POLITIK
Fasilitas TNI AU Dilarang Digunakan untuk Kegiatan Politik
Biak, FNN - Panglima Komando Operasi Udara III (Pangkoopsud) Marsekal Muda TNI Donald Kasenda menegaskan, semua fasilitas milik TNI AU dilarang digunakan untuk kegiatan politik praktis guna menjaga sikap netralitas TNI di Pemilu 2024.\"Saya pastikan prajurit TNI AU di lingkup Komando Operasi Udara III Biak akan bersikap netral dan tidak boleh dukung calon atau partai manapun menghadapi tahun politik 2024,\" tegas Panglima Koopsud III Marsda TNI, Donald Kasenda seusai membuka bakti sosial TNI AU ke-76 di Biak, Rabu.Ditegaskan Marsda Kasenda sikap menjaga netralitas prajurit TNI AU sudah sesuai dengan perintah langsung dari Panglima TNI dan pimpinan Mabes TNI AU serta Pangkoopsud III.Kasenda mengatakan akan memberikan sanksi tegas bagi prajurit TNI AU jika terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis menghadapi pemilu serentak 14 Februari 2024Ditegaskannya, kalau ada prajurit dukung-mendukung dari TNI AU, nanti akan dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.\"Karena sudah dari dulu yang namanya TNI AU harus netral dan tidak boleh memilih atau memihak calon maupun parpol apapun di Pemilu 2024, \" tegas Pangkoopsud III.Disinggung pengawasan fasilitas TNI AU di Biak supaya tidak disalahgunakan menghadapi tahun politik Pemilu 2024, menurut Pangkoopsud Kasenda, semua aset miliknya akan dilakukan pengawasan secara ketat.Untuk mengantisipasi penyalahgunaan aset milik TNI AU di Biak, menurut Pangkoopsud, akan ditugasi satuan Polisi Militer Angkatan Udara melakukan pengawasan ketat.\"Jajaran TNI AU harus menjaga dan mengamankan aset TNI AU yang ada di lingkup satuan Koopsud III,\" kata Marsda Kasenda.Pangkooosud mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kepada pimpinan TNI AU jika menemukan bukti keterlibatan prajuritnya dalam kegiatan politik praktis seperti Pemilu 2024 dan Pilkada.(sof/ANTARA)
"Publisher Rights" Tinggal Menunggu Penetapan Presiden
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan peraturan terkait Publisher Rights atau Hak Penerbit tinggal menunggu ketetapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya telah menandatangani naskah atau draft peraturan Publisher Rights dan menyerahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara.“Oleh saya sudah, dari Kemenkominfo sudah. Ya nanti tergantung Pak Presiden,” kata Budi.Budi juga menuturkan agar perusahaan-perusahaan media tidak perlu khawatir dengan aturan hak cipta produk jurnalistik dalam peraturan Publisher Rights. Kemenkominfo, ujarnya, mengakomodasi semua usulan dari media seperti soal isu algoritma.“Kami ada di pihak media. Ya, kami akomodasi semua usulan teman-teman media. Soal algoritma, soal iklan, dan lainnya. Kecil lah, itu mah teknis,” ujar Budi.Urgensi pentingnya Publisher Rights disinggung oleh Presiden RI Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2023.Secara garis besar, Publisher Rights merupakan regulasi yang mengatur agar platform digital global seperti Google, Instagram, Facebook, dan lainnya memberikan timbal balik yang seimbang atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional. Artinya, media massa akan mendapatkan jaminan atas hak dari konten-konten yang disebarluaskan di berbagai platform digital global.Melalui aturan tersebut, diharapkan platform teknologi digital juga bisa melakukan kerja sama bisnis dengan media massa sehingga tercipta hubungan kerja sama yang setara.Gagasan tersebut sudah mengemuka sejak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 dan telah diberlakukan di sejumlah negara. Misalnya, di Australia terdapat regulasi News Media Bargaining Code, ataupun di Korea Selatan yang memiliki ketentuan Telecommunication Business Act.(ida/ANTARA)
Kenalkan Diri ke Publik, Partai Gelora Buat Jingle 'Semua Pilih Gelora'
