POLITIK
Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat: Presiden Mengundurkan Diri atau Dimakzulkan?
Oleh Pierre Suteki - Akademisi Hari ini, tanggal 20 Juli 2023 di Jakarta, baru saja digelar Siaran Pers berupa \"PETISI 100 PENEGAK DAULAT RAKYAT\" dengan judul: \"MAKZULKAN PRESIDEN JOKOWI SEGERA!\". Sebanyak 100 tokoh basional dan daerah terdiri dari ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak dan aktivis penegak daulat rakyat menyampaikan Petisi 100 di gedung MPR RI tanggal 20 Juli 2023. Anggota MPR yang menerima, berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pimpinan MPR maupun DPR. Petisi 100 ini berisi dua tuntutan utama, yaitu: Pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi, sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Atas alasan tertentu, untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya, selain pemakzulan Presiden yang secara legal dijamin oleh konstitusi, ada cara lain untuk mengakhiri kekuasaan rezim pemerintahan tertentu, yaitu dengan mekanisme pengunduran diri sebagai Presiden dan wakil Presiden. Mengundurkan diri dari jabatan dapat ditempuh oleh Presiden sebagai cara paling elegan untuk menunjukan sikap bertanggungjawab, namun sangat jarang ada yang mau melakukan. Ketika seorang Presiden atau Pejabat Politik lainnya merasakan bahwa bebannya terlalu berat dibanding kemampuannya memikul beban tanggungjawab itu maka ia dapat secara elegan menyatakan mundur. Proses pengunduran diri ini juga dilindungi secara konstitusional, berdasarkan Tap MPR RI No. VI/MPR-RI/2001 tentang ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA. Dalam Tap MPR ini, diatur pokok-pokok Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam bagian etika politik dan pemerintahan, disebutkan bahwa: \"Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan SIAP MUNDUR dari JABATAN POLITIK apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.\" \"Etika ini diwujudkan dalam sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan tindakan tidak terpuji lainnya.\" Pilih mana, pemakzulan ataukah pengunduran diri ketika Presiden atau Pejabat Politik lainnya merasa tidak mampu menjalankan tugasnya karena terbukti tidak amanah dan tidak lagi dipercaya (DISTRUST) oleh rakyatnya? Keduanya sama-sama konstitusional, namun yang terpenting adalah terpenuhi syarat-syarat bukan hanya yang bersifat legal tetapi juga moral sehingga jauh dari kesan perbuatan makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden atau pejabat politik lainnya. Namun, sebagaimana diketahui bahwa memang dimungkinkan upaya pemakzulan, tetapi 3 tahap prosesnya ( tahap 1: proses politik di DPR, tahap 2: proses hukum di MK dan tahap 3: proses politik di MPR), maka dengan kondisi hegemoni kekuatan eksekutif atas legalislatif dan yudikatif, upaya pemakzulan Presiden bagaikan memasukkan unta ke lubang jarum. (*).
Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat, Makzulkan Presiden Jokowi Segera
Jakarta, FNN - Sebanyak 100 tokoh basional dan daerah terdiri dari ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak dan aktivis penegak Daulat Rakyat menyampaikan Petisi 100 di Gedung MPR RI tanggal 20 Juli 2023. Anggota MPR yang menerima, berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pimpinan MPR maupun DPR. Petisi 100 ini berisi dua tuntutan utama, yaitu: Pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi, sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Adapun dasar hukum dari desakan kepada DPR dan MPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi serta ajakan perjuangan konstitusional untuk memulihkan kedaulatan rakyat adalah Ketetapan MPR No VI/MPR/2023 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur soal mundur dan pemakzulan Presiden. Beberapa alasan yang mendasarinya antara lain: Pertama, Jokowi dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanahnya sebagai Presiden karena lebih dominan melayani kepentingan oligarki baik politik maupun bisnis ketimbang berkhidmat pada kepentingan dan aspirasi rakyat