POLITIK
Pemeriksaan Ditunda, Cak Imin Tetap Ada di Dalam Radar Kontroversi
Jakarta, FNN - Hari ini, KPK menunda pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Penundaan ini dilakukan karena Cak Imin tidak bisa menghadiri pemeriksaan sebab sudah memiliki agenda di Banjarmasin yang sudah dijadwalkan sejak lama. “Ya, ini perkembangan baru atau perkembangan yang sangat cepat - kalau pakai istilah Cak Imin. Dan kita paham bahwa Cak Imin tetap ada di dalam radar kontroversi. Demikian juga Anies akhirnya. Jadi, Anies jadi kontroversi karena Cak Imin.” Demikian dikatakan Rocky Gerung dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (5/8/23). Tetapi, lanjut Rocky, dari awal kita tahu bahwa NU adalah penentu peradaban politik dan semua ingin ada semacam sinyal supaya NU tidak ke mana-mana selain ke dia. Ada semacam sinyal bahwa NU hanya dengan dia maka NU tidak ke mana-mana. Jadi, puter-puter di situ dan akhirnya NU memang menjadi faktor karena sejarah. Rocky juga mengatakan bahwa sejak Gusdur berkonflik dengan Cak Imin, PKB menjadi semacam ada tapi sebetulnya diragukan, diragukan tapi diperlukan. Begitu kira-kira posisi PKB terhadap NU atau NU memandang PKB. Akhir-akhir ini, orang mulai melihat lagi apakah betul NU dan PKB ada daya adhesi yang kuat. Karena sama-sama datang dari nadliyin, mestinya daya adhesi itu ada antara NU dan PKB. Tetapi, karena peristiwa politik sejak Gus Dur, daya adhesi itu berkurang sehingga NU punya daya kohesi dengan semua partai. Demikian juga PKB, yang mempunyai kohesi dengan Gerindra. Tetapi, kohesi antara PKB dengan Gerindra tidak sekuat NU dan PKB, karena NU adalah basis kultural dari PKB. “Jadi, tetap orang menghitung akhirnya politik Indonesia dibenamkan kembali di dalam apa yang pernah dibahas oleh Herbert Feith pada tahun-tahun awal kemerdekaan, bahwa faktor-faktor kebudayaan itu yang dia sebut sebagai politik aliran, tetap jalan terus. Jadi, basis aliran itu tetap berlaku di kita sehingga kita mungkin melihat bahwa itu yang menyebabkan Anies berpikir tidak perlu terlalu idealis, lebih baik lebih pragmatis,” ujar Rocky. Sepertinya kasus yang dialami oleh Cak Imin, Surya Paloh, dan Anies Baswedan sudah diperhitungkan sejak awal, sejak mereka memutuskan untuk bergabung. “Saya kira itu pentingnya kita antisipasi dua arah, apakah sebetulnya Cak Imin itu proksi Jokowi atau Cak Imin minta diproksikan dengan Jokowi melalui Surya Paloh, walaupun dalam keterangan resmi Surya Paloh mengatakan Muhaimin itu pilihan dia. Tetapi, selalu ada yang disebut underline assumption bahwa sebetulnya Surya Paloh juga membaca kepentingan Pak Jokowi di dalam upaya untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun partai yang lolos dari genggaman Pak Jokowi,” ungkap Rocky. Tetapi, tambah Rocky, ada satu poin yang kita mau perlihatkan pada publik bahwa mendekati pemilu makin terbuka ketidakpastian, sehingga orang mulai membayangkan misalnya terjadi ekonomi memburuk, harga-harga naik, BBM naik, jalan tol naik, tiba-tiba ada kasus pemanggilan tokoh-tokoh politik, dan itu artinya ada persiapan untuk menghadapi kekacauan. “Jadi, lebih baik kita ucapkan secara jujur melampaui kasak kusuk politik hari ini bahwa potensi untuk pembatalan Pemilu juga di depan mata, supaya kita mengantisipasi hal yang buruk. Karena, bagaimanapun, begitu dipanggil oleh KPK, itu akan menjadi konsumsi publik. Cak Imin akan dibongkar kiri kanan,” ujar Rocky. “Keterangan ketua NU kemarin juga semacam latar belakang kenapa orang mulai mengerti bahwa perkawinan antara Anies dan Cak Imin itu sebetulnya dipaksakan. Kalau kata Cak Imin dipaksakan oleh waktu, kalau kata Anies itu sudah ditakdirkan di langit,” ujar Rocky. Jadi, tambah Rocky, kita mesti balik pada pragmatisme. Dan SBY juga sedang memikirkan siasat untuk lebih pragmatis, karena Demokrat memutuskan untuk keluar dari KPP, tetapi akan tetap berpolitik. “Jadi, banyak betul variabel yang masih bisa mengganggu hubungan antara Anies dan Cak Imin,” ujar Rocky. (sof)
