POLITIK
Dukungan Golkar bagi Prabowo Sangat Penting
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan dukungan Partai Golkar terhadap Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat penting dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024.\"Partai Golkar adalah partai lama, partai kuat yang memiliki pengalaman segudang proses politik, sehingga dukungan Golkar bagi Gerindra, bagi Prabowo sangat penting,\" kata Muzani usai menghadiri konsolidasi Partai Gerindra Jakarta Selatan di Lapang Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu.Meskipun demikian, Muzani mengatakan Partai Gerindra akan sepenuhnya menghormati keputusan partai berlambang pohon beringin tersebut akan bergabung dengan Partai Gerindra dalam menyongsong tahun politik 2024.\"Tentu saja kita harus menghormati proses internal di Partai Golkar untuk segera diambil keputusan menghadapi Pilpres yang akan datang. Kami berharap Golkar akan mengambil keputusan lebih cepat,\" ujarnya.Kemudian terkait soal pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto beberapa waktu lalu, Muzani mengatakan pertemuan tersebut hanya membahas masalah bangsa.\"Ya saya mendampingi Pak Prabowo bertemu dengan Pak Airlangga, tapi itu lebih bersifat umum pembicaraanya. Umum itu artinya menyamakan persepsi cara pandang Golkar terhadap berbagai macam masalah bangsa,\" kata dia.Saat ditanya soal kans bergabungnya Partai Golkar dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Muzani mengatakan peluangnya cukup besar.\"Insya Allah besar,\" pungkasnya.(ida/ANTARA)
Ujaran Kebencian-Hoaks Disebabkan Kurangnya Literasi Digital
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Deden Mauli Darajat menilai maraknya ujaran kebencian hingga hoaks di media sosial disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan literasi digital.“Kekurangan pemahaman tentang literasi digital inilah yang kemudian masih maraknya hate speech dan hoaks. Kita, misalnya bertanggung jawab untuk mengingatkan lingkungan di sekitar kita untuk mengurangi hate speech dan hoaks,” kata Deden dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dia menilai pemahaman akan literasi digital yang kurang menyebabkan masyarakat tidak bijak dalam menyampaikan pendapat, opini, dan gagasannya. “Sehingga dengan mudah berpendapat atau memviralkan opini negatif yang menimbulkan kerentanan polemik antar anak bangsa,” ucapnya.Sebaliknya, kata dia, dengan kecakapan literasi digital maka masyarakat akan dapat berpikir secara bijak dalam mengakses, mengolah, maupun menyebarkan informasi di media sosialnya.Untuk itu, dia mengajak semua pihak ikut serta mengkampanyekan pentingnya literasi digital dalam membangun iklim demokrasi yang positif untuk menyambut tahun politik.“Kedewasaan kita dalam berdemokrasi di ruang digital memang sangat diperlukan, apalagi di tahun tahun politik yang biasa terkesan sensitif,” ujarnya.Dia juga mengajak publik untuk menjadikan polemik terkait pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang diduga merendahkan martabat Presiden sebagai refleksi dalam memberikan kritik yang santun demi mencegah perpecahan dan terjerat delik hukum.“Program kampanye literasi digital bisa dilakukan oleh berbagai pihak yang peduli terhadap iklim demokrasi yang sehat, terutama oleh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, bahkan organisasi kemasyarakatan,” ungkapnya.Deden lantas mengingatkan meskipun negara menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun masyarakat juga harus mampu memilih dan memilah kata yang akan disampaikannya ke ranah publik.“Banyak masyarakat yang belum dapat membedakan antara kritik, nyinyir, hujatan dan ujaran kebencian yang rentan memecah belah masyarakat karena sejatinya tidak ada kebebasan dalam menyebarkan kebencian, hasutan, fitnah atas nama demokrasi,” katanya.Dia menambahkan diperlukan pula kesadaran bagi para politikus maupun kontestan pemilu untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan memaparkan visi-misi yang orisinal, strategi yang baik, dan kampanye yang elegan guna menghasilkan pemimpin eksekutif dan legislatif yang berkualitas.“Setiap kontestan di pemilu 2024 ini harus membangun political will yang baik yang membuat pesta demokrasi berjalan dengan lancar dan sukses tanpa adanya perpecahan di masyarakat,” tutur dia.(ida/ANTARA)
