POLITIK
Aktivis Forum Tanah Air Temui Fraksi PKS dan Ketua DPD RI Bahas 10 Solusi Kebangsaan
Jakarta, FNN - Hari ini Selasa, 29 Agustus 2023 sebanyak 11 anggota delegasi Forum Tanah Air (FTA) dari berbagai perwakilan provinsi dan kota di seluruh Indonesia akan bertemu dengan Fraksi PKS, Mardani Ali Sera dan Ketua DPD, La Nyala M. Mattalitti untuk melakukan audiensi membahas secara detail dan komprehensif 10 solusi dan tuntutan perubahan politik dan ekonomi yang ada dalam Manifesto Politik Forum Tanah Air (MPFTA). Dalam rilis yang diterima redaksi FNN (29/08/2023) disebutkan bahwa pertemuan tersebut merupakan upaya dari Forum Tanah Air (FTA) untuk memperbaiki sistem pemerintahan demokrasi di tanah air dengan memperkenalkan hal-hal baru dalam sistem demokrasi, seperti hak recall dan recall election sebagai satu mekanisme untuk mempertahankan kedaulatan tertinggi rakyat. Memperbaiki pemilu agar lebih berkualitas dan kredibel dengan mengubah dan menambah komposisi keangotaan komisioner KPU untuk mewakili partai politik yang lolsos PEMILU 2024. Memperbaiki fungsi dan peran angora legislatif agar lebih fokus pada kepentingan, penderitaan, dan tuntutan rakyat, memperbaiki tanggung jawab fiskal (APBN/APBD) agar berorientasi pada surplus (surplus-oriented) dan bukanya spending-oriented, menuntut keadilan ekonomi, jaminan sosial untuk fakir miskin dan anak terlantar serta menuntut dikembalikanya otonomi daerah. Pasca pertemuan delegasi FTA akan mengadakan press conference di area gedung DPR. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua FTA Indonesia, Donny Handicahyono dibantu oleh Liaison Officer FTA untuk DKI Jakarta, Asrianti Purwantini serta para anggota delegasi FTA lainnya. Adapun 11 anggota delegasi FTA antara lain: 1). Donny Handricahyono, Ketua FTA Indonesia, Jawa Timur. 2). Asrianty Purwantini, Liaison Officer FTA, DKI Jakarta. 3). Ahmad Fauzi, Perwakilan FTA DKI Jakarta. 4). Alfa Camrilla, Perwakilan FTA DKI Jakarta. 5). Abdul Karim, Perwakilan FTA DKI Jakarta. 6). Muhammad Udin Inda, Perwakilan FTA DKI Jakarta. 7). Imhar Burhanudin, Perwakilan FTA DKI Jakarta. 8). M. Syafrudin Pasaribu, Perwakilan FTA Kalimantan Tengah. 9). Rusdi Ikhsan Aminy, Perwakilan FTA Sulawesi Utara 10). Nurjana Nasaru, Perwakilan dari Kota Manado, Sulawesi Utara’ 11). Muhammad Hafiddin, Perwakilan dari Kalimantan Barat. Di bawah ini 10 solusi dan tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam Manifesto Politik Forum Tanah Air (FTA) yang akan dibahas dalam pertemuan itu sbb: (1) Menuntut hak dan wewenang kedaulatan tertinggi rakyat untuk memilih dan mengganti anggota Parlemen (DPR/DPD/DPRD) ditengah jalan lewat mekanisme pergantian anggota DPR (recall election), dengan menghilangkan hak pergantian antar waktu (P.A.W) yang dimiliki oleh partai politik dengan merevisi UU MD3. (2) Menuntut agar semua anggota Parlemen (DPR/DPD/DPRD) dipisahkan dari ikatan partai politik dengan mengubah UU partai politik yang lebih demokratis dengan membatasi kekuasaan partai politik, dimana kekuasaan partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi tidak boleh memiliki kekuasaan dan daulat yang lebih tinggi dan lebih besar dari kedaulatan tertinggi rakyat. (3) Menuntut anggota Parlemen (DPR/DPD) dan pemerintah pusat agar KPU dibuat benar-benar netral, mandiri, terbuka, jujur, adil dan demokratis dalam menjalankan tanggung-jawab dan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, lepas dari segala pengaruh dan campur tangan siapapun dengan mengubah komposisi keanggotaan komisioner KPU dari 7 orang yang telah dipilih oleh DPR lewat seleksi, ditambah dengan 36 orang wakil dari 18 partai politik yg lolos dalam pemilu 2024, sehingga menjadi total 43 orang anggota komisioner KPU. (4) Menuntut agar persyaratan presidential threshold 20% dalam pasal 222, UU Pemilu No.7 tahun 2017 untuk bisa menjadi seorang CAPRES dihilangkan dengan merevisi UU Pemilu No.7 tahun 2017. (5). Menuntut pemisahkan POLRI dari lembaga Eksekutif (Presiden), Legislatif dan Judikatif dan menuntut agar Presiden tidak ikut campur, atau intervensi terhadap proses seleksi, pemilihan dan pengangkatan anggota komisi dan anggota lembaga negara independen lainya, seperti anggota MK, KY, KPK, KPU, BAWASLU, KOMNAS HAM, dsb. (6) Menuntut anggota MPR untuk segera mengoreksi kiblat bangsa yang telah keluar dari tujuan dan cita-cita pendiri NKRI dengan membuat amandemen ke #5 untuk memisahkan teks asli UUD 1945 dengan teks amandemen 4x kali (UUD 2002). (7) Menuntut pemerintah pusat, khususnya Presiden, DPR/DPD dan Menteri agar menjadikan NKRI sebagai negara yang mandiri secara keuangan, ekonomi, politik, teknologi dan pertahanan militer, lepas dari ketergantungan utang luar negeri dan utang dalam negeri yang begitu besar kepada negara asing, kreditor internasional dan lembaga keuangan internasional, seperti IMF, World Bank, ADB, JBIC, JICA, dll. Mengubah sistem tanggung-jawab fiskal keuangan (APBN/APBD) yang harus berorientasi pada surplus (SURPLUS-ORIENTED), dan bukanya berorientasi pada pengeluaraan sebesarbesarnya (SPENDING-ORIENTED). (8) Menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan dana alokasi khusus, sesuai dengan mandat