POLITIK
Figur Anies Baswedan Diyakini Bisa Merebut Hati Nahdliyin
Padang, FNN - Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof. Asrinaldi menyakini figur Anies Baswedan bisa merebut hati warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin setelah menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden.\"Ketika Cak Imin (Muhaimin Iskandar) ditegaskan sebagai calon wakil presiden, saya yakin pemilih-pemilih PKB akan memilih Anies pula,\" kata Prof. Asrinaldi di Padang, Sabtu.Dengan kata lain, ujar Asrinaldi, Nahdliyin yang sebelumnya menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Subianto bisa saja menyeberang atau berpindah ke Anies Baswedan karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Saat Muhaimin Iskandar menyatakan sikap mendukung Prabowo Subianto untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, termasuk safari politik yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra itu ke sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, diyakini telah meningkatkan elektabilitas Prabowo.Namun, sejak Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berdiri hingga berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar, nama Cak Imin tak kunjung dideklarasikan sebagai pasangan Prabowo Subianto.Menurut Asrinaldi, ketika ada tawaran atau pembicaraan politik mengenai pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin untuk maju pada pesta demokrasi lima tahunan, PKB langsung merespons dengan baik.Dipilihnya Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan diyakini tidak lepas dari kekuatan atau basis NU maupun PKB yang selama ini dikenal solid.\"Bisa jadi Surya Paloh memahami bahwa suara Prabowo yang naik itu berkat kaum Nahdliyin atau pemilih tradisional PKB,\" kata dia.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.Syaratnya ialah harus memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI, atau pasangan calon bisa diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
PKS Menggelar Konferensi Pers di Jakarta Menyikapi Dinamika Politik
Jakarta, FNN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar konferensi pers untuk menyikapi dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu.Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan partainya dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Sabtu sore. Presiden PKS Ahmad Syaikhu memimpin langsung konferensi pers untuk menyampaikan arah dukungan PKS.\"Konferensi pers DPP PKS terkait situasi terkini koalisi Pilpres 2024 pada Sabtu, 2 September 2023, pukul 15.30 WIB, bertempat di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan,\" kata Mabruri di Jakarta, Sabtu.Konferensi pers tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) di Kota Surabaya, Jawa Timur.Saat disinggung soal kehadiran PKS pada Deklarasi Anies-Cak Imin di Kota Surabaya itu, Mabruri mengatakan Syaikhu yang akan menjelaskan pada konferensi pers.\"Nanti ditanyakan saja ke presiden (PKS) di konferensi pers,\" tambahnya.PKS masih tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024.Sementara itu, Deklarasi Anies-Cak Imin dimulai pukul 14.00 WIB di Hotel Yamato atau Hotel Majapahit di Kota Surabaya.Berdasarkan pantauan ANTARA di Kota Surabaya, sudah terpasang banner bertuliskan \"Deklarasi Capres Cawapres 2024\" yang dilengkapi dengan foto dan tulisan nama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.Situasi di lokasi deklarasi semakin dipadati oleh jajaran pengurus PKB dan Partai NasDem yang kompak mengenakan kemeja berwarna putih.Beberapa tokoh partai juga tampak hadir di lokasi, di antaranya Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq, Kader PKB Arzetti Bilbina, dan Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie.(sof/ANTARA)
Gus Choi Berharap "AMIN" Bisa Secepatnya Melekat di Hati Masyarakat
