POLITIK
Didemo Warga Dayak, Ini Penjelasan Rocky Gerung
Jakarta, FNN - Setelah beberapa waktu lalu dilaporkan ke polisi oleh relawan Jokowi, kini Rocky Gerung didemo oleh sejumlah tokoh adat Dayak di Kalimantan Barat, yang mengaku keberatan terhadap pernyataan Rocky yang menyebut Presiden Jokowi memperdagangkan pulau Kalimantan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN). Mereka juga meminta pihak kepolisisan segera menangkap dan menghukum Rocky sesuai ketentuan yang berlaku, juga meminta agar dihukum secara adat Dayak. Menanggapi demo sejumlah tokoh adat Dayak terhadap dirinya tersebut, Rocky menjelaskan beberapa hal dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (2/8/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Berikut penjelasan Rocky Gerung: “Saya mau jelaskan pada kesempatan ini, saya justru membela hak masyarakat adat supaya lahannya tidak dijual ke orang asing. Itu kan yang saya lakukan sebetulnya kan. Jadi justru berkali-kali saya bilang bahwa IKN itu harusnya ada izin dari masyarakat adat, namanya AMDAL. Saya lima kali bolak-balik diundang oleh tokoh-tokoh adat di Kalimantan, Banjar, Dayak, dan segala macam, saya ucapkan itu. Karena saya sayang, Kalimantan itu tempat nenek moyang, tempat kita berharap ada masa depan. Kita bayangkan bahwa seandainya bumi ini ludes jadi padang pasir, masih ada rumput, masih ada hutan kecil, masih ada oase di Kalimantan. Kan itu yang saya bela justru. Jadi, kalau saya dianggap menghalangi IKN, memang saya menghalangi IKN, demi masyarakat adat Kalimantan, demi orang Dayak, demi orang Banjar, segala macam. Kalau dihitung 5 kali saya diundang oleh Universitas maupun teman-teman adat di situ. Jadi, saya tahu bahwa ada kemarahan memang, tetapi kemarahan itu mesti kita dudukkan secara tepat bahwa saya itu tidak sekali-kali menghalangi IKN dibuat oleh Pak Jokowi karena sudah keputusan undang-undang. Tetapi, hak saya untuk mengatakan bahwa IKN itu akan merusak Kalimantan. Itu intinya tuh. Dan itu akan ada serbuan penduduk asing di situ, bahkan saya kritik kenapa Jokowi mesti pergi ke China untuk menjual Kalimantan itu. Jokowi bilang, oke, silahkan investasi di situ apa pun yang yang Republik China mau, kami sediakan. Kan itu namanya menjual negara. Di situ yang saya sebut itu kan tindakan bajingan, tetapi bukan Jokowi yang bajingan, kebijakan dia yang bajingan. Jadi, harus dibedakan saya tetap mengkritik Jokowi. Saya tidak mengkritik Jokowi sebagai manusia, sebagai orang, sebagai kepala keluarga, tapi sebagai kepala negara. Nggak boleh itu. Apakah ibukota negara itu penting banget untuk kita pindahin sekarang? Bisa ditundalah 10 tahun lagi, ketika masyarakat adat percaya bahwa di situ akan ada sumber daya baru, ada universitas, ada rumah sakit, baru bicara tentang IKN. Apakah diperlukan hari ini? Enggak mungkin, karena itu akan menggerus anggaran pendapatan belanja negara kita tuh. Apakah ekonomi akan bertumbuh hari ini? Enggak. Tadi pagi Sri Mulyani bilang bahwa Indonesia akan masuk dalam krisis besar, bahkan Sri Mulyani bilang Indonesia akan masuk dalam kegelapan karena dunia lagi gelap juga, ekonomi tidak bertumbuh. Kenapa tidak di hemat uang itu? Kan itu dasarnya tuh. Jadi, teman-teman di Dayak, saya membela kalian dan sampai kapan pun saya akan bilang bahwa IKN tidak boleh dibangun di situ sebelum ada izin masyarakat Dayak, dari komunitas Dayak yang punya lahan itu tuh. Jadi, bukan dikomersialkan IKN itu. Jadi itu intinya. Sekali lagi, saya mau terangkan itu kalau teman-teman di Dayak tersinggung, tidak ada maksud saya untuk mempersoalkan hak masyarakat adat. Justru saya membela masyarakat adat.” (ida)
Gde Siriana: Sulit Membawa Kasus Rocky Gerung ke Ranah Pidana, Mau Lewat Mana?
