POLITIK
Waspadai Politisasi SARA pada Pemilu 2024
Palu, FNN - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Prof Sagaf S Pettalongi, meminta warga untuk mewaspadai politisasi berbasis suku, agama, RAS dan antar golongan (SARA) pada Pemilihan Umum 2024.\"Semua pihak harus mencegah politisasi SARA dan politik identitas di momentum pemilihan umum 2024, karena berdampak terjadinya perpecahan masyarakat,\" katanya di Palu, Senin.Setelah menjadi narasumber pada pembinaan penguatan nilai - nilai moderasi beragama dan kebangsaan pada remaja di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, ia mengingatkan masyarakat di Kecamatan Dampelas Selatan bahwa saat ini proses tahapan pemilihan umum sedang berlangsung oleh KPU.\"Saat ini, tahapan Pemilu 2024 memasuki tahap pencalonan legislatif yaitu pencermatan daftar caleg sementara, sekaligus juga melakukan tahapan penyiapan daftar pemilihan tambahan (DPTb),\" katanya.Dalam acara yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak LP2M UIN Datokarama itu, Rektor mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam tahapan pemilu demi meningkatkan kualitas demokrasi.Selain, masyarakat juga harus mewaspadai politik identitas dan politisasi SARA pada Pemilu 2024. \"Masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan politik identitas,\" katanya.Guru Besar UIN Datokarama Palu itu mengingatkan warga agar jangan mau dipengaruhi oleh oknum atau pihak - pihak tertentu yang datang menyampaikan kepentingan politik yang mengaitkan dengan identitas SARA.Hal itu, sebut dia, berpotensi merusak persatuan dan kesatuan masyarakat, yang kemudian dapat berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban.Ia mengimbau kepada warga dalam kesempatan itu agar sebisa mungkin mengenali rekam jejak calon disertai visi dan program, sehingga menjatuhkan pilihan berdasarkan rasionalitas karena melihat program dan visi.UIN Datokarama telah bekerja sama dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak di Sulteng 2024.Salah satu muatan dari kerja sama itu adalah Ruang lingkup nota kesepahaman itu meliputi edukasi dan memperkuat literasi sadar pemilihan umum untuk menyikapi rawan timbulnya hoaks, ujaran kebencian, politisasi sara pada pemilu.\"Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengenal politik identitas serta tidak muda terperdaya dengan politik identitas tersebut, serta tidak termakan informasi SARA,\" ungkap Sagaf.KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa politik identitas masih cenderung ada dan digunakan oleh oknum dan kelompok tertentu dalam kontestasi pada momentum pemilu dan pemilihan.Oleh karena itu, KPU Sulteng menyebut politik identitas menjadi satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan serentak kepala daerah.(ida/ANTARA)
Demokrat "Move On" dan Siap Menyongsong Peluang Baik di Depan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut partai-nya telah membuka lembaran baru atau move on pasca-hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan siap menyongsong peluang baik lainnya.\"Hari ini, kami keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan,\" kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin.AHY mengatakan pihaknya harus membuka lembaran baru karena Indonesia memerlukan pemikiran, jiwa, dan tindakan-tindakan yang besar. Dia pun mengingatkan seluruh pihak agar tidak terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah bangsa.\"Kita tidak tahu dalam perjalanannya ke depan, kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerja sama untuk agenda-agenda besar kebangsaan,\" kata dia.Pada konferensi pers itu, AHY mengajak kader Demokrat untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Ia menyebut, Demokrat tidak akan patah oleh ganjalan politik sekeras apa pun.