POLITIK
Kemendagri Memberhentikan Yana Mulyana Secara Tidak Hormat
Bandung, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberhentikan Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana secara tidak hormat terkait dengan keterlibatan dalam kasus korupsi Bandung Smart City.Putusan dari Kemendagri itu dibacakan sebelum Penjabat (Pj). Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik enam pj. wali kota dan pj. bupati di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu.\"Memberhentikan dengan tidak hormat saudara H. Yana Mulyana dari jabatannya sebagai Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018—2023. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 4, 6, 11, dan 20 September 2023. Ditandangani Tito Karnavian (Mendagri),\" kata pelantik saat membacakan putusan Kemendagri.Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan ikut menanggapi putusan Mendagri terkait dengan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana.\"Itu ada proses hukum, ya, yang dilewati, jadi Kementerian Dalam Negeri hanya mengikuti proses hukum,\" kata Benni.Benni Irwan yang saat ini menjabat sebagai Pj. Bupati Purwakarta mengatakan bahwa keterlibatan Yana Mulyana pada kasus hukum itulah yang menjadikan dasar putusan dari Kemendagri untuk memberhentikan jabatan tersebut secara tidak hormat.\"Berdasarkan keputusan dari pengadilan, itulah yang menjadi rujukan, menjadi pegangan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjutinya sehingga keluarlah SK pemberhentiannya,\" kata dia.Sebelumnya, Yana Mulyana terlibat kasus korupsi karena telah menerima suap dan gratifikasi dalam pengadaan CCTV dan ISP di Kota Bandung pada proyek Bandung Smart City bersama dua pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung, yakni Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal.(sof/ANTARA)
Demokrat Akan Mengumumkan Dukungan Resmi pada Prabowo Saat Rapimnas
Padang, FNN - Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan Partai Demokrat akan mengumumkan dukungan secara resmi kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden saat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada Kamis (21/9).\"Insyaallah, Kamis besok (21/9) bakda Magrib Partai Demokrat secara resmi akan mengumumkan dukungan kepada Pak Prabowo,\" kata anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade di Padang, Rabu.Hal tersebut merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya pada Minggu (17/9) rombongan Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono bersilaturahmi ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor.Ia mengatakan partai pendukung dan pengusung Prabowo Subianto atau yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yakni Gerindra, PAN, Golkar, Partai Gelora, PBB, Partai Garuda dan lainnya akan menghadiri Rapimnas Demokrat pada 21 September yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center.\"Dari informasi yang kami dapatkan Ketua Umum Demokrat Mas AHY secara resmi akan mengumumkan dukungan kepada Pak Prabowo,\" ujar Andre yang juga anggota DPR RI Komisi VI tersebut.Ia mengatakan dengan bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju, hal itu sekaligus menandakan poros politik yang dibangun sejumlah partai tersebut mempunyai posisi yang setara.\"Alhamdulillah koalisi kami terus bertambah dan ini menunjukkan koalisi kami ini duduk sama rendah, dan berdiri sama tinggi,\" ujar dia.Saat ditanya lebih jauh siapa sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo, Andre mengatakan hal itu akan diputuskan secara musyawarah dengan para ketua umum partai politik.Namun, ia optimistis nama atau sosok cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto sudah diumumkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 2024.(sof/ANTARA)
Penggusuran Rempang Jalan Terus, Akhirnya Pemerintah Sekadar Menjadi Antek dari Modal Besar
