POLITIK
Yenny Wahid Menyambangi Kediaman Prabowo Subianto
Jakarta, FNN - Putri Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh atau lebih akrab disapa Yenny Wahid, menyambangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta, pada Rabu sore.Pantauan ANTARA di lokasi, Yenny tiba di kediaman Prabowo pukul 17.07 WIB. Yenny yang mengenakan batik dengan luaran jaket berwarna hitam dan kuning itu langsung disambut sang tuan rumah, Prabowo.Sebelum masuk untuk melangsungkan pertemuan, Prabowo dan Yenny menyempatkan menyapa awak media. Mereka tampak berjabat tangan sembari melempar senyum.Diberitakan sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu, menyebut bahwa Prabowo akan bertemu Yenny Wahid pada Rabu sore.Andre mengatakan pertemuan antara Prabowo dengan Yenny dalam rangka silaturahmi. Hubungan Prabowo dengan keluarga Gus Dur sangat dekat, bahkan sejak Menteri Pertahanan itu masih muda.\"Pak Prabowo sejak muda sudah punya hubungan baik dengan almarhum Gus Dur. Bahkan beliau salah satu orang yang bisa masuk sampai ke kamar Gus Dur,\" ujarnya.Yenny Wahid juga telah membeberkan rencana pertemuannya dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju tersebut.\"Saya lagi menunggu untuk diundang ngopi-ngopi dengan Mas Bowo (Prabowo Subianto). Dalam waktu dekat,\" kata Yenny di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (5/9).Pendaftaran bakal capres dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Menegangkan, Ketidakpastian Keadaan Memungkinkan Pemerintah Menuda Pemilu?
Jakarta, FNN – Kalau kita lihat tanda-tandanya, publik bertanya-tanya sebenarnya Pemilu jadi atau tidak? Demikian pertanyaan yang mengawali diskusi rutin Rocky Gerung hari ini, Rabu (5/9/23), di kanal You Tube Rocky Gerung Official. “Sebetulnya, setiap pertanyaan itu menunjukkan ada kegelisahan, dan bukan sekadar pemerintah yang gelisah, justru kegelisahan publik itu bisa jadi alasan bahwa yang kita sedang persiapkan sebetulnya adalah dagelan,” jawab Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Jadi, lanjut Rocky, ketika publik bertanya Pemilu jadi atau tidak, artinya publik memang menganggap jadi atau tidak jadi Pemilu tidak ada pentingnya. Tetapi, bagi pemerintah keadaan hari ini memungkinkan pemerintah lebih aman menunda Pemilu. Alasannya, karena ketidakpastian, karena mungkin pemerintah juga mencium ada gerakan sosial yang akan menghasilkan sedikit ketegangan karena soal-soal ekonomi dan soal-soal perkembangan internasional. “Tetapi, yang lebih penting adalah perkembangan di dalam partai-partai sendiri, yang tetap mengintai peluang untuk dapat keuntungan semaksimal mungkin dari tukar tambah koalisi. Tetapi, makin lama koalisinya makin berantakan. Itu artinya, grip genggaman Jokowi makin lama makin lemah. Jadi itu konsekuensinya,” tambah Rocky. Hal itu pula yang membuat masuk akal jika Yusril Ihsa Mahendra mulai menghitung bahwa potensi calon tunggal akan terjadi, kata Rocky. Kalau calon Tunggal, itu artinya ada bahaya bagi demokrasi, sehingga diputuskanlah untuk penundaan pemilu dengan Perpu segala macam. “Tetapi, yang menarik dari pikiran Yusril adalah harusnya memang dari awal threshold 20% itu dihilangkan, walaupun Yusril kemudian paham bahwa itu masih bisa dikeluarkan sebagai kanal darurat melalui Perpu. Tetapi, itu juga masuk akal. Jadi, Yusril sedang sangat masuk akal hari-hari ini,” ujar Rocky. Soal penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan sepertinya menjadi aim atau ultimate goals dari rezim sekarang. Mungkin Yusril memberikan semacam clue, walaupun dia menyebutnya Perpu yang memaksa dikeluarkan dalam kondisi genting. Kalau Yusril mengusulkan Perpunya untuk 0%, tapi kalau pemerintah dengan Perpu bisa macam-macam, termasuk penundaan Pemilu. “Iya, itu intinya. Waktu Jokowi cawe-cawe soal 3 periode, soal penundaan pemilu, pada waktu itu kekuasaannya masih kuat dan sebetulnya dia berhitung bahwa ketika kekuasaannya