POLITIK
Rocky Gerung: Kalau Dalam 24 Jam Nasdem Tidak Putuskan, Saya Mau Kampanye bahwa Nasdem Ternyata Ayam Sayur
Jakarta, FNN - Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, dan tim delapan bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, Kamis (24/8/23). Menurut Anies, itu adalah pertemuan rutin anggota koalisi perubahan untuk saling mengupdate info. Namun, Anies tidak menyebut hasil pertemuan yang konkret. Dia hanya mengatakan bahwa perkembangan koalisi sangat menggembirakan. Padahal, yang ditunggu masyarakat dari hasil pertemuan tersebut adalah siapa yang akan diusung sebagai cawapres Anies. Jika situasinya begini terus, lama-lama bisa jadi Anies tidak bisa maju menjadi capres. Menanggapi kondisi tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (25/8/23) mengatakan, “Saya lama-lama merasa bahwa satu waktu relawan dan masyarakat sipil akan minta kepastian Anies, mau angkat calon wakil presiden melalui perspektif dia dan pilihan dia sendiri, atau menunggu nego dengan Nasdem. Sebaiknya sekarang putuskan saja. Tinggal saja Nasdem kan.” “Toh akan ada partai, bahkan koalisi baru terbentuk, karena orang tetap anggap Nasdem itu lama-lama jadi liability, bukan lagi aset bagi Anies untuk mengucapkan perintah Surya Paloh pada waktu itu untuk angkat sendiri wakil presidennya. Ternyata, Surya Paloh nego juga dengan keadaan, mungkin nego dengan bayangan dia tentang bisnisnya yang terlalu besar, nego dengan masalah-masalah internal partai yang sangat mungkin juga sprindiknya dipegang oleh Jokowi kan,” tambah Rocky. Rocky juga menduga buruk pada anak Nasdem, karena Nasdem di awal permainan dia lead, kenapa sekarang mundur. Dulu Rocky sempat mengatakan pada Surya Paloh “Kan Anda itu cowboy di depan itu, jadi udah bidik aja tuh, kenapa Anda sarungkan lagi. Itu artinya, Anda ragu sendiri,” ujarnya. “Kita mau menuntut itu, bukan karena saya anti Surya Paloh, atau anti Nasdem, atau anti Metro TV. Tetapi, ini adalah etika publik. Anda berjanji terus, bahkan Anda permainkan semangat relawan,” ujar Rocky. Dalam diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengingatkan bahwa Nasdem sebenarnya menunggang relawan. Relawanlah yang pertama kali mendeklarasikan Anies dan secara formal SBY yang memproteksi Anies. Belakangan, Nasdem mengambil alih itu. Lalu orang menganggap kalau begitu Anies akan dipimpin oleh Surya Paloh yang tak tertandingi atau tak perlu dipertanyakan kematangan politiknya. “Jadi, Surya Paloh dari matang lama-lama mulai membusuk itu, mengalami dekomposisi itu. Jadi harusnya Pak Surya Paloh itu layangkan semangat atau keyakinan bahwa Anies tetap akan menempuh jalurnya sendiri itu, bukan diperintah-perintah oleh Nasdem, bukan diperintah oleh koalisi. Koalisi hanya ingin supaya Anies itu masuk di dalam putaran Pemilu. Supaya Anies merasa oke, dia dapat mandat untuk menentukan calon wakil presidennya,” tambah Rocky. Menurut Rocky, sekarang dianggap bahwa seolah-olah Nasdem tidak suka AHY karena AHY yang terus-menerus mengucapkan membela Anies. Jadi, kalau dianggap bahwa Anies belum mendapat wakil presiden, itu artinya Nasdem menghalangi Anies memilih AHY. Kalau memang menghalangi AHY, mustinya Nasdem sebutkan siapa alternatifnya, supaya masyarakat sipil tidak menunggu semacam transaksi yang elitis, transaksi yang sangat eksklusif. Karena, bagi masyarakat sipil, Anies itu sudah ada dalam putaran. Menurut Rocky, Prabowo menganggap bahwa lebih fair bagi dia untuk bertanding dengan Anies head to head. Bahkan, Prabowo menuntut supaya Anies masuk di