Konstitusi pada pasal 34, UUD 1945 lewat APBN dan APBD untuk memberikan jaminan sosial dan kesejateraan sosial bagi rakyat miskin melalui SUBSIDI (jaring pengaman sosial) berupa bantuan langsung tunai (BLT), khususnya kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, orang cacat mental dan fisik (disabilitas) dan orang tua diatas 65 tahun (lansia) yang hidup sendiri dan hidup di bawah standard garis kemiskinan, dengan biaya hidup sebesar Rp.31.000 per hari. (9) Menuntut desentralisasi otonomi daerah yang lebih besar, seperti pada UU otonomi daerah No.22, tahun 1999 dengan memberikan pembagian keuntungan, jumlah persentasi royalti, pembagian dana alokasi khusus hasil export SDA daerah, pemberian dana alokasi perimbangan keuangan maupun pemberian dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam daerah yang lebih adil, lebih fair dan lebih proporsional kepada rakyat daerah, serta memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri SDA daerah yang dimilikinya. (10). Menuntut pemerintah pusat khususnya Presiden, DPR/DPD, Menteri dan pemerintah daerah (PEMDA) untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik dan benar, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam Konstitusi UUD 1945, pasal 33, ayat 1, 2, 3, 4 & 5, UUD 1945. Forum Tanah Air (FTA) adalah wadah bagi para aktifis yang peduli dan cinta terhadap tanah air, baik itu yang berada di luar negeri maupun yang ada didalam negeri. FTA tidak berorientasi kepada seorang figur politisi atau pejabat (person-oriented), juga tidak berorientasi kepada partai politik (political-party oriented), tidak menjadi bagian dari partai politik, bukan relawan dan juga bukan kader partai poltik. FTA selalu fokus pada isu-isu penting yang membelenggu kehidupan rakyat banyak untuk dicarikan solusi dan remedi. FTA terus memperluas jaringan yang sudah tersebar di 20 negara di 5 benua, memiliki perwakilan di 37 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia dan memiliki lebih dari 200 perwakilan. (sws).
Partai Gelora Dorong Hasil Kerja Tim Reformasi dan Implementasi Parlemen Modern yang Sempat Terhenti
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, tidak hanya mendorong desain ulang Sistem Pemilu dengan dua daerah pemilihan (dapil), yakni dapil kabupaten/kota untuk DPR RI dan dapil provinsi untuk DPD RI, tetapi juga akan melanjutkan hasil kerja Tim Reformasi dan Implementasi Parlemen Modern yang terhenti di era Ketua DPR Puan Maharani. \"Pada Rapat Paripurna tanggal 27 Agustus 2019, saya sebagai Ketua Tim menyerahkan 6 dokumen, ada dua buku kepada Anggota Dewan waktu itu. Buku pertama tentang Refomasi Parlemen dan buku kedua berisi 6 paket undang-undang yang kami usulkan sebagai hasil kerja Tim Reformasi dan Implementasi Parlemen Modern waktu itu, tetapi sayang di masa Bu Puan tidak diteruskan,\" kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 dalam keterangannya, Senin (28/8/2023). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah, yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk \'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju\' di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023). Menurut Fahri, hasil kerja Tim Reformasi dan Implementasi Parlemen Modern pada 2019 itu harusnya diteruskan karena telah melalui serangkain panjang diskusi dengan para pakar, arsitek tua dan designer dari yang membangun kompleks parlemen. \"Jadi dari 6 paket undang-undang itu, tim mengusulkan agar empat lembaga dipecah empat tidak digabung dalam satu undang-undang seperti sekarang, itu terlau besar. Harusnya ada UU DPR, MPR, DPD dan DPRD sendiri-sendiri,\" katanya. Empat UU Kelembagaan itu, kata Fahri, kemudian ditambah dua undang-undang sistem pendukung Parlemen Modern. Pertama UU Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan. \"Dan yang kedua itu, Undang-undang Etika Lembaga Perwakilan yang menjadi dasar nanti peradilan etik di lembaga ini. Sebab, di Indonesia lambat laun akan muncul peradilan etik, karena terlalu banyak dan tidak efektif diselesaikan melalui peradilan hukum, cukup peradilan etik,\" jelasnya. Contoh misalnya, ketika memecat atau menegur Anggota Dewan yang diketahui melakukan pelanggaran, cukup diselesaikan di peradilan etik yang dibentuk oleh lembaga perwakilan, tidak perlu diselesaikan melalui peradilan hukum. \"Saya pernah diskusi panjang dengan Pak Indra (Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR). Ini kan kita merdeka sebenarnya tanpa visi misi, kita nggak sadar kalau nggak ada gedung yang kita desain khusus untuk lembaga negara. Gedung Istana Merdeka itu, gedungnya Direktur VOC. Dan gedung kita ini bukan Gedung Parlemen, tetapi Gedung Conefo,\" ujarnya. Karena itu, dalam 100 tahun kemerdekaan RI pada 2045 sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. maka harus dilakukan dua penataan sekaligus agar Parlemen Modern tersebut bisa terwujud. \"Yakni pertama penataan sistem dan aturan-aturannya itu perangkat-perangkatnya, termasuk nanti tentang Pemilu dan yang kedua penataan kelembagaannya, termasuk kelembagaan secara fisiknya,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini. Fahri mendukung penuh pembangunan kawasan Ibu Kota Baru (IKN) yang membangun Istana Negara, Gedung Parlemen dan Gedung Makhamah Agung saling berdekatan, tidak seperti sekarang berjauhan, ditambah lagi banyak bangunan-bangunan yang mengganggu estetika ketiga lembaga tersebut, yang diizinkan berdiri. \"Jadi kalau anak-anak kita yang mau lihat struktur negaranya dia bisa datang seperti ke Washington DC, Amerika dan ke Canberra, Ausralia. Di situ berdiri tiga bangunan lembaga yang disebut sebagai otaknya negara, otak-otak terbaik ada di situ,\" katanya. Fahri berharap pembangunan IKN mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk para kandidat calon presiden (capres) dan presiden terpilih. Sebab, ikhtiar Presiden Jokowi ingin meletakkan lembaga yang menjadi otaknya negara dalam satu komplek dalam IKN menuju Indonesia Emas 100 tahun merdeka pada 2045. \"Saya kira ikhtiar baru kita menuju Indonesia Emas 100 tahun Indonesia merdeka dengan ibu kota baru di IKN. Penataan ini boleh kita mulai sekarang, dan penataan ini juga untuk mewujudkan Parlemen Mordern,\" katanya. Fahri meminta doa seluruh masyarakat Indonesia agar Partai Gelora lolos ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 persen menimal mendapatkan 24 kursi DPR, sehingga dapat secara efektif mendorong hasil kerja Tim Reformasi dan Implementasi Parlemen Modern teralisasi. \"Doakan kita dapat 24 kursi, supaya jadi fraksi di DPR, karena syaratnya 4 persen, 24 kursi. Jadi mohon doa supaya Partai Gelora dapat 24 kursi,\" pungkas Fahri. (Ida)
Lemparan Sandal untuk Jokowi, Cara Alam Menegurnya
Jakarta, FNN - Kemarin, Minggu (27/8/23) Presiden Jokowi menghadiri acara yang digelar oleh relawan Bobby Nasution, Wali Kota Medan, di Deli Serdang, yaitu Rembuk Ribuan Relawan Bobby. Meski tidak berpidato, namun begitu hadir Jokowi langsung menyapa relawan yang hadir. Yang mengejutkan, dalam acara tersebut Presiden menjadi korban pelemparan sandal dan botol air mineral yang dilakukan oleh seorang emak-emak yang diduga merupakan relawan Bobby yang juga menantu Jokowi. Lemparan sandal berhasil ditangkis oleh Paspampres, sedangkan lemparan botol air mineral tidak berhasil ditangkis Paspampres sehingga mengenai Jokowi. \"Tolong keadilan untuk kami, Pak,\" teriak emak-emak tersebut, tanpa menjelaskan apa maksudnya. Acara tersebut semakin memperlihatkan bahwa kampanye keluarga Presiden Jokowi sudah dimulai. Sebelumnya, baliho Gibran berpasangan dengan Prabowo juga sudah bertebaran di mana-mana, dan deklarasinya juga sudah dilakukan di mana-mana. Mengomentari hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tubenya Rocky Gerung Official edisi Senin (28/8/23) mengatakan, “Ya, kemarin publik marah pada Hary Tanu karena seluruh keluarganya ada di situ. Tetapi, dibandingkan dengan kegiatan Jokowi kemarin, lebih kelihatan tidak etis Jokowi sebetulnya, karena di situ melekat langsung seluruh fasilitas kekuasaan.” Jadi, lanjut Rocky, sebetulnya tidak ada hari libur pada presiden. Kalau presiden tiba di situ kemudian hanya karena acaranya Bobby, itu artinya seluruh keluarga Jokowi dikerahkan untuk ikut di dalam kampanye politik. Gibran diikutsertakan, Boby diikutsertakan, Kaesang juga diikutsertakan. “Tetapi, itu intinya kenapa kita nggak bisa kasih kritik fundamental, karena perilaku Presiden sendiri juga memperlihatkan upaya untuk menghasilkan efek dengan memanfaatkan kedudukan dia sebagai presiden. Jadi, itu poin yang selalu kita ingatkan bahwa di dalamnya ada pasti ada conflict of interest. Dan orang menganggap kesalahan Jokowi ditegur oleh alam melalui seorang perempuan yang melemparkan sandalnya ke depan Jokowi,” ujar Rocky. Meski mau liburan, Jokowi tidak bisa lepas dari fasilitas-fasilitas seorang presiden. Oleh karena itu, melekat pada diri Presiden pengawalan super ketat sebagai antisipasi bahwa kendati liability 80%, tetap saja ada orang yang tidak suka pada kebijakan Jokowi sebagai presiden. “Jadi, tetap itu adalah acara yang memanfaatkan fasilitas negara. Dan acara itu menunjukkan bahwa Jokowi ingin memastikan bahwa menantunya itu tidak boleh dikalahkan. Demikian juga Gibran kemarin itu yang sudah pasang baliho dengan Prabowo bahwa Jokowi ingin supaya siapa pun, terutama kalau Prabowo, dia hanya percaya wakil presidennya kalau dia kendalikan langsung,” ungkap Rocky. Selain acara relawan Boby, kemarin Denny Indrayana melaporkan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, karena dia masih terus menjadi anggota majelis hakim dalam sidang perkara pengadilan gugatan judicial review tentang batas usia calon wakil presiden. Hari ini, Denny akan mengirimkan kopinya. Menurut Denny, harusnya Anwar Usman mundur sebagai anggota majelis hakim atau mundur juga dari anggota dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena sulit untuk tidak menyebut ada conflict of interest untuk Gibran yang akan maju sebagai cawapres. “Ya, itu pentingnya orang semacam Denny Indrayana yang kemarin dibully segala macam, karena Denny itu dia punya pengetahuan lengkap tentang hukum acara di MK, dan terutama etika beracara di situ. Tidak ada di seluruh dunia di mana seseorang yang punya kaitan bahkan tiga derivat ke bawah atau ke atas dengan Presiden, akan diizinkan untuk membahas sesuatu yang langsung