POLITIK
Fahri Hamzah: Prabowo Capres Terkuat Bisa Tunjuk dan Tentukan Cawapresnya
JAKARTA, FNN - Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya menggelar deklarasi dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Dengan tambahan dukungan dari Golkar dan PAN, yang sebelumnya telah didukung Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintag (PBB) menjadi capres terkuat pemegang tiket Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, tambahan dukungan dari Partai Golkar dan PAN merupakan keuntungan Prabowo. \"Seperti saya duga Pak Prabowo akhirnya menjadi capres terkuat dukungannya. Di saat capres lain masih sulit karena \'tiket\' tidak terpegang di tangan sendiri,\" kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023). Menurut Fahri, apa yang dilakukan Prabowo bersama partai yang dipimpinnya, adalah sebuah manuver bebas dan tidak takut kebilangan tiket, meski ada ancaman dari PKB untuk menarik dukungan. Namun, faktanya, Prabowo terus mendapatkan tambahan dukungan dari partai politik (parpol), sehingga koalisinya tidak hanya sebatas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Karena itu, Fahri Hamzah menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo yang mendapatkan tambahan dukungan dari Golkar dan PAN terkair pencapresannya di Pilpres 2024 \"Ini keuntungan beliau sebagai ketum partai yang nyapres. Manuver bebas dan tidak takut kehilangan tiket. Selamat Pak!\" ucap calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini. Ia melihat stabilitas \'tiket\' Pilpres 2024 sudah dimiliki oleh Prabowo yang masuk dalam bursa capres hingga pendaftaran nanti. Yakni tambahan bergabungnya PBB, kemudian disusul oleh Golkar, dan PAN yang baru saja mendeklarasikan dukungannya ke Prabowo Subianto. \"Bahkan Pak Prabowo juga bisa menentukan calon wakil presiden (cawapres) di waktu mepet sekalipun. Jadi dia tinggal ngomong misalnya nanti kalau tiba-tiba ada yang kepepet tinggal bilang hei ketua partai ini kamu aja jadi wakil saya. Jadi itu kawin, selesai,” ujarnya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini melihat gerakan Prabowo jelang Pilpres 2024 cukup elegan, dan tentunya hal itu akan dinilai masyarakat secara baik. \"Saya termasuk yang melihat langkah-langkah pak Prabowo itu elegan loh, dia nggak mau masuk terlalu jauh. Ini luar biasa, akan dibaca rakyat paling tidak ambisius,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini. Seperti diketahui, Partai Gelora juga menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Saat ini Partai Gelora dan Partai Gerindra tengah mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo. \"Partai Gelora dan Gerindra sedang mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023). Menurut Mahfuz, Partai Gelora dan Gerindra sudah beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis dan waktu deklarasi dukungan ke Prabowo. Namun, waktu acara deklarasi masih menunggu kesepakatan bersama antara Ketua Umum Partai Gelora dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Artinya, pembahasan teknis deklarasi sudah selesai, tinggal menunggu waktu yang tepat acara deklarasi yang disepakati bersama antara Anis Matta dan Prabowo Subianto. \"Jadi pembahasan sudah dilakukan beberapa kali, tinggal menunggu kesepakatan waktu antara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto,\" ungkap Mahfuz. (ida)
Rocky Gerung Jangan Seperti Sutan Syahrir Dipenjara Hingga Wafat
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengharapkan filsuf politik Rocky Gerung jangan bernasib seperti pendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI) Sutan Syahrir yang wafat di Swiss dalam pengasingan politik oleh pemerintah Presiden Sukarno. “Ironis, Sutan Syahrir yang berjasa besar kepada bangsa dan negara ditangkap, dipenjara tanpa diadili oleh rezim Sukarno, hingga wafat di Swiss. Ujungnya, Presiden Sukarno menyesal dan menganugerahkan Syahrir sebagai pahlawan nasional,” kata Selamat Ginting menjawab pertanyaan wartawan usai diskusi publik ‘Kritik Dijawab Penjara’ yang diselenggarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta, Jumat (11/8) malam. Jadi seperti kasus Sutan Syahrir, lanjut Ginting, Presiden Jokowi justru seharusnya memberikan tanda jasa negara kepada Rocky Gerung. Bukan mengancam dengan memenjarakan Rocky, karena kritikannya yang sangat tajam, kontroversial, bahkan dituding menghina Presiden Jokowi. Menurut Ginting, Rocky adalah penerus perjuangan PSI kubu Sutan Syahrir yang sangat peduli pada kaum buruh dan menentang kesewenang-wenangan kapitalis. Syahrir mendirikan PSI sebagai partai alternatif menolak gerakan komunis internasional. Berbeda dengan PSI kubu Amir Syarifuddin Harahap yang lebih dekat dengan komunis dan terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun 1948. “Bagi Sutan Syahrir sosialisme menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, dengan menjunjung persamaan derajat tiap manusia. Syahrir kerap terjun dalam pergerakan buruh. Ini yang juga diikuti Rocky yang dekat dengan kaum buruh,” ujar Ginting. Ginting tidak terkejut ketika Rocky hadir memberikan orasi di depan Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) baru-baru ini. Orasi Rocky yang berisi kritik sangat tajam kepada pemerintah, belakangan dituduh bukan lagi kritik melainkan penghinaan kepada Presiden Jokowi. Setelah orasi tersebut, Rocky dipersekusi di sejumlah daerah saat melakukan kunjungan ke sejumlah kampus di Jawa. Syahrir dan Sukarno Menurut Selamat Ginting, setelah kasus PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) 1958-1959, hubungan Sutan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk. PSI yang didirikan Syahrir akhirnya dibubarkan pada 1960. Padahal Syahrir merupakan perdana menteri pertama Indonesia yang merangkap sebagai menteri luar negeri dan dalam negeri. Bahkan tiga kali ia memimpin kabinet Syahrir, dan dikenal dengan julukan The Smilling Diplomat. “Kemudian pada 1962-1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili. Ia menderita stroke dan diizinkan berobat ke Swiss hingga wafat,” ungkap Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Pada masa kolonial Belanda, lanjut Ginting, Syahrir dan Mohammad Hatta juga pernah ditangkap, dipenjara, hingga dibuang ke Boven Digoel. Keduanya kemudian dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani masa pembuangan selama enam tahun (1934-1960). Saat diskusi publik, Ginting mengungkapkan, sebelum deklarasi PRRI, Syahrir mengingatkan tokoh PSI Soemitro Djojohadikusmo (ayahnya Prabowo Subianto) yang berada di Sumatra untuk kembali ke Jakarta dan mencegah terjadinya pemberontakan PRRI. Namun Soemitro menolak dan memilih tetap di Sumatra bersama sejumlah tokoh Partai Masyumi, seperti Syafruddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir. “Presiden Sukarno memanggil Sutan Syahrir menanyakan keterlibatan Soemitro di Sumatra dalam PRRI. Syahrir mengakui memahami perjuangan daerah, namun menolak pembentukan pemerintahan baru (PRRI), karena sama saja dengan malapetaka,\" ungkap Ginting. Namun jawaban Syahrir, lanjut Ginting, tidak bisa mengubah pendirian Sukarno. Akhirnya pada Agustus 1960, Presiden Sukarno membubarkan PSI dan Masyumi. Pintar dan Kritis Selamat Ginting mengakui, tokoh-tokoh PSI merupakan kumpulan orang-orang pintar, sehingga sejumlah elite militer era awal kemerdekaan seperti AH Nasution dan TB Simatupang merasa perlu dekat dengan tokoh-tokoh PSI kubu Sutan Syahrir. Begitu juga dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. “Jadi jika sekarang tokoh militer seperti mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dekat dengan Rocky Gerung, seperti sejarah masa lampau saling mendukung untuk memikirkan bangsa, bisa dipahami,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik. Sebagai alumni Unas, Ginting mengakui perguruan tinggi swasta tertua (pada 15 Oktober 1949) di Jakarta itu juga didirikan tokoh-tokoh PSI, seperti Sutan Takdir Alisyahbana, Soemitro Djojohadikusumo, HB Jasin. Para wartawan muda pada 1980-an dan 1990-an juga banyak belajar dengan wartawan dari PSI, seperti Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Juga sejumlah ilmuwan politik, seperti Miriam Budiarjo. Begitu juga dengan tokoh-tokoh mahasiswa pelaku peristiwa Malari 1974, seperti Hariman Siregar dan Syahrir (Ciil). “Beberapa dari mereka mendirikan Yayasan Padi & Kapas yang kemudian membuat Sekolah Ilmu Sosial (SIS). Rocky menjadi salah satu pengajarnya bersama Rahman Tolleng, Arif Budiman, Salim Said. Di situlah sebagai aktivis mahasiswa 1980-an dan 1990-an, saya dan beberapa teman beberapa kali ke SIS berinteraksi dengan Rocky,” pungkas Ginting. (sws)