JAKARTA, FNN - Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia terus melakukan inovasi agar dapat dikenal publik, salah satunya dengan membuat jingle atau lagu pendek berjudul \'Semua Pilih Gelora\'. Hal ini sangat erat kaitannya dengan branding partai yang sedang dipromosikan. Jingle ini adalah sebuah ilustrasi, dimana dibuat menggunakan iklan yang direalisasikan ke dalam musik. Partai Gelora sendiri ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7. Berikut Lirik Jingle \'Semua Pilih Gelora\' : https://www.youtube.com/watch?v=5llIBegDmJc Semua Pilih Gelora Aku GELORA Kamu GELORA Kita smua Partai GELORA Yang nomor tujuh Warnanya Biru Partai GELORA yang nomor tujuh Aku dan kamu, kita semua Siap menangkan Pria Wanita Tua dan Muda Pilih GELORA Gelombang Rakyat Arah baru Indonesia Jayalah Jaya Partai Gelora Indonesia Link Jingle \'Aku dan Kamu Gelora No.7\': Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/7/2023) mengatakan, pada lagu pendek ini mempunyai tujuan yang erat kaitannya dari produk, dalam hal ini Partai Gelora (seperti visi dan misi) yang sedang dipromosikannya. Tentu saja sebagai partai baru, lanjut Fahri, Partai Gelora pastinya mau menerima atau mendapat pengakuan dari publik secara instan mengenai kelebihan dari Partai Gelora sendiri. \"Dukung dan gabung Gelora, bergelombang bersama rakyat menuju arah baru Indonesia menjadi superpower baru dunia,\" sebut mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019. VISI dari Partai Gelora sendiri adalah \"Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia.\" Sedang MISI nya adalah: 1. Membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan. 2. Membangun pemerintahan efektif. 3. Mengembangkan kekuatan pertahanan nasional. 4. Menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan inovasi sains dan teknologi. 5. Menumbuhkan dan memeratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. 6. Mendorong pembangunan yang menopang kelestarian lingkungan. 7. Berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan internasional. Hal ini, menurut Fahri, juga dapat diperoleh dari media iklan dimana harus dilakukan pemrograman berkala, bukan singkat. Karena, pemicu ketertarikan publik umumnya, ialah saat melihat moto atau juga slogan dari sebuah brand. \"Kini bahkan musik juga mempunyai daya tarik untuk promosi saat orang tidak dapat melihat visualisasi suatu pesan. Nah, manfaat jingle iklan untuk branding, agar bisa membangun image maupun citra positif dari Partai Gelora Indonesia, dimana kekuatannya juga bisa semakin meningkat. Musik yang ringan serta gampang diingat akan membuat pendengar terngiang, serta ikut menyanyikan liriknya saat mendengarkan lagunya,\" ujarnya. Apalagi, lanjut Fahri Hamzah, untuk biayanya pun lebih efektif, dimana bisa dipakai dalam jangka waktu panjang, dan tidak perlu membayar biaya besar tiap bulannya untuk iklan baru, sebab menggunakan jingle ini akan berjalan terus. Karena lagunya yang nyaman didengar, maka pendengar juga akan terus mengingat dibenaknya. \"Pesan didalamnya punya pola dipikiran pendengar. Setiap orang jika diberikan suatu nada simple namun unik, maka nantinya selalu mengingatnya dengan baik di kepala. Gampang diingat calon pemilih di Pemilu 2024, karena menganggap lagunya menarik untuk didengarkan,\" pungkas Caleg Partai Gelora dari Dapil NTB I ini. (Ida)
Soal Kebersamaan Dengan Erick, PKB Yakin Prabowo Tidak Akan Berkhianat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meyakini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak akan mengkhianati kerja sama politik dengan PKB sekalipun tampak kebersamaannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir tengah mengendarai kendaraan taktis bersama Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Malang, Jawa Timur, Senin (24/7).“Saya yakin dan PKB, juga yakin Pak Prabowo dan Gerindra itu orang yang amanah, enggak akan khianat,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Jazilul menegaskan hubungan PKB dengan Partai Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) masih terjalin baik sampai dengan saat ini. Dia juga meyakini bahwa Prabowo Subianto masih akan berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024.