Jakarta, FNN – Akhirnya, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, meminta maaf atas ucapannya yang membuat heboh masyarakat, yaitu menginstruksikan prajuritnya untuk memiting warga Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, jika mereka melawan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengakui bahwa pendekatan pemerintah untuk mengembangkan Rempang Eco City di Pulau Rempang kurang pas. Akibatnya, terjadi konflik antara warga Rempang dengan aparat. “Ya, jelas itu adalah soal kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu menimbulkan ekses yang didekati dengan cara salah juga. Jadi jangan pemerintah, Pak Luhut atau Panglima TNI, menganggap itu cuma soal pendekatan. Bukan. Ini dari awal adalah ekses struktural dari omnibuslaw. Musti begitu menerangkannya,” ujar Rocky Gerung di kanal You Tubenya, Rocky Gerung Official, edisi Rabu (20/9/23). “Kan ini perampasan, yang disebut sebagai pengosongan, yang sebetulnya diandaikan sebagai upaya untuk memuliakan rakyat di situ, tanpa ada persetujuan mereka. Omnibuslaw itu enggak ada basa-basi tanya pada masyarakat Melayu di situ. Diputuskan di pusat, karena tekanan oligarki, ditekan oleh oligargi, karena ada modal asing yang mau masuk. Ini sebetulnya negara diperintah oleh oligarki. Nah, perintah itu yang kemudian diubah menjadi tekanan kekerasan oleh aparat di Rempang,” lanjut Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa ini bukan soal pendekatan on site, tetapi ini ujung dari kebijakan yang menghisap hak-hak rakyat. Omnibuslaw itu menghisap hak rakyat dan memiskinkan buruh. Jadi, kita mesti lihat bahwa pendekatan political economy itu yang harus dikemukakan. Bukan hanya dengan Luhut mengatakan bahwa itu salah penanganan atau panglima TNI minta maaf. Sudah terlihat bahwa ada kekerasan di situ. Demikian juga dengan Mahfud MD yang mengambil narasi seoalah-olah itu bukan hal yang berbahaya kalau sekedar pengosongan, yang berbahaya adalah penggusuran. Fakta-fakta itu adalah hubungan sebab akibat. “Apapun yang diucapkan oleh pemerintah, akhirnya kita tetap curiga bahwa itu akan tetap dieksekusi dengan cara apa pun. Dan mengeksekusi sesuatu tanpa ada pertimbangan etika lingkungan, pertimbangan keamanan masyarakat sekitar, atau bahkan tekanan-tekanan internasional, itu menunjukkan bahwa Jokowi di ujung kekuasaannya ingin memperlihatkan arogansinya, dan ingin menyatakan bahwa dia bisa lakukan apa saja,” ungkap Rocky. Meski para menteri mengatakan mungkin akan ditunda sedikit, kata Rocky, kami ingin bukan hanya ditunda sedikit, tapi batalkan semua, bahkan semua proyek yang memakai nama proyek strategis presiden atau proyek strategis nasional. “Tidak ada yang strategis di situ kalau dasarnya melanggar prinsip pertama dalam konstitusi kita, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” ujar Rocky. Meski berbagai pernyataan para petinggi negara saat ini slow down, sepertinya warga Rempang masih tidak bisa tenang karena tetap saja targetnya harus kosong. “Ya itu yang ditargetkan di situ. Dan kalau ada slow down, itu sudah nyari taktik untuk membujuk kembali atau mungkin menyogok masyarakat di situ, atau menyogok LSM segala. Dan slow down ini dalam upaya untuk mencari hadiah yang paling bagus buat masyarakat Rempang. Nggak ada hadiah di situ. Kita mesti pastikan bahwa rakyat Melayu tidak minta hadiah. Mereka minta hak dia untuk tidak diganggu gugat,” ujar Rocky. Tetapi, menurut Rocky itu tidak akan berhasil karena ada sesuatu yang final bahwa dengan Rempang terbuka seluruh borok dan seluruh kejahatan lingkungan yang disembunyikan oleh pemerintahan di balik isu investasi. Jadi, menurut Rocky, investasi itu proyek yang betul-betul diarahkan untuk merusak lingkungan dan mencerai beraikan masyarakat. Tidak mungkin kita berpikir bahwa investasi itu akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik selain sebagai janji aja. Janji yang dipalsukan, yang dari awal tidak diungkapkan dalam aturan-aturan perjanjian adat. “Jadi, kemampuan kita untuk menilai pada akhirnya harus kita simpulkan bahwa pemerintah itu sekadar menjadi antek dari modal besar, entah itu lokal, apalagi itu internasional, yang melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujar Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rabu (20/9). (ida)
