POLITIK
Golkar Dukung Prabowo, Tapi Ridwan Kamil Dampingi Ganjar
Jakarta, FNN - Partai Golongan Karya (Golkar) berpotensi main dua kaki dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Secara organisatoris Golkar mendukung calon presiden (capres) dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun Golkar akan membiarkan kadernya Ridwan Kamil (RK) menjadi bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. “Golkar berkoalisi mendukung Prabowo. Namun Wakil Ketua Umum Golkar, RK dipersilakan menjadi pendamping Ganjar dalam pilpres 2024 mendatang. Itu strategi komunikasi politik yang dibangun Golkar secara tertutup,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (8/9). Menurut Selamat Ginting, pola main dua kaki dalam pilpres bukan sesuatu yang haram, karena pola serupa pernah dilakukan Golkar pada pilpres 2004 lalu. Sebelum RK selesai menjadi Gubernur Jawa Barat, komunikasi politik secara tertutup dilakukan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Komunikasi politik yang paling terbuka, lanjut Ginting, saat RK dan Hasto tampil bersama pada acara peletakan batu pertama pembangunan Monumen Plaza Sukarno di Bandung, akhir Juni 2023 lalu. Namun sempat ada dinamika ketika Golkar batal berkoalisi dengan PDIP. “Jadi itulah dramaturgi komunikasi politik. Panggung depannya, Golkar berkoalisi dukung Prabowo. Tapi panggung belakangnya, Golkar menempatkan kadernya dalam koalisi dengan PDIP. Panggung tengahnya itulah hasil kompromi politik Golkar yang ingin selalu berada dalam kekuasaan,” ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Bahkan, kata dia, bukan tidak mungkin juga Golkar akan keluar dari koalisi dengan Prabowo dan beralih ke koalisi mendukung Anies Baswedan. Golkar merasa cukup percaya diri bisa main dua bahkan tiga kaki sekaligus. Itulah kemungkinan politik yang terjadi menjelang pendaftaran capres dan cawapres pada pertengahan Oktober 2023 mendatang. Pola Pilpres 2004 Dikemukakan, pada pilpres 2004 Golkar mencalonkan Wiranto sebagai bakal capres dan membiarkan Jusuf Kalla (JK) menjadi bakal cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu Wiranto menjadi pemenang konvensi Partai Golkar, akibatnya Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung tidak bisa maju sebagai capres. Di sisi lain, kata Ginting, kader Golkar JK justru mendampingi SBY. Hasil pilpres pasangan SBY dan JK tampil sebagai pemenang pada putara kedua mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Saat itu terdapat enam pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertama, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marwah Daud Ibrahim (kader Golkar) dicalonkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua, Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo dicalonkan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketiga, Hamzah Haz dan Agum Gumelar dicalonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keempat, Megawati Sukarnoputri dan Hasyim Muzadi dicalonkan PDIP. Kelima, SBY dan JK dicalonkan Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Keenam, Wiranto dan Salahuddin Wahid dicalonkan Golkar. “Dari keenam pasangan tersebut, pasangan Gus Dur dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos. Berdasarkan tes kesehatan, Gus Dur dinilai tidak memenuhi kesehatan,” pungkas Ginting. (sws)
YouTube DPR RI Sudah Pulih, tapi Belum Seluruhnya
Jakarta, FNN - Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan bahwa akun YouTube DPR RI per Rabu (6/9) malam sudah kembali pulih, namun belum secara keseluruhan pasca-diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab sehingga mengunggah video siaran langsung berisi konten judi daring atau online.\"Pada pukul 20.30 malam tanggal 6 September 2023 akun ofisial YouTube DPR RI sudah kembali pulih, tapi masih belum secara keseluruhan,” kata Ariandi saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.Untuk itu, dia mengatakan pihak Google terus melakukan upaya pemulihan hingga Kamis pagi, sehingga selama masa pemulihan tersebut akun YouTube DPR RI akan dinonaktifkan sementara waktu.