POLITIK
Bawaslu RI Bakal Menggandeng Media Dalam Memetakan Kerawanan Pemilu 2024
Sukabumi, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan menggandeng media massa untuk menghadapi kerawanan pada Pemilu 2024.Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Media Gathering Bawaslu Tahun 2023 di Caldera Adventure Rafting and Resort Sukabumi, Jawa Barat, Kamis. \"Salah satu upaya strategi melakukan pencegahan adalah merangkul teman-teman media,\" ujar Lolly. Menurut dia, strategi pencegahan berdasarkan perspektif media sangat penting dalam pemilu. Ia menilai hasil jurnalisme dari awak media terbukti mampu memengaruhi perspektif apa pun kepada khalayak. Untuk itu, Bawaslu berupaya merangkul para jurnalis dan media massa agar masuk ke dalam strategi pencegahan pemilu. \"Karena itu strategi pencegahan dalam perspektif media massa sangat penting untuk didiskusikan,\" jelasnya. Srikandi Bawaslu itu memberikan bocoran terkait peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik. Adapun IKP Tematik tersebut merupakan penyempurnaan dari IKP yang telah diluncurkan Bawaslu pada 2022. Apabila IKP 2022 hanya merumuskan empat aspek kerawanan, sambung Lolly, di IKP Tematik 2023 nantinya akan memuat lima aspek. Kelima aspek tersebut menyangkut, politik uang, netralitas ASN, politisasi SARA, kampanye di media sosial, dan tematik pemilu di luar negeri. \"IKP Tematik yang akan diluncurkan nanti guna menjawab persoalan-persoalan yang belum terjawab di IKP 2022,\" kata dia. Kendati demikian, Lolly tidak menjelaskan lebih lanjut terkait waktu peluncuran IKP Tematik. Ia menuturkan IKP Tematik yang berisi lima poin upaya pencegahan Bawaslu tersebut akan diluncurkan di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. \"Jadi, Bawaslu akan meluncurkan IKP Tematik berdasarkan tempat kerawanan yang tinggi,\" pungkas Lolly. Sebelumnya, Bawaslu RI meluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu bahkan melakukan pemetaan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada IKP tersebut. Dalam IKP tersebut terungkap beberapa kategori provinsi dengan rawan tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi, yaitu Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04). Untuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, di antaranya, Banten (66,53), Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27), dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Sebanyak delapan provinsi masuk dalam kategori rendah, di antaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74).(sof/ANTARA)
Kemenpan RB Menetapkan 572.496 Formasi ASN Tahun 2023
Jakarta, FNN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2023.\"Pemerintah menetapkan 572.496 formasi ASN dari 1.030.751 formasi kebutuhan ASN pada tahun 2023,\" kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2023 di Jakarta, Kamis.Menpan RB menyebutkan jumlah tersebut untuk formasi pada 72 instansi pemerintah pusat atau sebanyak 78.862 ASN dengan perincian sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).Selanjutnya, untuk pemerintah daerah sebanyak 493.634 ASN dengan perincian sebanyak 296.084 PPPK guru, 154.724 PPPK tenaga kesehatan, dan 42.826 PPPK teknis.Azwar menegaskan bahwa Pemerintah secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada eks THK-II karena mereka telah mengabdi.\"Maka, rekrutmen ASN 2023 ini sebanyak 80 persen di antaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN, dan 20 persen untuk pelamar umum,\" ungkapnya.Proses seleksi akan dimulai pada bulan September 2023. Dalam hal ini, dia mengucapkan terima kasih kepada instansi yang menyampaikan usulan formasi.\"Semoga proses seleksi berjalan lancar. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip. Kami berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo,\" katanya.Rapat koordinasi yang diikuti ribuan pejabat pembina kepegawaian se-Indonesia itu, turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.(sof/ANTARA)
Penurunan Batas Usia Capres Memberi Kesempatan Generasi Muda
