POLITIK
Generasi Muda Arek Suroboyo Gelar Tahlilan Doakan Rocky Gerung
Surabaya, FNN - Kasus pernyataan kontroversial Rocky Gerung terus menjadi perbincangan publik. Ratusan orang mengatasnamakan \"Pemuda Surabaya Bersatu\" menggelar aksi berupa doa bersama untuk Rocky Gerung di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis sore (3/8/2023). \"Kami Pemuda Surabaya Bersatu mengingatkan bahwa penting untuk selalu berbicara dengan hormat dan menghargai perbedaan pendapat,\" kata salah satu inisiator aksi bernama Hadrean Renanda saat orasi, dilansir dari Antara, Kamis (3/8/2023). Aksi tersebut dilakukan dengan khidmat dan dilakukan secara bergiliran untuk masing-masing pemeluk agama. Diketahui aksi tersebut merupakan dampak adanya dugaan penghinaan kepada Presiden RI Joko Widodo yang dilontarkan oleh seorang akademisi, filsuf sekaligus pengamat politik Rocky Gerung (RG) dalam sebuah pidatonya belum lama ini. Pidato tersebut sempat viral di media sosial dan menyebabkan gejolak di tengah masyarakat, khususnya dari pendukung Presiden Jokowi. Meski permasalahan ini sudah dilaporkan oleh Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan pada hari Rabu (2/8), bahkan sebelumnya juga dilaporkan oleh 50 barisan Relawan Jokowi, kemarahan masyarakat di berbagai daerah masih tidak bisa dibendung, termasuk di Surabaya. \"Jika ada perbedaan pandangan politik atau pendapat, lebih baik untuk berdialog dengan sopan dan menghindari penghinaan atau pemecah belah bangsa,\" ucapnya. Hadrean juga mengingatkan agar semua pihak selalu berupaya mencari cara untuk menciptakan pemahaman dan toleransi di antara sesama. \"Jika Rocky Gerung telah melakukan tindakan yang menghina Presiden Jokowi atau melanggar hukum, itu adalah masalah yang harus ditangani oleh pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga hukum yang berlaku,\" kata Hadrean. \"Penting untuk menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara kita,\" tuturnya menambahkan. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendoakan semoga Rocky Gerung mendapatkan kesadaran dan kebijaksanaan dalam tindakannya. \"Semoga dia memahami dan menghargai dampak dari pernyataan dan tindakannya terhadap orang lain dan masyarakat. Semoga dia juga dapat belajar untuk berbicara dengan penuh hormat, menghargai perbedaan, dan berkontribusi secara positif untuk menciptakan pemahaman dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat,\" ucapnya. Hadrean berharap kesadaran ini membawanya pada jalan yang lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain dan berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia. Di sisi yang sama, Kusnan yang juga sebagai inisiator gerakan menegaskan bahwa giat yasin tahlil di depan Gedung Grahadi ini memang respons penghinaan yang dilakukan RG terhadap Presiden Jokowi. \"Sebagai masyarakat, jelas kami merasa sangat tersinggung Presiden kami dihina dan dilecehkan. Apalagi, dilakukan seorang yang mengaku akademisi seperti Rocky Gerung,\" kata Kusnan. Kalau ada yang tidak terima dan berbuat berbuat anarkis, kata dia, malah melanggar hukum. Hal itu bukan sifat dari anak-anak pendukung Jokowi. (Ant/ida).
