POLITIK
Relawan Jokowi Pendukung Prabowo Mengaku Tak Ada Arahan dari Presiden
Jakarta, FNN - Sejumlah organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang saat ini mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto menegaskan mereka tidak menerima arahan apapun dari Presiden RI terkait sikap dan pilihannya itu.Immanuel Eben Ezer, yang mewakili sejumlah organisasi relawan pendukung Prabowo di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024, menegaskan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu merupakan panggilan dari hati nurani.“Yang jelas Pak Jokowi tidak mengarahkan apapun. Ini riil hati nurani kami,” kata dia menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers acara peresmian Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024 di Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan sejumlah organisasi pendukung Jokowi memutuskan memilih Prabowo karena mereka tidak ingin ada konflik saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.“Lupakan masa lalu, kalau masa lalu melahirkan konflik, ke depan jangan bicara konflik, (kita) bicara rekonsiliasi,” kata Immanuel, Ketua Harian Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024.Dia menambahkan para relawan pendukung Jokowi memilih Prabowo karena mereka melihat sosok bakal calon presiden itu sebagai pemersatu.“Pak Prabowo Bapak Persatuan. Kami mau ke depan nanti, kita butuh pemimpin yang secara simbolik menyatukan bangsa ini,” kata dia.Oleh karena itu, dia menyampaikan relawan tidak punya maksud lain mendukung Prabowo selain untuk kepentingan bangsa. Dia menyebut itu tercermin dalam kontrak perjanjian yang disepakati oleh Prabowo dan para relawan.“Kontrak politik tetap menegakkan demokrasi, menyejahterakan rakyat, dan persoalan-persoalan berkaitan dengan pelanggaran HAM harus diselesaikan secara hukum dan juga di luar hukum juga dengan memberi kompensasi terhadap para korban. Artinya, penyelesaian hukum menjadi agenda nanti ketika Pak Prabowo menang. Artinya, kita tidak beralergi dengan isu-isu HAM,” kata dia.Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024 yang diresmikan langsung oleh Prabowo Subianto terdiri atas sejumlah organisasi relawan, di antaranya kelompok-kelompok masyarakat pendukung Presiden Jokowi. Rumah Pemenangan itu dipimpin oleh Immanuel Eben Ezer sebagai ketua harian.Sementara itu, ada dua juru bicara yang ditunjuk untuk mewakili Rumah Pemenangan, yaitu politikus Partai Gerindra Dedi Mulyadi dan Roy Maningkas, yang merupakan pendiri Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Menjelang Akhir Masa Jabatan, Ridwan Kamil Pamit ke Warga Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memohon pamit kepada warga Kabupaten Bekasi mengingat pada 5 September 2023 mendatang sudah memasuki akhir masa jabatan bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.\"Saya mohon pamit dan mohon undur, karena 5 September 2023 habis masa jabatan saya dengan Kang Uu,\" kata Ridwan di Cikarang, Selasa.Permohonan pamit itu disampaikan Ridwan Kamil saat menghadiri rapat paripurna dalam rangka tasyakuran Hari Jadi ke-73 Kabupaten Bekasi di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.Dalam kesempatan itu dirinya juga mengucapkan selamat Hari Jadi ke-73 Kabupaten Bekasi sekaligus meminta agar Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dan DPRD Kabupaten Bekasi saling menjalin komunikasi dengan baik.Dirinya mengingatkan untuk selalu menjalankan filosofi silih asah silih asuh sehingga baik dan buruk di dalam ruang sidang ini dapat diselesaikan dengan cara komunikasi.\"Mari dewan dan pejabat saling silih asah silih asuh, saling memahami, saling memintarkan bukan memintari, dan saling mencerdaskan serta saling mengasuh,\" katanya.RK juga meminta Dani Ramdan memahami dewan begitu pula sebaliknya dewan dapat memahami eksekutif. Sehingga program pembangunan di Kabupaten Bekasi bisa berjalan dengan lancar dan optimal.\"Izin pak penjabat (Dani Ramdan) juga tolong pahami dewan, dan dewan juga pahami kepentingan eksekutif untuk mengeksekusi program yang konkret harus disetujui,\" katanya.Ridwan Kamil pun memaparkan sejumlah capaian kinerja dalam memimpin Provinsi Jawa Barat selama lima tahun. Terakhir, RK mengajak semua masyarakat mengingat filosofi sunda yakni \'batu turun kesit naik\' yang bermakna hidup itu tidak bisa sendiri-sendiri.Kemudian juga budaya sunda yang patut diimplementasikan yakni \"Cai na herang bau ka nanas\' artinya tujuan tercapai tapi tidak membuat keruh ekosistem.