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai baik wacana penurunan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) sebab dapat memberi kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi bagi bangsa.\"Menurut saya ini bagus, anak muda jadi punya kesempatan berkontribusi untuk bangsanya,\" kata Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Dikatakan bahwa kedewasaan, kebijaksanaan, dan kematangan berpikir tidak ditentukan oleh usia.\"Ada yang masih muda, tetapi sudah matang pemikirannya. Ada yang sudah tua, tetapi masih childish (kekanak-kanakan), jadi tidak masalah, yang penting kualitas kepemimpinannya,\" kata dia.Sahroni berharap pula agar publik memaknai secara positif penurunan batas usia capres/cawapres karena menurutnya generasi muda mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai tantangan pada era saat ini.\"Kita akan dan harus selalu punya harapan besar pada generasi muda, tidak boleh tidak. Mau tidak mau estafet harus dilakukan, generasi muda merupakan \'pewaris sah\' bangsa ini. Jadi, kenapa kita harus batasi akses mereka untuk berkontribusi? Pun pada akhirnya masyarakat yang akan memilih, peraturan ini hanya membuka akses,\" tuturnya.Ia berharap generasi muda dapat membawa pembaruan bagi bangsa Indonesia, khususnya di bidang politik. Pengetahuan dan pengalaman generasi muda akan menambah kualitas diskursus politik di Tanah Air.\"Saya kira dengan ini demokrasi kita sudah di jalan yang benar dan menuju ke arah yang baik,\" kata legislator kelahiran 1977 itu.Sebelumnya, Selasa (1/8), DPR dan Pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun.Permohonan uji materi itu salah satunya diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menguji persyaratan batas usia minimal capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Direktur Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) Francine Widjojo menilai tidak ada dasar dan urgensi dalam membatasi rakyat tidak boleh memilih capres dan cawapres yang usianya 35—39 tahun.\"Banyak anak muda menunjukkan prestasinya dalam jabatan kepemimpinan publik, yang bisa jadi berpotensi menjadi presiden maupun wakil presiden. Namun, sayangnya terganjal syarat usia minimal 40 tahun dalam UU Pemilu saat ini,\" ujar Francine dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (9/3).(ida/ANTARA)
Pj Gubernur Jabar Tinggal "Gas Saja"
Jakarta, FNN - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar yang akan menggantikannya hingga penetapan hasil Pilkada Serentak pada November 2024, akan nyaman dan tinggal \"gas saja\".\"Apa pun itu saya pastikan Jawa Barat-nya lagi bagus, saya pastikan yang dipilih akan sangat nyaman melanjutkan kepemimpinan yang saya bangun. Saya mah pensiun, jalan-jalan,\" kata Kang Emil, sapaan akrabnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.Emil mengatakan situasi Jabar saat ini sedang bagus. Provinsi tersebut, ujarnya, telah mendapat 542 penghargaan, di antaranya, perekonomian terbaik, dan penanganan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting) terbaik.\"Ibarat-nya Pj tinggal \'nge-gas saja\'. Mobil yang sudah disiapkan saya kira akan sangat nyaman. Tinggal saya brief ,\" ujarnya.Setelah Pj Gubernur Jabar terpilih, kata Emil, dirinya akan memberikan pandangan terhadap pejabat tersebut agar selama 1,5 tahun kepemimpinan, pemerintahan Jabar berjalan lancar.Saat ini, DPRD Jabar telah mengusulkan tiga nama sebagai calon Pj Gubernur Jabar yakni Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Mulyana dan Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung, Keri Lestari.\"Ada tiga nama (usulan) dari DPRD. Satu Prof Keri dari Unpad, Bey Machmudin dari Biro Pers Istana, karena dia juga sekolah dan besar di Bandung, ketiga Mantan Kajati Jabar Asep Mulyana,\" ujar Emil.Emil enggan berkomentar mengenai tiga kandidat dari DPRD Jabar yang berpotensi meneruskan kepemimpinan-nya.Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru\'yat mengatakan pihaknya kini tinggal menunggu usulan tiga nama lain dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum ditentukan oleh Presiden Joko Widodo siapa yang akan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat.Achmad Ru\'yat pun memastikan akan segera melayangkan surat kepada Kemendagri untuk ditindaklanjuti. Dia berharap siapa pun yang ditunjuk menjadi penjabat gubernur dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal.\"Kami berharap sampai nanti Pilkada Jawa Barat, sosok penjabat gubernur Jabar ini dapat melaksanakan tugas dengan sebenarnya dan seoptimal mungkin,\" ujar Ru’yat.(ida/ANTARA)