Anis Matta Nilai Perubahan Koalisi itu sebagai Peristiwa Lumrah, sehingga Tidak Perlu Baperan
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap semua pihak agar tidak memandang koalisi partai politik (parpol) pengusung bakal calon presiden (Capres) 2024 tidak seperti menonton drama percintaan telenovela atau drama korea (drakor). \"Kalau dulu kita suka nonton telenovela, kalau sekarang drakor, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi kita mesti memandang koalisi ini tidak seperti menonton drama cinta dalam telenovela atau drama korea,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023). Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #12 dengan tema \"Mengapa Ada Perubahan Koalisi?\" yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (4/9/2023) malam. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menegaskan, jika memandang perubahan koalisi sekarang seperti drama cinta, maka ada pertemuan dan ada perpisahan. \"Sebab, jika kita memandanganya seperti drama cinta, nanti ada pertemuan, ada perpisahan, terus ada pengkhianatan. Ada yang pergi, dan ada yang ditinggalkan,\" katanya. Apabila semua orang memandang koalisi seperti drama cinta, maka akan ada penyebutan bahasa pengkhianatan, perselingkuhan, perceraian dan lain sebagainya. Wakil Ketua DPR 2009-2013 ini menilai perubahan di dua koalisi, yakni di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), adalah peristiwa yang lumrah terjadi di dalam politik. Anis Matta pun sudah memprediksi hal ini sebelumnya bakal terjadi bahwa akan ada kejutan-kejutan di Pilpres di 2024, dimana salah satu sumber kejutannya adalah pembentukan format koalisi yang ada sekarang. \"Nah, sekarang kita melihat kejutan-kejutan ini terus muncul, koalisinya terus berubah-ubah. Jadi sebenarnya kalau ada yang membentuk koalisi perubahan, itu hanya cita-cita. Tapi perubahan koalisi, itu fakta dan akan terus berubah tergantung realitas politik,\" katanya. Sehingga diperlukan alat baca untuk memahami perubahan koalisi ini, yang dilakukan para pemimpin politik atau ketua umum partai politik (parpol). Partai Gelora, lanjutnya, punya kepentingan agar publik dapat memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam koalisi ini. Menurut Anis Matta, ada dua pendekatan yang bisa menjadi tolok ukur dari perubahan koalisi ini, yakni pertama faktor sistem dan kedua faktor aktor, serta dilengkapi oleh faktor agama. Faktor sistem dikarenakan Indonesia mengenal sistem multipartai, bukan dua partai. Apalagi di dalam pengusungan capres juga harus memenuhi ketentuan presidential treshold (PT) 20 persen. \"Dalam sistem kita sekarang itu, hanya ada satu partai yang bisa mencalonkan presiden seorang diri, sedangkan lainnya tidak cukup, sehingga harus koalisi. Tapi pada prinsipnya, antara parlementer dan presidensial, koalisi itu adalah keniscayaan,\" jelasnya. Perbedaannya, dalam parlementer, koalisi bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan bisa bubar setiap saat apabila tidak ada kesepakatan lagi. Sedangkan dalam sistem presidensial, berkoalisi hanya bertujuan untuk menetapkan capres dan calon wakil presiden (cawapres). \"Jadi kita harus memandang, bahwa koalisi dalam sistem politik itu harus dibentuk sejak awal dan berubah-ubah terus, karena kondisinya memaksa begitu. Sistem multipartai ini memaksa kita berkoalisi, dan kenapa PKB dan NasDem berkoalisi, ya karena cukup secara sistem,\" katanya. Anis Matta berpandangan seluruh partai di parlemen saat ini, memiliki value atau nilai, karena memiliki kursi dan bisa menentukan arah koalisi, berbeda dengan Partai Gelora sebagai partai pendatang baru. \"Secara rasional proses perubahan dalam format koalisi itu hal niscaya, itu fakta. Tapi kalau tidak ada treshold, maka setiap partai politik akan punya capresnya sendiri-sendiri,\" kata Ketua Umum Partai Gelora, yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 Sedangkan faktor