kuat dia bisa manfaatkan itu untuk konsolidasi dirinya sendiri atau koalisi dia. Tetapi, makin lama grip-nya makin hilang dan fakta-fakta baru menunjukkan bahwa Jokowi akhirnya kayak kebingungan sendiri. Nah, dalam kebingungan itu, Yusril membaca ada potensi Jokowi akhirnya ambil langkah yang drastis, yaitu menunda Pemilu. Fasilitasnya tentu adalah melalui Perpu,” ungkap Rocky. Jadi, menurut Rocky, tetap kondisi yang bisa kita bayangkan sekarang adalah genggaman Jokowi makin lama makin lemah. Jika dulu dia genggam dengan 10 jari, kini mungkin tinggal tiga jari genggamannya pada semua partai. Dan partai-partai yang genggaman Jokowinya melemah, justru mencari cara untuk menyelip di antara genggaman Jokowi untuk keluar dengan bermacam-macam model. “Tetapi, poin kita selalu adalah ini peristiwa yang menegangkan kita, karena dalam 2 bulan harus ada calon wakil presiden, calon presiden, dan itu masih sangat sulit untuk ditemukan. Ada potensi untuk terbitnya gerbong keempat atau koalisi keempat, dan pasangannya bertambah, tetapi kepastian-kepastian itu juga bisa dihalangi oleh oleh Jokowi,” ungkap Rocky. “Jadi, tetap rasa aman Jokowi menimbulkan semacam dugaan bahwa dia akan menggunakan akal terakhir, supaya dia masih mampu untuk mengkonsolidasi diri. Jadi, tetap intinya Jokowi akhirnya kehilangan waktu untuk mengkonsolidasi diri itu,” ujar Rocky.(ida)
Berkoordinasi Dengan Bareskrim dan BSSN, DPR Menelusuri Peretas Akun YouTube
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna menelusuri peretas akun YouTube DPR RI yang mengunggah konten video judi daring.\"Sampai dengan pagi ini, dengan pihak Bareskrim maupun BSSN, kami sudah melakukan koordinasi-koordinasi dan sedang ditelusuri,\" kata Indra dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Rabu.Dia juga menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk membantu menelusuri peretas akun YouTube DPR RI tersebut.\"Di samping itu, juga kami melakukan tracing pelaku dari hacker ini dan tentu kami juga serahkan kepada kepolisian untuk bisa membantu menyelesaikan masalah ini,\" tambah Indra.Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI masih terus berkomunikasi dengan pihak Google di Indonesia maupun di Amerika Serikat (AS) guna memastikan penyebab akun YouTube DPR RI itu dapat ditembus oleh peretas atau hacker tak bertanggung jawab.\"Sekitar pukul 5.30 (WIB), akun YouTube DPR di-hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan ini sudah menjadi perhatian kami,\" kata Indra.Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) DPR RI pun melakukan upaya-upaya pemulihan secara manual terhadap akun YouTube DPR RI yang diretas itu secara mandiri.\"Dan kami berharap dalam waktu segera, sejam ke depan, ini sudah bisa kembali pulih,\" katanya.Sebelumnya, Indra membenarkan bahwa akun YouTube DPR RI terindikasi diretas oleh pihak lain yang mengunggah konten video judi daring.\"Untuk sementara, terindikasi akun medsos YouTube DPR terkena hack, bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online,\" kata Indra.Akun YouTube DPR RI sejak Rabu pagi menampilkan beberapa unggahan video konten judi daring secara langsung (live). Setidaknya, terdapat empat video judi daring yang diunggah di akun YouTube DPR RI dengan menggunakan tulisan berbahasa asing.Selain mengunggah konten video, foto profil saluran YouTube DPR RI itu juga ikut diganti dengan gambar bertuliskan \"slot baris\".(ida/ANTARA)
Kenaikan Dana Desa Harus Dibarengi Pengembangan Desa