“PKB yakin Pak Prabowo akan menghormati tanda tangan di pakta integritas, dan yakin akan memilih Pak Muhaimin sebagai cawapres. Jika tidak, ya berkhianat, itu saja gampang,” ucapnya.Sebab, kata dia, kesepakatan bersama KKIR mengikutsertakan Cak Imin untuk ikut menentukan bakal calon wakil presiden bersama Partai Gerindra pada Pilpres 2024.“Bolak-balik Pak Prabowo dan elite Gerindra selalu mengatakan bahwa dalam koalisi KKIR yang pegang kunci Inggris, yang pegang kartu prioritas yang menentukan cawapres itu Gus Muhaimin, sedangkan Gus Muhaimin di mana pun, di forum apapun, semua kader pengurus selalu mengatakan ‘Pak Muhaimin enggak boleh memberikan kepada yang lain, Gus Muhaimin harus maju sendiri’,” katanya.Selain itu, lanjut dia, PKB hanya akan berkoalisi dengan partai politik (parpol) yang memberikan dukungan terhadap Cak Imin untuk maju pada Pilpres 2024.“Siapapun, partai apapun, yang berkoalisi dengan Gus Muhaimin dengan PKB syaratnya Gus Muhaimin masuk di dalam kertas suara pilpres. Jadi jelas jadi Pak Muhaimin enggak jalan sendiri, Pak Muhaimin berjalan dengan membawa mandat dan amanat muktamar, dan amanat para kiai,” tuturnya.Untuk itu, Jazilul memandang kebersamaan Prabowo dengan Erick Thohir tersebut sebagai suatu hal yang biasa. “Pak Prabowo mau ketemu sama siapapun, kita enggak larang, apalagi ketemu dengan Erick Thohir, silakan,” kata dia.Sebelumnya, tampak dalam foto Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir mengendarai kendaraan taktis Maung 4x4 bersama Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang berada di kursi belakang di kompleks PT Pindad (Persero), Malang, Jawa Timur.Adapun Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur, karena akan mengunjungi PT Pindad terkait kepentingan dua kementerian tersebut.\"Ini kami mau ke Pindad, ke Kabupaten Malang, ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo,\" kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Pasar Bululawang, Malang, Jawa Timur, Senin, sebagaimana disaksikan melalui tayangan video dari Jakarta.Jokowi menegaskan keikutsertaan Prabowo Subianto dan Erick Thohir itu tidak ada hubungannya dengan politik maupun terkait peluang kedua tokoh itu berduet dalam Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Budi Arie Menyampaikan bahwa Pembangunan BTS Akan Rampung 2023
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G akan selesai sesuai rencana pada 2023.\"Nanti ada progres-nya, nanti penuh kejutan. Tenang saja dan kita sudah bilang Bapak Presiden, ‘yakin pak tahun ini akan tuntas’,\" kata Budi Arie setelah diterima Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.Budi juga melaporkan kepada Presiden bahwa dia telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait penyelesaian proyek BTS 4G. Dia dan Jaksa Agung sepakat bahwa masalah hukum dalam proyek BTS ini akan diselesaikan oleh Kejaksaan, sedangkan progres pembangunan BTS tetap akan berjalan di seluruh wilayah di Indonesia.Menurut Budi, Kemkominfo, Kejaksaan Agung, sedang melakukan review (kajian) proyek BTS 4G yang sudah dan sedang berjalan. Hal itu untuk melihat apakah harga produksi setiap menara BTS ini dalam kategori wajar atau terlampau mahal.Jika terdapat indikasi proyek BTS yang terlampau mahal, maka Budi mengatakan akan melakukan evaluasi kembali guna menekan potensi timbulnya inefisiensi atau kerugian negara.Budi belum dapat menjelaskan rincian sisa anggaran maupun jumlah menara BTS yang akan dibangun di sisa tahun ini karena menunggu kajian dari Kementerian Kominfo, dan Kejaksaan tuntas, serta turut mengacu pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).\"Optimistis (selesai 2023) dengan kerja sama kita, Bakti, Kejaksaan Agung dalam pendampingan juga BPKP dalam urusan audit-nya,\" tuturnya.Budi mengatakan pihaknya akan bekerja sama juga dengan TNI dan Polri untuk pembangunan BTS di daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi dalam hal keamanan.