\"Tujuan tercapai tapi tidak keruh, kalau kita bisa terapkan terakhir tadi. Naikkan kelas peradaban, kita bisa selesaikan pembangunan tanpa riak-riak,\" kata dia.Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri perayaan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Bekasi pada Selasa (15/8/2023). RK datang ke agenda sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada pukul 10.15 WIB.Kedatangannya disambut Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, dan unsur Forkopimda lain. Hadir pula istri Gubernur Jawa Barat Atalia Ridwan Kamil dan istri Penjabat Bupati Bekasi Ria Dani Ramdan.Tak hanya itu, warga juga menyambut kedatangan orang nomor satu di Jawa Barat itu dan meminta foto sebelum masuk ke ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.(ida/ANTARA)
Untuk Menyukseskan Pemilu Serentak, KPU Mensosialisasikan PKPU Nomor 15
Padang, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyosialisasikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tentang Kampanye Pemilihan Umum guna menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024 di daerah tersebut.\"Sosialisasi PKPU Nomor 15 ini dalam rangka internalisasi. Sebab, aturan kampanye agak berbeda dengan aturan sebelumnya sehingga perlu disosialisasikan,\" kata Komisioner KPU Sumbar Jons Manedi di Padang, Selasa.Pentingnya sosialisasi PKPU Nomor 15 bagi komisioner KPU yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar, dikarenakan beberapa pasal atau nomenklatur harus dipahami oleh setiap penyelenggara maupun peserta Pemilu serentak.Dalam sosialisasi tersebut, KPU Sumbar menekankan beberapa hal di antaranya mengenai perbedaan kampanye dan sosialisasi. Termasuk pula satuan kerja di daerah harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pemasangan alat peraga kampanye.\"Dua hal itu kita tekankan yakni koordinasi pemasangan alat peraga kampanye dan perbedaan kampanye dan sosialisasi,\" jelas dia.Selain itu, dalam sosialisasi tersebutKPU Sumbar juga mengingatkan bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan peserta pemilu harus berkoordinasi atau mendapatkan surat izin dari pihak kepolisian setempat, KPU maupun Bawaslu.Selanjutnya, masing-masing peserta pemilu hanya diizinkan menggunakan 20 akun media sosial untuk setiap aplikasi selama masa kampanye yang berlangsung 28 November 2023 hingga 11 Februari 2024.\"Ini mesti segera dikoordinasikan dengan partai politik dan pemangku kepentingan terkait,\" kata Jons Manedi yang juga Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar.Jons menerangkan sebelum dimulainya masa kampanye atau 28 November 2023, maka berbagai kegiatan yang dilakukan peserta pemilu hanya bersifat sosialisasi. Dalam tahap tersebut, peserta pemilu hanya dibolehkan menyampaikan pesan-pesan partai, dan tidak diizinkan menyampaikan empat kriteria kampanye.Empat kriteria yang dimaksud ialah penyampaian visi, misi, program kerja dan citra diri. Jika peserta pemilu ingin menyampaikan salah satunya maka dibolehkan namun tidak diizinkan secara menyeluruh, jelas dia\"Jadi kalau yang disampaikan sudah lengkap dalam satu baliho, maka itu termasuk kampanye,\" ucapnya.(ida/ANTARA)
Basarah Menyesalkan Pemberitaan Soal Sikap PDIP ke PPP
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyesalkan judul berita beberapa media massa tidak dibuat sesuai dengan isi wawancara tentang sikap PDI Perjuangan terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga berpotensi mengadu domba kedua belah pihak. \"Sejumlah judul yang saya baca bahkan saya nilai berpotensi ingin mengadu domba antara PDI Perjuangan dengan PPP,\" kata Basarah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa. Hal tersebut disampaikannya merujuk pada sejumlah berita yang beredar pada Senin (15/8), yang meminta konfirmasi sikap PDI Perjuangan terhadap pernyataan petinggi PPP yang menyebut partainya akan cabut dari kerja sama politik jika Sandiaga Uno tidak ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ganjar Pranowo. \"Saya maklum, beberapa media massa memang cenderung menyukai berita sensasional. Tapi hal tersebut seharusnya tidak mengorbankan narasumber, apalagi sampai melakukan framing kepada nara sumber dan meninggalkan