dalam kompetisi, supaya ada persaingan yang jelas. Karena tidak mungkin Prabowo akhirnya duel dengan Ganjar. Itu artinya, orang Jokowi versus orang Jokowi, tidak keren. Jadi, secara kualitatif mestinya Anies berhadapan dengan Prabowo. “Jadi, Nasdem musti putuskan, mungkin dalam 24 jam kalau Nasdem nggak putuskan saya mau kampanya bahwa Nasdem ternyata ayam sayur” tegas Rocky. Rocky melakukan itu karena menganggap bahwa itulah yang ditunggu oleh relawan. Roky mengaku sudah muter, dari Sumatera Utara sampai ke Lombok, relawan pikirannya sama. “Ini saya ucapkan ini melalui FNN supaya didengar oleh Pak Surya Paloh. Ini serius nih, bahwa Anda mau lakukan tukar tambah di tingkat elit, oke silahkan. Tetapi, relawan menganggap bahwa tukar tambah itu artinya menunda kemungkinan Anda dipenjarakan itu, pada akhirnya dipenjarakan juga kan. Kita bayangkan kalau Anies gagal itu artinya seluruh kapasitas Surya Paloh itu hilang, lenyap tuh. Sebaliknya, kalau Surya Paloh menganggap Anies harus menang maka seluruh energi masyarakat sipil akan tiba pada proyek-proyek perubahan yang diambil oleh koalisi perubahan dan perbaikan,” tegas Rocky. Akhirnya, Rocky pun menyebutkan bahwa saat ini ada tiga orang yang gamang. Pertama adalah Jokowi yang gamang karena dia belum tahu masa depannya akan dijamin oleh siapa; Kedua adalah Megawati yang gamang karena dia tidak tahu apakah Ganjar betul-betul bisa meraup elektabilitas; dan ketiga adalah Surya Paloh yang gamang apakah Anies bisa menang atau tidak. Tiga orang yang gamang inilah yang menurut Rocky menghalangi kompetisi politik yang sehat. “Kalau Anies batal jadi jadi presiden, tidak jadi dicalonkan, itu kesalahan akan ditimpakan pada Nasdem, junto Pak Surya Paloh. Itu elektabilitas Nasdem langsung jadi nol, tetapi elektabilitas PKS, apalagi Demokrat, akan naik. Anies tidak jadi calon presiden tetap elektabilitas Demokrat akan naik karena dianggap Demokrat kukuh mempertahankan Anies dan AHY,” tegas Rocky.(ida)
Gerindra Belum Mendapat Informasi Budiman Sudjatmiko akan Gabung
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pihaknya belum mendapat informasi apakah mantan politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko akan bergabung ke partainya usai dipecat sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih itu.\"Saat ini, kami belum mendapat informasi apakah Saudara Budiman ingin bergabung dengan Partai Gerindra. Jadi, kami tidak mau berandai-andai,\" kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Secara prinsip, lanjutnya, Partai Gerindra terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang menerima Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian partainya.Habiburokhman juga menyebut partainya tidak dalam posisi untuk mencampuri urusan internal partai politik lain terkait pemecatan kader. Sebaliknya, kata dia, Partai Gerindra justru menghormati mekanisme organisasi yang diberlakukan di PDI Perjuangan.\"Baik PDI Perjuangan maupun Saudara Budiman adalah sahabat kami,\" ujarnya.Sebelumnya, Kamis (24/8), politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengaku telah menerima surat pemecatan sebagai kader partai. Pemecatan itu merupakan buntut dari pernyataan dukungannya terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) Pilpres 2024.\"Benar, sudah saya terima (surat pemecatan). Tadi, pukul 20.00 WIB, saya menerimanya,\" kata Budiman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis malam (24/8).Budiman mengungkapkan surat pemecatan itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tanggal 24 Agustus 2023.Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengungkapkan bahwa keputusan pemecatan Budiman Sudjatmiko telah diambil melalui Sidang Komite Disiplin kepada DPP PDI Perjuangan pada Senin (21/8).Budiman Sudjatmiko mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto dalam acara relawan Prabowo-Budiman (Prabu) Bersatu di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8).Deklarasi itu dilakukan saat Budiman masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan, sementara Prabowo merupakan bakal capres usungan Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang (PBB).Untuk diketahui, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Anies Baswedan Mengungkap Hasil Survei Internal Berbeda Dengan Lembaga Survei
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkapkan hasil survei internal koalisi menunjukkan hasil yang berbeda dengan rilisan sejumlah lembaga survei.\"Oh ya, bedanya jauh sekali,\" kata Anies usai menghadiri pertemuan Koalisi Perubahan di Jakarta, Kamis malam.Meski demikian Anies enggan memberikan rincian lebih lanjut soal bagaimana hasil survei oleh internal Koalisi Perubahan.Namun dia mengatakan mana hasil survei yang tepat akan terungkap pada waktunya dan akan dicatat dalam sejarah.Ya enggak usah kita disclose-lah. Bedanya jauh sekali dan justru itu membuat, makanya kita check laporan-laporan, kan masing-masing kita bikin, kita crosscheck dan ya nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya,\" ujarnya.Hadir dalam pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut antara lain Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, dan anggota Tim 8 Sudirman Said.Untuk diketahui, hasil survei Political Weather Stations (PWS) yang dirilis di Jakarta, Kamis (24/8), menunjukkan mayoritas responden yaitu 40,8 persen dari 1.200 orang memilih Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang menggantikan Presiden RI Joko Widodo, kemudian 35,6 persen memilih Ganjar Pranowo, dan 19,5 persen memilih Anies BaswedanSurvei teranyar dari Y-Publica mencatat bahwa Prabowo meraih elektabilitas sebagai bakal capres sebesar 30,6 persen, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua sebesar 22,7 persen, kemudian Anies Baswedan di urutan ketiga sebesar 13,4 persen.Dalam survei Litbang Kompas, Ganjar Pranowo unggul dalam simulasi terbuka, simulasi 10 nama, 5 nama hingga 3 nama. Saat simulasi terbuka, elektabilitas Ganjar Pranowo dipilih responden sebanyak 24,9 persen, Prabowo Subianto 24,6 persen, dan Anies Baswedan 12,7 persen.Dalam simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo diketahui mendapatkan 29,6 persen. Sementara itu, Prabowo Subianto 27,1 persen, dan Anies Baswedan 15,2 persen. Berikutnya, dalam simulasi lima nama, Ganjar memperoleh suara sebesar 31,8 persen, Prabowo 27,8 persen, dan Anies 15,6 persen.Dalam simulasi tiga nama, Ganjar mendapatkan elektabilitas 34,1 persen. Gubernur Jawa Tengah itu unggul dari Prabowo yang punya 31,3 persen dan Anies 19,2 persen.Sedangkan survei Indikator Politik menempatkan Ganjar Pranowo posisi teratas. Elektabilitas Ganjar mencapai 35,2 persen, Prabowo 33,2 persen, dan Anies 23,9 persen.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Rekomendasi Pemecatan Budiman Sudah Dikeluarkan Sejak Senin