banyak. Kedua, Jokowi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatik. Banyak Perppu dibuat tanpa ada dasar \"staatsnood\" atau kedaruratan. Terjadi kriminalisasi ulama dan aktivis. Ketiga, pembangunan ekonomi gagal, investasi mandek dan hutang luar negeri sangat besar. Presiden melanggar konstitusi khususnya Pasal 23 UUD 1945 dimana Presiden menetapkan APBN secara sepihak melalui Perpres. Akibatnya terjadi kerugian pada keuangan negara. Rakyat semakin miskin, oligarki bertambah kaya. Keempat, Presiden Jokowi bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat baik tewas 894 petugas Pemilu, pembunuhan pengunjuk rasa 21-22 Mei 2019, serta 6 Syuhada dalam peristiwa Km 50. Di sisi lain melalui Kepres 17 tahun 2022, Inpres 2 tahun 2023 dan Kepres 4 tahun 2023 Pemerintah menuduh TNI melakukan pelanggaran HAM berat, khususnya dalam kasus tahun 1965-1966. Fakta sebenarnya PKI adalah pemberontak dan penghianat negara. Kelima, ikut campur Jokowi dalam mendukung dan menyiapkan penerus Presiden melalui Pemilu 2024 merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak asas demokrasi. Menjadi contoh dari perilaku politik otoriter \"negara adalah aku\". Demikian juga dengan budaya ancaman dan sandera kepada para politisi tertentu agar seluruhnya dapat dikendalikan oleh Presiden. Masih banyak butir pelanggaran etika, perbuatan tercela, KKN, serta penghianatan negara yang seluruhnya tertuang dalam konsiderans Petisi 10O. Menjadi bukti dan alasan bahwa Presiden Jokowi sudah layak dan berdasar hukum untuk dapat segera dimakzulkan. Petisi 100 ini dibuat dalam rangka memulihkan kedaulatan rakyat, sebagai kewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara, serta wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta, 20 Juli 2023.
Publik Diminta Tidak Putus Asa dalam Mencari Figur Pemimpin yang Ideal di Pemilu 2024
JAKARTA, FNN - Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran dengan predikat cumlaude Deddy Mizwar (Demiz) yang juga Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengatakan, spirit hijrah telah mengajarkan kepada Umat Islam, bagaimana cara menghindari praktik politik kotor dalam memilih seorang pemimpin. \"Jadi sebenarnya peristiwa hijrah ini, bukan saja untuk menghindari pembunuhan Rasulullah SAW dari kaum Quraish. Tapi sebuah bentuk ketaatan awal dari Rasulullah kepada Allah SWT, bahwa Allah SWT memiliki grand desain mengenai sebuah negara besar,\" Deddy Mizwar, Rabu (19/7/2023) petang. Hal itu disampaikan Deddy Mizwar saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk bertajuk \'Tahun Baru Islam: Spirit Revolusi Hijrah dari Politik Kotor\' Rabu (19/7/2023) yang ditayangkan secara live di kanal YouTube Gelora TV. Diskusi yang dipandu Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Dr Raihan Iskandar ini juga dihadiri Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) sekaligus anggota KPU 2002-2007 Chusnul Mar\'iyah dan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda-Ciamis, Jawa Barat (Jabar) KH. Nonop Hanafi. Menurut Demiz, dengan mematuhi ketaatan kepada Allah SWT, Rasulullah SAW akhirnya terhindar dari praktik kotor kaum Quraish. Di Madinah, Rasulullah SAW akhirnya berhasil membangun kekuatan dan menjadi negara besar di luar Mekkah, yang kekuasaannya kita kenal luas hingga ke Eropa. \"Lalu, bagaimana dengan situasi demokrasi di Indonesia, apakah kita mungkin menghidari politik kotor di Pilpres 2024. Allah SWT itu sudah memiliki grand desain dan calon pemimpin kita itu, sudah ada namanya di Lauhul Mahfudz,\" katanya. Pemeran Jenderal Naga Bonar ini menilai pentingnya sebuah kesadaran dari para kandidat yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024 agar menjadikan spirit hijrah tersebut, sebagai spirit untuk melakukan revolusi dari upaya politik kotor. \"Kepemimpinan itu, sebuah amanah dan sebuah ketentuan Allah SWY yang dimana pemimpin kita sudah ada di Lauhul Mahfudz. Kesadaran atas ketaatan ini, yang akan melahirkan pemimpin yang adil dalam membangun bangsanya. Kalau spririt hijrah ini, tidak ada, bisa kacau bangsa dan negara kita,\" tegas