POLITIK
Agar Tidak Terjebak, Anies Harus Secepatnya Menyatakan Siapa Calon Presidennya
Jakarta, FNN – Suasana politik hari-hari menunjukkan tampaknya ada kegelisahan yang sama antara Nasdem dan PDI Perjuangan. Kegelisahan itu memunculkan gagasan untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. PDIP menginginkan Ganjar sebagai presidennya dan Anies sebagai wakil presidennya. Tetapi, bagi Demokrat dan Nasdem, hal ini menjadi permasalahan yang serius. Mengomentari masalah tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal You Tubenya edisi Kamis (24/8/23) mengatakan, “Iya, kalau kalau kita lihat, jadi Anies akhirnya juga jadi berebut cinta Anies, kira-kira begitu. Karena tetap PDIP tidak bisa memutuskan siapa sebetulnya pendamping Ganjar. Jadi, kegelisahan PDIP itu diperlihatkan dengan seolah-olah bisa mengundang Anies di calon wakil presiden mereka. Tetapi, tentu partai-partai pendukung Anies akan bilang ya boleh saja, tapi Anies presidennya.” Sebaliknya, lanjut Rocky, Nasdem juga mengalami kegelisahan karena Anies tidak bisa memutuskan, karena dia menunggu semacam sinyal dari Surya Paloh. Jadi, sebetulnya ada dua partai sebetulnya yang gelisah, yaitu PDIP yang kehilangan reputasinya karena terlalu memaksakan Ganjar, dan Nasdem yang tidak jelas juntrungannya sehingga lebih baik pindah ke PDIP. “Jadi, ini kan pertaruhan di antara orang-orang yang cemas melihat keadaan yang enggak ada ujungnya atau belum ada yang tentu. Nah, ketidaktentuan itu disebabkan sekali lagi pada Presiden Jokowi,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, kelihatannya ada hal yang masih menggantung. Kemampuan PDIP untuk memaksimalkan kampanyenya berhenti karena elektebilitas Ganjar sudah mentok. Tinggal faktor wakil presiden untuk menaikkan elektabilitas Ganjar, dan kelihatannya berupaya untuk mengambil dari wilayah Nahdlatul Ulama. “Jadi, tetap PDIP menghitung, dia bisa menumpangkan atau mengasuransikan Ganjar itu ke NU. Itu dasarnya, dan itu memperlihatkan bahwa PDIP memang pada akhirnya kesepian juga,” ujar Rocky. Dalam keadaan kesepian, kata Rocky, PDIP mulai manuvering untuk seolah anti-Jokowi, mengkritik soal food estate. Tetapi, begitu dijawab oleh Jokowi, PDIP mengubah sendiri pikirannya. Jadi, PDIP tidak jelas, memamerkan keunggulan Ganjar atau sebetulnya masih nunggu semacam restu dari Jokowi. Sebaliknya, lanjut Rocky, Nasdem juga sudah terlalu lama sehingga relawan Anies menganggap kalau Nasdem tidak mau memutuskan juga itu artinya Nasdem memang meragukan Anies sebagai calon presiden. “Jadi, keadaan ini akan berakhir nanti kalau misalnya pada minggu depan koalisi perubahan ini akhirnya mandeg di situ. Itu artinya, hanya akan ada dua calon, yaitu Prabowo dan Ganjar. Kan itu sebetulnya yang dibayangkan orang tuh, bahwa ada desain partai final, yaitu all the president man, antara Prabowo yang adalah orang Jokowi dengan Ganjar yang orang Jokowi,” kata Rocky. “Jadi, kelihatannya Anies akan dijebak di situ tuh. Itu intinya. Nah, karena itu kita dorong percepatan secepat-cepatnya Anies menyatakan siapa calon presidennya,” lanjut Rocky.(sof)
Peta Koalisi Bakal Capres Dinilai Masih Buntu
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono menilai peta koalisi yang mengusung bakal calon presiden Pemilu 2024 masih buntu lantaran partai politik terikat aturan ambang batas pencalonan presiden.