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengungkapkan bahwa keputusan memecat Budiman Sudjatmiko telah diambil melalui Sidang Komite Disiplin kepada DPP PDIP pada Senin (21/8).\"Sidang Komite Disiplin sudah mengeluarkan rekomendasi kepada DPP sejak hari Senin,\" ujar Komar saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Jumat.\"Jadi, tentang sanksi yang dijatuhkan bisa dicek saja di sekretariat DPP,\" tambahnya.Sebelumnya, PDIP resmi melakukan pemecatan terhadap Budiman Sudjatmiko buntut pernyataan dukungan terhadap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024 mendatang.Dalam surat keputusan tertulis DPP PDIP memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan terhadap Budiman Sudjatmiko dari keanggotaan PDI Perjuangan. Surat pemecatan telah ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto pada Kamis (24/8).Salah satu poin surat tersebut terkait pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Budiman Sudjatmiko.\"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,\" bunyi salah satu poin surat tersebut.Hal ini juga telah dibenarkan oleh Budiman Sudjatmiko bahwa dirinya telah dipecat sebagai kader PDIP.\"Benar sudah saya terima (surat pemecatan PDIP). Tadi pukul 20.00 WIB saya menerimanya,\" ujar Budiman saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis malam.Meski begitu, aktivis prodemokrasi 90-an ini enggan untuk berkomentar lebih lanjut. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya berterima kasih kepada PDIP yang telah memberikan kesempatan untuk berkecimpung di dunia politik.\"Ini adalah pengakhiran dari satu episode dalam hidup saya dan memulai episode berikutnya. Bagian dari perjalanan saya sebagai manusia politik sejak saya remaja,\" tegasnya.Sebelumnya, Jumat (18/8), Budiman Sudjatmiko mendeklarasikan dukungannya terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam acara relawan Prabowo-Budiman (Prabu) Bersatu di Semarang, Jawa Tengah.Budiman mendeklarasikan itu saat dia masih berstatus kader PDI Perjuangan, sementara Prabowo merupakan bakal calon presiden yang diusung oleh Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang (PBB).(ida/ANTARA)
Di Tengah Iklim Geopolitik, RI-AS Sepakat Memperkuat Kerja Sama Pertahanan
Jakarta, FNN - Indonesia dan Amerika Serikat sepakat memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di bidang pertahanan, di tengah kompleksnya iklim geopolitik guna mempererat hubungan kedua negara.Kesepakatan itu ditekankan masing-masing menteri pertahanan (menhan) kedua negara, yakni Menhan RI Prabowo Subianto dan Menhan AS Lloyd James Austin III, saat kedua melakukan pertemuan di Gedung Pentagon, Virginia, AS, Kamis (24/8).Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, pada kesempatan pertemuan itu, Prabowo dan Austin membahas soal kemitraan strategis Indonesia dan AS yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.Kedua menhan itu menegaskan kembali kekuatan pilar pertahanan, kemitraan strategis, dan tekad yang sama untuk mempererat hubungan kedua negara.\"Bersama-sama, Menteri Austin dan Menteri Prabowo menegaskan kembali pentingnya modernisasi militer Indonesia dan membahas niat bersama untuk memperkuat interoperabilitas melalui kemampuan pertahanan,\" demikian bunyi pernyataan bersama kedua negara itu.Bentuk penguatan interoperabilitas melalui kemampuan pertahanan tersebut, di antaranya peningkatan pesawat tempur, pesawat tempur multi-peran baru, serta tambahan pesawat angkut sayap tetap dan putar.Selain itu, memastikan hubungan Indonesia dan AS tetap kuat dan dapat meraih peluang di masa depan, serta bisa mengatasi tantangan yang muncul dalam iklim geopolitik semakin kompleks. Prabowo dan Austin pun memperingati hubungan diplomatik Indonesia-AS yang memasuki usia 