POLITIK
Presiden Memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada HUT RI
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.Presiden yang mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng asal Surakarta, Jawa Tengah, bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI tahun ini yang mengusung Tema \"Terus Melaju untuk Indonesia Maju\".Tema HUT RI tahun ini menyiratkan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama melanjutkan pembangunan dengan menggelorakan semangat berkolaborasi dan bersinergi.Bertindak selaku komandan upacara pada kesempatan kali ini Kolonel Arm Joko Setiyo Kurniawan yang saat ini menjabat sebagai Danmen Armed 2/PY/2 Kostrad.Sebelum upacara dimulai, dilakukan Kirab Bendera dan Naskah Proklamasi yang diarak dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka dengan kereta kencana.Setelah Bendera Merah Putih dan Naskah Proklamasi tiba di mimbar kehormatan, komandan upacara melaporkan kepada inspektur upacara.Dentuman meriam sebanyak tujuh belas kali yang menggelegar dari arah Taman Monumen Nasional disertai bunyi sirene panjang menandai dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka.Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kemudian membacakan Naskah Proklamasi yang pada 78 tahun lalu dikumandangkan Proklamator Soekarno sebagai tanda Indonesia telah merdeka.Selanjutnya Presiden selaku inspektur upacara memimpin para peserta upacara yang hadir baik di lokasi maupun secara virtual untuk mengheningkan cipta.Kemudian dilakukan pembacaan doa oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.Upacara dilanjutkan dengan Pengibaran Sang Merah Putih yang dibawa oleh anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Lilly Indriani Suparman Wenda yang merupakan perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan.Paskibraka lain yang bertugas mengibarkan bendera yakni Nathaniel Shawn Edgar Sondakh yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara sebagai pembentang bendera, Alfin Alfarisi perwakilan dari Sumatera Barat sebagai pengerek bendera, dan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Mar Ganteng Prakoso.Tampak hadir dalam upacara ini Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri; Wakil Presiden Keenam Try SUtrisno; Wakil Presiden Kesembilan Hamzah Haz; Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla; Wakil Presiden Ke-11 Boediono; Istri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah Wahid; Istri Wakil Presiden Keempat Umar Wirahadikusuma, Ibu Umar Wirahadikusuma ; pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan tamu undangan.(ida/ANTARA)
Dosen Politik UI Menilai Pidato Jokowi Mengandung Dua Isu Utama Politik
Depok, FNN - Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menilai pidato Presiden Joko Widodo menyatakan ada dua isu utama terkait dengan politik.\"Pertama, Pak Jokowi ingin menyampaikan bahwa ia tidak berwenang dalam pencalonan Pilpres 2024 mendatang karena ia bukan pimpinan partai politik,\" kata Aditya Perdana di Kampus UI Depok, Rabu.Kedua, Presiden Jokowi juga menyampaikan adanya harapan dan keinginan terhadap kepemimpinan politik yang akan datang.Menurut Aditya harapan ini dinyatakan dalam bentuk keinginannya untuk melihat landasan dan program kerja yang sudah dijalankannya dapat dilanjutkan oleh capres yang menang nanti dalam skenario \"lari marathon\" dan punya \"nafas panjang\" dalam melakukan berbagai perubahan dan perbaikan .Dua hal ini terlihat ada kaitannya dalam informal politics, bahwa tentu Pak Jokowi akan melakukan langkah-langkah yang dianggap penting untuk menempatkan harapannya dapat terwujud di kepemimpinan politik berikutnya.Sehingga bisa jadi dugaan adanya \'endorsement politics\' dari Pak Jokowi memiliki pengaruh yang kuat di elite dan di mata publik.Selain itu kata Aditya, Presiden Jokowi juga menyatakan perlu adanya \'public trust\' dan sinergi dalam menjalankan pemerintahan.\"Dugaan saya ini pesan Pak Jokowi kepada capres yang akan bertarung nanti bahwa kepercayaan publik perlu dijaga dengan baik seperti yang ia lakukan dalam masa pemerintahan 10 tahun ini,\" kata Aditya yang juga Direktur Eksekutif Algoritma.Selain itu untuk sinergi dan kolaborasi dengan multi pihak juga menjadi kunci agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi oleh setiap pemimpin.(sof/ANTARA)