\"Kita juga tidak akan berkompromi pada konspirasi politik securang apa pun,\" ucap AHY.Dia juga mengajak kader untuk bersyukur kepada Tuhan. Menurut AHY, dinamika politik yang menurutnya terjadi secara cepat itu adalah cara Tuhan menyelamatkan Demokrat dari hal-hal buruk.\"Saya juga mengajak kita semua untuk bersyukur karena Allah SWT masih sayang kepada kita. Bisa jadi, ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang lebih buruk,\" imbuhnya.Namun begitu, AHY mengaku paham betul bahwa kader-nya marah dan kecewa karena perjuangan Demokrat dilukai oleh pihak yang menurutnya tidak jujur.\"Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa, bukan karena ketum (ketua umum)-nya tidak menjadi cawapres (calon wakil presiden), tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan,\" tutur dia.Partai Demokrat resmi mencabut dukungannya untuk bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan sekaligus keluar dari KPP, setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9).Sebelumnya, Kamis (31/8), pihak Partai Demokrat mengumumkan bahwa Partai NasDem membuat keputusan sepihak dengan membentuk kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal pendamping Anies.(ida/ANTARA)
AHY Mengucapkan Selamat Atas Deklarasi Anies-Cak Imin
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan selamat atas deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.“Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan,” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin.AHY pun mendoakan duet Anies-Cak Imin sukses pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Semoga sukses,” ucap AHY.AHY mengatakan Partai Demokrat berjanji untuk tetap teguh di jalan perubahan dan perbaikan. Dan mengajak seluruh kader untuk tetap solid dan mengikuti langkah-langkah yang akan diambil oleh pemimpin partai.Dia pun mengajak kader menyongsong perjalanan politik yang baru dengan hati dan niat bersih, serta dengan cara dan tujuan yang baik. Untuk itu, kata dia, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memaafkan pihak yang menyakiti.“Pertama-tama, tentu dengan memberi maaf kepada siapa pun yang telah menyakiti kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita semua bisa memaafkan, walaupun tidak begitu saja melupakan,” katanya.Sebelumnya, Kamis (31/8), pihak Partai Demokrat mengumumkan bahwa Partai NasDem membuat keputusan sepihak dengan membentuk kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal pendamping Anies.Partai Demokrat resmi mencabut dukungannya untuk bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan sekaligus keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9).Kemudian, Anies-Cak Imin menggelar deklarasi di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9). Duet Anies-Cak Imin dengan akronim AMIN tersebut menjadi deklarasi pertama pasangan capres/cawapres untuk Pilpres 2024.Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
ASEAN Gotong Royong Memaksimalkan untuk Menarik Investasi 20 Triliun Dolar AS
Jakarta, FNN - Ketua ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menekankan perlunya gotong royong dan kolaborasi antara negara-negara ASEAN untuk bisa memaksimalkan potensi investasi di kawasan yang diperkirakan mencapai hingga 20 triliun dolar AS hingga 2045.\"Dengan adanya epicentrum of growth di ASEAN, kita melihat potensinya sampai 20 triliun dolar AS bisa kita capai sampai 2045. Potensinya besar sekali,\" katanya dalam ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) di Jakarta, Minggu.ASEAN BAC, sejalan dengan tema yang diusung \"ASEAN Centrality Through Innovation and Inclusivity\", mendorong terbentuknya ekosistem bisnis yang solid di lingkup regional ASEAN, sehingga seluruh negara anggotanya bisa berkembang bersama.Menurut Arsjad, di masa lalu banyak orang merasa pesimis atas langkah ASEAN sebagai organisasi regional. Namun, di tengah berbagai krisis dan tantangan geopolitik dan geoekonomi yang membawa bencana, ASEAN dapat bertahan bahkan tengah mengambil peluang menjadi pusat pertumbuhan dunia.Ia juga menegaskan sentralitas ASEAN tidak hanya sekadar melihat posisi geografis strategis tapi bagaimana merekonstruksi pola pikir agar bisa tumbuh bersama.Arsjad pun bercerita soal perjalanannya mengelilingi ASEAN untuk mencari jawaban atas cara agar bagaimana bisnis di regional ASEAN dapat tumbuh.