POLITIK
Kapal Perang Peserta Super Garuda Shield Berkumpul di Surabaya
Jakarta, FNN - Kapal perang Indonesia dan negara-negara peserta Latihan Gabungan Bersama (latgabma) Super Garuda Shield Tahun 2023 diarahkan berkumpul di Surabaya, Jawa Timur.Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat Rapat Teknis Super Garuda Shield bersama jajarannya di Mabes TNI, Jakarta menjelaskan kapal perang itu akan melaksanakan beberapa prosedur, seperti berlayar pada jalur sempit, latihan formasi, dan rangkaian latihan lainnya.“Latihan ini dilaksanakan campur sehingga dapat diketahui pola negara Amerika Serikat seperti apa, pola negara Australia seperti apa sehingga jangan ada yang melakukan latihan masing-masing negara,” kata Panglima TNI saat rapat sebagaimana dikutip dari siaran resmi TNI yang diterima di Jakarta, Selasa.Dalam siaran tertulis itu, yang dikonfirmasi Kepala Bidang Penerangan Internasional Pusat Penerangan TNI Kolonel Arm Suhendro Oktosatrio, Panglima TNI mendengar paparan mengenai rencana pelaksanaan Super Garuda Shield dari Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI Letjen TNI Eko Margiyono. Beberapa informasi yang disampaikan saat rapat di Mabes TNI, Senin (21/8), di antaranya mencakup skenario latihan dan jumlah personel yang terlibat, yaitu 2.810 prajurit TNI dan 2.165 prajurit dari angkatan bersenjata negara-negara peserta.Super Garuda Shield Tahun 2023 merupakan latihan militer gabungan bersama yang diinisiasi Indonesia dan Amerika Serikat sejak 2007. Latihan militer yang mulanya bernama Garuda Shield dan hanya melibatkan Angkatan Darat Amerika Serikat dan TNI Angkatan Darat, sejak 2022 menjadi Super Garuda Shield dan melibatkan unsur tentara dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.Rangkaian latihan Super Garuda Shield pada tahun ini dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, yaitu pada 31 Agustus 2023–13 September 2023. Laksamana Yudo dijadwalkan membuka sesi latihan pada 31 Agustus 2023.Dalam waktu 14 hari, latihan militer Super Garuda Shield terbagi atas enam kelompok, yaitu Staff Exercise Operational Level (STAFEX OPS LEVEL), STAFEX BRIGADE LEVEL, FTX SMALL UNIT TACTICAL, Field Training Exercise (FTX), Combined Arms Live-Fire Exercise (CALFEX), dan Engineering Civic Action Program (ENCAP). Beberapa lokasi yang menjadi tempat latihan, di antaranya, Pantai Banongan di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur; Surabaya, Jawa Timur, dan Bandara Banyuwangi, Jawa Timur.Setidaknya ada 16 negara yang berpartisipasi dalam Super Garuda Shield 2023. Enam negara seperti Indonesia, Amerika Serikat (Komando Indo-Pasifik AS), Jepang, Australia, Singapura, dan Inggris mengirim pasukan, sementara 10 lainnya, yaitu Selandia Baru, Kanada, Papua Nugini, Prancis, Brunei Darussalam, Jerman, Filipina, Korea Selatan, dan Timur Leste menjadi pengamat (observer).(ida/ANTARA)
Anis Matta: Tidak Ada Peristiwa Politik di Dunia yang Tidak Ada Intervensi Asing, Termasuk Indonesia
JAKARTA, FNN - Di tengah dunia yang makin tersambung dan konflik geopolitik yang memanas, nyaris tidak ada satu peristiwa politik pun di dunia yan luput dari intervensi asing. Salah satunya, pemilihan umum 2024 yang akan datang di Indonesia. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia tidak akan terlepas dari intervensi asing seperti halnya proses pemilihan presiden di berbagai negara, salah satunya di Turki beberapa waktu lalu. Bahkan, tambah Anis, rumor intervensi asing tersebut sudah lama beredar, namun skala intervensinya tidak akan seperti tahun 1998. \"Nah, ini ada obrolan, kalau ada capres sudah punya dukungan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ada yang bilang Anies Baswedan didukung Amerika, Ganjar Pranowo didukung Tiongkok, dan Prabowo Subianto didukung Rusia. Tapi ini kan katanya. Memang pemilu di suatu negara seperti pilkada global saja, bagi kekuatan superpower,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #10 dengan tema ‘Apakah Ada Intervensi pada Pilpres 2024? yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (21/8/2023) malam. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar DPN Partai Gelora, Anis Matta menjelaskan, bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. \"Bertepatan dengan Pilpres 2024 di Indonesia pada 14 Pebruari, pada Januari nanti ada Pemilu di Taiwan, Rusia di bulan Maret dan Amerika pada bulan November. Jadi 2024 ini adalah momentum, pemilu kekuatan global, pertarungan global\" katanya. Menurut dia, tanda-tanda pertarungan kekuatan global dimulai di Pemilu Taiwan pada Januari 2024, Amerika dan China memiliki calon masing-masing, sehingga pembelahannya sangat tajam, karena ancamannya perang atau damai. \"Sementera di Amerika sendiri, Pilpresnya juga berdarah-darah. Tidak pernah kita lihat mantan Presiden Amerika yang dikejar kasus hukumnya supaya tidak bisa mencalonkan diri sebagai capres seperti Donald Trump. Kalau di Rusia, Putin (Vladimir Putin) masih sangat kuat,\" katanya. Artinya, intervensi asing pun terjadi di dalam negara adidaya seperti Amerika Serikat. Sebab, musuh Amerika seperti Rusia punya kecenderungan mendukung salah satu calon seperti Donald Trump yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka. Intervensi dalam merubah kepemimpinan di suatu negara dalam sejarah modern, kata Anis Matta, terjadi pasca berakhirnya Perang Dunia II, yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. \"Mereka gunakan Doktrin Monroe, bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang masuk selain Amerika, begitu sebaliknya dengan Uni Soviet. Tapi kalau kita lihat hampir semua pergantian kepemimpinannya diintervensi oleh Amerika,\" katanya. Modusnya, pertama melalui kudeta secara langsung, kedua melakukan revolusi sosial (social unrest) dan ketiga melalui pemilu. Namun, sejak Perang Dingin berakhir, Amerika hampir tidak lagi menggunakan upaya kudeta untuk mengganti kepemimpinan di suatu negara. \"Sejak perang dingin berakhir, intervensi lebih banyak dilakukan melalui social unrest seperti revolusi berwarna atau revolusi kuning, serta pemilu. Nah, yang terjadi di Indonesia pada 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru, itulah social unrest,\" ungkapnya. Namun, upaya Amerika juga pernah mengalami kegagalan. Misalnya ketika ingin menggantikan kepemimpinan di Turki. Upaya kudeta dan social unrest untuk menggantikan Presiden Turki Reccep Tayip Erdogan, bahkan melalui modus pergantian normal melalui pemilu juga tidak berhasil. \"Di elite Amerika sekarang terjadi perpecahan sejak era Bill Clinton sampai sekarang. Sehingga ada kekuatan di Amerika sendiri yang kemudian minta tolong keluar. Ketemu hajatnya, ketemu kepentingannya dan bagaimana orang seperti Donald Trump bisa terpilih sebagai Presiden Amerika, kalau tidak ada intervensi dari Rusia,\" ujarnya. Lalu, bagaimana dengan Pilpres 2024 di Indonesia, yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik antara Amerika melawan China. Sebab, basis koalisi Amerika di kawasan ini sangat kuat, karena memiliki pertahanan utama yang didukung Jepang, Korea Selatan, Australia dan India. \"Kawasan Asia Tenggara sebenarnya diperuntukkan sebagai kawasan netral tidak ke barat dan tidak ke timur. Karena itu, saya tidak membayangkan akan ada intervensi seperti model intervensi waktu menjatuhkan Pak Harto (Presiden Soeharto). Intervensi tetap ada, tetapi skalanya tidak bisa kita prediksi, tidak seperti tahun 1998\" katanya. Anis global ini menilai Amerika dan China sama-sama memiliki kepentingan masing-masing di Indonesia. Sehingga Indonesia akan tetap diposisikan,sebagai negara netral dengan demokrasi yang tidak terlalu kuat. Ketika ada intervensi asing, tidak akan dilakukan terlalu terbuka, dan tidak akan terlihat berpihak kepada salah salah satu kekuatan. \"Asia Tenggara sebenarnya relatif lebih lebih bagus diasumsikan sebagai kawasan netral, artinya sebagai di jalan tengah. Sehingga tidak akan ada intervensi asing yang ekstrem,\" tegasnya. Anis Matta justru mengkhawatirkan ada kekuatan di dalam negeri yang meminta bantuan asing agar memenangi Pilpres 2024. Jadi asing secara langsung yang melakukan intervensi, tetapi didahului oleh adanya permintaan di dalam negeri. \"Yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah bahwa kekuatan-kekuatan yang ada di sini justru yang memancing orang lain untuk datang sebagai