etika jurnalistik, seperti tidak boleh mencampurkan antara fakta dan opini,\" katanya. Menurut dia, dia bahkan merasa tidak berbicara seperti judul berita yang diberitakan sejumlah media massa tersebut. \"Menjawab pertanyaan itu, saya hanya mengatakan \'monggo\', (tidak lebih dan tidak ada kata-kata lain). Setelah itu saya lanjutkan penjelasan saya \'lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya\',\" tuturnya. Judul-judul tersebut, kata dia, di antaranya \"PDIP Persilakan PPP Pergi jika Sandiaga Uno Tak Diusung jadi Cawapres Ganjar, Basarah: Monggo\", dan \"PDIP Siap Ditinggal PPP Jika Sandiaga Uno Tak Diusung untuk Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024\". Kemudian, \"PDIP Persilakan PPP Pergi Jika Sandiaga Uno Tak Jadi Cawapres, Koalisi Ganjar Pranowo Tak Solid?\", lalu \"PPP Kena Ulti PDIP, Kalau Masih Nekat Usung Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar Dipersilakan Cabut\". \"Saya tak pernah menyatakan apa yang ditulis oleh contoh judul-judul itu. Terus terang semua judul itu membuat PDI Perjuangan khususnya saya merasa dirugikan dan dapat merusak psikologis politik hubungan baik kami dengan teman-teman PPP,” katanya. Basarah menjelaskan bahwa yang hendak ditekankannya saat diwawancarai ialah landasan sebuah kerja sama politik dalam pilpres adalah kesukarelaan, kehendak bersama, serta tidak boleh ada paksaan satu dengan lainnya. Untuk itu, Basarah menyebut menambahkan lagi penjelasan kepada awak media bahwa siapapun figur bakal calon wakil presiden (cawapres) terbuka probabilitasnya untuk bersanding dengan Ganjar Pranowo. \"Semua bacawapres yang muncul di permukaan publik mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mbak Puan menyebut nama Mbak Yenny Wahid, ada juga mantan panglima TNI (Purn) Jenderal Andika perkasa, kemudian ada Pak Erick Thohir dan banyak lagi, probability mereka untuk menjadi cawapres Pak Ganjar cukup tinggi,\" paparnya. Namun demikian, dia meminta publik untuk menunggu hingga batas akhir waktu pendaftaran capres dan cawapres sebagaimana yang telah ditetapkan KPU. \"Kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya dan formasi capres-cawapresnya,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Tiga Puluh Pesawat Tiga Matra TNI Gladi Bersih “Fly Pass” untuk HUT RI
Jakarta, FNN - Sebanyak 30 pesawat dari tiga matra TNI mengikuti rangkaian terakhir gladi bersih atraksi udara (fly pass) di atas langit Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas) untuk peringatan HUT Ke-78 RI pada 17 Agustus 2023.Pesawat-pesawat itu, yang sebagian besar terparkir di Pangkalan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, memulai gladi sekitar pukul 10.00 WIB dan seluruh rangkaian atraksi berakhir sekitar pukul 11.30 WIB.\"(Atraksi udara mulai) menjelang Upacara Kemerdekaan (di Istana Negara) dan setelah Upacara Kemerdekaan. Nanti selesai pada puncaknya nanti (pesawat-pesawat) akan lewat di atas. Agak surprise (kejutan, red.) ya. Kami ngak bisa bocorin,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati saat ditemui di lokasi parkir pesawat, Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.Atraksi udara untuk HUT Ke-78 RI melibatkan 10 pesawat tempur F-16 TNI AU, enam pesawat latih KT-1B Wongbee TNI AU, lima helikopter Colibri TNI AU, satu pesawat Boeing 737 TNI AU, dan delapan helikopter dari tiga matra TNI yang terdiri atas dua helikopter Caracal TNI AU, helikopter Apache TNI Angkatan Darat, helikopter dari TNI Angkatan Laut dan helikopter dari Polri.Helikopter-helikopter dari tiga matra TNI dan Polri yang turut serta dalam fly pass HUT Ke-78 RI itu nantinya terbang dari Pangkalan Udara Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat.“Untuk yang pesawat tempur, yaitu F-16, akan fly pass di atas Istana, kemudian Jupiter Aerobatic Team (JAT) akan menari aerobatik di atas Istana, dan Pegasus juga akan menari. Tetapi, kita tidak bisa bilang (Pegasus) aerobatik, tetapi lebih mirip tarian di udara. Selanjutnya ada giant flag. Giant flag itu bendera raksasa yang dibawa dua heli Caracal Angkatan Udara dan masing-masing dikawal heli Apache dari Angkatan Darat, kemudian heli dari Angkatan Laut, dan kepolisian,\" papar R. Agung Sasongkojati.Urutan atraksi itu nantinya diawali oleh 10 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang berasal dari Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi di Magetan, Jatim. Para penerbang pesawat tempur itu bakal membentuk formasi yang dinamakan diamond and bomburst. Kemudian, delapan helikopter dari tiga matra TNI yang terbagi dalam dua bagian terbang membawa dua bendera Merah Putih berukuran besar.Atraksi berlanjut dengan aksi akrobatik dari Jupiter Aerobatic Team (JAT) yang menerbangkan pesawat latih KT-1B Wongbee. Ada enam manuver udara yang ditampilkan, yaitu Half Cuban, Five Card Loop, Cross Over Brake, Jupiter Wheel, Screw Roll, dan manuver Love and Bomburst.Kemudian, Dynamic Pegasus, tim penerbang TNI AU yang menerbangkan helikopter EC-120B Colibri (Hummingbird) bakal menampilkan dua fase atraksi, yaitu manuver udara Break Off dan Pegasus Cross (fase pertama) dan Windmill, Gemufamire dan Pegasus Kiss (fase kedua).Rangkaian gladi berlangsung sejak Minggu (13/8) yaitu sesi gladi kotor, kemudian gladi bersih pada Senin (14/8), dan gladi bersih terakhir pada Selasa.(ida/ANTARA)
Hati-Hati, Subsidi Kereta Cepat Bisa Melanggar Konstitusi dan Bisa Dimakzulkan
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KETIKA Jokowi terpilih menjadi presiden pada 2014, berbagai macam subsidi untuk kelompok masyarakat bawah dihapus. Selain BBM, subsidi untuk 20 kereta ekonomi dihapus per 1 Januari 2015: terdiri dari 11 kereta ekonomi jarak jauh dan 9 kereta ekonomi jarak sedang. Bahkan rencana penghapusan subsidi kereta kelas ekonomi tersebut sudah disuarakan sejak 30 September 2014, sebelum berkuasa. https://m.antaranews.com/amp/berita/456221/pemerintah-hapus-subsidi-pada-20-kereta-ekonomi Kelewatan? Itu belum seberapa. Penghapusan subsidi untuk kelompok masyarakat bawah tidak berhenti sampai di situ saja. Pemerintahan Jokowi melanjutkan mencabut subsidi untuk 5 kereta ekonomi jarak jauh per 1 Januari 2019. Yaitu, KA Logawa, KA Brantas, KA Pasundan, KA Gaya Baru Malam Selatan, dan KA Matarmaja. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181231200226-92-357634/kai-kerek-tarif-lima-kereta-ekonomi-jarak-jauh-tahun-depan Tidak masalah. Masyarakat sudah terbiasa dengan kebijakan pemerintah yang jahat, yang tidak pro rakyat kecil, dan kebijakan yang dirasakan sewenang-wenang. Di tengah rasa tidak adil, tiba-tiba Jokowi menyiarkan berita yang menyulut emosi. Masyarakat merasa pemerintah sudah bertindak di luar, dan semakin di luar batas. Ini masih terkait kereta. Rakyat merasa emosinya terbakar. Pertama, biaya proyek kereta cepat membengkak paling sedikit 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18 triliun. Membengkak Kok bisa begitu besar. Siapa yang bertanggung jawab? Tidak jelas. Bahkan sebelumnya dikatakan, pembengkakan biaya bisa capai 1,9 miliar dolar AS. Mungkin nanti masuk biaya operasional? Kedua, bunga pinjaman untuk proyek kereta cepat sangat besar sekali, 2 persen per tahun. Atau dua puluh kali lipat dari penawaran Jepang (0,1 persen). Bahkan bunga pinjaman untuk tambahan utang akibat pembengkakan biaya lebih besar lagi: 3,4 persen atau 34 kali lipat dari penawaran Jepang. Ketiga, untuk meningkatkan jumlah penumpang kereta cepat, menurut berita, pemerintah akan menghentikan operasional kereta api Jakarta-Bandung, KA Argo Parahyangan. Kalau benar, penghentian operasional kereta ini akan didakwa melanggar hukum, melanggar UU anti-monopoli, karena mematikan persaingan usaha. https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/06/091000226/ada-kereta-cepat-kemenhub-pastikan-ka-argo-parahyangan-tetap-beroperasi Keempat, masih terkait KA Argo Parahyangan. Kalau operasional KA Agro Parahyangan dihentikan, sedangkan status keuangan KA Argo Parahyangan ini menghasilkan laba, maka pemerintah, khususnya menteri perhubungan dan presiden, dapat didakwa korupsi, karena merugikan keuangan negara dan tentu saja menguntungkan pihak lain yaitu China sebagai pemegang saham 40 persen Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kelima, ini yang membuat emosi masyarakat memuncak. Yaitu rencana pemberian subsidi dari APBN. Sedangkan, sebelumnya, pemerintah seenaknya menghapus subsidi untuk 25 kereta ekonomi. Kok enak saja sekarang mau memberi subsidi kereta cepat? Di mana logikanya? https://amp.kompas.com/money/read/2023/08/15/054000726/populer-money-jokowi-bakal-subsidi-tiket-kereta-cepat-sri-mulyani-soal Tentu saja masyarakat menolak pemberian subsidi (dari APBN) untuk