POLITIK
Prajurit TNI Diingatkan Kembali Agra Tidak Masuk Politik Praktis
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengingatkan kembali kepada para prajurit bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak masuk politik praktis.Laksamana Yudo memerintahkan para prajurit tetap netral selama tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berlangsung secara serentak pada tahun 2024.\"Netralitas TNI merupakan wujud nyata bahwa TNI tidak ingin kembali ke politik. TNI secara tegas tidak masuk ranah politik praktis,” kata Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan oleh Asisten Logistik Panglima TNI Mayjen TNI Yustinus Peristiwanto saat upacara HUT Ke-78 RI di Mabes TNI, Jakarta, Kamis, .Oleh karena itu, Panglima meminta seluruh prajurit untuk berhati-hati dan bijak dalam bersikap, termasuk saat menggunakan media sosial (medsos).\"Maka, tak henti-hentinya saya mengingatkan kembali kepada segenap prajurit dan PNS TNI sekalian harus tetap hati-hati dan cermat terhadap penggunaan media sosial. Bijaklah dalam menggunakan medsos. Ingat jarimu adalah nasibmu,\" kata Laksamana Yudo.Ia mengatakan bahwa prajurit agar senantiasa mengamalkan Saptamarga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Hal ini merupakan wujud komitmen moral prajurit dalam membantu meringankan kesulitan masyarakat. Sementara itu, untuk para PNS TNI, Panglima mengingatkan mereka untuk senantiasa mengamalkan isi Panca Prasetya Korpri.\"Jadilah prajurit atau PNS yang patriotik, kehadiran kalian adalah bagian penting bagi eksistensi NKRI,\" kata Yudo Margono.Dalam kesempatan yang sama, Panglima juga berpesan kepada para prajurit untuk ikut menjaga kerukunan bangsa. Soliditas dan sinergitas menjadi bekal untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang mungkin terjadi ke depannya.\"TNI harus menjadi perekat kemajemukan bangsa karena TNI merupakan garda depan dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan kebinekaan sehingga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh, kuat, dan tangguh,\" ujar Panglima TNI.Terakhir, Panglima juga mengajak para prajurit dan PNS TNI untuk turut serta mengisi kemerdekaan dengan melanjutkan tradisi dan nilai-nilai perjuangan para pahlawan karena itu wujud penghormatan kepada mereka yang rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia.(sof/ANTARA)
Tahun Depan Presiden Jokowi Mau Memperingati HUT Kemerdekaan di IKN, Padahal Kemungkinan Batalnya IKN Ada di Depan Mata
Jakarta, FNN – Hari ini, Kamis (17/8/23) merupakan hari yang sangat penting bagi Presiden Jokowi karena hari ini adalah hari terakhir Jokowi merayakan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta. Jokowi mengatakan bahwa upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun depan rencananya akan dilaksanakan di IKN. Bagi Presiden Jokowi mungkin saja ini hari peringatan kemerdekaan terakhir di Ibukota Jakarta, tetapi belum tentu untuk presiden berikutnya. Mengomentari pernyataan Jokowi, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, kalau kita hitung dari sekarang, dalam 364 hari itu, ada banyak kesulitan dalam proyek IKN, terutama gejolak dari masyarakat lokal. Jadi, ya sudah kita nggak usah paksakan Pak Jokowi untuk merayakan kemerdekaan di ibukota baru. Yang penting, kemerdekaan itu bermukim di dalam pikiran Pak Jokowi, supaya betul-betul negeri ini tidak merdeka secara politik dari ’45, tapi kemudian dijajah secara ekonomi sampai 190 tahun lagi. Ya, itu bahayanya di situ,” demikian ujar Rocky dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (17/8/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Seperti kita ketahui bahwa HGU di IKN selama 190 tahun. Padahal, Hongkong saja waktu itu disewa oleh Inggris selama 100 tahun saja terasa lama sekali, lalu dikembalikan beberapa waktu yang lalu ke China. “Kalau disewa masih mending, ini saya baca ada usulan dan sudah masuk di target di DPR, ada