berhubungan dengan kepentingan presiden,” tanggap Rocky. Orang tidak bisa mengatakan bahwa Gibran dicalonkan sebagai wakil wakil presiden dengan menuntut perubahan batas usia karena dikehendaki oleh PPP, karena dihendaki oleh Golkar, karena dihendaki oleh PDIP, karena dikehendaki oleh Bupati Halmahera, atau karena dikehendaki oleh masyarakat Toba, menurut Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. “Jadi, sebetulnya Gibran disodorkan di situ atas keinginan Jokowi. Kan itu intinya. Dengan cara apa pun, kita tahu di belakang pencalonan Gibran itu ada kepentingan Pak Jokowi, dan kepentingan Jokowi dititipkan pada Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah iparnya. Kan itu terbuka, bukan kebetulan karena dalam politik ada desain,” ungkap Rocky. Menurut Rocky, walaupun itu kepentingan Jokowi, harusnya ketua MK sadar diri bahwa dia adalah proksi Jokowi. “Jadi, jangan salahkan publik kalau menganggap bahwa peristiwa di MK itu semacam remote control dari jarak 200 meter, yaitu Istana Presiden. Tetapi, jarak etikanya jadi kacau. Jarak etikanya jadi membentang lebar seolah tidak ada etik, baik pada Pak Jokowi maupun pada ketua MK,” ujar Rocky.(ida)
Parpol Tidak Menyiapkan Bacaleg pada DCS Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan bahwa partai politik tak menyiapkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2024.Manajer Pemantauan Seknas JPPR Aji Pangestu mengatakan bahwa data DCS yang dipublikasikan KPU hanya berbasis pada data daerah pemilihan, partai politik, nama bakal calon, domisili bakal calon, jenis kelamin, nomor urut, dan presentasi jumlah pencalonan, termasuk presentasi keterwakilan perempuan.\"Berbasis pada data tersebut, JPPR melakukan pemantauan terhadap keterpenuhan keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan dan menghitung angka bakal calon yang mencalonkan di dapil lain yang bukan tempat domisili calon,\" ujar Aji dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.Adapun KPU telah resmi mempublikasikan DCS Pada 19 Agustus 2023. Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR dan DPRD mengatur bahwa tanggal 19 hingga 28 Agustus 2023 merupakan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat.Padahal, katanya, orientasi masukan dan tanggapan masyarakat berdasarkan PKPU tersebut dilakukan untuk memastikan bakal calon legislatif yang telah ditetapkan sebagai calon sementara memenuhi syarat sebagai calon dan tidak melakukan pemalsuan dokumen.Untuk itu, beber dia, dalam konteks keterpenuhan persyaratan pencalonan, JPPR memantau berdasarkan rekam jejak calon berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat melalui posko aduan pencalonan yang telah JPPR buka sejak awal tahapan pencalonan.Dalam konteks keterwakilan perempuan, JPPR telah memastikan bahwa keterwakilan perempuan 30 persen di masing-masing daerah pemilihan terpenuhi yang secara teknis berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 yang mengatur bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil” dan “Dalam hal penghitungan 30 persen, jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah”.Namun, jika mengacu pada Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen”, maka banyak partai politik peserta Pemilu 2024 di beberapa dapil kurang dari 30 persen.Dalam konteks komitmen partai politik peserta pemilu mengenai keterwakilan perempuan dapat dilihat dari penempatan nomor caleg perempuan di masing-masing dapil. Aji menyebutkan pada Pemilu 2019 kebanyakan caleg yang terpilih adalah mereka yang mendapatkan nomor urut pertama.Kemudian, dalam konteks bakal calon yang mencalonkan di dapil lain yang bukan tempat domisili calon pada dasarnya tidak ada larangan berdasarkan aturan teknis pencalonan. Namun pemantauan JPPR terhadap hal tersebut dilakukan untuk menguatkan demokrasi prosedural yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.Pasalnya, ujar dia, pencalonan tersebut dapat menandakan beberapa hal. Pertama, caleg yang mencalonkan di wilayah bukan tempat tinggalnya berpotensi besar tidak memahami persoalan masyarakat lokal dan kondisi wilayah yang akan berdampak pada kinerja caleg di kemudian hari.\"Kedua, masyarakat (pemilih) akan kesulitan mengetahui \'track record\' caleg tersebut yang berdampak pada kurangnya referensi masyarakat dalam menentukan pilihannya dan minimnya masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan pada tahapan ini,\" katanya.Lalu, ketiga, kondisi tersebut membuka potensi besar terjadinya praktik-praktik politik uang untuk memengaruhi dan meyakinkan masyarakat di tengah ketidaktahuan mengenai calon tersebut. Keempat, partai politik hanya mengandalkan popularitas caleg sebagai tokoh publik untuk mendulang suara, bukan dilakukan untuk menjalankan fungsi partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan menyerap aspirasi.\"Untuk yang kelima, kondisi pencalonan tersebut menunjukkan bahwa partai politik tidak siap dalam mencalonkan kader dan anggotanya masing-masing yang ada di setiap 75 persen kabupaten/kota dalam setiap provinsi,\" pungkas Aji.(ida/ANTARA)
Pemecatan Budiman Berdampak Efek Domino