aktor atau pelaku berperan untuk memaksa sistem tersebut berkoalisi, meski koalisi itu suatu keniscayaan. Hal itu bisa terjadi sebelum dan sesudah Pilpres. Artinya, bahwa format koalisi itu sebenarnya adalah tabiat dari para aktor tersebut. Hal ini dimulai dari penetapan capres hingga pembentukan pemerintahan. Pembentukan pemerintahan juga bukan untuk memenuhi keabsaan, tapi lebih pada pertimbangan politik dari si aktor atau pelaku. Anis Matta mengungkapkan, bahwa aktor-aktor tersebut dapat memahami aturan dan memahami cara mencapai tujuan dengan baik, serta sangat rasional dalam menentukan pilihan-pilihan langkahnya. Sehingga diharapkan agar semua orang tidak memandang kejutan-kejutan yang terjadi dari perubahan koalisi ini, sebagai peristiwa luar biasa, tapi peristiwa biasa. Sebab, para aktor itu tersebut, sebenarnya memiliki masalah tersendiri hingga membuat kejutan-kejutan dengan motif atau spesifik interest yang berbeda-beda. \"Tapi apakah dia benar-benar ingin menjadi presiden dan wakil presiden? Boleh jadi dia punya tujuan lain yang belum terungkap, yaitu berguna untuk perlindungan hukum misalnya, paling tidak sementara, kan bisa begitu,\" katanya. Namun, motif-motif tersebut, menurut Anis Matta, tetap tidak bisa dipahami, karena cara mencapainya sangat rasional. Hingga tindakan yang rasional itu, tampak seperti tidak rasional sama halnya dengan keinginan untuk menjadi capres, cawapres ataupun menteri. \"Tetapi tindakan PKB dan NasDem itu rasional, ya cukup 20 persen seperti sistemnya. Makanya, saya respek dengan Pak Prabowo, mengatakan itulah demokrasi. Ada yang datang, ada yang pergi dan setelah dia pergi mungkin saja kembali lagi. Artinya, kita jangan baperan dalam berpolitik,\" tandas Anis Matta. Fenomena perubahan koalisi ini, sebenarnya sudah dijelaskan oleh Islam. Mengapa orang berperang dan mengapa orang bersekutu. Contoh yang paling terang adalah Piagam Madinah, yang menjdi platform persekutuan kelompok-kelompok yang berbeda yang tinggal di tanah yang sama. \"Jadi dalam negara demokrasi, kepentingan dan ideologinya bisa berbeda-beda, sehingga diperlukan persekutuan atau koalisi dalam perspektif agama. Jadi koalisi itu tidak hanya bergantung sistem, dan aktor saja, tapi juga niat aktor itu sendiri, dimana di dalam agama telah diatur. Lalu, seperti apa kesamaan ideologi dan kepentingannya, anda tentu sudah mendapatkan jawabannya sendiri. Karena koalisi perubahan itu hanya cita-cita, tapi fakta realitas politiknya adalah perubahan koalisi yang diatur aktor atau pelaku,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Prajurit yang Terlibat Penganiayaan Dihukum Berat
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurachman, menegaskan dia memerintahkan jajarannya untuk menghukum seberat-beratnya tiga prajurit TNI AD yang terlibat kasus penculikan, pemerasan, hingga penganiayaan seorang warga sipil sampai korban meninggal dunia.“Ini saya sampaikan agar dihukum seberat-beratnya. Kalau tentara itu, hukumannya lebih berat saya rasa, menurut saya itu, karena apa satu sisi, dia dipecat, kemudian yang kedua ya sama hukumannya kalau misalnya diberlakukan di yang sipil dengan militer, kita lebih berat lagi, lebih menderita lagi kalau menurut saya,” kata dia, menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Selasa.Ia melanjutkan dia menginstruksikan jajarannya di Dinas Hukum TNI AD untuk memproses tiga prajurit itu dengan hukuman yang berat sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku.“Saya bilang, saya sampaikan, tegakkan hukum yang berat terhadap pelaku sehingga mereka betul-betul merasakan bagaimana akibat dari perilakunya dia,” kata dia.Praka RM (anggota Paspampres TNI), Praka HS (anggota Direktorat Topografi TNI AD), dan Praka J (anggota Kodam Iskandar Muda), bersama seorang warga sipil berinisial ZSS (kakak ipar Praka RM), menculik, memeras, dan menganiaya dua warga sipil, yang salah satunya merupakan seprang pemuda asal Aceh berusia 25 tahun berinisial IM.Para pelaku melepas salah satu korban saat penganiayaan itu berlangsung. Namun, IM yang diketahui bernama Imam Masykur pada akhirnya dianiaya hingga meninggal dunia.Sejauh ini, penyidik Polisi Militer Kodam Jaya, yang menangani kasus tersebut, belum dapat menjelaskan lebih mendetail motif para pelaku menculik, memeras, dan menganiaya korban.