POLITIK
Pemecatan Budiman Berdampak Efek Domino
Lebak, FNN - Peneliti Banten Institute for Governance Studies (BIGS) yang juga Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Dr Harits Hijrah Wicaksana menyatakan pemecatan terhadap Budiman Sudjatmiko yang kini bergabung untuk calon presiden (Capres) Prabowo Subianto bisa berdampak efek domino bagi PDI Perjuangan. \"Kami berharap Megawati Soekarnoputri perlu mempertimbangkan pemecatan kepada kadernya itu,\" kata Harist di Lebak, Senin. Pemecatan Budiman itu bisa berdampak efek domino bola panas dan bola liar serta tidak tertutup kemungkinan kader-kader lainnya yang tidak sependapat dengan prinsip partai dipastikan beralih ke calon Presiden Prabowo dan tidak mendukung Ganjar Pranowo. Apalagi, ujar dia, saat ini momentum suhu politik memanas menghadapi Pemilu 2024. Dengan demikian, Budiman tiba- tiba beralih ke Prabowo sebagai capres yang didukung Partai Gerindra, Golkar, PAN dan PKB tentu itu menjadikan pertanyaan besar. Kemungkinan besar ada prinsip yang mendasar kekecewaan Pak Budiman dengan garis partai Megawati, dimana dulu setelah gabung dengan PDI Perjuangan dididik secara habis - habisan sebagai kader yang militan hingga dua kali sebagai partai pemenang, Melihat kasus tersebut tentu Budiman yang membela PDI Perjuangan, secara spontan membutuhkan perhatian dan penghargaan yang menjadikan dasar prinsip. Pada dasarnya, kata dia, manusia sudah terpenuhi kebutuhan materi tentu yang diharapkan penghormatan dan penghargaan. Perhatian dan penghargaan itu macam - macam dan bisa saja dengan bentuk etika juga adab sopan santun serta bisa saja jika mereka kesulitan dan membutuhkan pertolongan tentu harus dibantu dengan diberikan porsinya yang lebih. Budiman secara material dan keperluan jabatan tidak begitu antusias, meskipun dekat dengan Presiden Joko Widodo. \"Kalo ingin jabatan tentu sangat mudah, karena mereka cukup dekat dengan Presiden Jokowi,\" katanya menjelaskan. Menurut dia, pemberhentian Budiman dari ari partai berlambang kepala banteng berhidung moncong putih tentu harus di pertimbangan dan kalkulasi politik untung dan rugi. Selama ini, kata dia, bahwa Budiman sebagai karakter tipikal rasional dan logikanya cukup cerdas juga kader partai yang luar biasa dengan diskusi serta debat hingga memberikan data - data dalam setiap forum untuk kemajuan PDI Perjuangan. Permasalahan itu yang harus dijadikan pertimbangan Putri Soekarno terhadap Budiman sebagai kader PDI Perjuangan yang terbaik. \"Kami berharap permasalahan Budiman itu bisa mencari jalan keluarnya agar tidak membuat efek domino itu,\" katanya.(ida/ANTARA)
Partai Gelora Bakal Gelar Deklarasi Dukungan ke Prabowo sebagai Calon Presiden pada 2 September 2023 di Djakarta Theater
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 pada Sabtu (2/9/2023) mendatang. Deklarasi yang akan dihadiri oleh kader partai Gelora tersebut, digelar di Djakarta Theater, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. \"Deklarasi Partai Gelora Indonesia mendukung Prabowo Subianto sebagai capres akan dilaksanakan pada Sabtu, 2 September 2023,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (28/8/2023). Menurut Mahfuz, deklarasi tersebut akan dihadiri secara langsung Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI. Dalam deklarasi ini, kata Mahfuz, Partai Gelora juga akan mengundang pimpinan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN dan PBB, serta partai politik yang akan masuk barisan koalisi. \"Deklarasi akan dihadiri langsung oleh Pak Prabowo. Kami juga akan mengundang para pimpinan parpol koalisi,\" ujar Mahfuz. Mahfuz menegaskan, seluruh pemgurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 38 propinsi akan hadir dalam deklarasi dukungan yang akan digelar tersebut. Sementara 514 pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari kabupaten/kota seluruh Indonesia akan mengikuti acara deklarasi secara daring. \"Seluruh pimpinan pusat dan propinsi Partai Gelora hadir dalam deklarasi, dan diikuti pula oleh seluruh pimpinan kota/kabupaten melalui aplikasi daring,\" katanya. Mahfuz menyatakan keputusan Partai Gelora untuk mendukung Prabowo dilakukan setelah proses komunikasi intensif Partai Gelora dengan Prabowo Subianto dan pimpinan Gerindra lainnya sejak Maret lalu. Setelah