“Pada hari Kamis sekitar pukul 08.00 pagi tanggal 7 September 2023, Google masih berupaya melakukan pemulihan penuh terhadap akun ofisial YouTube DPR RI. Selama masa pemulihan, kebijakan yang akan ditempuh untuk sementara akun ofisial YouTube DPR RI dinonaktifkan oleh admin media sosial DPR RI sehingga tidak bisa dicek dan dilihat di YouTube tersebut,\" paparnya.Sebelumnya, Ariandi menuturkan bahwa sejak Rabu (6/9) pukul 11.00 WIB, aktivitas peretasan terhadap akun YouTube DPR RI yang menyiarkan secara langsung konten video judi daring sedianya telah terhenti.\"Tak lama berselang akun tersebut telah ditangguhkan sementara oleh Google atas permintaan DPR RI,\" ucapnya.Ariandi menyebut berdasarkan hasil deteksi yang ditemukan oleh tim BSSN atas laporan DPR-CSIRT tentang adanya \"take over\" akun resmi Youtube milik DPR RI pada Rabu (6/9) sekitar pukul 05.06 WIB, ditemukan indikasi adanya file berklasifikasi malware dan file berklasifikasi hacktool yang ditemukan pada perangkat yang digunakan.\"Selanjutnya file-file yang ditemukan tersebut diserahkan kepada tim analisis malware BSSN untuk dianalisis lebih lanjut,\" ujarnya.Terkait hal tersebut, dia mengatakan BSSN bersama DPR-CSIRT telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri sebagai upaya menindaklanjuti penegakan hukum terhadap tindakan peretasan YouTube DPR RI sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.\"Akan dilakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas, dalam hal ini terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan DPR RI, dalam hal ini juga terkait dengan proses dan teknologi yang digunakan terhadap DPR-CSIRT oleh NAT-CSIRT BSSN,\" tuturnya.BSSN, tambah dia, mengimbau para pengelola media sosial, admin media sosial, dan masyarakat secara umum, serta penyelenggara sistem elektronik untuk selalu waspada terkait dengan serangan-serangan siber, khususnya malware dan sejenisnya.Sebelumnya, Rabu (6/9), Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membenarkan bahwa akun YouTube DPR RI terindikasi diretas oleh pihak lain yang mengunggah konten video judi daring.\"Untuk sementara, terindikasi akun medsos YouTube DPR terkena hack, bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online,\" kata Indra.Selain mengunggah konten video, foto profil saluran YouTube DPR RI itu juga ikut diganti dengan gambar bertuliskan \"slot baris\".(sof/ANTARA)
Pemeriksaan Cak Imin: Ada yang Tidak Lurus Dalam Penegakan Korupsi
Jakarta, FNN – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akhirnya diperiksa oleh KPK pada Kamis (7/9/22) setelah sebelumnya ditunda karena Cak Imin ada acara yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Yang menjadi masalah, pemeriksaan ini dilakukan tak lama setelah Anies - Cak Imin mendeklarasikan dirinya sebagai Capres – Cawapres pada Pemilu 2024. Seperti drama, sebelumnya Cak Imin juga tiba-tiba dilarang hadir oleh Bupati setempat untuk membuka MTQ tingkat Internasional di Kalimantan. Publik pun kemudian berpikir bahwa Cak Imin akhirnya resmi menjadi musuh penguasa. Ditanya tanggapannya mengenai hal tersbut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (7/9/23) mengatakan, “Saya kira ini gejala yang harusnya kita deteksi beberapa lapisan analisisnya. Sebab yang pertama agak ajaib Anies sebetulnya. Hanya beberapa jam tiba-tiba memutuskan Cak Imin harus dipanggil. Tetapi, kita paham bahwa ada upaya untuk memetakan gejolak politik. Kalau Cak Imin dipanggil kira-kira reaksinya apa ya? Kan itu intinya tuh.” Demikian juga halnya dengan soal larangan hadir Cak Imin untuk membuka acara MTQ tingkat internasional oleh Bupati setempat. “Jadi, tetap ada yang tidak lurus sebetulnya di dalam penegakan korupsi ini. Bukan kita mau selamatkan Cak Imin. Kalaupun ada kasusnya dia harusnya dari awal dong, jangan dibarengkan dengan momentum politik,” ujar Rocky. Menurut Rocky, kita membedakan antara problem Cak Imin dan Anies dengan Demokrat serta Cak Imin sebagai faktor yang diumpankan dalam pesan politik hari ini. “Jadi, tetap di belakang ini ada unsur-unsur intelijen yang kira-kira mau menangkap sinyal, kalau Cak Imin diobok-obok apakah Anies terganggu. Demikian sebaliknya, kalau Cak Imin diloloskan nanti dalam pengadilan, apa reaksi balik dari para pendukung atau mereka yang masih ingin supaya Cak Imin