perempuan seperti Ibu Puan tentu makin mengokohkan sikap Golkar yang mengakui kepemimpinan perempuan di Indonesia. Itu sangat jelas pesannya di situ,\" tambahnya. Bagi Partai Golkar, kerjasama dengan PDIP yang dirangkai dengan bunga mawar tentu akan membawa hasil positif bagi kedua partai. \"Bunga itu membawa kesan indah, cantik, kelembutan, dimana juga kita harapkan kerja sama politik ini dimulai dengan niat yang baik, energi yang positif, penuh kekeluargaan dan tentu saja membawa hasil yang baik pula,\" pungkas Christina.Sebelumnya, pada Kamis (27/7), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan proses konsolidasi politik menjelang Pemilihan Umum 2024.\"Itu sebagai proses konsolidasi politik dalam rangka Pemilu 2024,\" ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis.Hasto mengatakan bahwa pertemuan itu juga merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri karena partai berlambang banteng moncong putih itu adalah partai inklusif yang mewakili dan merepresentasikan seluruh kekuatan politik dan rakyat Indonesia.\"Dialog yang dilakukan Mbak Puan Maharani dengan didampingi Pak Said Abdullah merupakan penugasan dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk bertemu dengan Ketum Golkar Bapak Airlangga Hartarto dan juga bertemu dengan Ketum PKB Bapak Muhaimin Iskandar,\" jelasnya.(ida/ANTARA)
Jokowi: Isu munaslub Golkar Tidak Ada Hubungannya Dengan Pemerintah
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan isu yang sedang berhembus mengenai Munaslub Partai Golkar adalah urusan internal partai berlambang beringin itu dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah.“Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.Jokowi mengatakan jika ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendorong digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna menggantikan ketua umum Partai Golkar yang sedang menjabat, itu adalah urusan masing-masing. Saat ini, Patai Golkar dipimpin ketua umum Airlangga Hartarto yang juga menjadi bakal calon presiden Pemilu 2024 dari partai tersebut.“Kalau Pak Luhut (Luhut Panjaitan), Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia), ada Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan itu urusan beliau-beliau. Bukan urusan kita. Urusan internal Golkar,” ujar Jokowi.Kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar mengemuka setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, arah politik Partai Golkar saat ini tidak jelas. Padahal, waktu pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menyisakan waktu tiga bulan lagi yakni pada Oktober 2023.\"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin (sebagai) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik,\" ujar Lawrence TP Siburian di Jakarta, Selasa (12/7).Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (13/7).(ida/ANTARA)
PDIP Optimistis Pertemuan Puan-Muhaimin-Airlangga Menghasilkan Kesepakatan
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah optimistis pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis ini akan menghasilkan kesepakatan penting.\"Pertemuan Mbak Puan dengan Bapak Airlangga dan Gus Muhaimin nanti optimis dapat melahirkan kesepakatan-kesepakatan penting, meskipun tidak semua kesepakatan itu nantinya bisa kami sampaikan seluruhnya kepada publik,\" kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Kesepakatan tersebut akan dirumuskan dari niat yang baik untuk menjaga stabilitas politik guna menjamin kelangsungan pembangunan nasional dan memperkuat kepemimpinan nasional ke depan.Said juga berharap Partai Golkar dan PKB dapat melanjutkan kerja sama politik bersama PDIP usai melangsungkan pertemuan dengan Puan Maharani.\"Sejujurnya kami berharap Golkar dan PKB bisa melanjutkan kerja sama politik bersama PDI Perjuangan ke depan,\" ucapnya.Menurutnya, PDIP telah bersama-sama Partai Golkar dan PKB selama hampir 10 tahun di dalam pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.Dia menyebut hubungan tersebut terjalin nyaman, sangat baik, dan saling memahami posisi masing-masing.\"Bahkan kerja sama antara PDI Perjuangan dan Golkar, PKB juga hampir 10 tahun terakhir ikut memperkuat kepemimpinan Mbak Puan selaku Ketua DPR RI. Bapak Lodewijk (Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus) dan Gus Muhaimin saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI,\" tuturnya.Said menilai pula kecocokan PDI Perjuangan bersama Partai Golkar dan PKB mudah terbangun lantaran adanya kedekatan kultural antara basis tokoh-tokoh penting dari ketiga partai tersebut.Bahkan, tambah dia, hubungan tokoh-tokoh ketiga partai politik itu melampaui hubungan politik bagi-bagi kursi kekuasaan.\"Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika Mbak Puan menganggap arti strategik untuk melanjutkan kerja sama politik antara PDI Perjuangan dengan Golkar dan PKB,\" ujar dia.Sebelumnya, Said Abdullah mengatakan rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan dilangsungkan pada Kamis pukul 15.00 WIB di kediaman Airlangga Hartarto, Jalan Tirtayasa Raya, Kebayoran Baru.\"Pukul 15.00 WIB sama Airlangga di Tirtayasa,\" kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan bahwa Puan akan menemui Airlangga setelah terlebih dahulu melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar pada pukul 12.00 WIB di kediaman Muhaimin, Komplek Widya Chandra, Jakarta.(ida/ANTARA)
POPULER