kereta cepat. Masyarakat malah menuntut pemerintah mengembalikan lagi subsidi kereta ekonomi yang sebelumnya dicabut dengan seenaknya. Pernyataan presiden yang terkesan sudah memutuskan untuk memberi subsidi kereta cepat pada hakekatnya sudah melanggar konstitusi. Jokowi selaku presiden tidak bisa menentukan subsidi secara sepihak. Karena presiden harus membahas dan menentukan APBN bersama DPR. Dengan memberi pernyataan bahwa pemerintah akan memberi subsidi kereta cepat, maka secara substansi pemerintah melanggar wewenang DPR dan melanggar konstitusi. Pernyataan Jokowi menunjukkan bahwa kekuasaannya lebih tinggi dari DPR, dan sekaligus memberi kesan bahwa DPR hanya menjadi tukang stempel pemerintah saja? Terakhir, pemerintah tidak boleh memberi subsidi kepada asing. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh memberi subsidi kepada perusahaan patungan dengan asing seperti Kereta Cepat Indonesia China. Subsidi tarif kereta cepat secara substansi harus dilihat sebagai subsidi kepada perusahaan kereta cepat. Oleh karena itu, pemberian subsidi tarif kereta cepat merugikan keuangan negara dan menguntungkan pemegang saham asing: delik korupsi, dan melanggar konstitusi. —- 000 —-
Anis Matta: Indonesia Bisa Ciptakan Revolusi Kebudayaan, Militer, Teknologi, Ekonomi dan Politik
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, pilar penyangga sebuah negara untuk menjadi negara superpower baru adalah kekuatan ekonomi, militer, teknologi, politik dan budaya. \"Untuk menjadi superpower baru itu kita harus mencari sumber keunggulan kita sendiri,\" kata Anis Matta dalam keterangan, Selasa (15/8/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #9 dengan tema \'Kapan Indonesia Menjadi Superpower Baru? yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (14/08/2023) malam. Menurut Anis Matta, sumber kekuatan Indonesia untuk menjadi negara superpower baru adalah kekuatan budayanya. Karena jika bicara kekuatan ekonomi, militer, teknologi dan politik, Indonesia kalah dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China. \"Dari lima kekuatan utama untuk menjadi superpower baru, budaya sebenarnya kekuatan utama Indonesia yang paling besar. Kalau kekuatan ekonomi, militer, teknologi dan politik, kita kalah dari negara superpower lain,\" ujarnya. Dengan kekuatan budaya tersebut, kata Anis Matta, akan menciptakan revolusi kebudayaan, teknologi, militer, ekonomi dan politik. Sebab, budaya yang menentukan peradaban suatu bangsa, karena memiliki kekuatan ideologi dan narasi. \"Jadi kekuatan superpower itu, adalah terletak pada ideologi dan narasinya. Ideologi dan narasi itu kekuatan utamanya, dan kenapa Gelora selalu memulai dari situ, karena budaya akan menciptakan revolusi kebudayaan dan revolusi-revolusi lainnya,\" katanya. Anis Matta menilai, kekuatan Amerika dan Eropa sebagai negara superpower saat ini mulai melemah, meskipun semua kemakmuran dari kekuatan ekonomi, militer dan teknologi telah mereka miliki. \"Tetapi sekarang kekuatannya mulai melemah, karena pengaruh budayanya semakin berkurang. Makanya ketika bicara demokrasi ke orang-orang China, dikatakan balik sama China, jangan ajarin kami soal demokrasi, kami lebih mengerti,\" katanya. Karena itu, konflik geopolitik antara Amerika dan Uni Eropa melawan Rusia dan China sekarang akan menjadi konflik yang panjang dan melelahkan. Tidak akan ada pemenangnya, dan dua-duanya akan mengalami kelelahan. \"Tetapi dengan perang ini, bisa jadi akan muncul kekuatan baru, atau hilangnya suatu peradaban seperti peradaban Persia dan Romawi. Dari konflik inilah, peluang kita menjadi superpower baru. Indonesia bisa menggunakan kekuatan budayanya,\" ungkap Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora ini menambahkan, jalan yang ditempuh Indonesia untuk menjadi superpower baru, berbeda dengan Amerika, Uni Eropa, Rusia atau China. Indonesia juga tidak akan mengulangi sejarah Islam dalam menciptakan peradaban baru dengan mengalahkan Persia dan Romawi. \"Kita akan punya jalan sendiri, hanya saja tidak ada jarak yang bisa kita ukur secara linear, karena perjalanannya tidak bisa dilihat. Tapi faktor yang menentukan adalah bagaimana output dari konflik antar adidaya ini, serta Indonesia akan tumbuh dengan sendirinya secara sistematis, karena kekuatan narasi dan kekuatan ideologinya yang bersumber dari kekuatan budaya,\" pungkasnya. (Ida)