diperkarakan,” ungkap Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa dia tidak membongkar soal-soal itu dalam kapasitas untuk melemahkan seseorang. Dia tetap mendorong agar lanjutkan saja Anies dengan Cak Imin, karena sudah dideklarasikan. “Tetapi, bukan itu poinnya di dalam politik. Poin dalam politik adalah beri kesempatan semua orang untuk diperiksa dengan cara yang sama. Jadi, kalau Cak Imin sudah punya semacam dugaan yang udah berabad-abad atau sudah jauh dari kemungkinan untuk dipersoalkan secara hukum, masih ada yang berada di depan hukum. Soal Harun Masiku, misalnya, atau soal partai-partai lain yang punya hal yang sama. Itu yang dituntut publik sebetulnya. Artinya, nggak ada soal Cak Imin diperiksa, tapi yang lain juga diperiksa,” ungkap Rocky. Jadi, tambah Rocky, jangan hanya karena Cak Imin dipasangkan dengan Anies maka harus diganggu. Meski kita juga tahu bahwa ada problem dengan duet baru ini, tetapi itu soal lain. “Tetap kita ingin supaya politik tidak dimasukkan sebagai faktor untuk mempersoalkan kedudukan seseorang yang sedang berkompetisi,” ujar Rocky.(ida)
Jokowi Menekankan Pentingnya Kemitraan ASEAN-PBB Menjaga Perdamaian Dunia
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya kemitraan antara negara-negara ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dunia dan menghadapi isu penting di kawasan.\"Persatuan dalam ASEAN dan PBB diperlukan untuk menjaga perdamaian dan mengatasi isu-isu penting di kawasan termasuk isu Myanmar,\" kata Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada rangkaian kegiatan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Kamis.Presiden mengatakan bahwa Indonesia yang memegang Keketuaan ASEAN menaruh perhatian terhadap situasi global saat ini.Ia pun berharap PBB semakin bersemangat untuk menciptakan perdamaian dunia.Di sisi lain, ASEAN juga berupaya mewujudkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dalam kerja sama konkret untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengapresiasi upaya diplomasi yang telah dilakukan Indonesia, sehingga tidak hanya berdampak pada kerangka ASEAN, namun juga dunia.PBB memposisikan Indonesia sebagai mitra istimewa yang berperan utama dalam pembangunan berkelanjutan, aksi iklim dan hak asasi manusia.Menurut Antonio, selain sukses dalam Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN, Indonesia telah menjadi contoh yang luar biasa atas diplomasi yang terampil serta mengarah pada prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.\"Selamat kepada Bapak Presiden atas kepemimpinan anda yang luar biasa di ASEAN selama periode ini,\" katanya.(ida/ANTARA)
Asia Tenggara Kawasan Paling Aman dan Tentram di Dunia
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan Asia Tenggara menjadi kawasan paling aman dan tentram di dunia, yang menjadi salah satu penanda keberhasilan organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menjaga stabilitas.Saat meninjau media center KTT ASEAN di Jakarta Convention Center, Kamis, Prabowo mengatakan kawasan dengan 655 juta penduduk itu juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dunia.“Sekarang kawasan Asia Tenggara mungkin yang paling aman dan tentram di dunia dan growth kita juga salah satu yang paling baik di dunia,” kata Prabowo.Prabowo menyebut ASEAN sangat berhasil sejak didirikan pada 1967. Sebelum perhimpunan blok Asia Tenggara ini terbentuk, hubungan antarnegara di kawasan kerap dilanda ketegangan.“Anda perhatikan sebelum ada ASEAN, ASEAN penuh dengan ketegangan satu sama lain. Kita ingat dulu kita sama Malaysia ada ketegangan, sama Singapura ada ketegangan,” kata dia.Disinggung terkait ketidakhadiran Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping dalam KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Prabowo menganggap hal tersebut bukanlah masalah.“Saya kira pasti beliau banyak kesibukan, negara besar, tapi kan beliau sangat perhatian sama kita, dan beliau hadir di Bali saat KTT G20 (2022),” ujar Prabowo.KTT ke-43 ASEAN telah memasuki penyelenggaraan hari ketiga, di mana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sebagai Ketua ASEAN, akan memimpin pertemuan ASEAN dengan sejumlah mitra ASEAN yakni KTT ke-20 ASEAN-India, KTT ke-18 Asia Timur, KTT ke-3 ASEAN-Australia dan KTT ke-13 ASEAN-PBB.Presiden Jokowi juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela KTT yakni dengan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, PM Australia Anthony Albanese, dan PM Jepang Fumio Kishida.(ida/ANTARA)
