POLITIK
Jadi Anggota Dewan Mahal, MUI: Banyak Pasal-Pasal dalam UU yang Rugikan Rakyat
JAKARTA, FNN-Majelis Ulama Indonesia atau MUI menganggap wakil rakyat yang duduk di Senayan tidak menjalankan aspirasi rakyat dengan sebenar-benarnya. \"Dunia politik kita sudah bagaikan sebuah pasar. Para pelaku yang ada sibuk bertransaksi untuk kepentingan dirinya dan kelompok serta partainya,\" ujar Dr H Anwar Abbas. Wakil Ketua Umum MUI ini kepada FFN, Senin 14 Agustus 2023, menunjuk para politisi yang tidak segan-segan melakukan apa saja termasuk mewarnai ayat-ayat dan pasal-pasal dalam pembahasan sebuah rancangan UU yang akhirnya setelah disahkan menjadi UU, kita melihat UU tersebut sangat-sangat merugikan rakyat dan juga sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat dari UUD 1945. Buya Anwar Abbas menengarai ini semua terjadi karena biaya politik yang mahal untuk menjadi anggota dewan. Sebelumnya, salah seorang petinggi partai mengatakan biaya atau ongkos untuk bisa duduk menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta sangat mahal yaitu sebesar Rp40 miliar. \"Hal ini tentu saja membuat kita geleng-geleng kepala,\" katanya. Bahkan kata yang bersangkutan jika sang calon hanya memiliki modal Rp20 miliar hingga Rp25 miliar maka besar kemungkinan mereka tidak akan pernah bisa duduk di kursi senayan. \"Jadi yang namanya politik uang dalam pemilu tampaknya sudah menjadi sesuatu yang sudah sangat sulit untuk dihindari,\" ujar Anwar Abbas. Jika demikian masyarakat kita sudah rusak. Tanpa ada sesuatu yang bisa mereka terima dari sang calon legislatif (caleg) maka mereka enggan untuk memilihnya. Apalagi sesuatu yang akan diberikan kepada para pemilih itu sekarang menurut politisi tersebut tidak cukup hanya berupa kaos dan atau kerudung saja tetapi kulkas. \"Jadi dengan demikian dapat disimpulkan hanya orang kaya atau orang yang dibiayai oleh orang kaya sajalah yang bisa berkuasa dan bisa menang dalam Pemilu,\" tambah Anwar Abbas. Hal ini tentu jelas-jelas sangat patut kita sesalkan, kata Anwar Abbas, karena bagaimana mungkin kita akan menumpangkan harapan kepada orang yang sibuk berpikir untuk dapat mengembalikan investasi yang sudah dia tanam atau utang yang harus dia bayar? Menurut Anwar Abbas, hal ini bisa terjadi karena yang penting bagi mereka bukanlah bagaimana mereka bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta patuh kepada konstitusi tapi adalah bagaimana caranya supaya modal yang sudah mereka tanam bisa kembali dan keuntungan yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan. Jika dalam pemilu yang akan datang hal serupa masih saja terus terjadi, Anwar Abbas mengatakan, maka tentu tipis sekalilah harapan nasib rakyat banyak terutama nasib mereka-mereka yang ada di lapis bawah akan bisa berubah. \"Untuk itu kita harus bisa mengusahkan secara bersama-sama bagaimana caranya agar pemilu 2024 yang akan datang benar-benar bisa dilaksanakan dengan biaya atau ongkos yang semurah-murahnya karena dengan itulah kita akan bisa mendapatkan anggota DPR yang benar-benar mampu mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat,\" tandasnya. \"Ini penting karena dengan hal seperti itulah kita akan bisa berharap di negeri ini akan dapat tercipta sebuah perubahan yang benar-benar berarti dan bermakna, di mana rakyatnya akan bisa hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia,\" demikian Anwar Abbas. (DH)
PPATK Diminta Menindaklanjuti Temuan Rp1 Triliun ke Parpol
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera mengambil langkah lanjutan terkait temuan uang sebesar Rp1 triliun dari hasil tindak pidana kejahatan lingkungan yang mengalir ke parpol.\"Kejahatan lingkungan itu kejahatan luar biasa karena efeknya yang luar biasa pada kemanusiaan. Karenanya, saya minta PPATK segera menyerahkan hasil analisis lembaganya pada penegak hukum agar bisa segera ditindaklanjuti,\" kata Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Sahroni lantas mengingatkan bahwa aliran dana yang berasal dari sumber-sumber haram akan banyak muncul menjelang Pemilu Serentak 2024.