75 tahun. Kedua negara telah menggelar lebih dari 220 pertemuan pertahanan, mulai dari pertukaran pakar hingga latihan multilateral, seperti Garuda Shield.Hubungan baik kedua negara demokrasi tersebut juga terwujud melalui pelatihan ribuan personel militer Indonesia di AS. Ke depannya, kerja sama pendidikan itu diharapkan dapat terus ditingkatkan.Lebih lanjut, Prabowo dan Austin berbagi visi yang sama terkait Indo-Pasifik. Keduanya memandang pentingnya menjaga perdamaian dan kemakmuran di kawasan itu melalui sentralitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).\"Kami harus bekerja sama dengan mitra yang memiliki tujuan yang sama dan berkomitmen terhadap tatanan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan,\" ujar pernyataan bersama tersebut. Dalam pertemuan itu, tidak luput dibahas pula terkait konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Austin dan Prabowo mengutuk pelanggaran kedaulatan negara, sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tanggal 2 Maret 2022.(ida/ANTARA)
Penyadang Disabilitas Perlu Diberikan Ruang untuk Berkarya
Jakarta, FNN - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penyandang disabilitas atau mereka yang mengalami keterbatasan, perlu diberikan ruang untuk berkarya, khususnya di bidang seni dan kebudayaan.\"Kita harus memberikan ruang kepada para penyandang disabilitas untuk berkarya,\" kata saat Talk Show di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis.Selain itu, kata dia, negara wajib memberikan dukungan insentif terkait pengembangan diri seperti alat kerja hingga sarana dan prasaran, untuk menampilkan hasil karya mereka.Menurut Anies, penyandang disabilitas akan memiliki karya dengan menggunakan semesta yang dia hidupi, dan memunculkan karya dengan orang-orang yang bukan disabilitas.\"Teman-teman disabilitas mengekspresikan tidak dengan pendengaran, tetapi dengan penglihatan, rasa, dan itu menghasilkan karya seni yang unik,\" jelasnya.Anies mencontohkan salah seorang penyandang disabilitas bernama Muhammad Fauzi menjadi doktor pertama di Indonesia dari Pascasarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.\"Dia menghasilkan karya fotografi untuk orang tuli, yang berbeda dari karya fotografi pada umumnya,\" ungkapnya.Hal itu disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan dari salah seorang penyandang disabilitas, yang ingin mendengarkan pandangan Anies terkait penyandang disabilitas khususnya tuna rungu (tuli) dan kebudayaan.Diskusi dua arah itu mengusung tema, Anies Baswedan bicara kebudayaan: Tentang kini dan nanti.(sof/ANTARA)
Agar Tidak Terjebak, Anies Harus Secepatnya Menyatakan Siapa Calon Presidennya
Jakarta, FNN – Suasana politik hari-hari menunjukkan tampaknya ada kegelisahan yang sama antara Nasdem dan PDI Perjuangan. Kegelisahan itu memunculkan gagasan untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. PDIP menginginkan Ganjar sebagai presidennya dan Anies sebagai wakil presidennya. Tetapi, bagi Demokrat dan Nasdem, hal ini menjadi permasalahan yang serius. Mengomentari masalah tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal You Tubenya edisi Kamis (24/8/23) mengatakan, “Iya, kalau kalau kita lihat, jadi Anies akhirnya juga jadi berebut cinta Anies, kira-kira begitu. Karena tetap PDIP tidak bisa memutuskan siapa sebetulnya pendamping Ganjar. Jadi, kegelisahan PDIP itu diperlihatkan dengan seolah-olah bisa mengundang Anies di calon wakil presiden mereka. Tetapi, tentu partai-partai pendukung Anies akan bilang ya boleh saja, tapi