“Untuk mengungkap secara tuntas, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah ada latar belakang yang lain terkait obat-obatan, apakah sekadar penculikan dilatarbelakangi (motif) ekonomi dan sebagainya, ini masih didalami dan diungkap oleh penyidik,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Hamim Tohari, saat jumpa pers di Markas Pomdam Jaya, Jakarta, pada 29 Agustus 2023.Ia melanjutkan Dinas Penerangan TNI AD bersama Polisi Militer Kodam Jaya pasti akan menyampaikan perkembangan terbaru pemeriksaan kepada publik manakala informasi yang telah dihimpun lengkap.“Baik itu hasil konstruksi maupun pasal-pasal yang dikenakan, itu nanti akan kami sampaikan setelah proses penyidikan, kemudian (saat) hasil visum dan otopsi keluar, kemudian akan ditemukan lagi alat bukti maupun peran-peran dari (keterangan) saksi-saksi yang akan kami sampaikan,” kata dia.Korban meninggal dunia, Imam, seorang perantau dari Aceh, diculik pada 12 Agustus 2023 di toko kosmetik yang dia jaga di daerah, Rempoa, Tangerang Selatan. Kepada korban dan warga sekitar, para pelaku sempat mengaku sebagai polisi. Hasil pemeriksaan awal Polisi Militer Kodam Jaya, korban diketahui terlibat perdagangan obat-obatan ilegal.Imam, saat diculik dan dianiaya, sempat menghubungi keluarganya dan meminta uang tebusan Rp50 juta. Rekaman suara korban menghubungi keluarganya dan rekaman video yang memperlihatkan korban disiksa pelaku viral di media sosial. Keluarga korban pun melaporkan penculikan dan penyiksaan terhadap Imam ke Polda Metro Jaya. Laporan itu diterima polisi dengan Nomor STTLP/B/4776/VIII/2023/SPKT.Dari laporan keluarga korban ke kepolisian, Polisi Militer Kodam Jaya memulai proses hukum pada 14 Agustus 2023. Tiga prajurit tersebut saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Polisi Militer Kodam Jaya di Guntur, Jakarta, dan mereka juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan hingga menyebabkan kematian.(ida/ANTARA)
Sembilan Penjabat Gubernur Dilantik Mendagri di Jakarta
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik sembilan penjabat (pj) gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah provinsi yang masa jabatannya berakhir pada Selasa.Tito secara langsung mengambil sumpah sembilan pj gubernur itu di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.\"Sebelum Saudara mengucapkan janji sebagai pj gubernur, bersediakah Saudara bersumpah menurut agama masing-masing?\" tanya Tito.Para penjabat itu pun bersama-sama menjawab bersedia.\"Bersedia,\" jawab para penjabat.Tito lalu meminta mereka mengikuti kata-kata sumpah kepala daerah seperti yang diucapkannya.\"Saya minta Saudara-Saudara mengikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan setulus-tulusnya, serta berbakti kepada masyarakat, negara, dan bangsa,\" kata Tito.Para penjabat gubernur itu akan menjabat paling lama setahun dan bisa diperpanjang hingga terpilih gubernur dan wakil gubernur definitif hasil Pilkada Serentak 2024.Berikut nama-nama penjabat gubernur yang dilantik di Jakarta, Selasa:1. Bey T. Machmuddin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat2. Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah3. Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara4. Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya sebagai Pj Gubernur Bali5. Ridwan Rumasukun sebagai Pj Gubernur Papua6. Ayodhia Kalake sebagai Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur7. Harrison Azroi sebagai Pj Gubernur Kalimantan Barat8. Andap Budhi Revianto sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara9. Bachtiar Baharuddin sebagai Pj Gubernur Sulawesi SelatanPada Kamis (31/8), Presiden Joko Widodo telah menunjuk 10 penjabat gubernur melalui sidang tim penilai akhir (TPA).Seorang penjabat gubernur Nusa Tenggara Barat akan dilantik pada Selasa (19/9) karena masa jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah baru habis di tanggal tersebut.(ida/ANTARA)
