POLITIK
Fanatisme Berlebihan dalam Pemilu Berpotensi Menimbulkan Radikalisme
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, fanatisme berlebihan dalam mendukung partai politik (parpol) maupun calon pemimpin nasional dan pemimpin daerah dalam pemilihan umum (pemilu) 2024, berpotensi menimbulkan radikalisme yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. “Fanatisme berlebihan dalam pemilu dapat menimbulkan potensi radikalisme yang bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Jangan ada lagi istilah cebong dan kampret serta istilah yang merendahkan derajat manusia,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, Selamat Ginting di Jakarta, baru-baru ini. Ia mengungkapkan hal itu dalam acara KENDURI (Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri) Desa Damai yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Menurutnya, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan kepada kelompok yang berbeda pandangan. Termasuk pandangan atau pilihan politik. “Jika ada kelompok yang memaksakan kehendak perubahan sosial politik secara drastis, karena merasa partai politik pilihannya maupun calon pemimpin nasional atau daerah yang diusungnya harus menang dengan cara kekerasan dalam pemilu, artinya kelompok itu melakukan radikalisme,” kata Ginting di hadapan warga Kelurahan Cawang. Jangan sampai, kata dia, para pendukung parpol maupun pendukung calon pemimpin nasional atau daerah menggunakan kekerasan kepada orang atau kelompok yang berbeda. Termasuk kekerasan melalui bullying (tindakan agresif yang dilakukan berulang) di media sosial dengan kalimat yang tidak etis seperti: kadal gurun (kadrun) maupun babi cina (bacin). Radikalisme, lanjut Ginting, merupakan perilaku yang menghendaki perubahan drastis dengan mengabaikan aturan hukum dan bertujuan merealisasikan target-target tertentu. Termasuk mengubah situasi sosial politik tertentu dengan cara yang menyalahi ketentuan yang disepakati suatu bangsa dan negara. Sisi Kemanusiaan Dikemukakan, munculnya radikalisme di Indonesia setidaknya disebabkan tiga faktor mendasar. Pertama, perkembangan di tingkat global. Kelompok-kelompok radikal menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror. Kedua, muculnya paham-paham konservatif yang gemar membuat batas kelompok yang sempit. Di luar kelompok mereka disebut kafir, musuh, dan wajib diperangi. Ketiga, faktor kemiskinan dapat menimbulkan perasaan termajinalkan, sehingga menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme. Selamat Ginting mengharapkan dalam pencegahan radikalisme, pemerintah perlu mengedepankan sisi kemanusiaan atau menggunakan pendekatan humanis. “Perlu pendekatan soft approach dalam melaksanakan deradikalisasi untuk memutus akar ideologi radikalisme agar dapat mewujudkan kehidupan yang damai dan harmoni,” kata Ginting. Program yang bisa dilakukan, lanjut Ginting, seperti aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memutus akar penyebab ideologi radikalisme yang dapat berujung menjadi terorisme. Misalnya dengan merangkul keluarga dan anak-anak mantan pelaku teror serta menyekolahkan anak anak tersebut di sekolah-sekolah moderat. Kenali Lingkungan Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Kolonel (Zeni) Rahmad Suhendro mengatakan kegiatan KENDURI (Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri) Desa Damai bertujuan agar tercipta keguyuban di desa-desa, sehingga warga desa atau kelurahan punya bekal agar tidak mudah terpapar paham radikal. \"Jika tidak kenal lingkungan sekitar, maka secara tidak sadar dengan mudah dapat disusupi paham-paham terorisme dan radikalisme,\" kata Rahmad. Menurutnya, para pelaku teror biasanya mengatasnamakan agama. Padahal agama apa pun melarang membuat kerusakan di muka bumi, bahkan mewajibkan cinta damai kepada sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan. \"Awal dari terorisme itu dari radikal, kemudian menjadi intoleran. Ujungnya bisa sampai tindakan terorisme,” ungkap alumni Akademi Militer (Akmil) 1989. Rasa Damai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Taufan Bakri meminta masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 mendatang dengan perasaan damai menuju tampat pemungutan suara (TPS). Rasa cinta dan damai itu juga mesti dimulai saat pelaksanaan kampanye pemilu. “Hilangkan perasaan