POLITIK
Jokowi Bisa Bernasib Seperti Chun Doo-Hwan Jika Zalim Terhadap Oposisi
Jakarta, FNN - Presiden Jokowi bisa bernasib tragis seperti Presiden Korea Selatan Jenderal Chun Doo-Hwaan jika zalim terhadap oposisi. Setelah tidak berkuasa, mantan Presiden Korea Selatan (1980-1988) itu berakhir dipenjara menanggung perbuatannya saat berkuasa. “Chun Doo-Hwan sewenang-wenang memenjarakan kubu oposisi yang mengkritiknya. Akhir hidupnya tragis, berada di penjara. Saya tidak ingin Presiden Jokowi zalim terhadap oposisi, karena bisa bernasib seperti Chun Doo-Hwan,” kata analis politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam diskusi publik “Kritik Dijawab Penjara’ yang diselenggarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta, Jumat sore (11/8). Menurut Selamat Ginting, filsuf politik Rocky Gerung kini terancam dipenjarakan setelah mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi dengan ucapan yang sangat tajam, bahkan cenderung dianggap tidak sopan pada saat orasi di depan buruh di Bekasi, akhir Juli 2023 lalu. “Rocky memberikan kritik setelah mengetahui kebijakan yang diambil pemerintah kontroversial. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menurut Rocky merugikan masyarakat, namun menguntungkan oligarki politik maupun oligarki ekonomi,” ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Tokoh KAMI Rocky, lanjut Ginting, selalu mengkritik pemerintah jika ada yang tidak sesuai, karena posisinya sebagai filsuf politik yang sangat kritis serta memihak masyarakat. Kritik Rocky yang dianggap sejumlah pihak menghina Presiden Jokowi, tidak harus berakhir dengan pemenjaraan. Dalam diskusi publik itu, Presidium KAMI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkapkan, sepertinya ada tindakan spesialis dari pemerintah Jokowi untuk memenjarakan tokoh-tokoh oposisi yang berada di KAMI, seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan Edy Mulyadi. “Kini giliran Rocky Gerung yang juga bagian dari KAMI terancam dipenjarakan dengan menggunakan pasal karet peninggalan kolonial Belanda. Selama beberapa hari ini Rocky dipersekusi, diteror, dan rumahnya dilempari telur busuk,” kata Gatot Nurmantyo, menyesalkan. Kesalahan Chun Menurut Selamat Ginting, Presiden Jokowi harus belajar dari kesalahan Presiden Chun Doo-Hwan yang membungkam kaum oposisi dengan pemenjaraan. Rocky dianggap sebagai salah satu simbol oposisi terhadap pemerintah Presiden Jokowi. “Chun menekan kaum buruh, karena dianggap menghambat produktivitas ekonomi. Sebaliknya konglomerat atau oligargi ekonomi didoring menjadi ujung tombak industry ekonomi Korea Selatan. Chun tidak segan-segan menjebloskan tokoh-tokoh oposisi ke penjara,” ungkap Ginting yang juga wartawan senior bidang politik. Chun, kata Ginting, juga menginginkan menjadi presiden tiga periode, namun terhalang konstitusi negaranya yang membatasi hanya boleh dua periode. Chun diteruskan suksesornya Jenderal Roh Tae-Woo (1988-1993). Kubu oposisi mampu mengalahkan Roh dalam pemilu 1993. “Setelah Presiden Kim Young-Sam berkuasa (1993-1998), Chun dijatuhi hukuman mati akibat tindakannya yang sewenang-wenang terhadap oposisi saat berkuasa,” kata Ginting. Dikemukakan, hukuman mati itu akhirnya diturunkan menjadi seumur hidup saat Presiden Kim Dae-Jung berkuasa (1998-2003) menggantikan Kim Young-Sam. Padahal saat Chun berkuasa, Kim Young-Sam justru dijatuhi hukuman mati. “Pesan moralnya, jika berkuasa jangan zalim terhadap oposisi, karena roda politik bisa berputar. Kubu oposisi di kemudian hari, bisa saja justru akan memimpin pemerintahan,” pungkas Ginting. (sws)
Wali Kota Medan Menerbitkan Izin Menara Masjid Agung 199 Meter