\"Aturannya dibuat sendiri, justru sekarang malah menghambat mereka sendiri,\" kata Agus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Menurut Agus, aturan ambang batas kursi atau suara parpol di parlemen justru saat ini menjadi penghambat yang mengganggu pencalonan capres dan cawapres.Ia menjelaskan akibat adanya aturan ambang batas tersebut, koalisi parpol yang terbentuk tidak dilakukan berdasarkan platform bersama atau kesamaan ideologi perjuangan.Koalisi hanya berisi agenda pembagian kekuasaan (power sharing) dan dilakukan oleh para elit tanpa melibatkan rakyat.Selain itu, lanjut Agus, parpol juga masih terjebak oleh kepentingan oligarki. Hal itu terbukti dengan adanya nama-nama tokoh bakal capres yang diajukan justru bukan dari kader mereka sendiri, tetapi dari unsur yang memiliki kelimpahan logistik.\"Padahal, jika tidak ada aturan ambang batas, parpol memiliki keleluasaan untuk mencalonkan kadernya sendiri yang memiliki kemampuan mumpuni untuk memimpin Indonesia,\" jelasnya.Agar kehidupan demokrasi sehat, Agus juga mendorong kepada siapa pun yang ingin berkuasa menjadi capres atau cawapres untuk membuat parpol sendiri.\"Jika ingin jadi capres atau cawapres, mereka seharusnya buat partai sendiri, bukan nebeng atau membajak partai dengan dukungan oligarki. Ini tidak bagus dan tidak sehat,\" tegas Agus.Dia berharap ke depan dapat muncul aturan baru yang tidak membatasi parpol dalam mengajukan calon pemimpin dari kader internal sendiri.Sebab, menurutnya, setiap parpol yang memiliki fraksi di DPR berhak mencalonkan kandidat presiden atau wakil presidennya.Hal ini bertujuan agar koalisi berkualitas, menyerap aspirasi rakyat, dan kerja sama yang terbentuk antar-parpol didasarkan pada kesamaan platform dan tidak terjebak oleh kepentingan oligarki.\"Seperti di negara-negara maju, ada kelompok parpol berbasis ideologi konservatif, liberal, dan progresif. Platform koalisinya dibentuk berdasarkan kesamaan ideologi, bukan pragmatisme, elitis, dan sekadar pembagian jabatan,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Kehadiran Gibran di Kopdarnas PSI Ditanggapi PDIP
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan kehadiran Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pada acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Partai Solidaritas Indonesia selaku kepala daerah yang dianggap sukses.\"Sebagai kader PDI Perjuangan, Mas Gibran sangat tahu fatsun politik,\" kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Ia mengungkapkan Gibran sempat menyatakan bahwa banyak kader muda yang gigih dalam politik di PSI.Kendati demikian, Gibran juga menyebutkan lebih banyak lagi kader muda yang hebat di PDIP.Said menambahkan Gibran lebih banyak memosisikan diri sebagai pihak yang sedang memberikan sharing session dan apresiasi sebab PSI saat itu menjadi bagian dari pendukung kontestasinya saat running pilkada di Surakarta.\"Bagi kami itu baik baik saja. Artinya, kapasitas dan integritas Mas Gibran sebagai kader PDI Perjuangan diakui oleh partai lain,\" ujarnya.Tidak hanya itu, Said melihat Gibran membawa semangat persatuan kepada segenap pihak. Untuk itu, kedatangan Gibran ke berbagai acara politik dimaknai sebagai pemimpin yang supel, mudah bergaul dan merangkul banyak pihak.Model kepemimpinan seperti inilah, sambung Said, yang bisa menjadi teladan dan cerminan pemimpin yang dibutuhkan pada masa depan, khususnya dalam menghadapi tantangan yang semakin tidak mudah.\"Dengan semangat persatuan, itulah modal dasar terbangunnya kerja gotong royong sebagai jiwa penting Pancasila,\" tambah Said.Dia menilai putra pertama Presiden Jokowi itu mengajak anak muda untuk aktif berpartisipasi pada ranah politik. Ajakan ini tentu makin baik bagi tumbuhnya demokrasi ke depan karena semakin banyak generasi masa depan peduli terhadap politik.Hal ini tentu memberi harapan baik bagi kualitas pemilih dan yang dipilih karena dengan peduli mengandaikan tuntutan literasi politik makin baik.Meski begitu, Said menjelaskan peduli itu berbeda dengan mobilisasi.\"Mobilisasi sekadar dihadirkan tanpa tahu maksud dan tujuan sebenarnya, mobilisasi cenderung pragmatis. Sedangkan kepedulian mengisyaratkan kematangan politik yang kian berkualitas,\" jelas Said.Di sisi lain, Said menyayangkan sikap panitia Kopdarnas PSI yang memakaikan Gibran seragam PSI. Padahal, Gibran adalah kader PDIP.\"Ini tentu tidak elok. Sekali lagi, saya hormat kepada Mas Gibran yang menolak memakai seragam partai lain, sekaligus menghargai Ketua Umum PSI yang justru memakai etika politik bahwa Mas Gibran adalah kader PDI Perjuangan,\" pungkasnya.(ida/ANTARA)