Muhaimin Sudah Bersurat ke KPK Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan Muhaimin Iskandar sudah mengirimkan surat ke KPK untuk minta penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap ketua umum partai tersebut terkait dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.\"Gus Imin (Muhaimin) sudah berkirim surat untuk penjadwalan ulang,\" kata Jazilul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Jazilul menjelaskan alasan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mangkir dari pemeriksaan KPK di Jakarta, Selasa.Muhaimin sedang menghadiri agenda pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Internasional Jam\'iyyatul Qurra wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) di Kabupaten Tanah Laut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya.\"Hari ini, beliau (Muhaimin) menghadiri agenda lama, selaku wakil ketua DPR RI, membuka acara Musabaqah Tilawatil Qur’an Internasional JQHNU di Tanah Laut, Kalsel,\" kata Jazilul.Sebelumnya, KPK menunda pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar, selaku menteri tenaga kerja (menaker) periode 2009-2014, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker tahun 2012.\"Tim penyidik KPK tadi menyampaikan bahwa telah menerima surat konfirmasi dari saksi (yang) tidak bisa hadir karena ada agenda lain di tempat lain,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.Ali menjelaskan Muhaimin awalnya meminta agar pemeriksaan dilakukan pada Kamis (7/9). Namun, penyidik lembaga antirasuah tersebut akhirnya menjadwalkan pemeriksaan menjadi pekan depan.\"Tentu, kami akan sampaikan informasi kembali kepada saksi ini untuk hadir di waktu yang ditentukan oleh tim penyidik KPK,\" tambah Ali.KPK pun telah menegaskan bahwa tak ada motif politik dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012 tersebut. Penyidikan kasus tersebut dilakukan dengan persiapan matang.\"Proses penyidikan itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud,\" kata Ali Fikri.Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai menaker.\"Jadi, kami tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempus-nya (waktu kejadian, red.), waktu kejadiannya kapan. Jadi, kami dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti, kemudian disesuaikan dengan tempus-nya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu, ya, siapa yang menjabat di tahun itu,\" kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/9).Asep menambahkan opsi pemanggilan tak hanya dialamatkan kepada Muhaimin, tetapi juga kepada semua pejabat di lingkungan Kemnaker saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait.(ida/ANTARA)
Cak Imin ke Banjarbaru, Sowan Guru Adam Noor
Jakarta, FNN - Pendiri Az-Zahra Banua Banjarbaru Guru H Adam Noor Syarkawi menerima silaturahim Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di kediamannya, Jl. Guntur Rambai Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa.Dalam kesempatan itu, Guru Adam mendoakan Cak Imin agar mendapat pertolongan dan kemudahan dari Allah di setiap perjuangannya, terutama di jalur politik.\"Allahumma iqdi hawaijina, iqdi hawaiji Muhaimin Iskandar (Ya Allah, kabulkanlah seluruh hajat kami, seluruh hajat Muhaimin Iskandar),\" kata Guru Adam dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Selasa.Momen silaturahim tersebut berlangsung dalam suasana hangat.Guru Adam pun banyak memberikan nasihat kepada Cak Imin. Salah satunya agar istikamah menjaga dan memperjuangkan Islam Rahmatan Lil Alamin.Hadir mendampingi Cak Imin Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun A Syamsurijal, Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar, Ketua Fraksi PKB DPRD Tanah Bumbu H. Hasanuddin, serta sejumlah kader pengurus PKB setempat.Setelah sowan Guru Adam, Cak Imin beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tanah Laut. Ia dijadwalkan membuka Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Internasional.(ida/ANTARA)