Demiz. Demiz berpandangan, bahwa kekuasaan pada dasarnya mengantarkan seorang pemimpin itu masuk neraka, jika menjadi pemimpin yang tidak amanah. Namun, ketika dia menjadi pemimpin yang adil, pemimpin tersebutlah yang pertama kali akan membuka pintu surga. \"Kalau kekuasan hanya sekedar memilih pemimpin tanpa spirit hijrah, apakah itu memilih Presiden atau memilih wakil rakyat, tujuannya itu adalah ketaatan kepada kepada Allah SWT. Salah satu ketaatan itu, adalah menghidari praktik politik kotor,\" ujar mantan Wakil Gubernur Jabar ini. Demiz mengingatkan, agar bakal calon presiden (bacapres) yang ada saat ini, jangan coba-coba untuk menjadi pemimpin sebuah negara, apabila tidak memiliki spirit hijrah seperti yang diajarkan Islam. \"Pintu surga pertama kali dibuka itu, bukan untuk ulama, tetapi untuk pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya tidak adil dan tidak memiliki spirit hijrah, mungkin pemilihnya juga akan keseret juga, masuk neraka bersama-sama,\" paparnya. Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekraf DPN Partai Gelora ini lantas mencontohkan proses pemilihan Umar Bin Khotob sebagai Khalifah. Dimana semua sahabat mendorong Umar menjadi pemimpin, karena dianggap lebih baik dari yang lain. \"Karena semua sahabat ini tahu beratnya amanah yang akan ditanggung sebagai pemimpin, karena dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Kekuasaan itu, hakekatnya memperluas lahan ibadah kita, menyebabkan kita masuk surga atau neraka,\" katanya. Ia menambahkan, kesadaran melakukan ketaatan kepada Allah SWT, ini yang harus ada pada para bacapres, jika ingin menjadi pemimpin. Sebab, proses pemilihan yang kotor, akan menghasilkan pemimpin yang kotor dan akan berdampak tidak baik kepada rakyatnya. \"Jadi Pilpres 2024 ini akan menjadi cerminan atau petunjuk dari seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya yang dihasilkan buruk, pemilihnya atau rakyat pun buruk. Karena itu, spirit revolusi hijrah dari politik kotor harus ditanamkan dalam dirinya para capres kita yang ingin menjadi pemimpin,\" pungkas Demiz. Pemilu Halal Sementara itu, Pengamat Politik UI Chusnul Mar\'iyah mendorong Partai Gelora untuk menghadirkan \'Pemilu Halal\' dalam Pemilu 2024. Dalam konteks Pemilu, bisa dimaknai bahwa hijrah itu dari perang senjata perang suara. \"Dalam perang suara, inilah terjadi perang keuangan atau finansial. Padahal yang perlu kita pahami dalam sejarah mempertahankan kedaulatan NKRI itu, bukan perang finansial, tapi perang ideologi\" kata Chusnul. Sebagai seorang political scientists, kata Chusnul, Partai Gelora adalah partai yang selalu mengedapankan, agama dan politik tidak boleh dipisahkan. Agama tidak boleh dipinggirkan, karena agama memiliki nilai dalam menjaga moralitas. \"Kalau kita bicara \'why election integrity maters\' seperti dalam paper saya, bahwa agama itu membawa hijrah tentang value atau nilai. Untuk apa anda berkuasa, jika demokrasi ditentukan elite, rakyat dipaksa memilih dari bos yang satu ke bos yang lain,\" katanya. Anggota KPU RI 2002-2007 mengatakan, dalam setiap memberikan Bimtek, ia selalu ditanya, bahwa modal sosial dan kapital itu, akan selalu menjadi pemenang dalam memilih Presiden maupun Anggota Legislatif. \"Mereka selalu percaya duit, duit dan duit yang akan menjadi pemenang. Tapi anda lupa, dari 7.000 caleg misalnya, yang menang itu hanya 575 sampai 580 caleg, apakah mereka nggak pakai duit, pakai duit juga, tapi kalah juga. Sekarang ini bagaimana Pemilu itu menjadi barakah semua harus diawasi, termasuk lembaga survei dan media, karena jadi bagian dari itu,\" ujarnya. Chusnul menilai pentingnya rekuitmen terhadap orang-orang yang akan dipilih sebagi pemimpin, karena sistem Pemilu kita itu meski menggunakan Sistem Pemilu Terbuka, tetapi diwarnai dengan aksi tipu-tipu muslihat. \"Karena itu, mari kita bangun Pemilu kita ini dengan semangat hijrah tadi, Pemilu yang halal. Makanya saya pusing, kalau ada yang pakai ilmu fiqih itu mengatakan, money politic itu tidak apa-apa, karena membeli kebenaran,\" katanya. Sebab, oligarki