Lebak, FNN - Peneliti Banten Institute for Governance Studies (BIGS) yang juga Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Dr Harits Hijrah Wicaksana menyatakan pemecatan terhadap Budiman Sudjatmiko yang kini bergabung untuk calon presiden (Capres) Prabowo Subianto bisa berdampak efek domino bagi PDI Perjuangan. \"Kami berharap Megawati Soekarnoputri perlu mempertimbangkan pemecatan kepada kadernya itu,\" kata Harist di Lebak, Senin. Pemecatan Budiman itu bisa berdampak efek domino bola panas dan bola liar serta tidak tertutup kemungkinan kader-kader lainnya yang tidak sependapat dengan prinsip partai dipastikan beralih ke calon Presiden Prabowo dan tidak mendukung Ganjar Pranowo. Apalagi, ujar dia, saat ini momentum suhu politik memanas menghadapi Pemilu 2024. Dengan demikian, Budiman tiba- tiba beralih ke Prabowo sebagai capres yang didukung Partai Gerindra, Golkar, PAN dan PKB tentu itu menjadikan pertanyaan besar. Kemungkinan besar ada prinsip yang mendasar kekecewaan Pak Budiman dengan garis partai Megawati, dimana dulu setelah gabung dengan PDI Perjuangan dididik secara habis - habisan sebagai kader yang militan hingga dua kali sebagai partai pemenang, Melihat kasus tersebut tentu Budiman yang membela PDI Perjuangan, secara spontan membutuhkan perhatian dan penghargaan yang menjadikan dasar prinsip. Pada dasarnya, kata dia, manusia sudah terpenuhi kebutuhan materi tentu yang diharapkan penghormatan dan penghargaan. Perhatian dan penghargaan itu macam - macam dan bisa saja dengan bentuk etika juga adab sopan santun serta bisa saja jika mereka kesulitan dan membutuhkan pertolongan tentu harus dibantu dengan diberikan porsinya yang lebih. Budiman secara material dan keperluan jabatan tidak begitu antusias, meskipun dekat dengan Presiden Joko Widodo. \"Kalo ingin jabatan tentu sangat mudah, karena mereka cukup dekat dengan Presiden Jokowi,\" katanya menjelaskan. Menurut dia, pemberhentian Budiman dari ari partai berlambang kepala banteng berhidung moncong putih tentu harus di pertimbangan dan kalkulasi politik untung dan rugi. Selama ini, kata dia, bahwa Budiman sebagai karakter tipikal rasional dan logikanya cukup cerdas juga kader partai yang luar biasa dengan diskusi serta debat hingga memberikan data - data dalam setiap forum untuk kemajuan PDI Perjuangan. Permasalahan itu yang harus dijadikan pertimbangan Putri Soekarno terhadap Budiman sebagai kader PDI Perjuangan yang terbaik. \"Kami berharap permasalahan Budiman itu bisa mencari jalan keluarnya agar tidak membuat efek domino itu,\" katanya.(ida/ANTARA)
Partai Gelora Bakal Gelar Deklarasi Dukungan ke Prabowo sebagai Calon Presiden pada 2 September 2023 di Djakarta Theater
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 pada Sabtu (2/9/2023) mendatang. Deklarasi yang akan dihadiri oleh kader partai Gelora tersebut, digelar di Djakarta Theater, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. \"Deklarasi Partai Gelora Indonesia mendukung Prabowo Subianto sebagai capres akan dilaksanakan pada Sabtu, 2 September 2023,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (28/8/2023). Menurut Mahfuz, deklarasi tersebut akan dihadiri secara langsung Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI. Dalam deklarasi ini, kata Mahfuz, Partai Gelora juga akan mengundang pimpinan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN dan PBB, serta partai politik yang akan masuk barisan koalisi. \"Deklarasi akan dihadiri langsung oleh Pak Prabowo. Kami juga akan mengundang para pimpinan parpol koalisi,\" ujar Mahfuz. Mahfuz menegaskan, seluruh pemgurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 38 propinsi akan hadir dalam deklarasi dukungan yang akan digelar tersebut. Sementara 514 pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari kabupaten/kota seluruh Indonesia akan mengikuti acara deklarasi secara daring. \"Seluruh pimpinan pusat dan propinsi Partai Gelora hadir dalam deklarasi, dan diikuti pula oleh seluruh pimpinan kota/kabupaten melalui aplikasi daring,\" katanya. Mahfuz menyatakan keputusan Partai Gelora untuk mendukung Prabowo dilakukan setelah proses komunikasi intensif Partai Gelora dengan Prabowo Subianto dan pimpinan Gerindra lainnya sejak Maret lalu. Setelah ada kesepakatan prinsip, maka Partai Gelora melakukan sosialisasi ke seluruh pimpinan wilayah (tingkat propinsi) dan daerah (kabupaten/kota) untuk memastikan dukungan sikap yang sama. \"Alhamdulillah, pada pertengahan Agustus lalu, kami sudah menerima surat dukungan dari 38 pimpinan wilayah tingkat propinsi yang mewakili 514 pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota. Mereka semua bulat bersepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dukungan Partai Gelora Indonesia,\" katanya. Keputusan Partai Gelora Prabowo Subianto sebagai capres, karena memiliki kesamaan ideologi dan narasi, sehingga memiliki pemahaman yang sama terhadap situasi geopolitik dan perlunya Indonesia menjadi negara yang kuat. Selain itu, Partai Gelora juga memiliki misi bersama Prabowo Subianto untuk menggalang kekuatan tengah untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menguatkan demokrasi Indonesia. Di samping itu, Partai Gelora akan menjadi jembatan antara Prabowo dengan segmen keumatan. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan para petinggi Partai Gerindra melakukan silahturahmi ke Partai Gelora pada Sabtu (19/8/2023). Kedatangan mereka diterima oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik di kantor Gelora Media Center di Jalan Patra Kuningan, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Partai Gerindra menyampaikan secara langsung ajakan kepada Partai Gelora untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. (Ida)