Surabaya, FNN - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengharapkan akronim \"AMIN\" (Anies-Muhaimin) bisa secepatnya melekat di hati dan pikiran masyarakat usai deklarasi.\"Namun, soal pilihan hal itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing,\" kata Gus Choi saat menghadiri deklarasi AMIN di Balai Andika, Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu.Gus Choi optimistis deklarasi ini bakal menjadi awal manis bagi perjalan Anies-Muhaimin mengarungi perhelatan Pemilihan Presiden 2024.\"Selain berikhtiar, memenuhi syarat administrasi, memenuhi syarat seluruh strategi taktik, publikasi dan sosialisasi. Setelah itu, doa dan semua ikhtiar dan tawakal,\" ujarnya.\"Rakyat diberikan gagasan-gagasan yang terbaik, setelah itu kami serahkan kepada rakyat pilih siapa. Pilih AMIN, Anies-Cak Imin atau pilih yang lain, silahkan,\" kata Gus Choi menambahkan.Selain itu, Gus Choi mengatakan, bahwa Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat ini sudah berada di Kota Surabaya untuk menghadiri agenda deklarasi AMIN.\"Sudah ada di Shangri-La, sudah kumpul semua di sana. Saya duluan ke sini,\" kata Effendy.Dia menyebut Anies juga sudah siap mengikuti prosesi jalannya acara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebutnya tak memiliki persiapan khusus. \"Tidak ada saya kira biasa-biasa saja,\" ucapnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Jazilul Fawaid menyatakan deklarasi AMIN dijadwalkan digelar pukul 14.00 WIB.Jazilul menyebut Anies Baswedan sudah berangkat dari Jakarta menuju Surabaya. Sedangkan Muhaimin Iskandar terlebih dahulu meminta restu ibundanya yang berkediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Hengkangnya PKB dari Prabowo Adalah Proses Demokrasi
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menanggapi bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan merupakan bagian dari proses demokrasi.Ketua Umum Partai Gerindra itu berpendapat bahwa pada akhirnya rakyat sebagai pemilih yang akan menilai dan memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Demokrasi adalah suatu proses diskusi, bertemu, kadang-kadang berpisah, ya. Santai saja. Kita berbuat yang baik untuk rakyat, rakyat yang menilai. Rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan, dan rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak bisa dibohongi. Semuanya kami serahkan kepada rakyat,\" kata Prabowo usai Deklarasi Partai Gelora Indonesia Mendukung Prabowo Subianto sebagai Bakal Calon Presiden RI 2024-2029 di Jakarta, Sabtu.Prabowo pun menyatakan tidak sepakat jika bergabungnya Partai Gelora Indonesia ke KIM sebagai pelipur lara pengganti PKB yang ke luar dari koalisi yang sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.\"Demokrasi itu tidak ada lara-laraan. Nggak ada lara-laraan. Tidak ada pelipur-pelipuran,\" tegas Prabowo.Saat acara deklarasi tersebut, Prabowo juga beberapa kali menyebut istilah \"pengkhianatan\" yang menurutnya tidak ditujukan ke PKB. Prabowo menegaskan dia tidak masalah jika dia dibohongi dan dikhianati.\"Boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati, asal jangan Prabowo bohong dan berkhianat,\" katanya.Dia menambahkan pada akhirnya rakyat yang akan memberikan keputusan dalam memilih pemimpinnya ke depan.\"Rakyat akan melihat. Rakyat akan menilai. Rakyat yang akan memberi \'vonis\' paling utama. Sejarah mencatat siapa yang ada di atas jalan yang benar, siapa yang berkhianat kepada bangsa dan negara,\" kata Prabowo.Prabowo Subianto, yang telah deklarasi menjadi bakal capres Pilpres 2024, saat ini menerima dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora Indonesia. Saat ini, partai-partai yang mendukung Prabowo itu tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.Partai Gelora mengumumkan dukungannya kepada Prabowo dalam acara deklarasi di Jakarta, Sabtu. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.PKB, yang sebelumnya juga mendukung Prabowo, pada Jumat (1/9), mengumumkan bahwa mereka menerima tawaran berkoalisi bersama Partai NasDem di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres.Datangnya PKB ke Koalisi Perubahan itu diikuti dengan keluarnya Partai Demokrat dari koalisi tersebut. Partai Demokrat tidak hanya keluar dari Koalisi Perubahan, tetapi juga resmi mencabut dukungannya untuk Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024.(ida/ANTARA)
Inilah Tiga Klasemen Pasca Anies Rangkul Imin