Sidang Ditunda, Rocky Gerung Berterima Kasih Atas Dukungan Emak-emak, tapi Ragu Kasusnya Akan Diteruskan
Jakarta, FNN – Kemarin, Selasa (22/8/23), sidang perdata dengan tergugat Rocky Gerung dalam kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo ditunda hingga dua pekan ke depan. Penundaan dilakukan dengan alasan pihak penggugat, David Tobing, salah mencantumkan alamat rumah Rocky Gerung sehingga surat panggilan tidak sampai kepada Rocky. David Tobing menggugat Rocky Gerung karena dia dianggap menghina Presiden Jokowi karena menyebutnya b****ngan. Yang menarik, meskipun persidangan ditunda, tapi tempat sidang sempat ramai sekali oleh kehadiran emak-emak dan sejumlah teman pengacara. Mereka hadir ke tempat sidang dengan sukarela, tanpa diminta oleh Rocky Gerung. Para pengacara hadir untuk melakukan gugatan intervensi, bukan untuk menjadi pengacara Rocky. Menanggapi situasi tersebut, di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi hari ini, Rabu (23/8/23) menyampaikan terima kasih buat emak-emak dan embak-embak yang berupaya untuk memberi semangat padanya. Ternyata dukungan untuk Rocky juga dilakukan di beberapa tempat. Namun demikian, Rocky ragu bahwa kasus ini akan diteruskan karena tingkat absurditasnya sangat tinggi dan sekadar mencari sensasi. “Tapi yang penting adalah memperhatikan bagaimana pengadilan melihat kasus absurd ini. Saya kira sebetulnya dari awal saya ragu kalau kasus ini akan diteruskan. Pertama, tingkat absurditasnya tinggi sekali; kedua ini sekedar mencari sensasi itu,” ujar Rocky. Seperti kita ketahui bahwa setiap kali membuka YouTube atau Talk Show di TV, Rocky digugat dan diperdebatkan soal kasar atau tidak kasar, hina atau tidak hina. “Nah, sebetulnya semua itu harus dihubungkan dengan kasus yang sebetulnya dinyalakan, yaitu saya mengkritik IKN dan omnibuslaw. Jadi, seolah-olah itu cuma sentilan yang nggak ada poinnya. Lo, konsekuensi dari mengkritik IKN dan omnibuslaw, saya tiba pada kesimpulan bahwa ini adalah produk bajingan tolol,” ujar Rocky. “Jadi, jangan lihat covernya doang atau judul akhirnya tuh. Demikian juga para pengamat yang saya minta dengan sangat, bahas dong kritik saya terhadap IKN, terhadap omnibuslaw. Jadi, seoalah-olah karena saya bicara kasar maka nggak perlu lagi dibahas soal substansi kritik saya. Lo justru itu terjadi sebagai akibat dari pembahasan saya tentang dua soal yang saya anggap sebagai kebijakan yang bajingan dan tolol,” tambah Rocky. Rocky juga meminta agar orang tidak berhenti berbicara tentang substansi kritiknya terhadap IKN dan omnibuslawa. Jangan sampai substansi kritikannya dihilangkan, lalu mengatakan bahwa bangsa ini bangsa harusnya sopan santun. Kita memang harus sopan santun. Tetapi, justru karena kesopansantunan itu tidak menghasilkan kesadaran diri dari masalah yang dikritik maka Rocky menggunakan bahasa yang tidak sopan. “Jadi, sekali lagi terima kasih kepada emak-emak yang mengerti justru, tapi itu adalah sidang perdata dan saya bisa saja enggak datang seterusnya. Saya kirim aja lawyer. Saya juga senang ada Egi Sujana Cs, tapi mereka bukan lawyer saya. Itu adalah kumpulan orang merdeka yang merasa terganggu juga untuk mengucapkan pikiran kalau pengadilan harus membahas soal ini,” ujar Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa gugatan intervensi itu dimaksudkan untuk membatalkan dalil yang diajukan oleh penggugat. Dari awal Rocky mempertanyakan apa kerugian negara atau apa kerugian bangsa. Mungkin saja kasus Rocky justru menimbulkan kritisisme dan itu artinya membuat semua orang ingin bicara seperti itu. (ida)