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Relawan Indonesia Bersatu atas dugaan penghinaan Presiden Jokowi melalui orasinya dalam acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Bekasi pada Sabtu (29/7/2023). Mula mula Rocky menyinggung mengenai langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rocky kemudian menyebut juga kata-kata \"bajingan\" dan kata \"tolol\" yang dinilai sebagai kata makian dan menghina presiden. Potongan video tersebut kemudian ramai dibagikan melalui media sosial, salah satunya oleh akun Twitter ini, Sabtu (30/7/2023). Tidak hanya itu, video Rocky Gerung juga ditayangkan kembali oleh Refly Harun dalam saluran YouTube miliknya. Pelaporan ke polisi tersebut menimbulkan banyak komentar dan pendapat, salah satunya Direktur Eksekutif INFUS (Indonesia Future Studies), Gde Siriana. Berikut petikan wawancaranya dengan FNN, Selasa (1/08/2023). Apakah pernyataan Rocky Gerung bisa dibidik dengan pasal penghinaan? Ini adalah opini Rocky Gerung, terkait dengan Jokowi sebagai presiden dalam forum akademis. Orang tidak perduli dengan orang bodoh atau pintar, tetapi orang peduli ketika presidennya bodoh atau pintar. Jadi, konteksnya ini kritik kepada Presiden. Ini dilindungi konstitusi. Bagaimana jika pakai pasal berita bohong? Sebelumnya juga ada opini Presiden Jokowi mirip Umar bin Khattab. Akan tetapi itu tidak dipermasalahkan secara hukum meskipun sebagian masyarakat tidak setuju dengan opini tersebut. Mengapa ketika opini yang negatif dijadikan berita bohong? Jadi opini negatif dan positif ini harus diterima publik secara proporsional. Persepsi orang boleh pro dan kontra terhadap opini. Mungkin bisa pakai pasal ujaran kebencian? Mau gunakan apa sebagai kebencian itu, suku, agama, atau apa? Sekali lagi ini soal kritik kepada presiden, bukan Jokowi sebagai pribadi. Orang boleh ngomong DPR-nya goblok bisa dikadalin eksekutif misalnya. Dalam konteks hubungan negara dan rakyat, kalimat goblok, bodoh, tolol digunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan seorang pejabat negara, misalnya membuat kebijakan yang salah yang merugikan rakyat banyak. Suka atau tidak suka, pejabat negara harus bisa nenerima ini tanpa sakit hati. Sekali lagi ini wujud dari kritik. Pernah terjadi gubernur yang bilang \"gila lu,\" kepada DPRD, terkait pembahasan Raperda reklamasi Jakarta. Bahkan itu tertulis. Tapi tidak terjadi pidana dalam hal itu. Cap atau stigma bodoh kepada pejabat publik itu wajar saja? Jadi kalau pejabat publik dibilang goblok atau dituduh korupsi, ya tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Masyarakat tidak mungkin periksa kejiwaan pejabatnya ke psikiater dulu atau proses pengadilan kasus korupsinya, baru ngomong, eh kamu pejabat goblok, eh kamu pejabat koruptor. Apa yang dilakukan oleh publik harus dianggap sebagai kritik. Pejabat yang dianggap goblok terkait kebijakannya salah ya tinggal diperbaiki kebijakannya. Pejabat yang tidak korupsi, ya tinggal buktikan dia tidak korupsi, misalnya minta diaudit agar masyarakat yakin dia bersih. (sws).
Anis Matta Jelaskan Alasan Kenapa Indonesia Harus Jadi Superpower Baru
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengungkapkan, bahwa dirinya banyak mendapatkan pertanyaan dari publik, mengenai kenapa Indonesia harus menjadi superpower baru. \"Apakah Arah Baru Indonesia itu adalah menjadikan Indonesia Superpower baru? sebab ini semua terasa asing. Publik ingin mendapatkan jawaban, kenapa Indonesia harus menjadi Superpower baru,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (31/7/2023). Dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #7 dengan tema \'Mengapa Indonesia Harus Jadi Superpower Baru\' yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (31/7/2023), Anis Matta mengatakan, Indonesia saat ini sedang membutuhkan ruh nasionalisme baru. Ruh nasionalisme baru, kata Anis Matta, dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ yang dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar ini, bermakna dua kata, yakni pertama \'Merdeka\' dan yang kedua adalah \'Pembangunan\'. \"Kata Merdeka ini muncul pada abad 19, setelah kita mengalami penjajahan sejak abad 16. Bangsa satu rumpun yang kita sebut sebagai Nusantara ini, pada dasarnya terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang satu persatu takluk ke penjajah,\" kata Anis Matta. Diksi Merdeka itu, kata Anis Matta, yang kemudian menavigasikan arah energi kita sebagai bangsa, yang kemudian menjadi cita-cita bersama tentang masa depan Indonesia. \"Jadi itulah momen kolektif kita sebagai bangsa. Kita membutuhkan kompas yang menavigasikan arah dan harapan. Pertama kali