ada kesepakatan prinsip, maka Partai Gelora melakukan sosialisasi ke seluruh pimpinan wilayah (tingkat propinsi) dan daerah (kabupaten/kota) untuk memastikan dukungan sikap yang sama. \"Alhamdulillah, pada pertengahan Agustus lalu, kami sudah menerima surat dukungan dari 38 pimpinan wilayah tingkat propinsi yang mewakili 514 pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota. Mereka semua bulat bersepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dukungan Partai Gelora Indonesia,\" katanya. Keputusan Partai Gelora Prabowo Subianto sebagai capres, karena memiliki kesamaan ideologi dan narasi, sehingga memiliki pemahaman yang sama terhadap situasi geopolitik dan perlunya Indonesia menjadi negara yang kuat. Selain itu, Partai Gelora juga memiliki misi bersama Prabowo Subianto untuk menggalang kekuatan tengah untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menguatkan demokrasi Indonesia. Di samping itu, Partai Gelora akan menjadi jembatan antara Prabowo dengan segmen keumatan. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan para petinggi Partai Gerindra melakukan silahturahmi ke Partai Gelora pada Sabtu (19/8/2023). Kedatangan mereka diterima oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik di kantor Gelora Media Center di Jalan Patra Kuningan, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Partai Gerindra menyampaikan secara langsung ajakan kepada Partai Gelora untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. (Ida)
Rangkaian Pertemuan Anies, Upaya Agar Jangan Sampai Relawan Putus Asa
Jakarta, FNN - Pagi tadi, Sabtu (26/8/23), Bacapres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan, bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Ini merupakan rangkaian pertemuan antara Anies dengan para petinggi partai-partai pendukungnya. Sebelumnya Anies juga telah bertemu Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh (24/8/23) dan Susilo Bambang Yudhoyono (25 /8/23). Anies mengatakan bahwa pertemuannya dengan petinggi PKS tersebut merupakan bagian dari musyawarah. Apakah ini tanda-tanda makin konkret? “Ya, saya kira yang paling menonjol adalah sikap Demokrat yang menuntut terus supaya Nasdem segera meloloskan Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Dan itu sudah terlambat 2-3 bulan. Karena itu, Pak SBY terus menerus ingin dipercepat. Jadi, kalau Anies bertemu dengan SBY maka ada hal yang konkret. Kan nggak mungkin Pak SBY terima hal yang tidak kongkret. Itu poinnya di situ,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (25/6/23), mengomentari rangkaian pertemuan Anies dengan petinggi partai koalisi pendukungnya. Tetapi, lanjut Rocky, lebih dari itu memang ada dorongan yang makin lama makin kuat dan bahkan setengah putus asa. Orang seperti hendak mengatakan sudahlah, siapa saja bacawapresnya Anies, yang penting Anies masuk dulu di dalam kompetisi. Hal itu juga yang menjadi poin bagi Anies bahwa siapa pun yang dia pilih menjadi wakil presidennya, orang tidak peduli. Orang hanya akan peduli bahwa Anies membawa misi perubahan. Tetapi, kata Rocky, dalam kalkulasi itu kita juga mesti ingat bahwa koalisi ini adalah tiga partai yang masing-masing punya ego. Jadi, bisa saja Anies justru tidak mendapat tiket kalau bukan AHY atau sebaliknya. “Jadi, tetap kalau kita lihat dari kacamata pertandingan paradigma, mereka yang ada di bawah paradigma Anies menginginkan cepat-cepat ide perubahan itu diucapkan. Dan itu yang enggak bisa mereka pahami,” ujar Rocky. Kelihatannya, itu juga kepentingan politik yang lebih besar bahwa orang ingin segera ada kejelasan, baik pada Anies maupun pada Prabowo, lanjut Rocky. Kalau Ganjar mungkin orang tidak peduli lagi. Orang cuma mau melihat duel antara Anies dengan Prabowo dan Prabowo memang mengundang supaya kita menyaksikan kompetisi politik antara dia dan Anies, entah putaran pertama atau putaran kedua. Jadi, betul juga kalau keinginan publik itu dilayani lebih cepat oleh Anies dan pasti ada courtesy call antara Anies membawa pesan Nasdem kepada SBY, dan setelah itu kalau sudah beres baru ketemu dengan PKS. Jadi urutan berpikirnya jelas bahwa Anies akhirnya menemukan semacam keteguhan hati untuk terus memikirkan nasib koalisi ini, tapi sekaligus determinasi itu datang dari tuntunan publik. “Tidak mungkin