Soal Moeldoko, Rocky Bilang: Kayak Preman Pasang Badan
Jakarta, FNN – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang akan berdiri paling depan jika mengganggu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rocky menilai pernyataan Moeldoko itu seperti preman. “Moeldoko itu pejabat publik yang mustinya dengan dingin mengatakan, oke ada problem, panggil saya secara argumen atau secara hukum. Pasang badan itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman, pasang badan,” katanya dalam konferensi pers di kantor KAMI, Jakarta Pusat, JUmat (04/08/2023). Rocky curiga, kasus dirinya ada yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. “Kecurigaan saya, ada pengkondisian publik yang akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Moeldoko. Dia marah juga dengan mengatakan “saya akan pasang badan”. Tentu, tapi saya bertanya Pak Moeldoko ini relawan atau siapa, karena bahasanya sama “saya pasang badan”, papar Rocky. Rocky kembali menegaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah bukan menyerang pribadi Jokowi, tetapi lembaga presiden sebagai lembaga publik, di mana di dalamnya ada Moeldoko. “Pikiran saya yang saya kritik dengan sangat tajam dengan bahasa yang saya pilih, tajam, tetapi tidak diarahkan kepada pribadi Jokowi tetapi kepada lembaga publik yakni kabinet yang di dalamnya ada Moeldoko,” paparnya. Rocky merasa dalam masyarakat saat ini tengah terjadi kegagalan dalam membawa masalah ke perdebatan intelektual. “Kita gagal membawa bangsa ini dalam percakapan intelektual. Di kampus saya gunakan bahasa akademis, tetapi dalam mengkritik kebijakan, saya menggunakan yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan tapi tidak paham-paham,” tegasnya. Rocky mencontohkan hal-hal yang ia sebut tak pernah dipahami oleh pemerintah, hingga akhirnya ia harus menggunakan bahasa yang sangat lugas. “Berkali-kali buruh minta UU Omnibulaw dicabut, berkali-kali masyarakat bilang IKN itu salah secara konstruksi hukum, karena mustinya minta izin dulu pada masyarakt adat. Pernah gak Jokowi minta izin ke masyarakat adat, yaitu amdal. Amdal itu hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan,” paparnya. Rocky Gerung juga mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai dendam terhadap Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko dan Jokowi. \"Saya tidak ada dendam pada Pak Moeldoko, pada Pak Jokowi. Saya anggap kebijakan mereka harus dievaluasi karena partai politik enggak ada yang bersuara tentang itu. Padahal LSM bersuara, publik internasional bersuara (mengevaluasi Jokowi),\" paparnya. Sebelumnya, Kepala Staf Presiden, Moeldoko dengan tegas menekankan bahwa tidak boleh ada upaya untuk mengganggu Presiden Joko Widodo. Penegasan ini berkaitan dengan pernyataan viral di media sosial dari akademisi Rocky Gerung yang menyebutkan kata “bajingan tolol” terhadap Presiden Jokowi. \"Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden,\" kata Moeldoko di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Kamis (3/8/2023). Lebih jauh, Rocky akan menghadapi kasus hukum yang menjeratnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena pernyataannya membuat gaduh publik. \"Kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum, saya terima. Jadi saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi. Itu intinya,\" ucap Rocky. (sws).
Rocky Gerung Paham Presiden Jokowi Tidak Melaporkan Dirinya
Jakarta, FNN – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi usai dirinya mengkritik keras Presiden Joko Widodo dengan diksi \'bajingan tolol\' di sebuah pertemuan dengan buruh di Bekasi beberapa waktu lalu. “Ini yang kemudian menimbulkan kehebohan. Kehebohan bisa ditafsirkan keonaran. Saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan berlanjut tanpa arah. Kok saya merasa, kenapa ini kok tidak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi, saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan bahwa ini ada kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan itu biasa saya lakukan di mana-mana,” kata Rocky dalam jumpa pers di kantor KAMI, Jakarta Pusat, Jumat (04/08/2023). Rocky menegaskan bahwa ia tidak mengkritik atau menghina kepada pribadi Presiden Jokowi tetapi kepresidenan sebagai lembaga publik. Oleh karenanya Presiden Jokowi lebih paham sehingga tidak melaporkan dirinya ke kepolisian. “Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena saya tidak ada urusan dengan Jokowi. Saya kira Pak Jokowi juga mengerti, dan itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan adalah kritik terhadap jabatan publik dia,” paparnya. Rocky menerangkan bahwa dampak ucapannya yang viral itu berefek pada kegiatannya di kampus sejumlah daerah. Dia menyesalkan perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa pihak, sementara ada ruang untuk berdiskusi. Akhirnya banyak kampus yang batal bertemu