\"Saya tidak mau duit haram dari kerusakan lingkungan mengalir ke proses demokrasi kita,\" tegasnya.Oleh karena itu, dia meminta PPATK meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak penegak hukum terkait demi meningkatkan pengawasan.\"PPATK sudah baik bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu dalam hal ini. Namun, perlu juga ditingkatkan koordinasi dengan penegak hukum dari KPK, polisi, hingga kejaksaan, agar aliran dana haram ini tidak hanya ditelusuri, tapi juga dicegah penyalurannya,\" jelasnya.Sebelumnya, Selasa (8/8), PPATK mengungkapkan temuan Rp1 triliun mengalir ke partai politik dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan temuan uang tersebut telah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).\"Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp1 triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik,\" kata Ivan di Jakarta, Selasa.Menurut Ivan, PPATK berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan, karena sampai saat ini tidak ada satu pun peserta pemilu yang bersih dari kejahatan tersebut.\"Karena PPATK sekarang sedang fokus pada green financial crime, ini yang ramai. Lalu apa yang terjadi? Nah, kami menemukan kok sepertinya tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
UU Provinsi Bali Menjadi Pencapaian Monumental dan Bersejarah
Denpasar, FNN - Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dengan telah diundangkannya Undang-Undang No 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali pada 4 Mei 2023, menjadi pencapaian luar biasa, monumental, dan bersejarah di bidang politik legislasi bagi Bali.\"Undang Undang Provinsi Bali menjadi dasar hukum dalam menyelenggarakan tatanan pemerintahan dan pembangunan Bali,\" kata Koster saat menyampaikan pidato Pencapaian Kinerja Lima Tahun dalam Tatanan Bali Baru di Denpasar, Senin.Koster menyampaikan pidato tersebut dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali dengan agenda Peringatan Hari Jadi ke-65 Provinsi Bali yang dihadiri Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama bersama Wakil Ketua dan anggota DPRD setempat beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali.Selain itu juga dihadiri perwakilan kementerian/lembaga di Provinsi Bali, pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Bali, perwakilan Bupati/Wali Kota se-Bali, pimpinan universitas beserta berbagai komunitas dan undangan lainnya.\"Hal yang sangat menggembirakan, membahagiakan, dan membanggakan bahwa kita bersama telah berhasil memperjuangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang diundangkan pada tanggal 4 Mei tahun 2023,\" ujarnya.Koster mengatakan sejak tahun 1958, Pemerintah Provinsi Bali menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.UU No 64 Tahun 1958 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dan Bentuk Negara Republik Indonesia Serikat RIS. Hal ini sudah tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 dan NKRI.\"Perlu waktu yang sangat lama, yakni 78 tahun sejak Indonesia Merdeka. Pada tahun 2023, Provinsi Bali, baru memiliki undang-undang tersendiri, tidak lagi bergabung dengan Provinsi NTB dan NTT,\" katanya.Undang-Undang Provinsi Bali, lanjut Koster, memberi pengakuan dan kewenangan yang bersifat khas dan kuat, yaitu pertama, Provinsi Bali memiliki karakteristik berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, desa adat dan subak.Kedua, pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelolaKetiga, pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan dalam mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.Keempat, Gubernur Bali diberi kewenangan untuk mengonsolidasikan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan Provinsi Bali untuk Kabupaten/Kota.Kelima, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan pendanaan dalam penguatan pemajuan kebudayaan, desa adat, dan subak melalui Pemprov Bali.Keenam, dalam pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, Pemprov Bali dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari pungutan bagi wisatawan asing dan kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama berharap dengan adanya UU Provinsi Bali maka Bali lebih banyak potensi yang bisa dikerjakan.\"Kalau kita bicara pembangunan, tanpa ada uang maka tidak bisa apa-apa,\" ucapnya.Namun dengan telah diundangkannya UU Provinsi Bali, maka Bali bisa optimistis akan memiliki sumber dana yang cukup untuk melaksanakan berbagai program pembangunan.(sof/ANTARA)