\"Tantangannya, misalnya, di Papua bahwa memang ada kabar kan, ada delapan orang yang sudah meninggal karena masalah keamanan kan. Tadi Pak Presiden juga sampaikan pada saya nanti di-backup TNI Polri untuk wilayah Papua,\" ujarnya.Pada Maret 2022, sebanyak delapan orang pekerja proyek BTS tewas ditembaki kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.Budi juga berharap penyelesaian pembangunan proyek BTS 4G ini tidak memerlukan tambahan anggaran.\"Semua opsi sedang dirumuskan, kita diskusikan, di-review, nanti kita bicara dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya sih berharap tidak perlu tambahan dengan menghemat dan melakukan renegosiasi ulang, kita bisa pakai anggaran itu untuk menutupi daerah-daerah,\" kata Budi Arie.Proyek BTS 4G sudah berlangsung sejak 2006, namun pada pelaksanaan tahun anggaran 2020-2021, aparat penegak hukum menemukan indikasi dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp8 triliun dan melibatkan mantan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka.Sebelumnya, berdasarkan paparan Menko Polhukam Mahfud MD, proyek pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung terdiri dari lima paket yang dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo untuk periode 2020-2024. Nilai proyek-nya mencapai Rp28 triliun.(sof/ANTARA)
Komnas HAM Mengunjungi Bawaslu RI Membahas Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengunjungi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk berdiskusi mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024. \"Pada hari ini Komnas HAM untuk pertama kalinya, Komnas HAM periode 2022-2027 melakukan kunjungan resmi ke kantor Bawaslu untuk berdiskusi terkait makin dekatnya tahun politik atau penyelenggaraan Pemilu 2024,\" ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa. Atnike mengatakan bahwa pertemuan bersama Bawaslu RI sudah pernah dilakukan saat penyelenggaraan Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas di Kantor Komnas HAM pada Kamis (6/7). \"Ini adalah kunjungan tindak lanjut dari komitmen Komnas HAM dan Bawaslu untuk memastikan tidak hanya Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, baik, jujur dan adil, inklusif, tetapi juga dapat menjamin perlindungan, dan penghormatan HAM,\" katanya. Dia pun memastikan Pemilu 2024 dapat menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, Komnas HAM dan Bawaslu RI sudah memiliki tugas dan fungsi agar pesta demokrasi itu berjalan dengan lancar. Atnike menjelaskan Bawaslu RI secara spesifik memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Sementara Komnas HAM memiliki tugas untuk memantau agar situasi HAM dalam konteks penyelenggaraan pemilu juga menjamin perlindungan dan pemenuhan ham. \"Dalam konteks hak politik, Komnas HAM juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa hak politik setiap warga negara dapat dipenuhi dan dilindungi secara khusus,\" jelas Atnike. Tidak hanya itu, sambung dia, Komnas HAM memberikan perhatian terhadap upaya-upaya pemajuan dan perlindungan dari hak kelompok rentan dan marjinal dalam pemilu, baik hak dipilih maupun hak untuk memilih. Hal ini agar semua orang tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Ia berharap Komnas HAM dan Bawaslu RI dapat bersinergi melindungi hak masyarakat dalam pemilu. \"Komnas HAM berharap tugas dan fungsi kedua lembaga ini dapat bersinergi untuk memastikan hak-hak HAM di dalam pelaksanaan pemilu tetap terlindungi,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