Rangkaian Pertemuan Anies, Upaya Agar Jangan Sampai Relawan Putus Asa
Jakarta, FNN - Pagi tadi, Sabtu (26/8/23), Bacapres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan, bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Ini merupakan rangkaian pertemuan antara Anies dengan para petinggi partai-partai pendukungnya. Sebelumnya Anies juga telah bertemu Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh (24/8/23) dan Susilo Bambang Yudhoyono (25 /8/23). Anies mengatakan bahwa pertemuannya dengan petinggi PKS tersebut merupakan bagian dari musyawarah. Apakah ini tanda-tanda makin konkret? “Ya, saya kira yang paling menonjol adalah sikap Demokrat yang menuntut terus supaya Nasdem segera meloloskan Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Dan itu sudah terlambat 2-3 bulan. Karena itu, Pak SBY terus menerus ingin dipercepat. Jadi, kalau Anies bertemu dengan SBY maka ada hal yang konkret. Kan nggak mungkin Pak SBY terima hal yang tidak kongkret. Itu poinnya di situ,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (25/6/23), mengomentari rangkaian pertemuan Anies dengan petinggi partai koalisi pendukungnya. Tetapi, lanjut Rocky, lebih dari itu memang ada dorongan yang makin lama makin kuat dan bahkan setengah putus asa. Orang seperti hendak mengatakan sudahlah, siapa saja bacawapresnya Anies, yang penting Anies masuk dulu di dalam kompetisi. Hal itu juga yang menjadi poin bagi Anies bahwa siapa pun yang dia pilih menjadi wakil presidennya, orang tidak peduli. Orang hanya akan peduli bahwa Anies membawa misi perubahan. Tetapi, kata Rocky, dalam kalkulasi itu kita juga mesti ingat bahwa koalisi ini adalah tiga partai yang masing-masing punya ego. Jadi, bisa saja Anies justru tidak mendapat tiket kalau bukan AHY atau sebaliknya. “Jadi, tetap kalau kita lihat dari kacamata pertandingan paradigma, mereka yang ada di bawah paradigma Anies menginginkan cepat-cepat ide perubahan itu diucapkan. Dan itu yang enggak bisa mereka pahami,” ujar Rocky. Kelihatannya, itu juga kepentingan politik yang lebih besar bahwa orang ingin segera ada kejelasan, baik pada Anies maupun pada Prabowo, lanjut Rocky. Kalau Ganjar mungkin orang tidak peduli lagi. Orang cuma mau melihat duel antara Anies dengan Prabowo dan Prabowo memang mengundang supaya kita menyaksikan kompetisi politik antara dia dan Anies, entah putaran pertama atau putaran kedua. Jadi, betul juga kalau keinginan publik itu dilayani lebih cepat oleh Anies dan pasti ada courtesy call antara Anies membawa pesan Nasdem kepada SBY, dan setelah itu kalau sudah beres baru ketemu dengan PKS. Jadi urutan berpikirnya jelas bahwa Anies akhirnya menemukan semacam keteguhan hati untuk terus memikirkan nasib koalisi ini, tapi sekaligus determinasi itu datang dari tuntunan publik. “Tidak mungkin Anies itu tiba-tiba mempercepat perteman dengan SBY atau dengan Surah Paloh kalau dia enggak melihat bahwa relawan di seluruh daerah itu sudah mulai resah. Jadi, jangan sampai relawan itu akhirnya putus asa,” ungkap Rocky. Hal itu juga, kata Rocky, yang kita dorong dari awal supaya Anies masuk dalam kompetisi politik. Kita dorong juga Prabowo. Bahkan, tanpa didorong Prabowo memang sudah bersiap untuk face to face atau head to head dengan Anies. Sementara, PDIP masih pusing karena masih berharap janji Jokowi. “Jadi, tetap kita lihat bahwa mungkin dalam satu kali putaran itu langsung terlihat Anies akan masuk putaran kedua bersama Prabowo. Ini indikasi yang kira-kira masuk akal yang kita bayangkan sejak hari ini<” ujar Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, itu. (sof)
Anies-AHY Skema Akhir, Koalisi Perubahan Konsolidatif
Jakarta, FNN - Analis komunikasi politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hampir pasti menjadi skema akhir formasi bakal calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP). Hal ini usai Anies dan tim delapan menghadap tiga tokoh puncak dari KPP, yakni Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh; Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY); dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Aljufri, pada Jumat (25/8) dan Sabtu (26/8). “Pertemuan Anies, tim delapan dengan tiga pucuk pimpinan KPP merupakan strategi komunikasi politik untuk menduetkan Anies dengan AHY sebagai skema akhir sekaligus menunjukkan KPP semakin konsolidatif menuju fase berikutnya, yakni deklarasi Anies-AHY,” kata Selamat Ginting kepada FNN di Jakarta, Sabtu (26/8). Menurut Selamat Ginting, pertemuan Anies didampingi tim delapan dengan Surya Paloh, SBY, dan Salim merupakan strategi komunikasi politik jelang pengumuman pasangan capres dan cawapres KPP. Strategi komunikasi politik yang dilakukan dalam dua hari itu, bukan lagi gimmick (kemasan) politik. “itu