Jokowi Bisa Bernasib Seperti Chun Doo-Hwan Jika Zalim Terhadap Oposisi
Jakarta, FNN - Presiden Jokowi bisa bernasib tragis seperti Presiden Korea Selatan Jenderal Chun Doo-Hwaan jika zalim terhadap oposisi. Setelah tidak berkuasa, mantan Presiden Korea Selatan (1980-1988) itu berakhir dipenjara menanggung perbuatannya saat berkuasa. “Chun Doo-Hwan sewenang-wenang memenjarakan kubu oposisi yang mengkritiknya. Akhir hidupnya tragis, berada di penjara. Saya tidak ingin Presiden Jokowi zalim terhadap oposisi, karena bisa bernasib seperti Chun Doo-Hwan,” kata analis politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam diskusi publik “Kritik Dijawab Penjara’ yang diselenggarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta, Jumat sore (11/8). Menurut Selamat Ginting, filsuf politik Rocky Gerung kini terancam dipenjarakan setelah mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi dengan ucapan yang sangat tajam, bahkan cenderung dianggap tidak sopan pada saat orasi di depan buruh di Bekasi, akhir Juli 2023 lalu. “Rocky memberikan kritik setelah mengetahui kebijakan yang diambil pemerintah kontroversial. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menurut Rocky merugikan masyarakat, namun menguntungkan oligarki politik maupun oligarki ekonomi,” ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Tokoh KAMI Rocky, lanjut Ginting, selalu mengkritik pemerintah jika ada yang tidak sesuai, karena posisinya sebagai filsuf politik yang sangat kritis serta memihak masyarakat. Kritik Rocky yang dianggap sejumlah pihak menghina Presiden Jokowi, tidak harus berakhir dengan pemenjaraan. Dalam diskusi publik itu, Presidium KAMI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkapkan, sepertinya ada tindakan spesialis dari pemerintah Jokowi untuk memenjarakan tokoh-tokoh oposisi yang berada di KAMI, seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan Edy Mulyadi. “Kini giliran Rocky Gerung yang juga bagian dari KAMI terancam dipenjarakan dengan menggunakan pasal karet peninggalan kolonial Belanda. Selama beberapa hari ini Rocky dipersekusi, diteror, dan rumahnya dilempari telur busuk,” kata Gatot Nurmantyo, menyesalkan. Kesalahan Chun Menurut Selamat Ginting, Presiden Jokowi harus belajar dari kesalahan Presiden Chun Doo-Hwan yang membungkam kaum oposisi dengan pemenjaraan. Rocky dianggap sebagai salah satu simbol oposisi terhadap pemerintah Presiden Jokowi. “Chun menekan kaum buruh, karena dianggap menghambat produktivitas ekonomi. Sebaliknya konglomerat atau oligargi ekonomi didoring menjadi ujung tombak industry ekonomi Korea Selatan. Chun tidak segan-segan menjebloskan tokoh-tokoh oposisi ke penjara,” ungkap Ginting yang juga wartawan senior bidang politik. Chun, kata Ginting, juga menginginkan menjadi presiden tiga periode, namun terhalang konstitusi negaranya yang membatasi hanya boleh dua periode. Chun diteruskan suksesornya Jenderal Roh Tae-Woo (1988-1993). Kubu oposisi mampu mengalahkan Roh dalam pemilu 1993. “Setelah Presiden Kim Young-Sam berkuasa (1993-1998), Chun dijatuhi hukuman mati akibat tindakannya yang sewenang-wenang terhadap oposisi saat berkuasa,” kata Ginting. Dikemukakan, hukuman mati itu akhirnya diturunkan menjadi seumur hidup saat Presiden Kim Dae-Jung berkuasa (1998-2003) menggantikan Kim Young-Sam. Padahal saat Chun berkuasa, Kim Young-Sam justru dijatuhi hukuman mati. “Pesan moralnya, jika berkuasa jangan zalim terhadap oposisi, karena roda politik bisa berputar. Kubu oposisi di kemudian hari, bisa saja justru akan memimpin pemerintahan,” pungkas Ginting. (sws)