Hoaks Menjadi Titik Rawan Pemilu yang Tak Terhindarkan
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebut berita bohong atau hoaks sebagai titik rawan dalam pemilihan umum (pemilu) yang tak terhindarkan di era digitalisasi saat ini.“Hoaks atau berita bohong merupakan variabel titik rawan dalam pemilu dan pemilihan yang sifatnya tidak terhindarkan di masa digitalisasi dewasa ini,” kata Bagja dalam webinar “Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024” dipantau secara daring melalui kanal YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Sabtu.Bagja mengatakan bahwa dampak utama dari hoaks ialah munculnya polarisasi di tengah masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. Selain itu, apabila hoaks tidak dapat ditangani maka dapat menurunkan pula kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilu, yang akan berakibat pada kualitas pemilu yang menurun dan merusak rasionalitas pemilih.Termasuk, lanjut dia, menimbulkan konflik sosial, ujaran kebencian dan propaganda, serta membesarnya disintegrasi nasional. “Kemudian yang kelima, menjadi contoh pemilihan lain di berbagai level sehingga kemudian akan menjadi persoalan di seluruh tingkatan pemilihan,” ujarnya.Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dia memaparkan bahwa ada 9.814 temuan isu hoaks seluruh kategori pada Agustus 2018 hingga April 2022. Sedangkan, 922 isu hoaks ditemukan pada rangkaian Pemilu 2019, dengan 557 kasus di antaranya ditemukan pada Maret hingga Mei 2019 yang merupakan masa puncak pemilu.Adapun pada Pilkada 2020, tambah dia, ditemukan 65 isu hoaks. “Kemudian diseminasi ke kementerian dan lembaga masyarakat 65, kemudian total sebaran ada 1.004, kemudian yang diajukan untuk di-take down 393,” paparnya.Selain isu hoaks, Bagja menuturkan tantangan lainnya yang menjadi titik rawan pada Pemilu Serentak 2023 adalah politisasi SARA; politik uang dan penyalahgunaan anggaran; pelanggaran netralitas ASN, TNI/Polri, dan kepala desa; serta data dan pemutakhiran data pemilih; hingga kerumitan pemungutan atau penghitungan suara dan memperoleh hasil.Dia menambahkan bahwa tantangan pengawasan pemilu pada pemekaran daerah otonomi baru (DOB), yaitu rekrutmen yang saat ini tengah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, perubahan regulasi di tingkat KPU dan Bawaslu, serta penataan ulang atas dapil dan alokasi kursi.“(Lalu) administrasi kependudukan; penambahan anggaran; pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan pencalonan kepala daerah; dan menguatnya polarisasi antarsuku di Papua, ini khusus untuk DOB; kemudian tingginya konflik kepentingan pada jabatan pelaksana tugas,” kata dia.(ida/ANTARA)
Rocky Gerung Bunga Demokrasi, Tidak Layak Dipenjara
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengatakan, Rocky Gerung adalah bunga demokrasi yang hadir dalam dialektika ruang public dengan jargon politik akal sehat. Kritikannya sangat tajam, lugas, penuh satire, menghibur, bahkan kontroversial. “Kritikan Rocky Gerung yang kontroversial kepada penguasa, tidak layak untuk dipenjarakan,” kata Selamat Ginting dalam diskusi publik dengan tema ‘Kritik Dijawab Penjara’ yang diselenggarakan KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) di Jakarta, Jumat (11/8). Menurut Selamat Ginting, berkat agenda setting media, publik sepakat Rocky adalah bunga demokrasi yang dicintai media massa dan media sosial. Kehadiran Rocky memikat publik untuk menyaksikan kehadirannya melalui pernyataannya yang berani dan kontroversial. “Rocky Gerung adalah bintang taklshow televisi, radio, dan berbagai saluran media sosial yang mampu menghipnosis penonton, sehingga kehadirannya dirindukan dalam diskusi-diskusi politik,” ujar Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Dikemukakan, di tengah tensi politik yang semakin panas jelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), Rocky hadir sebagai pelepas dahaga publik menghadapi kebijakan politik yang kontroversial. Sehingga sebagai filsuf politik, Rocky tak bosan mengktitik pemerintah dengan diksi yang membuat semua pihak terkejut. “Jika disebut diksinya kasar terhadap Presiden Jokowi, hal itu tidak bisa dipisahkan dari kegundahan