Pengumuman Daftar Calon Sementara oleh KPU Mendapat Apresiasi dari DKPP
Jakarta, FNN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengapresiasi KPU yang telah memberikan ruang-ruang perbaikan pascapengumuman daftar calon sementara (DCS) bakal calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.“Kami sangat apresiasi karena ruang-ruang perbaikan sudah dibuka sangat lebar, kesempatan partai politik untuk perbaikan sudah diberikan oleh KPU,” kata Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.Adapun KPU telah mengumumkan DCS bakal calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada 19 sampai dengan 23 Agustus 2023. DCS memuat seluruh informasi partai politik dan informasi para calon anggota legislatif.Pada tahapan ini, sambung Ratna Dewi, jika kemudian ada sengketa maka itu menjadi ranah Bawaslu. Namun, ia menegaskan pentingnya komunikasi antara KPU dan Bawaslu untuk mengantisipasi dan menyelesaikan sengketa tersebut.Menurut dia, pengumuman DCS ini menjadi salah satu momen penting bagian prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu keterbukaan serta menerima tanggapan maupun masukan dari masyarakat.“Kami berharap tidak akan muncul permasalahan yang besar pada tahapan, terlebih Pemilu yang sedang kita kerjakan ini masih sangat panjang,” ujarnya.Tidak hanya itu, Ratna Dewi kembali menegaskan DKPP bukan lembaga yang harus ditakuti oleh penyelenggara pemilu. DKPP dirancang salah satunya untuk melindungi dan menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu.Dosen Hukum Universitas Tadulako ini mengungkapkan DKPP kerap menjadi inisiator mempertemukan KPU dan Bawaslu dalam menjaga kualitas dan proses Pemilu.“DKPP ini bukan lembaga yang harus ditakuti, bukan pula lembaga pencabut nyawa. DKPP hadir untuk melindungi kehormatan penyelenggara Pemilu,\" kata Ratna Dewi.(ida/ANTARA)
Mendagri Menerbitkan Instruksi Pengendalian Polusi Udara di Jabodetabek
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada wilayah Jabodetabek.Inmendagri ini memuat beberapa hal pokok yang perlu dilakukan Kepala Daerah, baik Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten serta Bupati/Walikota se-Jabodetabek, meliputi sistem kerja hybrid, pembatasan kendaraan bermotor, peningkatan pelayanan transportasi publik, pengetatan uji emisi optimalisasi penggunaan masker, pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau, serta pengendalian pengelolaan limbah industri.Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek yang dilaksanakan hari Senin (14/8).\"Kepala Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni dengan sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH) dan work from office (WFO) masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN dan BUMD dengan catatan dikecualikan bagi mereka yang memberikan layanan publik secara langsung/pelayanan esensial,\" kata Safrizal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.Selain itu, Pemda di wilayah Jabodetabek agar mendorong karyawan swasta dan dunia usaha untuk melakukan WFH dan WFO sesuai kebijakan instansi/pelaku usaha terkait.Adapun kebijakan WFH-WFO diharapkan dapat mengurangi mobilitas yang menyebabkan polusi udara, mengingat sebagian besar masyarakat menggunakan kendaraan bermotor baik mobil atau motor dalam beraktivitas seperti ke kantor.Safrizal mengingatkan agar upaya pembatasan kendaraan bermotor diberlakukan dengan mengoptimalkan penggunaan moda transportasi massal atau transportasi umum, penggunaan kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik.Hal ini karena berdasarkan data yang ada, salah satu faktor penyebab polusi udara di Jabodetabek disumbang oleh sektor transportasi dan industri.