dengan dirinya. “Selama kurang lebih 1 minggu ketika kasus ini mencuat, saya sedang ada di 10 kota antara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lombok, diusung oleh para mahasiswa dengan maksud memberi kuliah umum. Tapi dari seluruh undangan ini, seluruhya dipersekusi. Saya dilarang masuk kampus, saya tidak boleh bertemu akademisi. Jadi ini sebetulnya persoalan biasa, mau dibawa jalur hukum ya bawa saja, tetapi jangan halangi saya utuk berdiskusi dengan para mahasisawa,” paparnya. Rocky menyesalkan kejadian persekusi di Jogjakarta yang diyakini dilakukan oleh partai politik PDIP. “Yang menggemparkan kemarin adalah di Jogja. Saya diserang ketika akan bertemu dengan sekitar 1500-2000 mahasiswa di Jogja. Itu dihalangi oleh PDIP. Buat apa menghalangi saya, toh kalian partai yang punya kekuatan untuk mengubah undang-undang, silahkan ubah di DPR, tapi janganlah intelektual, akademisi, kritikus, gak boleh bertemu mahasiswa,” tegasnya. Rocky menyayangkan sekali perilaku kader PDIP yang tidak mengutamakan demokrasi. Padahal, dia yang mengajari kader soal demokrasi dan pikiran bangsa di sekolah milik Ketua Umum PDIP. “Itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di Sekolah Megawati Insitute tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya terangkan tentang pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa,” katanya. Rocky melihat sekarang ada perselisihan tentang kasus saya di ranah publik. Mereka yang mengerti dan pro Rocky, menyatakan bahwa itu bukan penghinaan tetapi itu kritik. Oleh karena itu Rocky berterima kasih kepada mereka yang memahaminya. “Saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk membuka diskursus tengang apa yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Diketahui Rocky Gerung sudah dilaporkan oleh sejumlah pihak ke kepolisian atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo karena mengucapkan \'bajingan tolol\' dalam pertemuan dengan para buruh di Bekasi. Oleh Bareskrim Mabes Polri laporan terebut ditolak karena yang melaporkan relawan Jokowi, seharusnya Presiden Jokowi sendiri yang harus melaporkan. Di samping itu ada pula yang melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menerima tiga laporan terkait kasus ini. Laporan pertama dilayangkan Relawan Indonesia Bersatu dan teregister dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 31 Juli 2023. Dalam laporan ini, Pasal yang dilaporkan yakni Pasal 286 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Laporan kedua dibuat politikus PDIP Ferdinand Hutahaean yang terdaftar dengan LP/B/4465/VIII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 1 Agustus 2023. Ferdinand melaporkan dengan menggunakan Pasal 28 Jo Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE, Pasal 156 dan Pasal 160 KUHP serta Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Laporan ketiga dilayangkan oleh DPN Repdem PDI Perjuangan yang terdaftar dengan nomor LP/B/4505/VIII/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 2 Agustus 2023. Pasal yang dilaporkan yakni Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 2017 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Menanggapi pernyataan Rocky Gerung, Presiden Jokowi sendiri sudah angkat suara. Dia menganggap kritik keras dari Rocky Gerung sebatas hal yang sepele. \"Itu hal-hal kecil lah. Saya kerja saja,\" kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu (2/8). (sws)
Partai Gelora dan Gerindra Matangkan Kesepakatan Teknis Deklarasi Prabowo Subianto sebagai Capres di Pilpres 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tengah mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. \"Partai Gelora dan Gerindra sedang mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023). Menurut Mahfuz, Partai Gelora dan Gerindra sudah beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis dan waktu deklarasi dukungan ke Prabowo. Namun, waktu acara deklarasi masih menunggu kesepakatan bersama antara Ketua Umum Partai Gelora dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Artinya, pembahasan teknis deklarasi sudah selesai, tinggal menunggu waktu yang tepat acara deklarasi yang disepakati bersama antara Anis Matta dan Prabowo Subianto. \"Jadi pembahasan sudah dilakukan beberapa kali, tinggal menunggu kesepakatan waktu antara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto,\" ungkap Mahfuz. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora sendiri telah menghimpun usulan dukungan secara resmi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia terhadap pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Sebelum dukungan resmi disampaikan ke DPN, 38 DPW telah menggelar konsolidasi dukungan setelah mendapatkan rekomendasi dukungan serupa dari 514 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Selain menyampaikan surat resmi dukungan ke DPN, DPW Partai Gelora juga menyampaikan dukungan itu, langsung ke Partai Gerindra, partai pendukung Prabowo Subianto di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dukungan Partai Gelora tersebut, berdasarkan aspirasi usulan dan dorongan dari struktur, serta kader Partai Gelora di daerah. \"Insya Allah sebentar lagi Partai Gelora akan mendeklarasikan dukungan capresnya ke Pak Prabowo Subianto,\" katanya Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menegaskan, partainya segera mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 dalam waktu dekat. \"Sebagian besar DPW Partai Gelora sudah mengirimkan surat pernyataan dukungan ke DPN sebagai capres,\" kata Anis saat menghadiri Milad PBB ke -25 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (30/7/2023). Anis menegaskan, Gelora siap mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pemilu mendatang. \"(Deklarasi) dalam waktu dekat. Sebab, di dalam sudah setuju, tetapi ada kemungkinan akan ada Mukernas,\" ungkapnya. Dukungan Partai Gelora kepada Prabowo, lanjutnya, tidak terlepas dari pengalaman Prabowo yang kini menjabat sebagai Menhan. Sebab hal tersebut yang menjadi modal berharga untuk memimpin Indonesia. \"Pertama karena ada kedekatan ideologi dengan beliau. Karena Gerindra itu, dekat dengan kami. Saya yakin Pak Prabowo lah yang bisa menyatukan kembali,\" tuturnya. Lebih lanjut, Anis mengatakan, dirinya telah melakukan pembicaraan panjang bersama Prabowo Subianto. Menurutnya, diskusi tersebut juga telah mendapat dukungan dari kader Partai Gelora. \"Sudah menyampaikan suratnya Prabowo sebagai Calon Presiden. Kedua, sudah melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo. Nah, (deklarasi) bisa dari Mukernas atau langsung deklarasi. Sebab, surat dukungan sudah ada,\" katanya. (Ida)
Bawaslu RI Bakal Menggandeng Media Dalam Memetakan Kerawanan Pemilu 2024
Sukabumi, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan menggandeng media massa untuk menghadapi kerawanan pada Pemilu 2024.Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Media Gathering Bawaslu Tahun 2023 di Caldera Adventure Rafting and Resort Sukabumi, Jawa Barat, Kamis. \"Salah satu upaya strategi melakukan pencegahan adalah merangkul teman-teman media,\" ujar Lolly. Menurut dia, strategi pencegahan berdasarkan perspektif media sangat penting dalam pemilu. Ia menilai hasil jurnalisme dari awak media terbukti mampu memengaruhi perspektif apa pun kepada khalayak. Untuk itu, Bawaslu berupaya merangkul para jurnalis dan media massa agar masuk ke dalam strategi pencegahan pemilu. \"Karena itu strategi pencegahan dalam perspektif media massa sangat penting untuk didiskusikan,\" jelasnya. Srikandi Bawaslu itu memberikan bocoran terkait peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik. Adapun IKP Tematik tersebut merupakan penyempurnaan dari IKP yang telah diluncurkan Bawaslu pada 2022. Apabila IKP 2022 hanya merumuskan empat aspek kerawanan, sambung Lolly, di IKP Tematik 2023 nantinya akan memuat lima aspek. Kelima aspek tersebut menyangkut, politik uang, netralitas ASN, politisasi SARA, kampanye di media sosial, dan tematik pemilu di luar negeri. \"IKP Tematik yang akan diluncurkan nanti guna menjawab persoalan-persoalan yang belum terjawab di IKP 2022,\" kata dia. Kendati demikian, Lolly tidak menjelaskan lebih lanjut terkait waktu peluncuran IKP Tematik. Ia menuturkan IKP Tematik yang berisi lima poin upaya pencegahan Bawaslu tersebut akan diluncurkan di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. \"Jadi, Bawaslu akan meluncurkan IKP Tematik berdasarkan tempat kerawanan yang tinggi,\" pungkas Lolly. Sebelumnya, Bawaslu RI meluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu bahkan melakukan pemetaan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada IKP tersebut. Dalam IKP tersebut terungkap beberapa kategori provinsi dengan rawan tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi, yaitu Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04). Untuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, di antaranya, Banten (66,53), Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27), dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Sebanyak delapan provinsi masuk dalam kategori rendah, di antaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74).(sof/ANTARA)
Kemenpan RB Menetapkan 572.496 Formasi ASN Tahun 2023