usulan untuk merevisi undang-undang IKN. Jadi, kelihatannya undang-undang itu akan direvisi karena tuntutan investor. Mereka tidak sekadar mau menyewa, mereka mau memiliki. Itu masalahnya. Jadi memang kelihatan akan ada perubahan hak, jadi hak milik,” ungkap Rocky. Jadi, lanjut Rocky, artinya itu bukan Ibukota negara kita kalau dimiliki oleh China. Kita cuma memberi sinyal bahwa hal itu berbahaya. Bahaya ini pula yang kemarin menjadi kontroversi. Sekarang mulai terlihat bahwa kemungkinan-kemungkinan batalnya IKN ada di depan mata. Bukan sekadar karena beban APBN, tapi juga karena belum ada kesepakatan di dalam masyarakat adat sendiri. “Kita ingin supaya proses ini dimulai dari awal supaya mulus, kira-kira begitu,” kata Rocky. Di Indonesia, masalah kavling-kavling tanah sudah biasa, tapi hanya berapa meter, atau paling besar ribuan meter. Kalau kavling tanah di IKN bukan lagi ribuan meter, tapi ribuan hektar. Masa ada negara di-kavling-kavling. “Ya, itu mengarah pada penguasaan wilayah sebetulnya. Kan prinsip kita, apalagi dalam hukum modern atau yang kita maksud sebagai hukum tanah, mestinya tanah itu tidak boleh dimiliki oleh siapa pun karena tanah itu diberikan oleh alam untuk dikelola. Tetapi, karena perkembangan sistem kapitalisme akhirnya dia jadi properti. Nah, lebih berbahaya kalau ibukota negara itu jadi properti oleh orang asing. Itu sebetulnya inti yang kadang kala tidak dipahami oleh banyak orang dan hanya ingin merasa senang ada ibu kota,” ujar Rocky. Jika saat ini ada orang yang mati-matian membela gagasan Pembangunan IKN kemudian menyerang Rocky Gerung karena dianggap menghalang-halangi IKN, mungkin mereka belum mempelajari secara serius dampak dari pembangunan IKN, terutama yang berkaitan dengan undang-undang. “Sering ada terlihat di depan mata itu akan ada kemegahan. Iya, kemegahan itu berlindung di dalam atau terlindung dari kemegahan itu adalah aspek-aspek keamanan, aspek-aspek kebudayaan, yang biasanya disebut penelitian AMDAL. Jadi, problem IKN pertama adalah AMDAL-nya dibuat belakangan. Itu artinya menyembunyikan potensi bahaya. Bahaya ekologi, bahaya politik, dan bahaya ideologi. Ini ibukota negara, tempat rahasia negara disimpan, tempat pusat diplomasi dengan negara-negara tetangga. Jadi, kemungkinan-kemungkinan buruk dari penguasaan IKN oleh kekuatan asing, oleh spionase asing misalnya atau oleh intelegen asing, mestinya dibayangkan dari awal,” ungkap Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa kalau kita kritik IKN, itu bukan sekadar karena memboroskan anggaran ̶̶ dan memang tidak layak membuat IKN di tengah-tengah fakta bahwa separuh dari orang Indonesia masih miskin ̶̶ , tetapi ke depan juga mesti ada antisipasi bahwa permainan politik di Asia Pasifik akan ditentukan oleh siapa yang memiliki akses pada sumber daya mineral. Seperti diketahui bahwa di Kalimantan semua jenis mineral terbaik ada di situ. Bayangkan seandainya ada terowongan dari IKN tembus ke Kalimantan Utara. Bisa saja itu secara teknologi menjadi sumber pengetahuan tentang sumber uranium Indonesia, sumber nikel Indonesia, sumber kimia-kimia yang mungkin bisa dijadikan faktor untuk menyebut bahwa Indonesia sebetulnya mempunyai cadangan energi yang bahkan sangat terbarukan. “Jadi, ini kan perebutan wilayah sekaligus perebutan pengetahuan tentang sumber dayanya,” ujar Rocky.(sof)
Memperingati HUT RI Ke-78, Kemenkumham Memberi Remisi Kepada 175.510 Narapidana
Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi kepada 175.510 orang narapidana dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.\"Kemenkumham dalam hal ini Dirjen Pas telah memberikan remisi kepada 175.510 orang warga binaan,\" kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Reynhard Saut Poltak Silitonga di Gedung Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis.Remisi tersebut terbagi dalam dua kategori yakni remisi umum I atau pengurangan sebagian masa tahanan untuk 172.904 narapidana dan dan remisi umum II atau langsung bebas untuk 2.606 narapidana.Tiga wilayah dengan penerima remisi terbanyak yakni Sumatra Utara dengan jumlah 19.962 orang, Jawa Timur sebanyak 17.106 orang, dan Jawa Barat sebanyak 17.016 orang. Remisi Umum tersebut diberikan kepada warga binaan tindak pidana umum dan tindak pidana tertentu.Remisi diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).Remisi Umum yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak bagi narapidana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.Remisi diberikan bagi narapidana dan Anak Binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.\"Pemberian Remisi Umum bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang bersungguh-sungguh mengikuti program pembinaan,\" ujar Reynhard.Saat ini jumlah penghuni di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia mencapai 273.826 orang, yang terdiri atas 222.523 narapidana dan 51.202 tahanan.(ida/ANTARA)
Presiden Menyebut Upacara 17 Agustus 2024 Dilaksanakan di IKN
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menyatakan Upacara Detik-Detik Proklamasi pada 17 Agustus 2024 dapat dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.\"Insya Allah. Tahun depan Insya Allah sudah di IKN. Kita lihat nanti,\" kata Presiden kepada awak media sebelum memulai Upacara Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.Dengan proyeksi pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN, menandakan upacara di Istana Merdeka pada Kamis ini menjadi kali terakhir dilaksanakan di Jakarta sebagai ibu kota.Senada dengan itu, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin meyakini Upacara HUT ke-79 RI yang dipimpin Kepala Negara dilaksanakan di ibu kota baru.\"Insya Allah tahun depan kita sudah melaksanakan HUT RI di Ibu Kota baru,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin.Adapun Presiden Joko Widodo memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.Presiden yang mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng asal Surakarta, Jawa Tengah, bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 yang mengusung Tema \"Terus Melaju untuk Indonesia Maju\".Tema HUT RI tahun ini menyiratkan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama melanjutkan pembangunan dengan menggelorakan semangat berkolaborasi dan bersinergi.Sebelum upacara dimulai, dilakukan Kirab Bendera dan Naskah Proklamasi yang diarak dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka dengan kereta kencana.(ida/ANTARA)
KPU Memaknai HUT RI Sebagai Kebebasan Memilih Pemimpin Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asy’ari memaknai Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Republik Indonesia sebagai momentum peringatan kebebasan warga negara menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin bangsa.“Ketika menggunakan hak pilih, kita sedang menggunakan hak untuk menentukan nasib di masa depan,” ujar Hasyim di Jakarta, Kamis (17/8/23).Ia menjelaskan bahwa melalui pemilihan umum (pemilu), maka warga negara akan menggunakan hak pilihnya dalam menentukan sosok yang mengisi jabatan kenegaraan, seperti presiden dan wakil presiden.Sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, lanjut Hasyim, sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial. Dalam sistem ini, presiden akan menduduki jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.Selain itu, katanya, masyarakat akan memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan kabupaten/kota.Para anggota legislatif terpilih akan menjadi wakil rakyat dalam menyuarakan kepentingan, baik ketika menyusun regulasi maupun mengevaluasi kinerja pemerintah, katanya.Oleh karena itu, Hasyim mengatakan bahwa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 merupakan bagian dari perjuangan untuk menentukan arah bangsa untuk lima tahun ke depan.