POLITIK
Partai Gelora Siap Gelar Deklarasi Dukungan ke Prabowo sebagai Capres Besok
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan siap menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Sabtu (2/9/2023). \"Insya Allah besok tanggal 2 September 2023, Partai Gelora sudah siap deklarasikan Pak Prabowo sebagai Capres 2024,\" kata Taslim Tamang, Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Masyarakat (Humas) DPN Partai Gelora di Jakarta, Jumat (1/9/2023). Menurut dia, deklarasi yang akan dihadiri oleh kader Partai Gelora tersebut, digelar di The Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. \"Masyarakat juga bisa ikut menyaksikan lewat media sosial yang kita siapkan secara live,\" kata Daeng Tata, sapaan akrab Taslim Tamang. Daeng Tata menegaskan, deklarasi ini adalah momentum yang akan menentukan sejarah masa depan Indonesia. Prabowo dianggap memiliki kesamaan ideologi dan narasi dengan Partai Gelora. \"Partai Gelora sudah memperhitungkan secara cermat dan akurat dalam mendukung pak Prabowo sebagai capres 2024,\" katanya. Dukungan Partai Gelora ke Prabowo, lanjut Daeng Tata, sangat mengakar di akar rumput di masyarakat di berbagai daerah, sehingga merupakan representasi suara rakyat dari daerah. \"Dukungan Partai Gelora kepada Pak Prabowo sangat mengakar, karena deklarasi ini dimulai dari deklarasi DPW se Indonesia sejak sebulan lalu. Jadi ini adalah representasi suara rakyat dari daerah juga,\" tegasnya. Ketua Panitia Deklarasi Dukungan Partai Gelora ke Prabowo sebagai Capres 2024, Akhmad Yani mengatakan, deklarasi ini akan dihadiri oleh seluruh pimpinan dan jajarannya Dewan Pimpinan Nasional (DPN), serta Pimpinan DPW se Indonesia. \"Hal ini menunjukan kebulatan tekad yang kuat dan utuh untuk mendukung Bapak H. Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden RI 2024,\" kata Akhmad Yani. Dalam deklarasi ini, jelas Akhmad Yani, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta akan menyampaikan pidato politik. Usai memberikan pidato politik, Anis Matta akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Partai Gelora kepada Prabowo. \"Acara intinya tentu pidato politik dari Ketua Umum Partai Gelora Indonesia bapak Anis Matta dan diakhiri penyerahan SK dukungan secara resmi disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir,\" katanya. Setelah menerima SK dukungan, lanjut Akhmad Yani, Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan pidato politiknya dihadapan kader Partai Gelora, partai peserta Pemilu 2024 yang mendapat nomor urut 7. \"Jadi setelah SK diterima, kita akan sama-sama mendengarkan pidato politik dari Capres dukungan Partai Gelora Indonesia, Bapak H. Prabowo Subianto,\" jelasnya. Akhmad Yani menambahkan, secara umum konsep acara deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo sebagai Capres 2024 akan dikemas seperti menonton pertunjukan teater modern. \"Secara umum konsep acara yg kita buat seperti kita sedang menonton sebuah peretunjukan teater yg dikemas secara modern dan dinamis. Maka dari itulah kita memilih tempat di The Djakarta Theater,\" pungkasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, dalam deklarasi dukungan ini, Partai Gelora juga akan mengundang pimpinan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto. \"Deklarasi akan dihadiri langsung oleh Pak Prabowo. Kami juga akan mengundang para pimpinan parpol koalisi,\" ujar Mahfuz, Selasa (28/8/2023). Keputusan Partai Gelora mendukung Prabowo, karena memiliki pemahaman yang sama terhadap situasi geopolitik dan perlunya Indonesia menjadi negara yang kuat. Selain itu, Partai Gelora juga memiliki misi bersama Prabowo Subianto untuk menggalang kekuatan tengah untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menguatkan demokrasi Indonesia. Di samping itu, Partai Gelora akan menjadi jembatan antara Prabowo dengan segmen keumatan. (Ida)
Keputusan PKB Bergabung di KPP Diputuskan Hari Ini