Wali Kota Medan Menerbitkan Izin Menara Masjid Agung 199 Meter
Medan, FNN - Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan pemerintah kota telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) menara Masjid Agung setinggi 199 meter di samping kantor Gubernur Sumut.\"Kami baru saja mengeluarkan izin bangunan tertinggi di Kota Medan dan Sumatera Utara, yaitu IMB menara Masjid Agung dengan pengajuannya 199 meter,\" tutur Bobby di Medan, Sumut, Sabtu.Selama ini, lanjut dia, IMB menara Masjid Agung tidak bisa dikeluarkan Pemkot Medan akibat terkendala dengan perizinan ketinggian yang diatur TNI Angkatan Udara. Sebab letak menara Masjid Agung di Jalan Diponegoro, Medan Polonia, masih berada dalam zona kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) di Lanud Soewondo Medan. Lanud Soewondo Medan di lahan bekas Bandara Internasional Polonia merupakan kawasan penerbangan dengan radius 15 kilometer maksimal bangunan 50 meter. \"Alhamdulillah, setelah rapat koordinasi Menko Marinves, Menteri ATR/BPN bersama TNI AU batas ketinggian bangunan di Kota Medan hari ini sudah boleh lebih di atas 50 meter,\" jelasnya. Wali kota juga mengajak para investor maupun masyarakat yang ingin membangun bangunan tinggi di wilayah Ibukota Provinsi Sumatera Utara sudah diperbolehkan. Apalagi menyusul rencana pemindahan Lanud Suwondo ke areal perkebunan PTPN II di lahan 1.170 hektare, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, yang telah ditinjau Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto pada 2022. \"Kalau ada investor yang ingin membangun bangunan tinggi di Kota Medan, hari ini sudah boleh. Saya dengar banyak yang mau membangun bangunan tinggi,\" ungkap dia. Wali kota juga berharap informasi baik ini dapat disampaikan kepada pelaku usaha lainnya agar menjadi pemicu, terutama yang ingin berinvestasi bangunan tinggi di Kota Medan. \"Selama ini kita tahu, kalau mau bangun ke samping tanah di Kota Medan harganya makin meningkat harganya. Jadi izin ketinggian tidak menjadi persoalan lagi membangun di Medan,\" tegas Bobby.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Menemui Kaum Milenial di Magelang
Magelang, FNN - Bakal calon (balon) presiden Anies Baswedan menemui ratusan kaum milenial di Gedung Olahraga Samapta Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.Balon presiden yang diusung Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS ini mengajak berdiskusi beberapa kaum muda yang hadir dalam acara \"Milenial Ngobrol Pintar (Ngopi) Bareng Anies\" .\"Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyelenggarakan kegiatan ngobrol pintar dengan milenial di Magelang ini,\" kata Anies.Ia menyampaikan bahwa dirinya bertemu dengan milenial dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang kemudian mereka menyampaikan aspirasi sekaligus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana nanti ke depan.Menurut dia, paling menarik dari kaum milenial, mereka bukan hanya menyampaikan tentang dirinya, tetapi tentang masyarakat.\"Ada yang bertanya tentang lapangan pekerjaan karena kesulitan mencari pekerjaan merupakan masalah utama dihadapi anak-anak muda. Hal ini kita sampaikan harus menjadi prioritas untuk menyediakan lapangan pekerjaan, bukan hanya di kota-kata besar, tetapi di kota menengah dan kecil sehingga generasi milenial tidak harus berpindah untuk mendapat pekerjaan,\" katanya.Oleh karena itu, katanya, bantuan untuk kegiatan ekonomi mikro, kecil, dan menengah menjadi prioritas dan hal itu yang menyerap lapangan pekerjaan paling banyak.Menurut dia, sektor industri kreatif dan sektor pariwisata merupakan dua sektor yang bisa dikembangkan dengan cepat dan menyerap lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan isu paling penting dan itu yang utama.Ia menuturkan bahwa dalam kesempatan itu disampaikan pula tentang kualitas pendidikan. Para orang tua menginginkan agar pendidikan karakter dan pendidikan akhlak itu menjadi prioritas.