Muhaimin Mengapresiasi Komitmen TNI Menjaga Netralitas di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin mengapresiasi komitmen TNI menjaga netralitas dalam Pemilu 2024, karena sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut Indonesia.\"Ya, tentu, saya mengapresiasi komitmen TNI untuk netral di Pemilu nanti. Ini sangat sesuai dengan nilai demokrasi kita, dan dampaknya juga akan sangat baik untuk suksesnya Pemilu,\" kata Muhaimin melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.Muhaimin mengatakan, komitmen netralitas TNI ini dapat memberi dampak baik terhadap pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan pengamanan, sekaligus semakin menjernihkan iklim demokrasi.Dia juga mendorong TNI untuk lebih mengintensifkan program edukasi dan pelatihan terkait netralitas institusi tersebut di pemilu.\"Saya harap bukan cuma di jajaran petinggi TNI saja yang netral, tapi juga seluruh prajurit di semua matra. Ini penting melakukan edukasi berkelanjutan yang fokus pada pemahaman dan komitmen terhadap netralitas TNI,” ujarnya.Muhaimin juga mendorong TNI menjalankan pengawasan internal yang ketat melalui mekanisme seperti inspeksi rutin, pelaporan pelanggaran, dan pengawasan oleh atasan langsung.Dia meyakini langkah itu akan membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas politik yang melanggar aturan, karena itu jika ada pelanggaran maka harus diberikan sanksi tegas.Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memaparkan implementasi netralitas TNI terdiri atas enam poin.Pertama, prajurit dan PNS TNI tidak memihak atau memberikan dukungan kepada partai politik atau pasangan calon. Kedua, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana TNI sebagai sarana kampanye.Ketiga, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan arahan kepada keluarga prajurit/PNS TNI terkait pemilu. Keempat, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan tanggapan terhadap hasil hitung cepat dalam bentuk apapun.Kelima, atasan atau komandan menindak tegas prajurit dan PNS TNI yang terlibat politik praktis. Keenam, prajurit dan PNS TNI yang mencalonkan diri misalnya sebagai calon anggota legislatif/calon kepala daerah harus mengundurkan diri.(ida/ANTARA)
Penyusunan SPN Tidak Terkait Dengan Tahun Politik
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan penyusunan Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) tidak ada kaitan dengan tahun politik.\"Tidak ada kaitannya penyusunan pertahanan dengan tahun politik. Mau ada tahun politik atau tidak, pertahanan ini harus kita susun dengan melihat konstelasi negara kita,\" katanya di Jakarta, Rabu.Hal itu disampaikan Yudo usai menjadi narasumber dalam seminar nasional dengan tema \"Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tinjauan Strategi Pertahanan Nusantara\".Ia mengatakan SPN merupakan strategi pertahanan militer yang memanfaatkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan agar mampu menjadi pertahanan negara yang melindungi seluruh wilayah NKRI.\"Terpadu antara konsep strategi pertahanan darat, laut maupun udara yang menjadi satu di dalam strategi pertahanan Nusantara,\" katanya.Panglima TNI mengatakan nilai strategis Indonesia untuk banyak kepentingan nasional negara di dunia menyebabkan strategi pertahanan Nusantara harus memiliki pandangan jauh ke depan, berorientasi teknologi, bersifat \"outward looking\", dan mengacu dinamika lingkungan strategis untuk mengetahui peluang yang dapat diberdayakan, termasuk ancaman faktual dan potensial yang harus dihadapi untuk menjamin kondisi pertahanan dan keamanan nasional.Dengan demikian, katanya, kesiapan dan kesiapsiagaan kekuatan pertahanan menjadi \"critical success factor\" bagi suatu bangsa yang besar dalam menjaga kepentingan nasional bersifat \"survival\", yaitu keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.Dia menjelaskan SPN pada hakekatnya merupakan strategi militer pertahanan negara yang memadukan Strategi Pulau Besar (TNI AD), Strategi Pertahanan Laut Nusantara/SPLN (TNI AL), dan Strategi Udara Kepulauan Nusantara/SUKN (TNI AU) menjadi satu kesatuan strategi militer yang konprehensif untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam penjabarannya, kata dia, SPN diterapkan dengan menganut konsep pertahanan berlapis, pergeseran medan juang, dan pertahanan semesta dengan tujuan untuk meniadakan, meminimalkan, serta menghancurkan kekuatan musuh yang mengancam kedaulatan, keutuhan NKRI mulai dari wilayahnya saat perjalanan hingga memasuki wilayah Indonesia dengan seluruh kemampuan dan potensi kekuatan yang dimiliki.(ida/ANTARA)