“Kepala daerah diinstruksikan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik dengan memastikan kapasitas jumlah kendaraan umum, menambah rute dan titik angkut, mengatasi gangguan di jalur busway serta memberikan insentif atau potongan harga agar masyarakat terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ucapnya.Dalam Inmendagri tersebut, sambung Safrizal, juga diinstruksikan untuk memperketat program uji emisi kendaraan dan meningkatkan pengawasan serta melakukan sosialisasi pemberian kemudahan bagi pengguna kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik, insentif bagi kendaraan listrik seperti pembebasan dari ganjil genap, prioritas parkir atau pengurangan biaya parkir.Safrizal menuturkan dalam pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau dilakukan melalui pelarangan pembakaran sampah secara terbuka, pengendalian polusi dari aktivitas konstruksi, penyiraman jalan untuk mengurangi debu, pengoptimalan penanaman pohon dan tumbuhan di ruang publik hingga ruang sempit, penggunaan water curtain/green curtain serta modifikasi cuaca melalui hujan buatan.“Pemerintah daerah agar mengendalikan pengelolaan limbah industri dengan meningkatkan pengawasan, mendorong penggunaan scubber pada bidang industri, melakukan uji emisi dan pengenaan denda terhadap pelanggar, melakukan peremajaan alat, dan peningkatan energi terbarukan pada industri,” tambah Safrizal.Kendati demikian, dia mengatakan bahwa upaya pengendalian polusi udara di Jabodetabek perlu dilakukan dengan memperkuat lini koordinasi forkopimda serta mengoptimalkan Satpol PP dalam penegakan perda dan atau perkada mengenai pengendalian pencemaran udara.\"Pendekatan kolaboratif dalam soliditas Forkopimda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi Inmendagri ini di lapangan. Demikian pula halnya faktor pendanaan, di mana Pemda yang belum menganggarkan dapat mengusulkan pada perubahan APBD dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT),\" ujar dia.Intruksi Mendagri ini sendiri mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, berdasarkan hasil evauasi atas kebijakan yang ditetapkan.“Arahan-arahan dalam Instruksi Mendagri tersebut perlu diterapkan dengan strategi aksi yang konkret dengan tetap menjaga prinsip keseimbangan, yakni kebutuhan antara perbaikan kualitas udara dengan upaya menjaga perekonomian masyarakat yang semakin membaik pasca pandemi COVID-19” pungkasnya.(ida/ANTARA)
Gibran Dipastikan Menerima Surat Undangan Konsolidasi dari DPP PDIP
Solo, FNN - DPD PDIP Provinsi Jawa Tengah memastikan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menerima undangan konsolidasi partai dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024.Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah Sumanto di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu mengatakan undangan tersebut diberikan kepada Gibran sesuai dengan perintah dari Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.\"Saya mengantar undangan untuk acara tanggal 25 Agustus 2023, karena kemarin sempat ada undangan namun ada kekeliruan (konsolidasi partai di Semarang minggu lalu). Ini saya datang sendiri untuk menyampaikan,\" katanya.Pada kesempatan itu ia juga meminta maaf terhadap Gibran Rakabuming yang sempat tidak terundang di acara konsolidasi sebelumnya.Terkait dengan konsolidasi, dikatakannya, merupakan bagian dari persiapan menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024.