Mahfud MD Ideal Mendampingi Prabowo di Pilpres 2024
Lebak, FNN - Akademisi/Dosen Universitas Lantansa Rangkasbitung Mochamad Husen menilai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD itu sangat ideal untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Kami meyakini pasangan (capres-cawapres) Prabowo Subianto - Mahfud MD itu sangat tepat dan berpeluang memenangi Pilpres 2024,\" katanya di Lebak, Banten, Senin. Mahfud MD sesuai hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) merupakan bakal cawapres yang sangat potensial dengan meraih 11,1 persen. Angka persentase itu mengalahkan cawapres AHY 10,9 persen, Airlangga 3,8 persen dan Gus Muhaimin 1,2 persen. \"Persentase cawapres Mahfud MD juga terus bergerak dengan kinerja sebagai Menteri Polhukam dalam menuntaskan persoalan bangsa,\" kata Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Latansa Mashiro Rangkasbitung Jurusan Pendidikan Agama Islam itu. Selain itu, keunggulan Mahfud MD antara lain religius, cerdas, berani, sederhana dan tidak korupsi serta merepresentasikan warga Nahdliyyin. Saat ini, penggemar dan simpatisan Mahfud MD juga banyak dari kalangan ulama, santri, mahasiswa, pengusaha, dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Kemungkinan juga didukung kalangan akademisi, kalangan milenial, dan masyarakat berbagai profesi hingga para buruh.Bahkan, Konferensi Daerah DPD Projo di berbagai daerah juga mendukung dan merekomendasikan Prabowo Subianto dan Mahfud MD. \"Kami berharap Mahfud MD dapat mendampingi cawapres Prabowo Subianto dan bisa berpeluang untuk memenangkan Pilpres 2024,\" kata mantan anggota DPRD Lebak itu. Sebelumnya, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Partai Gerindra,PKB,PAN dan Golkar mengusung Prabowo Subianto maju capres 2024. Meski Mahfud MD itu tidak memiliki partai politik, namun untuk cawapres bisa saja dipilih oleh capres karena memiliki hak prerogatif. Contohnya, KH Amin Ma\'ruf yang kini menjabat wapres ditunjuk langsung oleh Joko Widodo dan bukan partai politik yang mengusungnya, PDIP dan koalisinya. \"Saya kira sah-sah saja jika Prabowo menunjuk Mahfud MD sebagai cawapres,\" katanya menjelaskan. Data KPU mencatat pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Peresmian Kereta Cepat Jakarta - Bandung Ditunda, Cermin Kekacauan Dalam Koordinasi
Jakarta, FNN - Rencana Presiden Jokowi meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 18 Agustus batal. Pembatalan dilakukan karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut masih perlu diuji coba. Kereta cepat hasil kerja sama dengan China itu baru akan diresmikan pada September setelah stasiun kereta cepat tersebut mempunyai akses ke jalan. Wakil menteri negara BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan bahwa ini ‘stupid’ karena ada stasiunnya, tapi tidak ada akses ke jalan raya dan jalan tol. Menanggapi pembatalan peresmian kereta cepat Jakarta – Bandung ini, Rocky Gerung dalam diskusi bersama Hersubeno Arief di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (14/8/23) mengatakan, “Jadi bayangkan berapa banyak biaya yang dihamburkan karena inefisiensi. Jadi, perencanaan dari awal ini berantakan sebetulnya. Yang kalau kita sebut ini perencanaan para bajingan nanti marah lagi tuh. Kan memang itu yang diakibatkan oleh awut-awutannya perencanaan.” Sebetulnya, lanjut Rocky, perencaan proyek kereta cepat tersebut bisa dihemat dari awal, ketika ekonomi cukup baik, ketika soal-soal pembebasan tanah sudah selesai. “Tetapi, ini mau buru-buru pamer tentang prestasi. Karena itu, dipastikan bahwa 17 Agustus 2023 akan ada kereta cepat. Ya, iya, keretanya itu bisa dipercepat di dalam laptop Pak Jokowi, tetapi faktanya kan tidak terjadi. Itu yang sering