Anwar Ibrahim hingga Xanana Gusmao Tiba di Jakarta Hadiri KTT ASEAN
Jakarta, FNN - Sejumlah perdana menteri negara ASEAN telah hadir di Jakarta untuk mengikuti serangkaian pertemuan KTT ke-43 ASEAN 2023 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 5 hingga 7 September 2023.Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta melaporkan sebanyak lima kepala negara dilaporkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin.Mereka adalah Perdana Menteri (PM) Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao yang tiba hari ini sekitar pukul 07.50 WIB.Kedatangan PM Xanana Gusmao disambut oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dan Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta Kemendikbud Ristek Tatang Musttaqin.Berikutnya adalah Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh yang tiba sekitar pukul 10.35 WIB. PM Vietnam disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong.Selang satu jam kemudian, Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet beserta pendamping tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan disambut oleh jajaran pasukan kehormatan dan tarian tradisional.Tim penyambut terdiri atas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Iv Heang.Pada pukul 13.20 WIB, giliran Perdana Menteri (PM) Laos Sonexay Siphandone beserta pendamping tiba di Tanah Air dan disambut oleh jajaran pasukan kehormatan dan tarian tradisional.Turut menyambut kedatangan PM Laos antara lain Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Kemendikbud Ristek Muhammad Adlin Sila.Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim beserta pendamping dilaporkan tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, sekitar pukul 15.20 WIB. Ketibaan PM Anwar beserta pendamping disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.Sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, pada Minggu (3/9) pukul 19.25 WIB. PM Mark diagendakan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pacific Island Forum (PIF).PM Mark Brown disambut oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto di ruang Naratetama Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.Para pemimpin negara tersebut dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN 2023 di Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada pada 5 hingga 7 September 2023.(sof/ANTARA)
Arsjad Rasjid dan Andika Perkasa Masuk Tim Pemenangan Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Jenderal TNI Purn. Andika Perkasa resmi ditunjuk sebagai Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo usai bertemu dengan partai politik pengusung Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin.\"Kami berempat mengadakan rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Sudah disampaikan tadi, ya, sudah diketok, ya,\" kata Hary Tanoe kepada awak media, Senin sore.Penunjukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oeman Sapta Odang, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, dan Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin.Bos MNC Group itu mengatakan bahwa Arsjad adalah sosok yang bisa diterima semua kelompok. Arsjad memiliki kapasitas dan jaringan yang luar biasa sebagai Ketua Kadin.Untuk itu, dia mengaku tidak heran Arsjad sebagai Ketua TPN Ganjar Pranowo. Saat ini, Arsjad juga mengetuai Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Business Advisory Council (ASEAN-BAC).\"Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) adalah Pak Arsjad Rasjid, tadi diputuskan,\" ujarnya.Tidak hanya itu, Andika Perkasa juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo.\"Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil juga,\" ucap Hary.Ia melanjutkan, \"Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Akan tetapi, yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan.\"Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Kantor Pusat TPN Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 beralamat di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.Kantor tersebut juga pernah digunakan sebagai kantor pemenangan Presiden Joko Widodo dan Ma\'ruf Amin pada Pilpres 2019.\"Jadi, kantor pusat tim pemenangan itu berada di Gedung High End yang digunakan juga pada saat pemenangan Pak Jokowi dengan K.H. Ma\'ruf Amin,\" ucap Hasto.Rapat perdana TPN selanjutnya akan digelar pada hari Rabu (13/9) pukul 14.00 WIB. Rapat nantinya akan rutin dilakukan setiap Rabu.Ganjar Pranowo adalah bakal calon presiden yang telah mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Perindo, Hanura, dan PPP. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada bakal calon wakil presiden yang ditetapkan.Sesuai dengan jadwal KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai19 Oktober hingga 25 November 2023.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Sultan Brunei Tiba di Jakarta untuk KTT ASEAN
Jakarta, FNN - Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah beserta pendamping tiba di Indonesia untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN 2023 yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, 5 hingga 7 September 2023.Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin, menginformasikan pesawat yang membawa Sultan Brunei Darussalam beserta delegasi mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, hari ini sekitar pukul 16.30 WIB.Sultan Hassanal Bolkiah bersama putra keempatnya Pangeran Abdul Mateen disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.Selanjutnya, Sultan Brunei Darussalam beserta delegasi langsung meninggalkan bandara untuk melanjutkan kegiatan lainnya.Selain Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, sebanyak lima Perdana Menteri (PM) di kawasan ASEAN dilaporkan telah lebih dulu tiba di Indonesia hari ini.Mereka adalah Perdana Menteri Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.Sebelumnya pada Minggu (3/9) Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pukul 19.25 WIB. PM Mark diagendakan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pacific Island Forum (PIF).(sof/ANTARA)
SBY Baperan VS Surya Paloh Yang Mengagumkan (Bag-1)
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN Kalau anda tidak mau dikhianati kelak, maka jangan pernah berpikir untuk menjadi pengkhianat terhadap siapapun. Hanya pengkhianat saja yang ditakdirkan untuk dikhianati nantinya. Entah itu datangnya kapan? Perbuatan pengkhianatan itu bisa disejajarkan dengan sifat buruk dan tidak terpuji seperti munafik dan pembohong. Dampaknya adalah sakit yang dalam. Sakitnya dikhianati di sini (di hati). Untuk memulai tulisan berseri ini, beta perlu menonton berulang-ulang lima kali keterangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi keputusan Partai Nasdem yang menjodohkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres 2024 yang diusung Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Terlalu banyak keraguan yang mamaksa beta untuk harus menonton keterangan SBY berkali-kali. Awalnya tidak percaya kalau yang memberikan keterangan di sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebud adalah Pak SBY. Sebagai wartawan sejak akhir 1988, beta kenal dan paham betul bahwa Pak SBY itu terkenal sangat santun, kharismatik dan berwibawa. Pilihan diksinya sangat terukur tidak menyakitkan siapapun. Hanya saja setelah menonton dan mendengarkan ketarangan SBY sampai lima kali, beta sampai pada kesimpulan, wah Pak SBY lagi eror berat. Pak SBY yang beperan, kekanak-kanakan dan lebay dotkom mungkin juga karena faktor umur. Pak SBY keluar