kekuasan itu, ungkap Chusnul, sudah merancang kekuasaannya agar tetap bertahan mulai dari kekuasan Presiden, kekuasaan politik hingga kekuasaan ekonomi. \"Hasilnya, dampaknya itu ada UU Pendidikan, kesehatan, cipta kerja, industri, kepemilihan tanah, sampai masalah utang dikuasai semua oleh oligarki. Bahkan oligarki ini juga menggunakan DPT sampai hari H dan pengangkatan Anggota KPU-KPU daerah sebagai modal untuk mencurangi Pemilu,\" ungkapnya. . Karena itu, dengan Pemilu Halal yang tidak mengeluarkan agama dari politik dalam menentukan kepemimpinan nasional, bukan didasarkan pada elektablitas yang dibuat oleh lembaga survei, moralitas calon pemimpin akan terjaga. \"Tapi yang utama adalah moraitas. Bagaimana track record, moralitas dia, etika dia, punya kepedulian terhadap kedaulatan dan permasalahan bangsa ngga dia. Jangan hanya dipuja-puji saja, tapi anda tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dibalik itu semua,\" jelas Chusnul. Pemimpin amanah itu, menurut pengajar FISIP UI ini, adalah pemimpin yang akan menjemput kemenangan di Pilpres 2024 sesuai dengan qada dan qadar, sesuai dengan sila pertama Pancasila, berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. \"Kalau kita percaya Allah SWT yang memegang kekuasan, Allah yang memberikan kepada siapa kekuasaan itu, bahkan Allah juga yang akan mencabut kekuasan itu. Allah juga akan memuliakan, siapa yang dihendaki atau dihinakan. Oleh karena itu, saya ajak kawan-kawan Gelora, dengan semangat bergelora menghadirkan Pemilu Halal. Mudah-mudahan, dapat berkuasa dengan kategori dimuliakan,\" tegas Chusnul. Chusnul berharap agar para elite politik dan nasional perlu memikirkan kembali mengenai pemikiran para pendiri bangsa dalam pemilihan Presiden lebih memilih di MPR, daripada memilih secara langsung. Karena pemilih langsung itu, merupakan perwujudkan demokrasi liberal, sementara memilih Presiden di MPR itu, perwujudan demokrasi Pancasila. \"Dalam konteks ini diskursus-diskursus seperti ini harus terus dikembangkan untuk mencari model yang kita praktekkan, apalah instrumen demokrasi Liberal atau demokrasi Pancasila,\" tandasnya. Secara khusus, Chusnul Mariyah mendorong Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Mereka akan menjadi pemimpin yang amanah seusai dengan kriteria yang telah disampaikannya. \"Kalau di mana-mana, Prabowo nyari-nyari cawapres, saya katakan sudah ketemu. Saya katakan langsung kepada adinda saya, Fahri Hamzah saat bertemu. Kenapa nggak elu saja sih jadi cawapresnya Prabowo. Ini pendapat saya, tapi mudah-mudahan beliau sudah bekerja,\" pungkasnya. Sedangkan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda-Ciamis KH Nonop Hanafi meminta semua pihak tidak boleh berputus asa dalam menentukan pemimpin untuk masa depan bangsa Indonesia saat hajatan politik lima tahunan. \"Kita tidak boleh pernah putus asa, karena pada akhirnya akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar. Saya berharap tidak ada politisasi, dan terus bangkit agar kita menemukan pemimpin yang ideal,\" kata KH Nonop Hanafi. Spirit hijrah, kata KH Nonop Hanafi, bisa menjadi perangkat hijrah Indonesia untuk melahirkan pemimpin kelas dunia di Pemilu 2024. \"Sprit hijrah itu berkorelasi dalam upaya menentukan pemimpin, bagaimana kita membangun politik bersih dan meninggalkan politik kotor,\" katanya. Menurut dia, politik kotor terbukti telah menyebabkan polarisasi, pembelahan di tengah masyarakat dan ancaman disintegrasi bangsa pada Pemilu sebelumnya. \"Hijrah itu spiritnya kita harus keluar dari politik kotor menjadi politik bersih agar kita mendapatkan pemimpin ideal. Karena itu, perlunya kita memberikan pendidikan politik di tengah situasi sekarang kepada masyarakat,\" pungkas KH Nonop Hanafi. (*)
Ingin Menang Pilpres, Jangan Dekati Jokowi