\"Kan tujuannya begitu, semua mengarah itu (pemenangan Presiden), mempererat barisan. Pemenangan Pak Ganjar dengan spektakuler,\" katanya.Rencananya, acara tersebut akan dihadiri sebanyak 33.000 orang kader PDIP, termasuk juga kepala daerah di Jawa Tengah yang berasal dari PDIP. Acara yang akan diselenggarakan di GOR Jatidiri Semarang ini rencananya dihadiri oleh Ketua DPD Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk melakukan orasi.Pada kesempatan yang sama, Gibran mengatakan akan datang ke acara tersebut. Ia juga meminta seluruh pihak tidak membahas tidak terundangnya dia di acara konsolidasi sebelumnya.\"Nggak usah dibahas lagi, santai,\" katanya.(ida/ANTARA)
Terkait Sikap Politik Partai di Pemilu 2024, Bacaleg dan Kader PSI Mundur
Jakarta, FNN - Juru Bicara PSI Afthon Lubbi menyebutkan sejumlah bakal calon anggota legislatif (caleg) dan kader yang mundur dari pencalegan dan keanggotaan PSI akibat sikap politik partai pada Pemilu 2024.\"Kami, pada sore hari ini, ingin menyatakan sikap dan pernyataan untuk mengundurkan diri dari pencalegan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan keluar dari keanggotaan partai,\" ujar Afthon dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta, Selasa.Afthon mengemukakan alasan pertama adalah tidak adanya kepastian dan ketegasan sikap PSI untuk tidak mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.Padahal, mereka awalnya tertarik berjuang bersama PSI karena parpol tersebut berdasarkan hasil Rembuk Rakyat pada bulan Oktober 2022 menetapkan bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.\"Kami tertarik masuk PSI karena partai ini mendukung Ganjar Pranowo, dan tentunya karena ideologi PSI, antiintoleransi, antiekstremisme, dan antiradikalisme. Ternyata idealisme itu dicederai oleh pengurus DPP, cinta kami pupus, harapan kami pudar,\" katanya.Kedua, Afthon menilai sepak terjang Ade Armando sebagai bakal caleg PSI di media sosial telah menyulitkan mereka untuk mencari suara dan dukungan. Menurut dia, tindakan Ade Armando justru menambah musuh politik.Ia menuturkan bahwa pihaknya berusaha tetap solid dan kompak bersama bacaleg dari partai lain untuk menyosialisasikan Ganjar Pranowo. Namun, Ade Armando malah merusak kepercayaan masyarakat terhadap PSI.\"Itu yang kami rasakan dan dengarkan langsung dari para calon pemilih kami di daerah pemilihan,\" tambah Afthon.Tidak hanya itu, Afthon menegaskan bahwa pihaknya akan mengembalikan uang bantuan pengurusan berkas yang diberikan sebagai bakal calon anggota DPR RI dari PSI sebesar Rp1.882.300,00.\"Kami sangat patah hati dengan sikap PSI. Meski demikian, kami tidak akan pernah sakit hati. Kami akan tetap berjuang untuk kemajuan NKRI,\" pungkasnya.Adapun daftar bakal calon anggota DPR RI dan DPRD serta Kader PSI yang mundur:1. Andi Tasbih, bakal calon anggota DPR RI Dapil NTB II,2. M. Afthon Lubbi, bakal calon anggota DPR RI Dapil Jateng VIII,3. Lis Sektiyawanti, bakal calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 3,4. Darma Munir, bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 1,5. Tulus Borisman, kader PSI Kota Bekasi, dan6. Alfonsus Simbolon, kader PSI Kota Bekasi.(ida/ANTARA)
Rapat Paripurna DPR Menyetujui Penetapan Keanggotaan Fraksi AKD 2023-2024
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 menyetujui penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI Tahun Sidang 2023-2024.“Apakah jumlah dan komposisi anggota fraksi pada AKD dari tiap-tiap fraksi tersebut dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI.Gobel menuturkan bahwa pihaknya telah menerima seluruh nama-nama anggota fraksi pada AKD DPR RI, sebagaimana hasil keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR RI pada 5 Juli 2023 tentang Penyampaian Nama-Nama Anggota Fraksi pada AKD.Dia lantas mempersilakan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menayangkan susunan keanggotaan Komisi I hingga Komisi XI DPR RI, serta badan-badan AKD DPR RI lainnya, yaitu Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).