"Pak Lurah" Mengisyaratkan Pemimpin Tak Berjarak
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan bahwa panggilan \"Pak Lurah\", yang kerap ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, merupakan sapaan khusus dari para relawan untuk memperlihatkan kedekatan dengan suasana yang jauh dari formalitas.\"Lurah itu sering dipakai oleh teman-teman relawan untuk mengidentikkan Pak Jokowi karena beliau pemimpin yang tidak berjarak,\" kata Tenaga Ahli Utama KSP Joanes di Jakarta, Rabu (16/8/23).Menurut Joko, Jokowi juga memiliki panggilan khusus lain, yakni \"Pakde\". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pakde merupakan akronim dari bapak gede, yang dapat diartikan juga sebagai sapaan kakak laki-laki dari ibu atau ayah.\"Itu kode para relawan untuk memosisikan kedekatan Pak Jokowi dengan relawan,\" tambah Joko.Meskipun demikian, panggilan \"Pak Lurah\" saat ini dipakai oleh para pemimpin partai politik menjelang Pemilu 2024. Joko mengatakan panggilan tersebut seolah-olah digunakan untuk menjawab pertanyaan soal siapa bakal calon presiden (capres) atau bakal calon wakil presiden (cawapres) dari partai tertentu.\"Ketika sekarang istilah itu dipakai oleh para pemimpin parpol lainnya dan segala macam di percakapan-percakapan itu, kan Presiden (Jokowi) monitor. Itu seolah-olah semua itu harus restu dari \'Pak Lurah\',\" tambahnya.Oleh karena itu, menurut Joko, Jokowi ingin menegaskan bahwa dirinya bukan \"Pak Lurah\" dalam konteks cawe-cawe soal bakal capres dan cawapres Pemilu 2024.\"Ini kan kita sama-sama tafsir, ya, tapi kami melihat di KSP, kalau yang dipakai seperti itu, \'Saya bukan lurah, saya presiden yang lebih tinggi\',\" tegasnya.Joko pun menilai Jokowi adalah seorang presiden yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia. Sehingga, dalam politik nasional, Jokowi harus berada pada posisi netral.\"Berpikirnya bukan masalah politik elektoral, tapi politik kebangsaan,\" ujar Joko.Dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, Jokowi mengatakan dirinya mengetahui kerap disebut sebagai \"Pak Lurah\" dan dijadikan sebagai tameng oleh sejumlah pihak yang berkepentingan politik menjelang Pilpres 2024.\"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya \'Belum ada arahan (dari) Pak Lurah\',\" kata Jokowi.Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan \"Pak Lurah\" tersebut. Jokowi lalu menegaskan bahwa dirinya bukan \"Pak Lurah\", melainkan presiden Republik Indonesia.Dia menegaskan pula bahwa dia bukanlah ketua umum suatu partai politik, sehingga penentuan capres dan cawapres bukan merupakan kewenangan darinya.(sof/ANTARA)
PDIP Jangan Hanya Menyerang Kebijakan Food Estate, Serang juga IKN, Agar Ada Konsistensi Dalam Berpikir Paradigmatik
Jakarta, FNN – Retaknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan semakin tampak jelas. Hal itu terlihat dari serangan PDIP kepada Jokowi mengenai kebijakan food estate atau kebijakan proyek lumbung pangan yang digagas Jokowi mulai periode kedua berkuasa. Melalui Sekretaris Jenderalnya Hasto Kristiyanto, PDIP tegas mengatakan bahwa proyek food estate yang saat ini dikerjakan oleh pemerintah adalah bagian dari kejahatan lingkungan. Hasto mengungkapkan hal ini ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sekitar Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024, Selasa (15/8/23). Menanggapi hal tersebut Rocky Gerung dalam diskusi rutin di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (16/8/23) mengatakan bahwa dunia politik semakin menegangkan buat kehidupan berbangsa. Hal yang menegangkan itu adalah implikasi dari ketidakpastian politik, dan ketidakpastian itu adalah hasil kerjaan cawe-cawenya Jokowi. Tetapi, dari perspektif perubahan politik mengasyikkan karena akhirnya bisa kita lihat siapa yang masih bisa bertahan sebagai politisi yang otentik, dan siapa yang akhirnya ketahuan sekadar mencari-cari muka kepada kekuasaan. Yang murni tidak akan tersisih walaupun dia tersingkir. Ada yang mengatakan bahwa Rocky mengompori PDIP dalam soal itu, tetapi Rocky menjawabnya dengan mengatakan, “Saya justru tunjukkan, kalau PDIP mau regain the momentum, mengambil ulang momentum, itu cuma satu cara, yaitu ofensif, yaitu menyerang