POLITIK
Deklarasi Anies-Muhaimin Digelar di Hotel Bersejarah Surabaya
Surabaya, FNN - Deklarasi bakal Calon Presiden dan bakal Calon Wakil Presiden RI, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar digelar salah satu hotel bersejarah yakni Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Jazilul Fawaid mengatakan, deklarasi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies dan Muhaimin dijadwalkan digelar pada pukul 14.00 WIB.\"Semua sudah disusun rapi dari sisi penataan tempat,\" kata Jazilul di lokasi deklarasi.Jazilul menyebut Anies Baswedan sudah berangkat dari Jakarta menuju Surabaya. Sedangkan, Muhaimin Iskandar terlebih dahulu meminta restu ibundanya yang berkediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.\"Pak Anies mendarat pukul 11.00 WIB. Pak Muhaimin sungkem sama ibunda di Jombang dan akan berangkat menuju lokasi deklarasi,\" ujarnyaDia menyatakan acara tersebut nantinya berjalan secara sederhana, namun syarat akan makna. Terlebih lokasi deklarasi juga digelar di hotel yang memiliki sejarah, yakni peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda oleh pejuang Tanah Air.\"Kami ingin menggelar acara sederhana tetapi menggetarkan, itu yang penting,\" ujarnya.Lebih lanjut, acara deklarasi Anies-Muhaimin juga mendapatkan dukungan penuh dari para kiai, di antaranya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.\"Ini sudah ada 50 kiai, 20 ning yang akan hadir, dari Situbondo, Lirboyo, bahkan ada juga dari Jawa Tengah, Brebes,\" kata dia.\"Ini menambah keyakinan sekaligus semangat bahwa ijtihad yang diambil PKB, NasDem, dan PKS ini menjadi harapan dan perbaikan perubahan Indonesia ke depan,\" lanjutnya.Lokasi deklarasi yang bertempat di Hotel Majapahit sudah terpasang banner bertuliskan \"Deklarasi Capres Cawapes 2024\", lengkap dengan foto dan tulisan nama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.Kemudian pada sisi paling bawah panitia juga melengkapi banner itu dengan tulisan \"Mohon Doa Restu\".Hingga pukul 13.27 WIB, situasi di lokasi semakin dipadati jajaran pengurus Partai PKB dan NasDem. Mereka kompak mengenakan kemeja berwarna putih.Sedangkan pantauan dari luar Balai Andika Hotel Majapahit, panggung yang nantinya dijadikan sebagai tempat deklarasi sudah berdiri, beberapa orang sudah nampak duduk di dalam ruangan.Beberapa tokoh partai juga nampak sudah hadir di lokasi di antaranya Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Jazilul Fawaid, Kader PKB yang juga anggota Komisi IX DPR RI Arzetti Bilbina dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Effendy Choirie.(ida/ANTARA)
Khofifah Menganggap Deklarasi Capres-Cawapres Merupakan Proses Demokrasi
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menganggap deklarasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) yang kabarnya diselenggarakan di wilayahnya merupakan suatu proses demokrasi.\"Oktober sudah mulai pendaftaran, November pendaftaran ditutup pasti akan proses-proses,\" kata Khofifah saat ditemui wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu.Menurut orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim tersebut, proses tersebut memang akan berlangsung sebagai pilar ekosistem demokrasi.\"Sebelumnya ada deklarasi Capres sekarang berpasang-pasangan, demokrasi itu suatu keniscayaan bagi sebuah negara yang memang bisa membangun pilar-pilar ekosistem demokrasi yang bagian dari proses dari berkebangsaan dan bernegara,\" ujar mantan Menteri Sosial Republik Indonesia tersebut.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya memutuskan menerima tawaran kerja sama politik yang diajukan Partai NasDem untuk menduetkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.Keputusan tersebut ditetapkan usai rampungnya Rapat Pleno Gabungan DPP PKB yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur, Jalan Menanggal, Surabaya, Jumat sore.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Delegasi FTA Temui Wakil Rakyat dan Tokoh Masyarakat, Ini Hasilnya
Jakarta, FNN - Forum Tanah Air (FTA) menawarkan perubahan besar, mendasar dan fundamental terhadap sistem demokrasi, politik dan ekonomi di tanah air pada pertemuan dan audiensi marathon dengan para elite dan tokoh bangsa. Melalui para delegasinya, pada Selasa, 29 Agustus 2023 FTA melakukan pertemuan dan audiensi marathon dengan anggota DPR-RI di antaranya dari fraksi PKS; Mardani Ali Sera dan staf, Ketua DPD-RI; La Nyala M. Mattalitti yang didampingi oleh staf khusus DPD-RI Sefdin Syaifudin, Togar M. Nero, Brigjen Pol. Amostian, ekonom Ichsanuddin Noorsy, Dr. Zulkifli S Ekomei. Pada sore harinya bertemu dengan mantan Panglima TNI dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo beserta para aktivis senior di tanah air. Mereka antara lain adalah Dr. H. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, DR. Ahmad Yani, S.H., M.H., Prof. Hafid Abbas, Dr. H. MS Kaban S.E., M.Si., Adhie Massardi dan Gde Siriana, S.E. Atas nama delegasi FTA dan aktivis FTA di seluruh dunia, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan appresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota DPR, fraksi PKS Mardani Ali Sera, Ketua DPD La Nyala M. Mattalitti, Presidium KAMI dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang telah meluangkan waktu untuk bertemu dan menerima delegasi FTA dengan spirit persaudaraan sesama anak bangsa serta memberikan tanggapan, kritik dan saran yang bergitu berharga terhadap apa yang telah disampaikan oleh delegasi FTA berupa. 10 Manifesto Politik Forum Tanah Air (MPFTA). Meskipun 10 tuntutan perubahan politik dan ekonomi yang dirumuskan oleh aktivis FTA itu dianggap radikal, kami sangat menghargai upaya dari anggota DPR-RI. Mardani Ali Sera (PKS) yang akan menyalurkan tuntutan perubahan itu kepada anggota DPRRI lainnya dari PKS di KOMISI DPR-RI yang terkait. FTA akan terus menjalin kerja sama dengan PKS untuk saling tukar pikiran, memberikan ide-ide, gagasan, masukan, solusi dan pengawasan publik terhadap hasil kerja anggota legislatif. FTA menyambut baik persamaan pendapat, misi dan perjuangan ketua DPD La Nyala M. Mattalitti, untuk kembali ke sistem bernegara sesuai dengan rumusan pendiri bangsa dimana pembuatan Undang-Undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden tidak didominasi oleh keterwakilan dari partai politik saja, tetapi harus juga dibahas oleh keterwakilan dari berbagai masyarakat non-partai. FTA mendukung dan menghargai upaya ketua DPD bahwasanya pembuatan UU yang mengikat seluruh 270 juta rakyat tidak boleh hanya ditentukan oleh 9 ketua umum partai politik, karena hal itu jelas melanggar hak dan kedaulatan tertinggi rakyat. FTA menghargai perbedaan pendapat dari staff khusus DPD-RI Sefdin Syaifudin tentang hak recall dan recall election. Perbedaan pendapat itu menjadi bahan penting dan berharga bagi kami di FTA untuk dibahas dan perdebatkan lebih dalam. FTA menghargai kritik, saran dan masukan dari Presidium KAMI dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, agar tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam MPFTA tidak hanya berupa rumusan hitam putih di atas kertas, tetapi juga harus diwujudkan dalam perjuangan yang nyata demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik ke depannya. FTA menghargai dan mendukung upaya dari semua pihak untuk memperjuangkan kebebasan berbicara, berekpresi, berkumpul, berasosiasi dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh pilar-pilar demokrasi dengan mencabut UU No. 1 tahun 1946 dan UU No. 19 tahun 2016 (UU ITE) yang telah banyak disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam kritik dari oposisi dan mereka yang berseberangan pendapat dengan pemerintah. Dalam kesempatan audiensi marathon itu, delegasi FTA berusaha untuk menyampaikan 3 pesan khusus yang tersirat dari presentasi berupa 10 solusi dan tuntutan perubahan politik dan ekonomi yang ada dalam Manifesto Politik Forum Tanah Air (MPFTA), sbb: (1). Apalah artinya perubahan politik, keadilan ekonomi dan memiliki Presiden baru tahun 2024, bila kedaulatan tertinggi rakyat masih berada di tangan orang lain dan dikuasai oleh orang lain? (2). Apalah artinya perubahan politik dan ekonomi, bila SDA daerah hanya dinikmati oleh m segelintir golongan elite di pemerintah pusat dan assets bangsa banyak dikuasai oleh oligarki dan korporasi asing (3). Apalah artinya pembangunan infrastruktur besar-besaran secara masif dengan menumpuk utang setinggi langit yang membebani APBN dan masa depan bangsa, sementara itu nasib puluhan juta buruh yang kena PHK dan nasib 26. Sebanyak 36 juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial secara rutin setiap bulan dari pemerintah pusat maupun daerah dan tidak mampu membeli sembako karena harganya tidak terjangkau terlalu maha? Itulah 3 pesan khusus yang sangat penting dan kritikal yang tersirat dari audiensi MPFTA. Pertemuan marathon tersebut merupakan upaya dari para aktifis Forum Tanah Air (FTA) untuk memperbaiki sistem pemerintahan demokrasi ditanah air dengan memperkenalkan halhal baru dalam sistem demokrasi, seperti hak recall dan recall elections sebagai satu sistem dan satu mekanisme untuk mempertahankan kedaulatan tertinggi rakyat. Hak untuk mengganti pejabat publik ditengah jalan (hak recall) adalah kekuasaan dan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebelum masa jabatannya berakhir. Hak ini sangat penting dan kritikal untuk diadopsi dalam sistem pemerintahan