diucapkan itu mimpi, tetapi kemudian kata Merdeka seketika menjadi harapan,\" katanya. Artinya, kata Merdeka itu, menjadi ruh nasionalisme yang mendorong orang mencari cara untuk merdeka seperti bebas dari penjajahan dan melakukan lompatan besar sejarah. \"Jadi entitas kerajaan-kerajaan sudah tidak cocok, dan mesti dilebur dalam satu entitas namanya Republik Indonesia. Mulailah menghimpun seluruh energi bangsa, semua etnis disatukan dan dipilihlah Bahasa Indonesia sebagai pemersatunya. Artinya kata Merdeka ini, begitu dashyat telah mengubah kita sebagai bangsa,\" ujarnya. Sedangkan kata Pembangunan dalam konteks ruh nasionalisme baru, ternyata setelah 20 tahun Indonesia merdeka, secara fundamental masih terlibat konflik berdarah selama era Orde Lama, dengan puncaknya terjadinya peristiwa G30S PKI. Sehingga diperlukan adanya stabilitas politik dalam upaya pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, serta terbebas dari kemiskinan. \"Jadi setelah Orde Baru lahir, kita diperkenalkan satu kata yang menavigasi kita sebagai bangsa namanya pembangunan. Kita menyatu sebagai bangsa, menyelesailkan masalah yang fundamental, karena faktanya kita masih hidup sebagai bangsa miskin,\" ujarnya. Dengan kata Pembangunan ini, lanjutnya, tercipta stabilitas politik, tidak ada lagi konflik yang bisa membuat pemerintahan jatuh bangun. Terbukti pertumbuhan ekonomi yang positif tercipta, investasi modal asing banyak yang masuk dan terdapat transfer teknologi, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan, tercipta daya beli dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. \"Jadi kalau kata Merdeka melahirkan satu entitas baru yang namanya Republik Indonesia, sedangkan kata Pembangunan telah membebaskan kita dari kemiskinan,\" jelasnya. \"Tapi semua ada ongkosnya, kalau kata Pembangunan yang dilebur adalah partai-partai dan kalau kata Merdeka yang dilebur adalah kerajaan-kerajaan. Jadi pada setiap kata yang akan menavigasi kita itu ada ongkosnya,\" imbuh Anis Matta. Karena itu, reformasi datang sebenarnya untuk mencari keseimbangan baru, antara kesejahteraan dengan kebebasan atau kemakmuran dan demokrasi. Namun hal itu, tidak sepenuhnya berhasil. \"Lalu, apa bedanya kata Superpower baru dengan kata Merdeka dan Pembangunan itu. Dalam kata merdeka dan pembangunan itu, kita menyelesaikan masalah internal, yaitu penjajahan dan kemiskinan. Kalau kata Superpower baru, itu masalah eksternal, masalah kemanusiaan,\" katanya. Kata Superpower ini, lanjutnya, terkait situasi geopolitik dunia, karena ada ancaman perang global. Perang selama ini menjadikan manusia sebagai korban dalam jumlah yang sangat besar, akibat keserakahan. \"Keserakahan adalah nilai dasar dari kapitalisme, cuma sekarang kita menyadari terjadi perubahan dalam lanskap global - dimana aktivitas ekonomi dilakukan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan,\" katanya. Itu artinya, bumi kita saat ini sedang terancam keselamatannya, karena ada perubahan lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. \"Jadi setelah perang dunia, akan pindah ke sistem bipolar, dimana dunia akan memasuki fase kekacauan yang luar biasa. Sehingga gerakan liberalisme itu memicu revolusi sosial, sekarang mengancam eksistensi manusia dan eksistensi keluarga atau anti kemanusiaan,\" ujarnya. Akibatnya, aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial saat ini mengancam kepunahan manusia di masa depan atas nama kebebasan dengan makin maraknya aktivitas LGBT. \"Jadi kebebasan ini akan mengancurkan umat manusia, sehingga Indonesia harus menjadi Superpower baru supaya kita mempunyai semua potensi yang kita perlukan untuk menyelamatkan manusia,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, menjadikan Indonesia sebagai Superpower baru bukan untuk gagah-gagahan, tetapi lebih pada alasan kemanusian dan agama. \"Jadi sekarang ini, kita sedang menghadapi gerakan anti sosial. Kita ini sedang merusak diri kita sendiri, dalam bahasa agamanya adalah sifat kita telah melampaui batas dari manusia,\" katanya Ia mengatakan, upaya menyelamatkan umat manusia itu, adalah sebuah misi suci, dimana akan menjadi rahmat untuk seluruh umat manusia dan alam. \"Jadi kita ingin menyelamatkan sejarah manusia dan umat manusia. Jadi Superpower itu, pada dasarnya ada isu kemanusiaannya dan agamanya. Kita bisa menjadi rahmat bagi semua, tapi kita harus kuat agar bisa menjadi rahmat. Kata Superpower itu, mirip dengan kata Merdeka awal abad 19 dan kata Pembangunan awal tahun 1960. Semua dari mimpi,\" pungkasnya. (Ida).
Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi, Mengapa Hak Orang untuk Mengucapkan Sesuatu Dihalangi?