\"Dari interaksi tersebut, kami mengumpulkan seluruh aspirasi tentang bagaimana ASEAN harus maju. Semuanya diterjemahkan ke dalam rekomendasi kebijakan,\" katanya.Rekomendasi kebijakan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo selaku Ketua ASEAN 2023 pada 1 September di Istana Kepresidenan.\"Presiden Joko Widodo mendukung visi kita untuk mendorong terwujudnya ASEAN yang tergabung ketika sektor publik dan swasta bekerja sama secara erat untuk membangun kawasan kita,\" katanya.Ada lima prinsip yakni perdamaian, kemakmuran, manusia, planet bumi dan kemitraan penting digaungkan untuk mendukung pembangunan inklusif ASEAN.\"Bersama, kita akan menavigasi tantangan dan meraih peluang serta menciptakan warisan yang akan membentuk lanskap ekonomi ASEAN untuk generasi ke depan,\" katanya.(sof/ANTARA)
Anies Siapkan Jembatan Khusus untuk Demokrat Kembali ke Koalisi KPP
Jakarta, FNN - Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said menyatakan bahwa Anies Baswedan membuka lebar-lebar pintu untuk Demokrat agar kembali bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pasca kegaduhan yang terjadi dalam dua hari terakhir. Hal ini disampaikan Sudirman Said dalam wawancara khusus dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Ahad (03/09/2023). Seperti diketahui KPP baru saja dilanda kegaduhan yang hebat pasca penentuan Cawapres Muhaimin Iskandar, sosok yang tidak pernah muncul dalam benak KPP. Sementara anggota koalisi - khususnya Demokrat - tahunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Buntutnya Partai Demokrat mundur dari koalisi KPP karena menganggap Anies Baswedan pengkhianat. Sudirman Said menyayangkan telah terjadi misslink sehingga menimbulkan kemarahan yang hebat pada kader Demokrat, Ketua Umum dan Majelis Tinggi Partai. \"Dari semua ini, menurut saya, pelajarannya adalah sebetulnya messenger itu tidak boleh menyaring, tidak boleh menafsirkan. Saya menyampaikan sepahit apa pun kepada Anies Baswedan. Perkara sikapnya dia marah, biarkan saja, tetapi ketika ia bertanya sikap kita harus bagaimana, di situ kita memberikan masukan cara pandang kita. Tetapi, sebagai informasi sampaikan apa adanya, ada permintaan ketemu, dimintakan ketemu, saya sampaikan apa adanya,\" tegasnya Sudirman perlu menyampaikan informasi semacam ini dengan harapan permasalahan jadi clear. \"Ini saya terpaksa ngomong begini karena saya khawatir orang-orang yang tidak tahu situasinya itu kemudian men-judge apakah menghakimi Demokrat atau menghakimi Pak Anies, atau menghakimi Pak Surya itu, secara tidak tepat,\" tegasnya. Konflik segede apa pun, kata Sudirman, kalau messenger itu menjalankan tugasnya dengan baik, biasanya bisa turun tensinya. Tapi kalau messengernya ngompor-ngomporin satu sama lain, maka itu akan meledak. \"Dan saya kembali pada awal diskusi kita, kami semua di timnya Pak Anies, saya juga komunikasi dengan PKS, komunikasi dengan Nasdem juga, masih punya harapan besar untuk bisa bersama-sama, dan tentu saja kan sudah begitu marah, tapi ini kan manusiawi saja. Jangankan cuma marah, sudah saling menyerang pun untuk kepentingan yang lebih besar Insya Allah kita bisa bersatu. Jadi don’t take it personally, ini urusan publik, urusan bangsa. Kalau kita taruh kepentingan bangsa di atas kepala kita, rasanya konflik sebesar apa pun kita bisa jembatani. Bangun jembatan, jangan bangun tembok. Jembatan bailey,\" pungkasnya sambil menegaskan bahwa ia tidak berubah sama sekali respek dan harapannya terhadap SBY, AHY dan Demokrat. (Ida).
