Jakarta, FNN - Kamis (7/9/23), terjadi bentrokan antara aparat dan warga di Rempang Galang, Batam, karena warga membuat barikade untuk menolak relokasi. Bentrokan pun tak dapat dihindari ketika polisi berusaha menerobos barikade warga dengan membawa water canon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa pun mencoba melawan dengan melempari aparat menggunakan batu.

Sebelum bentrokan terjadi, Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana melakukan pengukuran dan mematok lahan yang akan digunakan di Pulau Rempang dan Galang. Tetapi, ada sekelompok warga yang menolak rencana pengembangan dan tetap menguasai lahan itu. Mereka tetap berusaha untuk mempertahankan lahan tempat tinggalnya. Kondisi itulah yang memaksa kepolisian untuk bergerak dan melakukan penertiban.

Kasus di Rempang ini lagi-lagi menunjukkan bahwa proyek strategis nasional selalu membuat rakyat digusur. Yang menarik, ternyata di Rempang katanya akan dibangun industri pabrik kaca terbesar kedua di dunia dan investornya dari China. Kasus Rempang pun kini menjadi sorotan dunia.

Menanggapi kasus tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (9/9/23) mengatakan, “Jadi, sebetulnya ini pola tentang konflik agraria yang makin lama makin tinggi di ero Presiden Jokowi. Padahal, Jokowi berjanji untuk membagi-bagi tanah, dan itu yang tidak terjadi. Itu juga yang terjadi di Rempang tuh.”

Rempang, lanjut Rocky, adalah wilayah yang sebelum Indonesia merdeka sudah dihuni oleh masyarakat Melayu, tapi tiba-tiba atas nama hak negara untuk membagi-bagi tanah, masyarakat digusur.  

Rocky menceritakan kasus yang hampir sama yang terjadi di kaki Gunung Gede. Kira-kira 6 bulan lalu Rocky diundang oleh masyarakat di kaki Gunung Gede yang mengalami ketegangan dan kecemasan yang sama. Sebab, tiba-tiba dalam satu minggu banyak patok dipasang di situ, mengatasnamakan proyek strategis presiden. Akibatnya, para petani sayur mayur setempat panik. Bahkan, seorang petani menanyakan pada Rocky apakah memotret seseorang yang sedang pasang patok melanggar undang-undang ITE?

“Jadi, bayangin undang-undang ITE sampai mencemaskan petani-petani wortel di kaki Gunung Gede, yang kemudian kita tahu bahwa itu dipatok untuk eksplorasi atau eksploitasi panas bumi di Gunung Gede. Tetapi, orang kan mencurigai kenapa mereka yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun di situ, tiba-tiba dipatok lalu diancam untuk segera pindah,” ungkap Rocky.

Yang agak mengherankan, menurut Rocky, adalah sikap apologi dari Mahfud MD. Mahfud mengatakan bahwa ini bukan soal penggusuran, tapi soal hak yang memang sudah dibagikan negara pada investor. Ketika orang tahu investornya dari China, tentu bisa menimbulkan iri hati.

“Masyarakat Melayu dari 1834 sudah berada di situ. Investor China, 2024 baru mulai investasi di situ karena kebutuhan Indonesia akan modal asing kan. Jadi, di dalamnya ada problem yang mendasar,” kata Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN.

Padahal, lanjut Rocky, ini komunitas yang sudah jadi. Kalau dikatakan itu merampas hak investor maka negara harus mengembalikan pada investor. Sedangkan di situ ada sekolah. Sekolah artinya negara menyetujui ada komunitas di situ. Anak-anak itu justru yang berhak untuk meneruskan belajar mereka dengan tenang di Rempang, bukan investor.

“Jadi, kita mau lihat itu dari dimensi kesejarahan, yaitu hak masyarakat adat di situ untuk merawat kultur di situ,” ujar Rocky.

Rencananya, rumah warga yang terkena proyek strategis nasional itu bakal direlokasi ke sebuah lokasi di Sijantung. Katanya pemerintah akan membuatkan warga terdampak sebuah rumah permanen di lokasi yang baru. Tetapi, menurut Rocky, begitu dipindahkan, kulturnya bubar.

“Jadi, yang kita sebut sebagai keadilan sosial dan martabat manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab itu enggak diperlihatkan. Walaupun akhirnya Listyo Sigit mengakui bahwa ada kekerasan sehingga  kembali pada negosiasi, tapi justru Mahfud yang bersikeras enggak perlu negosiasi itu. Jadi kelihatan bagaimana negara itu arogan terhadap rakyatnya sendiri,” ujar Rocky.(ida)