Jakarta, FNN - Rocky Gerung dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Pernyataan Rocky tersebut disampaikan pada acara Aliansi Aksi Sejuta Buruh Siap Lawan Omnibus Law di Bekasi, karena rencananya para buruh akan menggelar aksi demontrasi di Istana untuk penolakan Omnibus Law pada 10 Agustus mendatang. Pelaporan dilakukan oleh kelompok relawan pendukung Jokowi. Menanggapi pelaporan tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (1/8/23) mengatakan, “Itu acara buruh di Bekasi dan saya diundang di situ. Saya setuju dengan rencana buruh untuk mengepung Istana. Itu hak buruh. Hak demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang, apapun bentuknya, kecuali bikin kekerasan.” Orasi Rocky dimaksudkan untuk membangkitkan semangat para buruh. “Lalu saya diminta orasi di situ. Karena saya senang maka saya orasi. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia ajukan Omnibus Law itu, dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan Perppu. Perppu sama isinya dengan undang-undang,” kata Rocky. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut berdusta. Dia berharap hal-hal semacam itu supaya dibenahi. Tetapi, kemudian Rocky dilaporkan karena menyebut bajingan. Padahal, itu forum politik di mana orang bisa memilih satu kalimat supaya efektif. “Masa saya bilang, oke, itu presiden orang yang penuh sopan santun, ya nggak ada gerakan dong kalau begitu. Jadi, mesti dibiasakan dalam forum politik, apa saja diucapkan. Jadi, saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik, standar aja. Apalagi kata bajingan,” ujar Rocky. Menurut Rocky, pada zaman Mataram justru ada orang yang sudah riset, ditulis di Nasional Geografi, kata ‘bajingan’ artinya orang yang dicintai Tuhan. Karena itu, dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir gerobak sapi. Bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena mengangkut bahan makanan dari zaman Mataram. Di zaman perang kemerdekaan, pejuang disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan. “Tetapi kita tidak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu kenapa dihalangi. Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi. Kan saya tidak melaporkan mereka ke Bareskirim kan? Walaupun kita tahu kok ini menghina akal sehat. Jadi bukan sekadar pejabat yang dihina, para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih didukung,” ungkap Rocky. Dalam pembahasan Bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa kata ‘bajingan’ kalau dimasukkan dalam etnolinguistik sebetulnya merupakan istilah yang bagus. Istilah yang memperlihatkan ada keakraban. “Jadi, saya sebutkan, memang bajingan presiden Jokowi itu. Di dalam dalil itu suasananya berdebat politik, bukan saya maksud dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapkan di publik bahwa saya menghormati Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi presiden Jokowi kan? Saya tidak mendeskripsikan personilnya, di mana mana saya ucapkan itu,” ujar Rocky. Rocky dilaporkan oleh relawan Jokowi, bukan oleh Jokowi karena menurut Rocky Jokowi pasti tahu bahwa ini bukan delik kejahatan, tetapi delik aduan. “Bayangin kalua misalnya itu dijadikan dasar, enggak ada percakapan. Kalau begitu semua orang takut untuk membicarakan itu. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu sudah diubah, enggak ada delik penghinaan Presiden karena Presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat, yang punya martabat itu manusia konkrit, karena itu disebut human dignity ‘martabat manusia’. Presiden nggak bisa punya martabat. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya, presiden kan 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun,” jelas Rocky. Rocky juga menerangkan, tanpa kebencian, menggunakan logika, dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit. “Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol ya kebijakannya yang tolol. Misalnya soal IKN, itu konteksnya IKN, itu kan kebijakan tolol. Sudah ditolak di mana-mana masih didagangin juga,” ujar Rocky. Jadi, tambah Rocky, ini pelajaran terus-menerus supaya kita jangan merasa jagoan, kalau dihina lalu mengumpulkan massa. “Saya sendirian ucapin itu dengan logika saya. Jadi bantah saja di dalam dalil,” pungkas Rocky.(sof)
Fahri Hamzah: Indonesia Perlu Pemimpin yang Punya Wawasan dan Diperhitungkan Secara Geopolitik
