POLITIK
Pakar Hukum Mendorong Pembentukan RUU Transisi Kepresidenan
Jakarta, FNN - Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid mendorong pembentukan rancangan undang-undang (RUU) transisi kepresidenan di Indonesia.\"Secara konstitusional pranata pengaturan transisi presiden tidak diatur secara spesifik,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.Dia menjelaskan kebutuhan ketatanegaraan menjelang Pemilu 2024, bagaimana merumuskan pranata proses peralihan kekuasaan eksekutif secara tertib, damai, dan bermartabat dalam lingkungan jabatan kepresidenan RI.Menurut dia, RUU transisi kepresidenan itu prinsip dasarnya adalah kepentingan nasional yang mensyaratkan agar peralihan jabatan presiden dilakukan guna menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan.RUU itu juga sebagai alat untuk mengatur mekanisme serta memfasilitasi transisi kekuasaan yang tertib dan damai, sekaligus mengatur aspek-aspek teknis lainnya, seperti layanan dan fasilitas transisi presiden yang disediakan oleh negara pada kantor sekretariat negara.Kata dia, diharapkan RUU itu juga mereduksi adanya potensi gangguan dalam bentuk apa pun, yang disebabkan oleh pengalihan kekuasaan eksekutif serta berimplikasi pada timbulnya instabilitas sosial politik.Menurut Fahri, perjalanan bangsa dan negara Indonesia selama ini, berkaitan dengan proses peralihan kekuasaan antara presiden, belum bertumbuh sebuah tradisi ketatanegaraan yang baik.\"Kebijaksanaan yang tinggi serta kearifan dari seorang kepala negara, dalam menciptakan tradisi ketatanegaraan, dan transisi kekuasaan menjadi penting untuk dikembangkan,\" katanya menegaskan.Pandangan itu juga disampaikan Fahri dalam diskusi publik bertema, harkat, martabat dan keselamatan seorang mantan presiden di Jakarta.Sebelumnya, Pengamat politik Rocky Gerung dalam diskusi itu menjelaskan secara antropologi, politik di Indonesia, berbasiskan dendam. Di awali ketika Ken Arok menjadi Raja, hingga fenomena antar-Presiden di Indonesia. Misalnya, dijatuhkannya Presiden Gus Dur, hingga tak harmonis-nya hubungan politik Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI, bisa jadi mendapatkan serangan dari presiden terpilih.“Ada perisai hukum, hingga kultur tersedia. Tetapi perisai yang paling tangguh adalah batin presiden sendiri,” jelasnya.(sof/ANTARA)
Jenderal Gatot Nurmantyo dan Rahman Sabon, Satu-satunya Capres Cawapres dari Rakyat untuk Rakyat
Oleh Letjen. TNI Purn Dr. Umar Abdul Azis - Sultan Siak Sri Indrapura Riau APA yang bakal berlanjut pasca Surya Paloh mengeluarkan statemen, PKB bergabung dengan KPP? Sabtu (2/9/2023) pagi telah dilakukan deklarasi KPP mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berlangsung di Surabaya Sabtu sore. Dinamika politik di KPP ini terbilang mengejutkan. Meski, hal ini memberi jawaban pasti tentang: mengapa deklarasi Anies-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak kujung diwujudkan. Tetapi di balik dinamika itu, praktis muncul analisis dari berbagai tokoh, dan elemen bangsa lain. Juga, tak terkecuali dari keluarga besar raja sultan dan pemangku adat Nusantara. Pokok analisis itu, bahwa cawe- cawe Pesiden Joko Widodo telah berhasil memecah koalisi perubahan KPP. Bahkan, juga akan memecah koalisi PDIP sendiri. Diskursusnya, Jokowi \"memenangkan\" pertarungan Capres 2024. Musababnya, bukan tidak mungkin konfigurasi koalisi partai pengusung Capres Cawapres bisa bermetamorfosis menjadi : ▪Koalisi Gerindra + Golkar + PAN: 36,1 % suara. ▪Koalisi Demokrat + PKS + PPP: 21,3 % suara. ▪Koalisi Nasdem + PKB: 20,3 % suara. ▪ Koalisi PDI Perjuangan, 22,3 % suara Prediksi ini bisa saja terjadi, lantaran publik sudah dapat membaca kebiasaan partai politik yang sukanya \"pecicilan\" dalam menentukan pasangan. Betapa tidak, ketika kabar akan duet Anies dengan Muhaimin sebagai Cawapres, sontak para petinggi Demokrat kebakaran