Purwakarta, FNN - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan kenaikan dana desa harus dibarengi dengan pembangunan dan pengembangan desa sehingga memiliki investasi.\"Kalau anggarannya naik, maka desanya harus dikelola dengan baik,\" kata Dedi melalui sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu.Ia mencontohkan pengembangan desa itu seperti yang dilakukan Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.Di desa yang dikelola Kepala Desa bernama Welas Yuni Nugroho atau akrab disapa Kades Hoho, dia melihat langsung peternakan ayam yang dikelola pihak desa.Selain peternakan ayam, katanya, desa memiliki peternakan sapi hingga sawah bengkok.“Di desa itu saya melihat peternakan ayam yang menghasilkan 2.500 telur setiap hari,” kata Dedi.Dari peternakan tersebut, katanya, minimal Rp800 ribu masuk ke pendapatan asli desa. Belum lagi dari sektor lain yang hasilnya bisa untuk menggaji karyawan dan meningkatkan pendapatan desa.“Punya areal peternakan sapi, kemudian kotorannya untuk biogas, desanya punya sawah bengkok, punya sapi, punya ayam, punya ikan, punya telur, ini yang dimaksud ketahanan pangan,” kata dia.Melihat perkembangan desa yang dipimpin Hoho, dia merasa setuju jika dana desa naik Rp2-5 miliar. Asalkan desanya dikelola seperti Kades Hoho.Nantinya, beber dia, dana desa yang besar tersebut bisa digunakan untuk membangun desa hingga memiliki investasi.Ia mencontohkan jika investasi desa sudah sampai Rp20 miliar, maka per tahun akan memperoleh dividen menyentuh Rp3 miliar.“Kalau seperti itu ke depan desa yang sudah punya investasi tidak perlu lagi diberi atau dikurangi dana desanya karena sudah mandiri,” katanya.Menurut Dedi, Kades Hoho tidak nyentrik dengan tato di sekujur tubuhnya, tapi kepemimpinannya dianggap berhasil.“Kades Hoho itu bukan hanya urusan tatonya saja yang nyentrik tapi kepemimpinannya juga keren. Yang ditato bukan hanya tangannya, tapi ternyata desanya ditato penuh warna segala ada, segala punya, inilah desa kaya,” kata dia.(ida/ANTARA)
Isu Pembatalan Pengangkatan Honorer Menjadi PPPK Dibantah Anggota Komisi II
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera membantah informasi yang mengatakan adanya pembatalan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).\"Ah, enggak ada itu pembatalan pengangkatan honorer menjadi PPPK,\" kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Sebaliknya, Mardani mengungkapkan fakta dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa data dari 2,3 juta tenaga honorer itu ternyata banyak yang bodong.\"Proses pemeriksaan data honorer ini masih berjalan. Nah, yang sudah rapi datanya, diangkat (jadi) PPPK,\" jelasnya.Menurut dia, pemberesan data 2,3 juta tenaga honorer itu dilakukan sebelum proses pengangkatan honorer menjadi PPPK dan ditargetkan tuntas pada Desember 2024.Sebab, lanjut Mardani, apabila 2,3 juta tenaga honorer tersebut langsung diangkat tanpa dilakukan verifikasi validasi data ulang, maka itu akan merugikan negara dan tidak adil bagi para tenaga honorer yang sudah benar-benar mengabdi.Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) Komisi II DPR RI itu pun mengaku sudah melobi agar tenaga honorer kategori 2 (K2) diusahakan dan wajib penuh waktu.Mardani menuturkan setidaknya terdapat tiga poin utama dalam penyelesaian soal tenaga honorer tersebut. Pertama, Pemerintah dan DPR RI ingin membuang data tenaga honorer siluman sehingga sedang dilakukan proses verifikasi.\"Kalau data honorer K2 dan yang terdata sejak 2016 sih aman, ya,\" jelasnya.Kedua, dia menegaskan tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketiga, dia mengatakan pintu PPPK besar dan ada opsi penuh waktu maupun paruh waktu.Sebelumnya, Senin (28/8), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan agar penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer dalam RUU ASN itu memungkinkan untuk dilakukan paling lambat Desember 2024.\"Dalam salah satu pasalnya, kalau itu memang disepakati, kami akan jadikan salah satu pasalnya itu menyebutkan agar diberi tenggat waktu sampai Desember 2024,\" kata Syamsurizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Hal itu dilakukan dengan cara menyematkan tambahan penjelasan pada salah satu pasal RUU ASN tersebut.\"Makanya, di pasal itu tadi kami sepakati akan ada tambahan penjelasan,\" ujar Syamsurizal.(ida/ANTARA)
KAMI: Selamatkan Indonesia!