JAKARTA, FNN - Warganet menilai figur calon presiden (capres) Prabowo Subianto memiliki kepedulian terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia, dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo dianggap ide dan gagasan terhadap pertahanan Indonesia, isu pertahanan negara bukan hanya soal keamanan, melainkan juga terkait pangan, energi dan keuangan. \"Berdasarkan percakapan digital warganet banyak menganggap figur Prabowo Subianto memiliki keterkaitan kuat terhadap isu pertahanan dan keamanan,\" kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekuitmen Anggota DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Selasa (1/8/2023). Hal itu disampaikan Endy saat menyampaikan hasil riset digital Gelora Petamaya bekerja sama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata dengan tema \'Menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024 Isu Pertahanan & Keamanan\'. Dalam pengambilan data yang dilakukan pada 1 Januari-26 Juli 2023, itu terungkap bahwa percakapan warganet terhadap persepsi bakal calon presiden mengenai isu pertahanan dan keamanan, Prabowo menempati posisi teratas, diikuti Ganjar dan Anies. \"Prabowo Subianto paling banyak dibicarakan, percakapannya mencapai 9.254 percakapan. Kemudian Ganjar Pranowo 866 percakapan dan Anies Baswedan 455 percakapan,\" jelasnya. Atas dasar hal itu, warganet beranggapan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dianggap dapat menjadi kandidat Presiden yang sesuai untuk mengatasi isu terkait pertahanan dan keamanan. \"Prabowo bisa memberikan perasaan aman dan kepastian tentang masa depan Indonesia. Karena ketika bicara ancaman pertahanan dan keamanan itu juga terkait pangan, energi dan keuangan,\" ujarnya. Prabowo juga dinilai sebagai figur yang paling mampu dalam menjaga maritim Indonesia dari ancaman situasi geopolitik di kawasan Asia Pasifik dari potensi konflik antara Amerika Serikat dan China yang bisa berdampak langsung pada Indonesia. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia memerlukan capres yang memiliki wawasan geopolitik dan dan diperhitungkan secara geopolitik. \"Artinya jika seseorang diperhitungkan secara gopolitik, maka orang itu akan dipercaya untuk mengamankan kawasan kita ini. Kalau dia memimpin Indonesia, dia akan punya posisi gepolitik yang lebih kuat,\" kata Fahri Hamzah. Menurut Fahri Hamzah, negara tetangga memiliki kecenderungan agar Indonesia tidak memiliki pemimpin yang mengerti betul masalah geopolitik, karena akan merugikan mereka. \"Calon presiden yang mengerti geopolitik akan mendatangkan kecurigaan dari negara-mnegara tetangga, karena ada kecenderungan kalau bisa Presiden Indonesia tidak punya kepedulian geopolitik. Impor pangan, energi pasti akan dihentikan, termasuk ekspor tenaga kerja, karena akan mendorong kemandirian. Jika semua distop, ini akan merugikan mereka,\" ujarnya. Fahri menegaskan, Presiden yang mengerti geopolitik, serta memahami isu pertahanan dan keamanan saat ini diperlukan di tengah situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. \"Jadi memang kita perlu capres yang memahami isu pertahanan dan keamanan. Ini penting ada capres yang mempunyai visi ketika dunia dalam situasi seperti sekarang, dunia tidak baik-baik saja ada konflik yang terbuka, ekonomi, pertahanan. Jangan sampai kita menjadi korban lagi, jadi collateral damage. Karena itulah perlu orang yang punya pendirian atau pengetahuan untuk memimpin Indonesia,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menambahkan, Prabowo Subianto adalah capres yang juga memiliki kedalaman berpikir mengenai kemandirian, dibandingkan capres lain. \"Prabowo menurut saya capres atau tokoh paling banyak berbicara tentang bagaimana kemandirian baik itu pangan dan energi. Bahkan sebagai Menteri Pertahanan, beliau bisa menyakinkan Presiden, bahwa pangan bagian dari pertahanan. Ini tidak kita dengar dari capres-capres lain,\" pungkasnya. (ida)
Enembe Layak Menjalani Sidang Berdasarkan Hasil "Second Opinion" IDI
Jakarta, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil second opinion tim pemeriksaan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait kondisi kesehatan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, jaksa menyebut bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan IDI, Lukas Enembe dinyatakan laik untuk menjalani proses persidangan.\"Tim pemeriksa kesehatan second opinion menyimpulkan bahwa saat ini terperiksa dinilai laik untuk menjalani proses persidangan (fit to stand trial),\" kata salah satu jaksa KPK.Jaksa mengatakan IDI tidak menemukan adanya kondisi yang bersifat gawat darurat pada diri Lukas Enembe. Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi itu dapat menjalani pengobatan rawat jalan.Kemudian, katanya, tidak ditemukan adanya kelumpuhan pada saraf-saraf kranialis atau saraf-saraf otak dengan perlu perbaikan pada kekuatan otot anggota gerak tubuh sisi kanan.\"Tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan yang berat atau serius. Terperiksa mampu mengendalikan emosi secara baik, dapat berpikir rasional, dan memiliki fungsi kognitif yang cukup baik,\" kata jaksa.Lebih lengkapnya, hasil pemeriksaan IDI menemukan bahwa Lukas Enembe memiliki riwayat stroke nonperdarahan dengan gejala sisa, diabetes melitus tipe dua terkontrol tanpa obat; dan hipertensi dengan penyakit jantung koroner tanpa tanda-tanda gagal jantung.Selain itu, ditemukan penyakit ginjal kronik stadium lima atau stadium akhir akibat komplikasi diabetes melitus. Oleh karenanya, Lukas dianjurkan hemodialisis atau cuci darah, tetapi ia dan keluarga tidak merespons.