jenggot. Tetapi beberapa jam kemudian AHY yang digadang Demokrat dengan mengunci Koalisi Perubahan Untuk Persatuan KPP menjadi Cawapresnya Anies, harus mengklarifikasi dengan mengeluarkan surat himbauan pada seluruh kader Demokrat yang dianggap menyejukkan, lalu puji-pujian pun berdatangan. AHY memang layak jadi Ketum Demokrat sekalipun usia tergolong muda dan belum banyak makan asam garam memimpin misalnya menjadi Kepala Daerah, dsbnya, jelas ini bagian dari modal AHY menawarkan jadi Cawapres. Pemilihan langsung presiden sudah berjalan beberapa kali di era reformasi, tetapi di era Joko Widodo nyapres hingga berhasil menang 2 periode tidak dipungkiri menorehkan legacy buruk tentang sebuah partai. Apalagi secara terang-terangan kedaulatan rakyat telah bergeser menjadi kedaulatan partai politik. Dan para elitis partai justru enjoy menikmati situasi paska Amandemen UU 1945. Padahal, itu sudah sangat nyata menyimpang dari prinsip konstitusi kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu UUD 1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945 sebagaimana termaktub dalam Mukadimah UUD 1945 sebagai landasan hukum konstitusional tertinggi negara kita. Jalannya demokrasi kekinian dipastikan berubah dari partai untuk partai, sekalipun hiruk pikuk pesta demokrasi pilpres menyita waktu rakyat Indonesia. Konfigurasi peluang munculnya satu lagi Capres mewakili kerajaan Kesultanan Nusantara masih terbuka untuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (GN), diusung melalui Koalisi Independen Kembali ke UUD 1945 Asli dengan Adendum dengan dukungan dari Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) serta komunitas Raja Sultan Nusantara patut diperhitungkan. Tidak sulit memasangkan Jend GN dengan Dr Rahman Sabon Nama (RSN) Wareng V pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli, Panglima Perang Jelajah Nusantara. RSN adalah Pemegang Colateral Aset Dinasti Nusantara yang dikenal luas sebagai Penggagas The Royal Kingdom Assets Kerajaan Nusantara untuk Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia guna membebaskan Indonesia dari pengaruh jual beli kekuasaan , jabatan dan kebijakan yang merupakan jenis korupsi suap yang merusak tatanan moral bangsa. Pasangan Capres Cawapres Jenderal TNI Purn.Gatot Nurmantyo (GN) dan Dr Rahman Sabon Nama ( RSN) dipastikan satu-satunya pasangan berasal dari rakyat untuk rakyat. Bukan tidak mungkin pasangan GN-RSN akan menjadi kuda hitam kontestasi Pilpres 2024 yang tidak bisa disepelekan begitu saja.***
Anies – Cak Imin Deklarasi: Sejarah Penyingkiran AHY Juga Bagian dari Cawe-cawe Jokowi
Jakarta, FNN - Meroketnya Cak Imin sebagai pendamping Anies Baswedan menimbulkan sesak dada banyak pihak. Maklum selama ini Ketua Umum PKB itu seakan menjadi cawapres buangan, setelah Prabowo melepehnya. Tadi malam, setelah rapat majelis tinggi, Demokrat memutuskan mencabut dukungan pencapresan Anies Baswedan. Saat ini Demokrat untuk sementara menjadi ‘jomblo’. Sementara itu, pukul 14.00 WIB tadi dilakukan deklarasi Capres – Cawapres Anies - Muhaimin di Surabaya. Menanggapi pencabutan dukungan Demokrat terhadap pencapresan Anies, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (2/9/23) mengatakan, “Saya menangkap itu sebagai satu protes oleh SBY. Dan kita tahu itu akan terjadi, karena pertaruhan terakhir yaitu AHY harus ada di dalam komposisi politik, tapi ternyata dia tersingkir. Tetapi, banyak orang yang menganggap bahwa mungkin juga ada kalkulasi yang lebih jauh dari SBY bahwa AHY akan diedarkan lagi mungkin ke PDIP atau bahkan ke Prabowo.” Tetapi, lanjut Rocky, poin kita adalah di dalam politik ada yang disebut maksimum minimum, apa yang maksimum bisa dicapai dan apa yang minimum harus dipertahankan. Orang menganggap bahwa SBY mengambil yang maksimum, padahal ada yang minimum, yaitu masuk di dalam koalisi tapi kemudian mengambil inisiatif