Medan, FNN - Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan pemerintah kota telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) menara Masjid Agung setinggi 199 meter di samping kantor Gubernur Sumut.\"Kami baru saja mengeluarkan izin bangunan tertinggi di Kota Medan dan Sumatera Utara, yaitu IMB menara Masjid Agung dengan pengajuannya 199 meter,\" tutur Bobby di Medan, Sumut, Sabtu.Selama ini, lanjut dia, IMB menara Masjid Agung tidak bisa dikeluarkan Pemkot Medan akibat terkendala dengan perizinan ketinggian yang diatur TNI Angkatan Udara. Sebab letak menara Masjid Agung di Jalan Diponegoro, Medan Polonia, masih berada dalam zona kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) di Lanud Soewondo Medan. Lanud Soewondo Medan di lahan bekas Bandara Internasional Polonia merupakan kawasan penerbangan dengan radius 15 kilometer maksimal bangunan 50 meter. \"Alhamdulillah, setelah rapat koordinasi Menko Marinves, Menteri ATR/BPN bersama TNI AU batas ketinggian bangunan di Kota Medan hari ini sudah boleh lebih di atas 50 meter,\" jelasnya. Wali kota juga mengajak para investor maupun masyarakat yang ingin membangun bangunan tinggi di wilayah Ibukota Provinsi Sumatera Utara sudah diperbolehkan. Apalagi menyusul rencana pemindahan Lanud Suwondo ke areal perkebunan PTPN II di lahan 1.170 hektare, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, yang telah ditinjau Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto pada 2022. \"Kalau ada investor yang ingin membangun bangunan tinggi di Kota Medan, hari ini sudah boleh. Saya dengar banyak yang mau membangun bangunan tinggi,\" ungkap dia. Wali kota juga berharap informasi baik ini dapat disampaikan kepada pelaku usaha lainnya agar menjadi pemicu, terutama yang ingin berinvestasi bangunan tinggi di Kota Medan. \"Selama ini kita tahu, kalau mau bangun ke samping tanah di Kota Medan harganya makin meningkat harganya. Jadi izin ketinggian tidak menjadi persoalan lagi membangun di Medan,\" tegas Bobby.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Menemui Kaum Milenial di Magelang
Magelang, FNN - Bakal calon (balon) presiden Anies Baswedan menemui ratusan kaum milenial di Gedung Olahraga Samapta Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.Balon presiden yang diusung Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS ini mengajak berdiskusi beberapa kaum muda yang hadir dalam acara \"Milenial Ngobrol Pintar (Ngopi) Bareng Anies\" .\"Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyelenggarakan kegiatan ngobrol pintar dengan milenial di Magelang ini,\" kata Anies.Ia menyampaikan bahwa dirinya bertemu dengan milenial dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang kemudian mereka menyampaikan aspirasi sekaligus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana nanti ke depan.Menurut dia, paling menarik dari kaum milenial, mereka bukan hanya menyampaikan tentang dirinya, tetapi tentang masyarakat.\"Ada yang bertanya tentang lapangan pekerjaan karena kesulitan mencari pekerjaan merupakan masalah utama dihadapi anak-anak muda. Hal ini kita sampaikan harus menjadi prioritas untuk menyediakan lapangan pekerjaan, bukan hanya di kota-kata besar, tetapi di kota menengah dan kecil sehingga generasi milenial tidak harus berpindah untuk mendapat pekerjaan,\" katanya.Oleh karena itu, katanya, bantuan untuk kegiatan ekonomi mikro, kecil, dan menengah menjadi prioritas dan hal itu yang menyerap lapangan pekerjaan paling banyak.Menurut dia, sektor industri kreatif dan sektor pariwisata merupakan dua sektor yang bisa dikembangkan dengan cepat dan menyerap lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan isu paling penting dan itu yang utama.Ia menuturkan bahwa dalam kesempatan itu disampaikan pula tentang kualitas pendidikan. Para orang tua menginginkan agar pendidikan karakter dan pendidikan akhlak itu menjadi prioritas.\"Saya sampaikan memang kita memiliki prioritas di bidang pendidikan, kita ingin agar setiap anak yang lahir punya tempat di sekolah . Jadi bangku sekolah harus cukup, sekarang ini bangku SD kelas 1 banyak dan cukup, tetapi SMP kelas 1 dan SMA/SMK kelas 1 itu kurang,\" katanya.Ia mengatakan bentuknya seperti piramida, banyak anak yang tidak bisa menuntaskan sampai lulus SMA/SMK. Jadi penambahan bangku sekolah dan penekanan pendidikan karakter menjadi prioritas.\"Mereka menceritakan tentang kualitas jalan, kualitas infrastruktur jalan di kabupaten/kota mereka. Saya bilang mari kita bereskan sama-sama. Saya senang sekali ngobrol dengan para milenial karena menunjukkan kepedulian atas masa depan bangsa,\" katanya.(sof/ANTARA)