Pemilu 2024 Menguji Kesaktian PDIP
Oleh : Laksma Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik PASCA deklarasi pencapresan Prabowo Subianto oleh partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar di Jakarta Minggu 13 Agustus 2024 menjadi hari bahagia bagi Prabowo Subianto dan simpatisannya. Sulit dipungkiri bersatunya partai partai ini mendukung Prabowo bukan atas cawe cawenya Presiden Jokowi. Dikutip dari CNBC Indonesia 13 Agustus 2023, Prabowo mengatakan “Kita tidak malu malu bahwa kita adalah bagian dari tim pemerintahan yang dipimpin oleh bapak Ir H Joko Widodo”. Anggota dewan pakar DPP Gerindra Bambang Haryo Soekarto, mengatakan terbentuknya Koalisi Besar atau bergabungnya PAN, Golkar dalam KKIR atas restu presiden Jokowi. Dari pernyataan Prabowo Subianto dan Bambang Haryo Soekarto mengisyaratkan Presiden Jokowi akhirnya berlabuh ke Prabowo sebagai calon presiden pada Pemilu tahun 2014, yang berarti juga Jokowi berhenti menjadi petugas partai PDIP dan memfokuskan dukungan pada Prabowo, bukan Ganjar Pranowo. Adalah tidak mungkin Jokowi akan mendukung keduanya. Seperti kita ketahui, walau Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan dirinya sebagai presiden namun dia masih memelihara para relawan yang mendukungnya selama ini. Dukungan atau restu Presiden Jokowi pada Prabowo tentunya akan mengarahkan para relawanya dan simpatisanya untuk mendukung Prabowo pada Pemilu tahun 2024. Lalu bagaimana dengan Ganjar Pranowo dan PDIP yang ditinggalkan Jokowi? Inilah ujian bila bersikukuh PDIP mencapreskan Ganjar pada pemilu tahun 2024. Apakah tanpa Jokowi PDIP dapat tetap berjaya dan eksis sebagai pemenang pada pemilu kali ini?. Seperti diketahui para petinggi PDIP mencanangkan melakukan Hat Trick atau memenangkan pemilu sampai 3 kali berturut turut. Dapatkah itu terwujud tanpa Jokowi dan hanya dengan menjual nama besar Presiden Soekarno? Sebelum Jokowi bergabung ke PDIP yaitu pada Pemilu tahun 2009 berdasarkan perolehan suara, sebagai partai senior dalam perpolitikan, PDIP hanya berada diurutan ke 3 di bawah Demokrat dan Golkar. Baru setelah Jokowi bergabung ke PDIP, perolehan kursi PDIP meningkat menjadi urutan ke 1 (satu) pada Pemilu tahun 2014 dan 2019. Fakta lain adalah, begitu kuatnya pengaruh Jokowi membuat Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sama-sama menyatakan akan meneruskan program program Jokowi atau menjadi sintesa Jokowi. Masih beranikah PDIP mencanangkan Hat Trick pada pemilu tahun 2024 tanpa dukungan Jokowi? Cukupkah hanya dengan menjual nama besar sang proklamator? Tanpa mengedepankan keluarga besar Soekarno adalah sulit bagi PDIP menjadikan partai yang mengusung ide-ide besar sang proklamator. Ganjar Pranowo tidak mempunyai garis keturunan dengan sang proklamator, di sisi lain Ganjar tidak menjadi idola sebagaimana halnya Jokowi dulu. Puan Maharani yang memiliki darah keturunan sang proklamator, dialah yang paling berhak mewarisi nama besar itu. Demi menyelamatkan target Hat Trick, perlu langkah berani mencapreskan Puan dan mendowngrade Ganjar sebagai cawapres pada Pemilu 2024, atau pilihan lain bergabung ke KKIR atau KPP? Selasa 15 Agustus 2023
Partai Gelora: PT 20 Persen Hanya Lahirkan Simbolisasi Figur Capres dan Pragmatisme Parpol
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Partai Gelora sebagai partai baru turut berperan dalam menentukan arah pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Yakni mengajak partai politik (parpol) dan calon presiden (capres) dalam koalisi yang ada agar mengutamakan gagasan daripada mengedepankan kepentingan pragmatis seperti mengumpulkan jumlah \'tiket\' Pilpres. \"Jadi terkait seberapa besar peran partai baru seperti Partai Gelora dalam Pilpres, kami dari awal terus mengangkat tema ide dalam dalam koalisi. Meskipun hal itu, belum ada fasilitasnya, karena adanya sistem presidential treshold (PT) 20 persen, tapi ini terus kami dorong,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (14/8/2023). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam program Gelora Petamaya dengan tema \'Pemilu 2024, Antara Koalisi Parpol dan Koalisi Warganet\' yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV pada Minggu (13/8/2023) malam. Fahri mengkritik koalisi parpol yang ada saat ini yang lebih mengedepankan pengumpulan \'tiket\' Pilpres, bukan ide atau gagasan. \"Pertemuan-pertemuan selama ini, bukan pertemuan gagasan. Tapi merupakan pertemuan, kamu punya berapa tiket? Tiketnya bisa digabung atau tidak, serta berbasisnya lebih pragmatis dan transaksional,\" katanya. Menurut Fahri, sistem PT 20 persen menyebabkan parpol berupaya untuk mengumpulkan \'tiket\' Pilpres agar bisa mencalonkan capres. Sehingga kepentingan pragmatis dalam mengumpulkan jumlah tiket lebih diutamakan daripada gagasan. \"Jadi memang ada kepentingan pragmatis supaya partai-partai mengumpulkan jumlah tiket yang cukup. Karena itu mungkin perubahan akan mungkin terjadi pada saat last minute. Hal Ini akibat persyaratan PT 20 persen,\" katanya. Persyaratan PT 20 untuk mengusulkan capres saat ini, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, membuat koalisi parpol sekarang sangat rawan, seperti yang terjadi di Pemilu 2024. Karena itu, pertemuan elite parpol hanya melahirkan simbolisasi dari figur capres yang didukung, bukan lagi melihat gagasannya. \"Makanya kemudian koalisinya bergantung kepada pengumpulan tiket atau PT 20%. Makanya dia sangat bergantung juga kepada posisi dari calon presiden dan wakil presidennya,\" katanya. Namun, terlepas dari hal itu, kondisi sekarang justru menguntungkan posisi Prabowo, karena dia semakin diperlukan bagi kepemimpinan Indonesia yang akan datang. Sebab, Partai Gelora melihat dalam situasi seperti sekarang, dimana lingkungan global yang berubah, bahwa figur seperti Prabowo Subianto ini diperlukan secara geopolitik untuk menjadi juru bicara bangsa sebesar Indonesia. \"Secara geopolitik Pak Prabowo diperlukan oleh Indonesia untuk menjadi juru bicara bagi sebuah bangsa besar yang harusnya punya peranan yang lebih aktif dimasa akan datang,\" katanya. Fahri berpandangan, bahwa figur Prabowo adalah sosok yang dikehendaki para pendiri bangsa, karena memiliki reputasi di dalam dan luar negeri. Sehingga bisa ikut menjaga perdamaian dunia seperti apa yang diamanatkan dalam konstitusi. \"Peran global Indonesia dalam pengaturan tata dunia kedepan akan semakin diperlukan, Dan orang yang punya kapasitas atau calon presiden yang punya kapasitas sebesar itu, adalah Pak Prabowo,\" katanya. Calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini berpandangan, Prabowo adalah capres yang paling kuat dan solid saat ini, termasuk dari sudut pembiayaan, sementara capres lain masih menunggu kepastian. \"Posisi Pak Prabowo sekarang sangat menguntungkan sebagai calon yang sudah akan jadi di hari-hari ke depan. Kita akan lihat stabilitas dukungan kepada Pak Prabowo akan semakin tinggi kita lihat ke depan,\" ujarnya. Persepsi Warganet Sementara itu, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy Kurniawan mengatakan, Partai Gelora bekerjasama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata berhasil memotret warni-warni koalisi capres di tingkat elit atau parpol dengan apa yang terjadi di dunia maya. \"Kita rekam persepsi warganet terhadap tiga koalisi yang ada. Periode pengambilan data adalah dari 1 Juni sampai 3 Agustus 2023. Kita kupas timeline pada setiap koalisi yang mendukung capresnya masing-masing Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan,\" kata Endy saat memaparkan riset Gelora Petamaya. Berdasarkan riset tersebut, calon wakil presiden (cawapres) wapres terkuat untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Kemudian disusul Airlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar dan Khofifah Indar Parawangsa. Sedangkan cawapres untuk Ganjar Pranowo, namanya yang terkuat adalah Erick Thohir, disusul Agus Harimuti Yudhoyono (AHY). Kemudian Sandiaga Uno dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Sementara cawapres untuk Anies Baswedan adalah AHY, lalu Menko Polhukam Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawangsa. \"Jadi inilah persepsi warganet, kira-kira nama cawapres yang didukung untuk dipasangkan untuk capres Anies Baswedan. Siapa yang akhirnya dipilih kita tidak tahu,\" katanya. Menurut Endy, persepsi warganet menilai koalisi yang paling solid adalah Koalisi PDIP mencapai 83 persen, disusul Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebesar 47,890 persen dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebesar 34,813 persen. \"Kita tidak tahu apakah sampai pendaftaran pada Oktober nanti, apakah koalisinya sesuai dengan persepsi