demokrasi di tanah air sebagai satu sistem dan satu mekanisme yang bisa dipakai oleh konstituen (rakyat). ntuk “mengungkapkan” ketidakpuasaan rakyat sebagai konstituen terhadap wakil-wakil rakyat di pemerintahan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Hak recall adalah proses dimana rakyat yang memberikan mandat kepada wakil-wakil rakyat, pemerintahan lewat PEMILU dan rakyat pula yang berhak mencabut “mandat” tersebut di tengah jalan sebagai ungkapan ketidakpuasan konstituen (rakyat) kepada wakil rakyat melalui mekanisme recall election. Inilah satu bukti, satu sistem, satu mekanisme dan satu implementasi untuk menunjukkan dan menghargai bahwa kedaulatan tertinggi itu benar-benar ada di tangan rakyat secara nyata. FTA telah cukup banyak mendengarkan, memahami dan memaklumi berbagai argumentasi yang mengatakan bahwasanya sistem pemerintahan demokrasi itu tidak cocok untuk negara dan bangsa Indonesia, hanya cocok untuk negara maju seperti negara BARAT di mana-mana penduduknya sudah pinter-pinter dengan GDP per kapita yang cukup tinggi. Faktanya adalah dari 195 negara yang ada di dunia ini, sudah ada 167 negara yang mengadopsi dan menjalankan sistem pemerintahan demokrasi meskipun sistem pemerintahan demokrasi yang mereka adopsi dan jalankan masih belum penuh (full democracy), masih ada yang hybrid democracy dan flaw democracy, menurut ukuran dan hasil survey berdasarkan 151 lebih index democracy yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). FTA juga sudah mendengarkan argumentasi yang mengatakan bahwasanya Gak Recall dan recall elections itu tidak cocok untuk Indonesia, hanya cocok untuk negara maju seperti negara United State of America (USA) dimana negaranya sudah maju dan rakyatnya sudah pinter-pinter. Sementara itu di Indonesia, hanya ada 6% penduduknya yang memiliki pendidikan tinggi. FTA memahami, mengerti dan memaklumi semua agumentasi itu karena hak recall dan recall election itu adalah sesuatu hal yang baru dalam politik demokrasi ditanah air. Ada pepatah yang mengatakan: tak kenal maka tak sayang, dan ketika seseorang belum bisa atau tidak memahami sepenuhnya satu sistem dan satu mekanisme dengan baik, maka semuanya akan dianggap tidak cocok, ruwet dan jlimet. Hak recall dan recall election itu sebenarnya sangat sederhana. Para aktifis FTA siap, bersedia dan sanggup untuk memberikan penjelasan secara detail dan comprehensive step by step sehingga hak recall dan recall election ini tidak akan dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, bersedia memberikan arahan dan mengkoordinasikan dengan pihakpihak terkait untuk mewujudkan Hak Recall dan Recall Election sebagai satu sistem dan satu mekanisme untuk mempertahankan kedaulatan tertinggi rakyat dalam sistem pemerintahan demokrasi yang dijamin dalam BAB I, Pasal 1, Ayat 2, UUD 1945. Karena itu kami dari FTA mengajak, menghimbau dan mengundang semua pihak terkait, khususnya anggota MPR, anggota DPR, anggota DPD, partai politik, anggota KPU, anggota Bawaslu, anggota komisioner KPU, para CAPRES dan CALEG 2024 untuk membuka diri dan bersedia bertemu, berdialog, berdiskusi dan melakukan audiensi dengan delegasi FTA. Di bawah ini 10 solusi dan tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam Manifesto Politik Forum Tanah Air (FTA) yang akan dibahas dalam pertemuan itu sebagai berikut:: (1) Menuntut hak dan wewenang kedaulatan tertinggi rakyat untuk memilih dan mengganti anggota Parlemen (DPR/DPD/DPRD) ditengah jalan lewat mekanisme pergantian anggota DPR (recall election), dengan menghilangkan hak pergantian antar waktu (P.A.W) yang dimiliki oleh partai politik dengan merevisi UU MD3. (2) Menuntut agar semua anggota Parlemen (DPR/DPD/DPRD) dipisahkan dari ikatan partai politik dengan mengubah UU partai politik yang lebih demokratis dengan membatasi kekuasaan partai politik, dimana kekuasaan partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi tidak boleh memiliki kekuasaan dan daulat yang lebih tinggi dan lebih besar dari kedaulatan tertinggi rakyat. (3) Menuntut anggota Parlemen (DPR/DPD) dan pemerintah pusat agar KPU dibuat benar-benar netral, mandiri, terbuka, jujur, adil dan demokratis dalam menjalankan tanggung-jawab dan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, lepas dari segala pengaruh dan campur tangan siapapun dengan mengubah komposisi keanggotaan komisioner KPU dari 7 orang yang telah dipilih oleh DPR lewat seleksi, ditambah dengan 36 orang wakil dari 18 partai politik yg lolos dalam pemilu 2024, sehingga menjadi total 43 orang anggota komisioner KPU. (4). Menuntut agar persyaratan presidential threshold 20% dalam pasal 222, UU Pemilu No.7 tahun 2017 untuk bisa menjadi seorang Capres dihilangkan dengan