Gibran Menerima Arahan Pemenangan Capres PDIP
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menerima arahan pemenangan calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden 2024. Saat dikonfirmasi di Solo, Kamis, Gibran mengatakan arahan terkait pemenangan capres tersebut berlangsung selama satu hari di Jakarta, Rabu (2/8). Saat disinggung mengenai penunjukan-nya sebagai juru kampanye nasional, ia enggan menjelaskan secara detail. \"Saya tidak bisa membicarakan itu secara detail. Tidak bisa saya jelaskan di sini, rahasia,\" ucapnya. Meski demikian, ia membocorkan bahwa arahan tersebut terkait dengan kewajiban kader PDIP memenangkan Ganjar Pranowo. \"Betul,\" jawabnya singkat. Sementara itu, nantinya ada agenda di mana Gibran akan mendampingi Ganjar, baik di dalam kota maupun luar kota.\"Agenda di dalam kota dan luar kota, belum ada agenda yang luar kota, nunggu saja,\" tuturnya. Selain itu, menurut dia tidak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk dirinya. \"Nggak ada yang khusus, general saja untuk semua kepala daerah dan Ketua DPC,\" katanya. Mengenai juru kampanye, ia mengatakan belum ada penunjukan dari pengurus partai. Meski demikian, dikatakannya, selama ini juru kampanye terdiri dari tim inti yang merupakan kader senior. \"Sing cah cilik-cilik ora melu (yang masih muda tidak ikut),\" ujarnya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Kemenag Asesmen Pendidikan dan Tenaga Pendidik Al Zaytun
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan hasil rapat mengenai nasib Al Zaytun salah satunya menugaskan Kementerian Agama RI memberi pendampingan kepada pondok pesantren (ponpes) termasuk para santri dan tenaga pendidiknya.Mahfud MD, selepas memimpin rapat bersama beberapa menteri dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta menjelaskan pendampingan itu merupakan jaminan pemerintah terhadap kegiatan belajar mengajar di Ponpes Al Zaytun tetap berjalan, meskipun pimpinan ponpes, Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Polri.\"Pertama, (hasil rapat) menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaytun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungan-nya,\" kata Mahfud MD saat menyampaikan hasil rapat kepada wartawan di Jakarta, Kamis.Dia menyampaikan tim pendamping dari Kementerian Agama itu juga diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di Al Zaytun, termasuk tenaga pendidiknya. Tujuan asesmen itu, Mahfud menyebut, untuk memastikan kegiatan belajar dan mengajar di Al Zaytun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.\"Termasuk di sini ada Bareskrim memberi jaminan keamanan terhadap siapa pun yang akan melakukan proses-proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren,\" ujar Mahfud MD.Oleh karena itu, Mahfud meminta para santri tidak mengkhawatirkan nasib Ponpes Al Zaytun, berikut keberadaan tim asesmen yang nantinya datang langsung ke Ponpes untuk mengevaluasi para pengajar, kegiatan, dan program-program di pondok pesantren tersebut.\"Warga Pesantren jangan panik. Hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional, ini supaya disuarakan sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar apa tidak,\" kata dia.Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat itu di antaranya Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Kemudian, ada juga pejabat dari Bareskrim Polri.Bareskrim Polri pada Rabu (2/8) dini hari pada pukul 02.00 WIB resmi menahan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.