sudah riil politik, tinggal ketuk palu, setelah melewati dinamika politik yang sangat keras,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Siap Tarung Dikemukakan, bakal calon wakil presiden yang sebelumnya beredar untuk mendampingi Anies, kini hanya tinggal kemasan saja. Mengingat waktu pendaftaran capres dan cawapres tinggal 2,5 bulan lagi. Beberapa kandidat dari unsur Nahdlatul Ulama (NU), seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yeni Wahid), kini tidak lagi mengemuka dalam bahasan koalisi tersebut. “Saya menduga Partai Demokrat akan memanfaatkan momentum HUT partai pada 9 September, sebagai unjuk kekuatan duet Anies-AHY siap bertarung menghadapi kontestasi pilpres 2024,” ujar Ginting. Ginting melihat secara ril politik Anies diasosiasikan sebagai tokoh yang disorongkan Partai Nasdem. Sedangkan AHY merupakan representasi dari Partai Demokrat. Sementara PKS akan kebagian dalam pembagian kekuasaan di posisi strategis dalam kabinet, apabila koalisi ini menang dalam pilpres. “Itulah konsensus politik dalam mengatasi konflik politik di koalisi tersebut. Paloh, SBY, dan Salim adalah king maker dalam koalisi di tengah tarik-menarik kepentingan politik yang menguras energi,” ungkap Ginting. Ganjar dan Prabowo Menurutnya, pertentangan yang keras antara dua poros pendukung bakal capres Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, justru dimanfaatkan koalisi perubahan untuk semakin konsolidatif mengusung Anies dan AHY. Koalisi yang mengusung Prabowo, belum menemui titik terang mencari bakal cawapres. Terutama setelah masuknya Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Apalagi koalisi ini sebelumnya digagas Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) “Satu hari jelang penandatanganan perjanjian koalisi antara Golkar dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ternyata Golkar balik badan. Apakah ini pertanda Golkar akan mendapatkan jatah bakal cawapres? Sangat mungkin terjadi,” ungkap Ginting. Apalagi, lanjut Ginting, Gerindra dan Golkar merupakan partai tiga besar dalam pemilu 2019 lalu. Sehingga Golkar merasa lebih memiliki hak dan nilai jualnya lebih tinggi daripada partai lainnya. “PAN pun merasa bahwa elektabilitas Erick Thohir yang diusungnya jauh lebih tinggi darupada Airlangga dari Golkar maupun Muhaimin dari PKB. Sementara Muhaimin merasa PKB merupakan penggagas koalisi bersama Gerindra, sedangkan Golkar dan PAN sebagai pendatang akhir. Ini menjadi kerumitan tersendiri bagi koalisi pendukung Prabowo,” ujar Ginting. Mega dan Jokowi Sedangkan koalisi pendukung Ganjar dari PDIP, lanjut Ginting, kini seperti kesepian. Memang PDIP punya modal 128 kursi, dan bisa melaju sendirian, tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lainnya. Namun kondisi ini mengandung risiko politik tinggi jika harus berjalan sendirian. “Memang ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendukung Ganjar, tapi situasi partai itu rawan hukum, karena ketua umumnya masih pelaksana tugas. PPP berpotensi digugat, maka koalisi dengan PPP bisa menimbulkan masalah hukum. Sehingga elite PDIP juga mempersilakan jika PPP akan keluar koalisi. Ini sama juga PDIP mengusir PPP secara halus,” ungkapnya. Menurutnya, upaya PDIP mencari teman koalisi dari partai politik yang berada di parlemen, nyaris sudah tertutup. Semua partai sudah berada dalam tiga koalisi, kecuali ada dinamika politik yang sangat luar biasa dan bisa memporakporadakan formasi politik. Waktu pendaftaran sudah semakin dekat pada 19 November 2023 mendatang, sehingga koalisi Ganjar jauh lebih sulit untuk mencari pasangan. “Komunikasi politik Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Jokowi berlangsung tidak mulus. Tidak seperti biasanya, Megawati sudah turun gunung ke Semarang hadiri apel deklarasi Ganjar, tanpa kehadiran Jokowi sebagai kader banteng,” pungkas Ginting. (sws)
Anies, SBY, dan Tim 8 Membahas Kampanye, Termasuk Pengumuman Bacawapres
Jakarta, FNN - Pertemuan bakal calon presiden Anies Baswedan bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Tim 8 Koalisi Perubahan membahas di antaranya strategi kampanye Pemilihan Presiden 2024 termasuk pengumuman nama bakal calon wakil presiden (bacawapres).Anies Baswedan saat ditemui di pelataran kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat, menjelaskan pertemuan itu tidak lagi membahas nama-nama yang potensial untuk bakal calon wakil presiden (bacawapres), karena tiga partai solid mendukung keputusan Anies untuk menentukan nama pendampingnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.“Sudah tidak lagi bicara nama-nama. Tidak bicara itu semua. Bicara ke depan apa langkah-langkah ke depan. Kami merasa bersyukur Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini guyub, solid,” kata Anies Baswedan menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.Anies melanjutkan pertemuan antara dirinya, Tim 8 Koalisi Perubahan dan SBY menjadi penanda koalisi antara PKS, NasDem, dan Partai Demokrat solid untuk maju bersama-sama di Pilpres 2024.“Insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua kami mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini,” kata Anies.Dalam kesempatan yang sama, Anies juga menilai pertemuan dengan SBY Jumat malam ini menjadi bekal untuk menyusun strategi memenangkan dirinya dalam Pilpres 2024.