ASN Harus Netral pada Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. \"Para pegawai tak perlu takut bekerja secara profesional, termasuk untuk bersikap netral dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024,\" ujar Suhajar dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa. Dalam seminar nasional bertajuk \"Penguatan Integritas dan Netralitas ASN untuk Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Berkualitas Tahun 2024 bagi Purna Praja STPDN XVIII di Mason Pine Hotel Bandung, Jawa Barat, Senin (24/7), ia menyebutkan kuncinya hanya dua, yakni bekerja keras untuk melahirkan prestasi dan bekerja baik agar melahirkan simpati yang profesional agar tidak pernah non-\"job\". Dia menjelaskan arah politik hukum Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Hal ini agar dapat menyinkronkan antara program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). \"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemilihan umum, parpol, dan presiden itu di barisan. Jadi sama-sama partai tertentu memperjuangkan presiden dan DPR-nya. Kalau presiden didukung partai tertentu dan DPR-nya kuat maka memperkuat sistem presidensial, itulah arah politik hukum pemilu serentak yang diputuskan MK,\" katanya. Suhajar berharap para alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mampu menghadapi tantangan global, sekaligus menjadi ASN yang profesional. Sebab, sistem pendidikan di IPDN telah mengajarkan berbagai nilai positif seperti pentingnya menjaga kedisiplinan, tata krama, etika, dan integritas. \"Ini pilihan kita, bekerjalah dengan baik sesuai dengan pilihan kita ini, harus netral dan profesional dalam bekerja,\" ucap Suhajar. Tidak hanya itu, purnapraja IPDN harus mampu menjadi pelopor dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Adapun alumni IPDN dididik khusus untuk memahami kondisi di lapangan, utamanya di bidang pemerintahan. Dia berharap para purnapraja dapat melayani masyarakat dan menjalankan tugas birokrasi dengan baik. \"Kalau memilih (menjadi) pamong praja, maka harus menjadi pamong, maka harus melayani, kalau tidak mau melayani ya jangan jadi pamong, harus tekuni pamong praja ini, jadi kesimpulan kita, tidak boleh sombong, harus loyal, tidak berwatak pedagang, jangan sekali-kali kamu mendagangkan jabatan itu,\" tambah Suhajar. Suhajar menambahkan purnapraja IPDN dituntut untuk tanggap dalam menghadirkan pelayanan publik yang makin terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat. Di era masyarakat yang makin paham digital, muncul tuntutan lebih besar terhadap kecepatan pelayanan publik. Kondisi ini menjadi tantangan bagi ASN dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi digital sesuai dengan perkembangan zaman, katanya. \"Hari ini semua orang ingin dilayani secara digital, terus bagaimana kalau Anda tidak membangun pelayanan digital, kalau Anda tidak mengakomodir pemerintahan digital, lalu mau jadi apa, tidak bisa, harus kalian taklukan digitalisasi itu,\" tegasnya. Suhajar menilai saat ini pelayanan publik dihadapkan pada perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, pemerintah dituntut siap menghadapi tantangan global yang dipicu perubahan dan kemajuan, terutama di bidang teknologi. \"Itulah dunia modern sekarang, itulah tantangan Anda hari ini, kalau Anda bisa memecahkan itu dan membantu daerah Anda, maka kamu akan bisa terus berperan sebagai pamong. Itulah pesan saya bahwa tantangan masa depan dan masa hari ini dan ke depan, birokrasi adalah mengubah atau mentransformasi pemerintahan menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Rakernas Apdesi Tidak Mengundang Bacapres Agar Tak Politis
Jambi, FNN - Gubernur Jambi Al Haris mengimbau Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di wilayahnya tak mengundang bakal capres, agar kegiatan yang dihadiri kepala desa dari seluruh Indonesia agar itu bernuansa politis.\"Awalnya, Rakernas APDESI di Jambi pada 26 Juli itu rencananya dihadiri oleh Presiden RJ Joko Widodo, namun Presiden pada waktu yang bersamaan sedang melakukan kunjungan kerja keluar negeri, sehingga berkemungkinan tidak hadir nantinya,\" kata Al Haris, di Jambi Selasa.Pihaknya masih menunggu apakah bisa atau ada menteri yang diutus ke Jambi hingga kini belum ada info siapa yang menggantikan Presiden untuk membuka Rakernas APDESI di Jambi itu.Gubernur Jambi Al Haris menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak mau ada tiga bakal capres yang hadir karena dirinya tidak ingin ada unsur politis pada Rakernas APDESI itu.Ditanya persiapan Provjnsi Jambi untuk Raker Nasional Apdesi di Jambi itu, Gubernur Al Haris menegaskan semua acara diserahkan langsung kepada Apdesi, karena Pemerintah Provinsi Jambi hanya menjadi tuan rumah pada Rakernas Apdesi tahun ini.\"Ini Raker biasa dan mereka para kepala desa yang punya hajat, Pemprov Jambi hanya sebagai tuan rumah,\" kata Gubernur Jambi Al Haris.(sof/ANTARA)