batinnya yang jengkel terhadap kebijakan presiden. Banyak yang berujar dengan diksi yang sama seperti Rocky, namun tidak diancam dengan penjara seperti Rocky. Kesimpulannya, kehadiran Rocky dianggap membahayakan kekuasaan,” ujar Ginting. Bukan kali ini saja, kata Ginting, kritikan Rocky berujung pada kontroversi publik yang berimbas pada persoalan hukum. Rocky memang selalu menekankan pentingnya kritik, karena kritik mempunyai pengertian pada dataran konseptual maupun realitas. “Inilah yang disebut dialektika, karena setiap argumen harus dikritik dengan argumen lain yang berlawanan. Tesa berhadapan dengan antitesa, sehingga melahirkan sintesa. Penguasa membuat tesa, Rocky hadir sebagai antitesa terhadap penguasa, sehingga akan muncul sintesa sebagai pendidikan politik bagi publik,” ujar Ginting yang juga wartawan senior bidang politik. Menurut Ginting, proses tesa dilawan antitesa melahirkan sintesa politik harus tumbuh dalam iklim demokrasi, termasuk di Indonesia. Tanpa kritik, maka kekuasaan akan jauh dari keseimbangan. Sebaliknya, tanpa keseimbangan kekuasaan akan terjadi dominasi yang akan melahirkan kejahatan politik. “Jadi Rocky merasa perlu menghadirkan kritisisme tersebut di ruang publik, baik di media massa, media sosial maupun di ajang diskusi. Kalau pun Rocky dianggap tidak sopan atau kasar, tapi dia tidak layak dipenjarakan,” kata Ginting. Menurutnya, media masa juga menggunakan jasa Rocky dalam posisi sebagai filsuf politik atau pengamat politik oposan untuk melawan penguasa. Media massa menghadirkan Rocky sebagai oposan terhadap penguasa, karena memenuhi semua syarat sebagai bintang televisi taklshow yang cerdas untuk melawan penguasa. “Kalimat-kalimatnya logis, kritis, tajam, dan penampilannya memiliki daya tarik luar biasa bagi pemirsa. Agenda setting media turut menjadikan Rocky sebagai bintang talkshow sekaligus bunga demokrasi bagi Indonesia yang tak terbantahkan,” ujar Ginting. Dikemukakan, apabila karena ucapannya yang sangat kritis dan dianggap menghina penguasa, lalu Rocky harus dipenjarakan, maka dunia politik akan melihat Indonesia sebagai negara yang mengalami kemunduran demokrasi. “Demokrasi kerap menghasilkan dialektika dan kegaduhan di ruang publik. Kritik politik adalah anak kandung demokrasi. Kita tidak boleh membunuh Rocky dengan memenjarakannya, karena bertentangan dengan alam demokrasi. Jika itu terjadi, dunia akan menertawakan kehidupan politik Indonesia” pungkas Ginting. (sws).
Perludem Menilai Media Alternatif Memiliki Peran Penting di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Pembina Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai bahwa media alternatif memiliki peranan penting dalam Pemilu 2024.Hal ini disampaikan Ninis dalam Launching of electionhouse.org yang dipantau secara daring melalui Zoom, Jakarta, Jumat.Awalnya, dia mengatakan bahwa media alternatif ataupun arus utama berperan memberikan informasi yang berimbang dalam mengenai pemilu.\"Peran media alternatif atau media arus utama tadi sebetulnya kan memberikan informasi yang berimbang adanya, misalnya electionhouse.org ada konde.co, ada Engage Media,\" ujar Ninis.Ia melihat bahwa media dapat memberikan alternatif informasi yang mudah dan gampang diakses oleh publik. Hal ini juga membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang valid.Menurut dia, tak semua informasi itu harus bergantung pada penyelenggara pemilu. Sebab, tidak semua masyarakat mengetahui alamat situs webnya.\"Kalaupun sudah masuk ke alamat situs webnya itu, di fitur bagian mana nih harus mencari informasi ini,\" katanya.Untuk itu, sambung Ninis, adanya jurnalisme data juga turut dihadirkan oleh electionhouse.org. Hal ini agar keterbukaan data dapat diolah dan didistribusikan kembali dengan bentuk yang lebih interaktif, seperti infografis dan lain sebagainya.\"Publik punya alternatif informasinya. Ini peran media alternatif,\" pungkas Ninis.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.Selain itu, pasangan calon dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
AHY Mengaku Pernah Bertemu Presiden Melaporkan Aksi Kubu Moeldoko