Pertarungan Prabowo, Ganjar, dan Anies Layak Menjadi Bahan Kuliah
Jakarta, FNN - Direktur Citra Publik Indonesia (CPI) LSI Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas mengatakan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi topik yang layak dibahas dalam lingkup ilmu politik dan bahan kuliah. \"Kampanye resmi pemilu presiden antara Prabowo, Ganjar, dan Anies memang belum dimulai tapi berbagai sisi pertarungan mereka sudah menjadi bahan kelas di Program Mini MBA Marketing Politik,\" kata Denny JA dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu. Program Mini MBA Marketing Politik adalah kerja sama antara LSI Denny JA, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, dan platform pembelajaran daring Kuncie. Dalam program tersebut Denny menyampaikan teori marketing politik yang mengeksplorasi studi kasus segar dan sedang berlangsung, yakni Pilpres 2024 di Indonesia. Berbagai sisi teori marketing politik digunakan untuk membahas pertarungan Prabowo, Ganjar, dan Anies. \"Pemilu presiden itu mikro kosmos, contoh mini beroperasinya perilaku politik elite dan psikologi pemilih. Praktik politik itu bahan kajian yang paling baru untuk dirumuskan atau mengoreksi ilmu politik konvensional,\" ujarnya Denny membahas apa yang sedang tren di masyarakat saat ini. Menurutnya, kadang ilmu politik yang baku terlambat merespons hal-hal baru yang datang. Salah satu topik yang dibahas Denny adalah soal pemilu presiden di Amerika Serikat antara Joe Biden dan Donald Trump tahun 2020. Pemilihan presiden itu telah dicatat sebagai salah satu yang paling memecah belah dalam sejarah Amerika Serikat. Momen itu menjadi topik diskusi utama di universitas-universitas di seluruh negeri Amerika Serikat yang sering dieksplorasi sebagai studi kasus. Di beberapa kelas, fokusnya pada faktor strategis dan politik yang berkontribusi pada kemenangan Biden. Misalnya, ada yang membahas bagaimana kampanye Biden berhasil menarik pemilih pinggiran kota atau \"wong cilik\" Amerika dan orang Afrika-Amerika. Atau bagaimana penanganan Trump terhadap pandemi COVID-19 merusak peluangnya untuk terpilih kembali. Di kelas lain, fokusnya pada kekuatan sosial dan budaya mendasar yang membentuk pemilu. Misalnya, ada profesor membahas peran ras, gender, dan ketimpangan ekonomi dalam pemilu. Atau bagaimana kebangkitan media sosial memengaruhi cara pemilih mengonsumsi informasi. Di beberapa kelas, fokusnya tertuju pada aspek negatif pemilu. Bersama dengan derasnya informasi online, marak pula ujaran kebencian dan misinformasi. Di kelas lain, fokusnya lebih pada aspek positif pemilu, seperti meningkatnya partisipasi pemilih muda dan semakin beragamnya pemilih etnik. Tak hanya kulit hitam dan hispanic, Amerika Serikat mulai diramaikan warga keturunan Asia. \"Sejak April 2023, setiap bulan LSI Denny JA membuat riset nasional. Bayangkan, setiap bulan! Hingga selesai Pilpres di Februari 2024, akan ada 11 hasil riset nasional. Sayang sekali jika data sebanyak itu hanya untuk bahan konferensi pers,\" ujar Denny. Denny mengatakan berbagai skripsi, tesis, dan disertasi bisa dibuat dengan memanfaatkan 11 hasil survei nasional selama 11 bulan. \"Pusat dari riset itu memang pertarungan capres antara Prabowo, Ganjar, dan Anies. Tapi banyak isu nasional berkaitan yang digali dalam riset itu,\" kata Denny. LSI Denny JA mulai bulan Agustus 2023 rencananya akan mempublikasikan buletin akademik dalam dua bahasa, yakni Indonesia dan Inggris. Buletin akademik akan terbit setiap bulan dan diharapkan bisa menjadi referensi pembaca di dalam negeri dan luar negeri yang ingin menjadikan Pilpres 2024 di Indonesia sebagai studi kasus, katanya.(sof/ANTARA)
PKS Menjadikan Lampung sebagai Lumbung Suara Anies