\"Setelah ditetapkan saudara PG (Panji Gumilang) sebagai tersangka 1 Agustus 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan saudara PG sebagai tersangka,\" kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan.Dia menjelaskan penahanan Panji terhitung selama 20 hari mulai 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023.\"Penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023,\" ucap Ramadhan.Kepolisian menjerat Panji Gumilang dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang ancaman hukumannya penjara 10 tahun.Kemudian, Pasal 45 a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman hukumannya penjara 6 tahun, ditambah juga Pasal 156 a KUHP yang ancamannya penjara 5 tahun.(ida/ANTARA)
Mahfuz Sidik Berharap Pengalaman Pahit Pemilu 2019 Tidak Terjadi Lagi di 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai Pemilu 2024 adalah pemilu transisi yang sangat penting bagi kita semua sebagai bangsa. Pengalaman pahit terjadinya pembelahan yang begitu luas dan dalam pada 2019 lalu, diharapkan tidak terjadi lagi. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik saat memberika pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk Menakar Format Koalisi Capres pada Pemilu 2024, Rabu (2/8/2028) sore. \"Saya kira kita semua telah bersepakat, bahwa Pemilu 2024 ini adalah pemilu transisi yang sangat penting bagi kita,\" kata Mahfuz dalam diskusi yang dihadiri Ketua Bapilu Partai Nasdem Effendi Choirie (Gus Choi), Sekjen PPP Arwani Thomafi dan Sekjen PBB Afriansyah Noor. Menurut Mahfuz, bangsa Indonesia pernah memiliki pengalaman pahit pada Pemilu 2019 lalu, dimana terjadi pembelahanan politik yang begitu luas dan dalam. \"Sampai akhirnya kita setiap hari harus disisipkan dengan kosakata cebong, kampret dan seterusnya. Dan itu saya kira tidak perlu terjadi lagi,\" katanya. Mahfuz mengatakan, ada satu modalitas penting yang sudah kita dapatkan hari-hari ini, yakni dimana partai-partai Islam telah terdistribusi di tiga formasi koalisi calon presiden (capres). \"Walaupun di partai kita ini banyak kejutan-kejutan sampai akhir, tapi mudah-mudahan kejutannya tidak sampai menjauhkan dari proses pemilu yang damai dan harmonis,\" ujarnya. Sekjen Partai Gelora ini berharap agar kepentingan masyarakat secara umum tetap harus diutamakan, di manapun posisi politiknya. Sebab, pada akhirnya semua pihak akan memiliki titik-titik persamaan demi kepentingan publik yang lebih besar. \"Saya kira ini, satu hal yang ingin saya highlight terus. Tetapi saya mau mengingatkan, bagaimana agar Pileg tetap tidak terleminasi oleh isu Pilpres. Jangan sampai nanti capres kita sukses, tapi target kita di Pileg jadi berantakan, karena perhatian masyarakat begitu dominan dengan isu Pilpres,\" katanya. Partai Gelora, lanjut Mahfuz, sejak awal sudah meminta agar pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dipisahkan. Namun, hal itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan diputuskan pelaksanaan Pileg dan Pilpres tetap berlangsung serentak pada Pemilu 2024. \"Jadi memang soal Pileg dan Pilpres ini perlu mendapatkan perhatian. Kami setahun yang lalu, meminta untuk meninjau kembali keputusan tentang penyelenggaraan Pileg dan Pilpres secara bersamaan. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi agenda bersama nantinya,\" harap Mahfuz. Mahfuz menegaskan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara bersamaan tidak menciptakan efiesiensi, malahan sebaliknya. Pelaksanaan Pemilu justru kurang mendapatkan atensi dari pemilih. \"Karena kuatnya perhatian ke Pilpres dibandingkan ke Pileg, maka menyebabkan terjadinya pembelahan di akar rumput. Bahkan sudah 5 tahun berlalu, elitenya sudah terkonsolidasi, tapi sisa-sisa pembelahan di masyarakat ini yang nampaknya belum belum tuntas sampai sekarang,\" jelasnya. \"Tapi mudah-mudahan pembelahan politik yang terjadi di 2019 ini tidak terjadi. Karena jika itu terjadi lagi, ongkos terbesar itu ditanggung oleh masyarakat,\" kata pungkas Mahfuz. Tawarkan Gagasan, bukan Framing Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem Effendi Choirie berharap agar semua pihak untuk tidak saling mencari kelemahan atau saling