Jakarta, FNN - Dirangkulnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres oleh Anies Baswedan menimbulkan banyak spekulasi. Setidaknya ada tiga kelompok yang muncul. Siapa paling baperan? \"Dengan bergulirnya duet Anies-Imin terlepas nantinya jadian atau tidak, ada hal lain yang justru menarik disorot. Pemetaan arah suara solid dan suara potensial Anies jadinya terurai,\" kata Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit kepada FNN, Sabtu (02/09) Hendrajit memilah-milah menjadi tiga kelompok, mana yang pendukung Anies sebagai fans club angin-anginan dan baperan, pendukung Anies yang berbasis agenda terlepas agendanya bisa strategis bisa juga cuma beraroma kepentingan, dan para pendukung yang umumnya Muslim perkotaan yang memandang Anies sebagai figur pemimpin berlatarbelakang Muslim. \"Yang paling keras bereaksi dengan bergulirnya duet Anies-Imin saya lihat yang masuk klasemen Anies fans club. Selain dasar dukungannya adalah personal dan kekaguman pada sosok pribadi Anies, begitu disandingkan dengan pasangan yang dalam pandangannya nggak serasi, langsung saja Il-feel. Maka perilakunya pun jadi temparemental dan emosional. Bahkan meradang,\" tegasnya. Sementara yang masuk klasemen pendukung Anies berbasis agenda, kata Hendrajit, reaksinya lebih abu abu. \"Lantaran dukung Anies karena yakin agenda dan program politik tertentu hanya bisa dititipkan ke Anies, maka masalah siapa cawapresnya jadi urusan nomor dua,\" paparnya. Namun lanjutnya, klasemen kedua ini sikap yang mendasari penilaian siapa cawapres tetap berpedoman pada dua hal: Apakah si cawapres akan bisa sejalan dengan agenda dan program politik Anies atau akan merugikan dan membahayakan. \"Dari situlah mereka bersikap mendukung atau malah keluar dari barisan Anies. Namun berbeda dengan klasemen pertama, klasemen kedua ini hati hati dan penuh perhitungan. Kalaupun nanti bersikap, sekarang terlalu dini membuat putusan,\" tegas Hendrajit. Kemudian untuk klasemen ketiga, kata Hendrajit adalah pendukung Anies yang pada umumnya memandang Anies figur pemimpin muslim, reaksi atas bergulirnya nama Imin disikapi datar datar saja. \"Lapis sosial klasemen ini meski sebagian besar kaum Muslim terdidik kota, pada dasarnya kaum awam dalam politik,\" katanya. \"Mereka ini secara umum menyadari ada yang nggak beres di negeri kita, perlu perubahan dan perbaikan, perlu pemimpin yang berkomitmen dan amanah. Maka ketika prefernsi politik mereka ke Anies maka cukuplah sudah. Selebihnya terserah Anies. Urusan wapres pun jadi hal berkaitan dengan pernak pernik dan umbu rampe,\" pungkasnya. (sws).
Gerindra Yakin Keluarnya PKB Tidak Memengaruhi Suara Prabowo di Bali
Denpasar, FNN - Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya meyakini keluarnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak akan mempengaruhi suara capresnya yaitu Prabowo Subianto di Pulau Dewata saat Pemilu 2024 nanti.“Tidak berpengaruh dengan suara (untuk Prabowo) di Bali. Dengan saudara NU dan Muhammadiyah kami baik, tapi kan PKB bukan perwakilan umat Muslim dan umat Muslim di Bali saudara kami, mereka lebih kenal kami mungkin dibandingkan Cak Imin,” kata dia di Denpasar, Sabtu.Politisi yang akrab disapa De Gadjah itu sejak awal menargetkan 50 persen suara pemilih di Bali diberikan kepada Prabowo, dan sampai saat ini targetnya tetap sama.Angka ini dinilai paling rasional, ia tak ingin terlampau jauh menargetkan angka di atas 70 persen lantaran PDI Perjuangan masih mendominasi di Bali, bukan karena bertahan atau tidaknya PKB dalam Koalisi Indonesia Maju.“Dinamika politik pasti akan selalu terjadi, tetapi dalam mendulang suara untuk memenangkan Pak Prabowo itu tidak berpengaruh,” ujarnya.Terkait keluarnya PKB dan dipilihnya Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan, Gerindra Bali menghargai keputusan tersebut.Gerindra sendiri bersama PKB, PAN, dan Golkar mulanya bergandengan tangan dalam satu koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, di Bali partai politik ini juga telah menjalani komunikasi selama ini.Yang pasti, kata dia, Gerindra berkomitmen untuk tidak berkhianat karena hal tersebut telah diinstruksikan oleh Prabowo Subianto.“Demokrasi di Indonesia harus kami hargai dan hormati juga. Kalau memang PKB nyamannya sama Anies kami sebagai kader Gerindra di daerah kami hormati dan hargai keputusan mereka. Itulah demokrasi, demokrasi pancasila dan politik kami adalah politik keluarga,” tutur De Gadjah.Saat ini DPD Gerindra Bali hendak berfokus dalam memenangkan Prabowo, dengan suasana riang gembira, sopan santun, beretika, dan tidak menghina calon lain, kata dia.“Tetap menghormati dan menghargai, karena semua partai politik kawan kita. Selesai 2024 Pak Prabowo terpilih jadi presiden, kami akan rangkul semua partai politik. Di Bali rangkul semua partai politik membangun Bali, Bali lebih baik dan bagus semakin maju,” ujar De Gadjah.(ida/ANTARA)