Oleh: Ady Amar - Kolumnis HANYA Anies Baswedan Bacapres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang tak berebut di-endorse Presiden Jokowi. Tak berebut atau tak dilirik Jokowi, itu sama saja. Maknanya, Anies ada jauh di seberang Jokowi. Sedang Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dua Bacapres lainnya berebut dan berharap di-endorse Jokowi sampai perlu dimunculkan perang opini antarkeduanya. Saling berbalas sindir antarpolitisi Gerindra dan PDIP sering mengemuka. Maka, klaim diri paling dilirik Jokowi, itu jadi berita saban hari. Jokowi mempelihatkan kedekatannya lebih pada Prabowo ketimbang pada Ganjar. Tapi pihak PDIP lewat Sekjennya Hasto Kristiyanto dan petinggi partainya, penuh optimis menyatakan, Jokowi itu ada di pihak Ganjar. Perang klaim lebih \"memiliki\" Jokowi di antara ²2keduanya, itu justru berdampak positif secara psikologis pada Anies dan partai pengusungnya. Kesan yang muncul adalah kemadirian sikap, yang otomatis berdampak pada sikap percaya diri. Anies tetap dengan langkah-langkahnya yang serba terukur. Ditambah gerak langkah relawan pendukungnya seperti langkah tak mau berhenti berikhtiar dalam memenangkan Anies. Di-endorse Jokowi jadi rebutan Prabowo dan Ganjar, menjadi semacam segala-galanya untuk kemenangan. Padahal itu belum menjamin, meski Jokowi menjanjikan akan cawe-cawe --Rocky Gerung menyebut maknanya akan berlaku curang--itu pun belum menjanjikan terpilihnya kandidat yang di-endorse-nya terpilih jadi presiden. Rakyat lah penentu kemenangan dalam kontestasi Pilpres 2024, bukan Jokowi. Suara rakyat suara Tuhan (Vox Populi vox dei). Hasil survei Indostrategic setidaknya menyebut 56,6 persen responden tidak akan mengikuti arahan Presiden Jokowi berkenaan dengan Pilpres 2024. Lalu, Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid buat simpulan kelewat nekat atas rilis survei tadi dengan menyebut, bahwa Capres yang didukung Jokowi akan kalah. \"Jadi 56 persen dari responden atau kalau disebut tidak akan mengikuti arahan Pak Jokowi terkait dengan Pilpres. Itu kalau diambil mafhum mukhalafahnya, maka yang didukung Pak Jokowi ya kalah kira-kira begitu,\" ujar Jazilul, Sabtu (15/Juli/2023). Dalam survei Indostrategic itu, ternyata yang mengikuti arahan Jokowi cuma 19 persen. Simpulannya, berebut berharap bisa di-endorse Jokowi itu menjadi sia-sia, yang justru hasilnya akan berkebalikan, dijauhi pemilih untuk tidak dipilih. Karenanya, untuk apa berebut endorse Jokowi itu, jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi apakah berani kandidat Prabowo dan Ganjar menjauh dari Jokowi, jika melihat hasil survei di atas. Rasanya mereka akan sulit untuk berani mengambil risiko menjauh dari Jokowi, jika tak ingin \"diganggu\" dengan hal-hal lain yang justru akan memberatkannya. Menjadi serba repot. Maju kalah, mundur pun remuk. Anies Baswedan yang sedari awal berjauhan dengan Jokowi, disebut pula sebagai antitesanya, itu justru mengunduh berkah dari rakyat yang makin melek politik. Jika rilis survei itu mengindikasikan hasil Pilpres 2024--mengambil pikiran politisi PKB Jazilul Fawaid sebagai _mafhum mukhalafah_--jelas Anies diuntungkan, dan itu kemenangannya dalam Pilpres 2024. Wallahu a\'lam. **
Desain Baju Hitam Putih dari Jokowi
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut desain baju hitam putih yang digunakannya, diberikan oleh Presiden Joko Widodo.\"Pak Jokowi memberikan desain baju yang saya pakai ini,\" katanya usai bertemu ratusan organisasi relawan di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu.Ganjar bertemu para relawan pendukung dalam agenda Silaturahmi 1 Muharram 1445H. Ganjar bersama para relawan, serentak menggunakan kemeja dengan motif garis hitam dan putih. Kemudian, Ganjar memberikan pidato politik sekitar 20 menit, dihadapan ribuan relawan dari berbagai organisasi relawan.Ganjar mengungkapkan desain baju tersebut diberikan Jokowi saat makan siang bersama, beberapa waktu lalu.\"Beliau menyampaikan selembar kertas kepada saya. Pak Ganjar, mungkin ini bagus. Saya lihat, saya bolak, saya balik, apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini,\" jelasnya.Menurut Ganjar, telah terjadi perubahan besar dalam lanskap politik nasional di mana nama relawan kemudian diperhitungkan dalam sistem politik Indonesia.