menfitnah. Sebab, kata dia, dari ketiga capres yang ada, baik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, sama-sama putra terbaik bangsa. \"NasDem sudah sepakat, Pak Surya Paloh mendoktrin kami, Prabowo oke, Ganjar oke, semua kader bangsa. Anies juga oke. Mari kita tawarkan gerakan perubahan untuk Indonesia ke depan,\" kata Gus Choi. Dengan adanya demokrasi yang bertanggungjawab, maka diharapkan kualitas demokrasi Indonesia akan semakin berkualitas. Gus Choi menyerahkan semua pilihan ke publik untuk memilih siapapun, kandidat yang dianggap terbaik untuk 5 tahun yang akan datang \"Mari kita tawarkan gagasan. Mari kita tampilkan kelebihan masing-masing, bukan saling memfitnah atau saling mencari kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kita serahkan kepada rakyat, terserah mau pilih siapa. Siapapun yang terpilih, Insya Allah untuk Indonesia 5 tahun yang akan datang,\" katanya. Karenanya, dia berharap agar politik di Indonesia mengedepankan pertarungan gagasan atau ide ketimbang membuat framing-framing yang tidak benar kepada salah satu kandidat, yang hanya menimbulkan fitnah. \"Karena itu ke depan yang kita inginkan, harapan kita, harapan dari sebuah pergerakan politik, pertarungan politik itu bukan memberi cap yang buruk tapi bagaimana gagasan, bagaimana kita bertarung, bukan saling mencari cap yang buruk, saling mencari kelemahan, (tapi) gagasan. Itu yang kita tawarkan,\" kata Gus Choi. Hal senada disampaikan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi. Arwani meminta semua pihak bisa memberikan teladan yang baik kepada publik, termasuk juga memperlihatkan ke dunia internasional mengenai kualitas demokrasi Indonesia. \"Ayo sama-sama kita memberikan teladan kepada semuannya termasuk juga memperlihatkan ke dunia internasional, bahwa Indonesia bisa mempraktekkan demokrasi yang indah, demokrasi yang riang gembira,\" kata Arwani. Arwani mengatakan, semua kandidat dan partai poliik peserta Pemilu 2024 telah memiliki catatan sejarah masing-masing. Ia menyerahkan semua pilihan kepada publik dan diharapkan tidak ada tindakan yang bisa mengurangi kualitas demokrasi. \"Kita kembalikan kepada rakyat. Semoga cara kita berdemokrasi yang semakin membaik ini, dengan cara plus minus yang ada, tidak ada tindakan-tindakan yang akan mengurangi kualitas demokrasi yang sama-sama butuhkan,\" katanya. \"Insya Allah 2024 akan menjadi ajang bagi seluruh anak bangsa dalam memberikan jawaban yang terbaik, bagaimana kita membangun bangsa, mengisi ruang-ruang kosong untuk kita bangun bersama untuk masyarakat Indonesia,\" imbuhnya. Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor berharap agar Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak antara Pileg dan Pilpres bisa berjalan lancar. Sehingga pemilunya menjadi Pemilu yang damai, aman, adil serta bermartabat. \"Partai Bulan Bintang tentunya sangat berharap pemilu ini menjadi pemilu yang damai, aman, adil, serta bermartabat. Pemilu ini kan pemilu serentak, antara Pileg dan Pilpresnya berbarengan, semoga semua berjalan baik,\" kata Afriansyah. Jika semua berjalan baik, kata Afriansyah, maka akan dihasilkan wakil-wakil rakyat yang amanah dalam Pileg, sementara di Pilpresnya didapatkan pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat agar lebih baik lagi. \"Jika semua berjalan baik, di Pilegnya akan dihasilkan wakil-wakil rakyat yag amanah yang betul-betul bisa mewakili rakyat. Kemudian Pilpresnya, terpilih Presiden yang betul-betul yang bisa membawa kesejaheraan yang lebih baik lagi,\" katanya. Karena itu, Afriansyah meminta semua penyelenggara Pemilu 2024 mulai dari KPU RI dan Bawaslu RI, serta Polri dapat melaksanakan Pemilu secara adil, sehingga tidak menimbulkan gejolak ketidakpuasan puas berlebihan di masyarakat yang bisa mengganggu kualitas demokrasi kita. \"Jadi lembaga-lembaga yang menyelenggarakan Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta Polri kita minta betul-betul agar melaksanakan Pemilu dengan adil, bersikap arif dan bijaksana, serta betul-betul menjunjung azas jurdil,\" pungkas Afriansyah. (Ida).