alat pertolongan. Jadi agresifnya bukan dari luar, tapi karena ada minta tolong seperti saat Donald Trump terpilih,\" katanya. Anis Matta berharap agar para calon presiden (capres) yang menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 agar merdeka secara politik, geopolitik, teknologi dan merdeka secara ideologi. \"Juga jangan biarkan orang lain menjadikan negara kita ini sebagai medan tempur mereka. Bung Karno (Presiden Soekarno) mengajarkan kepada kita tidak boleh memberikan ruang kepada negara lain untuk mengintervensi kita, apalagi dalam proses pemilu,\" katanya. Ia kembali menegaskan, bahwa intervensi asing itu datang, sebenarnya bukan hanya karena keinginan asing itu sendiri, tetapi karena memang ada permintaan dari dalam sendiri yang ingin memenangi Pilpres dan menjadi Presiden. \"Jadi jangan nyalahin orang kalau, kita sendiri yang minta diintervensi orang lain. Dengan penjelasan saya mengenai model-model intervensi ini, diharapkan kita dapat memahami bingkai mengenai proses intervensi asing,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Fanatisme Berlebihan dalam Pemilu Berpotensi Menimbulkan Radikalisme
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, fanatisme berlebihan dalam mendukung partai politik (parpol) maupun calon pemimpin nasional dan pemimpin daerah dalam pemilihan umum (pemilu) 2024, berpotensi menimbulkan radikalisme yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. “Fanatisme berlebihan dalam pemilu dapat menimbulkan potensi radikalisme yang bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Jangan ada lagi istilah cebong dan kampret serta istilah yang merendahkan derajat manusia,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, Selamat Ginting di Jakarta, baru-baru ini. Ia mengungkapkan hal itu dalam acara KENDURI (Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri) Desa Damai yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Menurutnya, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan kepada kelompok yang berbeda pandangan. Termasuk pandangan atau pilihan politik. “Jika ada kelompok yang memaksakan kehendak perubahan sosial politik secara drastis, karena merasa partai politik pilihannya maupun calon pemimpin nasional atau daerah yang diusungnya harus menang dengan cara kekerasan dalam pemilu, artinya kelompok itu melakukan radikalisme,” kata Ginting di hadapan warga Kelurahan Cawang. Jangan sampai, kata dia, para pendukung parpol maupun pendukung calon pemimpin nasional atau daerah menggunakan kekerasan kepada orang atau kelompok yang berbeda. Termasuk kekerasan melalui bullying (tindakan agresif yang dilakukan berulang) di media sosial dengan kalimat yang tidak etis seperti: kadal gurun (kadrun) maupun babi cina (bacin). Radikalisme, lanjut Ginting, merupakan perilaku yang menghendaki perubahan drastis dengan mengabaikan aturan hukum dan bertujuan merealisasikan target-target tertentu. Termasuk mengubah situasi sosial politik tertentu dengan cara yang menyalahi ketentuan yang disepakati suatu bangsa dan negara. Sisi Kemanusiaan Dikemukakan, munculnya radikalisme di Indonesia setidaknya disebabkan tiga faktor mendasar. Pertama, perkembangan di tingkat global. Kelompok-kelompok radikal menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror. Kedua, muculnya paham-paham konservatif yang gemar membuat batas kelompok yang sempit. Di luar kelompok mereka disebut kafir, musuh, dan wajib diperangi. Ketiga, faktor kemiskinan dapat menimbulkan perasaan termajinalkan, sehingga menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme. Selamat Ginting mengharapkan dalam pencegahan radikalisme, pemerintah perlu mengedepankan sisi kemanusiaan atau menggunakan pendekatan humanis. “Perlu pendekatan soft approach dalam melaksanakan deradikalisasi untuk memutus akar ideologi radikalisme agar dapat mewujudkan kehidupan yang damai dan harmoni,” kata Ginting. Program yang bisa dilakukan, lanjut Ginting, seperti aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memutus akar penyebab ideologi radikalisme yang dapat berujung menjadi terorisme. Misalnya dengan merangkul keluarga dan anak-anak mantan pelaku teror serta menyekolahkan