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid (Gus Jazil) menyatakan, keputusan PKB gabung dengan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) diputuskan dalam rapat gabungan di Surabaya, Jumat sore.\"Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini, di Surabaya,\" katanya usai rapat pleno DPP PKB di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan dalam rapat pleno tersebut, PKB menyambut baik tawaran Partai NasDem dalam hal kerja sama politik untuk pemilihan presiden 2024. Terkait rapat gabungan di Surabaya, Gus Jazil menyatakan agenda itu turut mendengarkan arahan dan masukan dari para kiai.Selain itu, hasil keputusan rapat nantinya akan memastikan agenda deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Kata dia, jika nantinya PKB keluar dari Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), tetap akan berpamitan dengan Partai Gerindra.Gus Jazil mengakui jika dinamika di PKB sangat alot terkait bergabungannya Muhaimin dengan Anies Baswedan dan Partai NasDem. Tetapi, semua elemen di PKB menyambut baik adanya tawaran kerja sama tersebut.Saat ini Muhaimin dan PKB saat ini masih tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bersama Gerindra. KKIR kemudian berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah bergabungnya Golkar dan PAN.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Demokrat Membagikan Surat Anies Berharap AHY Menjadi Cawapres
Jakarta, FNN - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membagikan foto surat yang ditulis tangan oleh bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dan ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).Surat yang disebut Herzaky ditulis pada tanggal 25 Agustus 2023 itu berisi harapan Anies kepada AHY agar bersedia menjadi bakal pendampingnya untuk maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Mas AHY, Yth. Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif, dan selalu dalam keberkahan-Nya. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Teriring salam hormat,\" demikian isi surat yang dibagikan Herzaky di Jakarta, Jumat.Hingga berita ini ditulis, Anies, yang merupakan bakal capres usungan Koalisi Perubahan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), belum buka suara terkait kebenaran surat tersebut.Terlepas dari harapan Anies berpasangan dengan AHY, sebagaimana tertuang dalam isi surat tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan menyetujui dan menerima keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres untuk Anies pada Pilpres 2024.Kabar penetapan Muhaimin sebagai pasangan Anies itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya setelah mendapat konfirmasi dari Sudirman Said selaku utusan Anies.\"Tiba-tiba, terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai (bakal) cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, (bakal) capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, (bakal) capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,\" kata Teuku Riefky.Terkait kerja sama politik antara Partai NasDem dan PKB, Surya Paloh mengatakan bahwa penetapan pasangan Anies-Muhaimin itu belum resmi.\"Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa. Jadi, kita tunggu perkembangan satu, dua hari ini,\" kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Kamis malam (31/8).Surya Paloh juga memastikan Koalisi Perubahan setidaknya hingga Kamis masih eksis dan dia berharap Partai Demokrat tetap bergabung dalam koalisi yang mendukung Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024 itu.Sementara itu, Jumat sore, Partai Demokrat dijadwalkan menggelar rapat majelis tinggi di kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.Rapat tersebut dijadwalkan membahas persoalan koalisi menyusul penetapan Anies-Muhaimin. Teuku Riefky menjelaskan rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi, calon presiden, dan calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.(ida/ANTARA)
Baliho Anies-AHY Dilucuti Pengurus Demokrat Situbondo
Situbondo, FNN - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melucuti puluhan baliho bergambar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Anies Baswedan setelah Ketua Umum Partai NasDem memilih Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (bakal cawapres) mendampingi Anies.Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Janur Sasra Ananda mengambil sikap tegas dengan menurunkan semua baliho bergambar Anies-AHY yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di kabupaten setempat.\"Meskipun belum ada perintah resmi dari DPP, kami dari Demokrat Situbondo berani mengambil sikap yang pertama baliho baliho bergambar Anies-AHY sekitar 25 baliho di tujuh daerah pemilihan (dapil),\" ujarnya kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.Tak hanya itu, kata Janur, DPC Demokrat Situbondo juga mulai men-takedown semua unggahan di beberapa aplikasi media sosial akun Demokrat Situbondo yang menayangkan video Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, termasuk di aplikasi Tik-tok.