untuk memimpin. Tetapi, itu kalkulasi yang mungkin bagi Surya Paloh berbahaya, karena sebelum SBY masuk dalam koalisi, SBY punya pengaruh yang kuat. Jadi, menurut Rocky, SBY mungkin berhitung bahwa kalaupun dia sedikit mau menegosiasi, itu juga tetap tidak ada gunanya karena sudah dipastikan bahwa AHY itu dikeluarkan dari radar Anies Baswedan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Surya Paloh. Keinginan Surya Paloh juga bukan keinginan dia sendiri, walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir reputasinya atau profilnya kalau ada SBY. “Tetapi, yang perlu kita tahu bahwa sejarah penyingkiran AHY itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi. Jadi lengkaplah pengetahuan kita bahwa keadaan politik kita memang dikacaukan oleh kepentingan Jokowi untuk tetap mengendalikan partai-partai,” ujar Rocky. Menghadapi Pilpres, menurut undang-undang, mau tidak mau Demokrat sebagai partai politik harus mendukung salah satu calon. Tetapi, dengan drama-drama yang terjadi saat ini bagaimana? “Saya pikir karena sudah diputuskan keluar maka tentu di dalam pikiran saya, dalam analisis saya, SBY akan fokus pada legislatif. Jadi, ya sudah, perkuat saja legislatif dengan mengedarkan semacam moral baru bahwa Demokrat memang tidak menginginkan ada tukar tambah yang masih berbau kepentingan Jokowi,” saran Rocky. Menurut Rocky, SBY bisa ucapkan lebih keras bahwa sebetulnya ini bukan sekadar soal Surya Paloh atau Anies yang berkhianat, tapi memang ini keinginan dari Presiden Jokowi. Lalu publik melihat kalau begitu memang ada frontalisasi secara etis antara Demokrat dengan Jokowi. “Itu lebih tegas sebetulnya sehingga publik bisa memilih SBY yang betul-betul ingin tegak lurus dengan nilai di dalam demokrasi atau menganggap SBY baperan. Itu yang harus dihindari. Jangan sampai terus-menerus orang anggap bahwa SBY ngambek,” ujar Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga menyarankan agar SBY datang dengan pidato yang baru bahwa dia memilih untuk berseberangan dengan Jokowi, karena dengan cara itu dia bisa memperkuat pondasi dari Partai Demokrat sebagai kekuatan oposisi satu-satunya bahkan. Kalau itu diucapkan, pasti publik akan menganggap memang SBY tegak lurus dengan prinsipnya. Tetapi, kalau kemudian misalnya AHY dipasangkan lagi dengan Mega maka berkurang sifat otentik dari pidato SBY. Kalau pilihan SBY akan mengambil alih semua narasi perubahan dengan siapa Demokrat akan berkoalisi. Ini tentu sesuatu yang dilematis buat SBY. “Itu dilemanya. Tapi saya menghitung itu akan diselesaikan dengan satu kepastian bahwa Demokrat memang membatalkan seluruh agenda politik eksekutifnya dan memastikan bahwa dia akan bekerja untuk memperkuat partainya. Kalau pergi pada Prabowo, jelas bukan perubahan, kalau pergi pada PDIP juga bukan perubahan, karena Ganjar itu ada bagian dari kepentingan Jokowi,” ujar Rocky. Jadi, menurut Rocky, sebetulnya SBY masih ada semacam peluang untuk menegur secara etis bahwa politik kita buruk, tapi teguran itu mesti terhadap Jokowi, supaya lebih radikal. “Nah, kalau teguran itu pada Jokowi, mungkin publik akan memberi semacam dukungan atau aplus bahwa SBY memang harus memimpin perubahan dan Pak Jokowi mungkin juga akan terganggu kalau SBY menunjukkan langkah-langkah konkrit untuk menentang kebijakan penempatan Cak Imin di PKB,” ujar Rocky. “Jadi, SBY justru mesti terang-terangan mengatakan bahwa hanya karena kepentingan Jokowi untuk membatalkan Anies maka dipasanglah Cak Imin yang memang potensial untuk dinyatakan kriminal nanti. Jadi SBY mesti mengatakan bahwa Jokowi memasang Cak Imin sebagai kendali terhadap Anies dan kalau Anies makin tinggi itu artinya Cak Imin akan disprindikkan. Jadi, jangan ragu SBY mengatakan bahwa Cak Imin itu adalah faktor liability di dalam ide perubahan dan itu bisa memberatkan Anies dan sangat mungkin juga Anies batal capres kalau sehari sebelum mendaftar Cak Imin dipanggil KPK,” ungkap Rocky. Tidak ada yang final dalam politik, kata Rocky. Rocky menganggap Demokrat mungkin sedang menunggu waktu sehingga ada realignment lagi. Bisa saja Anies balik lagi pada AHY, misalnya. Deklarasi bukan satu hal yang sudah pasti. Bisa saja seminggu sebelumnya ada perubahan politik.(sof)