“Mereka yang terpilih sebagai kepala negara dan wakil rakyat akan menentukan nasib kita dalam lima tahun ke depan,” kata Hasyim.Secara terpisah, anggota KPU RI Idham Holik mengajak masyarakat untuk memerdekakan diri dari ketidaktahuan tentang kepemiluan. Ia meminta masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, pendidikan pemilu, dan membaca berita.Idham mengajak masyarakat untuk memaknai HUT Ke-78 RI sebagai momen untuk memerdekakan diri dari politik uang dan tekanan politik menjelang Pemilu 2024.“Sehingga pilihan pemilih menjadi berdaulat,” ujar Idham.Dalam kesempatan tersebut, Idham berpesan kepada peserta pemilu untuk menjalankan kampanye sehat dan mengedepankan etika politik.Dengan demikian, kata dia, partai politik akan berkontribusi dalam menjamin kemerdekaan pemilih pada Pemilu 2024.“Dengan demikian pemilih bisa berdaulat dalam pilihan politik mereka,” kata Idham.(ida/ANTARA)
HUT Ke-78 RI Menjadi Tonggak Sejarah Baru Peradaban Indonesia
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Republik Indonesia (RI) merupakan tonggak bagi sejarah baru peradaban Indonesia dan dunia.“Hari ini kita memperingati HUT yang ke-78 kemerdekaan Indonesia. Suatu peristiwa penting yang jadi tonggak bagi sejarah baru peradaban Indonesia dan dunia,” kata Hasto saat menyampaikan amanat upacara peringatan HUT Ke-78 RI di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Kamis.Menurut Hasto, kemerdekaan merupakan tonggak penting untuk menentukan nasib bangsa dan Tanah Air ke depan. Ia menyebut kemerdekaan RI mengajarkan pentingnya suatu ide dan gagasan masa depan Indonesia yang digerakkan oleh sosok pemimpin yang andal.“Kemerdekaan RI mengajarkan pentingnya suatu ide, gagasan imajinasi masa depan Indonesia yang digerakkan oleh sosok pemimpin yang mampu menyuarakan segenap juang, turun ke bawah, mengakar, visioner, serta mampu merumuskan jalan kemajuan,” ucapnya.Ia pun menyampaikan bahwa HUT Ke-78 RI merupakan momentum untuk mengingatkan seluruh pihak agar pemimpin Indonesia ke depannya memiliki watak yang jujur.“Karena kalau tidak jujur, saudara-saudara sekalian, akan ada suatu aroma politik. Itulah keyakinan spiritualitas kita sebagai bangsa yang ber-Tuhan,” kata Hasto.Lebih lanjut, Hasto mengutip pesan Presiden pertama RI Soekarno bahwa semangat persatuan dengan rakyat merupakan senjata yang hebat. Oleh karenanya, dia meminta persatuan rakyat Indonesia diperhebat melalui peringatan HUT Ke-78 RI ini.“Mari kita perhebat persatuan rakyat, berjuang untuk kita bersama, kita bangun politik yang beradab, penuh kebaikan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, hingga mampu menggelorakan gencatan kemajuan bagi Indonesia Raya kita,” imbuhnya.Pada kesempatan itu, Hasto bertindak sebagai inspektur upacara peringatan HUT Ke-78 RI di DPP PDIP. Upacara dimulai pada pukul 07.50 WIB setelah sebelumnya dilakukan kirab pada pukul 07.20 WIB.Turut hadir dalam upacara itu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, Mindo Sianipar, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PDIP Rudianto Tjen, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto, serta Badan dan Sayap DPP Partai, DPC PDIP Jakarta Selatan, dan Sekretariat DPP PDIP.(ida/ANTARA)
Presiden Memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada HUT RI
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.Presiden yang mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng asal Surakarta, Jawa Tengah, bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI tahun ini yang mengusung Tema \"Terus Melaju untuk Indonesia Maju\".Tema HUT RI tahun ini menyiratkan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama melanjutkan pembangunan dengan menggelorakan semangat berkolaborasi dan bersinergi.Bertindak selaku komandan upacara pada kesempatan kali ini Kolonel Arm Joko Setiyo Kurniawan yang saat ini menjabat sebagai Danmen Armed 2/PY/2 Kostrad.Sebelum upacara dimulai, dilakukan Kirab Bendera dan Naskah Proklamasi yang diarak dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka dengan kereta kencana.Setelah Bendera Merah Putih dan Naskah Proklamasi tiba di mimbar kehormatan, komandan upacara melaporkan kepada inspektur upacara.Dentuman meriam sebanyak tujuh belas kali yang menggelegar dari arah Taman Monumen Nasional disertai bunyi sirene panjang menandai dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka.Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kemudian membacakan Naskah Proklamasi yang pada 78 tahun lalu dikumandangkan Proklamator Soekarno sebagai tanda Indonesia telah merdeka.Selanjutnya Presiden selaku inspektur upacara memimpin para peserta upacara yang hadir baik di lokasi maupun secara virtual untuk mengheningkan cipta.Kemudian dilakukan pembacaan doa oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.Upacara dilanjutkan dengan Pengibaran Sang Merah Putih yang dibawa oleh anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Lilly Indriani Suparman Wenda yang merupakan perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan.Paskibraka lain yang bertugas mengibarkan bendera yakni Nathaniel Shawn Edgar Sondakh yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara sebagai pembentang bendera, Alfin Alfarisi perwakilan dari Sumatera Barat sebagai pengerek bendera, dan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Mar Ganteng Prakoso.Tampak hadir dalam upacara ini Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri; Wakil Presiden Keenam Try SUtrisno; Wakil Presiden Kesembilan Hamzah Haz; Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla; Wakil Presiden Ke-11 Boediono; Istri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah Wahid; Istri Wakil Presiden Keempat Umar Wirahadikusuma, Ibu Umar Wirahadikusuma ; pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan tamu undangan.(ida/ANTARA)
Dosen Politik UI Menilai Pidato Jokowi Mengandung Dua Isu Utama Politik
Depok, FNN - Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menilai pidato Presiden Joko Widodo menyatakan ada dua isu utama terkait dengan politik.\"Pertama, Pak Jokowi ingin menyampaikan bahwa ia tidak berwenang dalam pencalonan Pilpres 2024 mendatang karena ia bukan pimpinan partai politik,\" kata Aditya Perdana di Kampus UI Depok, Rabu.Kedua, Presiden Jokowi juga menyampaikan adanya harapan dan keinginan terhadap kepemimpinan politik yang akan datang.Menurut Aditya harapan ini dinyatakan dalam bentuk keinginannya untuk melihat landasan dan program kerja yang sudah dijalankannya dapat dilanjutkan oleh capres yang menang nanti dalam skenario \"lari marathon\" dan punya \"nafas panjang\" dalam melakukan berbagai perubahan dan perbaikan .Dua hal ini terlihat ada kaitannya dalam informal politics, bahwa tentu Pak Jokowi akan melakukan langkah-langkah yang dianggap penting untuk menempatkan harapannya dapat terwujud di kepemimpinan politik berikutnya.Sehingga bisa jadi dugaan adanya \'endorsement politics\' dari Pak Jokowi memiliki pengaruh yang kuat di elite dan di mata publik.Selain itu kata Aditya, Presiden Jokowi juga menyatakan perlu adanya \'public trust\' dan sinergi dalam menjalankan pemerintahan.\"Dugaan saya ini pesan Pak Jokowi kepada capres yang akan bertarung nanti bahwa kepercayaan publik perlu dijaga dengan baik seperti yang ia lakukan dalam masa pemerintahan 10 tahun ini,\" kata Aditya yang juga Direktur Eksekutif Algoritma.Selain itu untuk sinergi dan kolaborasi dengan multi pihak juga menjadi kunci agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi oleh setiap pemimpin.(sof/ANTARA)
"Pak Lurah" Mengisyaratkan Pemimpin Tak Berjarak