merevisi UU Pemilu No.7 tahun 2017. (5). Menuntut pemisahkan POLRI dari lembaga Eksekutif (Presiden), Legislatif dan Judikatif dan menuntut agar Presiden tidak ikut campur, atau intervensi terhadap proses seleksi, pemilihan dan pengangkatan anggota komisi dan anggota lembaga negara independen lainya, seperti anggota MK, KY, KPK, KPU, BAWASLU, KOMNAS HAM, dsb. (6) Menuntut anggota MPR untuk segera mengoreksi kiblat bangsa yang telah keluar dari tujuan dan cita-cita pendiri NKRI dengan membuat amandemen ke #5 untuk memisahkan teks asli UUD 1945 dengan teks amandemen 4x kali (UUD 2002). (7) Menuntut pemerintah pusat, khususnya Presiden, DPR/DPD dan Menteri agar menjadikan NKRI sebagai negara yang mandiri secara keuangan, ekonomi, politik, teknologi dan pertahanan militer, lepas dari ketergantungan utang luar negeri dan utang dalam negeri yang begitu besar kepada negara asing, kreditor internasional dan lembaga keuangan internasional, seperti IMF, World Bank, ADB, JBIC, JICA, dll. Mengubah sistem tanggung-jawab fiskal keuangan (APBN/APBD) yang harus berorientasi pada surplus (SURPLUS-ORIENTED), dan bukanya berorientasi pada pengeluaraan sebesarbesarnya (SPENDING-ORIENTED). (8 Menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan dana alokasi khusus, sesuai dengan mandat Konstitusi pada pasal 34, UUD 1945 lewat APBN dan APBD untuk memberikan jaminan sosial dan kesejateraan sosial bagi rakyat miskin melalui SUBSIDI (jaring pengaman sosial) berupa bantuan langsung tunai (BLT), khususnya kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, orang cacat mental dan fisik (disabilitas) dan orang tua diatas 65 tahun (lansia) yang hidup sendiri dan hidup di bawah standard garis lkemiskinan, dengan biaya hidup sebesar Rp.31.000 per hari. (9) Menuntut desentralisasi otonomi daerah yang lebih besar, seperti pada UU otonomi daerah No.22, tahun 1999 dengan memberikan pembagian keuntungan, jumlah persentasi royalti, pembagian dana alokasi khusus hasil export SDA daerah, pemberian dana alokasi perimbangan keuangan maupun pemberian dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam daerah yang lebih adil, lebih fair dan lebih proporsional kepada rakyat daerah, serta memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri SDA daerah yang dimilikinya. (10) Menuntut pemerintah pusat khususnya Presiden, DPR/DPD, Menteri dan pemerintah daerah (PEMDA) untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik dan benar, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam Konstitusi UUD 1945, pasal 33, ayat 1, 2, 3, 4 & 5, UUD 1945. Tentang Forum Tanah Air (FTA: Forum Tanah Air (FTA) adalah wadah bagi para aktifis yang peduli dan cinta terhadap tanah air, baik itu yang berada di luar negeri maupun yang ada didalam negeri. FTA tidak berorientasi kepada seorang figure politisi atau pejabat (person-oriented), juga tidak berorientasi kepada partai politik (political-party oriented), tidak menjadi bagian dari partai politik, bukan relawan dan juga bukan kader partai poltik. FTA selalu fokus pada isu-issue penting yang membelenggu kehidupan rakyat banyak untuk dicarikan solusi dan remedi. FTA terus memperluas jaringan yang sudah tersebar di 20 negara di 5 benua, memiliki perwakilan di 37 Provinsi dari 38 Propinsi di Indonesia dan memiliki lebih dari 200 perwakilan ditingkat Kota dan Kabupaten dari 514 Kota dan Kabuaten diseluruh Indonesia. (sws)
Memasangkan Anies – Cak Imin: Tidak Mungkin Anies Diloloskan Tanpa Pengendalian Istana
Jakarta, FNN - Kabar mengejutkan datang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Bacapres Anies Baswedan yang harusnya berpasangan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dibatalkan sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS, Anies tiba-tiba dipasangkan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat pun bereaksi, di antaranya dengan mencopot baliho Anies - AHY. Banyak yang sampai sekarang masih bingung dengan apa yang terjadi di dunia perpolitikan kita. Kita sampai pada situasi di mana betul-betul banyak orang tidak menduga, tapi itu terjadi. Menanggapi situasi tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (1/9/23) mengatakan, “Dari awal kita menganggap bahwa politik Indonesia itu nggak ada polanya, nggak ada dalam rumus comparative politic atau rumus politik ideologis itu, yang menunjukkan bahwa ada peradaban di politik kita. Dari awal kita tahu politik Indonesia itu tukar tambah, entah terbuka atau tertutup, isinya tukar tambah. Dan itu yang memungkinkan kita akhirnya menduga bahwa memang akan begitu. Karena dari awal kita tahu bahwa enggak mungkin Anies itu diloloskan tanpa pengendalian istana. Kalaupun diloloskan, itu dalam upaya untuk