\"Kondisi gambaran kekurangan sel darah merah atau klinis anemia merah ringan,\" sambung jaksa memerinci hasil pemeriksaan IDI.Jaksa mengatakan Lukas Enembe dapat berkomunikasi dua arah dan bersikap kooperatif, terbuka, tampil apa adanya, dan tidak ada upaya untuk menutupi ataupun melebih-lebihkan masalah kesehatan yang dimilikinya\"Informasi yang diberikan bersifat cukup konsisten,\" ucap jaksa.Di sisi lain, IDI menemukan gangguan ringan dalam proses berpikir Lukas Enembe. Namun, hal itu tidak mengganggu kemampuan yang bersangkutan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi.\"Termasuk, merencanakan alternatif solusi terkait permasalahan hukum maupun masalah kesehatan fisik yang dimilikinya. Hal ini tidak berubah bila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya,\" kata jaksa.Atas hasil second opinion yang dilakukan delapan dokter ahli dari IDI tersebut, persidangan atas nama terdakwa Lukas Enembe dilanjutkan pada Senin (7/8) dengan agenda pemeriksaan saksi.Dalam perkara ini, Lukas Enembe didakwa dengan dua dakwaan.Pertama, Lukas didakwa menerima suap dari Rp45.843.485.350 dengan rincian sebanyak Rp10.413.929.500 berasal dari pengusaha Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Meonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur dan sebanyak Rp35.429.555.850 berasal dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.Kedua, Lukas Enembe juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp1 miliar dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua pada 12 April 2013.(ida/ANTARA)
Kasus Al-Zaytun Hendaknya Diputuskan Secara Hati-hati
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI M. Nabil Haroen meminta kasus di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diputuskan secara hati-hati.\"Penting untuk dikaji bersama dari berbagai unsur untuk memetakan kasus ini,\" katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.Dia mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Gus Yaqut C Qoumas untuk melalukan kajian komprehensif kasus itu.\"Mari menempatkan kasus ini pada konteks yang tepat sebagai kasus hukum dalam ruang keindonesiaan kita. Biarlah aparat hukum dengan segenap instrumennya yang bekerja untuk menyelesaikan kasus ini,\" katanya.Menurut dia, dari arus opini publik jangan sampai ada penggiringan opini untuk mengeksekusi kasus itu sebagai hanya kasus agama semata. Jangan sampai instrumen agama atau tokoh agama digunakan sebagai instrumen untuk mendorong tafsir kasus tersebut.\"Sebaiknya perlu kita tempatkan kasus Al-Zaytun dan Panji Gumilang pada ranah hukum yang tepat, yakni melihat aspek politik kebangsaan dan keindonesiaan,\" harapnya.Jangan sampai, katanya, tokoh-tokoh agama, ulama, dan komunitas agama digunakan untuk mendorong perdebatan di ruang publik. Ia meminta kelompok santri dan kiai jangan terjebak pada perdebatan kasus ini.Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) itu menekankan agar pemerintah menyiapkan skema untuk memberi solusi bagi santri-santri di Al-Zaytun guna mendapat hak pendidikan dan pembelajaran yang layak.\"Pemerintah harus menjamin hak-hak santri Al-Zaytun, mereka harus dibina dengan baik dan benar, dan mendapat hak-hak sebagai pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang tepat,\" katanya.(ida/ANTARA)
Masa Jabatan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Berakhir pada 5 September 2023
Bandung, FNN - Masa jabatan M Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan berakhir pada tanggal 5 September 2023. Sehingga sesuai ketentuan berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengumumkan pengusulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Masa Jabatan 2018-2023, dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa. Berita acara tentang pengusulan tersebut kemudian ditandatangani oleh pimpinan DPRD Jawa Barat, Ridwan Kamil serta Uu Ruzhanul Ulum dan untuk tahap selanjutnya, berita acara tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ditemui usai rapat paripurna, Gubernur Ridwan Kamil menuturkan pengumuman itu merupakan tahapan administrasi yang harus dilalui sebelum mengakhiri jabatan dan terhitung 34 hari lagi jabatannya akan berakhir. \"Tidak terasa sudah 5 tahun dari 5 September 2018 sampai 5 September 2023. Masih ada sebulan kerja-kerja yang harus kami lakukan,\" kata Ridwan Kamil. Dia mengatakan dalam sebulan ke depan ada beberapa agenda penting yang akan dilakukannya antara lain peresmian monumen Kujang Sepasang di Sumedang, peresmian Situ Bagendit Garut, hingga peresmian operasional kereta cepat Jakarta Bandung bersama Presiden Joko Widodo. \"Dan kerja-kerja lainnya yang masih menjadi semangat kami di sisa empat minggu terakhir,\" kata dia. Untuk masyarakat Jabar, Gubernur Ridwan Kamil mengucapkan permohonan maafnya bila masih ada pembangunan yang belum maksimal. Dia dan jajarannya sudah berkerja keras menjadi pemimpin amanah yang membawa aspirasi dan kesejahteraan masyarakat. \"Kepada masyarakat Jabar kami mohon maaf lahir batin kalau selama 5 tahun ada kekurangan. Kami sudah bekerja keras,\" ujarnya. Hingga saat ini era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil sudah meraih 541 penghargaan yang menandakan ada 541 perubahan di berbagai bidang. \"Silakan dimonitor sebelum dan