Deklarasikan Dukungan Partai Gelora, Anis Matta: Prabowo Pemimpin yang Kuat dan Rendah Hati
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia resmi mendukung Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keputusan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta di sela-sela deklarasi dukungan di The Djakarta Theather, di Jl MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (2/9/2023). Prabowo Subianto terlihat hadir di lokasi acara pada pukul 10.11 WIB. Kedatangan Menteri Pertahanan (Menhan) disambut oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Para pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga terlihat hadir, tapi minus PKB. Mereka adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPP Partai Golkar Tahan Samuel Lomban Toruan. Lalu, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil. Tampak pula Anggota DPR Andre Rosiade, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan (Iwan Bule) dan politisi senior Partai Gerindra Fuad Fawazier. Sementara dari Partai Gelora yang hadir, selain Anis Matta dan Fahri Hamzah adalah Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Seni dan Ekraf Deddy Mizwar, Wakil Sekjen Dedi Miing Gumelar dan lain-lain. Anis Matta dalam sambutannya mengatakan, situasi geopolitik dunia sekarang sudah pada tingkat kekacauan yang hampir tidak terkendali. Sehingga seluruh komponen bangsa harus bersatu dalam menghadapi dalam situasi ketidakpastian saat ini. \"Di tengah kondisi dunia yang kacau, kita sebagai bangsa harus bersatu. Partai Gelora menilai bahwa Pak Prabowo adalah orang yang tepat untuk mempersatukan kita,\" kata Anis Matta dalam pidatonya. Menurut Anis Matta, keterbelahan masyarakat saat ini, akibat polarisasi politik di Pilkada DKI Jakarta 2017, serta Pilpres 2014 dan 2019 yang residunya masih ada hingga kini, bahkan cenderung naik ekskalasinya menjelang Pilpres 2024, sehingga harus segera diakhiri. Untuk mengakhiri keterbelahan di masyarakat itu, diperlukan politik jalan tengah, dimana tidak kekuatan kelompok kiri atau kanan. Adapun figur atau tokoh yang tepat dan konsisten menjalankan politik jalan tengah adalah Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan (Menhan) saat ini. \"Jadi di tengah keterbelahan masyarakat, kita membutuhkan sosok yang membuka jalan tengah, sehingga kita bisa bertemu,\" ujar Anis Matta \"Pak Prabowo telah dengan konsisten mengangkat politik jalan tengah agar kita keluar dari polarisasi,\" papar Anis Matta lebih lanjut. \"Prabowo adalah man of the moment,\" tegas Ketua Umum Partai Gelora ini. Anis Matta menilai Prabowo adalah pemimpin yang rendah hati, dan mau belajar dari sejarah kepemimpinan dan politik, serta mau merangkul semua pihak baik lawan maupun kawan. \"Jadi soal kepemimpinan ini, ada pelajaran tambahan tentang kepribadian beliau yang kuat dan rendah hati. Jadi momentum geopolitik dan momentum kepentingan nasional itu bertemu dengan momentum kearifan beliau,\" ujarnya. Karena itu, iya yakin perjodohan antara Partai Gelora dan Prabowo Subianto dengan Koalisi Indonesia Maju akan mengantarkan Indonesia bisa menavigasi situasi transisi geopolitik global ini. \"Mudahan-mudahan di tengah transisi geopolitik yang rumit ini, kita mendapatkan peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju,\" katanya., Usai menyampaikan pidatonya, Anis Matta langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) dukungan Partai Gelora kepada Prabowo Subianto. Anis Matta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ke