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sempat bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo untuk melaporkan aksi Kubu Moeldoko yang berupaya mengambil alih kepengurusan Partai Demokrat.AHY menyampaikan pertemuan itu, yang tertutup dan saat itu tidak diumumkan ke publik, berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 2021.“Yang kami lakukan di awal dulu ketika saya menjelaskan kepada beliau (Presiden Jokowi), dan beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak tahu apa-apa ketika itu. Tetapi, saya menyampaikan bahwa ini telah terjadi dan KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Moeldoko adalah bawahan Presiden Jokowi langsung,” kata AHY menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait putusan MA menolak PK Kubu Moeldoko di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat.AHY melanjutkan dia saat itu berharap ada langkah-langkah yang lebih menentukan diambil oleh Presiden manakala jajarannya terbukti melakukan perbuatan tidak etis.“Tetapi, kami tidak masuk ke sana. Itu biarkan, kami juga tidak ingin mengutak-atik hak prerogatif Presiden. Tetapi, rakyat yang berbicara,” kata AHY.Terlepas dari pertemuan itu, Mahkamah Agung pada Kamis (10/8) menolak permohonan dari kubu Moeldoko yang meminta majelis hakim meninjau kembali putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor perkara No.487 K/TUN/2022 pada 29 September 2022.Mahkamah Agung menilai bukti baru (novum) yang dihadirkan para pemohon tidak menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan pada tingkat kasasi itu.Putusan di tingkat kasasi itu sejalan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 35/B/2022/PT.TUN.JKT pada 26 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.Isi dari putusan itu menolak permohonan kubu Moeldoko yang menggugat Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.UM.01.01-47. SK itu mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan AHY sebagaimana hasil Kongres V Partai Demokrat pada 2020.Kubu Moeldoko pada 2021 menggelar pertemuan tandingan yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum dan Jhonny Allen sebagai sekretaris jenderal. Namun, Kementerian Hukum dan HAM RI menolak mengesahkan hasil pertemuan itu karena dokumen yang diserahkan tidak lolos verifikasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.(sof/ANTARA)
PK Moeldoko Kalah, Akhirnya Upaya-upaya Istana Dibatalkan oleh Tekanan Publik
Jakarta, FNN – Panggung Moeldoko usai setelah Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan kubu Moeldoko atas kepengurusan Partai Demokrat. Keputusan tersebut diputuskan oleh majelis hakim pada Kamis (10/8/2023). Juru bicara Mahkamah Agung, Suharto, juga telah mengonfirmasi hal tersebut. Menanggakapi putusan MA tersebut, Rocky Gerung dalam dalam diskusi rutin di kanal Youtubenya (Rocky Gerung Official) edisi Jumat (11/8/23) mengatakan, “Ini kekonyolan baru lagi tuh, dan kita bayangkan apa ambisi Pak Moeldoko berikutnya tuh. Tetapi, yang lebih penting adalah mengingatkan kembali bahwa partai itu wilayah otonom. Kalau Anda mau mengkudeta, Anda jadi anggota partai dulu, supaya kudetanya dari dalam. Itu kan buruk betul, seorang yang punya reputasi tinggi sebagai panglima TNI, sekarang orang kedua di istana, Kepala Staf Kepresidenan itu orang kedua di istana, melakukan manuver yang sebetulnya nggak pantas dari awal.” Jadi, lanjut Rocky, rasa keadilan publik akhirnya memengaruhi cara berpikir hakim-hakim ini, yang sebelumnya kita duga-duga akan disogok. Tetapi, proses politik itu mengarahkan. Kita menemukan kembali bahwa upaya-upaya istana akhirnya dibatalkan oleh tekanan publik, oleh potensi people power. Mungkin Demokrat biasa saja, tidak terlalu gembira, karena buat AHY ini adalah ujian buat dia, mampu atau tidak mengendalikan partai di tengah badai serbuan dari istana, lanjut Rocky. “Nah, yang lebih penting sinyal ini juga buat Pak Jokowi. Kan tidak mungkin Pak Jokowi tidak mengerti bahwa kepala stafnya berupaya untuk menganeksasi atau merampok Partai Demokrat. Dan enggak ada satu pun keterangan Pak Jokowi untuk memberi sinyal bahwa itu sebenarnya tidak etis. Karena itu, Pak Moeldoko nekat untuk maju sampai PK,” ujar Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky Gerung juga mengatakan bahwa berdasarkan logika hipotetik akhirnya Moeldoko menjadi alat dari ambisi Jokowi. Karena Moeldoko adalah