Oleh: Anthony Budiawan - Deklarator KAMI KOALISI Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) berusia 3 tahun. KAMI berdiri, sebagai kepedulian melihat kondisi bangsa dan negara yang sedang tidak baik-baik saja. Rusak dari segala aspek. Ketika banyak yang terdiam dan terbungkam, ikut menikmati harta dan kekayaan negara bersama rezim, diatas penderitaan rakyat yang semakin miskin, KAMI pantang surut membela kebenaran dan keadilan. Meskipun menghadapi risiko dikriminalisasi, yang kemudian menjadi kenyataan. Kawan-kawan KAMI, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Edy Mulyadi, dan masih banyak lagi kawan-kawan KAMI di berbagai provinsi di Indonesia, dikriminalisasi dan dipenjara. Tetapi, KAMI tetap bersuara kritis. Melawan kebijakan pemerintahan Jokowi yang tidak adil. Sejak awal, sejak 20 Oktober 2014, kebijakan pemerintahan Jokowi tidak jauh beda dengan pemerintahan kolonial. Bahkan mungkin lebih kejam. “Menindas” rakyat, membela oligarki. “Menindas” rakyat dalam konteks ini harus dibaca “tidak pro rakyat”. Atau kebijakan yang membuat rakyat menderita. Seperti dijelaskan berikut ini. Satu bulan setelah dilantik, Jokowi menaikkan harga BBM premium dan solar pada 17 November 2014. Harga BBM premium naik 31 persen per liter, dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Harga solar naik 36 persen per liter, dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Kenaikan harga BBM tersebut sangat tidak manusiawi, dan menyakitkan. Karena kenaikan harga BBM dilakukan ketika harga minyak mentah sedang turun tajam, turun lebih dari 40 persen selama Juni-Desember 2014, dan masih turun sepanjang 2015. Sebaliknya, sejak Agustus 2015, pemerintahan Jokowi memberlakukan program Biodiesel B20, dengan memberi subsidi triliunan rupiah kepada pengusaha oligarki minyak sawit. Kalau harga minyak mentah 40 dolar AS per barel, dan harga CPO 500 dolar AS per ton, subsidi untuk Biodiesel mencapai Rp9,5 triliun. Setelah itu, Jokowi juga menghapus subsidi untuk 20 kereta ekonomi per 1 Januari 2015, terdiri dari 11 kereta ekonomi jarak jauh dan 9 kereta ekonomi jarak sedang. Di lain sisi, Jokowi memberi keringanan pajak kepada oligarki, dengan alasan stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Naumn gagal. Paket Kebijakan Ekonomi berjilid-jilid, sampai 16 jilid, terbukti gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang pasti, oligarki menikmati keringanan pembayaran pajak. Sedangkan masyarakat kelompok bawah diganjar kenaikan harga bbm dan transportasi, ternasuk kenaikan harga karcis kereta ekonomi. Selanjutnya, sejak pertengahan 2015, Jokowi menginisiasi program tax amnesty atau pengampunan pajak, yang akhirnya diberlakukan pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Program pengampunan pajak tidak lain adalah memutihkan uang kotor dan ilegal, uang hasil penggelapan pajak dan uang hasil kejahatan. Singkatnya, tax amnesty adalah legalized money laundering, atau legalisasi pencucian uang, difasilitasi oleh pemerintah. Program pengampunan pajak terbukti gagal. Janji program pengampunan pajak, seperti kenaikan tax ratio, kenaikan pertumbuhan ekonomi, penguatan kurs rupiah, ternyata semuanya tidak terbukti. Bahkan, target program pengampunan pajak terkesan mengandung pembohongan publik: atau penyiaran berita bohong. Karena, setelah tax amnesty, tax ratio ternyata turun terus. Di lain sisi, para bandit pengemplang pajak, koruptor, penghasil uang kotor, berpesta pora, sudah diputihkan oleh program pemerintah. Biaya pemutihan sangat rendah, hampir tidak berarti sama sekali. Masih 2015. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tiba-tiba muncul. China menang, atau tepatnya dimenangkan. Masyarakat sebenarnya tidak perlu kereta cepat. Karena tidak memberi manfaat sama sekali. Seperti diperkirakan, proyek ini akhirnya membawa banyak masalah. Terancam mangkrak. Biaya pembangunan proyek kereta cepat membengkak. Janji Jokowi, proyek kereta cepat tidak menggunakan dana APBN meleset, tidak ditepati, terkesan membohongi rakyat? Bahkan Jokowi, akhir-akhir ini, berupaya memberi subsidi tiket kereta cepat, yang pada prinsipnya akan melanggar undang-undang keuangan negara dan konstitusi. Kebijakan Jokowi menindas rakyat. Karena, di satu sisi, subsidi untuk masyarakat kelompok bawah dihapus. Tetapi, di lain sisi, APBN digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang menguntungkan oligarki dan masyarakat kelompok atas. Antara lain, ratusan triliun digelontorkan untuk penyertaan modal negara. Perusahaan BUMN “karya” ditugaskan membangun berbagai proyek infrastruktur. Banyak proyek -proyek tersebut sebenarnya tidak layak secara finansial. Tetapi dipaksakan. Akhirnya, perusahaan “Karya” terlilit utang. Jalan tol dan aset infrastruktur dijual, ada “Karya” yang bangkrut atau sedang dalam proses bangkrut. Menjelang akhir kekuasaan 2019, Jokowi mempreteli KPK, menjadikan alat kekuasaan. Indeks korupsi langsung terjun bebas, dari skor 40 pada 2019 mejadi 34 pada 2022. Indonesia menempati urutan ke 115 dari 180 negara paling korup. Urutan 1 merupakan negara paling bersih, urutan 180 merupakan negara paling korup. Indonesia berada di urutan 115. Kebijakan pemerintahan Jokowi, “menindas” rakyat, periode pertama, 2015-2019, terbukti gagal memberantas kemiskinan. Tingkat kemiskinan menurut kriteria BPS hanya turun 1,74 persen. Sangat tidak berarti. Tingkat kemiskinan periode 2019-2022 bahkan naik 0,35 persen. Dampak pelemahan KPK sangat nyata. Korupsi merajalela. Lebih dari sepuluh Lembaga dan Kementerian terlibat korupsi. Antara lain, Kementerian Sosial, kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan, Kehakiman, dan tentu saja BUMN. KAMI menuntut, KPK dan Kejaksaan Agung wajib membongkar tuntas semua kasus korupsi yang masih dalam proses maupun yang masih terbengkalai. Antara lain, kasus penyelundupan bijih nikel mentah ke China, korupsi penjarahan nikel blok Mandiodo, korupsi penjarahan kawasan hutan ilegal seluas 3,3 juta hektar, korupsi ekspor minyak goreng, penyelundupan emas batangan, kasus korupsi BTS, kasus KKN kebakaran hutan, korupsi pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta Bandung, proyek jalan tol dan infrastruktur lainnya, kasus dugaan TPPU Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, dan masih banyak lainnya. KAMI akan terus bersuara kritis untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan ekonomi dan keadilan hukum. --- 000 ---
Mahfud Menilai Pemanggilan Muhaimin oleh KPK Bukan Politisasi Hukum
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD menilai pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan politisasi hukum.Dia meyakini pemanggilan itu merupakan prosedur hukum biasa untuk melengkapi informasi atas pengusutan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.“Menurut saya, itu bukan politisasi hukum. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik. Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK, saya meyakini itu permintaan keterangan biasa atas kasus yang sudah lama berproses. Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, tetap (dia) diminta keterangannya untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung,” kata Mahfud MD pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Selasa.Dalam kesempatan yang sama, dia mencontohkan saat dirinya pernah dipanggil oleh KPK untuk kasus korupsi Akil Mochtar, eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK).“Pertanyaannya teknis saja, misalnya betulkah anda pernah jadi pimpinan saudara AM (Akil Mochtar)? Tahun berapa? Bagaimana cara membagi penanganan perkara? Apakah Saudara tahu bahwa Pak AM di-OTT dan sebagainya? Pertanyaannya itu saja,” kata Mahfud.Dia mengatakan pemeriksaan saat itu berlangsung tidak lebih dari 30 menit.“Menurut saya dalam kasus ini, Muhaimin hanya diminta keterangan seperti itu, untuk menyambung rangkaian peristiwa agar perkara menjadi terang,” kata Menkopolhukam RI.KPK memanggil Muhaimin Iskandar, menteri tenaga kerja periode 2009–2014, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada 2012. Isu adanya politisasi dari pemanggilan itu, di antaranya karena Muhaimin, Ketua Umum PKB, saat ini merupakan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan yang pada minggu lalu mendeklarasikan diri maju pemilihan presiden (Pilpres) 2024.Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, saat ditanya terkait pemanggilan itu, menyampaikan Muhaimin sempat meminta pemeriksaan dijadwalkan minggu ini, Kamis (7/9), tetapi penyidik kemudian menetapkan pemeriksaan pada pekan depan.“Tentu, kami akan sampaikan informasi kembali kepada saksi ini untuk hadir di waktu yang ditentukan oleh tim penyidik KPK,” kata Ali Fikri di Jakarta, Selasa.Terkait kasus itu, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu dua pegawai negeri sipil dan satu orang dari swasta. Penyidik KPK pada bulan lalu (18/8) menggeledah Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Namun, KPK belum mengumumkan temuan-temuan hasil penggeledahan itu kepada publik.(sof/ANTARA)
Ridwan Kamil: Kalau Pekan Depan Ada "Breaking News" Mohon Maklum
Bandung, FNN - Setelah resmi menyerahkan jabatan gubernur Jawa Barat, Selasa, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan.\"Kami mohon doa takdir kami ke mana, kami tidak tahu, tapi insyaallah Tuhan memberikan yang terbaik; tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu aja,\" kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara Pisah Sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir.Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.\"Dari tempat ini, hatur nuhun (terima kasih), hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif; dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya selama umur saya terima kasih,\" kata Ridwan Kamil.Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada Bey Triadi Machmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke Bey Machmudin.Sebelum serah terima kujang pusaka di Lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan Bey sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda.(sof/ANTARA)
F-PKS Ingatkan Anies Baswedan Agar Memperbaiki Komunikasi ke Depan
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengingatkan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan untuk memperbaiki komunikasi dengan partai politik pendukungnya, menyusul penetapan bakal calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024.“Buat PKS lebih mengedepankan kepentingan bangsa, negara dan kebersamaan itu kami kasih catatan. Ini komunikasi ke depan harus diperbaiki,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Sebab, kata dia, komunikasi merupakan hal yang penting dalam membangun kepercayaan di dalam koalisi, terlebih komunikasi perihal pencalonan bakal capres-cawapres.