panggung menyaksikan penyerahan SK dukungan tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih karena telah didukung oleh Partai Gelora, yang digawangi oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah yang dikenalnya sudah lama. \"Terima kasih telah diberikan kepercayaan besar. Kita semua di sini ingin memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat seluruhnya,\" kata Prabowo dalam pidato politiknya. Apabila nanti diberikan kepercayaan oleh rakyat pada 14 Pebruari 2024, Prabowo bertekat akan menghilangkan korupsi dan kemiskinan di Indonesia. \"Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, kita menjamin tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang lapar, tidak bisa minum susu dan tidak ada orang yang tidak bisa berobat,\" ujarnya. Prabowo menegaskan, jika ingin Indonesia makmur, maka para pemimpin tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. \"Saya menerima harapan yang begitu besar dari banyak kalangan. Sebagai anak bangsa, saya telah bersumpah untuk memberikan jiwa dan raga untuk rakyat dan bangsa Indonesia,\" katanya. Prabowo berharap agar pembelahan yang telah terjadi selama ini, bisa diakhiri demi kepentingan rakyat, dan semua anak bangsa harus bersatu sekarang. \"Saya dengan Pak Jokowi (Joko Widodo) adalah rival politik, tapi saya belajar dari sejarah, bahwa tidak mungkin ada kemakmuran, tanpa perdamaian. Pembelahan dan permusuhan itu harus diakhiri,\" katanya. Kendati begitu, Prabowo menyerahkan semua pilihan kepada rakyat, siapa pada akhirnya putra-putra terbaik bangsa yang akan dipilih. Namu, jika diberikan amanah sebagai Presiden di 2024, ia telah menyiapkan 12 fokus kebijakan seperti ketahanan pangan, energi, kesehatan, serta melanjutkan program program ekonomi dan kesehatan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. \"Semua indikator sekarang sudah mengatakan, bahwa nanti 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Kita menjadi negara keempat atau kelima, tapi minimal kita menjadi negara kedelapan dan kesembilan terbesar di dunia,\" pungkas Prabowo. Acara deklarasi ini berlangsung meriah dihadiri ribuan kader Partai Gelora dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo sebagai Capres 2024 ini, dikemas seperti menonton pertunjukan teater modern yang bertempat di studio di The Djakarta Theather. (Ida)
Figur Anies Baswedan Diyakini Bisa Merebut Hati Nahdliyin
Padang, FNN - Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof. Asrinaldi menyakini figur Anies Baswedan bisa merebut hati warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin setelah menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden.\"Ketika Cak Imin (Muhaimin Iskandar) ditegaskan sebagai calon wakil presiden, saya yakin pemilih-pemilih PKB akan memilih Anies pula,\" kata Prof. Asrinaldi di Padang, Sabtu.Dengan kata lain, ujar Asrinaldi, Nahdliyin yang sebelumnya menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Subianto bisa saja menyeberang atau berpindah ke Anies Baswedan karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Saat Muhaimin Iskandar menyatakan sikap mendukung Prabowo Subianto untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, termasuk safari politik yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra itu ke sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, diyakini telah meningkatkan elektabilitas Prabowo.Namun, sejak Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berdiri hingga berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar, nama Cak Imin tak kunjung dideklarasikan sebagai pasangan Prabowo Subianto.Menurut Asrinaldi, ketika ada tawaran atau pembicaraan politik mengenai pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin untuk maju pada pesta demokrasi lima tahunan, PKB langsung merespons dengan baik.Dipilihnya Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan diyakini tidak lepas dari kekuatan atau basis NU maupun PKB yang selama ini dikenal solid.\"Bisa jadi Surya Paloh memahami bahwa suara Prabowo yang naik itu berkat kaum Nahdliyin atau pemilih tradisional PKB,\" kata dia.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.Syaratnya ialah harus memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI, atau pasangan calon bisa diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