Kepala Staf yang kedudukannya di bawah presiden. Dia melakukan manuver politik berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi masih berupaya lagi untuk mencari jalan hukum dan diupayakan supaya jalan hukum itu terbuka untuk kepentingan Moeldoko. Buat apa Moeldoko mengambil alih Demokrat? Pasti ada upaya untuk menghalangi Demokrat masuk dalam kompetisi Pemilu berikutnya. “Jadi, kita mulai lagi dari prinsip bahwa kalau Pak Moeldoko nggak pernah punya kartu anggota, ngapain dia mengambil sesuatu, itu namanya rampok. Kalau dia punya kartu anggota, dia punya hak konstitusional di dalam partai untuk deal atau bikin gugatan ke mahkamah partai. Jadi, hal yang simpel pun Pak Moeldoko nggak paham,” ungkap Rocky. Karena ketidakpahaman itu, lanjut Rocky, Moeldoko disuruh datang dengan politik yang sifatnya fisik, pasang badan, ada di paling depan. “Jadi, ada waktu buat Pak Moeldoko untuk mengendapkan kembali gengsi atau ambisi Anda, supaya orang lihat Moeldoko itu pernah memimpin TNI, pernah ada di kabinet, pernah ada di tink tank negeri ini yang disebut Lemhanas. Kan itu pentingnya. Kan sebentar lagi Pak Moeldoko akan menjadi orang biasa,” saran Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa sebetulnya ambisi itu adalah imbas dari ambisi Jokowi. Itu sebetulnya dari kalangan akademis. Tetapi, kalau dari kalangan rakyat, orang akan melihat Moeldoko sebagai orang yang rakus kekuasaan. “Jadi, ini kritik saya pada Pak Moeldoko, bukan kritik secara pribadi, tapi kritik untuk memulihkan kembali seseorang yang selama ini terlibat dalam kekuasaan, tapi kemudian muncul ambisi-ambisi yang aneh itu.” Ujar Rocky. Dengan keputusan MA berarti Demokrat fokus menghadapi Pemilu dan Pilpres. Daftar calon tetap juga bisa segera dibereskan di KPU setelah sebelumnya mungkin mereka masih bingung. Anies juga mungkin ada kelegaan karena bagaimanapun juga partai koalisi yang mendukungnya utuh.(ida)
Rencana Puan Menemui AHY Dalam Waktu Dekat Bukan Ancaman
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan bahwa rencana Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk bertemu dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam waktu dekat bukan suatu ancaman.\"Oh, tidak (ancaman, red.). Sama sekali tidak,\" katanya usai peluncuran buku Tetralogi Transformasi AHY di Djakarta Theatre di Jakarta, Kamis (10/8) malam.NasDem merupakan anggota dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Koalisi ini juga beranggotakan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang resmi mengusung bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dalam Pemilu 2024.Menurutnya, pertemuan cucu Proklamator RI Bung Karno bersama AHY merupakan bentuk silaturahim yang harus dilakukan sebagai bangsa yang plural.Ia mengajak partai politik lainnya untuk meniru langkah yang dilakukan Puan.\"Silaturahmi harus terus dibangun, jadi tidak apa-apa. Itu malah keharusan, kami boleh berbeda-beda, tetapi silaturahmi sebagai anak bangsa itu suatu keharusan,\" ujarnya.Taslim menegaskan koalisi partai yang dibangun berada di atas semangat saling percaya, sehingga pihaknya tak mempersoalkan apabila nantinya AHY dan Puan akan bertemu kembali.\"Biasanya kalau ada pertemuan itu, kami saling kontak. Saya dan Riefky dengan Demokrat serta PKS itu biasa saja dan harus (silaturahim, red.),\" kata dia.Pada Kamis (10/8), Ketua DPP PDIP Puan Maharani membuka peluang untuk bertemu dengan Ketum Partai Demokrat AHY. Pertemuan itu rencananya dilaksanakan dalam waktu dekat.\"Bisa saja dalam waktu dekat, kami cari kesempatan apakah itu informal atau formal. Saya selalu melakukan silaturahmi,\" ujar dia.AHY dan Puan beserta jajaran partai melakukan pertemuan di Plataran Senayan pada Minggu (18/6). Dalam pertemuan itu, Puan mengatakan bahwa perbincangannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terasa seperti obrolan antara kakak dan adik.\"Banyak sekali yang bisa diomongin, bisa seperti kakak dan adik. Tadi Mas AHY bilang, \'Mbak, boleh, ya, saya menganggap Mbak sebagai kakak?