“Sebenarnya sesuatu itu yang paling penting dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua kan bisa diatasi dengan baik. Ketika kita melakukan komunikasi, membahas, kan orang akan melihat dari berbagai perspektif dan sisinya,” ujarnya.Dia lantas menganalogikan pentingnya komunikasi perihal pencalonan capres-cawapres seperti dua pihak yang hendak menikah. “Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga calon, beda dengan ‘besok kawin lu sama si ini’, umpamanya, kan beda kan?,” katanya.Meski demikian, dia menekankan bahwa PKS yang berkomitmen mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 berupaya untuk tetap membangun kepercayaan dengan sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan catatan perbaikan komunikasi.“Kami bangun trust lah. Artinya kepercayaan ini tetap dibangun kalau kami sudah mengusung orang. Saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya sehingga poinnya tadi seperti yang sudah saya (bilang), tadi komunikasi itu dibangun, diperbaiki,” kata dia.Sebelumnya, Senin (4/9), Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengklaim tidak ada pengkhianat dalam deklarasi Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) karena itu adalah hasil dari lobi politik.\"Tidak ada (penghianat), kan normal lah politik kan berbeda pandangan berbeda lobi berproses itu kan berjalan sampai titik daftar capres-cawapres nanti, jadi semua itu masih dinamis,\" kata Sahroni kepada awak media di Bareskrim, Jakarta, Senin.Adapun pada Sabtu (2/9), PKS menunggu hasil musyawarah majelis syuro, sebagai pemegang keputusan tertinggi partai, sebelum ikut menyepakati keputusan Partai NasDem dan Anies Baswedan memilih Ketua PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).(sof/ANTARA)
Prajurit Diingatkan Agar Jangan Coba-coba Memihak di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengingatkan para prajurit untuk jangan mencoba-coba memihak kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota legislatif menjelang dan selama Pemilu 2024.Dudung menegaskan TNI, termasuk TNI AD, harus tetap bersikap netral, yang artinya tidak berpihak dan tidak mendukung siapa pun yang mencalonkan diri saat Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.\"Yang jelas, saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran, persiapan dalam rangka Pemilu 2024, kepada kodam, kodim, koramil, bahwa pegang teguh netralitas. Jangan sampai ada yang coba-coba memihak salah satu calon,\" kata Dudung di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Selasa.Dia menegaskan pula bahwa prajurit TNI AD harus tegak lurus terhadap arahan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Presiden Joko Widodo bahwa prajurit dan ASN TNI harus bersikap netral dalam pemilu.\"Saya tegak lurus, loyalitas saya kepada panglima TNI, kepada presiden, ya, kita harus netral,\" kata Dudung.Dalam kesempatan yang sama, dia juga meminta para purnawirawan TNI untuk tidak memengaruhi para juniornya yang masih aktif sebagai prajurit dalam mendukung salah satu calon.\"Saya lihat ada purnawirawan dukung-mendukung, silakan, itu (mereka) secara pribadi; tetapi jangan coba-coba mengganggu prajurit aktif sehingga memengaruhi mereka mendukung salah satu calon,\" ujarnya.Terkait hal itu, Dudung pernah meminta kepada para purnawirawan untuk tidak menggunakan atribut satuan, baik berupa lencana, lokasi, maupun baret, saat melakukan aktivitas politik, karena itu berpotensi mendapat pemahaman keliru dari publik.Penggunaan atribut TNI bagi prajurit yang telah diberhentikan dengan hormat, yaitu mengundurkan diri atau purnawirawan, diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor: 1681/2018 dan Surat Telegram Kasad Nomor: 33/2019 tentang Penggunaan Hak Berpolitik.Dudung mengatakan netralitas TNI merupakan harga mati yang tak bisa ditawar-tawar. TNI AD berkomitmen tidak akan terlibat dalam politik praktis, baik secara institusi, personal, maupun dalam penggunaan sarana dan prasarana milik TNI AD.(sof/ANTARA)
POPULER