Anies itu tiba-tiba mempercepat perteman dengan SBY atau dengan Surah Paloh kalau dia enggak melihat bahwa relawan di seluruh daerah itu sudah mulai resah. Jadi, jangan sampai relawan itu akhirnya putus asa,” ungkap Rocky. Hal itu juga, kata Rocky, yang kita dorong dari awal supaya Anies masuk dalam kompetisi politik. Kita dorong juga Prabowo. Bahkan, tanpa didorong Prabowo memang sudah bersiap untuk face to face atau head to head dengan Anies. Sementara, PDIP masih pusing karena masih berharap janji Jokowi. “Jadi, tetap kita lihat bahwa mungkin dalam satu kali putaran itu langsung terlihat Anies akan masuk putaran kedua bersama Prabowo. Ini indikasi yang kira-kira masuk akal yang kita bayangkan sejak hari ini<” ujar Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, itu. (sof)
Anies-AHY Skema Akhir, Koalisi Perubahan Konsolidatif
Jakarta, FNN - Analis komunikasi politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hampir pasti menjadi skema akhir formasi bakal calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP). Hal ini usai Anies dan tim delapan menghadap tiga tokoh puncak dari KPP, yakni Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh; Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY); dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Aljufri, pada Jumat (25/8) dan Sabtu (26/8). “Pertemuan Anies, tim delapan dengan tiga pucuk pimpinan KPP merupakan strategi komunikasi politik untuk menduetkan Anies dengan AHY sebagai skema akhir sekaligus menunjukkan KPP semakin konsolidatif menuju fase berikutnya, yakni deklarasi Anies-AHY,” kata Selamat Ginting kepada FNN di Jakarta, Sabtu (26/8). Menurut Selamat Ginting, pertemuan Anies didampingi tim delapan dengan Surya Paloh, SBY, dan Salim merupakan strategi komunikasi politik jelang pengumuman pasangan capres dan cawapres KPP. Strategi komunikasi politik yang dilakukan dalam dua hari itu, bukan lagi gimmick (kemasan) politik. “itu sudah riil politik, tinggal ketuk palu, setelah melewati dinamika politik yang sangat keras,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Siap Tarung Dikemukakan, bakal calon wakil presiden yang sebelumnya beredar untuk mendampingi Anies, kini hanya tinggal kemasan saja. Mengingat waktu pendaftaran capres dan cawapres tinggal 2,5 bulan lagi. Beberapa kandidat dari unsur Nahdlatul Ulama (NU), seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yeni Wahid), kini tidak lagi mengemuka dalam bahasan koalisi tersebut. “Saya menduga Partai Demokrat akan memanfaatkan momentum HUT partai pada 9 September, sebagai unjuk kekuatan duet Anies-AHY siap bertarung menghadapi kontestasi pilpres 2024,” ujar Ginting. Ginting melihat secara ril politik Anies diasosiasikan sebagai tokoh yang disorongkan Partai Nasdem. Sedangkan AHY merupakan representasi dari Partai Demokrat. Sementara PKS akan kebagian dalam pembagian kekuasaan di posisi strategis dalam kabinet, apabila koalisi ini menang dalam pilpres. “Itulah konsensus politik dalam mengatasi konflik politik di koalisi tersebut. Paloh, SBY, dan Salim adalah king maker dalam koalisi di tengah tarik-menarik kepentingan politik yang menguras energi,” ungkap Ginting. Ganjar dan Prabowo Menurutnya, pertentangan yang keras antara dua poros pendukung bakal capres Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, justru dimanfaatkan koalisi perubahan untuk semakin konsolidatif mengusung Anies dan AHY. Koalisi yang mengusung Prabowo, belum menemui titik terang mencari bakal cawapres. Terutama setelah masuknya Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Apalagi koalisi ini sebelumnya digagas Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) “Satu hari jelang penandatanganan perjanjian koalisi antara Golkar dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ternyata Golkar balik badan. Apakah ini pertanda Golkar akan mendapatkan jatah bakal cawapres? Sangat mungkin terjadi,” ungkap Ginting. Apalagi, lanjut Ginting, Gerindra dan Golkar merupakan partai tiga besar dalam pemilu 2019 lalu. Sehingga Golkar merasa lebih memiliki hak dan nilai jualnya lebih tinggi daripada partai lainnya. “PAN pun merasa bahwa elektabilitas Erick Thohir yang diusungnya jauh lebih tinggi darupada Airlangga dari Golkar maupun Muhaimin dari PKB. Sementara Muhaimin merasa PKB