memperlihatkan aslinya yang licik, irihati, dengki dan culas. Namun Pak SBY berhasil untuk membungkusnya selama ini atas nama pribadi yang santun, wibawa dan kharismatik. Mantan aktivis ’98 yang sekarang menjadi kritikus sosial-politik Faizal Assegaf malah berpendapat kalau SBY itu dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari dan tahun ke tahun hanya memikirkan kepentingann anak dan keluarganya. Kalau ada omongan yang terkesan dan terlihat seperti memikirkan kepentingan publik, maka itu hanya tipu-tipu SBY untuk wujudkan kepentingan anak-anaknya. Tidak lebih dan tidak kurang. Pak SBY pernah membuka lebar mata rakyat Indonesia ketika dengan kewenangan pernuh di tangan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY anaknya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai Sekretaris Jendral Partai Demokrat. Pada saat yang sama selain menjabat Ketua Majelis Tinggi, Pak SBY juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan posisi Anas Urbaningrum. Fakta ini mempelihatkan akal sehat panggung politik Indonesia seperti sedang dihina, dilecehkan dan direndahkan martabatnya oleh Pak SBY. Tragisnya, lagi Pak SBY ketika itu juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Akibatnya, diduga keputusan-keputusan politik penting partai cukup diputuskan di kamar tidur atau meja makan keluarga. Keputusan hanya dibuat antara anak dan bapak, karena bapak menjabat Ketua Umum dan anak yang menjabat Sekretaris Jendral Partai Demokrat. Begitulah prilaku politik Pak SBY yang hebat, namun licik, picik, irihati dan pendendam demi masa depan kedua anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Prilaku SBY makin eror ketika dilakukan kongres-kongresan Partai Demokrat ke-5 tanggal 18 Maret 2020 di Jakarta. Kongres yang berhasil memproduksi AHY secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pertanyaannya, apakah Presiden Soeharto yang didukung penuh oleh ABRI saat itu, dengan posisi sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar tidak bisa menaruh anak-anaknya sebagai Ketua Umum Golkar? Tentu sangat bisa, dan bahkan lebih dari bisa. Hanya saja Pak Harto masih punya deposit etika dan moral yang tinggi dalam membedakan urusan kepentingan politik negara dengan urusan keluarga. Deposit etika dan moral Pak Harto ini yang sangat minus untuk dimiliki oleh Pak SBY. Sebagai salah satu kader terbaik Pak Harto, sebaiknya Pak SBY banyak belajar prilaku arif dan bijak untuk urusan yang seperti ini dari Pak Parto lagi. Tujuannya agar Pak SBY tidak terlihat seperti tokoh bangsa yang kerdil dan gersang di hari tua seperti sekarang. Keterangan di video yang beredar di media sosial dengan durasi 36 menit 38 detik itu, intinya Pak SBY menyerang Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya Paloh dan Capres Anies Baswedan dengan membabi buta. Pak SBY seperti orang hilang kewarasan atau akal sehat menuduh Bang Surya dan Mas Anies pengkhianat atas kesepakatan Koalisi Perubahan dan Persatuan. Masalah utama Pak SBY kehilangan kewarasan hanya karena anaknya Pak SBY, Mas AHY gagal berduet dengan Pak Anies sebagai pasangan Capres-Cawapres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kepentingan anak dan keluarga menjadi alibi utama Pak SBY pamer prilaku licik, picik, dengki, irihati, baperan dan lebay dotkom di ruang publik. Padahal semestinya Pak SBY lebih bijak, arif dan sejuk di usia senja seperti ini. Rakyat dan masyarakat pers Indonesia juga mencatat minimal dua pengkhianatan yang pernah dilakukan Pak SBY terhadap dua tokoh bangsa. Pertama, pengkhianatan Pak SBY saat menjabat Menkopolhukam kepada Presiden Ibu Megawati Soekarnoputri. Kedua, pengkhianatan yang dilakukan Pak SBY kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang saat itu menjabat Menteri Sekretaris Negara. Padahal tandatangan Prof. Yusril sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengantarkan Pak SBY sebagai Presiden di tahun 2004 lalu. (bersambung)
POPULER