Anies presidennya.” Sebaliknya, lanjut Rocky, Nasdem juga mengalami kegelisahan karena Anies tidak bisa memutuskan, karena dia menunggu semacam sinyal dari Surya Paloh. Jadi, sebetulnya ada dua partai sebetulnya yang gelisah, yaitu PDIP yang kehilangan reputasinya karena terlalu memaksakan Ganjar, dan Nasdem yang tidak jelas juntrungannya sehingga lebih baik pindah ke PDIP. “Jadi, ini kan pertaruhan di antara orang-orang yang cemas melihat keadaan yang enggak ada ujungnya atau belum ada yang tentu. Nah, ketidaktentuan itu disebabkan sekali lagi pada Presiden Jokowi,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, kelihatannya ada hal yang masih menggantung. Kemampuan PDIP untuk memaksimalkan kampanyenya berhenti karena elektebilitas Ganjar sudah mentok. Tinggal faktor wakil presiden untuk menaikkan elektabilitas Ganjar, dan kelihatannya berupaya untuk mengambil dari wilayah Nahdlatul Ulama. “Jadi, tetap PDIP menghitung, dia bisa menumpangkan atau mengasuransikan Ganjar itu ke NU. Itu dasarnya, dan itu memperlihatkan bahwa PDIP memang pada akhirnya kesepian juga,” ujar Rocky. Dalam keadaan kesepian, kata Rocky, PDIP mulai manuvering untuk seolah anti-Jokowi, mengkritik soal food estate. Tetapi, begitu dijawab oleh Jokowi, PDIP mengubah sendiri pikirannya. Jadi, PDIP tidak jelas, memamerkan keunggulan Ganjar atau sebetulnya masih nunggu semacam restu dari Jokowi. Sebaliknya, lanjut Rocky, Nasdem juga sudah terlalu lama sehingga relawan Anies menganggap kalau Nasdem tidak mau memutuskan juga itu artinya Nasdem memang meragukan Anies sebagai calon presiden. “Jadi, keadaan ini akan berakhir nanti kalau misalnya pada minggu depan koalisi perubahan ini akhirnya mandeg di situ. Itu artinya, hanya akan ada dua calon, yaitu Prabowo dan Ganjar. Kan itu sebetulnya yang dibayangkan orang tuh, bahwa ada desain partai final, yaitu all the president man, antara Prabowo yang adalah orang Jokowi dengan Ganjar yang orang Jokowi,” kata Rocky. “Jadi, kelihatannya Anies akan dijebak di situ tuh. Itu intinya. Nah, karena itu kita dorong percepatan secepat-cepatnya Anies menyatakan siapa calon presidennya,” lanjut Rocky.(sof)
Peta Koalisi Bakal Capres Dinilai Masih Buntu
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono menilai peta koalisi yang mengusung bakal calon presiden Pemilu 2024 masih buntu lantaran partai politik terikat aturan ambang batas pencalonan presiden.\"Aturannya dibuat sendiri, justru sekarang malah menghambat mereka sendiri,\" kata Agus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Menurut Agus, aturan ambang batas kursi atau suara parpol di parlemen justru saat ini menjadi penghambat yang mengganggu pencalonan capres dan cawapres.Ia menjelaskan akibat adanya aturan ambang batas tersebut, koalisi parpol yang terbentuk tidak dilakukan berdasarkan platform bersama atau kesamaan ideologi perjuangan.Koalisi hanya berisi agenda pembagian kekuasaan (power sharing) dan dilakukan oleh para elit tanpa melibatkan rakyat.Selain itu, lanjut Agus, parpol juga masih terjebak oleh kepentingan oligarki. Hal itu terbukti dengan adanya nama-nama tokoh bakal capres yang diajukan justru bukan dari kader mereka sendiri, tetapi dari unsur yang memiliki kelimpahan logistik.\"Padahal, jika tidak ada aturan ambang batas, parpol memiliki keleluasaan untuk mencalonkan kadernya sendiri yang memiliki kemampuan mumpuni untuk memimpin Indonesia,\" jelasnya.Agar kehidupan demokrasi sehat, Agus juga mendorong kepada siapa pun yang ingin berkuasa menjadi capres atau cawapres untuk membuat parpol sendiri.