Soal Pendamping Prabowo, Gerindra Menghormati Usulan PBB
Surabaya, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan menghormati usulan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait nama Yusril Ihza Mahendra yang disodorkan sebagai kandidat bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. \"Tentu saja kami menghormati tokoh-tokoh yang diajukan oleh partai politik tersebut sebagai calon wakil presiden,\" kata Ahmad Muzani di DBL Arena Surabaya, Jawa Timur, Minggu sore. Menurut dia usulan soal bakal pendamping Prabowo merupakan sebuah kewajaran, sebab setiap partai politik pendukung yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sama-sama memiliki pandangan tersendiri. Karenanya partai-nya tak mau menjadikannya sebagai persoalan, sebab segala keputusan tetap dikembalikan kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor. \"Tadi disampaikan oleh Pak Ferry keputusan untuk mendukung, untuk menentukan calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Prabowo,\" ucapnya. Sementara itu, Sekjen PBB Afriansyah Noor menyebut alasan mengusulkan Yusril Ihza Mahendra didasari pandangan bahwa sosok ketua umumnya merupakan sosok yang berkomitmen dan memiliki jiwa seorang negarawan. \"Pak Yusril juga pakar hukum tata negara yang pas bersanding dengan Bapak Prabowo Subianto,\" katanya. Sebelumnya, nama Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra diusulkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor melalui keterangan resmi pada Kamis (31/8). PBB disebutnya akan terus berikhtiar sehingga Yusril Ihza Mahendra bisa digandeng oleh Prabowo. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pakar Hukum Mendorong Pembentukan RUU Transisi Kepresidenan
Jakarta, FNN - Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid mendorong pembentukan rancangan undang-undang (RUU) transisi kepresidenan di Indonesia.\"Secara konstitusional pranata pengaturan transisi presiden tidak diatur secara spesifik,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.Dia menjelaskan kebutuhan ketatanegaraan menjelang Pemilu 2024, bagaimana merumuskan pranata proses peralihan kekuasaan eksekutif secara tertib, damai, dan bermartabat dalam lingkungan jabatan kepresidenan RI.Menurut dia, RUU transisi kepresidenan itu prinsip dasarnya adalah kepentingan nasional yang mensyaratkan agar peralihan jabatan presiden dilakukan guna menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan.RUU itu juga sebagai alat untuk mengatur mekanisme serta memfasilitasi transisi kekuasaan yang tertib dan damai, sekaligus mengatur aspek-aspek teknis lainnya, seperti layanan dan fasilitas transisi presiden yang disediakan oleh negara pada kantor sekretariat negara.Kata dia, diharapkan RUU itu juga mereduksi adanya potensi gangguan dalam bentuk apa pun, yang disebabkan oleh pengalihan kekuasaan eksekutif serta berimplikasi pada timbulnya instabilitas sosial politik.Menurut Fahri, perjalanan bangsa dan negara Indonesia selama ini, berkaitan dengan proses peralihan kekuasaan antara presiden, belum bertumbuh sebuah tradisi ketatanegaraan yang baik.\"Kebijaksanaan yang tinggi serta kearifan dari seorang kepala negara, dalam menciptakan tradisi ketatanegaraan, dan transisi kekuasaan menjadi penting untuk dikembangkan,\" katanya menegaskan.Pandangan itu juga disampaikan Fahri dalam diskusi publik bertema, harkat, martabat dan keselamatan seorang mantan presiden di Jakarta.Sebelumnya, Pengamat politik Rocky Gerung dalam diskusi itu menjelaskan secara antropologi, politik di Indonesia, berbasiskan dendam. Di awali ketika Ken Arok menjadi Raja, hingga fenomena antar-Presiden di Indonesia. Misalnya, dijatuhkannya Presiden Gus Dur, hingga tak harmonis-nya hubungan politik Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI, bisa jadi mendapatkan serangan dari presiden terpilih.“Ada perisai hukum, hingga kultur tersedia. Tetapi perisai yang paling tangguh adalah batin presiden sendiri,” jelasnya.(sof/ANTARA)