merupakan penggagas koalisi bersama Gerindra, sedangkan Golkar dan PAN sebagai pendatang akhir. Ini menjadi kerumitan tersendiri bagi koalisi pendukung Prabowo,” ujar Ginting. Mega dan Jokowi Sedangkan koalisi pendukung Ganjar dari PDIP, lanjut Ginting, kini seperti kesepian. Memang PDIP punya modal 128 kursi, dan bisa melaju sendirian, tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lainnya. Namun kondisi ini mengandung risiko politik tinggi jika harus berjalan sendirian. “Memang ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendukung Ganjar, tapi situasi partai itu rawan hukum, karena ketua umumnya masih pelaksana tugas. PPP berpotensi digugat, maka koalisi dengan PPP bisa menimbulkan masalah hukum. Sehingga elite PDIP juga mempersilakan jika PPP akan keluar koalisi. Ini sama juga PDIP mengusir PPP secara halus,” ungkapnya. Menurutnya, upaya PDIP mencari teman koalisi dari partai politik yang berada di parlemen, nyaris sudah tertutup. Semua partai sudah berada dalam tiga koalisi, kecuali ada dinamika politik yang sangat luar biasa dan bisa memporakporadakan formasi politik. Waktu pendaftaran sudah semakin dekat pada 19 November 2023 mendatang, sehingga koalisi Ganjar jauh lebih sulit untuk mencari pasangan. “Komunikasi politik Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Jokowi berlangsung tidak mulus. Tidak seperti biasanya, Megawati sudah turun gunung ke Semarang hadiri apel deklarasi Ganjar, tanpa kehadiran Jokowi sebagai kader banteng,” pungkas Ginting. (sws)
Anies, SBY, dan Tim 8 Membahas Kampanye, Termasuk Pengumuman Bacawapres
Jakarta, FNN - Pertemuan bakal calon presiden Anies Baswedan bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Tim 8 Koalisi Perubahan membahas di antaranya strategi kampanye Pemilihan Presiden 2024 termasuk pengumuman nama bakal calon wakil presiden (bacawapres).Anies Baswedan saat ditemui di pelataran kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat, menjelaskan pertemuan itu tidak lagi membahas nama-nama yang potensial untuk bakal calon wakil presiden (bacawapres), karena tiga partai solid mendukung keputusan Anies untuk menentukan nama pendampingnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.“Sudah tidak lagi bicara nama-nama. Tidak bicara itu semua. Bicara ke depan apa langkah-langkah ke depan. Kami merasa bersyukur Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini guyub, solid,” kata Anies Baswedan menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.Anies melanjutkan pertemuan antara dirinya, Tim 8 Koalisi Perubahan dan SBY menjadi penanda koalisi antara PKS, NasDem, dan Partai Demokrat solid untuk maju bersama-sama di Pilpres 2024.“Insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua kami mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini,” kata Anies.Dalam kesempatan yang sama, Anies juga menilai pertemuan dengan SBY Jumat malam ini menjadi bekal untuk menyusun strategi memenangkan dirinya dalam Pilpres 2024.“Tadi Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres dua kali, memimpin pemerintahan (selama) 10 tahun, memberikan kepada kami wisdom knowledge, pengalaman yang amat kaya, dan tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kami semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi terkini,” kata Anies Baswedan.Selepas jumpa pers, salah satu anggota Tim 8 Sudirman Said turut membenarkan isi pertemuan salah satunya membahas waktu yang tepat untuk mengumumkan nama bakal cawapres.“Kepada kami (Tim 8) diberikan tugas untuk memikirkan waktu yang terbaik,” kata Sudirman.Pertemuan antara Anies Baswedan, Tim 8, dan SBY berlangsung selama 2 jam lebih dalam ruang perpustakaan pribadi SBY.Dalam pertemuan itu, hampir semua anggota Tim 8 Koalisi Perubahan hadir, kecuali Willy Aditya. Walaupun demikian, ada Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni.Anies Baswedan saat ini diusung oleh dua partai oposisi, PKS dan Partai Demokrat, serta satu partai pendukung pemerintah, NasDem. Tiga partai itu membentuk tim yang disebut Tim 8 untuk mengatur strategi memenangkan Anies dalam Pilpres 2024, termasuk di antaranya menggodok nama-nama yang dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies.Tim 8 itu beranggotakan di antaranya Teuku Riefky dan Iftitah Sulaiman Suryanegara dari Partai Demokrat, Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya dari NasDem, Sohibul Iman dan Al-Muzammil Yusuf dari PKS, kemudian Sudirman Said dan Dadang Dirgantara yang merupakan utusan Anies Baswedan.(ida/ANTARA)