Kelihatannya Jokowi Menginginkan Seseorang yang Bisa Dikendalikan Habis-habisan: Tinggalkan Ganjar, Dukung Prabowo - Erick, PKB Ngambek
Jakarta, FNN - Senin (24/7/23), Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir berkunjung ke PT Pindad untuk meninjau produksi alat utama sistem senjata (alutsista), sekaligus membahas besarnya potensi ekspornya. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi juga mencoba kendaraan taktis Maung 4x4 di kompleks PT Pindad dengan Prabowo Subianto sebagai pengemudinya. Pemandangan ini semakin menguatkan bahwa Jokowi meninggalkan Ganjar dan mendukung pasangan Prabowo – Erick Thohir. Sementara, PKB yang sebelumnya menolak wacana duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Pilpres 2024, menekankan akan berjuang mencari takdir yang lebih baik bila Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak menjadi pendamping Prabowo. Menurut Waketum PKB, Jazilul Fawaid, Harlah PKB di Stadion Manahan Solo menjadi ikrar seluruh jajaran kader, pengurus, hingga relawan bahwa Cak Imin itu capres/cawapres. Hal ini menjadi syarat wajib bila ada pihak yang ingin bekerja sama dengan PKB. Menanggapi keadaan tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edis Selas (25/7/23) mengatakan, “Ya, ini takdir itu seperti sprindik. Kan Cak Imin mau mencari takdir. Takdir itu seperti sprindik, jadi tunggu saja. Datang atau tidak.” “Tetapi, tentu ada kalkulasi yang lebih tajam dari Cak Imin bahwa kelihatannya dia memang jauh dari pembicaraan Jokowi. Karena Jokowi kelihatannya memang menginginkan ada seseorang yang bisa secara habis-habisan dia kendalikan. Cak Imin tetap tidak bisa dia kendalikan. Karena Cak Imin punya fasilitas partai, Cak Imin punya asosiasi dengan nahdliyin, susah, berat itu. Beda dengan Ercik Thohir. Erick Thohir kan Cuma punya modal, kapital, mudah dikendalikan. Jadi, dari segi perbandingan itu, Cak Imin nggak usah baperlah. Dia punya social page yang lebih lebar dan lebih dalam,” lanjut Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa politik itu bukan basis sosial, bukan sekedar selebrasi sesaat, punya uang segala macam. Bukan itu. Moral dari politik adalah basis sosial yang kuat. Di situ sumber legitimasinya. “Jadi, kalau saya kasih semacam gula-gula kecil pada Cak Imin, sudahlah, Anda itu adalah sumber legitimasi bangsa ini, karena melekat pada diri Anda kenahdliyinan, melekat pada diri Anda ada tradisi berpartai. Erickt Thohir tidak begitu. Tetapi, lebih dari itu, kita mungkin menganggap bahwa Erick Thohir juga belum tentu adalah pilihan terbaik Jokowi. Dia mungkin second best. Tetapi, mungkin ada juga yang menganggap diajuga second best. Nanti kita tunggu perkembangan-perkembangan tukar tambah-tukar tambah yang masih berlangsung sampai hari ini,” ungkap Rocky. “Jadi, Cak Imin nggak usah khawatir. Walaupun mencari takdir lain, ya sudah, takdir itu ditunggu saja, jangan dicari. Kalau dicari, bisa-bisa Anda ketemu takdir yang buruk,” pesan Rocky. Memang menarik apa yang terjadi pada Cak Imin. Cak Imin adalah orang yang pertama kali berkoalisi dengan Prabowo, membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bahkan sudah bikin sekber. Kita juga ingat bagaimana para ulama PKB melakukan ijtimak dan memberikan ultimatum sebelum Ramadhan harus sudah ditentukan cawapresnya. Tetapi, sampai sekarang Prabowo belum memilih dia, bahkan hampr pasti Prabowo tidak akan memilih dia. “Ya, sebetulnya Cak Imin bukan petarung yang tangguh. Dia