\"Perlu diingat bahwa selama ini squad media sosial Demokrat Situbondo ini masuk tiga besar jajaran squad Demokrat secara nasional,\" ucapnya.Selama ini media sosial Demokrat Situbondo berjuang keras membela Anies Baswedan, tapi per hari ini mencabut dukungannya setelah Ketua Umum Partai NasDem secara sepihak memilih Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies.Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 karena Partai Demokrat dikabarkan sudah tak sejalan Partai NasDem.Partai NasDem dinilai menjadi penyebab Partai Demokrat bakal hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.\"Salah satu partai membuat kesepakatan, yakni bakal calon presiden ini diambil dari luar koalisi. Artinya tidak komitmen lagi dengan perjanjian awal. Intinya kami ada kemungkinan pecah kongsi,\" kata Janur.(ida/ANTARA)
Terkait Anies Memilih Muhaimin, Demokrat Jatim Tegak Lurus Arahan DPP
Surabaya, FNN - DPD Partai Demokrat Jawa Timur(Jatim) tegak lurus dengan arahan dewan pimpinan pusat terkait pengambilan langkah terkait kabar Anies Baswedan yang menggandeng Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden 2024.\"Kami sudah meyakini dewan pimpinan pusat memiliki kapasitas dan juga tentunya mendapatkan kepercayaan kami untuk melakukan pembahasan mengenai konstelasi politik nasional,\" kata Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Jumat.Sikap tegak lurus itu juga diambil seluruh pengurus partai di tingkat Dewan Pimpinan Cabang se-Jawa Timur.\"Seluruh dewan pimpinan cabang menyampaikan tegak lurus dengan apa yang jadi amanah dengan dewan pimpinan pusat,\" ujarnya.Diketahui melalui keterangan resmi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat menggelar rapat majelis tinggi menindaklanjuti keputusan Anies yang dinilai secara sepihak menyetujui kerja sama politik antara NasDem dan PKB.Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Teuku Riefky menjelaskan, rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.Terkait pencopotan baliho bakal calon presiden Anies Baswedan yang diusung Demokrat melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Emil menyatakan hal tersebut bukan merupakan poin utama yang dimaksud oleh sekretaris jenderal partai.\"Saya ingin tegaskan bahwa memasang gambar itu bukanlah inti dari permasalahan yang disampaikan dengan Pak Sekjen,\" ucapnya.Di sisi lain, Emil menyatakan saat ini jajarannya tetap fokus menjalankan tugas partai, yakni terjun ke masyarakat dan melakukan persiapan menyongsong perhelatan Pemilihan Umum 2024.\"Dalam konteks adalah bagaimana menyongsong pemilu yang akan datang, segenap bakal calon legislatif dan struktur bekerja dengan maksimal, menyapa rakyat masyarakat konstituen dengan penuh ketulusan,\" ujarnya.Terpisah, Kepala Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Mugianto mengatakan seluruh jajaran partai di wilayah Jawa Timur melakukan pencopotan baliho bergambar Anies Baswedan.\"Pencopotan baliho sampai ke pelosok pelosok desa se-Jawa Timur,\" tutur dia.(ida/ANTARA)
Gara-gara Cak Imin KPP Goyah, Ini Reaksi PKS
Pernyataan Media DPP PKS Terkait Perkembangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Jakarta, 31 Agustus 2023 Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera untuk kita semua, Pada kesempatan ini, kami menyampaikan beberapa pandangan terkait situasi dan kondisi politik nasional terkini, khususnya mengenai dinamika yang terjadi di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pertama, kami menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama. Kedua, sampai hari ini kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024. Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut. Ketiga, kami berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bahwa dalam penentuan Calon Wakil Presiden RI ditentukan oleh Calon Presiden RI Anies Rasyid Baswedan. Keempat, kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Demikian keterangan pers yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah SWT meridhoi langkah dan perjuangan kita bersama dalam mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Dr.Almuzammil Yusuf,M.Si Anggota Tim-8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS (*)