PKS Menggelar Konferensi Pers di Jakarta Menyikapi Dinamika Politik
Jakarta, FNN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar konferensi pers untuk menyikapi dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu.Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan partainya dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Sabtu sore. Presiden PKS Ahmad Syaikhu memimpin langsung konferensi pers untuk menyampaikan arah dukungan PKS.\"Konferensi pers DPP PKS terkait situasi terkini koalisi Pilpres 2024 pada Sabtu, 2 September 2023, pukul 15.30 WIB, bertempat di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan,\" kata Mabruri di Jakarta, Sabtu.Konferensi pers tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) di Kota Surabaya, Jawa Timur.Saat disinggung soal kehadiran PKS pada Deklarasi Anies-Cak Imin di Kota Surabaya itu, Mabruri mengatakan Syaikhu yang akan menjelaskan pada konferensi pers.\"Nanti ditanyakan saja ke presiden (PKS) di konferensi pers,\" tambahnya.PKS masih tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024.Sementara itu, Deklarasi Anies-Cak Imin dimulai pukul 14.00 WIB di Hotel Yamato atau Hotel Majapahit di Kota Surabaya.Berdasarkan pantauan ANTARA di Kota Surabaya, sudah terpasang banner bertuliskan \"Deklarasi Capres Cawapres 2024\" yang dilengkapi dengan foto dan tulisan nama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.Situasi di lokasi deklarasi semakin dipadati oleh jajaran pengurus PKB dan Partai NasDem yang kompak mengenakan kemeja berwarna putih.Beberapa tokoh partai juga tampak hadir di lokasi, di antaranya Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq, Kader PKB Arzetti Bilbina, dan Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie.(sof/ANTARA)
Gus Choi Berharap "AMIN" Bisa Secepatnya Melekat di Hati Masyarakat
Surabaya, FNN - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengharapkan akronim \"AMIN\" (Anies-Muhaimin) bisa secepatnya melekat di hati dan pikiran masyarakat usai deklarasi.\"Namun, soal pilihan hal itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing,\" kata Gus Choi saat menghadiri deklarasi AMIN di Balai Andika, Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu.Gus Choi optimistis deklarasi ini bakal menjadi awal manis bagi perjalan Anies-Muhaimin mengarungi perhelatan Pemilihan Presiden 2024.\"Selain berikhtiar, memenuhi syarat administrasi, memenuhi syarat seluruh strategi taktik, publikasi dan sosialisasi. Setelah itu, doa dan semua ikhtiar dan tawakal,\" ujarnya.\"Rakyat diberikan gagasan-gagasan yang terbaik, setelah itu kami serahkan kepada rakyat pilih siapa. Pilih AMIN, Anies-Cak Imin atau pilih yang lain, silahkan,\" kata Gus Choi menambahkan.Selain itu, Gus Choi mengatakan, bahwa Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat ini sudah berada di Kota Surabaya untuk menghadiri agenda deklarasi AMIN.\"Sudah ada di Shangri-La, sudah kumpul semua di sana. Saya duluan ke sini,\" kata Effendy.Dia menyebut Anies juga sudah siap mengikuti prosesi jalannya acara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebutnya tak memiliki persiapan khusus. \"Tidak ada saya kira biasa-biasa saja,\" ucapnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Jazilul Fawaid menyatakan deklarasi AMIN dijadwalkan digelar pukul 14.00 WIB.Jazilul menyebut Anies Baswedan sudah berangkat dari Jakarta menuju Surabaya. Sedangkan Muhaimin Iskandar terlebih dahulu meminta restu ibundanya yang berkediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Hengkangnya PKB dari Prabowo Adalah Proses Demokrasi