penunggu yang tangguh. Tapi justru di situ kita bisa membaca politik Indonesia. Tidak ada petarung dalam politik Indonesia, semuanya menunggu, menunggu restu Jokowi. Jadi, sebetulnya bagian buruk dari politik ada di dalam era hari ini, menunggu restu Jokowi, yang dalam bahasa akademis namanya endorsement power,” ujar Rocky. Padahal, lanjut Rocky, kita tahu makin lama menunggu Jokowi, sama seperti menunggu kepastian bahwa Jokowi mampu menaikkan profil endorsement dia. Buktinya, profilnya turun terus. Jadi, buat apa menunggu sesuatu yang defisit tiap hari. Legitimasi Jokowi defisit terus setiap hari. Suatu waktu nanti kita menunggu liability. “Jokowi bukan lagi aset dalam demokrasi. Di luar negeri sudah diolok-olok, dianggap bahwa Jokowi kayak orang yang mau nyari takdir juga. Takdir apa? Takdir setelah Pemilu dia apa? Takdirnya Jokowi setelah presiden tuh apa? Jadi sama aja itu, mental-mental menunggu takdir ini juga ada pada Jokowi,” ungkap Rocky. Jokowi, menurut Rocky, menunggu semacam keajaiban buat dia bahwa dia tidak akan dipersoalkan nanti begitu lengnser. Kenapa? Karena sementara ini kan begitu banyak orang yang mengkritik Jokowi dan menunjukkan bahwa ada potensi money loundring di dalam perusahaan-perusahaan dinasti Jokowi, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam pemilu yang lalu oleh Jokowi, ada potensi diimpiech karena melanggar pasal-pasal utama dalam konstitusi, terutama dalam suatu anggaran itu. Macam-macam. Jadi Jokowi tahu bahwa dia sebetulnya juga lagi menunggu takdir. Jadi dua orang yang lagi menunggu takdir, ya takdirnya tidak akan tiba sebetulnya. Sebetulnya, lanjut Rocky, kita melihat bahwa bangsa ini tidak tumbuh di dalam pelembagaan kompetisi. Kalau ada pelembagaan kompetisi, Cak Imin tidak mungkin merendahkan dirinya menjadi calon wakil presiden. Dia dikompetisikan menjadi presiden. Jadi, dari segi mental, Cak Imin sebetulnya sudah melemah duluan. Lain kalau Cak Imin bilang, “Apapun yang terjadi, takdir akan saya putuskan sendiri. Karena saya ditakdirkan untuk jadi presiden oleh partai saya”. Itu lebih bagus. Itu bangga partainya.(ida)
Anis Matta: Umat Islam Harus Mulai Kedepankan Politik Populasi, bukan Mewakili Kelompok Lagi
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, agenda keumatan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 harus disesuaikan dengan konteks geopolitik. \"Kenapa, karena sekarang ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat kacau. Dunia kita ini benar-benar berantakan sangat kacau, dibawah ancaman perang\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (24/7/2023). Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #6 dengan tema \'Apa Agenda Keumatan di Pilpres 2024\' yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (24/7/2023). Program \'Anis Matta Menjawab\' ini dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar yang bertindak sebagai host. Anis Matta mengatakan, dominasi Amerika Serikat (AS) sebagai kekuatan global pelan-pelan mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan konflik supremasi, serta memicu krisis fundamantel seperti ekonomi, pangan dan energi. \"Kita tidak sedang menakut-nakuti, tapi kita bicara tentang realitas. Dimana situasi geopolitik ini, akan mengubah seluruh pertarungan global, sementara di tengah situasi yang sangat kacau ini, ada Pilpres 2024. Lalu, bagaimana kita menghadapinya,\" ujar Anis Matta. Menurut Anis Matta, Islam telah mengajarkan mengenai pentingnya memahami situasi geopolitik, yakni ketika ada perintah turunnya wahyu dalam Al Qur\'an, Surat Ar-Rum pada tahun ke-7 kenabian Rasulullah SAW. \"Jumlah Umat Islam saat itu, masih puluhan dan coba bayangkan Rasullah SAW tiba-tiba mendapatkan wahyu tentang bangsa lain yang sedang berkuasa pada waktu itu, yaitu bangsa Romawi,\" katanya. Allah SWT, kata Anis Matta, telah mengajarkan pertarungan dua bangsa besar saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Dalam perjalanan sejarah, Umat