sesudahnya terjadi perubahan yang signifikan,\" kata dia. Pencapaian yang paling dibanggakan menurutnya adalah keberhasilan menghilangkan desa miskin dari seribuan lebih menjadi nol desa miskin selama empat tahun. Kemudian reformasi birokrasi di Pemda Provinsi Jabar menjadi yang terbaik se-Indonesia. \"Lain-lain di 540-an itu tapi dua terbesarnya itu dan juga menjaga ekonomi Jabar terbaik. Kalau infrastruktur Tol Cisumdawu yang 12 tahun menunggu selesai di era kami, kereta cepat juga Bandara Kertajati yang sudah bisa aktif,\" tuturnya. Kepada Penjabat Gubernur Jabar yang akan memimpin setahun lebih ke depan, Gubernur Ridwan Kamil berharap bisa melanjutkan apa yang sudah ia reformasi. Menurut dia semua dimensi pembangunan sudah ditentukan dan tidak perlu lagi ada konsep baru. \"Pj Gubernur Jabar tinggal melanjutkan saja apa yang sudah kami reformasi. Yang penting menjaga saja prestasi supaya hasil 5 tahun ini terjaga dalam waktu setahun lebih menjadi Penjabat,\" ujar dia Dia optimistis para pejabat dan ASN Pemda Provinsi Jabar sudah punya semangat siapapun Penjabat Gubernurnya nanti dan mereka akan tetap memiliki standard kerja seperti di saat dirinya memimpin. \"Siapa pun pemimpinnya nanti tidak akan ada penurunan, semua sudah sangat profesional,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Survei Terbaru, Suara Anies Baswedan Melonjak Berkat Kerja Relawan
Oleh M Chozin Amirullah (Ketua Gerakan Turuntangan) LEMBAGA survei independen dari Australia, Utting Research, merilis hasil survei terbaru tiga bakal calon presiden terpopuler di Indonesia, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Survei ini dilakukan selama Juni 2023. Hasil survei tersebut berbeda dengan umumnya lembaga survei di Indonesia selama ini. Dalam survei yang dilakukan Utting Reseach tersebut, hasilnya menunjukkan Ganjar Pranowo mendapat hasil 34 persen, disusul dengan Prabowo Subianto dengan 33 persen suara. Bagaimana dengan hasil Anies Baswedan? Anies mendapatkan hasil 27 persen. Memang suara Anies Baswedan masih di bawah Ganjar dan Parbowo, namun angkanya hanya berselisih sedikit. Tidak terlampau jauh dari dua nama lainnya. Hal ini berbeda dengan berbagai lembaga survei dari Indonesia yang mengatakan bahwa perolehan suara Anies Baswedan ada di angka 18-21 persen. Terpaut cukup jauh dengan survei dari Utting Research. Mengapa hasil lembaga survei di Indonesia dengan lembaga survei independen dari Australia ini berbeda sangat jauh?. Ada dua kemungkinan untuk menjawab hal tersebut. Pertama, lembaga survei nasional yang melakukan survei atau polling tidak bertindak profesional. Artinya metodologi survei kurang baik, bahkan kurang bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa pemilik lembaga survei faktanya memang berafiliasi atau jadi tim sukses bacapres tertentu. Selama ini lembaga-lembaga survei nasional memang tidak pernah mau membuka metodologi surveinya secara gamblang dan terang benderang. Kemungkinan yang kedua adalah memang suara Anies Baswedan terus melonjak. Bila hasil dari lembaga survei nasional memang sesuai fakta, bisa dipastikan dukungan kepada Anies Baswedan melonjak signifikan. Ada lonjakan suara atau dukungan sekitar 6-10 persen. Angka ini tentu luar biasa. Sebab, Ganjar dan Prabowo berdasar survei suaranya memang di angka tersebut, cenderung stagnan. Pertanyaan selanjutnya, bila suara Anies terus melonjak, kira-kira apa penyebabnya? Kemungkinan besar, karena jaringan relawan Anies semakin solid dan besar. Selain dukungan dari Partai Politik di Koalisi Perubahan dan Perbaikan, relawan jadi faktor penting dalam meningkatkan dukungan kepada Anies Baswedan. Bicara soal relawan, sampai saat ini terdapat lebih dari 700 simpul relawan yang terkoordinasi setidaknya melalui lima organ payung utama. Masing-masing simpul relawan tersebut tentunya memiliki anggota dan pengurus yang tersebar di berbagai daerah, jumlahnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Semua bekerja secara sukarela, tanpa dibayar. Anies sering menyebut mereka sebagai relawan NOL Rupiah yang nilainya justru tak bisa di kuantifikasi secara material. Mereka ikhlas bekerja bukan karena tawaran jabatan ataupun kekayaan, melainkan karena kesepahaman gagasan untuk memperbaiki Indonesia. Relawan adalah kekuatan utama Anies Baswedan. (sws)
Kisruh OTT Basarnas, Akhirnya Kelihatan Hierarki-hierarki Etika di KPK Berantakan