kita katakan bahwa APBN itu adalah batas dari ambisi politik, ” ujar Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa saat ini mungkin orang sudah menganggap bahwa sudahlah, tidak usah dipamer-pamerkan, karena mungkin dalam 3-4 tahun ke depan kereta itu tidak diperlukan lagi karena orang akan pakai teknologi lebih baru. Mungkin orang yang punya uang akan membeli helikopter untuk pergi ke Bandung atau pakai drone yang harganya makin murah. “Jadi, bagaimana caranya kita mau memahami ini proyek-proyek mercusuar Presiden Jokowi. Itu hanya satu poin, yaitu ingin memamerkan sesuatu dan pameran itu akan dilupakan orang tuh. Semua kereta cepat itu, dalam hitungan 20 tahun ke depan itu sudah enggak diperlukan lagi, karena pasti ada temuan teknologi baru. Sementara kita masih bayar hutang tuh sampai 100 tahun ke depan,” ungkap Rocky. Jadi, lanjut Rocky, bayangkan kalkulasi ekonomi atau economy of skill itu tidak ketemu, tetapi dipaksakan. Akhirnya, digerogotilah anggaran untuk pendidikan, anggaran untuk pertahanan, dan anggaran untuk kesehatan, untuk subsidi tarif, meskipun dihitung sebagai penyertaan modal. “Jadi, poin kita, hal-hal yang bersifat social welfare itu tidak diperhatikan oleh pemerintah karena tetap ini ada investasi yang berbiaya tinggi, yang dari awal sudah dikritik. Jadi, sudah, kita tunggu aja bahwa mangkrak itu artinya tidak ada poin yang bisa kita selamatkan lagi dari situ. Apalagi kalau pakai hitungan ekonomi kayak Rizal Ramli atau Said Didu atau Faisal Basri yang sebetulnya di dalam kritik mereka itu adalah upaya untuk menghemat anggaran,” ungkap Rocky. “Bukan kita anti-teknologi tinggi, tapi kapan teknologi tinggi diperlukan dan diperlukan oleh siapa. Kan selalu pertanyaan teknologi tentang infrastruktur ber-hightech itu berapa dananya dan untuk kepentingan siapa tuh. Padahal, kita rakyat Indonesia itu masih memerlukan jalan gojek, perlu angkutan desa yang masih berantakan. Jadi kemewahan itu dipertontonkan hanya untuk ambisi,” lanjut Rocky. Dalam diskusi tersebut Rocky juga mengatakan bahwa sebetulnya poin kita bukan soal menolak kereta cepat, tetapi skala ekonomi dapat atau tidak. Selain itu, momentumnya ada atau tidak. Ini cuma soal kapan mau dibuat dan demi kepentingan siapa. Semuanya demi kepentingan Jokowi yang akan dipamerkan. IKN dan kereta cepat dibangun untuk meninggalkan semacam menara Babel, semacam monumen, tapi monumen itu sudah berantakan. Dari awal monumen itu berantakan, bukan karena kritik luar negeri terhadap ketidakmasukakalan bikin kereta cepat dan harganya bisa berubah-ubah. Teknologinya sudah jelas, kemampuan untuk mengantisipasi, memitigasi bencana sudah jelas. Jadi, apa yang kurang jelas di situ sehingga harus ditunda dan akhirnya biayanya membengkak. “Jadi, poin kita selalu adalah kekacauan di dalam koordinasi. Dan itu kemudian kita dengar kritik-kritik dari dalam kabinet sendiri kan. Tapi kan orang-orang ini selama masih ada di dalam kabinet tentu menganggap bahwa ini masuk akal. Sri Mulyani pasti tahu bahwa ini nggak masuk akal tuh, IKN, kereta cepat. Kan kita tahu cara berpikir Sri Mulyani, tapi dia nggak mungkin tegur itu, karena dia cuma kasir. Itu masalahnya,” ujar Rocky.(sof)
PT KAI Menghadirkan Promo Satset Guna Menyemarakkan HUT ke-78 RI
Madiun, FNN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan program tiket Promo Saatnya Merdeka dari Macet (Satset) dalam rangka memperingati dan menyemarakkan HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.\"Promo Satset ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momentum HUT ke-78 Republik Indonesia. KAI berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk bepergian naik kereta api dengan tarif yang sangat terjangkau,\" ujar Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Supriyanto di Madiun, Senin.Menurutnya Promo Satset itu berlangsung untuk pemesanan dari tanggal 16 sampai 18 Agustus 2023 dengan keberangkatan kereta api pada tanggal 17 hingga 26 Agustus 2023 yang hanya berlaku untuk pembelian tiket melalui aplikasi Access.