anak anak tersebut di sekolah-sekolah moderat. Kenali Lingkungan Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Kolonel (Zeni) Rahmad Suhendro mengatakan kegiatan KENDURI (Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri) Desa Damai bertujuan agar tercipta keguyuban di desa-desa, sehingga warga desa atau kelurahan punya bekal agar tidak mudah terpapar paham radikal. \"Jika tidak kenal lingkungan sekitar, maka secara tidak sadar dengan mudah dapat disusupi paham-paham terorisme dan radikalisme,\" kata Rahmad. Menurutnya, para pelaku teror biasanya mengatasnamakan agama. Padahal agama apa pun melarang membuat kerusakan di muka bumi, bahkan mewajibkan cinta damai kepada sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan. \"Awal dari terorisme itu dari radikal, kemudian menjadi intoleran. Ujungnya bisa sampai tindakan terorisme,” ungkap alumni Akademi Militer (Akmil) 1989. Rasa Damai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Taufan Bakri meminta masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 mendatang dengan perasaan damai menuju tampat pemungutan suara (TPS). Rasa cinta dan damai itu juga mesti dimulai saat pelaksanaan kampanye pemilu. “Hilangkan perasaan merasa benar sendiri, supaya tidak tercipta permusuhan hanya karena berbeda pilihan politik. Sambut dengan gembira, bukan dengan kebencian yang dapat menimbulkan radikalisme,” ujar Taufan yang juga Ketua FKPT DKI Jakarta. Lurah Cawang Didik Diarjo meminta warganya peduli tentang ancaman radikalisme. Ia meminta warganya jika mengetahui ada potensi radikalisme, segera melaporkannya kepada Babinsa (Bintara Pembina desa) TNI-AD dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polri, perangkat desa atau seluruh unsur yang paling dekat. Hadir pula sebagai narasumber praktisi film Dyah Kusumawati. Selain itu pengurus FKPT DKI Jakarta, yakni Sekretaris. M Rico Sinaga; Bendahara, Muhammad Dahlan; serta Ketua bidang Perempuan dan Anak, Nieke Masruchiah. (sws)
Pemprov PBD Mengibarkan Merah Putih 78 Meter di Pulau Fani
Sorong, FNN - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan anggota TNI/Polri mengibarkan bendera Merah Putih sepanjang 78 meter di Pulau Fani, Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Senin. Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa\'ad menjelaskan bahwa pengibaran bendera Merah Putih itu merupakan bagian penting untuk menunjukkan bahwa Pulau Fani masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). \"Tepat pada bulan kemerdekaan ini sekaligus merayakan momentum HUT Ke-78 RI, kami bersama TNI dan Polri mengibarkan bendera Merah Putih di pulau terluar itu untuk menunjukkan bahwa wilayah itu bagian dari NKRI,\" kata Muhammad Musa\'ad. Karena merupakan bagian dari Indonesia, kata Musa\'ad, seluruh elemen bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI di wilayah ini sehingga tidak ada satu pun yang mampu mengganggu wilayah teritorial NKRI. \"Tidak boleh memberikan sedikit ruang bagi orang lain untuk mencaplok wilayah ini. Ini tanggung jawab kita semua, dan kita harus pastikan itu,\" katanya. Musa\'ad juga memberikan apresiasi kepada TNI Angkatan Laut dan masyarakat yang telah menjaga Pulau Fani hingga kini. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen akan memberikan fasilitas yang memadai kepada pos TNI ALt sehingga menunjang kegiatan penjagaan di pulau terluar itu. \"Kami juga akan memberikan fasilitas yang memadai kepada TNI Angkatan Laut yang bertugas di daerah ini untuk menunjang tugas penjagaan,\" ungkap Musa\'ad. Ia memberikan tugas kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk benar-benar memperhatikan masyarakat di Pulau Fani dengan berbagai program pemberdayaan dan menyediakan fasilitas yang memadai seperti listrik, air bersih, dan kebutuhan mendasar lainnya supaya masyarakat benar-benar merasakan perhatian pemerintah.(sof/ANTARA)
Indonesia-Kenya Menyepakati Kerja Sama Sektor Kesehatan