pengendalian.” Hal itu, lanjut Rocky, yang sepertinya juga diketahui oleh teman-teman di Demokrat dari awal. Oleh karena itu, Demokrat berupaya terus untuk memberitahu pada Anies. Tetapi, yang perlu diingat juga adalah bahwa menjagokan Anies itu bukan sekadar menjagokan seseorang yang di dalam upaya untuk melakukan perbandingan dengan Jokowi. Tetap Anies dikendalikan oleh komposisi yang tidak seimbang antara Surya Paloh dan Demokrat terutama. Kalau PKS mungkin itu faktor ketiga. Tetapi, kita tahu dari awal bahwa profil SBY makin lama makin menunjukkan sikap yang sangat beroposisi dan SBY terus menaikkan tone untuk mengkritik Jokowi. Sementara, Surya Paloh ada dalam posisi sebaliknya. Bahkan, dari sisi quality-nya makin lama makin rendah. Oleh karena itu, FNN sempat menyimpulkan bahwa Surya Paloh itu bukan cowboy, karena dia sekadar menguatkan pelatuk, tapi nggak mau memicu, tambah Rocky. Dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost musti ada dalam peredaran politik. Jadi, SBY sebetulnya berpikir bahwa apa pun AHY mesti ada di dalam putaran politik, karena kalau dia tidak ada dalam putaran 2024 maka akan lenyap di 2029. Jadi, kita akan lihat dua paradigma nilai. Yang satu SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY, sementara Nasdem memang tidak ada kader maka diambil Anies. “Jadi, orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal. Lain kalau misalnya Anies itu betul-betul kadernya Nasdem maka Nasdem akan at all cost supaya Anies tentukan calon wakil presidennya sendiri. Jadi, tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya pada Surya Paloh,” ungkap Rocky. Kini orang menunggu apakah Anies tetap di dalam tema perubahan atau tidak, karena Cak Imin adalah bagian dari keberlanjutan. Menurut Rocky, untuk sementara kita anggap bahwa kemarahan SBY masuk akal dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme. Cak Imin pasti masih ada Jokowisme atau masih ada Jokowi di situ. Rocky juga mengatakan, mungkin publik melihat bahwa kalau Anies dipasangkan dengan Cak Imin maka dia akan dikendalikan oleh Jokowi dan itu panjang ceritanya. Bisa saja satu waktu Jokowi merasa sudah cukup, sudah mencalonkan Anies dengan Cak Imin, tapi nama Anies terlalu melambung dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Tidak mungkin Anies akan dikendalikan Cak Imin. Lalu Jokowi berpikir lagi supaya Anies tidak jadi presiden. Sprindik Anies tidak ada, tapi ada sprindik Cak Imin. “Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Cak Imin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK. Sudah, gagal lah Anies kan? Jadi kita mesti hitung sampai di situ kira-kira. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo,” ungkap Rocky. “Jadi, tetap di otak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo, Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo maka musti dibatalkan. Jadi, sebetulnya Anies ditawan oleh Jokowi melalui Cak Imin,” ujar Rocky.(sof)
Cak Imin Paket Lengkap bagi Koalisi Perubahan
Jakarta, FNN - Pertarungan politik di Jawa Timur menjadi alasan kuat poros politik mengambil bakal calon wakil presiden (cawnya apres) berlatar Nahdlatul Ulama (NU). Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merupakan paket lengkap, karena berlatar Jawa Timur, NU, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang basis massanya berasal dari NU. “Fakta politiknya elektabilitas (keterpilihan) dan popularitas Cak Imin termasuk yang tinggi di Jawa Timur. Jelas lebih tinggi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Itu alasan masuk akal Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh lebih memilih Cak Imin daripada AHY,” ungkap analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (1/9). Menurut Selamat Ginting, Cak Imin menjadi paket lengkap koalisi partai, karena memegang kendali terhadap PKB dan dapat menambah prosentase untuk memenuhi ambang batas mengikuti pemilihan presiden. Mengingat kelemahan Koalisi Perubahan berada di suara pemilih Jawa Timur, khususnya kalangan Nahdliyin. “Itulah poin penting Cak Imin dibandingkan dengan tokoh NU lainnya, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah, Menko Polhukam Mahfud MD, maupun putri dari mantan Presiden Abdurachman Wahuid, Yeni Wahid,” ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Geopolitik Jawa Dikemukakan, geopolitik pemilu sekitar 60-65 persen masih berada di Pulau Jawa. Untuk Jawa Tengah kemungkinan besar masih akan dikuasai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Untuk Jawa Barat, Anies bersaing ketat dengan bakal capres Prabowo Subianto. Namun diperkirakan Anies akan lebih unggul daripada Prabowo. “Jadi Koalisi Perubahan ingin mendapatkan suara kaum Nahdliyin di Jawa Timur. Pintu