\"Setidaknya dua kali pemilu, ternyata relawan sangat menentukan,\" ujarnya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pertemuan Jokowi –Surya Paloh: Jokowi Melempar Barang Baru bahwa Akan Ada Dua Pasangan, yaitu Prabowo dan Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Senin lalu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, setelah hubungan keduanya sempat merenggang berkaitan dengan berkurangnya jatah menteri Nasdem setelah posisi Menkominfo digantikan oleh Budi Arie Setiadi. Pertemuan tersebut dilakukan setelah Menkominfo yang baru itu dilantik. Tetapi, berdasarkan bocoran isi pertemuan tersebut, tampaknya suasananya tidak tegang seperti yang dibayangkan. Bisa dikatakan bahwa Jokowi kini merangkul Surya Paloh. Apakah ini berarti situasi politik tidak tegang lagi? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (19/7/23) mengatakan, “Kita bilang dirangkul karena seolah-olah kepentingan istana hari ini memastikan bahwa Prabowo lebih penting sebetulnya, memastikan Prabowo jadi daripada menghalangi Anies. Kan itu dasarnya. Entar habis energinya untuk menghalangi Anies.” Dengan situasi seperti sekarang ini, menurut Rocky, mulai timbul semacam spekulasi bahwa Jokowi akhirnya menerima fakta bahwa menghalangi Anies itu buang-buang energi juga sehingga mending mempromosikan Prabowo habis-habisan. “Jadi, kelihatannya setelah Jokowi menganggap bahwa jumlah dukungan pada Prabowo sudah melampaui signifikasi, karena Budi Arie Setiadi dinyatakan sebagai Menkominfo. Itu artinya, dukungan Budi Arie terhadap Prabowo memang direstui oleh Jokowi,” ujar Rocky. Tentu, lanjut Rocky, Budi Arie mengalihkan seluruh dukungan Projo kepada Prabowo atas sepengetahuan atau suruhan Jokowi. Kalau sekarang Budi Arie menjadi menteri, makin firm bahwa memang Jokowi menghendaki seluruh aparatnya atau seluruh relawannya atau satu kampung Jokowi itu bedol desa ke Gerindra. Itu kepastiannya begitu. Ketika kepastian itu didapat maka Anies dihitung tidak akan menganggu lagi, karena makin kecil potensi Anies bertempur dengan Prabowo. Ketika seluruh kekuatan sudah dialihkan ke Prabowo itulah yang menyebabkan Surya Paloh tidak lagi dianggap sebagai musuh yang berat. “Kelihatannya berpindah lagi kan arah pikiran Jokowi, mending ambil risiko duel antara Anies dan Prabowo daripada dengan Megawati. Itu sekaligus sinyal pada Megawati bahwa dia tidak diperlukan lagi. Jadi, jangan lagi berharap bahwa Ganjar itu masih diasuh oleh Jokowi atau Ganjar nunggu restu Jokowi untuk dapat calon wakil presidennya. Itu sudah selesai. Jadi, Jokowi lempar barang baru bahwa akan ada dua pasangan, yaitu Prabowo dan Anies Baswedan,” ungkap Rocky. Bahwa masih ada pihak ketiga Ganjar, sambung Rocky, itu hanya cawe-cawe keci. Oleh karena itu, makin lengkaplah pikiran kita dan pikiran publik bahwa memang Jokowi sudah tidak mau lagi pergi dengan Megawati. Karena, yang mesti kita hitung bukan Jokowi ingin Ganjar menjadi Presiden, tapi Jokowi ingin dia menjadi ketua PDIP. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa dengan situasi semacam ini, sebenarnya situasi politik semakin tegang. Hal itu karena memang Prabowo dengan Anies merupakan dua front yang betul-betul bersiap untuk berlaga. Kalau Megawati, kita tahu jalan pikirannya. Tetapi, relawan Anies makin lama makin kuat, makin firm. Jadi, kelihatannya bagus juga. “Kita juga masih ingat Prabowo mengatakan saya memang ingin head to head dengan Anies. Ya sudah, itu jarum ketemu benang, tinggal menjahit,” ujar Rocky. (sof)
Pencopotan Baliho Ganjar di Kodam TNI Diusut Bawaslu