Bandarlampung, FNN - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebutkan bahwa Provinsi Lampung menjadi salah satu target daerah lumbung suara bagi bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Untuk target Lampung dari nasional bahwa provinsi ini menjadi bagian dari lumbung suara untuk Pak Anies,\" kata Ahmad Syaikhu, di Bandarlampung, Sabtu.Ia menekankan bahwa partainya sangat serius untuk kemenangan Anies Baswedan di Provinsi Lampung, termasuk kemenangan PKS.\"Kami di Lampung melakukan konsolidasi struktur di DPW dan DPC di daerah. Dengan ini kami ingin berusaha mewujudkan target-target PKS yang sudah diamanahkan dalam musyawarah nasional ke-5 tahun 2020 yang lalu,\" kata dia.Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim mengatakan bahwa apabila dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diisi tiga calon presiden maka target suara untuk Anies yang diusulkan PKS adalah 60 persen di provinsi ini.\"Target 60 persen ini menjadi target bersama, tetapi hal tersebut akan kami koordinasikan dahulu dengan Demokrat dan NasDem sebagai partai koalisi. Apakah 60 persen kami sepakati atau ditambah. Tapi kami ingin PKS jadi lumbung suara pemenangan suara Anies,\" kata dia.Namun, lanjut dia, apabila nanti ke depan yang bertarung hanya dua calon untuk pilpres tentunya target suara di Lampung akan ditingkatkan karena permintaan dari pusat capaian suara di provinsi ini diminta di atas nasional.\"Kalau berdasarkan hasil survei ada beberapa daerah suara Anies kalah, maka untuk memenuhi suaranya, Lampung yang kami kalkulasi menang untuk Anies, maka menangnya harus besar,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Rocky Gerung Jalani Vivere Pericoloso
Jakarta, FNN - Filsuf politik Rocky Gerung sedang menjalani ‘Vivere Pericoloso’ (Bahasa Itali: hidup menyerempet bahaya) menghadapi penguasa melalui kritiknya yang sangat tajam, lugas, penuh satire, menghibur, bahkan kontroversial. “Kritik Rocky kepada Presiden Jokowi dalam konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh akhir Juli 2023 di Bekasi, menjadi pilihan politiknya untuk menjalani ‘Vivere Pericoloso’ terhadap penguasa,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam acara diskusi publik bertema ‘Kritik Dijawab Penjara’ yang dilaksanakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta, Jumat petang (11/8). Menurut Selamat Ginting, Rocky tidak boleh dipenjarakan karena kritik sarkasnya kepada penguasa. Tanya jawab adalah jalan untuk memperoleh pengatahuan. Itulah permulaan dialektika para filsuf politik. Dialektika merupakan dialog untuk menyelesaikan persoalan antara dua pihak yang berbeda, bukan dengan pemenjaraan. “Rocky tidak boleh bernasib sama seperti filsuf politik dari Athena, yakni Socrates dan Plato yang dipenjara, karena berbeda pandangan dengan penguasa istana. Bahkan Socrates mati di dalam penjara. Dunia akan mengutuk pemerintah Presiden Jokowi jika Rocky dipenjara,” ujar Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, menjawab pertanyaan wartawan. Frustrasi Politik Awalnya, lanjut Ginting, Rocky berorasi menyikapi berbagai isu dan kritik terhadap pemerintah. Sampai menyinggung rencana aksi besar pada Kamis (10/8). Aksi buruh itu mendesak pemerintah mencabut Undang Undang Cipta Kerja dan sejumlah undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. “Saya pikir Rocky dan sejumlah elemen sudah pada tahap frustrasi politik, karena Presiden Jokowi diduga melakukan sabotase politik. Sabotase politik, karena memveto hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Ginting yang juga wartawan senior bidang politik. MK, lanjut Ginting, sebelumnya sudah memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Bahkan MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. “Presiden Jokowi menanggapi keputusan MK dengan menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang Cipta Kerja dengan alasan dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di sisi lain, pemerintah justru terus melanjutkan program Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), padahal