merasa benar sendiri, supaya tidak tercipta permusuhan hanya karena berbeda pilihan politik. Sambut dengan gembira, bukan dengan kebencian yang dapat menimbulkan radikalisme,” ujar Taufan yang juga Ketua FKPT DKI Jakarta. Lurah Cawang Didik Diarjo meminta warganya peduli tentang ancaman radikalisme. Ia meminta warganya jika mengetahui ada potensi radikalisme, segera melaporkannya kepada Babinsa (Bintara Pembina desa) TNI-AD dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polri, perangkat desa atau seluruh unsur yang paling dekat. Hadir pula sebagai narasumber praktisi film Dyah Kusumawati. Selain itu pengurus FKPT DKI Jakarta, yakni Sekretaris. M Rico Sinaga; Bendahara, Muhammad Dahlan; serta Ketua bidang Perempuan dan Anak, Nieke Masruchiah. (sws)
Pemprov PBD Mengibarkan Merah Putih 78 Meter di Pulau Fani
Sorong, FNN - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan anggota TNI/Polri mengibarkan bendera Merah Putih sepanjang 78 meter di Pulau Fani, Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Senin. Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa\'ad menjelaskan bahwa pengibaran bendera Merah Putih itu merupakan bagian penting untuk menunjukkan bahwa Pulau Fani masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). \"Tepat pada bulan kemerdekaan ini sekaligus merayakan momentum HUT Ke-78 RI, kami bersama TNI dan Polri mengibarkan bendera Merah Putih di pulau terluar itu untuk menunjukkan bahwa wilayah itu bagian dari NKRI,\" kata Muhammad Musa\'ad. Karena merupakan bagian dari Indonesia, kata Musa\'ad, seluruh elemen bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI di wilayah ini sehingga tidak ada satu pun yang mampu mengganggu wilayah teritorial NKRI. \"Tidak boleh memberikan sedikit ruang bagi orang lain untuk mencaplok wilayah ini. Ini tanggung jawab kita semua, dan kita harus pastikan itu,\" katanya. Musa\'ad juga memberikan apresiasi kepada TNI Angkatan Laut dan masyarakat yang telah menjaga Pulau Fani hingga kini. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen akan memberikan fasilitas yang memadai kepada pos TNI ALt sehingga menunjang kegiatan penjagaan di pulau terluar itu. \"Kami juga akan memberikan fasilitas yang memadai kepada TNI Angkatan Laut yang bertugas di daerah ini untuk menunjang tugas penjagaan,\" ungkap Musa\'ad. Ia memberikan tugas kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk benar-benar memperhatikan masyarakat di Pulau Fani dengan berbagai program pemberdayaan dan menyediakan fasilitas yang memadai seperti listrik, air bersih, dan kebutuhan mendasar lainnya supaya masyarakat benar-benar merasakan perhatian pemerintah.(sof/ANTARA)
Indonesia-Kenya Menyepakati Kerja Sama Sektor Kesehatan
Jakarta, FNN - Pemerintah Republik Indonesia menjalin kerja sama bilateral di sektor kesehatan berupa implementasi regulasi produk farmasi dan transfer teknologi vaksin dengan Pemerintah Republik Kenya.\"Saya telah menyampaikan komitmen Indonesia melalui \'Indonesian Aid\' untuk Kenya di bidang kesehatan, ketahanan pangan, penanganan bencana. Ke depan ini akan terus ditingkatkan, khususnya untuk sektor yang menjadi prioritas Kenya,\" kata Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Kenya yang disiarkan secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin.Presiden mencatat kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan kedua negara serta antara Bio Farma dan Biovax dengan Generics Africa Ltd terkait vaksin dan produk farmasi.Dalam kesempatan itu, Presiden Republik Kenya William Ruto mengatakan kedua negara telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kenya Pharmacy and Poisons Board dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia.William mengatakan kerja sama bilateral tersebut memfasilitasi penguatan promosi, pengembangan, dan implementasi kerja sama regulasi di bidang produk farmasi.Selain itu, kata William Ruto, Indonesia dan Kenya menandatangani kerangka kerja antara Biovax Kenya dan Perusahaan Farmasi BUMN PT Bio Farma (Persero) untuk kerja sama transfer teknologi, pembuatan kontrak, pendaftaran, pasokan, dan portofolio pemasaran vaksin yang akan diproduksi Bio Farma di Republik Kenya.Dalam keterangan resmi Bio Farma dijelaskan bahwa kerja sama tersebut menindaklanjuti hasil pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan, Investasi, dan