\"Dalam Promo Satset, KAI menyediakan total 20.000-an tiket kereta api dengan potongan harga khusus yang dapat dipesan oleh masyarakat,\" kata dia.Terdapat dua mekanisme pada Promo Satset, pertama yaitu Promo Reguler dimana pelanggan cukup membayar tiket sebesar 78 persen dari subkelas terendah kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Contohnya, KA Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo Balapan yang harga terendahnya dijual Rp420.000, dapat dibeli dengan Rp325.000 saja. KAI menyediakan 13.140 tiket untuk Promo Reguler ini.Kedua yaitu Promo Flash Sale dimana KAI menjual tiket hanya Rp78.000 saja untuk kelas eksekutif. Tiket Promo Flash Sale dapat dibeli pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan pukul 19.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB selama promo berlangsung. Terdapat 6.920 tiket untuk Promo Flash Sale ini.Secara nasional, terdapat sejumlah 38 kereta api yang tersedia dalam Promo Satset. Kereta tersebut merupakan berbagai tujuan, mulai dari dan menuju Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya bisa didapatkan dengan tarif yang terjangkau.Dari 38 kereta api tersebut, 15 kereta api di antaranya berangkat dari Daop 7 maupun yang melintas di Daop 7 Madiun. Yakni, KA Bima (Gambir – Surabaya Gubeng pp), Brantas (Blitar - Pasar Senen pp), Brawijaya (Malang – Gambir pp), Gajayana (Malang – Gambir pp), Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen – Surabaya Gubeng pp), Malabar (Bandung – Malang pp), dan Mutiara Selatan (Bandung - Surabaya Gubeng pp)Kemudia, KA Ranggajati (Cirebon – Jember pp), Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp), Singasari (Blitar – Pasar Senen pp), Turangga (Bandung - Surabaya Gubeng pp), Wijayakusuma (Ketapang – Cilacap pp), Jayakarta (Pasar Senen - Surabaya Gubeng pp), Majapahit (Pasar Senen – Malang pp), dan Matarmaja (Malang- Pasar Senen pp)\"Semoga dengan hadirnya Promo Satset, aplikasi Access semakin diminati oleh masyarakat serta membantu masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api dengan tarif yang menarik,\" kata Supriyanto.(ida/ANTARA)
Forum Warga Nahdliyin DIY Akan Memfasilitasi Islah Yenny dan Cak Imin
Yogyakarta, FNN - Forum Warga Nahdliyin Daerah Istimewa Yogyakarta berencana memfasilitasi terwujudnya islah atau rekonsiliasi antara putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid, Zaanuba Arifah Chafsoh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.Ketum Forum Warga Nahdliyin DIY KH Fahmi Basya di Yogyakarta, Minggu, mengatakan rekonsiliasi dua tokoh NU itu perlu diupayakan demi ketenteraman warga Nahdliyin termasuk kebesaran partai yang didirkan oleh Gus Dur itu.\"Awal pendekatan, kami nanti yang akan menghubungi beliau-beliau berdua. Kita ajak ngopi, kita ajak ziarah ke Mlangi dulu,\" ujar Fahmi yang juga Pimpinan Ponpes Alfalahiyyah Mlangi, Sleman, DI. Yogyakarta.Rencana tersebut disampaikan pria yang biasa disapa Gus Fahmi itu merespons pernyataan salah satu peserta Silaturahim Forum Warga Nahdliyin DIY yang meyakini bahwa rekonsiliasi Yenny Wahid dan Cak Imin adalah kunci mengembalikan kebesaran PKB.Meski keduanya belum mencapai titik temu dalam konteks pandangan politik, Fahmi meyakini hubungan pribadi antara keluarga Gus Dur dan Cak Imin sejatinya baik-baik saja.\"Saya bagaimanapun juga murid dari Gus Dur, kemudian saya dekat dengan Mbak Yenny dan Mas Muhaimin. InsyaAllah apa yang dimunculkan tadi akan kami fasilitasi,\" kata dia.Sebagai santri sekaligus Nahdliyin, menurut Gus Fahmi, selalu dididik agar tidak menyimpan dendam satu sama lain.\"Kalau kemudian ada dendam sebenarnya harus dipertanyakan kesantrainnya, tapi dari keduanya insyaAllah enggak lah,\" kata dia.Dia mengatakan berbeda dalam persoalan politik adalah fenomena yang biasa dan wajar di NU, meskipun demikian gagasan untuk menyatukan keduanya dalam konteks politik adalah hal yang positif.