Deklarasi Anies-Muhaimin Digelar di Hotel Bersejarah Surabaya
Surabaya, FNN - Deklarasi bakal Calon Presiden dan bakal Calon Wakil Presiden RI, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar digelar salah satu hotel bersejarah yakni Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Jazilul Fawaid mengatakan, deklarasi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies dan Muhaimin dijadwalkan digelar pada pukul 14.00 WIB.\"Semua sudah disusun rapi dari sisi penataan tempat,\" kata Jazilul di lokasi deklarasi.Jazilul menyebut Anies Baswedan sudah berangkat dari Jakarta menuju Surabaya. Sedangkan, Muhaimin Iskandar terlebih dahulu meminta restu ibundanya yang berkediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.\"Pak Anies mendarat pukul 11.00 WIB. Pak Muhaimin sungkem sama ibunda di Jombang dan akan berangkat menuju lokasi deklarasi,\" ujarnyaDia menyatakan acara tersebut nantinya berjalan secara sederhana, namun syarat akan makna. Terlebih lokasi deklarasi juga digelar di hotel yang memiliki sejarah, yakni peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda oleh pejuang Tanah Air.\"Kami ingin menggelar acara sederhana tetapi menggetarkan, itu yang penting,\" ujarnya.Lebih lanjut, acara deklarasi Anies-Muhaimin juga mendapatkan dukungan penuh dari para kiai, di antaranya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.\"Ini sudah ada 50 kiai, 20 ning yang akan hadir, dari Situbondo, Lirboyo, bahkan ada juga dari Jawa Tengah, Brebes,\" kata dia.\"Ini menambah keyakinan sekaligus semangat bahwa ijtihad yang diambil PKB, NasDem, dan PKS ini menjadi harapan dan perbaikan perubahan Indonesia ke depan,\" lanjutnya.Lokasi deklarasi yang bertempat di Hotel Majapahit sudah terpasang banner bertuliskan \"Deklarasi Capres Cawapes 2024\", lengkap dengan foto dan tulisan nama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.Kemudian pada sisi paling bawah panitia juga melengkapi banner itu dengan tulisan \"Mohon Doa Restu\".Hingga pukul 13.27 WIB, situasi di lokasi semakin dipadati jajaran pengurus Partai PKB dan NasDem. Mereka kompak mengenakan kemeja berwarna putih.Sedangkan pantauan dari luar Balai Andika Hotel Majapahit, panggung yang nantinya dijadikan sebagai tempat deklarasi sudah berdiri, beberapa orang sudah nampak duduk di dalam ruangan.Beberapa tokoh partai juga nampak sudah hadir di lokasi di antaranya Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Jazilul Fawaid, Kader PKB yang juga anggota Komisi IX DPR RI Arzetti Bilbina dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Effendy Choirie.(ida/ANTARA)
Khofifah Menganggap Deklarasi Capres-Cawapres Merupakan Proses Demokrasi
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menganggap deklarasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) yang kabarnya diselenggarakan di wilayahnya merupakan suatu proses demokrasi.\"Oktober sudah mulai pendaftaran, November pendaftaran ditutup pasti akan proses-proses,\" kata Khofifah saat ditemui wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu.Menurut orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim tersebut, proses tersebut memang akan berlangsung sebagai pilar ekosistem demokrasi.\"Sebelumnya ada deklarasi Capres sekarang berpasang-pasangan, demokrasi itu suatu keniscayaan bagi sebuah negara yang memang bisa membangun pilar-pilar ekosistem demokrasi yang bagian dari proses dari berkebangsaan dan bernegara,\" ujar mantan Menteri Sosial Republik Indonesia tersebut.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya memutuskan menerima tawaran kerja sama politik yang diajukan Partai NasDem untuk menduetkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.Keputusan tersebut ditetapkan usai rampungnya Rapat Pleno Gabungan DPP PKB yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur, Jalan Menanggal, Surabaya, Jumat sore.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Delegasi FTA Temui Wakil Rakyat dan Tokoh Masyarakat, Ini Hasilnya