Jakarta, FNN - Pemerintah Republik Indonesia menjalin kerja sama bilateral di sektor kesehatan berupa implementasi regulasi produk farmasi dan transfer teknologi vaksin dengan Pemerintah Republik Kenya.\"Saya telah menyampaikan komitmen Indonesia melalui \'Indonesian Aid\' untuk Kenya di bidang kesehatan, ketahanan pangan, penanganan bencana. Ke depan ini akan terus ditingkatkan, khususnya untuk sektor yang menjadi prioritas Kenya,\" kata Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Kenya yang disiarkan secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin.Presiden mencatat kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan kedua negara serta antara Bio Farma dan Biovax dengan Generics Africa Ltd terkait vaksin dan produk farmasi.Dalam kesempatan itu, Presiden Republik Kenya William Ruto mengatakan kedua negara telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kenya Pharmacy and Poisons Board dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia.William mengatakan kerja sama bilateral tersebut memfasilitasi penguatan promosi, pengembangan, dan implementasi kerja sama regulasi di bidang produk farmasi.Selain itu, kata William Ruto, Indonesia dan Kenya menandatangani kerangka kerja antara Biovax Kenya dan Perusahaan Farmasi BUMN PT Bio Farma (Persero) untuk kerja sama transfer teknologi, pembuatan kontrak, pendaftaran, pasokan, dan portofolio pemasaran vaksin yang akan diproduksi Bio Farma di Republik Kenya.Dalam keterangan resmi Bio Farma dijelaskan bahwa kerja sama tersebut menindaklanjuti hasil pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan, Investasi, dan Industrialisasi Kenya, Moses Kiarie Kuria pada 14 Juli 2023 di Nairobi, Kenya.Direktur Pengembangan Usaha Bio Farma Yuliana Indriati mengatakan kedua negara sepakat untuk mengelaborasi dan mengeksplorasi kerja sama di bidang alih teknologi, kontrak manufaktur, registrasi, suplai, dan pemasaran di pasar swasta atas portofolio vaksin yang diproduksi Bio Farma dan kerja sama pemberian dukungan kepada pemerintah negara masing-masing dalam rangka program hibah di sektor kesehatan.Kenya dinilai memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai hub komoditas penting dengan nilai ekonomi tinggi ke pasar yang lebih luas dengan lebih dari 300 juta orang ke negara-negara sekitar Kenya, seperti Uganda, Sudan Selatan, Rwanda, DRC, dan lainnya.Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Kenya William Ruto, pada hari kedua kunjungannya di Nairobi, hari ini (Senin).Kenya menjadi negara pertama di Afrika yang dikunjungi Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerja pertamanya ke Benua Afrika tersebut. Setelah Kenya, Presiden Jokowi dijadwalkan mengunjungi Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan.(sof/ANTARA)
Pemerintah Didorong untuk Mempromosikan Penggunaan Transportasi Umum
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah promosikan penggunaan transportasi umum dalam mengatasi masalah polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).\"Pemerintah punya pekerjaan lain yakni meminimalisasi pergerakan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang gas karbon yang mencemari udara. Caranya bisa memperbanyak promosi penggunaan transportasi umum seperti KRL, bus Transjakarta, LRT maupun MRT,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Hal itu disampaikan Puan menanggapi kebijakan pemberlakuan work from home (WFH) bagi ASN DKI Jakarta. Kebijakan WFH diberlakukan dengan sistem 50 persen bagi ASN yang melaksanakan fungsi staf atau pendukung.Selain itu, dia meminta pemerintah agar membenahi transportasi umum, yang menunjang masyarakat khususnya di kota-kota penyangga Jakarta. Dengan begitu, kata Puan, ketertarikan untuk menggunakan kendaraan umum pun meningkat.\"Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk memperbaiki akses transportasi di Jakarta. Jadi subsidinya harusnya dialihkan saja untuk perbaikan transportasi terintegrasi ke permukiman-permukiman sampai ke wilayah pinggiran, sehingga orang mau beralih moda transportasi,\" jelasnya.Puan menilai pemerintah perlu membuat terobosan lain, agar masyarakat mulai melirik kendaraan berbasis listrik yang ramah lingkungan. Diharapkan masyarakat mulai meninggalkan kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil.\"Insentif bagi kendaraan listrik yang semakin tinggi, juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi dari permasalahan polusi udara yang semakin memburuk, khususnya di Jakarta,\" katanya menegaskan.Puan juga mengapresiasi kebijakan WFH sebagai respons atas buruknya kualitas udara di Ibu Kota. Kebijakan itu, sekaligus untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dalam rangka menyambut kegiatan internasional Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Jakarta pada September 2023.(sof/ANTARA)