“Tadi Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres dua kali, memimpin pemerintahan (selama) 10 tahun, memberikan kepada kami wisdom knowledge, pengalaman yang amat kaya, dan tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kami semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi terkini,” kata Anies Baswedan.Selepas jumpa pers, salah satu anggota Tim 8 Sudirman Said turut membenarkan isi pertemuan salah satunya membahas waktu yang tepat untuk mengumumkan nama bakal cawapres.“Kepada kami (Tim 8) diberikan tugas untuk memikirkan waktu yang terbaik,” kata Sudirman.Pertemuan antara Anies Baswedan, Tim 8, dan SBY berlangsung selama 2 jam lebih dalam ruang perpustakaan pribadi SBY.Dalam pertemuan itu, hampir semua anggota Tim 8 Koalisi Perubahan hadir, kecuali Willy Aditya. Walaupun demikian, ada Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni.Anies Baswedan saat ini diusung oleh dua partai oposisi, PKS dan Partai Demokrat, serta satu partai pendukung pemerintah, NasDem. Tiga partai itu membentuk tim yang disebut Tim 8 untuk mengatur strategi memenangkan Anies dalam Pilpres 2024, termasuk di antaranya menggodok nama-nama yang dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies.Tim 8 itu beranggotakan di antaranya Teuku Riefky dan Iftitah Sulaiman Suryanegara dari Partai Demokrat, Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya dari NasDem, Sohibul Iman dan Al-Muzammil Yusuf dari PKS, kemudian Sudirman Said dan Dadang Dirgantara yang merupakan utusan Anies Baswedan.(ida/ANTARA)
Sabtu Pagi, Anies dan Tim 8 Menemui Ketua Majelis Syuro PKS
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden Anies Baswedan dan Tim 8 Koalisi Perubahan menemui Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri di kediamannya, daerah Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu Pagi.Anies menjelaskan kunjungan itu sebagaimana pertemuan sebelumnya bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Kamis (24/8) malam dan bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Jumat (25/8) malam.“Insya Allah besok pukul 6 pagi kami akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro PKS Bapak Dr. Salim Segaf Al Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kami lakukan, semangat kebersamaan, guyub yang ada pada Koalisi Perubahan untuk Persatuan,” kata Anies selepas bertemu dengan SBY di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/8).Dalam kesempatan berbeda, Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said menyampaikan pertemuan dengan Salim Segaf kemungkinan sama dengan dua pertemuan sebelumnya bersama Surya Paloh dan SBY.“Temanya, alurnya, kurang lebih sama, saling memperkaya,” kata Sudirman Said.Dalam pertemuan di Puri Cikeas, Jumat, Anies menjelaskan topik pembicaraan tidak lagi membahas nama-nama yang potensial untuk bakal calon wakil presiden (bacawapres), karena tiga partai solid mendukung keputusan Anies untuk menentukan nama pendampingnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.“Sudah tidak lagi bicara nama-nama. Tidak bicara itu semua. Bicara ke depan apa langkah-langkah ke depan. Kami merasa bersyukur Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini guyub, solid,” kata Anies Baswedan menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.Anies melanjutkan pertemuan antara dirinya, Tim 8 Koalisi Perubahan dan SBY menjadi penanda koalisi antara PKS, NasDem, dan Partai Demokrat solid untuk maju bersama-sama di Pilpres 2024.“Insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua kami mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini,” kata Anies.Dalam kesempatan yang sama, Anies juga menilai pertemuan dengan SBY Jumat malam ini menjadi bekal untuk menyusun strategi memenangkan dirinya dalam Pilpres 2024.“Tadi Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres dua kali, memimpin pemerintahan (selama) 10 tahun, memberikan kepada kami wisdom knowledge, pengalaman yang amat kaya, dan tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kami semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi terkini,” kata Anies Baswedan.Pertemuan antara Anies Baswedan, Tim 8, dan SBY berlangsung selama 2 jam lebih dalam ruang perpustakaan pribadi SBY.Dalam pertemuan itu, hampir semua anggota Tim 8 Koalisi Perubahan hadir, kecuali Willy Aditya. Walaupun demikian, ada Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni.Anies Baswedan saat ini diusung oleh dua partai oposisi, PKS dan Partai Demokrat, serta satu partai pendukung pemerintah, NasDem. Tiga partai itu membentuk tim yang disebut Tim 8 untuk mengatur strategi memenangkan Anies dalam Pilpres 2024, termasuk di antaranya menggodok nama-nama yang dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies.Tim 8 itu beranggotakan di antaranya Teuku Riefky dan Iftitah Sulaiman Suryanegara dari Partai Demokrat, Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya dari NasDem, Sohibul Iman dan Al-Muzammil Yusuf dari PKS, kemudian Sudirman Said dan Dadang Dirgantara yang merupakan utusan Anies Baswedan.(ida/ANTARA)
POPULER