Jakarta, FNN - Forum Tanah Air (FTA) menawarkan perubahan besar, mendasar dan fundamental terhadap sistem demokrasi, politik dan ekonomi di tanah air pada pertemuan dan audiensi marathon dengan para elite dan tokoh bangsa. Melalui para delegasinya, pada Selasa, 29 Agustus 2023 FTA melakukan pertemuan dan audiensi marathon dengan anggota DPR-RI di antaranya dari fraksi PKS; Mardani Ali Sera dan staf, Ketua DPD-RI; La Nyala M. Mattalitti yang didampingi oleh staf khusus DPD-RI Sefdin Syaifudin, Togar M. Nero, Brigjen Pol. Amostian, ekonom Ichsanuddin Noorsy, Dr. Zulkifli S Ekomei. Pada sore harinya bertemu dengan mantan Panglima TNI dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo beserta para aktivis senior di tanah air. Mereka antara lain adalah Dr. H. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, DR. Ahmad Yani, S.H., M.H., Prof. Hafid Abbas, Dr. H. MS Kaban S.E., M.Si., Adhie Massardi dan Gde Siriana, S.E. Atas nama delegasi FTA dan aktivis FTA di seluruh dunia, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan appresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota DPR, fraksi PKS Mardani Ali Sera, Ketua DPD La Nyala M. Mattalitti, Presidium KAMI dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang telah meluangkan waktu untuk bertemu dan menerima delegasi FTA dengan spirit persaudaraan sesama anak bangsa serta memberikan tanggapan, kritik dan saran yang bergitu berharga terhadap apa yang telah disampaikan oleh delegasi FTA berupa. 10 Manifesto Politik Forum Tanah Air (MPFTA). Meskipun 10 tuntutan perubahan politik dan ekonomi yang dirumuskan oleh aktivis FTA itu dianggap radikal, kami sangat menghargai upaya dari anggota DPR-RI. Mardani Ali Sera (PKS) yang akan menyalurkan tuntutan perubahan itu kepada anggota DPRRI lainnya dari PKS di KOMISI DPR-RI yang terkait. FTA akan terus menjalin kerja sama dengan PKS untuk saling tukar pikiran, memberikan ide-ide, gagasan, masukan, solusi dan pengawasan publik terhadap hasil kerja anggota legislatif. FTA menyambut baik persamaan pendapat, misi dan perjuangan ketua DPD La Nyala M. Mattalitti, untuk kembali ke sistem bernegara sesuai dengan rumusan pendiri bangsa dimana pembuatan Undang-Undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden tidak didominasi oleh keterwakilan dari partai politik saja, tetapi harus juga dibahas oleh keterwakilan dari berbagai masyarakat non-partai. FTA mendukung dan menghargai upaya ketua DPD bahwasanya pembuatan UU yang mengikat seluruh 270 juta rakyat tidak boleh hanya ditentukan oleh 9 ketua umum partai politik, karena hal itu jelas melanggar hak dan kedaulatan tertinggi rakyat. FTA menghargai perbedaan pendapat dari staff khusus DPD-RI Sefdin Syaifudin tentang hak recall dan recall election. Perbedaan pendapat itu menjadi bahan penting dan berharga bagi kami di FTA untuk dibahas dan perdebatkan lebih dalam. FTA menghargai kritik, saran dan masukan dari Presidium KAMI dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, agar tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam MPFTA tidak hanya berupa rumusan hitam putih di atas kertas, tetapi juga harus diwujudkan dalam perjuangan yang nyata demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik ke depannya. FTA menghargai dan mendukung upaya dari semua pihak untuk memperjuangkan kebebasan berbicara, berekpresi, berkumpul, berasosiasi dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh pilar-pilar demokrasi dengan mencabut UU No. 1 tahun 1946 dan UU No. 19 tahun 2016 (UU ITE) yang telah banyak disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam kritik dari oposisi dan mereka yang berseberangan pendapat dengan pemerintah. Dalam kesempatan audiensi marathon itu, delegasi FTA berusaha untuk menyampaikan 3 pesan khusus yang tersirat dari presentasi berupa 10 solusi dan tuntutan perubahan politik dan ekonomi yang ada dalam Manifesto Politik Forum Tanah Air (MPFTA), sbb: (1). Apalah artinya perubahan politik, keadilan ekonomi dan memiliki Presiden baru tahun 2024, bila kedaulatan tertinggi rakyat masih berada di tangan orang lain dan dikuasai oleh orang lain? (2). Apalah artinya perubahan politik dan ekonomi, bila SDA daerah hanya dinikmati oleh m segelintir golongan elite di pemerintah pusat dan assets bangsa banyak dikuasai oleh oligarki dan korporasi asing (3). Apalah artinya pembangunan infrastruktur besar-besaran secara masif dengan menumpuk utang setinggi langit yang membebani APBN dan masa depan bangsa, sementara itu nasib puluhan juta buruh yang kena PHK dan nasib 26. Sebanyak 36 juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial secara rutin setiap bulan dari pemerintah pusat maupun daerah dan tidak mampu membeli