Sabtu Pagi, Anies dan Tim 8 Menemui Ketua Majelis Syuro PKS
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden Anies Baswedan dan Tim 8 Koalisi Perubahan menemui Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri di kediamannya, daerah Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu Pagi.Anies menjelaskan kunjungan itu sebagaimana pertemuan sebelumnya bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Kamis (24/8) malam dan bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Jumat (25/8) malam.“Insya Allah besok pukul 6 pagi kami akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro PKS Bapak Dr. Salim Segaf Al Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kami lakukan, semangat kebersamaan, guyub yang ada pada Koalisi Perubahan untuk Persatuan,” kata Anies selepas bertemu dengan SBY di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/8).Dalam kesempatan berbeda, Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said menyampaikan pertemuan dengan Salim Segaf kemungkinan sama dengan dua pertemuan sebelumnya bersama Surya Paloh dan SBY.“Temanya, alurnya, kurang lebih sama, saling memperkaya,” kata Sudirman Said.Dalam pertemuan di Puri Cikeas, Jumat, Anies menjelaskan topik pembicaraan tidak lagi membahas nama-nama yang potensial untuk bakal calon wakil presiden (bacawapres), karena tiga partai solid mendukung keputusan Anies untuk menentukan nama pendampingnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.“Sudah tidak lagi bicara nama-nama. Tidak bicara itu semua. Bicara ke depan apa langkah-langkah ke depan. Kami merasa bersyukur Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini guyub, solid,” kata Anies Baswedan menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.Anies melanjutkan pertemuan antara dirinya, Tim 8 Koalisi Perubahan dan SBY menjadi penanda koalisi antara PKS, NasDem, dan Partai Demokrat solid untuk maju bersama-sama di Pilpres 2024.“Insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua kami mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini,” kata Anies.Dalam kesempatan yang sama, Anies juga menilai pertemuan dengan SBY Jumat malam ini menjadi bekal untuk menyusun strategi memenangkan dirinya dalam Pilpres 2024.“Tadi Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres dua kali, memimpin pemerintahan (selama) 10 tahun, memberikan kepada kami wisdom knowledge, pengalaman yang amat kaya, dan tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kami semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi terkini,” kata Anies Baswedan.Pertemuan antara Anies Baswedan, Tim 8, dan SBY berlangsung selama 2 jam lebih dalam ruang perpustakaan pribadi SBY.Dalam pertemuan itu, hampir semua anggota Tim 8 Koalisi Perubahan hadir, kecuali Willy Aditya. Walaupun demikian, ada Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni.Anies Baswedan saat ini diusung oleh dua partai oposisi, PKS dan Partai Demokrat, serta satu partai pendukung pemerintah, NasDem. Tiga partai itu membentuk tim yang disebut Tim 8 untuk mengatur strategi memenangkan Anies dalam Pilpres 2024, termasuk di antaranya menggodok nama-nama yang dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies.Tim 8 itu beranggotakan di antaranya Teuku Riefky dan Iftitah Sulaiman Suryanegara dari Partai Demokrat, Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya dari NasDem, Sohibul Iman dan Al-Muzammil Yusuf dari PKS, kemudian Sudirman Said dan Dadang Dirgantara yang merupakan utusan Anies Baswedan.(ida/ANTARA)
Pemilu 2024 Bukan Arena Permusuhan