Demokrat Bogor Sebut Anies Pengkhianat
JAKARTA, FNN – Situasi politik tanah air sedang mendidih. Peta koalisi Capres-Cawapres RI 2024 berubah. Partai Demokrat membocorkan, Ketum Partai NasDem Surya Paloh tanpa sepengetahuan mereka memilih nama Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres koalisi perubahan untuk capres mereka Anies Baswedan. Merespons hal itu Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita langsung mencopot foto Anies Baswedan di semua baliho, banner, dan alat peraga lainnya di wilayah Kabupaten Bogor. Diiringi dengan teriakan \"Tolak Pengkhianat\" dari kader Demokrat, Dede Sasmita merobek foto Anies yang bersanding dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Tampaknya akibat dari dinamika ini, Koalisi Perubahan untuk Persatuan bakal bubar. Partai Demokrat sudah secara terbuka menyatakan kekecewaan atas keputusan yang dianggap sepihak Partai NasDem tersebut. Perihal kondisi tersebut Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengaku telah mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada Anies Baswedan. NasDem-Demokrat Bisa Maju Tanpa Demokrat Jika KPP betul-betul bubar, koalisi NasDem-Demokrat bisa mengajukan diri capres cawapresnya. Dilihat dari jumlah kursi DPR RI minimal untuk mengusung Capres-Cawapres di Pemilu 2024, Partai NasDem dan PKB sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan Capres-Cawapres. Koalisi Partai pengusung minimal harus memiliki 20 persen kursi DPR RI yang saat ini berjumlah 580. Artinya, hanya butuh 116 kursi untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Sedangkan kursi Partai NasDem dan PKB di DPR RI jika ditotal saat ini adalah berjumlah 117 kursi (Nasdem 59 kursi dan PKB 58 kursi). Jika ditambah dengan kursi milik PKS, Koalisi ini makin kuat. Karena PKS kini memiliki 50 kursi DPR RI. Sementara Demokrat 54 kursi. (sws).
Anies Pilih Cak Imin, Ini Tanggapan Lengkap Sekjen Demokrat
Jakarta , FNN - Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengeluarkan pernyataan resmi yang mengungkapkaAnies n adanya persetujuan NasDem dengan PKB yang mengusung bacapres Anies Baswedan bersama Cak Imin yang secara sepihak diambil oleh Ketum NasDem Surya Paloh. \"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,\" kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023). \"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh,\" imbuhnya. Berikut pernyataan lengkap Sekjen Demokrat yang dirilis di Official akun Twitter Partai Demokrat, Kamis, (31/8/2023) : Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini. Penjelasan ini saya tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Tanah Air, dan tentunya juga kepada masyarakat luas. 1. Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh. 2. Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat \"dipaksa\" menerima keputusan itu (fait accompli). 3. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. 4. Sebagai bahan pertanggungjawaban Anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada Rapat Majelis Tinggi Partai, berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap apa yang telah terjadi dalam Koalisi Perubahan secara kronologis: a. Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen. b. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY \"menjemput takdir\" sebagai pasangan Capres Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8. c. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi 6 butir 2 kesepakatan, yaitu: 1) Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan; 2) Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres; 3) Capres diberikan mandat untuk menentukan Cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan; 4) Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan Capres-Cawapres dideklarasikan; 5) Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik; 6) Untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan. d. Di masa-masa ini, sejumlah Parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, \"Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY\". e. Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya. f. Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan. g. Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya; meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung. Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik. h. Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan Cawapres; jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan Capres dan Cawapres yang hendak diusung. i. Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi. j. Tim 8 bersepakat, berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial. Terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023. k. Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan Cawapresnya. Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya. l. Namun demikian,sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. Demikianlah fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga Parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan. Tertanda,Teuku Riefky Harsya (Sekjen Partai Demokrat/Anggota Tim 8)
Pasangan Anies dan Imin Porakporandakan Formasi Politik
Jakarta, FNN - Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, keputusan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh memasangkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (capres/cawapres), memporakporandakan formasi politik menjelang pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2024. “Pasangan Anies dan Imin (Muhaimin) merupakan kejutan politik yang porakporandakan skema formasi koalisi politik. Nasdem dan PKB sudah cukup memenuhi persyaratan 20 persen ambang batas untuk mengikuti kontestasi pilpres,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (31/8) malam. Menurut Ginting, dengan skema formasi Anies berpasangan dengan Muhaimin, maka otomatis PKB akan keluar dari poros pendukung Prabowo Subianto. Di sisi lain, akan terjadi gejolak politik yang besar di Koalisi Perubahan dan Persatuan. “Bagaimana Nasib Partai Demokrat dan Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS)? Apakah akan tetap berada dalam koalisi mendukung Anies Baswedan atau berpindah haluan? Kita tunggu saja bagaimana keputusan majelis tinggi Demokrat dan majelis syuro PKS,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Posisi Lemah Dikemukakan, pertarungan politik di dalam Koalisi Perubahan memang cukup keras, terutama antara Nasdem dengan Demokrat. Nasdem sejak awal lebih menginginkan bakal cawapres Anies berasal dari kubu Nadhdliyin. Di sisi lain, Demokrat menginginkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapresnya. “Sejak awal Anies memang disokong dan dideklarasikan Nasdem. Setelah itu Demokrat dan PKS ikut mendukung dan mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres. Karena itulah Demokrat berharap posisi bakal cawapres adalah AHY. Sementara PKS sudah bersedia untuk tidak menempatkan kadernya sebagai bakal cawapres,” ungkap Ginting. Menurutnya, jika Demokrat maupun PKS tidak setuju dengan keputusan sepihak Nasdem, kedua partai politik itu dalam posisi tawar yang lemah. Demokrat dan PKS tidak cukup untuk bisa berkoalisi mengusung capres dan cawapres. Mereka harus bergabung dengan koalisi yang ada, mendukung Poros Anies, Poros Ganjar atau Poros Prabowo. “Dengan telah diumumkannya pasangan Anies dan Muhaimin, maka inilah pasangan pertama yang bisa maju dalam pilpres,” kata Ginting. Tidak Nyaman Dikemukakan, sejak awal PKB berpotensi keluar dari poros pendukung Prabowo Subianto dan masuk ke poros pendukung bakal capres Anies Baswedan. “PKB sudah merasa tidak nyaman, karena merasa tidak akan diberikan posisi sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi bakal calon presiden (capres) Prabowo,” kata Ginting. Bahkan, kata Ginting, Muhaimin sudah pada fase frustrasi politik. Muhaimin merasa sudah tidak bisa lagi melakukan penetrasi politiknya di poros Prabowo. Terutama setelah Prabowo mengganti nama poros dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal ini setelah masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) masuk dalam poros Prabowo. “Imin tampaknya sudah frustrasi berat, sebab PKB dan Gerindra yang sejak awal membangun poros KKIR. Jawaban frustrasi itu kemungkinan besar, PKB akan hengkang dari poros pendukung Prabowo dan bergabung ke poros Anies Baswedan,” ungkap Ginting. Dalam poros pendukung Prabowo, lanjut Ginting, baik PKB, PAN, maupun Golkar sama-sama menginginkan posisi bakal cawapres. PKB menginginkan Muhaimin, PAN mengusulkan Erick Thohir, dan Golkar menyorongkan Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto. Muncul juga alternatif seperti Ridwan Kamil dan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka, sambal menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, terkait uji materi persyaratan usia mengikuti pemilihan presiden/wakil presiden. (sws)