masuknya melalui Cak Imin yang punya basis konstituen NU dan kultur Jawa Timur-an. Sehingga Koalisi Perubahan dapat mendapatkan ceruk suara di wilayah ini,” ujar Ginting. King Maker Menurut Ginting, tak bisa dimungkiri dalam pemilu 2024 ada tiga King/Queen Maker (seorang yang dapat menjadikan orang lain sebagai pemimpin) dalam pilpres, yakni Megawati Sukarnoputri di Poros Ganjar Pranowo, Jokowi di Poros Prabowo Subianto, dan Surya Paloh di Poros Anies Baswedan. Koalisi Perubahan terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Anies Baswedan. “Sebagai king maker dari Koalisi Perubahan. Surya Paloh membutuhkan tambahan koalisi partai untuk mengantisipasi apabila salah satu partai koalisinya mengundurkan diri,” ungkap Ginting. Menurutnya, keinginan Demokrat untuk terus mendesak AHY sebagai bakal cawapres di koalisi tersebut, memaksa Surya Paloh membuat strategi baru, merangkul PKB. Konsekuensinya tentu saja Cak Imin yang akan menjadi bakal cawapresnya. Jadi, kata Ginting, mazab Demokrat dan PKB sesungguhnya sama saja, yakni menginginkan AHY dan Cak Imin sebagai cawapres di manapun koalisinya. Mereka tidak peduli koalisinya, yang penting mendapatkan posisi sebagai calon RI-2. “Demokrat secara eksplisit menginginkan bakal cawapres koalisi itu adalah AHY. Sementara Nasdem lebih menginginkan bakal cawapres dari unsur NU. Manuver politik mendapatkan Cak Imin sekaligus menegaskan bagi Nasdem, NU jauh lebih penting daripada Demokrat untuk menghadapi pilpres 2024,” ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan senior bidang politik. Kini, lanjut Ginting, dengan kehadiran PKB dan Cak Imin menjadi bakal cawapres, maka Demokrat tidak lagi bisa mengunci Koalisi Perubahan. Bahkan posisi tawar Demokrat justru yang terkunci, karena posisi tawarnya menjadi lemah. Kini publik menunggu apakah Demokrat akan tetap di Koalisi Perubahan atau akan hengkang dan bergabung ke koalisi lain. “Sedangkan bagi PKS, mereka akan tetap berada di koalisi bersama bakal capres Anies Baswedan. Konstituen PKS itu hatinya berlabuh ke Anies. Jadi tidak begitu masalah siapa yang akan menjadi bakal cawapresnya,” pungkas Ginting. (sws)
Partai Gelora Siap Gelar Deklarasi Dukungan ke Prabowo sebagai Capres Besok
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan siap menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Sabtu (2/9/2023). \"Insya Allah besok tanggal 2 September 2023, Partai Gelora sudah siap deklarasikan Pak Prabowo sebagai Capres 2024,\" kata Taslim Tamang, Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Masyarakat (Humas) DPN Partai Gelora di Jakarta, Jumat (1/9/2023). Menurut dia, deklarasi yang akan dihadiri oleh kader Partai Gelora tersebut, digelar di The Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. \"Masyarakat juga bisa ikut menyaksikan lewat media sosial yang kita siapkan secara live,\" kata Daeng Tata, sapaan akrab Taslim Tamang. Daeng Tata menegaskan, deklarasi ini adalah momentum yang akan menentukan sejarah masa depan Indonesia. Prabowo dianggap memiliki kesamaan ideologi dan narasi dengan Partai Gelora. \"Partai Gelora sudah memperhitungkan secara cermat dan akurat dalam mendukung pak Prabowo sebagai capres 2024,\" katanya. Dukungan Partai Gelora ke Prabowo, lanjut Daeng Tata, sangat mengakar di akar rumput di masyarakat di berbagai daerah, sehingga merupakan representasi suara rakyat dari daerah. \"Dukungan Partai Gelora kepada Pak Prabowo sangat mengakar, karena deklarasi ini dimulai dari deklarasi DPW se Indonesia sejak sebulan lalu. Jadi ini adalah representasi suara rakyat dari daerah juga,\" tegasnya. Ketua Panitia Deklarasi Dukungan Partai Gelora ke Prabowo sebagai Capres 2024, Akhmad Yani mengatakan, deklarasi ini akan dihadiri oleh seluruh pimpinan dan jajarannya Dewan Pimpinan Nasional (DPN), serta Pimpinan DPW se Indonesia. \"Hal ini menunjukan kebulatan tekad yang kuat dan utuh untuk mendukung Bapak H. Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden RI 2024,\" kata Akhmad Yani. Dalam deklarasi ini, jelas Akhmad Yani, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta akan menyampaikan pidato politik. Usai memberikan pidato politik, Anis Matta akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Partai Gelora kepada Prabowo. \"Acara intinya tentu pidato politik dari Ketua Umum Partai Gelora Indonesia bapak Anis Matta dan diakhiri penyerahan SK dukungan secara resmi disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir,\" katanya. Setelah menerima SK dukungan, lanjut Akhmad Yani, Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan pidato politiknya dihadapan kader Partai Gelora, partai peserta Pemilu 2024 yang mendapat nomor urut 7. \"Jadi setelah SK diterima, kita