\' Ya, iya, dong,\" ujar Puan Maharani dalam konferensi pers di Plataran Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (18/6).Akibat suasana yang begitu akrab, Puan mengaku tidak menyadari telah berbincang dengan AHY selama satu jam.Apabila suasana berbicara saat itu terasa seperti perbincangan antara ketua umum partai dengan ketua DPR, menurut dia, pembicaraan tidak akan berlangsung selama satu jam.Ia mengakui PDI Perjuangan telah menanti-nantikan pertemuan dengan AHY. Melalui pertemuan tersebut, PDI Perjuangan dan Demokrat menyepakati bahwa komunikasi politik antara kedua partai tersebut tidak boleh berhenti pada pertemuan ini.Namun, kata dia, kalau tidak pernah bertemu, tidak pernah bicara, berpotensi menimbulkan miskomunikasi.AHY menilai politik rekonsiliasi dibutuhkan dan dinantikan masyarakat.Dia menjelaskan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat merupakan dua partai yang memiliki pengalaman sebagai partai penguasa, sekaligus memiliki pengalaman sebagai partai oposisi.Ia juga sempat menyinggung terkait dengan komunikasi dan hubungan antarpartai yang belum bisa berjalan sebaik yang diharapkan dalam kurun waktu dua dekade terakhir, tepatnya sejak 2004.(ida/ANTARA)
Anies Menerima Lima Nama Rekomendasi Cawapres dari NU
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menerima rekomendasi lima nama bakal calon wakil presiden (cawapres) dari kiai Nahdlatul Ulama (NU).Terhadap rekomendasi yang diterima saat kunjungan ke Pondok Pesantren At-Tauhid Surabaya pada Kamis (10/8), ia menyampaikan syukur.\"Ya, tadi siang saya menerima rekomendasi nama yang disampaikan oleh para kiai di Surabaya. Kemudian saya terima itu, saya sampaikan terima kasih bahwa sudah ikut memikirkan, sudah ikut melihat nama-nama yang bisa berjuang bersama,\" ujarnya usai acara peluncuran buku \"Tetralogi Transformasi AHY\" di Djakarta Theater di Jakarta Pusat, Kamis (10/8) malam.Sebanyak lima nama yang diusulkan, yaitu Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Mahfud MD.Meski demikian, ia menyatakan bahwa hal terpenting dari rekomendasi para kiai itu bukanlah nama-nama tokoh, namun sumbangan pemikiran dari mereka.\"Kenyataan bahwa para kiai dan ulama secara serius memikirkan ini, membekali kami, dengan doa, membekali kami, dengan arahan bahkan membekali kami dengan pilihan,\" katanya.Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, meminta masyarakat untuk bersabar sebab pada waktu yang tepat, bakal cawapres pendampingnya akan diketahui masyarakat.\"Nanti pada saatnya diumumkan,\" kata Anies.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.Selain itu, pasangan calon dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Presiden PKS Memberi Sinyal Merestui Duet Anies-AHY pada Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memberi sinyal menyetujui duet antara Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024.Menurut dia, AHY merupakan sosok yang sudah mempunyai pengalaman banyak. Adapun AHY dari belasan tahun di dunia militer hingga terjun ke dunia politik sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017 dan saat ini menjadi ketua umum Partai Demokrat.\"AHY seperti yang saya katakan, sosok yang sudah tertempa dengan berbagai pengalaman dan ini membuat dia semakin matang, sehingga insyaallah kita juga optimis dengan perjalanan hidup beliau,\" ujar dia usai peluncuran buku \"Tetralogi Transformasi AHY\" di Djakarta Theater di Jakarta, Kamis (10/8) malam.Kendati demikian, PKS telah memandatkan Anies untuk menentukan cawapres pendampingnya pada Pilpres 2024. Sebanyak dua partai politik pendukung Anies lainnya, yaitu NasDem dan Demokrat, juga menyerahkan keputusan final penentuan cawapres ke Anies.Ketiga partai pendukung pencapresan Anies itu, kata dia, hanya memberikan masukan-masukan dalam penentuan cawapres.Untuk itu, dia juga menyatakan tak tahu kapan secara pasti cawapres Anies akan diumumkan.\"Pak Anies akan memberikan pernyataan kapan akan diputuskan [cawapres pendampingnya di Pilpres 2024]. Kami hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan,\" katanya.Syaikhu optimistis Anies akan memilih cawapres yang terbaik untuk bisa memenangkan Pilpres 2024.\"Kami juga melihat Pak Anies menjadi pribadi yang matanglah. Kapan kami mengumumkan, siapa orangnya, saya kira kami percayakanlah sepenuhnya dengan Pak Anies,\" ucap dia.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.Selain itu, pasangan calon dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
POPULER