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menanggapi bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan merupakan bagian dari proses demokrasi.Ketua Umum Partai Gerindra itu berpendapat bahwa pada akhirnya rakyat sebagai pemilih yang akan menilai dan memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Demokrasi adalah suatu proses diskusi, bertemu, kadang-kadang berpisah, ya. Santai saja. Kita berbuat yang baik untuk rakyat, rakyat yang menilai. Rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan, dan rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak bisa dibohongi. Semuanya kami serahkan kepada rakyat,\" kata Prabowo usai Deklarasi Partai Gelora Indonesia Mendukung Prabowo Subianto sebagai Bakal Calon Presiden RI 2024-2029 di Jakarta, Sabtu.Prabowo pun menyatakan tidak sepakat jika bergabungnya Partai Gelora Indonesia ke KIM sebagai pelipur lara pengganti PKB yang ke luar dari koalisi yang sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.\"Demokrasi itu tidak ada lara-laraan. Nggak ada lara-laraan. Tidak ada pelipur-pelipuran,\" tegas Prabowo.Saat acara deklarasi tersebut, Prabowo juga beberapa kali menyebut istilah \"pengkhianatan\" yang menurutnya tidak ditujukan ke PKB. Prabowo menegaskan dia tidak masalah jika dia dibohongi dan dikhianati.\"Boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati, asal jangan Prabowo bohong dan berkhianat,\" katanya.Dia menambahkan pada akhirnya rakyat yang akan memberikan keputusan dalam memilih pemimpinnya ke depan.\"Rakyat akan melihat. Rakyat akan menilai. Rakyat yang akan memberi \'vonis\' paling utama. Sejarah mencatat siapa yang ada di atas jalan yang benar, siapa yang berkhianat kepada bangsa dan negara,\" kata Prabowo.Prabowo Subianto, yang telah deklarasi menjadi bakal capres Pilpres 2024, saat ini menerima dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora Indonesia. Saat ini, partai-partai yang mendukung Prabowo itu tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.Partai Gelora mengumumkan dukungannya kepada Prabowo dalam acara deklarasi di Jakarta, Sabtu. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.PKB, yang sebelumnya juga mendukung Prabowo, pada Jumat (1/9), mengumumkan bahwa mereka menerima tawaran berkoalisi bersama Partai NasDem di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres.Datangnya PKB ke Koalisi Perubahan itu diikuti dengan keluarnya Partai Demokrat dari koalisi tersebut. Partai Demokrat tidak hanya keluar dari Koalisi Perubahan, tetapi juga resmi mencabut dukungannya untuk Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024.(ida/ANTARA)
Inilah Tiga Klasemen Pasca Anies Rangkul Imin
Jakarta, FNN - Dirangkulnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres oleh Anies Baswedan menimbulkan banyak spekulasi. Setidaknya ada tiga kelompok yang muncul. Siapa paling baperan? \"Dengan bergulirnya duet Anies-Imin terlepas nantinya jadian atau tidak, ada hal lain yang justru menarik disorot. Pemetaan arah suara solid dan suara potensial Anies jadinya terurai,\" kata Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit kepada FNN, Sabtu (02/09) Hendrajit memilah-milah menjadi tiga kelompok, mana yang pendukung Anies sebagai fans club angin-anginan dan baperan, pendukung Anies yang berbasis agenda terlepas agendanya bisa strategis bisa juga cuma beraroma kepentingan, dan para pendukung yang umumnya Muslim perkotaan yang memandang Anies sebagai figur pemimpin berlatarbelakang Muslim. \"Yang paling keras bereaksi dengan bergulirnya duet Anies-Imin saya lihat yang masuk klasemen Anies fans club. Selain dasar dukungannya adalah personal dan kekaguman pada sosok pribadi Anies, begitu disandingkan dengan