Jokowi, atau beroposisi secara maksimal pada Jokowi. Kan sudah terlihat bahwa Jokowi tidak lagi memerlukan PDIP, ngapain PDIP nunggu pulung, nunggu restu dari Jokowi. Jadi, fairness itu, supaya terlihat ada kompetisi. Dan jelas hari-hari ini memang terlihat PDIP ofensif. Itu bukan karena FNN komporin, tapi karena keadaan memang akan memaksa, situation call for decision.” Jadi, lanjut Rocky, kita lihat bagaimana PDIP menyerang kebijakan Jokowi yang paling strategis, yang di dalamnya ada Prabowo, yaitu food estate. Hal ini dilakukan oleh PDIP karena ada kepentingan yang tiba-tiba dia temukan, yaitu menggugat legacy-legacy yang hendak ditinggalkan oleh Jokowi. Memang food estate berbahaya secara ekologis, tetapi Prabowo punya keterangan, kalau anggarannya tidak cukup, pasti tidak akan selesai. Tetapi, itu dilihat dari perspektif Prabowo yang mendapat tugas untuk mengamankan pangan melalui strategi food estate. Sebetulnya, kalau mau lebih jauh lagi, PDIP serang juga IKN dan omnibuslaw. Semua itu kerjaan Jokowi yang di dalamnya PDIP menyetujui, ujar Rocky. “Jadi, kalau mau konsisten, saya terangkan logikanya pada temen-temen PDIP. Anda menyerang food estate sebagai bermasalah secara ekologis. IKN lebih-lebih lagi bermasalah secara ekologis. Mustinya Anda serang juga kebijakan itu supaya konsisten. Jangan dianggap sekadar menyerang Prabowo karena Prabowo yang pegang program food estate itu,” saran Rocky. “Jadi, saya menginginkan ada konfrontasi etik, konfrontasi paradigma bahkan, antara PDIP yang tadinya mendukung Jokowi dan sekarang disingkirkan oleh Jokowi, tetapi membalasnya itu tanggung. Nah, saya ingin PDIP beroposisi secara in optima forma di dalam tingkat yang paling tinggi, supaya terlihat ini partai sedang membangun kembali hak dari wong cilik untuk mengucapkan keadilan atau untuk menagih keadilan. Jadi jangan tanggung teman-teman di PDIP,” lanjutnya. Dengan melakukan hal tersebut, publik akan menjadi lebih jelas dan lebih mudah dalam menentukan pilihan. “Itu pentingnya PDIP kembalikan harkatmu itu, harkat partaimu, ke dalam wilayah yang pernah diperjuangkan oleh Presiden Soekarno, yaitu anti-kapitalisme,” tegas Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa kita bukan memprovokasi, tapi hanya mengingatkan bahwa PDIP harusnya konsisten dari awal bahwa dia pro wong cilik. Itu yang akan dijadikan dasar untuk membela PDIP, supaya dia menghidupkan kembali prinsip-prinsip marhaenisme. “Jadi, jangan tanggung temen-temen yang ada di situ. Uraikan secara sempurna bahwa PDIP punya momentum justru dalam keadaan sekarang ini, ketika Indonesia dijebakkan dalam dua idiologi, mau jadi sosialistis atau menjadi kapitalistis. Pancasila itu tidak mungkin kapitalistis. Itu intinya,” tegas Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa dirinya punya kecenderungan untuk membela kepentingan individu dalam rangka kebebasan berpikir, bukan kepentingan individu dalam rangka mengakumulasi kapital. Idiologi tersebut dulu diajarkan di sekolah PDIP. Mereka harusnya mengerti bahwa pernah ada pengetahuan yang diterangkan di sekolah Megawati Institut, untuk membuat PDIP kukuh dalam paradigmanya. “Poin-poin semacam ini yang orang akan lihat dari PDIP. Milenial juga akan melihat PDIP kanan, kiri, tengah, atau tidak jelas. Kalau mau terang-terangan antikapitalisme, dia juga musti pro lingkungan dan lingkungan itu terletak di dalam kebijakan awal Jokowi, yaitu membangun IKN. Jadi saya menunggu lagi, sudah bagus PDIP menghajar food estate. Jadi, sekarang kita tunggu dia mau nggak menghajar IKN. Mau nggak dia membatalkan omnibuslaw yang menjadi dasar argument saya kenapa kemudian saya dipersekusi oleh PDIP,” tantang Rocky. Omnibuslaw itu adalah kejahatan lingkungan juga, karena dia mengakibatkan buruh terpaksa musti merusak hutan karena upahnya kurang dan karena daya belinya turun. Itu akibat dari omnibuslaw. “Jadi, musti ada satu konsistensi di dalam berpikir paradigmatik buat teman-teman di PDIP,” ujar Rocky. (sof)
Partai Gelora Usulkan Dua Prioritas Strategis Ekonomi kepada Prabowo agar Indonesia Jadi Superpower Baru