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh pihak untuk tidak menjadikan Pemilu 2024 sebagai arena permusuhan yang mengakibatkan perpecahan, karena perbedaan itu merupakan hal wajar yang bukan untuk permusuhan.Hal ini disampaikan Bambang dalam peringatan dan tasyakuran Hari Jadi Ke-78 MPR RI dengan menampilkan kisah \'Semar Boyong\' semalam suntuk di Kompleks Parlemen, Jumat (25/8) malam.\"Meskipun setiap menjelang Pemilu, suhu politik biasanya semakin memanas, kita tidak boleh menjadikan Pemilu 2024 sebagai arena permusuhan yang mengakibatkan perpecahan,\" kata Bamsoet, panggilan akrabnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Menurut dia, perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan hal yang wajar. Namun, tidak boleh mencederai hingga merusak soliditas kebangsaan.Tidak hanya itu, Bamsoet juga menyampaikan dalam konteks kehidupan berbangsa itu, masyarakat dapat mengambil pelajaran dari lakon Semar Boyong dalam melaksanakan pesta demokrasi lima tahun sekali itu.Ia menjelaskan lakon tersebut menunjukkan bahwa permusuhan dan pertikaian tidak pernah menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan.Adapun Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan kisah Semar Boyong menggambarkan ketika dunia terguncang oleh huru-hara, kedamaian terkoyak oleh nafsu angkara, sosok Semar kemudian mengemuka.Semar yang kharismatik dan bersahaja, dipandang sebagai tokoh kunci yang akan menghadirkan kedamaian.\"Kisah Semar Boyong adalah satir kehidupan, betapa keteladanan yang disimbolkan oleh sosok Semar, saat ini menjadi sebuah barang langka, sehingga harus diperebutkan,\" jelasnya.Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menilai secara kasat mata, Semar bukanlah sosok yang \'indah\' dipandang mata. Semar tua, tambun dan bungkuk.Apabila dilihat lebih dalam, ternyata begitu banyak makna filosofis yang dapat digali dari penggambaran sosok Semar. Rambut kuncung penuh uban, mencerminkan kematangan dan kedewasaan dalam pemikiran, sikap, dan perilaku.Mata yang sayu, adalah simbol kepekaan untuk menangkap keprihatinan dalam realitas sosial, serta empati terhadap penderitaan sesama. Hidung sunthi (membulat kecil) melambangkan ketajaman dalam mencium tanda-tanda zaman.\"Anting cabai merah di telinga, mengisyaratkan kesediaan untuk mendengarkan masukan, nasehat, dan kritikan, meskipun itu terasa pedas. Mulut yang senantiasa tersenyum, mengandung makna bahwa Semar adalah sosok yang senantiasa berupaya untuk menghibur dan menggembirakan orang lain,\" urai Bamsoet.Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan pagelaran wayang adalah aktualisasi seni budaya yang syarat makna. Wayang pun merupakan sebuah tontonan yang dapat dijadikan tuntunan.\"Dari penggambaran karakter dan narasi alur cerita yang disajikan, banyak benang merah yang dapat dipadankan relevansinya dan dirujuk kontekstualitasnya,\" tambahnya.Untuk itu, sambung Bamsoet, MPR dalam melaksanakan tugas konstitusional, khususnya dalam membangun wawasan kebangsaan, program-program MPR harus lebih membumi.Pemilihan seni budaya, semisal wayang, sebagai salah satu metode pemasyarakatan nilai-nilai kebangsaan, tidak hanya dipertimbangkan dari sisi daya jangkau audiens yang sangat luas.Namun, dari banyaknya nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.\"Kita bersyukur, bahwa pemerintah memiliki sikap keberpihakan dan kepedulian yang sama untuk melestarikan kesenian wayang kulit. Melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2018, Presiden Joko Widodo bahkan telah menetapkan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang Nasional,\" katanya.Bahkan di level internasional, UNESCO sejak tanggal 7 November 2003 telah menetapkan wayang kulit sebagai mahakarya kebudayaan di bidang cerita narasi, serta warisan budaya yang indah dan bernilai tinggi.(ida/ANTARA)
Parpol Koalisi Perubahan Fokus pada Strategi Pemenangan
Jakarta, FNN - Juru bicara bakal calon presiden Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sedang fokus dalam strategi pemenangan pada kontestasi Pemilihan Presiden 2024.\"KPP solid sejak awal, tentu saat ini makin solid. Justru tiga parpol saat ini masuk ke fase berikutnya, yaitu fokus pada strategi pemenangan Mas Anies,\" kata Sudirman Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Dia mengatakan komunikasi politik antara Anies dengan tiga parpol pengusung selalu berjalan intensif.Menurut dia, komunikasi yang intensif tersebut sangat penting untuk mencapai kemenangan pada Pilpres 2024.Sudirman menegaskan bahwa saat ini tiga parpol koalisi sudah tidak lagi pada tahap membicarakan calon pendamping Anies Baswedan.\"Ketiga parpol pengusung Anies yang tergabung dalam KPP telah sepakat dengan satu nama yang sudah dikantongi Anies Baswedan. KPP sudah sepakat dengan cawapres, tinggal menunggu momen tepat untuk mengumumkan ke publik,\" ujarnya.Sebelumnya, selama tiga hari, Anies Baswedan melakukan komunikasi politik dengan tiga pimpinan partai politik pengusung dirinya sebagai bakal capres yang tergabung dalam.Anies bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Jakarta pada Kamis (24/8) malam. Lalu menyambangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor pada Jumat (25/8) malam.Komunikasi politik Anies Baswedan berlanjut dengan berkunjung ke kediaman Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, pada Sabtu (26/8) pagi.(ida/ANTARA)