pasangan yang dalam pandangannya nggak serasi, langsung saja Il-feel. Maka perilakunya pun jadi temparemental dan emosional. Bahkan meradang,\" tegasnya. Sementara yang masuk klasemen pendukung Anies berbasis agenda, kata Hendrajit, reaksinya lebih abu abu. \"Lantaran dukung Anies karena yakin agenda dan program politik tertentu hanya bisa dititipkan ke Anies, maka masalah siapa cawapresnya jadi urusan nomor dua,\" paparnya. Namun lanjutnya, klasemen kedua ini sikap yang mendasari penilaian siapa cawapres tetap berpedoman pada dua hal: Apakah si cawapres akan bisa sejalan dengan agenda dan program politik Anies atau akan merugikan dan membahayakan. \"Dari situlah mereka bersikap mendukung atau malah keluar dari barisan Anies. Namun berbeda dengan klasemen pertama, klasemen kedua ini hati hati dan penuh perhitungan. Kalaupun nanti bersikap, sekarang terlalu dini membuat putusan,\" tegas Hendrajit. Kemudian untuk klasemen ketiga, kata Hendrajit adalah pendukung Anies yang pada umumnya memandang Anies figur pemimpin muslim, reaksi atas bergulirnya nama Imin disikapi datar datar saja. \"Lapis sosial klasemen ini meski sebagian besar kaum Muslim terdidik kota, pada dasarnya kaum awam dalam politik,\" katanya. \"Mereka ini secara umum menyadari ada yang nggak beres di negeri kita, perlu perubahan dan perbaikan, perlu pemimpin yang berkomitmen dan amanah. Maka ketika prefernsi politik mereka ke Anies maka cukuplah sudah. Selebihnya terserah Anies. Urusan wapres pun jadi hal berkaitan dengan pernak pernik dan umbu rampe,\" pungkasnya. (sws).
Gerindra Yakin Keluarnya PKB Tidak Memengaruhi Suara Prabowo di Bali
Denpasar, FNN - Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya meyakini keluarnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak akan mempengaruhi suara capresnya yaitu Prabowo Subianto di Pulau Dewata saat Pemilu 2024 nanti.“Tidak berpengaruh dengan suara (untuk Prabowo) di Bali. Dengan saudara NU dan Muhammadiyah kami baik, tapi kan PKB bukan perwakilan umat Muslim dan umat Muslim di Bali saudara kami, mereka lebih kenal kami mungkin dibandingkan Cak Imin,” kata dia di Denpasar, Sabtu.Politisi yang akrab disapa De Gadjah itu sejak awal menargetkan 50 persen suara pemilih di Bali diberikan kepada Prabowo, dan sampai saat ini targetnya tetap sama.Angka ini dinilai paling rasional, ia tak ingin terlampau jauh menargetkan angka di atas 70 persen lantaran PDI Perjuangan masih mendominasi di Bali, bukan karena bertahan atau tidaknya PKB dalam Koalisi Indonesia Maju.“Dinamika politik pasti akan selalu terjadi, tetapi dalam mendulang suara untuk memenangkan Pak Prabowo itu tidak berpengaruh,” ujarnya.Terkait keluarnya PKB dan dipilihnya Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan, Gerindra Bali menghargai keputusan tersebut.Gerindra sendiri bersama PKB, PAN, dan Golkar mulanya bergandengan tangan dalam satu koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, di Bali partai politik ini juga telah menjalani komunikasi selama ini.Yang pasti, kata dia, Gerindra berkomitmen untuk tidak berkhianat karena hal tersebut telah diinstruksikan oleh Prabowo Subianto.“Demokrasi di Indonesia harus kami hargai dan hormati juga. Kalau memang PKB nyamannya sama Anies kami sebagai kader Gerindra di daerah kami hormati dan hargai keputusan mereka. Itulah demokrasi, demokrasi pancasila dan politik kami adalah politik keluarga,” tutur De Gadjah.Saat ini DPD Gerindra Bali hendak berfokus dalam memenangkan Prabowo, dengan suasana riang gembira, sopan santun, beretika, dan tidak menghina calon lain, kata dia.“Tetap menghormati dan menghargai, karena semua partai politik kawan kita. Selesai 2024 Pak Prabowo terpilih jadi presiden, kami akan rangkul semua partai politik. Di Bali rangkul semua partai politik membangun Bali, Bali lebih baik dan bagus semakin maju,” ujar De Gadjah.(ida/ANTARA)
POPULER