Jakarta, FNN - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui pihaknya tengah mengusut pencopotan spanduk Bakal Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang dipasang di Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. “Lagi dicek sama teman-teman di Kalbar kalau tidak salah ya, tempatnya di mana lagi kita cek, dan itu apakah kita lihat prosesnya Kalimantan Tengah sekarang lagi proses,” ujar Bagja usai acara \"Senandung Pemilu Damai\" di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa malam. Dia mengatakan bahwa Bawaslu akan mengawasi jalannya sosialisasi di setiap tingkatan sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.“Sosialisasi ya, bukan kampanye. Sosialisasi tidak diperkenankan, tapi kalau di internal partai. Kalau di luar masyarakat itu yang kami batasi tidak boleh mengajak tentang sosialisasi,” katanya.Sebelumnya, pada Senin (17/7), Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan baliho bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang dipasang di lahan Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah tidak dicopot secara paksa. Menurut Yudo, Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko telah berkoordinasi dengan pemasang dan pemerintah daerah setempat sebelum mencopot baliho tersebut. Yudo menekankan soal netralitas TNI dalam pemilu. Ia mengaku sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah penekanan kepada prajurit.Salah satunya, prajurit diperintahkan untuk tidak memberi fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.\"Izinnya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata dipasang di situ, ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kok dipasang di situ, kan sudah jelas tentang netralitas TNI. Saya sudah tanya langsung Dandim, kejadiannya seperti itu,\" ungkap Yudo di Bandung, Senin (17/7).Ia mengatakan pencopotan baliho itu sudah sesuai mekanisme. Yudo pun meminta semua pihak untuk menghargai netralitas TNI.(ida/ANTARA)
Prabowo Siap Bertemu Megawati
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut bahwa dirinya siap untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sebab menilai pertemuan antarpemimpin merupakan hal yang bagus. \"Saya siap bertemu siapa pun, apalagi Ibu Mega. Bagus \'kan kalau semua pemimpin saling bertemu,\" kata dia usai menerima politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko di kediamannya, Jalan Kertanegara No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7) malam. Namun begitu, Prabowo belum membeberkan kapan waktu pertemuan antara dirinya dan Megawati tersebut akan digelar. Rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati mencuat ke publik beberapa waktu ini. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pertemuan antara keduanya sedang dijadwalkan. \"Kami masih menunggu kapan Pak Prabowo bisa bertemu dengan Ibu Mega nanti,\" ujar Muzani usai menghadiri Malam Puncak Penganugerahan Hoegeng Awards 2023 di Jakarta Selatan, Jumat (14/7). Sementara itu, pada Rabu (12/7), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan Prabowo siap menemui Megawati apabila memiliki waktu senggang untuk menerima kunjungannya. \"Kita tahu Ibu Mega ketum partai besar, pasti sibuk menjelang pemilu begini. Ini \'kan lagi momen penyusunan daftar caleg, ya, pasti lagi sibuk sekali beliau, tapi kalau begitu beliau senggang, Pak Prabowo siap menemui Ibu Mega,\" kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Lebih jauh, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani mengatakan bahwa ada rencana pertemuan Megawati dengan ketua umum dari partai politik lainnya, tetapi belum ada kepastian waktu. \"Ada. Ada rencana untuk ketemu dengan semua ketua umum (partai politik) yang lain. Namun, tentunya ini waktunya yang sedang kami jadwalkan,\" ujar Puan Maharani kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (11/7). Pertanyaan tersebut merupakan tanggapan Puan ketika disinggung mengenai keinginan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Adapun Prabowo pada Selasa (18/7) malam, menerima kunjungan politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko dan mengadakan pertemuan tertutup selama sekitar dua jam. Usai pertemuan itu, Prabowo memberi keterangan kepada pers dan mengatakan bahwa kompetisi dalam perhelatan politik harus dilandasi dengan rasa kekeluargaan. \"Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Ini kepentingan rakyat kita, rakyat kita harus kita jaga masa depannya, kita harus meraih kesejahteraan rakyat, kemakmuran, keadilan,\" kata dia. Calon Presiden dari Partai Gerindra itu juga mendorong adanya kerukunan dan kebersamaan dalam kompetisi politik. \"Kita bertanding untuk bersanding. Bagaimana pun pertandingan, ujungnya kita harus rukun, kerja sama,\" kata Prabowo.(ida/ANTARA)