Mayoritas Publik Tidak Setuju Presiden Petugas Partai
Jakarta, FNN - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali mengatakan bahwa berdasarkan data dari lembaga survei miliknya, mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.“Mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip Presiden sebagai petugas partai,” kata Denny JA dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.Ia menjelaskan survei LSI Denny JA pada Agustus 2023, hanya sebanyak 16,8 persen responden yang menyatakan setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.“Tapi mayoritas sebesar 71,6 persen menyatakan ‘Kami tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai’,” kata dia.Denny menjelaskan hal itu terjadi karena mayoritas publik menginginkan presiden yang akan bekerja untuk kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan publik, bukan untuk kepentingan partai.“Katakanlah kata ‘petugas’ ingin disebut di sini, maka presiden itu lebih tepat dikatakan ‘presiden petugas rakyat’ atau ‘presiden petugas konstitusi’,” kata Denny.Dia pun mengatakan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi Indonesia yang menyatakan presiden bertanggung jawab kepada partai.“Memang benar presiden itu diusulkan oleh partai, tapi semua kebijakannya, semua pandangannya, tak harus disetujui dulu oleh partainya. Batas kerja seorang presiden hanyalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukan kehendak partainya,” imbuh Denny.Menurutnya, menyatakan presiden petugas partai menyalahi prinsip demokrasi karena presiden sejatinya bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan partai dan elitenya.Dia pun menyebut bahwa dalam banyak sejarah, presiden berjuang untuk bangsa dan negara, walaupun terkadang harus melawan kebijakan partainya sendiri.“John F Kennedy pernah menyatakan ‘Ketika menjadi presiden, kesetiaanku kepada negara dimulai, dan kesetiaanku kepada partai berhenti’,” kata dia.Menjelang Pemilu Presiden 2024, tambah dia, masyarakat perlu tahu prinsip yang benar dan salah, serta prinsip yang harus dipopulerkan dan yang jangan digunakan.“Menyatakan presiden petugas partai itu tak hanya menyalahi prinsip demokrasi, tapi juga tak tertulis dalam konstitusi kita,” tegas Denny.(ida/ANTARA)
Cak Imin Potensial Dikudeta Tangan Kekuasaan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) potensial dikudeta tangan-tangan kekuasaan setelah bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mengusung bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan. “Saya menduga ada tangan tak kentara (invisible hand) sedang merancang kudeta terhadap Cak Imin (Muhaimin Iskandar) sebagai ketua umum PKB terkait pilpres (pemilihan presiden) 2024,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (6/9). Menurutnya, beralihnya posisi PKB dari mendukung Prabowo Subianto menjadi mendukung Anies Baswedan merupakan keputusan berani dan mengandung risiko politik tinggi bagi Cak Imin. Apalagi publik membaca Jokowi sebagai king maker (penentu keputusan) dari koalisi pendukung Prabowo. “Saya menduga akan ada intervensi secara sembunyi-sembunyi terhadap PKB. Salah satunya Cak Imin akan digulingkan sebagai ketum PKB, karena dianggap berada di kubu oposisi dalam pilpres,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Apalagi, kata Ginting, konflik PKB pada 2008-2010 kembali mencuat setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai bakal cawapres berpasangan dengan bakal capres Anies Baswedan. Terutama perseteruan terbuka antara Cak Imin dengan putri sulung mantan Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid). Hubungan Spesial Menurut Ginting, pada era itu ramai pemberitaan tentang desas desus hubungan spesial Yanny Wahid dengan SHW. SHW dituding kubu Cak Imin sebagai otak dari konflik di PKB, apalagi SHW baru saja hengkang dari Golkar Jawa Tengah ke PKB. Sampai Lilik Wahid, adik kandung Gus Dur, juga