Yang Devide Et Impera Presiden Jokowi, Bukan Prabowo
Jakarta, FNN – Budiman Sudjatmiko, politisi PDI Perjuangan, telah memutuskan langkah politiknya dengan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dan rela dipecat oleh PDIP. Terkait dukungan Budiman Sudjatmiko kepada capres Prabowo Subianto ini, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat bicara. Hasto mengatakan bahwa tindakan kubu Prabowo Subianto membajak Budiman Sudjatmiko merupakan tindakan politik devide et impera\'memecah belah\'. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi bersama Hersubeno Arief di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Seni (21/8/23) berkomentar, “Yang devide et impera itu justru Presiden Jokowi, karena dia yang membelah partai-partai ini, siapa yang mau dinaikin di belakang, siapa yang disuruh nyupir, kan itu pesan majalah Tempo kan.” Sebetulnya, lanjut Rocky, PDIP jujur saja. Kalau mau berkelahi dengan Presiden Jokowi, segera lakukan secara habis-habisan, jangan menuduh partai lain yang devide et impera. Devide et impera adalah satu kekuasaan yang membelah persekutuan-persekutuan politik. “Ya nggak mungkin Prabowo membelah dengan kemampuan yang terbatas. Yang mampu membelah melakukan devide et impera adalah seseorang yang ada di Puncak. Yang di puncak ya Presiden Jokowi,” tegas Rocky. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tudingan PDIP salah alamat. Yang menjadi pertanya, mengapa yang ditembak PDIP selalu Prabowo. Ditanya hal itu Rocky menjawab, “Iya, seolah-olah PDIP merasa bahwa cinta Jokowi itu masih bisa balik ke Ganjar. Tidak ada itu. Kan sudah disiapin semacam paket hemat buat PDIP, dan paket hematnya itu ternyata tidak berhasil. Kan Ganjar makin lama makin hemat elektabilitasnya, itu masalahnya.” Rocky juga mengatakan bahwa perintah-perintah yang diucapkan Jokowi terbaca dalam proses politik, walaupun dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak cawe-cawe, tidak ikut campur. Jokowi memang selalu mengatakan tidak ikut capmur, tetapi selalu melakukan yang terbalik. Kita selalu membaca otak politik Jokowi yang selalu terbalik. Misalnya, Jokowi mengatakan bahwa dia tidak ikut campur, artinya sedang ikut campur. Kira-kira begitu, kata Rocky. “Jadi nggak ada gunanya kemarin. Pidato kenegaraan itu harusnya diwujudkan melalui kalimat-kalimat visioner, mengevaluasi keadaan, lalu memprediksikan ke depan. Tapi Jokowi mengambil sensasi dengan mulai curhat-curhat. Akibatnya, tidak ada lagi yang memperhatikan isi pidatonya apa sebetulnya. Yang dibahas orang adalah cawe-cawenya Jokowi, curcolnya Jokowi, sama pagelaran baju adat itu, yang sebetulnya bukan inti dari pidato kenegaraan. Jadi, statementshipnya itu, kenegarawanannya hilang karena dia masuk dalam politik yang dangkal,” ungkap Rocky. Majalah Tempo edisi terbaru menunjukkan bahwa mereka paham apa yang sebetulnya disembunyikan oleh Jokowi. Menurut Rocky, semua yang menganalisis politik Indonesia dari awal tahu bahwa Jokowi menginginkan terjadinya pembelahan politik supaya bisa dia kendalikan. Nah, PDIP masuk dalam jebakan itu. Lalu PDIP berupaya untuk membela bahwa ini bukan kerjaan Jokowi. Lalu pekerjaan siapa? Jika PDIP mengatakan kerjaan Praboowo, berarti Prabowo di atas Jokowi. Itu hal yang tidak mungkin. “Jadi, kita mau baca pesannya Hasto ini yang selalu keliru dan memang kemampuan PDIP untuk mengantisipasi bahkan memitigasi kesalahan dia sendiri itu, makin lama makin terbatas. Jadi, ngeyelnya PDIP itu dibaca oleh Jokowi sebagai anak kecil minta permen lagi,” ujar Rocky. Menurut Rocky, dengan mengatakan Prabowo melakukan politik devide et impera, logikanya Hasto juga melakukan politik devide at impera antara Prabowo dan Jokowi. “Jadi, dia nggak mampu manuvering lagi, maka dia menyebar isu baru