Jenderal Gatot Nurmantyo dan Rahman Sabon, Satu-satunya Capres Cawapres dari Rakyat untuk Rakyat
Oleh Letjen. TNI Purn Dr. Umar Abdul Azis - Sultan Siak Sri Indrapura Riau APA yang bakal berlanjut pasca Surya Paloh mengeluarkan statemen, PKB bergabung dengan KPP? Sabtu (2/9/2023) pagi telah dilakukan deklarasi KPP mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berlangsung di Surabaya Sabtu sore. Dinamika politik di KPP ini terbilang mengejutkan. Meski, hal ini memberi jawaban pasti tentang: mengapa deklarasi Anies-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak kujung diwujudkan. Tetapi di balik dinamika itu, praktis muncul analisis dari berbagai tokoh, dan elemen bangsa lain. Juga, tak terkecuali dari keluarga besar raja sultan dan pemangku adat Nusantara. Pokok analisis itu, bahwa cawe- cawe Pesiden Joko Widodo telah berhasil memecah koalisi perubahan KPP. Bahkan, juga akan memecah koalisi PDIP sendiri. Diskursusnya, Jokowi \"memenangkan\" pertarungan Capres 2024. Musababnya, bukan tidak mungkin konfigurasi koalisi partai pengusung Capres Cawapres bisa bermetamorfosis menjadi : ▪Koalisi Gerindra + Golkar + PAN: 36,1 % suara. ▪Koalisi Demokrat + PKS + PPP: 21,3 % suara. ▪Koalisi Nasdem + PKB: 20,3 % suara. ▪ Koalisi PDI Perjuangan, 22,3 % suara Prediksi ini bisa saja terjadi, lantaran publik sudah dapat membaca kebiasaan partai politik yang sukanya \"pecicilan\" dalam menentukan pasangan. Betapa tidak, ketika kabar akan duet Anies dengan Muhaimin sebagai Cawapres, sontak para petinggi Demokrat kebakaran jenggot. Tetapi beberapa jam kemudian AHY yang digadang Demokrat dengan mengunci Koalisi Perubahan Untuk Persatuan KPP menjadi Cawapresnya Anies, harus mengklarifikasi dengan mengeluarkan surat himbauan pada seluruh kader Demokrat yang dianggap menyejukkan, lalu puji-pujian pun berdatangan. AHY memang layak jadi Ketum Demokrat sekalipun usia tergolong muda dan belum banyak makan asam garam memimpin misalnya menjadi Kepala Daerah, dsbnya, jelas ini bagian dari modal AHY menawarkan jadi Cawapres. Pemilihan langsung presiden sudah berjalan beberapa kali di era reformasi, tetapi di era Joko Widodo nyapres hingga berhasil menang 2 periode tidak dipungkiri menorehkan legacy buruk tentang sebuah partai. Apalagi secara terang-terangan kedaulatan rakyat telah bergeser menjadi kedaulatan partai politik. Dan para elitis partai justru enjoy menikmati situasi paska Amandemen UU 1945. Padahal, itu sudah sangat nyata menyimpang dari prinsip konstitusi kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu UUD 1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945 sebagaimana termaktub dalam Mukadimah UUD 1945 sebagai landasan hukum konstitusional tertinggi negara kita. Jalannya demokrasi kekinian dipastikan berubah dari partai untuk partai, sekalipun hiruk pikuk pesta demokrasi pilpres menyita waktu rakyat Indonesia. Konfigurasi peluang munculnya satu lagi Capres mewakili kerajaan Kesultanan Nusantara masih terbuka untuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (GN), diusung melalui Koalisi Independen Kembali ke UUD 1945 Asli dengan Adendum dengan dukungan dari Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) serta komunitas Raja Sultan Nusantara patut diperhitungkan. Tidak sulit memasangkan Jend GN dengan Dr Rahman Sabon Nama (RSN) Wareng V pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli, Panglima Perang Jelajah Nusantara. RSN adalah Pemegang Colateral Aset Dinasti Nusantara yang dikenal luas sebagai Penggagas The Royal Kingdom Assets Kerajaan Nusantara untuk Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia guna membebaskan Indonesia dari pengaruh jual beli kekuasaan , jabatan dan kebijakan yang merupakan jenis korupsi suap yang merusak tatanan moral bangsa. Pasangan Capres Cawapres Jenderal TNI Purn.Gatot Nurmantyo (GN) dan Dr Rahman Sabon Nama ( RSN) dipastikan satu-satunya pasangan berasal dari rakyat untuk rakyat. Bukan tidak mungkin pasangan GN-RSN akan menjadi kuda hitam kontestasi Pilpres 2024 yang tidak bisa disepelekan begitu saja.***