Kader Muhammadiyah Siap Menjadi Pandu Digital
Jakarta, FNN - Kader persyarikatan Muhammadiyah siap menjadi pandu digital untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat dalam menghadapi disrupsi digital yang terjadi pada semua lini kehidupan.Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah Dr. Muchlas M.T., mengemukakan hal itu dalam sambutan Seminar dan Workshop Pembentukan Pandu Digital Kolaborasi Kementerian Kominfo dan PP Muhammadiyah di Jakarta, Sabtu.Muchlas mengatakan pembentukan pandu digital diikuti oleh pimpinan majelis, lembaga dan biro serta perwakilan organisasi otonom, pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Jabodetabek, pimpinan PTM Yogyakarta, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta.Rektor Universitas Muhammadiyah (UAD) Yogyakarta ini mengatakan kerja sama terkait transformasi digital MPI dengan Kemkominfo sangat bermanfaat karena Muhammadiyah memiliki banyak AUM, terdiri atas PTM dan Aisyiyah, sekolah dasar hingga PAUD.\"Kita memiliki 171 PTM, sepertiganya berbentuk universitas. Ini jadi sasaran literasi digital, ribuan SMP dan tingkat madrasah tsanawiyah (MTs), PAUD dan TK lebih dari 20 ribu,\" katanya.Dia mengatakan Muhammadiyah masih kekurangan pemandu literasi digital. \"Pelatihan ini penting karena kita menghadapi disrupsi teknologi di semua lini termasuk dunia pendidikan sehingga perlu literasi digital,\" katanya.Dia mengatakan pabrik saat ini sudah meninggalkan revolusi industri 4.0 dan sudah memasuki revolusi industri 5.0, namun bentuknya belum jelas. Akan tetapi, basisnya personalisasi dengan fungsi manusia mulai dilibatkan.\"Oleh karena itu, dari tiga aspek revolusi industri 5.0, peran manusia mulai didominasikan, robot hanya membantu manusia, bukan mengganti manusia sehingga literasi digital sangat diperlukan dalam membekali seluruh lapisan khususnya dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah harus dibekali sehingga perlu disiapkan para pemandu untuk sekolah-sekolah dan PTM,\" katanya.Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan Kemkominfo Bambang Tri Santoso mengatakan Kemkominfo sedang gencar melakukan gerakan literasi digital.\"Ini penting karena indeks literasi digital kita masih tertinggal. Untuk ketertinggalan itu mari sama-sama berkolaborasi karena Muhammadiyah merupakan organisasi yang besar untuk membantu pemerintah melaksanakan literasi digital,\" katanya.Bambang mengatakan pandu digital adalah fasilitator untuk pendamping masyarakat pendidikan, wisata, UMKM, petani nelayan dan pendampingan desa.\"Pandu digital juga concern melakukan literasi pandu digital ke masyarakat. Kami berterima kasih Muhammadiyah tanggap cakap digital, aman digital, budaya digital, etika digital,\" katanya.Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Dadang Kahmad mengapresiasi kegiatan yang merupakan kolaborasi sangat bagus antara Muhammadiyah dengan Kemkominfo.\"Kelemahan literasi bukan hanya di Muhammadiyah tetapi seluruh bangsa kita. Dari 1000 orang hanya seorang yang melek membaca. Di Muhammadiyah sendiri sedang menjalankan digitalisasi, dimulai seminar pra-muktamar di UAD. Bagaimana lima tahun ke depan menyukseskan digitalisasi di Muhammadiyah,\" katanya.Hadir sebagai pembicara pada acara tersebut, di antaranya Guru Besar Fisip Unair Prof. Dr. Henry Subiakto dan Direktur TVMU Dr. Makroen Sanjaya.(ida/ANTARA)
Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Sistem Pemilu Gunakan Sistem Distrik dengan Dua Dapil