supaya orang merasa bahwa Jokowi sebetulnya ada di dalam genggaman PDIP, tapi gara-gara Prabowo dia lepas dari PDIP. Kan itu sinyal yang mau diucapkan oleh Hasto,” ujar Rocky. Dalam kondsi ini Prabowo tetap tenang. Mungkin Prabowo merasa bahwa semua kekuatan ada padanya. Jadi, apa pun yang diucapkan Hasto tidak mungkin melepaskan lagi Jokowi dari Gerindra, atau sebaliknya tidak mungkin melepaskan Prabowo dari Jokowi. “Dari awal kita duga bahwa Jokowi pasti punya taktik yang dia simpan tuh. Dasarnya dendam pada ibu Mega. Kita nggak bisa bilang bahwa Jokowi nggak menyimpan dendam walaupun sudah berkali-kali ya separuh dilecehkanlah. Kan moral dia juga merasa bahwa dirinya juga bukan sekadar petugas partai, dia dipilih oleh rakyat Indonesia,” ujar Rocky. Menurut Rocky, hal itu timbul sebagai background psikologi dari Presiden Jokowi. Jadi, kemampuan Jokowi untuk menyimpan taktik terlambat dibaca oleh PDIP. Sekarang, PDIP berupaya untuk menghalangi lagi kimia yang udah terbentuk antara Jokowi dan Gerindra. Kimia di antara mereka sudah menyatu, jadi tidak mungkin lagi dipisahkan.(ida)
Generasi Muda Papua Bisa Memimpin Pemuda ASEAN
Biak, FNN - Diplomat ahli madya Kementerian Luar Negeri, Virdiana Ririen Hapsari, menyebut, generasi muda Papua di Kabupaten Biak Numfor, Papua untuk menyiapkan diri karena berpeluang menjadi pemimpin dan penggerak organisasi pemuda ASEAN.\"Pemuda Papua punya potensi diri yang mumpuni ke depan untuk menjadi bagian melanjutkan organisasi pemuda ASEAN,\" kata dia pada kuliah umum Asean tantangan global dan peran politik luar negeri Indonesia di kampus IISIP Biak, Kamis.Ia berharap, dengan peluang pemuda Biak dan Papua menjadi calon pemimpin organisasi ASEAN maka perlu membekali diri dengan penguasaan Teknologi, dan kemampuan diri.Dalam organisasi ASEAN, menurut dia, pemuda ASEAN sekitar 34 persen atau 240 juta dari populasi 650 juta masyarakat ASEAN punya peran strategis dalam melanjutkan misi dan tujuan ASEAN.Ia juga mengajak mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Biak Numfor, Papua untuk mendukung keketuaan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN yang pada bulan September 2023 menjadi penyelenggara KTT ASEAN di Jakarta.Terkait dengan potensi kemaritiman Biak sebagai beranda terdepan Indonesia di Pasifik, menurut dia, ini juga menjadi misi diplomasi bidang ekonomi Indonesia di luar negeri untuk mengundang investor mengelola potensi kemaritiman di Biak.Ia berharap, keberhasilan Indonesia menjadi penyelenggara KTT ASEAN merupakan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Biak Numfor, PapuaIa menyebut KTT ASEAN ke-43 Di Jakarta akan berbahas materi di antaranya ketahanan pangan, kendaraan listrik, perlindungan pekerja Migran dan jaringan desa digital serta perdagangan intra ASEAN.\"Organisasi ASEAN saat ini menjadi basis produksi dunia dan sangat strategis untuk menjadi peluang ekonomi bagi Biak Numfor maupun Tanah Papua,\" katanya.Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, mengharapkan mahasiswa dan pelajar Biak untuk belajar dengan tekun guna memanfaatkan peluang usaha yang dimiliki Indonesia khususnya Biak Numfor Papua.\"Biak Numfor sangat strategis dari letak geografis maupun potensi kemaritiman yang dimiliki saat ini,\" sebut dia.Ia berharap dukungan dari masyarakat, mahasiswa dan pelajar untuk menyiapkan Biak menjadi lumbung ikan di kawasan Pasifik.\"Mari kita mendukung kebijakan program pemerintah untuk menjadikan potensi kemaritiman Biak sebagai beranda Indonesia di Pasifik,\" kata dia.Kegiatan Kuliah umum Asean tantangan global dan peran politik luar negeri Indonesia mendapat apresiasi dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang memberikan sambutan langsung dari Kenya.(ida/ANTARA)
Satgas Yonif 310/KK Menyerahkan Bantuan ke Gereja di Perbatasan RI-PNG