“Untuk mengetahui secara lengkap susunan keanggotaan fraksi-fraksi dalam AKD DPR RI berdasarkan usulan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi, maka kami persilakan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menayangkan susunan keanggotaan,” katanya.Terpisah, anggota Komisi II DPR RI Arsul Sani yang sebelumnya duduk di Komisi III DPR RI mengatakan bahwa penugasan setiap anggota DPR RI dalam AKD DPR RI merupakan kewenangan tiap fraksi.“Sebetulnya penugasan setiap anggota DPR di ADD yang bernama komisi itu kan memang kewenangannya fraksi. Saya sejak menjadi anggota DPR RI tahun 2014, itu berarti sembilan tahun, selalu bertugas di Komisi III,” kata Arsul ditemui di sela Rapat Paripurna DPR RI.Namun, Arsul mengaku tak mempermasalahkan dan memandang bahwa penetapan keanggotaan fraksi pada AKD DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 tersebut sebagai suatu proses penyegaran.“Ketika kemudian fraksi memutuskan untuk menugaskan saya di posisi yang baru di Komisi II, saya malah bersyukur karena saya bisa belajar hal-hal baru, kan bosan juga sembilan tahun cuma ngomongin soal hukum, penegakan hukum. Jadi kalau saya sih \'happy-happy\' saja di Komisi II,” tuturnya.Sebab, lanjut dia, Komisi II DPR RI saat ini tengah menggodok sejumlah rancangan undang-undang (RUU) signifikan, di antaranya Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; hingga Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil.“Dan yang paling penting lagi bisa turut berkontribusi memastikan proses-proses di tahapan pemilu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya pemilu, pileg, pilpres saja, tapi juga pilkada,” kata dia.(ida/ANTARA)
Satpol PP Dibekali Kemampuan Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada
Jakarta, FNN - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional.Kegiatan ini sebagai upaya Kemendagri untuk menegakkan ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono mengatakan Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah (perda), dan peraturan kepala daerah (perkada), serta menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\"Tugas utama kita sebagai anggota Satpol PP yang telah dijabat fungsional adalah menegakkan perda dan perkada, serta memastikan pelaksanaannya dengan baik,\" ujar Sugeng dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.Untuk itu, Sugeng menekankan pentingnya Satpol PP memahami peran dan tugasnya. Menurut dia, perda dan perkada yang telah dirumuskan dan disahkan perlu dipastikan penerapannya di lapangan.Dengan demikian, tugas utama Satpol PP adalah memastikan pelaksanaan perda dan perkada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Di lain sisi, Sugeng menekankan peran penting Satpol PP dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman umum, terutama dalam menyongsong penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.Ia menilai ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan kunci suksesnya gelaran tersebut. Selain itu, Satpol PP memiliki peran dalam melindungi masyarakat dan menjaga keberlangsungan fungsi perda, seperti pengaturan tata ruang dan perlindungan lingkungan.“Kehadiran Satpol PP harus dianggap sebagai bentuk perlindungan dan dukungan bagi masyarakat. Menjaga harmoni dan memastikan perda dan perkada terlaksana adalah bagian dari misi utama Satpol PP,” katanya.Selain itu, sambung Sugeng, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menegakkan perda dan perkada. Melalui sinergi yang kuat, Satpol PP diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(ida/ANTARA)
POPULER