\"Banyak dari dulu seperti itu, tapi insyaAllah kalau itu dipandang relevan mampu memberikan dulangan suara yang luar biasa untuk PKB dan untuk ketenteraman warga Nahdliyin pada umumnya,\" ujar dia.Secara prinsip, menurut Fahmi, Forum Warga Nahdliyin DIY bersepakat akan memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh Nahdliyin di seluruh tingkatan untuk mengisi jabatan strategis baik di lingkup legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.Sebelumnya, konflik politik antara putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, dan Ketua Umum PKB hingga kini belum tuntas.Dalam sebuah pernyataannya, Yenny baru-baru ini mengatakan bahwa keluarga Gus Dur dengan tegas bakal menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo Subiato jika mengangkat Cak Imin sebagai cawapresnya pada Pemilu 2024.Yenny menyebut perilaku Cak Imin yang mengudeta Gus Dur di PKB di masa lalu adalah alasan kuat untuk tidak mendukung Prabowo.(ida/ANTARA)
Menanggapi Golkar-PAN ke Prabowo, Ganjar Memakai Baju Bergambar Jokowi
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memakai baju bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat menanggapi gabungnya Partai Golkar dan PAN ke Prabowo Subianto.“Dalam proses demokrasi, sebenarnya itu biasa saja dan saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau juga sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.Berdasarkan foto dan video yang beredar, Ganjar memberikan keterangan tersebut mengenakan sebuah kaus hitam lengan pendek. Di kaus itu terpampang gambar Jokowi.Gambar Jokowi di kaus tersebut memakai busana kemeja putih panjang dengan tangan kiri menggulung lengan baju di tangan kanan. Sementara celananya berwarna hitam panjang.Jokowi digambarkan sedang disorot cahaya dan bayangannya tampak di kaus itu. Tak ketinggalan ornamen bendera merah putih lengkap dengan keterangan judul ‘Kisah Blusukan Jokowi’ juga terpampang jelas.Dalam keterangannya, Ganjar mengucapkan selamat kepada kedua partai yang sudah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), mengikuti Partai Gerindra, PKB dan PBB.Namun, Ganjar teringat dengan kondisi koalisi pada Pilpres 2014 lalu. Saat itu Koalisi Merah Putih milik Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa juga didukung Partai Golkar dan PAN, bersama Gerindra, PKS, PPP, serta PBB.Di sisi lain, lawan politiknya yakni Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla yang diusung PDIP bersama Partai NasDem, PKB, PKP, dan Hanura di Koalisi Indonesia Hebat tetap berhasil memenangkan ajang demokrasi lima tahunan itu, kemudian menjadi Presiden-Wakil Presiden periode 2014-2019.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
DOB Barito Raya Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemda
Palangka Raya, FNN - Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin menjelaskan urgensi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Barito Raya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.\"Ini juga untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kualitas pelayanan publik,\" kata Nuryakin dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Minggu (13/8).Menurutnya DOB Barito Raya sangatlah strategis, terutama sebagai daerah penyangga ibu kota negara (IKN) sebab merupakan daerah yang berbatasan langsung.Kemudian pembentukan DOB Barito Raya juga untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.Adapun pembentukan DOB Barito Raya dinilai relevan mengingat berdasarkan aspek luas wilayah maka Provinsi Kalimantan Tengah layak dimekarkan, baik dengan membentuk provinsi baru maupun kabupaten dan kota otonom baru.Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 153.564,50 Km², melebihi luas Pulau Jawa yang hanya 128.297 km² atau sekitar 1,19 kali.Kalimantan Tengah terdiri atas 13 kabupaten dan 1 kota, sedangkan Pulau Jawa meliputi 85 kabupaten dan 34 kota yang tersebar di enam provinsi. Jika dibuat rata-rata, maka luas setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mencapai 10.897,46 km², sedangkan di Jawa hanya 1.078,13 km².Lebih lanjut Nuryakin menjelaskan untuk pembentukan DOB Barito Raya, lima kabupaten yang diusulkan bergabung di antaranya Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya dan Barito Kuala.