Perkara Dugaan Korupsi di UNS Surakarta Masih Penyelidikan
Semarang, FNN - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan penanganan kasus dugaan korupsi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta masih dalam tahap penyelidikan.\"Penanganan perkara ini masih tahap awal, masih mengumpulkan bukti dan mengujinya,\" kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Arfan Triyono di Semarang, Rabu.Menurut dia, kejaksaan belum menentukan apakah terjadi penyimpangan atau tidak atas perkara yang diselidiki tersebut.Hingga saat ini, lanjut dia, sudah 26 saksi yang dimintai keterangan dalam penyelidikan itu.Ia menuturkan di antara para saksi yang diperiksa tersebut yakni dua orang pelapor.Selain itu, lanjut dia, Rektor UNS Surakarta Jamal Wiwoho juga sudah dua kali dimintai keterangan.Menurut dia, tidak menutup kemungkinan rektor masih akan dimintai keterangan.Sebelumnya, mantan pimpinan MWA UNS Surakarta Hasan Fauzi menyerahkan bukti dugaan fraud atau korupsi di kampus kepada Wali Kota Surakarta.Adapun perincian dari dugaan korupsi tersebut mencapai sebesar Rp34,6 miliar.Anggaran tersebut disebut sebagai pengajuan tidak disetujui MWA, tetapi tetap dijalankan kampus.Penggunaan yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut diduga terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2023.(ida/ANTARA)
Terkait Kasus Korupsi Hasbi Hasan, KPK Melanjutkan Pemeriksaan Windy Idol
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melanjutkan pemeriksaan terhadap Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan, sebagai tersangka.\"Betul, saksi Windy Yunita Bastari Usman kembali hadir untuk melanjutkan pemeriksaan kemarin,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih detail mengenai informasi apa yang didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.Windy sebelumnya diperiksa penyidik KPK pada Selasa (19/9), usai diperiksa Windy tak banyak berkomentar soal pemeriksaannya, namun dia membantah bahwa dirinya diperiksa soal dugaan aliran uang dari Hasbi Hasan.\"Bukan (aliran uang), selengkapnya tanyakan ke penyidik ya,\" kata Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.Lebih lanjut Windy juga mengatakan materi pemeriksaannya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya.\"Masih seperti kemarin. Ada beberapa pertanyaan,\" ujarnya.Pada Rabu (12/7), KPK menahan Hasbi Hasan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di luar MA. Dia diduga menerima suap sekitar Rp3 miliar untuk mengatur putusan kasasi kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) di MA.Kasasi yang diintervensi tersangka Hasbi Hasan adalah kasus KSP Intidana antara Heryanto Tanaka (HT), selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, dengan pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman.Dalam proses kasasi tersebut, tersangka Heryanto Tanaka berkomunikasi dengan tersangka Dadan Tri Yudianto (DTY) untuk mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian honor atau fee dengan sebutan \"suntikan dana\".Keduanya kemudian sepakat menyerahkan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di MA, salah satunya adalah Hasbi Hasan selaku sekretaris MA. Hasbi Hasan kemudian sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara Heryanto Tanaka.Atas \"pengawalan\" Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto tersebut, terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dan dipidana selama lima tahun penjara sesuai permintaan Heryanto Tanaka.Pada periode Maret-September 2022, terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanak kepada Dadan Tri Yudianto sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp11,2 miliar.Dari uang senilai Rp11,2 miliar tersebut, Dadan kemudian membagi dan menyerahkannya pada Hasbi Hasan sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima Hasbi Hasan sejumlah sekitar Rp3 miliar.Atas perbuatannya, Hasbi Hasan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Penyidik Periksa Wulan Guritno Selama 5 Jam