pemerintah mengakui situasi sedang tidak baik-baik saja. Ini jelas sesuatu yang tidak konsisten,” ungkap Ginting. Jokowi Serempet Bahaya Menurut Ginting, bukan hanya Rocky Gerung yang sedang menjalani ‘Vivere Pericoloso’, melainkan pemerintahan Presiden Jokowi serta partai-partai politik dan institusi negara juga melakukan langkah politik menyerempet bahaya menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024. “Apa yang dilakukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) bergabung dengan partai oposisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, kemudian mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden, itu merupakan langkah Vivere Pericoloso,” kata Ginting. Termasuk, lanjut Ginting, konflik politik antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Jokowi dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dari PDIP. Megawati ingin hal itu menjadi hak prerogratifnya sebagai ketua umum partai, artinya mengabaikan peran Jokowi yang dianggap hanya sebagai petugas partai. “Konflik elite itu juga masuk dalam Vivere Pericoloso, seperti peristiwa politik di era Demokrasi Terpimpin Sukarno pada 1964 hingga lengser dari kursi presiden pada 1967,” ungkap Ginting. Menurut Ginting, jika Presiden Jokowi salah langkah politik, seperti cawe-cawe dalam pemilihan presiden 2024, dia akan dikenang sejarah sebagai penguasa yang menapak jalan otoritarian. Diawali Sukarno Vivere Pericoloso, menurut Ginting, awalnya digunakan Presiden Sukarno dalam pidato HUT ke-19 Republik Indonesia, 1964. Pada 1964, Indonesia mengalami masa-masa genting. Saat itu sedang terjadi konfrontasi dengan Malaysia (Ganyang Malaysia). Kehidupan politik, lanjutnya, juga sangat panas. Salah satunya TNI Angkatan Darat bersitegang dengan Presiden Sukarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI), karena menolak konsepsi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) serta usulan pembentukan Angkatan Kelima (Buruh dan Tani dipersenjatai). Sukarno juga membuat poros Jakarta-Peking (Beijing)-Pyongyang. “Situasi Vivere Pericoloso akhirnya menjungkalkan Sukarno dari kursi presiden secara menyakitkan. PKI yang dekat dengan Sukarno dihancurkan Angkatan Darat, akibat pimpinan Angkatan Darat diculik dan dibunuh pasukan pengamanan presiden yang berafisliasi kepada komunis,” ujar Ginting. “Jadi situasi politik saat ini jelang pemilu 2024, kurang lebih mirip dengan situasi politik 1964-1967,” pungkas Ginting. (sws).
Soal Hilirisasi Nikel: Di Belakang Fakta Menyesatkan, Ada Perencanaan Perampokan Sumber Daya
Jakarta, FNN – Ekonom Faisal Basri sedang berpolemik dengan Presiden Jokowi soal hilirisasi. Polemik itu bermula dari respons Faisal terhadap pernyataan Presiden Jokowi soal hilirisasi nikel yang katanya menguntungkan Indonesia. Berdasarkan data-data yang dimilikinya, Faisal Basri berpendapat bahwa hilirisasi nikel yang diputuskan pemerintah justru menguntungkan China. Bahkan, Faisal mengatakan bahwa hilirisasi yang dilakukan saat ini ugal-ugalan dan hanya mendukung industrialisasi di China, bukan di Indonesia. Ekonom senior dari Universitas Indonesia tersebut juga mengungkapkan bahwa 90 persen keuntungan dari kebijakan hilirisasi industri nikel di Indonesia justru mengalir ke China. Setelah dibantah oleh Presiden Jokowi, Faisal Basri pun kemudian membeberkan datanya. \"Bapak Presiden, maaf kalau saya katakan bahwa Bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan,\" ujar Faisal Basri, Jumat (11/8/23). Menanggapi polemik tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (12/8/23) menyatakan, “Ya, betul. Akhirnya, terbuka semua kebohongan yang diucapkan Pak Jokowi. Orang akhirnya akan ingat bahwa Jokowi menyebar hoaks setiap hari. Soal mobil nasional yang namanya Esemka, yang sudah dipesan 6000 unit, mana sudah 7 tahun? Soal ekonomi melesat 10% segala macam. Apa itu kalau presiden tidak berbohong itu? Kan itu hoaks.” Dari awal, mungkin 5 sampai 7 tahun yang lalu, Rocky sudah memastikan bahwa pembuat hoaks terbaik adalah penguasa atau Presiden sebagai pemimpin tertinggi. Karena mereka bisa menyebarkan segala macam data, lalu dimanipulasi dengan segala macam alasan. Jadi, kelihatannya orang akhirnya mau menuntut kejujuran, apa sebetulnya yang hendak dipamerkan. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa orang seperti Faisal Basri yang 27 jam sehari bergelut dengan data, Rizal Ramli yang berupaya untuk memantau kebijakan yang tidak masuk akal, itu mau dipenjarain. Sama seperti kasus dirinya. Padahal, mereka semua sebetulnya menghidupkan wacana publik untuk membahas di mana kebijakan itu disembunyikan. Dalam kasus hilirisasi, misalnya, kita mengerti bahwa itu dalam upaya untuk mengefisienkan, menambah penghasilan. “Tetapi, yang kita persoalankan bukan output dari hilirisasi, tetapi outcomenya. Outcomenya itu menguntungkan China, menguntungkan yang di hulu, bukan masyarakat yang di sekitar hilir kebijakan itu. Jadi, lanjut Rocky, kalau kita hitung secara logika akal sehat, hilirisasi oke, bahkan bisa dianggap ini menguntungkan APBN, tetapi sekaligus produknya hijau. Iya, tetapi di hulu maksudnya, bukan di hilir. Di hulu, penguasaan industri strategis semacam nikel, playernya cuma 4 orang. Jadi, keuntungannya di mana? Apalagi akibat dari hilirsasi semua kapasitas SDM kita dibangkitkan, yaitu sebagai buruh, bukan sebagai orang yang dirancang untuk menghasilkan pengetahuan bermutu tentang proyek-proyeksi itu. “Jadi, sekali lagi, tipuan ini yang mesti kita bongkar tuh. Ada hilirisasi, tetapi keuntungan tidak tiba pada masyarakat, tapi tiba pada empat orang yang bermain di hulu. Jadi ini problemnya ada di hulu. Ada hilirisasi tapi tidak menimbulkan transfer teknologi, karena pekerjaannya dan seluruh sistemnya dikerjakan oleh China itu,” ungkap Rocky. “Jadi, sebetulnya data-data itu beredar sebagai data, tetapi kalau kita buat analisis political economy, di belakang itu ada perencanaan perampokan sumber daya. Itu intinya. Jadi, kita bedakan antara data makro yang diucapkan oleh Pak Jokowi dengan analisis tentang bagaimana proses itu menghisap, mengeksploitasi, dan memburukkan kehidupan rakyat,” tambah Rocky.(ida)
Tiga Anggota KKB Ditangkap Beserta Sepucuk Senpi Rakitan di Dekai
Jayapura, FNN - Tim gabungan yang terdiri dari anggota Satgas Operasi Damai Cartenz dan Polres Yahukimo, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menangkap tiga anggota KKB beserta satu pucuk senjata api rakitan .Kasatgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu menjelaskan, penangkapan yang dilakukan Jumat (12/8) saat tim gabungan melaksanakan razia setelah ada laporan penembakan terhadap warga sipil di kompleks jalan Sosial, Dekai.Aksi penodongan dan penembakan dialami Syaiful Ewa (44) namun korban berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan insiden yang dialaminya.Setelah mendapat laporan tersebut, tim gabungan kemudian merespon dengan melakukan razia di kawasan dan sejumlah titik di Dekai.Dalam razia itu ditangkap ketiga anggota KKB wilayah Yahukimo beserta satu pucuk senjata rakitan dan barang bukti lainnya.Tiga anggota KKB yang ditangkap yaitu A.N (14 tahun, pelajar), L.K (20 tahun, swasta), dan W.K alias Weko (20 tahun, swasta).Saat ini ketiga anggota diamankan di Mapolres Yahukimo di Dekai, kata Faizal.Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo secara terpisah menambahkan, membenarkan adanya penangkapan terhadap tiga anggota KKB yang saat ini diamankan di Polres Yahukimo.Situasi kamtibmas di Dekai dan sekitarnya usai penangkapan tiga anggota KKB aman dan terkendali.\"Masyarakat diminta agar tidak terprovokasi dan senantiasa ikut menjaga keamanan di sekitarnya,\" harap Benny.(ida/ANTARA)
Dukungan Golkar bagi Prabowo Sangat Penting