JAKARTA, FNN - Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto akan membentuk kelompok kerja transformasi yang akan diisi putra-putru terbaik di Indonesia. Pembentukan kelompok kerja transformasi ini sebagai bentuk kerja nyata dan aplikatif. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, saat berbicara dalam sesi pemaparan strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 di Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Balroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2024) malam. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, bahwa Prabowo Subianto mengerti betul saat berbicara tentang ekonomi, karena memiliki garis keturunan dari orang-orang yang berpikir dan belajar ekonomi seperti Prof Margono Djojohadikoesomo dan Prof Soemitro Djojohadikoesomo, meskipun background -nya adalah seorang militer \"Karena itulah beliau berani mengajukan komitmen secara nasional untuk kembali ke jalan tengah, karena Pancasila adalah ideologi pertengahan,\" kata Fahri saat menjadi panelis dalam seminar tersebut. Menurut Fahri, Prabowo memiliki pemikiran sama dengan pendiri bangsa Bung Hatta (Muhammad Hatta), serta ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Mubyarto mengenai koperasi dan ekonomi Pancasila. \"Bahwa ekonomi liberal sekarang tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi, tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Kita perlu mengembalikan jiwa dari perekonomian nasional dengan meningkatkan peran koperasi,\" ujarnya. Untuk itu, Partai Gelora kata Fahri, mengusulkan dua hal prioritas strategi ekonomi kepada Prabowo Subianto apabila nantinya terpilih sebagai Presiden RI di 2024. Yakni pertama adalah perlunya penterjemahan teoritis untuk merekonstruksi ekonomi Pancasila dalam kebijakan moneter yang lebih riil. \"Nah yang kedua adalah menurut saya, ini agak praktis meyakinkan kepada pemain besar, bahwa ekonomi jalan tengah bukan tentang mematikan yang besar, tetapi memberikan porsi permainan kepada yang besar untuk terus menjadi besar. Sehingga memiliki manfaat besar kepada masyarakat umum sambil memperkuat yang berada di bawah untuk menjadi pemain yang lebih kuat,\" ujarnya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini meminta para pemain ekonomi besar tidak perlu salah paham atau kwatir terhadap kepemimpinan Prabowo akan kehilangan harta mereka. Sebab, ekonomi Pancasila itu merupakan jalan tengah, bukan untuk mengerdilkan yang besar, tapi untuk menguatkan tulang punggung masyarakat banyak. \"Jadi basis bagi pertumbuhan dan kekuatan nasional kita ke depan, ekonomi kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang, jangan ada yang jadi penonton,\" katanya. Fahri mengapresiasi terminologi yang dilahirkan Prabowo, bahwa situasi ekonomi Indonesia yang mulai membaik sekarang sebagai Jokowinomics. Namun, ia juga menyebutnya sebagai Prabowonomics. \"Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo dan Jokowi (Joko Widodo) memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali. Alhamduillah dua tokoh ini dapat hidayah, mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi, sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa. Menyebabkan kita lolos dari krisis menghadapi Covid-19, bahkan sekarang ini kita mampu menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global,\" jelasnya. Bisa Jadi Inspirasi Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, yang mendapatkan nomor urut 7 di Pemilu 2024 ini menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bukan sekedar main mata. Sebab, tidak mudah hal itu dilakukan, jika keduanya tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT. \"Kita sebagai bangsa ini punya catatan, bahwa kita kurang menghargai orang seperti yang dikatakan Pak Prabowo. Saya melihat sejarah dari generasi ke generasi, kepemimpinannya selalu terputus, tidak ada keberlajutan. Dari Bung Karno (Soekarno) ke Pak Harto (Soeharto) terputus seolah-olah tidak ada jasa kepemimpinannya. Termasuk di era reformasi, era kebebasannya, semua terputus, yang dilanjutkan justru konfliknya,\" tegas Fahri. Karena itu, Prabowo dan Jokowi berusaha untuk menyatukan semua elite nasional dengan menyudahi konflik, karena ada masalah lebih besar di depan mata yang lebih penting dan perlu dihadapi bersama, daripada memelihara konflik. \"Hei ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita songsong masa depan Indonesia, ini kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Saya