\"Jika ingin jadi capres atau cawapres, mereka seharusnya buat partai sendiri, bukan nebeng atau membajak partai dengan dukungan oligarki. Ini tidak bagus dan tidak sehat,\" tegas Agus.Dia berharap ke depan dapat muncul aturan baru yang tidak membatasi parpol dalam mengajukan calon pemimpin dari kader internal sendiri.Sebab, menurutnya, setiap parpol yang memiliki fraksi di DPR berhak mencalonkan kandidat presiden atau wakil presidennya.Hal ini bertujuan agar koalisi berkualitas, menyerap aspirasi rakyat, dan kerja sama yang terbentuk antar-parpol didasarkan pada kesamaan platform dan tidak terjebak oleh kepentingan oligarki.\"Seperti di negara-negara maju, ada kelompok parpol berbasis ideologi konservatif, liberal, dan progresif. Platform koalisinya dibentuk berdasarkan kesamaan ideologi, bukan pragmatisme, elitis, dan sekadar pembagian jabatan,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Kehadiran Gibran di Kopdarnas PSI Ditanggapi PDIP
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan kehadiran Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pada acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Partai Solidaritas Indonesia selaku kepala daerah yang dianggap sukses.\"Sebagai kader PDI Perjuangan, Mas Gibran sangat tahu fatsun politik,\" kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Ia mengungkapkan Gibran sempat menyatakan bahwa banyak kader muda yang gigih dalam politik di PSI.Kendati demikian, Gibran juga menyebutkan lebih banyak lagi kader muda yang hebat di PDIP.Said menambahkan Gibran lebih banyak memosisikan diri sebagai pihak yang sedang memberikan sharing session dan apresiasi sebab PSI saat itu menjadi bagian dari pendukung kontestasinya saat running pilkada di Surakarta.\"Bagi kami itu baik baik saja. Artinya, kapasitas dan integritas Mas Gibran sebagai kader PDI Perjuangan diakui oleh partai lain,\" ujarnya.Tidak hanya itu, Said melihat Gibran membawa semangat persatuan kepada segenap pihak. Untuk itu, kedatangan Gibran ke berbagai acara politik dimaknai sebagai pemimpin yang supel, mudah bergaul dan merangkul banyak pihak.Model kepemimpinan seperti inilah, sambung Said, yang bisa menjadi teladan dan cerminan pemimpin yang dibutuhkan pada masa depan, khususnya dalam menghadapi tantangan yang semakin tidak mudah.\"Dengan semangat persatuan, itulah modal dasar terbangunnya kerja gotong royong sebagai jiwa penting Pancasila,\" tambah Said.Dia menilai putra pertama Presiden Jokowi itu mengajak anak muda untuk aktif berpartisipasi pada ranah politik. Ajakan ini tentu makin baik bagi tumbuhnya demokrasi ke depan karena semakin banyak generasi masa depan peduli terhadap politik.Hal ini tentu memberi harapan baik bagi kualitas pemilih dan yang dipilih karena dengan peduli mengandaikan tuntutan literasi politik makin baik.Meski begitu, Said menjelaskan peduli itu berbeda dengan mobilisasi.\"Mobilisasi sekadar dihadirkan tanpa tahu maksud dan tujuan sebenarnya, mobilisasi cenderung pragmatis. Sedangkan kepedulian mengisyaratkan kematangan politik yang kian berkualitas,\" jelas Said.Di sisi lain, Said menyayangkan sikap panitia Kopdarnas PSI yang memakaikan Gibran seragam PSI. Padahal, Gibran adalah kader PDIP.\"Ini tentu tidak elok. Sekali lagi, saya hormat kepada Mas Gibran yang menolak memakai seragam partai lain, sekaligus menghargai Ketua Umum PSI yang justru memakai etika politik bahwa Mas Gibran adalah kader PDI Perjuangan,\" pungkasnya.(ida/ANTARA)
Sidang Ditunda, Rocky Gerung Berterima Kasih Atas Dukungan Emak-emak, tapi Ragu Kasusnya Akan Diteruskan