Industrialisasi Kenya, Moses Kiarie Kuria pada 14 Juli 2023 di Nairobi, Kenya.Direktur Pengembangan Usaha Bio Farma Yuliana Indriati mengatakan kedua negara sepakat untuk mengelaborasi dan mengeksplorasi kerja sama di bidang alih teknologi, kontrak manufaktur, registrasi, suplai, dan pemasaran di pasar swasta atas portofolio vaksin yang diproduksi Bio Farma dan kerja sama pemberian dukungan kepada pemerintah negara masing-masing dalam rangka program hibah di sektor kesehatan.Kenya dinilai memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai hub komoditas penting dengan nilai ekonomi tinggi ke pasar yang lebih luas dengan lebih dari 300 juta orang ke negara-negara sekitar Kenya, seperti Uganda, Sudan Selatan, Rwanda, DRC, dan lainnya.Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Kenya William Ruto, pada hari kedua kunjungannya di Nairobi, hari ini (Senin).Kenya menjadi negara pertama di Afrika yang dikunjungi Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerja pertamanya ke Benua Afrika tersebut. Setelah Kenya, Presiden Jokowi dijadwalkan mengunjungi Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan.(sof/ANTARA)
Pemerintah Didorong untuk Mempromosikan Penggunaan Transportasi Umum
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah promosikan penggunaan transportasi umum dalam mengatasi masalah polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).\"Pemerintah punya pekerjaan lain yakni meminimalisasi pergerakan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang gas karbon yang mencemari udara. Caranya bisa memperbanyak promosi penggunaan transportasi umum seperti KRL, bus Transjakarta, LRT maupun MRT,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Hal itu disampaikan Puan menanggapi kebijakan pemberlakuan work from home (WFH) bagi ASN DKI Jakarta. Kebijakan WFH diberlakukan dengan sistem 50 persen bagi ASN yang melaksanakan fungsi staf atau pendukung.Selain itu, dia meminta pemerintah agar membenahi transportasi umum, yang menunjang masyarakat khususnya di kota-kota penyangga Jakarta. Dengan begitu, kata Puan, ketertarikan untuk menggunakan kendaraan umum pun meningkat.\"Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk memperbaiki akses transportasi di Jakarta. Jadi subsidinya harusnya dialihkan saja untuk perbaikan transportasi terintegrasi ke permukiman-permukiman sampai ke wilayah pinggiran, sehingga orang mau beralih moda transportasi,\" jelasnya.Puan menilai pemerintah perlu membuat terobosan lain, agar masyarakat mulai melirik kendaraan berbasis listrik yang ramah lingkungan. Diharapkan masyarakat mulai meninggalkan kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil.\"Insentif bagi kendaraan listrik yang semakin tinggi, juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi dari permasalahan polusi udara yang semakin memburuk, khususnya di Jakarta,\" katanya menegaskan.Puan juga mengapresiasi kebijakan WFH sebagai respons atas buruknya kualitas udara di Ibu Kota. Kebijakan itu, sekaligus untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dalam rangka menyambut kegiatan internasional Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Jakarta pada September 2023.(sof/ANTARA)
Yang Devide Et Impera Presiden Jokowi, Bukan Prabowo
Jakarta, FNN – Budiman Sudjatmiko, politisi PDI Perjuangan, telah memutuskan langkah politiknya dengan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dan rela dipecat oleh PDIP. Terkait dukungan Budiman Sudjatmiko kepada capres Prabowo Subianto ini, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat bicara. Hasto mengatakan bahwa tindakan kubu Prabowo Subianto membajak Budiman Sudjatmiko merupakan tindakan politik devide et impera\'memecah belah\'. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi bersama Hersubeno Arief di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Seni (21/8/23) berkomentar, “Yang devide et impera itu justru Presiden Jokowi, karena dia yang membelah partai-partai ini, siapa yang mau dinaikin di belakang, siapa yang disuruh nyupir, kan itu pesan majalah Tempo kan.” Sebetulnya, lanjut Rocky, PDIP jujur saja. Kalau mau berkelahi dengan Presiden Jokowi, segera lakukan secara habis-habisan, jangan menuduh partai lain yang devide et impera. Devide et impera adalah satu kekuasaan yang membelah persekutuan-persekutuan politik. “Ya nggak mungkin Prabowo membelah dengan kemampuan yang terbatas. Yang mampu membelah melakukan devide et impera adalah seseorang yang ada di Puncak. Yang di puncak ya Presiden Jokowi,” tegas Rocky. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tudingan PDIP salah alamat. Yang menjadi pertanya, mengapa yang ditembak PDIP selalu Prabowo. Ditanya hal itu Rocky menjawab, “Iya, seolah-olah PDIP merasa bahwa cinta Jokowi itu masih bisa balik ke Ganjar. Tidak ada itu. Kan sudah disiapin semacam paket hemat buat PDIP, dan paket hematnya itu ternyata tidak berhasil. Kan Ganjar makin lama makin hemat elektabilitasnya, itu masalahnya.” Rocky juga mengatakan bahwa perintah-perintah yang diucapkan Jokowi terbaca dalam proses politik, walaupun dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak cawe-cawe, tidak ikut campur. Jokowi memang selalu mengatakan tidak ikut capmur, tetapi selalu melakukan yang terbalik. Kita selalu membaca otak politik Jokowi yang selalu terbalik. Misalnya, Jokowi mengatakan bahwa dia tidak ikut campur, artinya sedang ikut campur. Kira-kira begitu, kata Rocky. “Jadi nggak ada gunanya kemarin. Pidato kenegaraan itu harusnya diwujudkan melalui kalimat-kalimat visioner, mengevaluasi keadaan, lalu memprediksikan ke depan. Tapi Jokowi mengambil sensasi dengan mulai curhat-curhat. Akibatnya, tidak ada lagi yang memperhatikan isi pidatonya apa sebetulnya. Yang dibahas orang adalah cawe-cawenya Jokowi, curcolnya Jokowi, sama pagelaran baju adat itu, yang sebetulnya bukan inti dari pidato kenegaraan. Jadi, statementshipnya itu, kenegarawanannya hilang karena dia masuk dalam politik yang dangkal,” ungkap Rocky. Majalah Tempo edisi terbaru menunjukkan bahwa mereka paham apa yang sebetulnya disembunyikan oleh Jokowi. Menurut Rocky, semua yang menganalisis politik Indonesia dari awal tahu bahwa Jokowi menginginkan terjadinya pembelahan politik supaya bisa dia kendalikan. Nah, PDIP masuk dalam jebakan itu. Lalu PDIP berupaya untuk membela bahwa ini bukan kerjaan Jokowi. Lalu pekerjaan siapa? Jika PDIP mengatakan kerjaan Praboowo, berarti Prabowo di atas Jokowi. Itu hal yang tidak mungkin. “Jadi, kita mau baca pesannya Hasto ini yang selalu keliru dan memang kemampuan PDIP untuk mengantisipasi bahkan memitigasi kesalahan dia sendiri itu, makin lama makin terbatas. Jadi, ngeyelnya PDIP itu dibaca oleh Jokowi sebagai anak kecil minta permen lagi,” ujar Rocky. Menurut Rocky, dengan mengatakan Prabowo melakukan politik devide et impera, logikanya Hasto juga melakukan politik devide at impera antara Prabowo dan Jokowi. “Jadi, dia nggak mampu manuvering lagi, maka dia menyebar isu baru supaya orang merasa bahwa Jokowi sebetulnya ada di dalam genggaman PDIP, tapi gara-gara Prabowo dia lepas dari PDIP. Kan itu sinyal yang mau diucapkan oleh Hasto,” ujar Rocky. Dalam kondsi ini Prabowo tetap tenang. Mungkin Prabowo merasa bahwa semua kekuatan ada padanya. Jadi, apa pun yang diucapkan Hasto tidak mungkin melepaskan lagi Jokowi dari Gerindra, atau sebaliknya tidak mungkin melepaskan Prabowo dari Jokowi. “Dari awal kita duga bahwa Jokowi pasti punya taktik yang dia simpan tuh. Dasarnya dendam pada ibu Mega. Kita nggak bisa bilang bahwa Jokowi nggak menyimpan dendam walaupun sudah berkali-kali ya separuh dilecehkanlah. Kan moral dia juga merasa bahwa dirinya juga bukan sekadar petugas partai, dia dipilih oleh rakyat Indonesia,” ujar Rocky. Menurut Rocky, hal itu timbul sebagai background psikologi dari Presiden Jokowi. Jadi, kemampuan Jokowi untuk menyimpan taktik terlambat dibaca oleh PDIP. Sekarang, PDIP berupaya untuk menghalangi lagi kimia yang udah terbentuk antara Jokowi dan Gerindra. Kimia di antara mereka sudah menyatu, jadi tidak mungkin lagi dipisahkan.(ida)
Generasi Muda Papua Bisa Memimpin Pemuda ASEAN