Jakarta, FNN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2023.\"Pemerintah menetapkan 572.496 formasi ASN dari 1.030.751 formasi kebutuhan ASN pada tahun 2023,\" kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2023 di Jakarta, Kamis.Menpan RB menyebutkan jumlah tersebut untuk formasi pada 72 instansi pemerintah pusat atau sebanyak 78.862 ASN dengan perincian sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).Selanjutnya, untuk pemerintah daerah sebanyak 493.634 ASN dengan perincian sebanyak 296.084 PPPK guru, 154.724 PPPK tenaga kesehatan, dan 42.826 PPPK teknis.Azwar menegaskan bahwa Pemerintah secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada eks THK-II karena mereka telah mengabdi.\"Maka, rekrutmen ASN 2023 ini sebanyak 80 persen di antaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN, dan 20 persen untuk pelamar umum,\" ungkapnya.Proses seleksi akan dimulai pada bulan September 2023. Dalam hal ini, dia mengucapkan terima kasih kepada instansi yang menyampaikan usulan formasi.\"Semoga proses seleksi berjalan lancar. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip. Kami berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo,\" katanya.Rapat koordinasi yang diikuti ribuan pejabat pembina kepegawaian se-Indonesia itu, turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.(sof/ANTARA)
Penurunan Batas Usia Capres Memberi Kesempatan Generasi Muda
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai baik wacana penurunan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) sebab dapat memberi kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi bagi bangsa.\"Menurut saya ini bagus, anak muda jadi punya kesempatan berkontribusi untuk bangsanya,\" kata Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Dikatakan bahwa kedewasaan, kebijaksanaan, dan kematangan berpikir tidak ditentukan oleh usia.\"Ada yang masih muda, tetapi sudah matang pemikirannya. Ada yang sudah tua, tetapi masih childish (kekanak-kanakan), jadi tidak masalah, yang penting kualitas kepemimpinannya,\" kata dia.Sahroni berharap pula agar publik memaknai secara positif penurunan batas usia capres/cawapres karena menurutnya generasi muda mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai tantangan pada era saat ini.\"Kita akan dan harus selalu punya harapan besar pada generasi muda, tidak boleh tidak. Mau tidak mau estafet harus dilakukan, generasi muda merupakan \'pewaris sah\' bangsa ini. Jadi, kenapa kita harus batasi akses mereka untuk berkontribusi? Pun pada akhirnya masyarakat yang akan memilih, peraturan ini hanya membuka akses,\" tuturnya.Ia berharap generasi muda dapat membawa pembaruan bagi bangsa Indonesia, khususnya di bidang politik. Pengetahuan dan pengalaman generasi muda akan menambah kualitas diskursus politik di Tanah Air.\"Saya kira dengan ini demokrasi kita sudah di jalan yang benar dan menuju ke arah yang baik,\" kata legislator kelahiran 1977 itu.Sebelumnya, Selasa (1/8), DPR dan Pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun.Permohonan uji materi itu salah satunya diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menguji persyaratan batas usia minimal capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Direktur Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) Francine Widjojo menilai tidak ada dasar dan urgensi dalam membatasi rakyat tidak boleh memilih capres dan cawapres yang usianya 35—39 tahun.\"Banyak anak muda menunjukkan prestasinya dalam jabatan kepemimpinan publik, yang bisa jadi berpotensi menjadi presiden maupun wakil presiden. Namun, sayangnya terganjal syarat usia minimal 40 tahun dalam UU Pemilu saat ini,\" ujar Francine dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (9/3).(ida/ANTARA)
Pj Gubernur Jabar Tinggal "Gas Saja"
Jakarta, FNN - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar yang akan menggantikannya hingga penetapan hasil Pilkada Serentak pada November 2024, akan nyaman dan tinggal \"gas saja\".\"Apa pun itu saya pastikan Jawa Barat-nya lagi bagus, saya pastikan yang dipilih akan sangat nyaman melanjutkan kepemimpinan yang saya bangun. Saya mah pensiun, jalan-jalan,\" kata Kang Emil, sapaan akrabnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.Emil mengatakan situasi Jabar saat ini sedang bagus. Provinsi tersebut, ujarnya, telah mendapat 542 penghargaan, di antaranya, perekonomian terbaik, dan penanganan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting) terbaik.\"Ibarat-nya Pj tinggal \'nge-gas saja\'. Mobil yang sudah disiapkan saya kira akan sangat nyaman. Tinggal saya brief ,\" ujarnya.Setelah Pj Gubernur Jabar terpilih, kata Emil, dirinya akan memberikan pandangan terhadap pejabat tersebut agar selama 1,5 tahun kepemimpinan, pemerintahan Jabar berjalan lancar.Saat ini, DPRD Jabar telah mengusulkan tiga nama sebagai calon Pj Gubernur Jabar yakni Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Mulyana dan Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung, Keri Lestari.\"Ada tiga nama (usulan) dari DPRD. Satu Prof Keri dari Unpad, Bey Machmudin dari Biro Pers Istana, karena dia juga sekolah dan besar di Bandung, ketiga Mantan Kajati Jabar Asep Mulyana,\" ujar Emil.Emil enggan berkomentar mengenai tiga kandidat dari DPRD Jabar yang berpotensi meneruskan kepemimpinan-nya.Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru\'yat mengatakan pihaknya kini tinggal menunggu usulan tiga nama lain dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum ditentukan oleh Presiden Joko Widodo siapa yang akan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat.Achmad Ru\'yat pun memastikan akan segera melayangkan surat kepada Kemendagri untuk ditindaklanjuti. Dia berharap siapa pun yang ditunjuk menjadi penjabat gubernur dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal.\"Kami berharap sampai nanti Pilkada Jawa Barat, sosok penjabat gubernur Jabar ini dapat melaksanakan tugas dengan sebenarnya dan seoptimal mungkin,\" ujar Ru’yat.(ida/ANTARA)