akan sama-sama mendengarkan pidato politik dari Capres dukungan Partai Gelora Indonesia, Bapak H. Prabowo Subianto,\" jelasnya. Akhmad Yani menambahkan, secara umum konsep acara deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo sebagai Capres 2024 akan dikemas seperti menonton pertunjukan teater modern. \"Secara umum konsep acara yg kita buat seperti kita sedang menonton sebuah peretunjukan teater yg dikemas secara modern dan dinamis. Maka dari itulah kita memilih tempat di The Djakarta Theater,\" pungkasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, dalam deklarasi dukungan ini, Partai Gelora juga akan mengundang pimpinan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto. \"Deklarasi akan dihadiri langsung oleh Pak Prabowo. Kami juga akan mengundang para pimpinan parpol koalisi,\" ujar Mahfuz, Selasa (28/8/2023). Keputusan Partai Gelora mendukung Prabowo, karena memiliki pemahaman yang sama terhadap situasi geopolitik dan perlunya Indonesia menjadi negara yang kuat. Selain itu, Partai Gelora juga memiliki misi bersama Prabowo Subianto untuk menggalang kekuatan tengah untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menguatkan demokrasi Indonesia. Di samping itu, Partai Gelora akan menjadi jembatan antara Prabowo dengan segmen keumatan. (Ida)
Keputusan PKB Bergabung di KPP Diputuskan Hari Ini
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid (Gus Jazil) menyatakan, keputusan PKB gabung dengan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) diputuskan dalam rapat gabungan di Surabaya, Jumat sore.\"Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini, di Surabaya,\" katanya usai rapat pleno DPP PKB di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan dalam rapat pleno tersebut, PKB menyambut baik tawaran Partai NasDem dalam hal kerja sama politik untuk pemilihan presiden 2024. Terkait rapat gabungan di Surabaya, Gus Jazil menyatakan agenda itu turut mendengarkan arahan dan masukan dari para kiai.Selain itu, hasil keputusan rapat nantinya akan memastikan agenda deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Kata dia, jika nantinya PKB keluar dari Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), tetap akan berpamitan dengan Partai Gerindra.Gus Jazil mengakui jika dinamika di PKB sangat alot terkait bergabungannya Muhaimin dengan Anies Baswedan dan Partai NasDem. Tetapi, semua elemen di PKB menyambut baik adanya tawaran kerja sama tersebut.Saat ini Muhaimin dan PKB saat ini masih tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bersama Gerindra. KKIR kemudian berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah bergabungnya Golkar dan PAN.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Demokrat Membagikan Surat Anies Berharap AHY Menjadi Cawapres
Jakarta, FNN - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membagikan foto surat yang ditulis tangan oleh bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dan ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).Surat yang disebut Herzaky ditulis pada tanggal 25 Agustus 2023 itu berisi harapan Anies kepada AHY agar bersedia menjadi bakal pendampingnya untuk maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Mas AHY, Yth. Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif, dan selalu dalam keberkahan-Nya. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Teriring salam hormat,\" demikian isi surat yang dibagikan Herzaky di Jakarta, Jumat.Hingga berita ini ditulis, Anies, yang merupakan bakal capres usungan Koalisi Perubahan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), belum buka suara terkait kebenaran surat tersebut.Terlepas dari harapan Anies berpasangan dengan AHY, sebagaimana tertuang dalam isi surat tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan menyetujui dan menerima keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres untuk Anies pada Pilpres 2024.Kabar penetapan Muhaimin sebagai pasangan Anies itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya setelah mendapat konfirmasi dari Sudirman Said selaku utusan Anies.\"Tiba-tiba, terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai (bakal) cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, (bakal) capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, (bakal) capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,\" kata Teuku Riefky.Terkait kerja sama politik antara Partai NasDem dan PKB, Surya Paloh mengatakan bahwa penetapan pasangan Anies-Muhaimin itu belum resmi.\"Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa. Jadi, kita tunggu perkembangan satu, dua hari ini,\" kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Kamis malam (31/8).Surya Paloh juga memastikan Koalisi Perubahan setidaknya hingga Kamis masih eksis dan dia berharap Partai Demokrat tetap bergabung dalam koalisi yang mendukung Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024 itu.Sementara itu, Jumat sore, Partai Demokrat dijadwalkan menggelar rapat majelis tinggi di kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.Rapat tersebut dijadwalkan membahas persoalan koalisi menyusul penetapan Anies-Muhaimin. Teuku Riefky menjelaskan rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi, calon presiden, dan calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.(ida/ANTARA)