Biak, FNN - Diplomat ahli madya Kementerian Luar Negeri, Virdiana Ririen Hapsari, menyebut, generasi muda Papua di Kabupaten Biak Numfor, Papua untuk menyiapkan diri karena berpeluang menjadi pemimpin dan penggerak organisasi pemuda ASEAN.\"Pemuda Papua punya potensi diri yang mumpuni ke depan untuk menjadi bagian melanjutkan organisasi pemuda ASEAN,\" kata dia pada kuliah umum Asean tantangan global dan peran politik luar negeri Indonesia di kampus IISIP Biak, Kamis.Ia berharap, dengan peluang pemuda Biak dan Papua menjadi calon pemimpin organisasi ASEAN maka perlu membekali diri dengan penguasaan Teknologi, dan kemampuan diri.Dalam organisasi ASEAN, menurut dia, pemuda ASEAN sekitar 34 persen atau 240 juta dari populasi 650 juta masyarakat ASEAN punya peran strategis dalam melanjutkan misi dan tujuan ASEAN.Ia juga mengajak mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Biak Numfor, Papua untuk mendukung keketuaan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN yang pada bulan September 2023 menjadi penyelenggara KTT ASEAN di Jakarta.Terkait dengan potensi kemaritiman Biak sebagai beranda terdepan Indonesia di Pasifik, menurut dia, ini juga menjadi misi diplomasi bidang ekonomi Indonesia di luar negeri untuk mengundang investor mengelola potensi kemaritiman di Biak.Ia berharap, keberhasilan Indonesia menjadi penyelenggara KTT ASEAN merupakan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Biak Numfor, PapuaIa menyebut KTT ASEAN ke-43 Di Jakarta akan berbahas materi di antaranya ketahanan pangan, kendaraan listrik, perlindungan pekerja Migran dan jaringan desa digital serta perdagangan intra ASEAN.\"Organisasi ASEAN saat ini menjadi basis produksi dunia dan sangat strategis untuk menjadi peluang ekonomi bagi Biak Numfor maupun Tanah Papua,\" katanya.Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, mengharapkan mahasiswa dan pelajar Biak untuk belajar dengan tekun guna memanfaatkan peluang usaha yang dimiliki Indonesia khususnya Biak Numfor Papua.\"Biak Numfor sangat strategis dari letak geografis maupun potensi kemaritiman yang dimiliki saat ini,\" sebut dia.Ia berharap dukungan dari masyarakat, mahasiswa dan pelajar untuk menyiapkan Biak menjadi lumbung ikan di kawasan Pasifik.\"Mari kita mendukung kebijakan program pemerintah untuk menjadikan potensi kemaritiman Biak sebagai beranda Indonesia di Pasifik,\" kata dia.Kegiatan Kuliah umum Asean tantangan global dan peran politik luar negeri Indonesia mendapat apresiasi dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang memberikan sambutan langsung dari Kenya.(ida/ANTARA)
Satgas Yonif 310/KK Menyerahkan Bantuan ke Gereja di Perbatasan RI-PNG
Jayapura, FNN - Satgas Yonif 310/KK menyerahkan bantuan ke gereja gereja Katolik Paroki St Bonifacius yang terletak di Kampung Ubrub, Distrik Web, Kabupaten Keerom, perbatasan RI-PNG.Penyerahan bantuan dilakukan seusai pelaksanaan ibadah Minggu (20/8), kata Dansatgas Yonif 310/KK, Letkol Inf Andrik Fachrizal, dalam siaran persnya Senin.Dikatakan, pemberian bantuan itu sebagai bentuk cinta kasih dan wujud nyata kepedulian antar umat beragama di wilayah perbatasan.Sebelumnya, anggota yang beragama Kristen mengikuti ibadah Minggu di gereja tersebut bersama warga.Kehadiran TNI di wilayah perbatasan tidak hanya melaksanakan tugas menjaga wilayah perbatasan NKRI saja, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat.Pastur Gabriel Pangan Parosara mengatakan, dirinya merasa terhormat dan merasa bangga kepada TNI yang selalu perhatian dengan masyarakat serta tidak memandang agama, ras, dan budaya.“Terima kasih kepada Bapak TNI, yang sudah hadir dan bergabung dengan jemaat Gereja Katolik Paroki St Bonifacius, kami juga merasa tenang dan nyaman untuk melaksanakan ibadah,” kata Pastur Gabriel Pangan Parosara.Distrik Web, merupakan salah satu distrik di Kabupaten Keerom yang berbatasan dengan Papua Nugini.Tercatat lima kabupaten dan kota di Tanah Papua yang berbatasan dengan PNG yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom di Provinsi Papua, Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan serta Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digul di Papua Selatan.(ida/ANTARA)
Fahri Hamzah: Keputusan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Aspirasi Kader Partai Gelora se-Indonesia