menyarankan agar Yenny tidak menjalin hubungan spesial dengan SHW. “Namun SHW membantah hubungan spesial itu, dia mengaku hanya berteman biasa dengan Yenny,” ungkap Ginting. Belakangan, kata dia, SHW divonis 15 tahun penjara, karena kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. SHW didakwa bersama WW dan AA terlibat dalam pembunuhan itu. Kudeta 2008 Dikemukakan, konflik antara Cak Imin dan Yenny Wahid bermula pada 2008. Saat itu Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005 dilengserkan Gus Dur yang menjabat Ketua Dewan Syuro PKB. “Alasan Gus Dur karena Cak Imin dekat dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sementara PKB merupakan partai oposisi,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan senior bidang politik. Kemudian, lanjut Ginting, kedua kubu menggelar muktamar. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor. Setelah itu giliran Cak Imin memimpin muktamar di Ancol, sekaligus mengukuhkan Cak Imin kembali menjadi ketua umum PKB. “Muktamar kubu Cak Imin mendepak Yenny Wahid sebagai Sekjen PKB. Posisi Gus Dur juga digantikan Aziz Mansyur,” ungkapnya. Dualisme PKB, kata Ginting, harus diselesaikan di pengadilan yang hasilnya Muhaimin dianggap sebagai ketua umum PKB yang sah. Yenny Wahid tidak puas dan kembali menggelar muktamar di Surabaya, pada Desember 2010. Namun Upaya itu tetap gagal. Yenny kemudian mendirikan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI). Kemudian berubah menjadi Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pada 2011. Kementerian Hukum dan HAM tidak meloloskan PKBN dalam proses verifikasi partai politik untuk Pemilu 2014. Bahkan PKBN tidak bisa memperoleh status berbadan hukum. (sws).
NasDem dan PKB Segera Menunjuk Jubir untuk Tim Pemenangan Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Partai NasDem dan PKB dalam rapat perdana konsolidasi di NasDem Tower, Jakarta, Rabu, sepakat segera menunjuk juru bicara untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat jumpa pers selepas pertemuan menjelaskan juru bicara penting segera ditetapkan karena ke depan ada banyak yang perlu disampaikan kepada publik.“Bersama NasDem diputuskan segera untuk menunjuk jubir (juru bicara) masing-masing supaya apa yang keluar dari PKB, NasDem itu sesuatu yang sama visinya,” kata Jazilul.Walaupun demikian sejauh ini belum ada nama-nama yang ditetapkan oleh masing-masing partai. PKB dan NasDem juga belum dapat menyebutkan nama-nama yang potensial menjadi jubir.Namun saat ditanya mengenai kriteria jubir, Jazilul menjawab seorang juru bicara harus punya kompetensi yang sesuai tugasnya.“Tentu sosok yang memiliki semangat, kemampuan, kompetensi untuk mengatur semua barisan. Sudah ada di NasDem, PKB, menumpuk itu tinggal diumumkan saja,” kata Wakil Ketua Umum PKB.Dalam rapat perdana konsolidasi memenangkan pasangan Anies-Muhaimin, NasDem dan PKB juga menyusun nomenklatur tim pemenangan.“Nomenklatur sudah kami sedang susun, nanti tim penasihat akan diisi oleh para pakar, tokoh utama, maupun profesional akan kami lengkapi,\" kata Jazilul.Rapat perdana konsolidasi di NasDem Tower itu berlangsung selama 2 jam lebih. Ketua Umum PKB yang juga bakal calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, juga hadir.“Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke Kantor DPP NasDem. Ini bukan sekadar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat kita sering merapat, tetapi dalam kerahasiaan,\" tutur Cak Imin panggilan akrab Muhaimin saat tiba di NasDem Tower.Sementara itu, PKS, yang masih anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), tidak mengirimkan utusannya meskipun NasDem sebagai tuan rumah telah mengirimkan undangan.NasDem dan PKB, mewakili Koalisi Perubahan, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden untuk maju Pilpres 2024.PKS, yang merupakan anggota Koalisi Perubahan, sejauh ini baru menyetujui pencalonan Anies, tetapi untuk Cak Imin mereka masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro.Oleh karena itu, PKS tidak mengirimkan perwakilannya, baik dalam acara deklarasi maupun saat rapat perdana konsolidasi di NasDem Tower.(sof/ANTARA)
Rocky Memenuhi Panggilan Bareskrim, Polisi Masih Mau Memeriksa Konstruksi Hukumnya