Anies – Cak Imin Deklarasi: Sejarah Penyingkiran AHY Juga Bagian dari Cawe-cawe Jokowi
Jakarta, FNN - Meroketnya Cak Imin sebagai pendamping Anies Baswedan menimbulkan sesak dada banyak pihak. Maklum selama ini Ketua Umum PKB itu seakan menjadi cawapres buangan, setelah Prabowo melepehnya. Tadi malam, setelah rapat majelis tinggi, Demokrat memutuskan mencabut dukungan pencapresan Anies Baswedan. Saat ini Demokrat untuk sementara menjadi ‘jomblo’. Sementara itu, pukul 14.00 WIB tadi dilakukan deklarasi Capres – Cawapres Anies - Muhaimin di Surabaya. Menanggapi pencabutan dukungan Demokrat terhadap pencapresan Anies, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (2/9/23) mengatakan, “Saya menangkap itu sebagai satu protes oleh SBY. Dan kita tahu itu akan terjadi, karena pertaruhan terakhir yaitu AHY harus ada di dalam komposisi politik, tapi ternyata dia tersingkir. Tetapi, banyak orang yang menganggap bahwa mungkin juga ada kalkulasi yang lebih jauh dari SBY bahwa AHY akan diedarkan lagi mungkin ke PDIP atau bahkan ke Prabowo.” Tetapi, lanjut Rocky, poin kita adalah di dalam politik ada yang disebut maksimum minimum, apa yang maksimum bisa dicapai dan apa yang minimum harus dipertahankan. Orang menganggap bahwa SBY mengambil yang maksimum, padahal ada yang minimum, yaitu masuk di dalam koalisi tapi kemudian mengambil inisiatif untuk memimpin. Tetapi, itu kalkulasi yang mungkin bagi Surya Paloh berbahaya, karena sebelum SBY masuk dalam koalisi, SBY punya pengaruh yang kuat. Jadi, menurut Rocky, SBY mungkin berhitung bahwa kalaupun dia sedikit mau menegosiasi, itu juga tetap tidak ada gunanya karena sudah dipastikan bahwa AHY itu dikeluarkan dari radar Anies Baswedan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Surya Paloh. Keinginan Surya Paloh juga bukan keinginan dia sendiri, walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir reputasinya atau profilnya kalau ada SBY. “Tetapi, yang perlu kita tahu bahwa sejarah penyingkiran AHY itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi. Jadi lengkaplah pengetahuan kita bahwa keadaan politik kita memang dikacaukan oleh kepentingan Jokowi untuk tetap mengendalikan partai-partai,” ujar Rocky. Menghadapi Pilpres, menurut undang-undang, mau tidak mau Demokrat sebagai partai politik harus mendukung salah satu calon. Tetapi, dengan drama-drama yang terjadi saat ini bagaimana? “Saya pikir karena sudah diputuskan keluar maka tentu di dalam pikiran saya, dalam analisis saya, SBY akan fokus pada legislatif. Jadi, ya sudah, perkuat saja legislatif dengan mengedarkan semacam moral baru bahwa Demokrat memang tidak menginginkan ada tukar tambah yang masih berbau kepentingan Jokowi,” saran Rocky. Menurut Rocky, SBY bisa ucapkan lebih keras bahwa sebetulnya ini bukan sekadar soal Surya Paloh atau Anies yang berkhianat, tapi memang ini keinginan dari Presiden Jokowi. Lalu publik melihat kalau begitu memang ada frontalisasi secara etis antara Demokrat dengan Jokowi. “Itu lebih tegas sebetulnya sehingga publik bisa memilih SBY yang betul-betul ingin tegak lurus dengan nilai di dalam demokrasi atau menganggap SBY baperan. Itu yang harus dihindari. Jangan sampai terus-menerus orang anggap bahwa SBY ngambek,” ujar Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga menyarankan agar SBY datang dengan pidato yang baru bahwa dia memilih untuk berseberangan dengan Jokowi, karena dengan cara itu dia bisa memperkuat pondasi dari Partai Demokrat sebagai kekuatan oposisi satu-satunya bahkan. Kalau itu diucapkan, pasti publik akan menganggap memang SBY tegak lurus dengan prinsipnya. Tetapi, kalau kemudian misalnya AHY dipasangkan lagi