Gibran Menerima Arahan Pemenangan Capres PDIP
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menerima arahan pemenangan calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden 2024. Saat dikonfirmasi di Solo, Kamis, Gibran mengatakan arahan terkait pemenangan capres tersebut berlangsung selama satu hari di Jakarta, Rabu (2/8). Saat disinggung mengenai penunjukan-nya sebagai juru kampanye nasional, ia enggan menjelaskan secara detail. \"Saya tidak bisa membicarakan itu secara detail. Tidak bisa saya jelaskan di sini, rahasia,\" ucapnya. Meski demikian, ia membocorkan bahwa arahan tersebut terkait dengan kewajiban kader PDIP memenangkan Ganjar Pranowo. \"Betul,\" jawabnya singkat. Sementara itu, nantinya ada agenda di mana Gibran akan mendampingi Ganjar, baik di dalam kota maupun luar kota.\"Agenda di dalam kota dan luar kota, belum ada agenda yang luar kota, nunggu saja,\" tuturnya. Selain itu, menurut dia tidak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk dirinya. \"Nggak ada yang khusus, general saja untuk semua kepala daerah dan Ketua DPC,\" katanya. Mengenai juru kampanye, ia mengatakan belum ada penunjukan dari pengurus partai. Meski demikian, dikatakannya, selama ini juru kampanye terdiri dari tim inti yang merupakan kader senior. \"Sing cah cilik-cilik ora melu (yang masih muda tidak ikut),\" ujarnya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Kemenag Asesmen Pendidikan dan Tenaga Pendidik Al Zaytun
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan hasil rapat mengenai nasib Al Zaytun salah satunya menugaskan Kementerian Agama RI memberi pendampingan kepada pondok pesantren (ponpes) termasuk para santri dan tenaga pendidiknya.Mahfud MD, selepas memimpin rapat bersama beberapa menteri dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta menjelaskan pendampingan itu merupakan jaminan pemerintah terhadap kegiatan belajar mengajar di Ponpes Al Zaytun tetap berjalan, meskipun pimpinan ponpes, Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Polri.\"Pertama, (hasil rapat) menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaytun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungan-nya,\" kata Mahfud MD saat menyampaikan hasil rapat kepada wartawan di Jakarta, Kamis.Dia menyampaikan tim pendamping dari Kementerian Agama itu juga diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di Al Zaytun, termasuk tenaga pendidiknya. Tujuan asesmen itu, Mahfud menyebut, untuk memastikan kegiatan belajar dan mengajar di Al Zaytun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.\"Termasuk di sini ada Bareskrim memberi jaminan keamanan terhadap siapa pun yang akan melakukan proses-proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren,\" ujar Mahfud MD.Oleh karena itu, Mahfud meminta para santri tidak mengkhawatirkan nasib Ponpes Al Zaytun, berikut keberadaan tim asesmen yang nantinya datang langsung ke Ponpes untuk mengevaluasi para pengajar, kegiatan, dan program-program di pondok pesantren tersebut.\"Warga Pesantren jangan panik. Hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional, ini supaya disuarakan sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar apa tidak,\" kata dia.Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat itu di antaranya Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Kemudian, ada juga pejabat dari Bareskrim Polri.Bareskrim Polri pada Rabu (2/8) dini hari pada pukul 02.00 WIB resmi menahan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.\"Setelah ditetapkan saudara PG (Panji Gumilang) sebagai tersangka 1 Agustus 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan saudara PG sebagai tersangka,\" kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan.Dia menjelaskan penahanan Panji terhitung selama 20 hari mulai 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023.\"Penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023,\" ucap Ramadhan.Kepolisian menjerat Panji Gumilang dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang ancaman hukumannya penjara 10 tahun.Kemudian, Pasal 45 a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman hukumannya penjara 6 tahun, ditambah juga Pasal 156 a KUHP yang ancamannya penjara 5 tahun.(ida/ANTARA)
POPULER