Megawati Memberi Arahan Baru kepada Ganjar Agar Menyejahterakan Rakyat
Jakarta, FNN - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberi arahan terbaru untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo agar menyejahterakan rakyat.Hal ini disampaikan Ganjar dalam rapat koordinasi internal PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.\"Arahan dari Ibu Megawati, saya dinasihati bahwa ‘kader partai ketika di jabatan publik, wajib hukumnya menyejahterakan rakyat’,\" kata Ganjar dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.Megawati juga memberi penjelasan ketika menduduki suatu jabatan, landasan ideologi itu tidak boleh bergeser. Menurut Ganjar, pesan dan arahan dari Megawati itu sangat kontekstual dengan kondisi Indonesia saat ini.Bung Karno, Megawati, hingga Presiden Jokowi berhasil menunjukkan bagaimana menjaga kedaulatan Indonesia selama memerintah. Pada era Jokowi, menjaga kedaulatan Indonesia itu ditunjukkan dengan program hilirisasi yang akan dilanjutkan oleh Ganjar.\"Jadi, ada benang merah ideologi estafet kepemimpinan nasional yang diperjuangkan bersama, dilakukan untuk menyejahterakan rakyat,\" tegas Ganjar.Ganjar melanjutkan, \"Saya akan bersama Anda semua, kita akan bergerak bersama.\"Selain itu, Ganjar juga bercerita mengenai negara, dan termasuk partai politik, yang harus adaptif terhadap teknologi, khususnya teknologi informasi.Ia mengisahkan pengalaman dirinya yang bertemu banyak orang dari seluruh penjuru Nusantara, bukan hanya secara fisik saja, melainkan juga melalui teknologi telepon video.Cerita-cerita unik saat dia bertelepon dengan ibu-ibu pengajian di Sumatera hingga dengan para pegawai honorer di Papua.\"Jika memang ada yang ingin bertegur sapa dengan saya lewat video call, jika saya sedang tidak sibuk sekali, saya bersedia untuk dikontak oleh teman-teman sekalian,\" ucap Gubernur Jawa Tengah itu.Untuk diketahui, rapat koordinasi internal ini merupakan tahap kedua setelah tahap pertama pada hari Senin (31/7).Konsolidasi internal secara tertutup ini dihadiri juga oleh Megawati dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ratusan kepala daerah dan pimpinan DPC PDI Perjuangan dari wilayah-wilayah di Indonesia dihadirkan langsung pada acara tersebut.(sof/ANTARA)
Wapres Meminta Agar Pendidikan di Ponpes Al Zaytun Tetap Berjalan
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin minta proses belajar-mengajar di Pondok Pesantren Al Zaytun tetap berjalan pasca-ditetapkannya pimpinan ponpes tersebut Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama.\"Tadi Bapak Ketua Dewan Pertimbangan (Ma\'ruf Amin) memberikan arahan bahwa proses pendidikan yang sekarang sudah berjalan di Al Zaytun itu harus tetap berjalan. Pemerintah diharapkan bisa mengambil alih dan juga memberikan pembinaan di dalam proses selanjutnya,\" kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa\'adi di kantor MUI Jakarta, Rabu.Amirsyah menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat Dewan Pertimbangan MUI tentang Perkembangan Organisasi dan Persoalan Keuangan dan Kebangsaan yang dipimpin Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang juga Wapres Ma\'ruf Amin.\"Pemerintah itu siapa? Tentunya yang sesuai dengan tupoksi-nya, dalam hal ini adalah kalau lembaga pendidikan umum dikembalikan Kemendikbud, kalau pendidikan agama dan pondok pesantren di Kementerian Agama,\" tambah Zainut.Sekretaris Janderal MUI Amirsyah Tambunan mengemukakan bahwa MUI mendukung Bareskrim Polri yang menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka, namun soal Ponpes Al Zaytun tetap harus terus berjalan.\"Kita minta ke Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan. Jadi ada dua hal, soal Panji-nya oke tapi ini lembaga pendidikan ya harus dibimbing dibina itu kewenangan Menteri Agama Kementerian Agama. Alhamdulillah MUI telah mengeluarkan fatwa terkait Panji Gumilang, sebagai mustafti, peminta fatwa itu adalah bareskrim, sudah kita serahkan dan proses hukum jalan terus,\" jelas Amirsyah.Amirsyah juga meminta agar umat tenang tidak terprovokasi dengan anggapan-anggapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\"Jelas, (penodaan agama). Kita ada 10 kriteria satu di antaranya yang kelima yaitu menafsirkan Al Quran tidak sesuai dengan kaidah itu penting, jadi menafsirkan Al Quran harus sesuai dengan kaidah,ada aturan, jadi nggak bisa secara serampangan,\" tambah Zainut.Saat ini, menurut Zainut, keberlanjutan status Panji Gumilang ada di tangan pihak kepolisian.