ini, generasi yang suka bertengkar, pemberontak. Tapi kalau pertengkaran ini terus menerus terjadi, maka kita akan dangkal terus, orang lain sudah kemana, kita kemana,\" paparnya. Calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini menilai apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bisa menjadi inspirasi bagi Presiden selanjutnya untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya agar tidak dimulai dari nol lagi. \"Selam ini tidak ada pewarisan. Dari Bung Karno ke Pak Harto tidak ada pewarisan, dari Pak Harto ke generasi 98 juga tidak ada pewarisan. Padahal kita perlu ada visi keberlanjutan agar Indonesia Emas 2045 tidak boleh hilang. Itu jalan bagi kita untuk menjadi superpower baru,\" ujarnya. Fahri mengkritik pihak-pihak yang terus bertengkar atas nama kebebasan demokrasi liberal, karena hal itu akan merusak masa depan bangsa dan negara Indonesia. Akibat pertengkaran ini, program pembangunan yang dianggap berhasil pun harus dihentikan, dan Presiden selanjutnya memulai semuanya dari awal lagi. Indonesia, lanjut Fahri, seharusnya meniru pola kepemimpinan di Singapura, yang terus berlanjut dari Lee Kwan Yew ke Goh Chok Tong hingga Lee Hsien Lonong, sehingga program pembangunannya tidak terganggu, meski pemimpinnya berganti-ganti, bukan mulai dari nol. \"Terakhir, saya ingin bilang begini. Waktu saya kecil, saya suka berantem dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan. Saya sampai capek ketika saya berantem dengan teman saya itu. Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita, karena kita sudah capek berantem. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini, ada di depan kita sekarang. Saya ingin Pak Prabowo ini menjadi orang yang melerai pertengkaran kita ini,\" tegasnya. Fahri menegaskan, bukan tidak paham demokrasi, yang memerlukan mekanisme check an balance atau makna oposisi, tetapi situasi global sekarang memerlukan adanya transisi keberlanjutan kepemimpinan di Indonesia dari Jokowi ke Prabowo. \"Jadi kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and ballance, bukan kita tidak paham makna oposisi. Tapi yang sedang terjadi sekarang, adalah di luar sana ada ancaman dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar, kalau dia tidak bersatu. Insya Allah dibawa kepemimpinan Prabowo, Indonesia menjadi kuat, menjadi superpower baru,\" pungkasnya. (ida)
Windy Idol Diperiksa KPK Terkait Aliran Uang dari Hasbi Hasan
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol dan selebgram Riris Riska Diana telah menjalani pemeriksaan soal dugaan aliran uang dari Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.\"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penggunaan aliran uang yang diterima tersangka HH dan kawan-kawan dari pengurusan perkara di MA,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Pemeriksaan keduanya berlangsung pada Selasa(15/8) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.Dalam agenda pemeriksaan tersebut penyidik KPK turut memeriksa Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung Andhika Rahman.\"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan prosedur penanganan perkara di MA termasuk dugaan keaktifan tersangka HH sebagai Sekretaris MA untuk mengikuti perkara yang diajukan upaya hukumnya di MA,\" ujar Ali.KPK pada Rabu (12/7) melakukan penahanan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan (HH) setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di luar Mahkamah Agung.Hasbi Hasan diduga menerima suap sekitar Rp3 miliar untuk mengatur putusan kasasi kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) di Mahkamah Agung.Kasasi yang diintervensi tersangka HH adalah kasus KSP Intidana antara Heryanto Tanaka (HT) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman.Dalam proses kasasi tersebut, tersangka HT kemudian berkomunikasi dengan tersangka Dadan Tri Yudianto (DTY) untuk mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian \"fee\" memakai sebutan \"suntikan dana\".Keduanya kemudian sepakat untuk menyerahkan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di Mahkamah Agung yang satu di antaranya HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung.Hasbi kemudian sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara Heryanto