\"Pemekaran Barito Raya menjadi provinsi sejatinya sudah dilakukan sejak 2012. Bahkan usulan pembentukan DOB tersebut lebih dahulu ada, sebelum usulan pemekaran Provinsi Kotawaringin. Sayangnya, pemekaran tersebut terganjal regulasi setelah Kabupaten Barito Kuala mundur,\" tuturnya.Selain itu, dipaparkannya, berdasarkan hasil kajian lain yang telah dilakukan berkaitan dengan kewilayahan dan pertimbangan lain, pemekaran Provinsi Barito Raya sudah sangat layak dilakukan, tetapi sampai saat ini rencana tersebut masih terkendala syarat dukungan minimal.\"Alasan Barito Kuala memberikan dukungan terhadap pemekaran Barito Raya saat itu adalah karena daerahnya belum maju. Namun saat ini Barito Kuala tidak lagi memberikan dukungan karena sudah lebih maju,\" terangnya.Ia menyampaikan pada 2004 wacana pemekaran itu sudah dimulai dan sudah terbentuk komite untuk Provinsi Barito Raya yakni gabungan dari beberapa kabupaten di DAS Barito. Hanya saja sampai saat ini masih belum bisa diwujudkan, karena terbentur dengan regulasi pusat yang mengharuskan adanya minimal dukungan dari lima kabupaten.Adapun pemaparan terkait hal ini, dilakukan Sekda Nuryakin dalam seminar nasional tentang pemekaran wilayah/provinsi yang digelar Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (12/8).Dari diskusi pada seminar tersebut, kian menguat keinginan dan semangat warga DAS Barito untuk mewujudkan pemekaran Provinsi Barito Raya. Hal ini sangat beralasan mengingat secara geografis dan aspek lainnya, DAS Barito beririsan langsung dengan IKN di Nusantara.(ida/ANTARA)
Presiden Menganugerahkan Tanda Kehormatan ke Iriana Jokowi dan Tokoh Lain
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipradana kepada Ibu Negara Iriana Jokowi, dan tanda kehormatan lainnya kepada sejumlah tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin.Dalam acara penganugerahan sebagai rangkaian penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Presiden Jokowi menganugerahkan total sebanyak 18 tanda kehormatan.Selain Ibu Negara Iriana, Presiden Jokowi juga memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana ke Wury Estu Handayani, Istri Wakil Presiden RI Ma\' ruf Amin; Sukma Violetta, Anggota Komisi Yudisial RI - Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim; dan Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.Kemudian, Presiden Jokowi juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama ke Joko Sasmito, Anggota Komisi Yudisial RI - Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi.Selanjutnya, Presiden Jokowi juga memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Pratama Kepada Komjen Pol (Purn) Dr. Boy Rafli Amar, Kepala BNPT.Presiden Jokowi juga memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada Wishnutama Kusubandio, penggiat seni.Untuk Tanda Kehormatan Bintang Jasa, Presiden Jokowi menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Sumartoyo, Anggota Komisi Yudisial RI - Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan (Periode 2015 - 2020); Makarim Wibisono, M.A., Penasehat Senior Menteri LHK Bidang Kerja Sama Internasional; Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, Staf Khusus Presiden; Sukardi Rinakit, Staf Khusus Presiden; dan Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Utara.Setelah itu, Presiden Jokowi menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Soehardjono Sastromihardjo, Duta Besar Wakil Tetap RI UNEP dan UN Habitat (Periode 2016 - 2020), Sudharto Prawoto Hadi, Guru Besar Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro selaku Ketua Dewan PROPER Kementerian LHK; Edvin Aldrian, Peneliti Ahli Utama, Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional.Adapun, untuk Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya, Presiden Jokowi memberikan kepada Ahli waris Almarhum Drs. Ki Mohamad Amir Sutaarga, Ahli Permuseuman.Sedangkan untuk Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma, Presiden Jokowi memberikan tanda kehormatan kepada Ahli Waris Almarhum Tjokorda Gde Agung Sukawati, Budayawan; dan Ahli Waris Almarhum Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Djojokusumo, Seniman Kebudayaan dan Pendidikan.(ida/ANTARA)
POPULER