\"Saya kira bola sekarang ada di kepolisian dan saya yakin Kepolisian sebagai penegak hukum akan melaksanakan fungsinya secara profesional, akuntabel dan berkeadilan, kita tunggu saja proses hukum itu di kepolisian,\" ungkap Zainut.Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telat menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama berdasarkan hasil gelar perkara pada Selasa (1/8/2023).Panji Gumilang juga telah diperiksa sebagai saksi pada Selasa mulai pukul 15.00 hingga pukul 19.30 WIB. Penyidik lantas melanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap Panji Gumilang dari mulai pukul 21.15 WIB hingga pukul 01.00 WIB pada Rabu (2/8)Pemeriksaan kemudian dihentikan karena permintaan Panji Gumilang dan dilanjutkan pada Rabu siang.Panji Gumilang diduga melanggar ketentuan Pasal 156a dan juga Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, dinilai mengajarkan ajaran sesat karena antara lain menyampaikan bahwa salat antara jamaah pria dan wanita dapat digabung dalam satu baris, membolehkan zina dan dosanya bisa ditebus dengan uang, serta akan mendirikan pesantren Kristen. Panji Gumilang juga pernah berpidato dengan mengaku dirinya beraliran komunisme.Bareskrim Polri belum menahan Panji Gumilang karena pemeriksaannya sebagai tersangka belum tuntas 1x24 jam.(ida/ANTARA)
Perlu Akal Sehat Hindari Radikalisisasi “Berjubah” Agama
Jakarta, FNN - Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian Noor Huda Ismail memandang perlu tradisi pemikiran kritis dan akal sehat agar masyarakat terhindar dari informasi \"berjubah\" agama yang bisa membuat seseorang menjadi radikal.Dalam mencari dan mencerna suatu informasi, kata Noor Huda Ismail, perilaku manusia zaman modern cenderung mengambil informasi yang mereka butuhkan hanya dari sumber yang membenarkan apa yang telah mereka yakini.\"Dalam dunia psikologi, bias kognitif ini sering disebut dengan motivated reasoning atau confirmation bias,\" kata Noor Huda melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.Noor Huda menjelaskan bahwa seseorang ketika mencari informasi cenderung sudah punya pemahaman, cara pandang, atau stigma tertentu. Setelah itu, mencari informasi untuk membenarkan pemahaman atau cara pandang tersebut.\"Hal itu terjadi bahkan sebelum adanya media sosial. Dengan adanya media sosial, kecenderungan terjadinya bias kognitif itu menjadi lebih kuat lagi,\" ujarnya.Keadaan seperti itu, kata dia, diperparah dengan munculnya algoritma dalam layanan mesin pencarian atau search engine seperti Google atau Bing. Misalnya, penggemar klub bola Arsenal, kalau mengeklik Arsenal, seluruh informasi itu yang berkaitan dengan klub tersebut.\"Dalam cara memahami ajaran agama tertentu, kalau sudah mengeklik, misalnya al-wala wal bara’, istilah, atau acara tertentu yang didorong oleh kelompok pro kekerasan, cenderung akan hanya menerima informasi yang sama. Di dunia akademis, biasanya ini disebut dengan filter bubble,\" katanya.Ia memandang penting mencari sumber informasi pembanding dari apa yang sudah diyakini. Selain itu, perlu mengadopsi tradisi berpikir kritis untuk bisa membedakan bahwa apa yang di internet belum tentu semuanya benar.\"Kemampuan membandingkan suatu informasi dengan hal yang sama, namun dari sumber dan perspektif yang berbeda menjadi penting,\" ujarnya.Menurut dia, tren medium yang digunakan serta kecenderungan cara berkomunikasi masyarakat dunia memang telah berubah. Saat ini masyarakat di seluruh dunia cenderung tidak melihat mana yang benar, tetapi justru mana yang viral.Ia juga menyoroti pentingnya belajar teknologi sebagai suatu kenyataan yang tak terelakkan. Hal itu, menurut dia, berlaku mulai dari masyarakat lapisan terbawah hingga para pejabat yang memegang kendali.\"Ketika di suatu negara para pemangku kepentingannya tidak memahami perkembangan teknologi, tentu akan berdampak buruk pada kebijakan atau keputusan yang diambil,” ujarnya.Oleh karena itu, Noor Huda berpesan agar masyarakat jangan percaya pada satu guru atau sumber saja, tetapi harus bisa dan mau melihat dari berbagai macam sumber.Masyarakat, lanjut dia, juga harus menggunakan akal sehat untuk bisa memilih dan memilah informasi, serta dalam membagikan informasi harus menggunakan prinsip saring sebelum membagikan.(ida/ANTARA)
POPULER