\"Saya sampaikan memang kita memiliki prioritas di bidang pendidikan, kita ingin agar setiap anak yang lahir punya tempat di sekolah . Jadi bangku sekolah harus cukup, sekarang ini bangku SD kelas 1 banyak dan cukup, tetapi SMP kelas 1 dan SMA/SMK kelas 1 itu kurang,\" katanya.Ia mengatakan bentuknya seperti piramida, banyak anak yang tidak bisa menuntaskan sampai lulus SMA/SMK. Jadi penambahan bangku sekolah dan penekanan pendidikan karakter menjadi prioritas.\"Mereka menceritakan tentang kualitas jalan, kualitas infrastruktur jalan di kabupaten/kota mereka. Saya bilang mari kita bereskan sama-sama. Saya senang sekali ngobrol dengan para milenial karena menunjukkan kepedulian atas masa depan bangsa,\" katanya.(sof/ANTARA)
Pertarungan Prabowo, Ganjar, dan Anies Layak Menjadi Bahan Kuliah
Jakarta, FNN - Direktur Citra Publik Indonesia (CPI) LSI Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas mengatakan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi topik yang layak dibahas dalam lingkup ilmu politik dan bahan kuliah. \"Kampanye resmi pemilu presiden antara Prabowo, Ganjar, dan Anies memang belum dimulai tapi berbagai sisi pertarungan mereka sudah menjadi bahan kelas di Program Mini MBA Marketing Politik,\" kata Denny JA dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu. Program Mini MBA Marketing Politik adalah kerja sama antara LSI Denny JA, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, dan platform pembelajaran daring Kuncie. Dalam program tersebut Denny menyampaikan teori marketing politik yang mengeksplorasi studi kasus segar dan sedang berlangsung, yakni Pilpres 2024 di Indonesia. Berbagai sisi teori marketing politik digunakan untuk membahas pertarungan Prabowo, Ganjar, dan Anies. \"Pemilu presiden itu mikro kosmos, contoh mini beroperasinya perilaku politik elite dan psikologi pemilih. Praktik politik itu bahan kajian yang paling baru untuk dirumuskan atau mengoreksi ilmu politik konvensional,\" ujarnya Denny membahas apa yang sedang tren di masyarakat saat ini. Menurutnya, kadang ilmu politik yang baku terlambat merespons hal-hal baru yang datang. Salah satu topik yang dibahas Denny adalah soal pemilu presiden di Amerika Serikat antara Joe Biden dan Donald Trump tahun 2020. Pemilihan presiden itu telah dicatat sebagai salah satu yang paling memecah belah dalam sejarah Amerika Serikat. Momen itu menjadi topik diskusi utama di universitas-universitas di seluruh negeri Amerika Serikat yang sering dieksplorasi sebagai studi kasus. Di beberapa kelas, fokusnya pada faktor strategis dan politik yang berkontribusi pada kemenangan Biden. Misalnya, ada yang membahas bagaimana kampanye Biden berhasil menarik pemilih pinggiran kota atau \"wong cilik\" Amerika dan orang Afrika-Amerika. Atau bagaimana penanganan Trump terhadap pandemi COVID-19 merusak peluangnya untuk terpilih kembali. Di kelas lain, fokusnya pada kekuatan sosial dan budaya mendasar yang membentuk pemilu. Misalnya, ada profesor membahas peran ras, gender, dan ketimpangan ekonomi dalam pemilu. Atau bagaimana kebangkitan media sosial memengaruhi cara pemilih mengonsumsi informasi. Di beberapa kelas, fokusnya tertuju pada aspek negatif pemilu. Bersama dengan derasnya informasi online, marak pula ujaran kebencian dan misinformasi. Di kelas lain, fokusnya lebih pada aspek positif pemilu, seperti meningkatnya partisipasi pemilih muda dan semakin beragamnya pemilih etnik. Tak hanya kulit hitam dan hispanic, Amerika Serikat mulai diramaikan warga keturunan Asia. \"Sejak April 2023, setiap bulan LSI Denny JA membuat riset nasional. Bayangkan, setiap bulan! Hingga selesai Pilpres di Februari 2024, akan ada 11 hasil riset nasional. Sayang sekali jika data sebanyak itu hanya untuk bahan konferensi pers,\" ujar Denny. Denny mengatakan berbagai skripsi, tesis, dan disertasi bisa dibuat dengan memanfaatkan 11 hasil survei nasional selama 11 bulan. \"Pusat dari riset itu memang pertarungan capres antara Prabowo, Ganjar, dan Anies. Tapi banyak isu nasional berkaitan yang digali dalam riset itu,\" kata Denny. LSI Denny JA mulai bulan Agustus 2023 rencananya akan mempublikasikan buletin akademik dalam dua bahasa, yakni Indonesia dan Inggris. Buletin akademik akan terbit setiap bulan dan diharapkan bisa menjadi referensi pembaca di dalam negeri dan luar negeri yang ingin menjadikan Pilpres 2024 di Indonesia sebagai studi kasus, katanya.(sof/ANTARA)