dengan Mega maka berkurang sifat otentik dari pidato SBY. Kalau pilihan SBY akan mengambil alih semua narasi perubahan dengan siapa Demokrat akan berkoalisi. Ini tentu sesuatu yang dilematis buat SBY. “Itu dilemanya. Tapi saya menghitung itu akan diselesaikan dengan satu kepastian bahwa Demokrat memang membatalkan seluruh agenda politik eksekutifnya dan memastikan bahwa dia akan bekerja untuk memperkuat partainya. Kalau pergi pada Prabowo, jelas bukan perubahan, kalau pergi pada PDIP juga bukan perubahan, karena Ganjar itu ada bagian dari kepentingan Jokowi,” ujar Rocky. Jadi, menurut Rocky, sebetulnya SBY masih ada semacam peluang untuk menegur secara etis bahwa politik kita buruk, tapi teguran itu mesti terhadap Jokowi, supaya lebih radikal. “Nah, kalau teguran itu pada Jokowi, mungkin publik akan memberi semacam dukungan atau aplus bahwa SBY memang harus memimpin perubahan dan Pak Jokowi mungkin juga akan terganggu kalau SBY menunjukkan langkah-langkah konkrit untuk menentang kebijakan penempatan Cak Imin di PKB,” ujar Rocky. “Jadi, SBY justru mesti terang-terangan mengatakan bahwa hanya karena kepentingan Jokowi untuk membatalkan Anies maka dipasanglah Cak Imin yang memang potensial untuk dinyatakan kriminal nanti. Jadi SBY mesti mengatakan bahwa Jokowi memasang Cak Imin sebagai kendali terhadap Anies dan kalau Anies makin tinggi itu artinya Cak Imin akan disprindikkan. Jadi, jangan ragu SBY mengatakan bahwa Cak Imin itu adalah faktor liability di dalam ide perubahan dan itu bisa memberatkan Anies dan sangat mungkin juga Anies batal capres kalau sehari sebelum mendaftar Cak Imin dipanggil KPK,” ungkap Rocky. Tidak ada yang final dalam politik, kata Rocky. Rocky menganggap Demokrat mungkin sedang menunggu waktu sehingga ada realignment lagi. Bisa saja Anies balik lagi pada AHY, misalnya. Deklarasi bukan satu hal yang sudah pasti. Bisa saja seminggu sebelumnya ada perubahan politik.(sof)
Deklarasikan Dukungan Partai Gelora, Anis Matta: Prabowo Pemimpin yang Kuat dan Rendah Hati
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia resmi mendukung Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keputusan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta di sela-sela deklarasi dukungan di The Djakarta Theather, di Jl MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (2/9/2023). Prabowo Subianto terlihat hadir di lokasi acara pada pukul 10.11 WIB. Kedatangan Menteri Pertahanan (Menhan) disambut oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Para pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga terlihat hadir, tapi minus PKB. Mereka adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPP Partai Golkar Tahan Samuel Lomban Toruan. Lalu, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil. Tampak pula Anggota DPR Andre Rosiade, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan (Iwan Bule) dan politisi senior Partai Gerindra Fuad Fawazier. Sementara dari Partai Gelora yang hadir, selain Anis Matta dan Fahri Hamzah adalah Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Seni dan Ekraf Deddy Mizwar, Wakil Sekjen Dedi Miing Gumelar dan lain-lain. Anis Matta dalam sambutannya mengatakan, situasi geopolitik dunia sekarang sudah pada tingkat kekacauan yang hampir tidak terkendali. Sehingga seluruh komponen bangsa harus bersatu dalam menghadapi dalam situasi ketidakpastian saat ini. \"Di tengah kondisi dunia yang kacau, kita sebagai bangsa harus bersatu. Partai Gelora menilai bahwa Pak Prabowo adalah orang yang tepat untuk mempersatukan kita,\" kata Anis Matta dalam pidatonya. Menurut Anis Matta, keterbelahan masyarakat saat ini, akibat polarisasi politik di Pilkada DKI Jakarta 2017, serta Pilpres 2014 dan 2019 yang residunya masih ada hingga kini, bahkan cenderung naik ekskalasinya menjelang Pilpres 2024, sehingga harus segera diakhiri. Untuk mengakhiri keterbelahan di masyarakat