sembako karena harganya tidak terjangkau terlalu maha? Itulah 3 pesan khusus yang sangat penting dan kritikal yang tersirat dari audiensi MPFTA. Pertemuan marathon tersebut merupakan upaya dari para aktifis Forum Tanah Air (FTA) untuk memperbaiki sistem pemerintahan demokrasi ditanah air dengan memperkenalkan halhal baru dalam sistem demokrasi, seperti hak recall dan recall elections sebagai satu sistem dan satu mekanisme untuk mempertahankan kedaulatan tertinggi rakyat. Hak untuk mengganti pejabat publik ditengah jalan (hak recall) adalah kekuasaan dan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebelum masa jabatannya berakhir. Hak ini sangat penting dan kritikal untuk diadopsi dalam sistem pemerintahan demokrasi di tanah air sebagai satu sistem dan satu mekanisme yang bisa dipakai oleh konstituen (rakyat). ntuk “mengungkapkan” ketidakpuasaan rakyat sebagai konstituen terhadap wakil-wakil rakyat di pemerintahan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Hak recall adalah proses dimana rakyat yang memberikan mandat kepada wakil-wakil rakyat, pemerintahan lewat PEMILU dan rakyat pula yang berhak mencabut “mandat” tersebut di tengah jalan sebagai ungkapan ketidakpuasan konstituen (rakyat) kepada wakil rakyat melalui mekanisme recall election. Inilah satu bukti, satu sistem, satu mekanisme dan satu implementasi untuk menunjukkan dan menghargai bahwa kedaulatan tertinggi itu benar-benar ada di tangan rakyat secara nyata. FTA telah cukup banyak mendengarkan, memahami dan memaklumi berbagai argumentasi yang mengatakan bahwasanya sistem pemerintahan demokrasi itu tidak cocok untuk negara dan bangsa Indonesia, hanya cocok untuk negara maju seperti negara BARAT di mana-mana penduduknya sudah pinter-pinter dengan GDP per kapita yang cukup tinggi. Faktanya adalah dari 195 negara yang ada di dunia ini, sudah ada 167 negara yang mengadopsi dan menjalankan sistem pemerintahan demokrasi meskipun sistem pemerintahan demokrasi yang mereka adopsi dan jalankan masih belum penuh (full democracy), masih ada yang hybrid democracy dan flaw democracy, menurut ukuran dan hasil survey berdasarkan 151 lebih index democracy yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). FTA juga sudah mendengarkan argumentasi yang mengatakan bahwasanya Gak Recall dan recall elections itu tidak cocok untuk Indonesia, hanya cocok untuk negara maju seperti negara United State of America (USA) dimana negaranya sudah maju dan rakyatnya sudah pinter-pinter. Sementara itu di Indonesia, hanya ada 6% penduduknya yang memiliki pendidikan tinggi. FTA memahami, mengerti dan memaklumi semua agumentasi itu karena hak recall dan recall election itu adalah sesuatu hal yang baru dalam politik demokrasi ditanah air. Ada pepatah yang mengatakan: tak kenal maka tak sayang, dan ketika seseorang belum bisa atau tidak memahami sepenuhnya satu sistem dan satu mekanisme dengan baik, maka semuanya akan dianggap tidak cocok, ruwet dan jlimet. Hak recall dan recall election itu sebenarnya sangat sederhana. Para aktifis FTA siap, bersedia dan sanggup untuk memberikan penjelasan secara detail dan comprehensive step by step sehingga hak recall dan recall election ini tidak akan dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, bersedia memberikan arahan dan mengkoordinasikan dengan pihakpihak terkait untuk mewujudkan Hak Recall dan Recall Election sebagai satu sistem dan satu mekanisme untuk mempertahankan kedaulatan tertinggi rakyat dalam sistem pemerintahan demokrasi yang dijamin dalam BAB I, Pasal 1, Ayat 2, UUD 1945. Karena itu kami dari FTA mengajak, menghimbau dan mengundang semua pihak terkait, khususnya anggota MPR, anggota DPR, anggota DPD, partai politik, anggota KPU, anggota Bawaslu, anggota komisioner KPU, para CAPRES dan CALEG 2024 untuk membuka diri dan bersedia bertemu, berdialog, berdiskusi dan melakukan audiensi dengan delegasi FTA. Di bawah ini 10 solusi dan tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam Manifesto Politik Forum Tanah Air (FTA) yang akan dibahas dalam pertemuan itu sebagai berikut:: (1) Menuntut hak dan wewenang kedaulatan tertinggi rakyat untuk memilih dan mengganti anggota Parlemen (DPR/DPD/DPRD) ditengah jalan lewat mekanisme pergantian anggota DPR (recall election), dengan menghilangkan hak pergantian antar waktu (P.A.W) yang dimiliki oleh partai politik dengan merevisi UU