JAKARTA, FNN - Pada Sabtu (19/8/2023), Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia di hadapan jajaran elite Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah meneguhkan hati dan menguatkan tekad untuk bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (20/8/2023). Fahri menjelaskan bahwa keputusan Partai Gelora dalam mendukung Prabowo Subianto adalah akumulasi dari aspirasi kader-kader di seluruh Nusantara, yang diwakili oleh pernyataan 38 DPW Partai Gelora di seluruh Provinsi di Indonesia. \"Tekad telah bulat, hati telah mantap. Tali sudah di tambatkan, Mari songsong hari depan, berjuang bersama pada Pemilu 2024, demi menjemput masa depan Indonesia Superpower Baru Dunia,” kata Fahri Hamzah yang tak lupa menyampaikan terima kasihnya kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani serta jajaran partainya yang telah berkunjung ke Gelora Media Center (GMC) Partai Gelora pada Sabtu (19/8/2023). Terkait dukungan Partai Gelora ke Prabowo, Fahri mengatakan bahwa partainya sudah lama melakukan komunikasi dengan seluruh kader dan masyarakat untuk memberikan dukungannya terhadap Ketua Umum Gerindra yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI tersebut. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu menyakini bahwa sudah saatnya Prabowo Subianto mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan. \"Kita harus percaya bahwa memang ini waktunya Pak Prabowo, tinggal komunikasi yang baik yang akan menyebabkan secara umum publik dan rakyat Indonesia bersepakat untuk bulat memilih Pak Prabowo kali ini sebagai Presiden Republik Indonesia,\" demikian Caleg dari Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara I itu. Sebelumnya, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik menerima Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani serta jajarannya di kantor Gelora Media Center di Jalan Patra Kuningan, Jakarta, Sabtu (19/8/2023). Kesempatan itu, Mahfuz menjelaskan bahwa pertemuan untuk membicarakan hal-hal lebih teknis tentang dukungan Partai Gelora Indonesia terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres pada Pilpres 2024. “Selain kesamaan visi, Partai Gelora telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Prabowo Subianto. Ini jadi pertimbangan kami mendukung Menteri Pertahan (Menhan). Bahkan, sudah saling kenal, sudah tahu cara kerja masing-masing sejak 2014 sebenarnya sampai sekarang,\" tambah Mahfuz. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) juga sudah menerima rekomendasi 38 Dewan Pimpinan Wilayah yang mendukung Prabowo. Tepatnya, per 7 Agustus 2023, DPN Partai Gelora Indonesia telah menerima surat resmi dari 38 dewan pimpinan wilayah. Komunikasi dan koordinasi juga dengan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh kota/kabupaten. Selanjutnya, seluruh DPW dan DPD ini telah konsolidasi mengkampanyekan Prabowo di akar rumput. (Ida)
Partai Gerindra Lamar Partai Gelora Ajak Besanan Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberikan tempat spesial kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai Gerindra melamar Partai Gelora, mengajak berbesanan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). \"Kedatangan kami kesini mau ngelamar Partai Gelora. Kalau kami di Betawi, ibaratnya itu kita ngajak berbesanan. Jadi kami mewakili Partai Gerindra untuk meminta Gelora bersama-sama untuk berjuang memenangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden di 2024,\" kata Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (19/8/2023). Hal itu disampaikan Muzani saat melakukan silaturahmi ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora, bertempat di Gelora Media Centre Partai Gelora, Kuningan, Jakarta. Dalam silaturahmi membawa rombongan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra berjumlah 16 orang. Dari rombongan itu, tampak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bidang OKK Prasetyo Hadi, Wakil Bendahara Umum Dimas Sahatrio, Ketua DPD DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Anggota DPR Novi Wijayanti, Mohamad Hekal Bawazier, Martina, dan Suir Syam, serta pengurus DPP Partai Gerindra lainnya. Rombongan Muzani tersebut, diterima oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, Ketua Bidang Bangter I Syahfan Badi Sampurno dan Ketua Bidang Banter III Ahmad Zaenudin. Lalu, Ketua Bidang Banter IV, Rofi\' Munawar, Ketua Bidang Narasi Dadi Krismatono, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati, Bacaleg DPR RI Dapil Jabar V Hisan Anis Matta dan lain-lain. Menurut Muzani, Partai Gerindra dan Partai Gelora memiliki chemistry yang sama sejak Pilpres 2014 dan 2019, dimana ketika itu, para personal Partai Gelora masih di partai lama. \"Jadi kami merasa hubungan baik ini, sudah terjalin sejak embrio kelahiran partai ini dari 2024. Bahkan Bang Irel (Ahmad Rilyadi), Bang