Islam akan bertemu dengan bangsa namanya Romawi. \"Dan kira-kira 6 tahun setelah turunnya Surat Ar-Rum ini, Umat Islam bertemu dalam perang dengan bangsa Romawi. Artinya ada pelajaran akidah dan iman dalam pelajaran tentang geopolitik,\" katanya. Anis Matta menilai Allah SWT ingin menyampaikan pesan yang sangat kuat tentang pelajaran hidup dalam berpolitik kepada Umat Islam. \"Nah, kalau sekarang kita bawa dalam konteks geopolitik saat ini, tentu menjadi tantangan bagi seluruh bangsa. Karena setiap bangsa akan berusaha bisa survive,\" ujarnya. Karena itu, disinilah pentingnya agenda keumatan diperjuangkan agar pemimpin yang dihasilkan dapat memahami situasi geopolitik dan mampu menjawab tantangan global. \"Tetapi secara politik, Umat Islam saat ini masih menghadapi masalah mindset, masalah narasi dan masalah kepemimpinan. Inilah kendala kita dalam menetapkan agenda keumatan,\" katanya. Padahal Indonesia adalah negara ke-4 terbesar di dunia secara populasi, sementara dalam konteks agama adalah negara dengan jumlah Umat Islam terbesar di dunia. \"Jadi Umat Islam di Indonesia itu punya masalah mindset. Mayoritas secara populasi, tetapi minoritas dalam mindsetnya, hanya mewakili kelompoknya. Jadi ini jawaban, kenapa partai-partai Islam itu selalu menjalankan politik identitas, karena dia ingin mewakili kelompoknya,\" ungkap Anis Matta. \"Ada kelompok Islam kota, kelompok Islam tradisional, kelompok Islam modern dan lain-lain. Dia kan mayoritas, tapi berpikirnya minoritas. Semangatnya hanya mewakili kelompok, bukan mewakili Indonesia,\" imbuhnya. Anis Matta berharap Umat Islam belajar dari pelajaran Piagam Madinah, dimana Rasulullah SAW menganggap semua penduduk di Madinah sebagai Umat, termasuk orang-orang Yahudi karena memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal kewarganegaraan. \"Mumpung kita dalam suasana hijrah, sekarang kita harus hijrah dari mindset minoritas kepada mindset mayoritas. Itulah pelajaran yang kita dapat dari Rasulullah SAW saat hijrah dari Mekkah ke Madinah,\" katanya. Dengan mindset mayoritas itu, lanjutnya, Islam akhirnya menguasai dunia, berlanjut kepada kekuasaan Bani Umayyah, Abbasiyah hingga Utsmaniyah. \"Jadi sekarang sudah saatnya Umat Islam ini hijrah dari mindset minoritas kepada mindset mayoritas. Dari semangat outsider sebagai orang luar menjadi Insider, orang dalam. Kita harus mengelola negara ini, karena kitalah yang mayoritas,\" katanya. Maknanya adalah Umat Islam harus menjalankan politik populasi seluruh bangsa, baik yang muslim maupun non muslim seperti semangat yang ada dalam Piagam Madinah. \"Umat Islam sekarang tidak ada yang membawa solusi bagi masalah bersama mengenai berbagai isu. Berpikirnya selalu mewakili kelompok, sehingga tidak ada yang membawa narasi Islam secara konseptual. Semua orang membawa Islam hanya sebagai simbol saja,\" katanya. Tetapi, krisis narasi ini sebenarnya, terjadi pada kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah itu muslimnya, apakah yang sekuler, yang kanan, tengah dan kiri semua memang mengalami krisis narasi. \"Jadi ketika kita bicara siapa pemimpin kita nanti, kita selalu dihadapkan pada persoalan narasi dan kepemimpinan. Inilah yang menyebabkan kenapa umat Islam mayoritas di sini, tapi Partai Islam selalu kecil perolehan suaranya, tidak lebih dari 20 persen karena mereka tidak mau menawarkan narasi,\" jelasnya. Akibatnya, tidak ada calon pemimpin yang didukung penuh dari kelompok kanan. Oleh karena itu, Umat Islam harus melakukan hijrah mindset, baru kemudian menawarkan narasi. Dengan narasi itu, maka akan ada calon pemimpin yang membawa politik populasi, tidak lagi mewakili kelompok lagi. \"Kalau kita membawa semangat Indonesia, maka kita harus membawa politik populasi. Kita harus membawa Islam sebagai jawaban, meskipun kita tidak akan menemukan pemimpin yang sempurna. Kita tidak sedang memilih Superman atau Iron Man, tetapi kita mencari pemimpin untuk semua umat,\" pungkas Anis Matta. (*)
POPULER