Baliho Anies-AHY Dilucuti Pengurus Demokrat Situbondo
Situbondo, FNN - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melucuti puluhan baliho bergambar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Anies Baswedan setelah Ketua Umum Partai NasDem memilih Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (bakal cawapres) mendampingi Anies.Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Janur Sasra Ananda mengambil sikap tegas dengan menurunkan semua baliho bergambar Anies-AHY yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di kabupaten setempat.\"Meskipun belum ada perintah resmi dari DPP, kami dari Demokrat Situbondo berani mengambil sikap yang pertama baliho baliho bergambar Anies-AHY sekitar 25 baliho di tujuh daerah pemilihan (dapil),\" ujarnya kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.Tak hanya itu, kata Janur, DPC Demokrat Situbondo juga mulai men-takedown semua unggahan di beberapa aplikasi media sosial akun Demokrat Situbondo yang menayangkan video Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, termasuk di aplikasi Tik-tok.\"Perlu diingat bahwa selama ini squad media sosial Demokrat Situbondo ini masuk tiga besar jajaran squad Demokrat secara nasional,\" ucapnya.Selama ini media sosial Demokrat Situbondo berjuang keras membela Anies Baswedan, tapi per hari ini mencabut dukungannya setelah Ketua Umum Partai NasDem secara sepihak memilih Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies.Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 karena Partai Demokrat dikabarkan sudah tak sejalan Partai NasDem.Partai NasDem dinilai menjadi penyebab Partai Demokrat bakal hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.\"Salah satu partai membuat kesepakatan, yakni bakal calon presiden ini diambil dari luar koalisi. Artinya tidak komitmen lagi dengan perjanjian awal. Intinya kami ada kemungkinan pecah kongsi,\" kata Janur.(ida/ANTARA)
Terkait Anies Memilih Muhaimin, Demokrat Jatim Tegak Lurus Arahan DPP
Surabaya, FNN - DPD Partai Demokrat Jawa Timur(Jatim) tegak lurus dengan arahan dewan pimpinan pusat terkait pengambilan langkah terkait kabar Anies Baswedan yang menggandeng Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden 2024.\"Kami sudah meyakini dewan pimpinan pusat memiliki kapasitas dan juga tentunya mendapatkan kepercayaan kami untuk melakukan pembahasan mengenai konstelasi politik nasional,\" kata Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Jumat.Sikap tegak lurus itu juga diambil seluruh pengurus partai di tingkat Dewan Pimpinan Cabang se-Jawa Timur.\"Seluruh dewan pimpinan cabang menyampaikan tegak lurus dengan apa yang jadi amanah dengan dewan pimpinan pusat,\" ujarnya.Diketahui melalui keterangan resmi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat menggelar rapat majelis tinggi menindaklanjuti keputusan Anies yang dinilai secara sepihak menyetujui kerja sama politik antara NasDem dan PKB.Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Teuku Riefky menjelaskan, rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.Terkait pencopotan baliho bakal calon presiden Anies Baswedan yang diusung Demokrat melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Emil menyatakan hal tersebut bukan merupakan poin utama yang dimaksud oleh sekretaris jenderal partai.\"Saya ingin tegaskan bahwa memasang gambar itu bukanlah inti dari permasalahan yang disampaikan dengan Pak Sekjen,\" ucapnya.Di sisi lain, Emil menyatakan saat ini jajarannya tetap fokus menjalankan tugas partai, yakni terjun ke masyarakat dan melakukan persiapan menyongsong perhelatan Pemilihan Umum 2024.\"Dalam konteks adalah bagaimana menyongsong pemilu yang akan datang, segenap bakal calon legislatif dan struktur bekerja dengan maksimal, menyapa rakyat masyarakat konstituen dengan penuh ketulusan,\" ujarnya.Terpisah, Kepala Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Mugianto mengatakan seluruh jajaran partai di wilayah Jawa Timur melakukan pencopotan baliho bergambar Anies Baswedan.\"Pencopotan baliho sampai ke pelosok pelosok desa se-Jawa Timur,\" tutur dia.(ida/ANTARA)
POPULER