Jayapura, FNN - Satgas Yonif 310/KK menyerahkan bantuan ke gereja gereja Katolik Paroki St Bonifacius yang terletak di Kampung Ubrub, Distrik Web, Kabupaten Keerom, perbatasan RI-PNG.Penyerahan bantuan dilakukan seusai pelaksanaan ibadah Minggu (20/8), kata Dansatgas Yonif 310/KK, Letkol Inf Andrik Fachrizal, dalam siaran persnya Senin.Dikatakan, pemberian bantuan itu sebagai bentuk cinta kasih dan wujud nyata kepedulian antar umat beragama di wilayah perbatasan.Sebelumnya, anggota yang beragama Kristen mengikuti ibadah Minggu di gereja tersebut bersama warga.Kehadiran TNI di wilayah perbatasan tidak hanya melaksanakan tugas menjaga wilayah perbatasan NKRI saja, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat.Pastur Gabriel Pangan Parosara mengatakan, dirinya merasa terhormat dan merasa bangga kepada TNI yang selalu perhatian dengan masyarakat serta tidak memandang agama, ras, dan budaya.“Terima kasih kepada Bapak TNI, yang sudah hadir dan bergabung dengan jemaat Gereja Katolik Paroki St Bonifacius, kami juga merasa tenang dan nyaman untuk melaksanakan ibadah,” kata Pastur Gabriel Pangan Parosara.Distrik Web, merupakan salah satu distrik di Kabupaten Keerom yang berbatasan dengan Papua Nugini.Tercatat lima kabupaten dan kota di Tanah Papua yang berbatasan dengan PNG yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom di Provinsi Papua, Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan serta Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digul di Papua Selatan.(ida/ANTARA)
Fahri Hamzah: Keputusan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Aspirasi Kader Partai Gelora se-Indonesia
JAKARTA, FNN - Pada Sabtu (19/8/2023), Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia di hadapan jajaran elite Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah meneguhkan hati dan menguatkan tekad untuk bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (20/8/2023). Fahri menjelaskan bahwa keputusan Partai Gelora dalam mendukung Prabowo Subianto adalah akumulasi dari aspirasi kader-kader di seluruh Nusantara, yang diwakili oleh pernyataan 38 DPW Partai Gelora di seluruh Provinsi di Indonesia. \"Tekad telah bulat, hati telah mantap. Tali sudah di tambatkan, Mari songsong hari depan, berjuang bersama pada Pemilu 2024, demi menjemput masa depan Indonesia Superpower Baru Dunia,” kata Fahri Hamzah yang tak lupa menyampaikan terima kasihnya kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani serta jajaran partainya yang telah berkunjung ke Gelora Media Center (GMC) Partai Gelora pada Sabtu (19/8/2023). Terkait dukungan Partai Gelora ke Prabowo, Fahri mengatakan bahwa partainya sudah lama melakukan komunikasi dengan seluruh kader dan masyarakat untuk memberikan dukungannya terhadap Ketua Umum Gerindra yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI tersebut. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu menyakini bahwa sudah saatnya Prabowo Subianto mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan. \"Kita harus percaya bahwa memang ini waktunya Pak Prabowo, tinggal komunikasi yang baik yang akan menyebabkan secara umum publik dan rakyat Indonesia bersepakat untuk bulat memilih Pak Prabowo kali ini sebagai Presiden Republik Indonesia,\" demikian Caleg dari Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara I itu. Sebelumnya, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik menerima Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani serta jajarannya di kantor Gelora Media Center di Jalan Patra Kuningan, Jakarta, Sabtu (19/8/2023). Kesempatan itu, Mahfuz menjelaskan bahwa pertemuan untuk membicarakan hal-hal lebih teknis tentang dukungan Partai Gelora Indonesia terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres pada Pilpres 2024. “Selain kesamaan visi, Partai Gelora telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Prabowo Subianto. Ini jadi pertimbangan kami mendukung Menteri Pertahan (Menhan). Bahkan, sudah saling kenal, sudah tahu cara kerja masing-masing sejak 2014 sebenarnya sampai sekarang,\" tambah Mahfuz. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) juga sudah menerima rekomendasi 38 Dewan Pimpinan Wilayah yang mendukung Prabowo. Tepatnya, per 7 Agustus 2023, DPN Partai Gelora Indonesia telah menerima surat resmi dari 38 dewan pimpinan wilayah. Komunikasi dan koordinasi juga dengan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh kota/kabupaten. Selanjutnya, seluruh DPW dan DPD ini telah konsolidasi mengkampanyekan Prabowo di akar rumput. (Ida)
POPULER