PKS Menjadikan Lampung sebagai Lumbung Suara Anies
Bandarlampung, FNN - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebutkan bahwa Provinsi Lampung menjadi salah satu target daerah lumbung suara bagi bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Untuk target Lampung dari nasional bahwa provinsi ini menjadi bagian dari lumbung suara untuk Pak Anies,\" kata Ahmad Syaikhu, di Bandarlampung, Sabtu.Ia menekankan bahwa partainya sangat serius untuk kemenangan Anies Baswedan di Provinsi Lampung, termasuk kemenangan PKS.\"Kami di Lampung melakukan konsolidasi struktur di DPW dan DPC di daerah. Dengan ini kami ingin berusaha mewujudkan target-target PKS yang sudah diamanahkan dalam musyawarah nasional ke-5 tahun 2020 yang lalu,\" kata dia.Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim mengatakan bahwa apabila dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diisi tiga calon presiden maka target suara untuk Anies yang diusulkan PKS adalah 60 persen di provinsi ini.\"Target 60 persen ini menjadi target bersama, tetapi hal tersebut akan kami koordinasikan dahulu dengan Demokrat dan NasDem sebagai partai koalisi. Apakah 60 persen kami sepakati atau ditambah. Tapi kami ingin PKS jadi lumbung suara pemenangan suara Anies,\" kata dia.Namun, lanjut dia, apabila nanti ke depan yang bertarung hanya dua calon untuk pilpres tentunya target suara di Lampung akan ditingkatkan karena permintaan dari pusat capaian suara di provinsi ini diminta di atas nasional.\"Kalau berdasarkan hasil survei ada beberapa daerah suara Anies kalah, maka untuk memenuhi suaranya, Lampung yang kami kalkulasi menang untuk Anies, maka menangnya harus besar,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Rocky Gerung Jalani Vivere Pericoloso
Jakarta, FNN - Filsuf politik Rocky Gerung sedang menjalani ‘Vivere Pericoloso’ (Bahasa Itali: hidup menyerempet bahaya) menghadapi penguasa melalui kritiknya yang sangat tajam, lugas, penuh satire, menghibur, bahkan kontroversial. “Kritik Rocky kepada Presiden Jokowi dalam konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh akhir Juli 2023 di Bekasi, menjadi pilihan politiknya untuk menjalani ‘Vivere Pericoloso’ terhadap penguasa,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam acara diskusi publik bertema ‘Kritik Dijawab Penjara’ yang dilaksanakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta, Jumat petang (11/8). Menurut Selamat Ginting, Rocky tidak boleh dipenjarakan karena kritik sarkasnya kepada penguasa. Tanya jawab adalah jalan untuk memperoleh pengatahuan. Itulah permulaan dialektika para filsuf politik. Dialektika merupakan dialog untuk menyelesaikan persoalan antara dua pihak yang berbeda, bukan dengan pemenjaraan. “Rocky tidak boleh bernasib sama seperti filsuf politik dari Athena, yakni Socrates dan Plato yang dipenjara, karena berbeda pandangan dengan penguasa istana. Bahkan Socrates mati di dalam penjara. Dunia akan mengutuk pemerintah Presiden Jokowi jika Rocky dipenjara,” ujar Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, menjawab pertanyaan wartawan. Frustrasi Politik Awalnya, lanjut Ginting, Rocky berorasi menyikapi berbagai isu dan kritik terhadap pemerintah. Sampai menyinggung rencana aksi besar pada Kamis (10/8). Aksi buruh itu mendesak pemerintah mencabut Undang Undang Cipta Kerja dan sejumlah undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. “Saya pikir Rocky dan sejumlah elemen sudah pada tahap frustrasi politik, karena Presiden Jokowi diduga melakukan sabotase politik. Sabotase politik, karena memveto hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Ginting yang juga wartawan senior bidang politik. MK, lanjut Ginting, sebelumnya sudah memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Bahkan MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. “Presiden Jokowi menanggapi keputusan MK dengan menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang Cipta Kerja dengan alasan dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di sisi lain, pemerintah justru terus melanjutkan program Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), padahal pemerintah mengakui situasi sedang tidak baik-baik saja. Ini jelas sesuatu yang tidak konsisten,” ungkap Ginting. Jokowi Serempet Bahaya Menurut Ginting, bukan hanya Rocky Gerung yang sedang menjalani ‘Vivere Pericoloso’, melainkan pemerintahan Presiden Jokowi serta partai-partai politik dan institusi negara juga melakukan langkah politik menyerempet bahaya menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024. “Apa yang dilakukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) bergabung dengan partai oposisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, kemudian mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden, itu merupakan langkah Vivere Pericoloso,” kata Ginting. Termasuk, lanjut Ginting, konflik politik antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Jokowi dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dari PDIP. Megawati ingin hal itu menjadi hak prerogratifnya sebagai ketua umum partai, artinya mengabaikan peran Jokowi yang dianggap hanya sebagai petugas partai. “Konflik elite itu juga masuk dalam Vivere Pericoloso, seperti peristiwa politik di era Demokrasi Terpimpin Sukarno pada 1964 hingga lengser dari kursi presiden pada 1967,” ungkap Ginting. Menurut Ginting, jika Presiden Jokowi salah langkah politik, seperti cawe-cawe dalam pemilihan presiden 2024, dia akan dikenang sejarah sebagai penguasa yang menapak jalan otoritarian. Diawali Sukarno Vivere Pericoloso, menurut Ginting, awalnya digunakan Presiden Sukarno dalam pidato HUT ke-19 Republik Indonesia, 1964. Pada 1964, Indonesia mengalami masa-masa genting. Saat itu sedang terjadi konfrontasi dengan Malaysia (Ganyang Malaysia). Kehidupan politik, lanjutnya, juga sangat panas. Salah satunya TNI Angkatan Darat bersitegang dengan Presiden Sukarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI), karena menolak konsepsi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) serta usulan pembentukan Angkatan Kelima (Buruh dan Tani dipersenjatai). Sukarno juga membuat poros Jakarta-Peking (Beijing)-Pyongyang. “Situasi Vivere Pericoloso akhirnya menjungkalkan Sukarno dari kursi presiden secara menyakitkan. PKI yang dekat dengan Sukarno dihancurkan Angkatan Darat, akibat pimpinan Angkatan Darat diculik dan dibunuh pasukan pengamanan presiden yang berafisliasi kepada komunis,” ujar Ginting. “Jadi situasi politik saat ini jelang pemilu 2024, kurang lebih mirip dengan situasi politik 1964-1967,” pungkas Ginting. (sws).
Soal Hilirisasi Nikel: Di Belakang Fakta Menyesatkan, Ada Perencanaan Perampokan Sumber Daya
Jakarta, FNN – Ekonom Faisal Basri sedang berpolemik dengan Presiden Jokowi soal hilirisasi. Polemik itu bermula dari respons Faisal terhadap pernyataan Presiden Jokowi soal hilirisasi nikel yang katanya menguntungkan Indonesia. Berdasarkan data-data yang dimilikinya, Faisal Basri berpendapat bahwa hilirisasi nikel yang diputuskan pemerintah justru menguntungkan China. Bahkan, Faisal mengatakan bahwa hilirisasi yang dilakukan saat ini ugal-ugalan dan hanya mendukung industrialisasi di China, bukan di Indonesia. Ekonom senior dari Universitas Indonesia tersebut juga mengungkapkan bahwa 90 persen keuntungan dari kebijakan hilirisasi industri nikel di Indonesia justru mengalir ke China. Setelah dibantah oleh Presiden Jokowi, Faisal Basri pun kemudian membeberkan datanya. \"Bapak Presiden, maaf kalau saya katakan bahwa Bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan,\" ujar Faisal Basri, Jumat (11/8/23). Menanggapi polemik tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (12/8/23) menyatakan, “Ya, betul. Akhirnya, terbuka semua kebohongan yang diucapkan Pak