Fahri Hamzah: Pilpres 2024 Penuh Misteri, akan banyak Jurus-jurus Misterius Muncul
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, pemilihan presiden (pilpres) 2024 penuh dengan misteri dan membingungkan, yang telah memunculkan tiga nama kandidat calon presiden (capres), yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. \"Sekarang ini kita agak terpaksa membicarakan tiga nama calon presiden lebih kepada pribadinya, figurnya. Bukan pikiran-pikirannya yang berkembang, tapi like and dislike. Ini yang kita sayangkan. Misterinya akan banyak,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Ganjar, Prabowo, Anies : Memotret Survei Capres 2024\', Rabu (30/8/2023) sore. Dalam diskusi yang dipandu Ketua Bidang Narasi Partai Gelora Dadi Krismatono ini, Fahri berharap agar semua pihak berpikir negarawan dan rasional, tidak mengedepankan sentimen dan memelihara konflik di tengah situasi sekarang. \"Kami ada dalam posisi menjaga kepentingan lebih besar ke depan supaya tidak ada konflik, agar bisa lebih bermanfaat dan semua bisa bersatu,\" katanya. Fahri meminta semua pihak untuk melihat peluang & celah di tengah krisis saat ini, agar Indonesia bisa maju ke depan. Sebab, perang Rusia-Ukraina diprediksi akan terus berkepanjangan. Sehingga politisi Indonesia perlu menyiapkan sebuah transisi yang tidak memunculkan konflik 5 tahunan lagi ke depan. \"Saya ingin ada transisi yang terorginasir, menciptakan satu pemerintahan yang terkonsolidasi, siapapun yang terpilih nanti. Parlemennya difasilitasi sebagai alat oposisi yang kritis, dan pemerintahan dengan koalisi yang ada juga tidak perlu mengkhawatirkan,\" katanya. Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini sudah mengusulkan adanya perdebatan-perdebatan antar ketua umum (parpol) partai politik, calon legislatif (caleg), termasuk capres. Namun usulan tersebut, tidak pernah direspon oleh KPU dan sekarang tidak menjadi relevan lagi usulan ini dilanjutkan, karena sudah semakin dekat Pemilu 2024. \"Karena mata kita semua tertuju kepada tiga orang ini, maka kami harus memilih seseorang yang kira-kira menjamin bahwa masa depan kita itu, akan terkonsolidasi dengan baik. Dan itulah pertimbangannya, kenapa kita memilih Prabowo,\" ujarnya. Namun, Fahri menilai munculnya tiga nama capres dari proses kandidasi yang membingungkan, dan tidak melalui proses demokrasi yang prosedural, tapi muncul karena dorongan elektabilitas dari hasil lembaga survei. \"Harusnya kalau kita bicara nominasi normal adalah ada proses di dalam partai itu, final dulu, baru setelah itu orang itu disurvei, diserahkan kepada market,\" kata Fahri. Menurut dia, hasil survei yang memaksa PDIP mengusung Ganjar Pranowo ketimbang Puan. Padahal sebelumnya juga sudah ada perjanjian Batutulis, antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. \"Dalam analisa saya tadinya akan ada pasangan Prabowo-Puan. Tapi tiba-tiba mendukung Ganjar, semua argumen-argumen ditolak, padahal beberapa bulan lalu beliau dikritik dan muncul Dewan Kolonel,\" ungkapnya. Demikian pula dengan Anies Baswedan, yang jauh-jauh hari sudah didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, tetapi kesulitan dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres). \"Sementara Prabowo dianggap yang paling kuat dibandingkan ketua umum Golkar, PKB dan PAN. Ini kenapa Pak Anis Matta menyebut Prabowo itu \'man of the moment\', karena ini momentum Prabowo,\" katanya. Hal ini, lanjut Fahri, merupakan bagian dari misteri penetapan kandidasi capres, disamping tidak adanya regulasi soal debat capres, karena memang tidak menarik. Justru lebih menarik ketika para capres datang ke basis massa tradisional seperti pesantren ketimbang menfalitasi debat. Sehingga Pilpres 2024 akan lebih asyik dan menarik, karena penuh dengan misteri. \"Karena miskinnya regulasi, maka jurus-jurus yang akan keluar di dari ketiga kandidat di pemilihan presiden ini lebih banyak merupakan jurus-jurus misterius yang bisa memenangkan pertarungan,\" tegasnya. Tiga Sekrenario Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramidana Hendri Satrio memprediksi akan ada tiga