Fahri Hamzah itu teman diskusi kami sebelum reformasi. Jadi kami ingin menghidupkan kembali emosi dan semangat di tahun 2014 dan 2019 di tahun 2024,\" katanya. Muzani menambahkan, Partai Gerindra merasa terhormat mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Partai Gelora, tidak hanya di pusat, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. \"Kami dapat laporan, sahabat Gelora mendatangi kantor kami di berbagai daerah menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo. Saya merasa masuk ke kantor ini (GMC, red), seperti kantor sendiri. Dan semua yang disini juga sahabat lama saya. Dan terus terang, kami datang kesini, ini rombongan terbanyak kami, dalam sejarah kami silaturahmi dengan partai politik. Karena memang minat dan semangat untuk datang di kantor Partai Gelora,\" katanya. Muzani mengatakan, silaturahmi kali ini untuk membicarakan final pematangan teknis deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo, termasuk waktu dan tempat deklarasi, karena komunikasi intens sudah lama dilakukan. \"Apalagi ada kesamaan pandangan dan persepsi tentang Indonesia masa depan antara Partai Gelora dan Partai Gerindra. Dengan adanya kesamaan tersebut, kian memudahkan komunikasi,\" ujarnya. Muzani mengungkapkan, Ketua Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga diketahui sedang di Eropa. \"Alhamdulilah kita sudah mencocokkan beberapa alternatif tanggal dan tempat untuk kita jadikan sebagai rencana hajatan untuk Partai Gelora mendeklarasikan calon presiden yang kami usung Haji Prabowo Subianto. Tapi mungkin Insya Allah akhir Agustus,\" katanya. Menanggapi silahturahmi ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan. Ia mengatakan, Partai Gelora dan Partai Gerindra sudah melakukan pertemuan sejak Maret 2023 untuk membicarakan dukungan kepada Prabowo di 2024. \"Pertemuan ini memang bukan pertemuan perdana karena komunikasi antara kami, terutama unsur-unsur pimpinan di Partai Gelora dengan pimpinan di Gerindra ini sudah lama terbangun sejak 2014 sebenarnya. Begitu pula tahun 2019. Dalam konteks pemilu 2024, kami juga sebenarnya sudah melakukan komunikasi cukup intens sejak Maret 2023,\" kata Sidik. Berdasarkan pertemuan intens tersebut, maka kata Mahfuz, Partai Gelora secara bulat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Yakni dari tingkat DPN (Pusat), Dewan Pimpinan Wilayah (Provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dalam bentuk surat dukungan. Tidak hanya itu, DPW dan DPD Partai Gelora diberbagai daerah juga mendatangi pengurus Partai Gerindra di daerah untuk menyampaikan dukungan serupa. \"Sesuai dengan arahan ketua umum Anis Matta, kami sudah mengkonsolidasikan 38 Dewan Pimpinan Provinsi Partai Gelora Indonesia yang mereka juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan 514 Dewan Pimpinan Daerah di seluruh kota/kabupaten dan sampai tanggal 7 Agustus yang lalu. Kami sudah menerima surat resmi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah yang sepakat buat mengusulkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI 2024-2029 yang didukung Partai Gelora Indonesia,\" ungkap Mahfuz Sidik Mahfuz menegaskan, deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo Subianto sebagai capres akan digelar akhir Agustus 2023 ini. \"Kami sudah menyepakati deklarasinya tingkat pusat kita lakukan di Agustus 2023 ini. Soal waktunya kapan dan tempatnya, kami menunggu arahan dari Partai Gerindra,\" pungkas Mahfuz. Dengan begitu, partai pendukung Prabowo semakin bertambah. Selain Gerindra tentunya, Prabowo sudah dipastikan didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Parta Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN). (Ida)
Soal Food Estate yang Gagal, Jokowi Tidak Menghormati Local Wisdom, Merusak Alam Hanya untuk Kepentingan Sejumlah Orang