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan bahwa panggilan \"Pak Lurah\", yang kerap ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, merupakan sapaan khusus dari para relawan untuk memperlihatkan kedekatan dengan suasana yang jauh dari formalitas.\"Lurah itu sering dipakai oleh teman-teman relawan untuk mengidentikkan Pak Jokowi karena beliau pemimpin yang tidak berjarak,\" kata Tenaga Ahli Utama KSP Joanes di Jakarta, Rabu (16/8/23).Menurut Joko, Jokowi juga memiliki panggilan khusus lain, yakni \"Pakde\". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pakde merupakan akronim dari bapak gede, yang dapat diartikan juga sebagai sapaan kakak laki-laki dari ibu atau ayah.\"Itu kode para relawan untuk memosisikan kedekatan Pak Jokowi dengan relawan,\" tambah Joko.Meskipun demikian, panggilan \"Pak Lurah\" saat ini dipakai oleh para pemimpin partai politik menjelang Pemilu 2024. Joko mengatakan panggilan tersebut seolah-olah digunakan untuk menjawab pertanyaan soal siapa bakal calon presiden (capres) atau bakal calon wakil presiden (cawapres) dari partai tertentu.\"Ketika sekarang istilah itu dipakai oleh para pemimpin parpol lainnya dan segala macam di percakapan-percakapan itu, kan Presiden (Jokowi) monitor. Itu seolah-olah semua itu harus restu dari \'Pak Lurah\',\" tambahnya.Oleh karena itu, menurut Joko, Jokowi ingin menegaskan bahwa dirinya bukan \"Pak Lurah\" dalam konteks cawe-cawe soal bakal capres dan cawapres Pemilu 2024.\"Ini kan kita sama-sama tafsir, ya, tapi kami melihat di KSP, kalau yang dipakai seperti itu, \'Saya bukan lurah, saya presiden yang lebih tinggi\',\" tegasnya.Joko pun menilai Jokowi adalah seorang presiden yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia. Sehingga, dalam politik nasional, Jokowi harus berada pada posisi netral.\"Berpikirnya bukan masalah politik elektoral, tapi politik kebangsaan,\" ujar Joko.Dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, Jokowi mengatakan dirinya mengetahui kerap disebut sebagai \"Pak Lurah\" dan dijadikan sebagai tameng oleh sejumlah pihak yang berkepentingan politik menjelang Pilpres 2024.\"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya \'Belum ada arahan (dari) Pak Lurah\',\" kata Jokowi.Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan \"Pak Lurah\" tersebut. Jokowi lalu menegaskan bahwa dirinya bukan \"Pak Lurah\", melainkan presiden Republik Indonesia.Dia menegaskan pula bahwa dia bukanlah ketua umum suatu partai politik, sehingga penentuan capres dan cawapres bukan merupakan kewenangan darinya.(sof/ANTARA)
PDIP Jangan Hanya Menyerang Kebijakan Food Estate, Serang juga IKN, Agar Ada Konsistensi Dalam Berpikir Paradigmatik
Jakarta, FNN – Retaknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan semakin tampak jelas. Hal itu terlihat dari serangan PDIP kepada Jokowi mengenai kebijakan food estate atau kebijakan proyek lumbung pangan yang digagas Jokowi mulai periode kedua berkuasa. Melalui Sekretaris Jenderalnya Hasto Kristiyanto, PDIP tegas mengatakan bahwa proyek food estate yang saat ini dikerjakan oleh pemerintah adalah bagian dari kejahatan lingkungan. Hasto mengungkapkan hal ini ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sekitar Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024, Selasa (15/8/23). Menanggapi hal tersebut Rocky Gerung dalam diskusi rutin di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (16/8/23) mengatakan bahwa dunia politik semakin menegangkan buat kehidupan berbangsa. Hal yang menegangkan itu adalah implikasi dari ketidakpastian politik, dan ketidakpastian itu adalah hasil kerjaan cawe-cawenya Jokowi. Tetapi, dari perspektif perubahan politik mengasyikkan karena akhirnya bisa kita lihat siapa yang masih bisa bertahan sebagai politisi yang otentik, dan siapa yang akhirnya ketahuan sekadar mencari-cari muka kepada kekuasaan. Yang murni tidak akan tersisih walaupun dia tersingkir. Ada yang mengatakan bahwa Rocky mengompori PDIP dalam soal itu, tetapi Rocky menjawabnya dengan mengatakan, “Saya justru tunjukkan, kalau PDIP mau regain the momentum, mengambil ulang momentum, itu cuma satu cara, yaitu ofensif, yaitu menyerang Jokowi, atau beroposisi secara maksimal pada Jokowi. Kan sudah