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua DPR Periode 2019-2014 Fahri Hamzah mendorong adanya desain ulang sistem pemilu, aturan dan perangkat pendukungnya. Sebab, demokrasi sekarang memfaslitasi adanya pertengkaran, sehingga tidak ideal lagi untuk digunakan. \"Orang Amerika dan Eropa saja sudah kewalahan banget soal demokrasi liberal ini, karena terlalu menfasilitasi pertengkaran, semakin nggak efektif,\" kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi nasumber dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk \'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju\' di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023). Pertengkaran-pertengkaran yang tidak ideal itu, kata Fahri, telah menyebabkan terjadinya politik identitas. Ditambah lagi dengan adanya sosial media, yang menyebabkan pertengkaran itu semakin memanas. \"Akhirnya orang berpikir, kalau demokrasi tidak bisa dipakai lagi untuk mengkonsolidasi kesejahteraan. Justru di negara-negara seperti Rusia, Turki dan China, kesejahteraannya bisa terkonsolidasi dengan baik, ada pertumbuhan. Ini mereka sebutnya demokrasi, tapi kita menentangnya karena sirkulasi pemimpin, terutama di eksekutifnya itu yang tidak lancar,\" ujarnya. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menilai Indonesia perlu memikirkan desain pemerintahan yang lebih stabil, dan tidak perlu lagi mengeksplor konflik di tingkat bawah seperti yang terjadi sekarang. \"Terlalu banyak alasan kita bertengkar dalam politik ini, padahal sama sekali tidak rasional. Ini yang saya gambarkan sebagai anak kecil yang bertengkar terus, perlu orang tua yang punya wibawa untuk menyatukan kembali, karena pertengkarannya banyak yang tidak substantif\" katanya. Agar tidak ada lagi pertengkaran dan pemilu jauh lebih murah menurut Fahri, masa depan Indonesia sebenarnya ada di Sistem Distrik, dan jika pemilihan presiden dikembalikan di MPR RI pakai Sistem Electoral Colloge seperti di Amerika. \"Di Amerika itu bukan pemilihan presiden langsung, negara demokrasi juga, dia pakai electoral colloge. Harusnya ada dua dapil, kabupaten/kota dan provinsi,\" katanya. Daerah pemilihan (dapil) kabupaten/kota untuk pemilihan anggota DPR RI, termasuk pemilihan presiden, sehingga tidak akan memunculkan konflik di tingkat nasional. \"Ini juga yang mendasari kenapa saya setuju Ibu Kota dipindah ke IKN, karena Ibu Kota sekarang terlalu dekat dengan konflik. Saya gara-gara demo Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) didemo pakai parang di Manado. Sebenarnya nggak ada urusan, tapi karena kita terlalu meng-entertaint konflik, sehingga Ibu Kota itu diganggu konflik seperti ini. Karena itu, IKN sudah betul tidak dipimpin dari hasil Pilkada agar tidak dekat dengan konflik kekuasaan,\" paparnya. Menurut Fahri, sistem pemilu yang tepat untuk Indonesia adalah Sistem Distrik, dimana untuk DPR di kabupaten/kota, sedangkan provinsi untuk pemilihan DPD RI. Dalam Sistem Distrik ini, provinsi menjadi dapil DPD, sehingga sekaligus untuk memperkuat kelembagaan DPD di tengah desakan untuk membubarkan. \"Jadi mendesain ulang sistem pemilu, inilah yang menjaga demokrasi ke depan. Sebab, tidak bisa hanya memperbaiki DPR, demokrasi jadi baik,\" katanya. Selain itu, sistem kepartaian saat ini agak keliru dalam demokrasi. Sebab, kekuatan itu ada di pejabat publik, apalagi di dalam presidensial tidak boleh ada institusi yang mengendalikan negara dari belakang layar. \"Diatur-atur dari belakang adalah bentuk terpedo dan kudeta terhadap presiden dalam negara demokrasi. Pejabat publik itu harus transparan, kalau terlalu banyak dapurnya yang tidak kelihatan, itu akan mengganggu pertanggungjawaban. Itu yang tidak boleh kita biarkan ke depan, makanya kita kembalikan sistemnya bahwa yang berdaulat itu, adalah orang yang dipilih oleh rakyat termasuk di DPR,\" tegasnya. Karena dipilih oleh rakyat, maka anggota DPR tidak boleh memiliki loyalitas ganda, selain kepada konstituennya. Ia menegaskan, wakil rakyat adalah wakil rakyat, bukan wakil partai, sehingga partai politik tidak bisa semena-semena melakukan pemberhentian terhadap anggota DPR. \"Jadi menurut saya, ke depan itu, yang bisa menjamin adalah adanya satu sistem yang lebih stabil dan dinamis. Jangan sampai kita terkunci, kita terjebak seperti Orde Baru. Reformasi parlemen juga perlu dimatangkan lagi, dulu sudah pernah kita serahkan ke Tim DPR dan MPR. Sehingga masing-masing demokrasi harus ditata dan dikelola dengan satu sistem,\" pungkasnya. (*)
POPULER