Tanaka.Atas \"pengawalan\" dari Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto, terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dan dipidana selama 5 tahun penjara sesuai dengan permintaan Heryanto Tanaka.Pada periode Maret-September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari HT kepada DTY sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp11,2 miliar.Dari Rp11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima Hasbi Hasan sejumlah sekitar Rp3 miliar.Atas perbuatannya tersangka HH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Pernyataan Jokowi Soal "Pak Lurah" Dinilai Sebagai Candaan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pernyataan Presiden Joko Widodo soal \"Pak Lurah\" saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 merupakan sebuah candaan.\"Kalau ada, ya, barangkali perumpamaan semua peraturan harus atas persetujuan \'Pak Lurah\' saya pikir hanya sebagai sebuah jokes saja, ada sense of humor bagus juga di negeri ini, ya, kan?\" kata Paloh usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.Paloh mengaku dirinya mengikuti dinamika perkembangan di tengah masyarakat dan tidak ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi.\"Mengikuti seluruh perkembangan dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita, tidak ada hal yang luar biasa juga, ya,\" ucap Paloh.Sementara itu, terkait hasil pencapaian dari upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM), sebagaimana disebut Presiden Jokowi dalam pidatonya, Paloh menyebut bahwa hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa apabila benar adanya.Presiden Jokowi mengatakan Indonesia telah berhasil menurunkan angka kekerdilan pada anak atau stunting di Indonesia menjadi 21,6 persen dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,9 pada tahun 2022.Dalam anggaran perlindungan sosial tahun 2015-2023, Jokowi juga menjelaskan terdapat sejumlah program, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada warga lanjut usia (lansia).\"Tapi, apakah kita menganggap pikiran dan harapan tadi cukup berbasis realisme yang ada atau memang itu hanya sekadar untuk memacu motivasi kita agar bergerak ke arah seperti itu; karena menurut saya, kalau pencapaian seperti itu bisa kita capai, kita patut syukuri dan itu spektakuler menurut saya,\" jelasnya.Paloh juga merespons pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebut bahwa selayaknya pemimpin partai politik dan tokoh bangsa di Tanah Air ikut bertanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional.Sehingga, siapa pun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pada Pilpres 2024 wajib didukung untuk menjalankan misi Indonesia Maju.Menurut Paloh, sudah sepatutnya dukungan diberikan kepada Presiden Jokowi hingga akhir masa kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Namun, dia mengingatkan bahwa dukungan yang diberikan Jokowi kepada figur tertentu, setelah berakhirnya masa kepemimpinannya, sifatnya personal.\"Saya pikir dalam proses sampai akhir masa jabatan beliau itu wajiblah, bagus, ya, dukungannya kan itu. Kalau dukungan lain setelah selesai masa jabatan beliau, itu dukungan personal, ya, yang bisa saja berkelanjutan,\" kata Surya Paloh.Sementara itu, terkait dukungan kerja sama politik Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024, merupakan sesuatu yang baik.\"Bagus sekali, semuanya yang bergabung dan melaksanakan hak konstitusional yang ada dan itu semua bagus sekali,\" jelasnya.Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku dirinya kerap disebut sebagai \"Pak Lurah\" dan dijadikan sebagai tameng oleh sejumlah yang berkepentingan politik menjelang Pilpres 2024.\"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya \'Belum ada arahan (dari) Pak Lurah\',\" kata Jokowi.Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan \"Pak Lurah\" tersebut.\"Siapa \'Pak Lurah\' ini? Sedikit-sedikit kok \'Pak Lurah\'. Belakangan saya tahu, yang dimaksud \'Pak Lurah\' itu ternyata saya,\" kata Presiden Jokowi.(ida/ANTARA)
Gibran Tidak Mendapat Undangan Pertemuan Kepala Daerah PDI Perjuangan