sekrenaio yang terjadi dalam Pilpres 2024 ini. Pertama, Pilpres berlangsung baik-baik saja, kedua hanya akan ada satu pasangan calon yang maju, dan ketiga perpanjangan jabatan Presiden Tiga Periode \"Jadi skenario pertama itu, Pemilu dan Pilpres akan berlangsung baik-baik saja, baik satu putaran atau dua putaran sesuai dengan jadwal yang dibuat KPU. Dan yang menang akan dilantik pada 20 Oktober,\" kata Hendri Satrio (Hensat). Skenario kedua dikhawatirkan terjadi, apabila tiga capres saat ini, hanya tinggal satu yang bisa maju, sementara dua lain terganjal berbagai sebab, sehingga Pemilunya harus diundur. \"Anies Baswedan sampai hari ini belum bisa mendapatkan Wapres, meskipun telah diberikan kekuasaan menentukan, tapi cawapresnya masih ada dikantong. Kalau dia terlena, tidak bisa segera diumumkan dia akan gagal maju. Sementara Prabowo akan terganjal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi hanya Ganjar yang bisa maju, tetapi undang-undangnya tidak memungkinkan, sehingga Pemilu diundur dan pendaftarannya diperpanjang,\" katanya. Jika Pemilunya sudah diputuskan diundur dan dilakukan perpanjangan pendaftaran capres, ternyata tetap saja hanya satu capres saja, maka tidak akan ada Pilpres. \"Jadi skenario ketiga, setelah pendaftarannya diundur, dan Pemilunya ditunda, dan perpajangan jabatan Presiden, tetap tidak ada yang mendaftar, maka akan ada perpanjangan jabatan Presiden Tiga Periode,\" ujarnya. Perlu Narasi Merangkul Semua Sedangkan Manajer Program Saiful Mujani Research & Consultant (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan SMC dari tiga calon menempatkan populatitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terjadi persaingan yang ketat, dan terakhir Anies Baswedan. \"Tetapi yang menarik di 2023 ini, ada peningkatan suara Prabowo naik signifikan, terutama dalam sebulan terakhir. Dan dari simulasi kita antara Prabowo dan Ganjar, tidak ada bedanya dengan margin error sekitar 3 persen, sehingga kita tidak bisa mengatakan siapa yang lebih unggul,\" kata Saidiman Achmad. Namun, keunggulan Prabowo dibandingkan dengan Ganjar, adalah Prabowo lebih populer dibandingkan dengan Ganjar, hampir semua masyarakat Indonesia mengetahui Prabowo, sementara Ganjar bisa dianggap sebagai pendatang baru. Saidiman sependapat dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengenai gagasan atau narasi, terutama yang bersifat merangkul semua agar terus dikemukakan oleh para kandidat capres. \"Ini sangat penting dilakukan oleh teman-teman presiden, karena ini bagian dari kualitas personal yang bisa dianggap penting tentang platform apa yang akan dilakukan ke depan,\" katanya. Manager Program SMC ini menilai, gagasan atau narasi itu akan membentuk persepsi publik terhadap para capres, terutama menyangkut integritasnya. \"Saya kira debat capres seperti di Makassar yang dilakukan APEKSI harus terus dilakukan, karena hal itu jadi salah satu alasan pilihan dalam menentukan pilihan-pilihan bakal calon presidennya seperti apa,\" ujarnya. Jangan Dianggap Remeh Ketua Bappilu DPN Partai Gelora Rico Marbun mengingatkan, bahwa situasi geopolitik global saat ini jangan dianggap remeh oleh para kandidat, pasca perang Rusia-Ukraina. Sebab, ada ancaman perang antara Taiwan-China yang juga akan melibatkan Amerika Serikat. Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi ekonomi Indonesia dan ketersediaan bahan pokok, termasuk lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Selain itu, isu pembelahan di masyarakat juga harus menjadi perhatian capres, sehingga diperlukan politik jalan tengah dan diperlukan tokoh yang bisa menyatukan semua. \"Dari dua kegelisaan ini, siapa yang tokoh yang bisa menjadi jalan tengah menangani dua problem tersebut. Sehingga Indonesia tidak hanya kuat dalam melindungi dirinya sendiri, tapi juga menjadi tokoh problem solveing dari situasi pembelahan itu, yaitu ada di Pak Prabowo,\" ujar Rico. Rico dapat memahami jika lembaga survei menempatkan Prabowo dalam peringkat popularitas dan elektabilitas berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Tetapi faktanya, Prabowo akan mendapatkan limpahan besar dalam perolehan suara. \"Apalagi jika Pemilu dilakukan dua putaran, dari data yang kami miliki Pak Prabowo yang paling besar mendapatkan limpahan suara, maka Pak probowo yang akan menjadi posisi nomor 1\" pungkas Rico. (Ida)
POPULER