MD3. (2) Menuntut agar semua anggota Parlemen (DPR/DPD/DPRD) dipisahkan dari ikatan partai politik dengan mengubah UU partai politik yang lebih demokratis dengan membatasi kekuasaan partai politik, dimana kekuasaan partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi tidak boleh memiliki kekuasaan dan daulat yang lebih tinggi dan lebih besar dari kedaulatan tertinggi rakyat. (3) Menuntut anggota Parlemen (DPR/DPD) dan pemerintah pusat agar KPU dibuat benar-benar netral, mandiri, terbuka, jujur, adil dan demokratis dalam menjalankan tanggung-jawab dan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, lepas dari segala pengaruh dan campur tangan siapapun dengan mengubah komposisi keanggotaan komisioner KPU dari 7 orang yang telah dipilih oleh DPR lewat seleksi, ditambah dengan 36 orang wakil dari 18 partai politik yg lolos dalam pemilu 2024, sehingga menjadi total 43 orang anggota komisioner KPU. (4). Menuntut agar persyaratan presidential threshold 20% dalam pasal 222, UU Pemilu No.7 tahun 2017 untuk bisa menjadi seorang Capres dihilangkan dengan merevisi UU Pemilu No.7 tahun 2017. (5). Menuntut pemisahkan POLRI dari lembaga Eksekutif (Presiden), Legislatif dan Judikatif dan menuntut agar Presiden tidak ikut campur, atau intervensi terhadap proses seleksi, pemilihan dan pengangkatan anggota komisi dan anggota lembaga negara independen lainya, seperti anggota MK, KY, KPK, KPU, BAWASLU, KOMNAS HAM, dsb. (6) Menuntut anggota MPR untuk segera mengoreksi kiblat bangsa yang telah keluar dari tujuan dan cita-cita pendiri NKRI dengan membuat amandemen ke #5 untuk memisahkan teks asli UUD 1945 dengan teks amandemen 4x kali (UUD 2002). (7) Menuntut pemerintah pusat, khususnya Presiden, DPR/DPD dan Menteri agar menjadikan NKRI sebagai negara yang mandiri secara keuangan, ekonomi, politik, teknologi dan pertahanan militer, lepas dari ketergantungan utang luar negeri dan utang dalam negeri yang begitu besar kepada negara asing, kreditor internasional dan lembaga keuangan internasional, seperti IMF, World Bank, ADB, JBIC, JICA, dll. Mengubah sistem tanggung-jawab fiskal keuangan (APBN/APBD) yang harus berorientasi pada surplus (SURPLUS-ORIENTED), dan bukanya berorientasi pada pengeluaraan sebesarbesarnya (SPENDING-ORIENTED). (8 Menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan dana alokasi khusus, sesuai dengan mandat Konstitusi pada pasal 34, UUD 1945 lewat APBN dan APBD untuk memberikan jaminan sosial dan kesejateraan sosial bagi rakyat miskin melalui SUBSIDI (jaring pengaman sosial) berupa bantuan langsung tunai (BLT), khususnya kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, orang cacat mental dan fisik (disabilitas) dan orang tua diatas 65 tahun (lansia) yang hidup sendiri dan hidup di bawah standard garis lkemiskinan, dengan biaya hidup sebesar Rp.31.000 per hari. (9) Menuntut desentralisasi otonomi daerah yang lebih besar, seperti pada UU otonomi daerah No.22, tahun 1999 dengan memberikan pembagian keuntungan, jumlah persentasi royalti, pembagian dana alokasi khusus hasil export SDA daerah, pemberian dana alokasi perimbangan keuangan maupun pemberian dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam daerah yang lebih adil, lebih fair dan lebih proporsional kepada rakyat daerah, serta memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri SDA daerah yang dimilikinya. (10) Menuntut pemerintah pusat khususnya Presiden, DPR/DPD, Menteri dan pemerintah daerah (PEMDA) untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik dan benar, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam Konstitusi UUD 1945, pasal 33, ayat 1, 2, 3, 4 & 5, UUD 1945. Tentang Forum Tanah Air (FTA: Forum Tanah Air (FTA) adalah wadah bagi para aktifis yang peduli dan cinta terhadap tanah air, baik itu yang berada di luar negeri maupun yang ada didalam negeri. FTA tidak berorientasi kepada seorang figure politisi atau pejabat (person-oriented), juga tidak berorientasi kepada partai politik (political-party oriented), tidak menjadi bagian dari partai politik, bukan relawan dan juga bukan kader partai poltik. FTA selalu fokus pada isu-issue penting yang membelenggu kehidupan rakyat banyak untuk dicarikan solusi dan remedi. FTA terus memperluas jaringan yang sudah tersebar di 20 negara di 5 benua, memiliki perwakilan di 37 Provinsi dari 38 Propinsi di Indonesia dan memiliki lebih dari 200 perwakilan ditingkat Kota dan Kabupaten dari 514 Kota dan Kabuaten diseluruh Indonesia. (sws)