itu, diperlukan politik jalan tengah, dimana tidak kekuatan kelompok kiri atau kanan. Adapun figur atau tokoh yang tepat dan konsisten menjalankan politik jalan tengah adalah Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan (Menhan) saat ini. \"Jadi di tengah keterbelahan masyarakat, kita membutuhkan sosok yang membuka jalan tengah, sehingga kita bisa bertemu,\" ujar Anis Matta \"Pak Prabowo telah dengan konsisten mengangkat politik jalan tengah agar kita keluar dari polarisasi,\" papar Anis Matta lebih lanjut. \"Prabowo adalah man of the moment,\" tegas Ketua Umum Partai Gelora ini. Anis Matta menilai Prabowo adalah pemimpin yang rendah hati, dan mau belajar dari sejarah kepemimpinan dan politik, serta mau merangkul semua pihak baik lawan maupun kawan. \"Jadi soal kepemimpinan ini, ada pelajaran tambahan tentang kepribadian beliau yang kuat dan rendah hati. Jadi momentum geopolitik dan momentum kepentingan nasional itu bertemu dengan momentum kearifan beliau,\" ujarnya. Karena itu, iya yakin perjodohan antara Partai Gelora dan Prabowo Subianto dengan Koalisi Indonesia Maju akan mengantarkan Indonesia bisa menavigasi situasi transisi geopolitik global ini. \"Mudahan-mudahan di tengah transisi geopolitik yang rumit ini, kita mendapatkan peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju,\" katanya., Usai menyampaikan pidatonya, Anis Matta langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) dukungan Partai Gelora kepada Prabowo Subianto. Anis Matta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ke panggung menyaksikan penyerahan SK dukungan tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih karena telah didukung oleh Partai Gelora, yang digawangi oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah yang dikenalnya sudah lama. \"Terima kasih telah diberikan kepercayaan besar. Kita semua di sini ingin memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat seluruhnya,\" kata Prabowo dalam pidato politiknya. Apabila nanti diberikan kepercayaan oleh rakyat pada 14 Pebruari 2024, Prabowo bertekat akan menghilangkan korupsi dan kemiskinan di Indonesia. \"Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, kita menjamin tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang lapar, tidak bisa minum susu dan tidak ada orang yang tidak bisa berobat,\" ujarnya. Prabowo menegaskan, jika ingin Indonesia makmur, maka para pemimpin tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. \"Saya menerima harapan yang begitu besar dari banyak kalangan. Sebagai anak bangsa, saya telah bersumpah untuk memberikan jiwa dan raga untuk rakyat dan bangsa Indonesia,\" katanya. Prabowo berharap agar pembelahan yang telah terjadi selama ini, bisa diakhiri demi kepentingan rakyat, dan semua anak bangsa harus bersatu sekarang. \"Saya dengan Pak Jokowi (Joko Widodo) adalah rival politik, tapi saya belajar dari sejarah, bahwa tidak mungkin ada kemakmuran, tanpa perdamaian. Pembelahan dan permusuhan itu harus diakhiri,\" katanya. Kendati begitu, Prabowo menyerahkan semua pilihan kepada rakyat, siapa pada akhirnya putra-putra terbaik bangsa yang akan dipilih. Namu, jika diberikan amanah sebagai Presiden di 2024, ia telah menyiapkan 12 fokus kebijakan seperti ketahanan pangan, energi, kesehatan, serta melanjutkan program program ekonomi dan kesehatan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. \"Semua indikator sekarang sudah mengatakan, bahwa nanti 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Kita menjadi negara keempat atau kelima, tapi minimal kita menjadi negara kedelapan dan kesembilan terbesar di dunia,\" pungkas Prabowo. Acara deklarasi ini berlangsung meriah dihadiri ribuan kader Partai Gelora dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo sebagai Capres 2024 ini, dikemas seperti menonton pertunjukan teater modern yang bertempat di studio di The Djakarta Theather. (Ida)
POPULER