Jakarta, FNN - Hari ini, pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, setelah Senin lalu sempat tertunda. Rocky dipanggil Bareskrim terkait kasus dugaan penyebaran berita hoaks atau berita bohong yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Rocky menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam dengan materi pemeriksaan terkait 26 laporan tersebut adalah kasus tentang ucapan Rocky. Inti pemeriksaan adalah penegak hukum ingin tahu kapasitas Rocky di forum tersebut dan apa subtansi yang diucapkannya. “Kapasitas saya sebagai narasumber atau sebagai komentator politik yang mengamati dari awal dua isu yang menyangkut kebijakan publik Presiden Jokowi, yaitu soal omnibuslaw dan soal IKN,” ujar Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu sore (6/9/23), dalam perjalanan usai pemeriksaan. Rocky menjelaskan pada polisi bahwa dirinya membantu buruh dalam menjalankan konsep-konsep perjuangannya. Sedangkan soal yang hendak diminta pertanggungjawaban adalah wording-nya, narasinya, kalimatnya, seperti kalimat “cari gara-gara”, “berperkara dengan Jokowi”, dan lain-lain. Pemeriksaan bagian yang pertama ini adalah upaya untuk memastikan bahwa yang diucapkan Rocky bisa dipertanggungjawabkan dan ada data pendukungnya. Sebetulnya, kasus Rocky merupakan delik aduan sehingga harusnya Presiden Jokowi sendiri yang melaporkan. Tetapi, Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa itu kasus kecil dan beliau mau fokus kerja. Kasusnya malah orang lain yang melaporkan. Jadi pelapornya apa legal standingnya apa? “Itu mereka masih mau periksa konstruksi hukumnya bagaimana. Karena itu, bagian-bagian pertanyaan masih menyangkut mampu nggak ini dinaikkan dari status yang sekarang lalu jadi penyidikan. Preliminary analyses tentang konstruksi hukumnya, mau dicari sebetulnya apa yang menyebabkan atau apa yang memungkinkan saya mempertanggungjawabkan secara akademis,” ujar Rocky. “Pointnya adalah saya memang mengucapkan itu, tapi saya musti terangkan bahwa yang saya ucapkan dibutuhkan justru untuk pisau analisis bagi kalangan buruh yang hendak berdemonstrasi tanggal 10 Agustus,” tambah Rocky. Menurut Rocky, pemeriksaan tadi bersifat klarifikasi dan kelihatannya memang susah menentukan delik di situ, karena yang dipersoalkan adalah ucapannya tetang ‘bajingan tolol’. Padahal, itu konsekuensi dari analisis Rocky tentang kebijakan pemerintahan Jokowi yang buruk dalam dua kasus tadi, yaitu soal omnibuslaw dan IKN.(sof)
Cak Imin Mendapat Restu PMII Maju Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendapatkan restu dan doa dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Adapun restu tersebut merupakan dukungan untuk Cak Imin yang juga pernah menjadi Ketua Umum PB PMII periode 1994-1997. Dukungan itu diberikan langsung oleh Ketua Umum PB PMII periode 2021-2024 Muhammad Abdullah Syukri. \"Saya terharu, bersyukur dan bangga hari ini diberangkatkan dan mendapatkan restu serta doa dari sahabat-sahabat PMII terutama khususnya Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia,\" ujar Cak Imin di Sekretariat PB PMII, Jakarta, Rabu.Ia mengaku sangat bersyukur mendapatkan dukungan dari PBB PMII. Menurutnya, PMII adalah tempat dia belajar dan mendapatkan nilai perjuangan.\"PMII adalah tempat saya belajar, tempat saya menghirup nilai juang, tempat saya mendapatkan nilai idealisme, tempat saya menyemai dan mengembangkan ideologi di batin saya,\" katanya.\"Saya tentu sangat bersyukur kalau saya berjuang, diberangkatkan oleh PMII supaya saya istikamah terhadap cita-cita dan ideologi perjuangan PMII,\" tambah dia.Cak Imin mengungkapkan dukungan PB PMII membuat dirinya semakin percaya diri. Sebab, dia merasa tidak berjuang sendiri untuk maju dalam pesta demokrasi setiap lima tahunan itu.\"Saya tidak sendiri, saya bersama PMII. Insya Allah akan menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih maju di masa yang akan datang,\" ucap Cak Imin.Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9). Duet Anies-Cak Imin dengan akronim AMIN tersebut menjadi deklarasi pertama pasangan capres/cawapres untuk Pilpres 2024.Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
POPULER