Memasangkan Anies – Cak Imin: Tidak Mungkin Anies Diloloskan Tanpa Pengendalian Istana
Jakarta, FNN - Kabar mengejutkan datang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Bacapres Anies Baswedan yang harusnya berpasangan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dibatalkan sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS, Anies tiba-tiba dipasangkan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat pun bereaksi, di antaranya dengan mencopot baliho Anies - AHY. Banyak yang sampai sekarang masih bingung dengan apa yang terjadi di dunia perpolitikan kita. Kita sampai pada situasi di mana betul-betul banyak orang tidak menduga, tapi itu terjadi. Menanggapi situasi tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (1/9/23) mengatakan, “Dari awal kita menganggap bahwa politik Indonesia itu nggak ada polanya, nggak ada dalam rumus comparative politic atau rumus politik ideologis itu, yang menunjukkan bahwa ada peradaban di politik kita. Dari awal kita tahu politik Indonesia itu tukar tambah, entah terbuka atau tertutup, isinya tukar tambah. Dan itu yang memungkinkan kita akhirnya menduga bahwa memang akan begitu. Karena dari awal kita tahu bahwa enggak mungkin Anies itu diloloskan tanpa pengendalian istana. Kalaupun diloloskan, itu dalam upaya untuk pengendalian.” Hal itu, lanjut Rocky, yang sepertinya juga diketahui oleh teman-teman di Demokrat dari awal. Oleh karena itu, Demokrat berupaya terus untuk memberitahu pada Anies. Tetapi, yang perlu diingat juga adalah bahwa menjagokan Anies itu bukan sekadar menjagokan seseorang yang di dalam upaya untuk melakukan perbandingan dengan Jokowi. Tetap Anies dikendalikan oleh komposisi yang tidak seimbang antara Surya Paloh dan Demokrat terutama. Kalau PKS mungkin itu faktor ketiga. Tetapi, kita tahu dari awal bahwa profil SBY makin lama makin menunjukkan sikap yang sangat beroposisi dan SBY terus menaikkan tone untuk mengkritik Jokowi. Sementara, Surya Paloh ada dalam posisi sebaliknya. Bahkan, dari sisi quality-nya makin lama makin rendah. Oleh karena itu, FNN sempat menyimpulkan bahwa Surya Paloh itu bukan cowboy, karena dia sekadar menguatkan pelatuk, tapi nggak mau memicu, tambah Rocky. Dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost musti ada dalam peredaran politik. Jadi, SBY sebetulnya berpikir bahwa apa pun AHY mesti ada di dalam putaran politik, karena kalau dia tidak ada dalam putaran 2024 maka akan lenyap di 2029. Jadi, kita akan lihat dua paradigma nilai. Yang satu SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY, sementara Nasdem memang tidak ada kader maka diambil Anies. “Jadi, orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal. Lain kalau misalnya Anies itu betul-betul kadernya Nasdem maka Nasdem akan at all cost supaya Anies tentukan calon wakil presidennya sendiri. Jadi, tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya pada Surya Paloh,” ungkap Rocky. Kini orang menunggu apakah Anies tetap di dalam tema perubahan atau tidak, karena Cak Imin adalah bagian dari keberlanjutan. Menurut Rocky, untuk sementara kita anggap bahwa kemarahan SBY masuk akal dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme. Cak Imin pasti masih ada Jokowisme atau masih ada Jokowi di situ. Rocky juga mengatakan, mungkin publik melihat bahwa kalau Anies dipasangkan dengan Cak Imin maka dia akan dikendalikan oleh Jokowi dan itu panjang ceritanya. Bisa saja satu waktu Jokowi merasa sudah cukup, sudah mencalonkan Anies dengan Cak Imin, tapi nama Anies terlalu melambung dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Tidak mungkin Anies akan dikendalikan Cak Imin. Lalu Jokowi berpikir lagi supaya Anies tidak jadi presiden. Sprindik Anies tidak ada, tapi ada sprindik Cak Imin. “Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Cak Imin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK. Sudah, gagal lah Anies kan? Jadi kita mesti hitung sampai di situ kira-kira. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo,” ungkap Rocky. “Jadi, tetap di otak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo, Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo maka musti dibatalkan. Jadi, sebetulnya Anies ditawan oleh Jokowi melalui Cak Imin,” ujar Rocky.(sof)
POPULER