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak mendapatkan undangan pertemuan kepala daerah PDI Perjuangan se-Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (15/8).\"Nggak diundang, nggak ada undangan,\" kata Gibran di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu.Sebelum acara tersebut, Gibran mengaku tidak melakukan komunikasi dengan pihak mana pun soal konsolidasi, termasuk dengan Ketua Umum DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.\"Beliau belum menghubungi saya. Saya malah nggak tahu ada konsolidasi. Kalau Pak Pacul, saya nggak tahu, nunggu arahan saja. Saya juga nggak cari tahu,\" kata Gibran.Padahal, dia mengaku akan datang jika ada undangan yang masuk kepadanya.\"Saya kalau diundang pasti datang. Kalau nggak (diundang), ya, nggak datang sendiri,\" tambahnya.Menurut dia, bisa jadi kepala daerah yang diundang adalah para kader senior partai banteng moncong putih.\"Yang ingusan, (mungkin) nggak diundang,\" ujar Gibran.DPP PDI Perjuangan Jawa Tengah menggelar pertemuan di Hotel Padma, Jalan Sultan Agung, Semarang, Selasa malam (15/8). Acara tersebut bertajuk Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai Dalam Menghadapi Situasi Ini dan Menuju Pemilu 2024.(ida/ANTARA)
Pidato Ketua DPD Soal Amendemen UUD 1945 Menarik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pidato Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tentang mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dengan mengamendemen UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan hal yang menarik.\"Hal yang menarik tadi adalah sambutan ketua DPD, yang membawa kembali sebuah pemikiran agar kita kembali mengamendemen UUD 1945, menempatkan posisi MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara,\" kata Paloh usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.Paloh menilai gagasan tersebut merupakan sesuatu yang baik, karena nantinya pemilihan presiden akan dipilih kembali lewat MPR RI.\"Konsekuensi nanti adalah pemilihan presiden tidak lagi secara langsung, tapi tentu ditempatkan melalui proses pemilihan di MPR itu sendiri. Saya pikir ini luar biasa, pikiran-pikiran yang bagus, ya, kan?\" katanya.Dia pun berharap gagasan yang sejalan dengan Partai NasDem tersebut mampu direalisasikan lebih konkret lagi ke depannya.\"Ini satu PR (pekerjaan rumah) tersendiri bagi MPR, DPR, DPD sendiri, untuk bersama-sama duduk, berembuk, dan mengusulkan usulan ini agar lebih konkret lagi dan segera sosialisasikan ke masyarakat,\" kata Paloh.Sebelumnya, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam pidatonya mengatakan bahwa DPD RI akan menawarkan proposal kenegaraan dengan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara yang meliputi lima hal pokok.\"Pertama, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan,\" kata LaNyalla saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.Kedua, lanjutnya, ialah membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan, selain dari anggota partai politik.Ketiga adalah memastikan utusan daerah dan utusan golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah. Artinya, kata LaNyalla, bukan penunjukan oleh presiden seperti yang terjadi pada era Orde Baru.Keempat, memberikan kewenangan kepada utusan daerah dan utusan golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi rancangan undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama presiden, sebagai bagian dari keterlibatan publik yang utuh.Kelima adalah menerapkan secara tepat tugas, peran, dan fungsi lembaga negara yang sudah dibentuk di era reformasi, sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan.(ida/ANTARA)
Presiden Akan Menyampaikan Pidato RUU APBN dan Nota Keuangan
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo tiba di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Rabu siang, untuk menyampaikan pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023—2024.Presiden tiba di gedung parlemen sekitar pukul 13.29 WIB dengan mengenakan pakaian sipil lengkap berupa setelan jas dengan kopiah.Sebelum Presiden tiba, Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin telah lebih dahulu hadir dengan juga mengenakan jas.Keduanya disambut oleh para pimpinan parlemen.Sebelumnya, Rabu pagi, Presiden telah menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023—2024 merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang diselenggarakan menjelang perayaan HUT Ke-78 RI.(ida/ANTARA)
POPULER