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan dukungan Partai Golkar terhadap Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat penting dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024.\"Partai Golkar adalah partai lama, partai kuat yang memiliki pengalaman segudang proses politik, sehingga dukungan Golkar bagi Gerindra, bagi Prabowo sangat penting,\" kata Muzani usai menghadiri konsolidasi Partai Gerindra Jakarta Selatan di Lapang Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu.Meskipun demikian, Muzani mengatakan Partai Gerindra akan sepenuhnya menghormati keputusan partai berlambang pohon beringin tersebut akan bergabung dengan Partai Gerindra dalam menyongsong tahun politik 2024.\"Tentu saja kita harus menghormati proses internal di Partai Golkar untuk segera diambil keputusan menghadapi Pilpres yang akan datang. Kami berharap Golkar akan mengambil keputusan lebih cepat,\" ujarnya.Kemudian terkait soal pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto beberapa waktu lalu, Muzani mengatakan pertemuan tersebut hanya membahas masalah bangsa.\"Ya saya mendampingi Pak Prabowo bertemu dengan Pak Airlangga, tapi itu lebih bersifat umum pembicaraanya. Umum itu artinya menyamakan persepsi cara pandang Golkar terhadap berbagai macam masalah bangsa,\" kata dia.Saat ditanya soal kans bergabungnya Partai Golkar dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Muzani mengatakan peluangnya cukup besar.\"Insya Allah besar,\" pungkasnya.(ida/ANTARA)
Ujaran Kebencian-Hoaks Disebabkan Kurangnya Literasi Digital
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Deden Mauli Darajat menilai maraknya ujaran kebencian hingga hoaks di media sosial disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan literasi digital.“Kekurangan pemahaman tentang literasi digital inilah yang kemudian masih maraknya hate speech dan hoaks. Kita, misalnya bertanggung jawab untuk mengingatkan lingkungan di sekitar kita untuk mengurangi hate speech dan hoaks,” kata Deden dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dia menilai pemahaman akan literasi digital yang kurang menyebabkan masyarakat tidak bijak dalam menyampaikan pendapat, opini, dan gagasannya. “Sehingga dengan mudah berpendapat atau memviralkan opini negatif yang menimbulkan kerentanan polemik antar anak bangsa,” ucapnya.Sebaliknya, kata dia, dengan kecakapan literasi digital maka masyarakat akan dapat berpikir secara bijak dalam mengakses, mengolah, maupun menyebarkan informasi di media sosialnya.Untuk itu, dia mengajak semua pihak ikut serta mengkampanyekan pentingnya literasi digital dalam membangun iklim demokrasi yang positif untuk menyambut tahun politik.“Kedewasaan kita dalam berdemokrasi di ruang digital memang sangat diperlukan, apalagi di tahun tahun politik yang biasa terkesan sensitif,” ujarnya.Dia juga mengajak publik untuk menjadikan polemik terkait pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang diduga merendahkan martabat Presiden sebagai refleksi dalam memberikan kritik yang santun demi mencegah perpecahan dan terjerat delik hukum.“Program kampanye literasi digital bisa dilakukan oleh berbagai pihak yang peduli terhadap iklim demokrasi yang sehat, terutama oleh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, bahkan organisasi kemasyarakatan,” ungkapnya.Deden lantas mengingatkan meskipun negara menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun masyarakat juga harus mampu memilih dan memilah kata yang akan disampaikannya ke ranah publik.“Banyak masyarakat yang belum dapat membedakan antara kritik, nyinyir, hujatan dan ujaran kebencian yang rentan memecah belah masyarakat karena sejatinya tidak ada kebebasan dalam menyebarkan kebencian, hasutan, fitnah atas nama demokrasi,” katanya.Dia menambahkan diperlukan pula kesadaran bagi para politikus maupun kontestan pemilu untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan memaparkan visi-misi yang orisinal, strategi yang baik, dan kampanye yang elegan guna menghasilkan pemimpin eksekutif dan legislatif yang berkualitas.“Setiap kontestan di pemilu 2024 ini harus membangun political will yang baik yang membuat pesta demokrasi berjalan dengan lancar dan sukses tanpa adanya perpecahan di masyarakat,” tutur dia.(ida/ANTARA)
POPULER