warganet. Sebab, apa yang terjadi di tingkat elite, belum tentu sama yang terjadi di warganet. Semuanya masih cair, belum benar-benar terkonsolidasi antar poros dan partai,\" ujarnya. Dari riset tersebut, kata Endy, juga terungkap, bahwa isu Partai Gelora akan deklarasi mendukung Prabowo Subianto, serta pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Gelora dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan menjadi unggahan terpopuler dari warganet. \"Setelah itu baru unggahan PKB terkait Muhaimin Iskandar sebagai calon terkuat bacapres Prabowo Subianto dan kemudian prediksi warganet soal keterlibatan Partai Golkar pada peta koalisi yang ada di manapun,\" katanya. (Ida)
AAI Minta Penangguhan Pemeriksaan Kamaruddin Sebagai Tersangka
Jakarta (FNN) - Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) mengajukan permohonan penangguhan pemeriksaan terhadap Kamaruddin Simanjuntak yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Direktur Utama PT Taspen AN Kosasih. \"Memohon kerja sama dengan penyidik untuk mempertimbangkan dengan menangguhkan pemeriksaan terhadap Kamaruddin, untuk diperiksa secara etika di organisasi advokat (AAI),\" kata Ketua DPP AAI Palmer Situmorang di Jakarta, Senin. Palmer meminta penyidik Bareskrim Polri memberikan kesempatan kepada organisasi advokat dalam hal ini AAI, untuk memeriksa Kamaruddin Simanjuntak terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka. \"Memohon kerja sama dengan penyidik untuk mempertimbangkan dengan menangguhkan pemeriksaan terhadap Kamaruddin, untuk diperiksa secara etika di organisasi advokat (AAI),\" tegasnya. Dia mengatakan AAI sudah bersurat kepada Bareskrim Polri dan Kapolri, serta sudah ditembuskan kepada Menko Polhukam untuk melakukan penangguhan pemeriksaan terhadap Kamaruddin Simanjuntak. \"Saya berharap agar institusi negara saling menghormati satu sama lain. Karena proses hukum pidana, pada pasal 17 UU No. 39 tentang HAM tahun 1999 dijelaskan, untuk bisa menemukan suatu proses keadilan harus dengan proses hukum acara yang benar,\" ujarnya. Palmer mencontohkan, ketika Kapolri memberikan keterangan kepada media bahwasan-nya terjadi tembak menembak di kasus Sambo, namun pada kenyataannya tidak benar. Lalu apakah Kapolri bisa dikatakan menebar hoaks dan kebencian? Apakah wartawan juga telah menyebarkan berita hoaks dan kebencian? Tidak, karena apa? Ada sumbernya. \"Begitupun kami pengacara seperti itu, kami bekerja menggunakan data klien. Jadi kalau ini dipidanakan sangat lucu, makanya saya coba meyakinkan institusi yang selama ini ikut membela juga, semoga suara organisasi didengar,\" ungkapnya. Menurut dia, Kamaruddin dalam menjalankan profesi-nya sebagai advokat tidak bisa dituntut baik secara pidana dan perdata. \"Dimana dalam UU Advokat, dalam menjalankan profesi-nya tidak bisa dituntut secara perdata atau pidana,\" ujarnya. Palmer melanjutkan, pihaknya sudah meminta Komisi Pengawas AAI untuk melakukan pemeriksaan kepada Kamaruddin Simanjuntak, jika ditemukan penyimpangan etika. Nantinya hasil pemeriksaan tersebut, akan diteruskan ke Dewan Kehormatan AAI. \"Jika tidak ditemukan pelanggaran hukum, maka komisi pengawas akan mengirim hasil pemeriksaan tersebut ke DPP AAI,\" ujarnya menjelaskan. Palmer menambah, Kamaruddin Simanjuntak mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi advokat AAI. Kamaruddin sudah berkirim surat ke DPP AAI untuk dilakukan pendampingan hukum terhadapnya. Sejalan dengan itu, Tim Kuasa Hukum Kamaruddin Simanjuntak sekaligus pengurus DPP AAI Johannes Raharjo mengatakan sudah menjadi kewajiban organisasi untuk melakukan pendampingan hukum terhadap anggota. Pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke Bareskrim dan Kapolri untuk menangguhkan proses pemeriksaan Kamaruddin Simanjuntak. Karena, kata dia, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran profesi adalah organisasi advokat. Johannes menambahkan, pasal yang disangkakan kepada rekannya itu adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu tentang pencemaran nama baik. Dimana kata dia, Kamaruddin bertindak dalam membela kliennya. \"Advokat harus mendapatkan hak imunitas dalam membela kliennya sesuai putusan MK No. 26 tahun 2013. Kami yakin nantinya tidak terbukti, dan yang disampaikan Kamaruddin bukan mengarah kepada seseorang,\" tutur Johannes.(sof/ANTARA)
POPULER