Jakarta, FNN – Program food estate yang menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri dan dikembangkan Kementan dinilai gagal. Program yang digagas oleh Presiden Jokowi di berbagai wilayah ini, termasuk di Kalimantan Tengah, setelah dua tahun berjalan hasilnya gagal. Perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak dan 17.000 hektare sawah baru tak kunjung panen. Bahkan, proyek lumbung pangan nasional ini hanya memicu persoalan baru, di mana bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam. Kementerian Pertahanan yang juga diberi tanggung jawab dalam proyek ini mengklaim mangkraknya kebun singkong disebabkan ketiadaan anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Official edisi Sabtu (19/823) Rocky Gerung mengatakan bahwa problem pangan itu menetap ketika dunia masuk pada apa yang disebut ekonomi modern, di mana pertambahan penduduk melampaui pertambahan pangan. Hal ini sudah pernah diriset dengan bagus oleh Robert Malthus, karena itu disebut Malthusian trap. Jadi, jebakan kalau penduduk meningkat lalu sumber daya berkurang. Tetapi, lanjut Rocky, apa yang pernah dibayangkan oleh Malthus dulu sebetulnya bisa diselesaikan secara teknologi, yaitu efisiensi pupuk dan revolusi hijau. Tetapi, saat ini dunia berubah lagi pikirannya. Misalnya, kalau ada kesulitan pangan, bukan mensuplai rakyat atau penduduk dengan beras atau dengan padi, tapi perhatikan apa yang biasa disebut diversity, keanekaragaman hayati. Bukankah hutan kita menyediakan semua sumber pangan. “Jadi, kalau sekadar disatukan bahwa krisis pangan itu artinya dikasih beras, nah itu yang menyebabkan orang punya ambisi untuk menebang hutan, lalu bikin food estate yang kemudian gagal. Dari awal, rancangan pikiran itu tidak berbasis pada keseimbangan ekologi,” ujar Rocky. Seperti kita ketahui bahwa di samping mempunyai keragaman suku dan budaya, Indonesia juga mempunyai keragaman makanan pokok. Orang Papua, misalnya, mempunyai tradisi makanan yang berbeda dengan orang Jawa. Mereka makan sagu, makan ubi, dan sebagainya. Ketika mereka harus pindah ke tradisi makan beras atau makan nasi, bukanlah hal yang semestinya, karena kulturnya sendiri berbeda dan asupannya juga berbeda. “Nah, itu pointnya. Kan food estate artinya menyeragamkan konsumsi manusia. Jadi, dari Sabang sampai Merauke itu seolah semua pemakan nasi,” ujar Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa kegagalan food estate pertama-tama terjadi karena soal uang, karena tidak dihitung bagaimana investasi mesti dibuat di situ. Sementara, APBN kita sudah habis dikuras untuk bagian-bagian yang mercusuar. Food estate itu adalah salah satu proyek mercusuar Jokowi. Kalau dihitung dari awal, sebetulnya Jokowi bisa belajar dari gagalnya sejuta lahan gambut yang digagas oleh Presiden Soeharto. “Jadi, itu (food estate) sebetulnya bukan ide original Pak Jokowi, tapi itu dari zaman orde baru karena Pak Harto ingin betul-betul mempunyai kedaulatan pangan (swasembada pangan). Sekarang swasembada pangan tidak memperhatikan diversitas sistem konsumsi rakyat kita. Itu Pak Jokowi juga nggak ngerti. Jadi dia hanya ingin nama itu kan keren, food estate,” ungkap Rocky. Menurut Rocky, perusakan lingkungan sudah terjadi sebelum estate itu menghasilkan nilai tambah atau nilai guna pada manusia. Konsumsi masyarakat Papua berbeda dengan masyarakat di Makassar atau di Manado yang lebih banyak memakan ikan daripada makan nasi, misalnya. Demikian juga kelas menengah yang mulai mengalihkan hidupnya atau pola konsumsinya ke non-karbohidrat. “Jadi, tetap ambisi Pak Jokowi ini sekadar untuk menerangkan bahwa dia berhasil menswasembadakan pangan. Nah, sekarang ada problem. Karena itu, kritik PDIP memang berdasar, walaupun kritik itu kritik politis, bukan kritik ekologi,” ujar Rocky. Di ujung masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi masih berupaya untuk menyeragamkan manusia Indonesia yang dari awal berbeda, baik secara ideologi maupun kebiasaan makan. Ada pengetahuan yang kurang bahwa diversity atau keragaman Indonesia dimulai dari budaya sampai pola makan. “Jadi, poin-poin itu yang kemudian kita anggap bahwa Pak Jokowi memang hanya menyediakan food estate itu, lahan itu untuk dikelola oleh korporasi besar. Begitu korporasi besar masuk nanti, setelah lahannya dibersihkan oleh negara melalui segala macam tipe-tipe regulasi, mulailah korporasi itu mendikte lambung manusia. Kan nggak bener tuh kalau lambung manusia diasuh oleh alam dipindahkan untuk diasuh oleh pabrik-pabrik besar ini. Itu masalahnya ada di situ,” ujar Rocky. “Jadi, Pak Jokowi tidak menghormati local wisdom. Kemampuan manusia untuk bertahan hidup itu sudah disediakan oleh alam dan jangan dirusak alam itu hanya untuk kepentingan sejumlah orang yang sebetulnya mengincar hasil hutan dengan alasan food estate,” ujar Rocky.
POPULER