Jokowi. Orang akhirnya akan ingat bahwa Jokowi menyebar hoaks setiap hari. Soal mobil nasional yang namanya Esemka, yang sudah dipesan 6000 unit, mana sudah 7 tahun? Soal ekonomi melesat 10% segala macam. Apa itu kalau presiden tidak berbohong itu? Kan itu hoaks.” Dari awal, mungkin 5 sampai 7 tahun yang lalu, Rocky sudah memastikan bahwa pembuat hoaks terbaik adalah penguasa atau Presiden sebagai pemimpin tertinggi. Karena mereka bisa menyebarkan segala macam data, lalu dimanipulasi dengan segala macam alasan. Jadi, kelihatannya orang akhirnya mau menuntut kejujuran, apa sebetulnya yang hendak dipamerkan. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa orang seperti Faisal Basri yang 27 jam sehari bergelut dengan data, Rizal Ramli yang berupaya untuk memantau kebijakan yang tidak masuk akal, itu mau dipenjarain. Sama seperti kasus dirinya. Padahal, mereka semua sebetulnya menghidupkan wacana publik untuk membahas di mana kebijakan itu disembunyikan. Dalam kasus hilirisasi, misalnya, kita mengerti bahwa itu dalam upaya untuk mengefisienkan, menambah penghasilan. “Tetapi, yang kita persoalankan bukan output dari hilirisasi, tetapi outcomenya. Outcomenya itu menguntungkan China, menguntungkan yang di hulu, bukan masyarakat yang di sekitar hilir kebijakan itu. Jadi, lanjut Rocky, kalau kita hitung secara logika akal sehat, hilirisasi oke, bahkan bisa dianggap ini menguntungkan APBN, tetapi sekaligus produknya hijau. Iya, tetapi di hulu maksudnya, bukan di hilir. Di hulu, penguasaan industri strategis semacam nikel, playernya cuma 4 orang. Jadi, keuntungannya di mana? Apalagi akibat dari hilirsasi semua kapasitas SDM kita dibangkitkan, yaitu sebagai buruh, bukan sebagai orang yang dirancang untuk menghasilkan pengetahuan bermutu tentang proyek-proyeksi itu. “Jadi, sekali lagi, tipuan ini yang mesti kita bongkar tuh. Ada hilirisasi, tetapi keuntungan tidak tiba pada masyarakat, tapi tiba pada empat orang yang bermain di hulu. Jadi ini problemnya ada di hulu. Ada hilirisasi tapi tidak menimbulkan transfer teknologi, karena pekerjaannya dan seluruh sistemnya dikerjakan oleh China itu,” ungkap Rocky. “Jadi, sebetulnya data-data itu beredar sebagai data, tetapi kalau kita buat analisis political economy, di belakang itu ada perencanaan perampokan sumber daya. Itu intinya. Jadi, kita bedakan antara data makro yang diucapkan oleh Pak Jokowi dengan analisis tentang bagaimana proses itu menghisap, mengeksploitasi, dan memburukkan kehidupan rakyat,” tambah Rocky.(ida)
Tiga Anggota KKB Ditangkap Beserta Sepucuk Senpi Rakitan di Dekai
Jayapura, FNN - Tim gabungan yang terdiri dari anggota Satgas Operasi Damai Cartenz dan Polres Yahukimo, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menangkap tiga anggota KKB beserta satu pucuk senjata api rakitan .Kasatgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu menjelaskan, penangkapan yang dilakukan Jumat (12/8) saat tim gabungan melaksanakan razia setelah ada laporan penembakan terhadap warga sipil di kompleks jalan Sosial, Dekai.Aksi penodongan dan penembakan dialami Syaiful Ewa (44) namun korban berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan insiden yang dialaminya.Setelah mendapat laporan tersebut, tim gabungan kemudian merespon dengan melakukan razia di kawasan dan sejumlah titik di Dekai.Dalam razia itu ditangkap ketiga anggota KKB wilayah Yahukimo beserta satu pucuk senjata rakitan dan barang bukti lainnya.Tiga anggota KKB yang ditangkap yaitu A.N (14 tahun, pelajar), L.K (20 tahun, swasta), dan W.K alias Weko (20 tahun, swasta).Saat ini ketiga anggota diamankan di Mapolres Yahukimo di Dekai, kata Faizal.Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo secara terpisah menambahkan, membenarkan adanya penangkapan terhadap tiga anggota KKB yang saat ini diamankan di Polres Yahukimo.Situasi kamtibmas di Dekai dan sekitarnya usai penangkapan tiga anggota KKB aman dan terkendali.\"Masyarakat diminta agar tidak terprovokasi dan senantiasa ikut menjaga keamanan di sekitarnya,\" harap Benny.(ida/ANTARA)
POPULER