Budiman Sudjatmiko Akan Dipanggil PDIP untuk Klarifikasi
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko untuk melakukan klarifikasi terkait kunjungannya ke kediaman bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.“Pasti kami panggil. Semua diperlakukan sama,” ujar Komarudin.Komarudin merujuk pada pemanggilan klarifikasi terhadap politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang dilakukan oleh partai pada Senin (10/7).Saat itu, PDI Perjuangan meminta klarifikasi terhadap Effendi terkait pernyataannya yang seolah-olah memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), beberapa waktu lalu.“Sama juga dengan Budiman. Tidak akan dibedakan walau Budiman menyatakan, “Wah, ini saya tidak mewakili partai, (tetapi) mewakili pribadi”,” kata Komarudin.Ia menegaskan bahwa bagi politikus PDI Perjuangan, pribadi mereka merupakan pribadi yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan.“Dan semua yang ber-KTA PDI Perjuangan itu terikat oleh aturan partai, bukan bebas sebebas seperti masyarakat biasa yang bukan berorganisasi,” tuturnya melanjutkan.Oleh karena itu, PDIP akan memanggil Budiman untuk melakukan klarifikasi. Meskipun demikian, Komaruddin enggan berspekulasi terkait motif Budiman menemui Prabowo, termasuk isu kekecewaan mantan aktivis Prodem itu yang tidak mendapatkan posisi strategis di pemerintahan.“Saya tidak terlalu percaya orang sekelas Budiman, hanya urusan kecil begitu menjadi kecewa. Itu terlalu kecil urusannya,” tutur Komarudin.Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa malam tidak mewakili partai, melainkan atas keinginan pribadinya.\"Saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mewakili partai, ini pribadi,\" kata Budiman kepada wartawan setelah mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).Budiman mengatakan dirinya akan membicarakan hasil pertemuan tersebut dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.\"Soal nanti tentu saja, saya akan bicara dengan Mbak Puan, Pak Hasto, karena kalau boleh saya sampaikan, izin kepada Pak Prabowo yang saya sampaikan kepada beliau tadi itu sebenarnya persatuan kaum nasionalis,\" ucap Budiman.(ida/ANTARA)
Surya Paloh Menceritakan Pertemuannya Dengan Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menceritakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).\"Mungkin kemarin dianggap hari baik oleh Pak Jokowi. Selesai reshuffle kabinet, mengundang saya bertemu untuk berbicara,\" kata Surya Paloh di Tower NasDem, Jakarta, Selasa.Dia mengatakan pertemuan tersebut sudah direncanakan sejak lama. Namun, karena kesibukan masing-masing, pertemuan itu baru terwujud usai Apel Siaga Perubahan NasDem dan momen setelah perombakan Kabinet Indonesia Maju.Paloh menegaskan hubungannya dengan Jokowi bukan sebatas hubungan antara seorang ketua umum partai politik dengan seorang presiden. Namun, menurut dia, ada hubungan personal yang cukup dekat.\"Mungkin saya yang lebih dituakan dengan yang lebih muda sedikit,\" tambahnya.Dia mengatakan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana cukup baik. Paloh dan Jokowi juga tidak membahas hal-hal formal, tetapi lebih banyak saling bertukar informasi. Bahkan, tambahnya, Jokowi juga memuji Apel Siaga Perubahan NasDem di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.Terkait pernyataan revolusi mental yang disampaikan pada Apel Siaga Perubahan NasDem, Paloh mengatakan Jokowi pun memberikan komentar saat pertemuan mereka.\"Saya sedang tunggu-tunggu, Bang Surya ngomong apalagi ini,\" kata Paloh menirukan pernyataan Jokowi.Sebelumnya, Partai NasDem menggelar Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Barno, Jakarta, Minggu (16/7).Apel siaga itu diikuti ratusan ribu kader Partai NasDem se-Indonesia. Surya Paloh dan bakal calon presiden (capres) usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan pun turut menyampaikan orasi politik.(sof/ANTARA)
POPULER