terlihat bahwa Jokowi tidak lagi memerlukan PDIP, ngapain PDIP nunggu pulung, nunggu restu dari Jokowi. Jadi, fairness itu, supaya terlihat ada kompetisi. Dan jelas hari-hari ini memang terlihat PDIP ofensif. Itu bukan karena FNN komporin, tapi karena keadaan memang akan memaksa, situation call for decision.” Jadi, lanjut Rocky, kita lihat bagaimana PDIP menyerang kebijakan Jokowi yang paling strategis, yang di dalamnya ada Prabowo, yaitu food estate. Hal ini dilakukan oleh PDIP karena ada kepentingan yang tiba-tiba dia temukan, yaitu menggugat legacy-legacy yang hendak ditinggalkan oleh Jokowi. Memang food estate berbahaya secara ekologis, tetapi Prabowo punya keterangan, kalau anggarannya tidak cukup, pasti tidak akan selesai. Tetapi, itu dilihat dari perspektif Prabowo yang mendapat tugas untuk mengamankan pangan melalui strategi food estate. Sebetulnya, kalau mau lebih jauh lagi, PDIP serang juga IKN dan omnibuslaw. Semua itu kerjaan Jokowi yang di dalamnya PDIP menyetujui, ujar Rocky. “Jadi, kalau mau konsisten, saya terangkan logikanya pada temen-temen PDIP. Anda menyerang food estate sebagai bermasalah secara ekologis. IKN lebih-lebih lagi bermasalah secara ekologis. Mustinya Anda serang juga kebijakan itu supaya konsisten. Jangan dianggap sekadar menyerang Prabowo karena Prabowo yang pegang program food estate itu,” saran Rocky. “Jadi, saya menginginkan ada konfrontasi etik, konfrontasi paradigma bahkan, antara PDIP yang tadinya mendukung Jokowi dan sekarang disingkirkan oleh Jokowi, tetapi membalasnya itu tanggung. Nah, saya ingin PDIP beroposisi secara in optima forma di dalam tingkat yang paling tinggi, supaya terlihat ini partai sedang membangun kembali hak dari wong cilik untuk mengucapkan keadilan atau untuk menagih keadilan. Jadi jangan tanggung teman-teman di PDIP,” lanjutnya. Dengan melakukan hal tersebut, publik akan menjadi lebih jelas dan lebih mudah dalam menentukan pilihan. “Itu pentingnya PDIP kembalikan harkatmu itu, harkat partaimu, ke dalam wilayah yang pernah diperjuangkan oleh Presiden Soekarno, yaitu anti-kapitalisme,” tegas Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa kita bukan memprovokasi, tapi hanya mengingatkan bahwa PDIP harusnya konsisten dari awal bahwa dia pro wong cilik. Itu yang akan dijadikan dasar untuk membela PDIP, supaya dia menghidupkan kembali prinsip-prinsip marhaenisme. “Jadi, jangan tanggung temen-temen yang ada di situ. Uraikan secara sempurna bahwa PDIP punya momentum justru dalam keadaan sekarang ini, ketika Indonesia dijebakkan dalam dua idiologi, mau jadi sosialistis atau menjadi kapitalistis. Pancasila itu tidak mungkin kapitalistis. Itu intinya,” tegas Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa dirinya punya kecenderungan untuk membela kepentingan individu dalam rangka kebebasan berpikir, bukan kepentingan individu dalam rangka mengakumulasi kapital. Idiologi tersebut dulu diajarkan di sekolah PDIP. Mereka harusnya mengerti bahwa pernah ada pengetahuan yang diterangkan di sekolah Megawati Institut, untuk membuat PDIP kukuh dalam paradigmanya. “Poin-poin semacam ini yang orang akan lihat dari PDIP. Milenial juga akan melihat PDIP kanan, kiri, tengah, atau tidak jelas. Kalau mau terang-terangan antikapitalisme, dia juga musti pro lingkungan dan lingkungan itu terletak di dalam kebijakan awal Jokowi, yaitu membangun IKN. Jadi saya menunggu lagi, sudah bagus PDIP menghajar food estate. Jadi, sekarang kita tunggu dia mau nggak menghajar IKN. Mau nggak dia membatalkan omnibuslaw yang menjadi dasar argument saya kenapa kemudian saya dipersekusi oleh PDIP,” tantang Rocky. Omnibuslaw itu adalah kejahatan lingkungan juga, karena dia mengakibatkan buruh terpaksa musti merusak hutan karena upahnya kurang dan karena daya belinya turun. Itu akibat dari omnibuslaw. “Jadi, musti ada satu konsistensi di dalam berpikir paradigmatik buat teman-teman di PDIP,” ujar Rocky. (sof)
POPULER