Jakarta, FNN – Setelah menjerat Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi, dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkannya sebagai tersangka, kemarin KPK menyampaikan permintaan maaf kepada TNI. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, di Gedung KPK. Johanis Tanak menyatakan bahwa tim penyelidik KPK mungkin ada kekhilafan dan ada kelupaan. Setelah itu, Brigjen Asep Guntur Rahayu mengundurkan diri sebagai Direktur Penyidikan KPK sekaligus Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK sebagai buntut dari polemik OTT Basarnas yang menyeret TNI aktif. Tetapi, ternyata kemudian Ketua KPK, Firli Bahuri, menegaskan bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan pelaku dalam dugaan korupsi di Basarnas telah sesuai prosedur hukum. Bahkan, manurutnya, saat dilakukan kegiatan tangkap tangan di Basarnas pun, KPK melibatkan Polisi Militer TNI. Lalu, Alex Marwata yang waktu itu mengumumkan bahwa Ketua Basarnas menjadi tersangka, juga mengatakan bahwa tidak ada yang salah pada penyidiknya, yang salah itu pimpinan dan mungkin yang dimaksud adalah Johanis Tanak. Kondisi ini membuat keadaan menjadi kacau. Ketika dimintai pendapatnya tentang kekacauan tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (31/7/23) mengatakan, “Memang, sesuai prosedur, OTT tidak menunggu TNI dong. Bagaiamana? Namanya juga OTT. Jadi, momentum itu benar, harus ditangkap. Jadi, ya tidak mungkin namanya OTT dikoordinasikan, ya keburu kabur. Jadi, momentum itu yang benar.” Sekarang, lanjut Rocky, yang menjadi masalah adalah mengapa KPK minta maaf. Ini berarti ada kesalahan prosedur. Di mana prosedur yang salah. “Jadi, ini prosedur yang kalau kita lihat makronya, memang semua kejahatan di wilayah sipil itu, ya itu harusnya wilayah peradilan umum kan, enggak boleh militer ikut-ikut di situ kan. Kan militer hanya boleh kalau itu terlibat dalam isu kemiliteran. Ini kan bukan isu kemiliteran. Jadi, kita klarifikasi dulu itu tuh. Tetapi, yang muncul seolah-olah ada arogansi TNI,” ujar Rocky. Menurut Rocky, ini bukan arogansi TNI. Mungkin TNI tersinggung, tetapi dia tidak arogan. Kondisi ini sekaligus menerangkan betapa Dewan Pengawas tidak peka. Padahal, kalau diketahui lebih awal oleh Dewan Pngawas, mungkin Dewas bisa mengirim semacam radiogram dulu. Jadi, ini bukan hal yang fundamental. “Saya kira Panglima TNI melihatnya ini enggak prinsipil amat. Masa TNI mau melindungi anggotanya yang korupsi, bahkan Panglima yang memulai kalimat bahwa kok masih ada ya anggota TNI yang koruptif,” ujar Rocky. “Jadi itu bedanya. Substansinya pasti dimengerti oleh Panglima, tetapi tata kramanya itu yang saya kira dipersoalkan oleh Panglima. Karena Panglima juga mungkin merasa lebih enak ini kalau ditangkap oleh POM dan diperlihatkan bahwa TNI juga nggak ada yang main seperti politisi,” tambah Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa yang menjadi poin berikutnya adalah kekacauan pertanggungjawaban di KPK. Mustinya ketua KPK Filri Bahuri mengatakan dari awal bahwa ada kesalahan prosedur atau tidak ada kesalahan prosedur, bukan setelah Brigjen Asep mengundurkan diri karena merasa ditekan atau semacam pertanggungjawaban pribadi. Bukan begitu etikanya. “Jadi, poin-poin ini yang saya kira kacau di dalam (KPK), mau menutupi sesuatu yang sudah berlangsung, sudah terjadi. Lalu mendapat benefit of the dark, bahwa ternyata tidak ada yang salah loh, itu sesuai prosedur. Bukan itu masalahnya. Masalahnya, dari awal Firli tahu ada prosedur yang tidak tepat. Itu intinya tuh. Jadi, jangan kabur dari masalah utama. Ya cuma itu aja intinya tuh. Jadi, bagi Panglima TNI, ya sudahlah, itu sudah terjadi,” ujar Rocky Ketika ada pernyataan yang berbeda-beda dari pimpinan KPK, publik pasti bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di KPK? Bukankah pimpinan seharusnya kolektif kolegial sehingga seharusnya dibicarakan Bersama dan harusnya sikapnya sama. Dari sini kita lihat memang ada yang tidak firm dalam soal hukum pemberantasan korupsi. Apalagi kalau kita melihat bahwa Johanis Tanak adalah orang yang sedang disidangkan oleh Dewan Pengawas untuk komisi etik berkaitan dengan pembocoran dokumen. “Ya, akhirnya orang menduga-duga, berarti di KPK ada faksi-faksi itu. Ini Ketua Basarnas yang ditangkap itu faksinnya siapa sebetulnya di TNI. Kira-kira begitu. Demikian juga yang menangkap, faksinya siapa di KPK. Jadi, kecurigaan publik akhirnya berlangsung di situ. Kalau begitu, ada yang nelpon dong untuk mengatakan bahwa ini melanggar prosedur,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, hal-hal yang non-legal akhirnya bekerja di situ. Padahal, fakta dasarnya adalah OTT. Selesai masalah di situ. Orang yang ditangkap OTT tidak usah dipersoalkan. Kan dia subjek yang tertangkap tangan. Belakangan, mungkin baru diketahui ternyata yang ditangkap adalah TNI. Jadi, prinsip pertama adalah OTT. Ditangkap saja dulu, karena itu momentum. Yang kedua, ada MOU. Jika tidak ada MOU Panglima pasti tidak akan bereaksi. Tetapi, Panglima juga mengerti bahwa memang tidak boleh anggota militer melakukan korupsi, apalagi di dalam situasi institusi yang melakukan korupsi itu adalah institusi yang sangat pekat terhadap kemanusiaan, yaitu Basarnas. “Jadi, kira-kira itu masalahnya. Dan secara umum orang akan melihat bahwa ini sebetulnya udah kecelakaan, tetapi takut untuk minta maaf atau segan untuk minta maaf, maka ada yang dikorbankan. Ada yang sengaja diminta untuk mengundurkan diri atau hati nurani bilang memang saya bersalah. Kenapa terjadi lagi kekacauan interpretasi. Kenapa dia minta berhenti, kenapa bukan Firli yang mengundurkan diri. Kan akhirnya orang lihat hierarki-hierarki etika di KPK itu berantakan,” ungkap Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. (ida)
POPULER