Jakarta, FNN – Kemarin, Selasa (22/8/23), sidang perdata dengan tergugat Rocky Gerung dalam kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo ditunda hingga dua pekan ke depan. Penundaan dilakukan dengan alasan pihak penggugat, David Tobing, salah mencantumkan alamat rumah Rocky Gerung sehingga surat panggilan tidak sampai kepada Rocky. David Tobing menggugat Rocky Gerung karena dia dianggap menghina Presiden Jokowi karena menyebutnya b****ngan. Yang menarik, meskipun persidangan ditunda, tapi tempat sidang sempat ramai sekali oleh kehadiran emak-emak dan sejumlah teman pengacara. Mereka hadir ke tempat sidang dengan sukarela, tanpa diminta oleh Rocky Gerung. Para pengacara hadir untuk melakukan gugatan intervensi, bukan untuk menjadi pengacara Rocky. Menanggapi situasi tersebut, di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi hari ini, Rabu (23/8/23) menyampaikan terima kasih buat emak-emak dan embak-embak yang berupaya untuk memberi semangat padanya. Ternyata dukungan untuk Rocky juga dilakukan di beberapa tempat. Namun demikian, Rocky ragu bahwa kasus ini akan diteruskan karena tingkat absurditasnya sangat tinggi dan sekadar mencari sensasi. “Tapi yang penting adalah memperhatikan bagaimana pengadilan melihat kasus absurd ini. Saya kira sebetulnya dari awal saya ragu kalau kasus ini akan diteruskan. Pertama, tingkat absurditasnya tinggi sekali; kedua ini sekedar mencari sensasi itu,” ujar Rocky. Seperti kita ketahui bahwa setiap kali membuka YouTube atau Talk Show di TV, Rocky digugat dan diperdebatkan soal kasar atau tidak kasar, hina atau tidak hina. “Nah, sebetulnya semua itu harus dihubungkan dengan kasus yang sebetulnya dinyalakan, yaitu saya mengkritik IKN dan omnibuslaw. Jadi, seolah-olah itu cuma sentilan yang nggak ada poinnya. Lo, konsekuensi dari mengkritik IKN dan omnibuslaw, saya tiba pada kesimpulan bahwa ini adalah produk bajingan tolol,” ujar Rocky. “Jadi, jangan lihat covernya doang atau judul akhirnya tuh. Demikian juga para pengamat yang saya minta dengan sangat, bahas dong kritik saya terhadap IKN, terhadap omnibuslaw. Jadi, seoalah-olah karena saya bicara kasar maka nggak perlu lagi dibahas soal substansi kritik saya. Lo justru itu terjadi sebagai akibat dari pembahasan saya tentang dua soal yang saya anggap sebagai kebijakan yang bajingan dan tolol,” tambah Rocky. Rocky juga meminta agar orang tidak berhenti berbicara tentang substansi kritiknya terhadap IKN dan omnibuslawa. Jangan sampai substansi kritikannya dihilangkan, lalu mengatakan bahwa bangsa ini bangsa harusnya sopan santun. Kita memang harus sopan santun. Tetapi, justru karena kesopansantunan itu tidak menghasilkan kesadaran diri dari masalah yang dikritik maka Rocky menggunakan bahasa yang tidak sopan. “Jadi, sekali lagi terima kasih kepada emak-emak yang mengerti justru, tapi itu adalah sidang perdata dan saya bisa saja enggak datang seterusnya. Saya kirim aja lawyer. Saya juga senang ada Egi Sujana Cs, tapi mereka bukan lawyer saya. Itu adalah kumpulan orang merdeka yang merasa terganggu juga untuk mengucapkan pikiran kalau pengadilan harus membahas soal ini,” ujar Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa gugatan intervensi itu dimaksudkan untuk membatalkan dalil yang diajukan oleh penggugat. Dari awal Rocky mempertanyakan apa kerugian negara atau apa kerugian bangsa. Mungkin saja kasus Rocky justru menimbulkan kritisisme dan itu artinya membuat semua orang ingin bicara seperti itu. (ida)
POPULER