Jakarta, FNN - Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Wulan Guritno terkait dengan promosi judi online. \"Pemeriksaan tambahan terhadap WG (Wulan Guritno) sudah dilakukan kemarin selama kurang lebih 5 jam,\" kata Vivid. Dalam pemeriksaan tersebut, kata jenderal bintang satu ini, penyidik menanyakan lebih dari 40 pertanyaan kepada Wulan Guritno. \"Yang bersangkutan sudah menjawab 42 pertanyaan dari penyidik,\" ujar Vivid. Wulan Guritno diinformasikan kembali ke Bareskrim Polri pada hari Selasa (19/9) pukul 18.50 WIB. Kedatangan ibu tiga anak tersebut dalam rangka pemeriksaan lanjutan terkait dengan permintaan klarifikasi atas promosi judi online pada tahun 2020. Sebelumnya, pada hari Kamis (14/9), Wulan Guritno sudah diperiksa oleh penyidik dan menjawab 23 pertanyaan. Wulan lantas meminta penundaan karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Pemeriksaan kembali dilanjutkan pekan ini, Wulan hadir memenuhi tanggung jawabnya melanjutkan pemeriksaan tadi malam. Dittipidsiber Bareskrim Polri mengimbau para artis, selebgram, dan influencer untuk tidak melakukan promosi judi online karena dampak dari judi online sudah meresahkan masyarakat. Salah satu dampak judi online, kata dia, dapat memicu terjadi tindak pidana lainnya. Misalnya,gara-gara kecanduan judi online membuat seseorang melakukan tindak kejahatan lainnya (mencuri atau menjual diri, bahkan ada yang nekat bunuh diri). Sepanjang 2023, Dittipidsiber Bareskrim Polri sudah melakukan pengungkapan 77 kasus judi online dengan jumlah tersangka 130 orang. Pada tahun 2022, tercatat 610 kasus yang diungkap dengan 760 tersangka.(ida/ANTARA)
Koalisi Perubahan Menggelar Rapat Sore Ini
Jakarta, FNN - Koalisi Perubahan pengusung bakal calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar akan melakukan rapat pukul 15.00 WIB di NasDem Tower, Jakarta, Rabu.Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan bahwa rapat tersebut akan terbagi menjadi tim-tim kecil.\"Untuk tim kecil hukum, akan rapat di NasDem Tower pukul 15.00 WIB. Untuk tim lainnya, masing-masing mereka akan tentukan lokasi dan tempatnya,\" ujar Tobas, sapaan akrabnya, di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan bahwa tim kecil hukum akan melakukan rapat di NasDem Tower. Sementara itu, tim lainnya menentukan lokasi pertemuannya sendiri.Anggota Komisi III DPR RI itu mengungkapkan tim kecil hukum akan membahas terkait dengan ihwal teknis. Meski begitu, Tobas enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai detail pertemuan tersebut.\"Rapatnya soal teknis saja, tidak hal tertentu dan tidak ada konferensi pers. Hanya rapat tim kecil biasa,\" katanya.Untuk diketahui bahwa Anies diusung Koalisi Perubahan telah mendapat dukungan tiga partai politik dari parlemen, yaitu NasDem dengan 59 kursi di parlemen, PKB 58 kursi, dan 50 kursi milik PKS.Dengan demikian, Anies berpeluang lolos presidential threshold dengan adanya 167 kursi parlemen yang mengusung. Selain itu, dia juga didukung satu partai di luar parlemen yang lolos dan akan mengikuti Pemilu 2024, yakni Partai Ummat.Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Indonesia Perlu Strategi Khusus untuk Antisipasi Ancaman
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa Indonesia memerlukan strategi khusus dalam mengantisipasi berbagai ancaman dan perkembangan lingkungan.\"Kondisi geografis kepulauan Indonesia merupakan kekhasan yang membutuhkan kedekatan yang holistik dan cara berfikir sistem untuk dapat menyusun suatu strategi pertahanan yg bersifat kuat semesta dualistik. Semesta yang berarti melibatkan seluruh sumber daya nasional yang disusun dalam komponen pertahanan utama cadangan dan komponen pendukung,\" kata Yudo Margono di Jakarta, Rabu.Yudo menyampaikan hal itu dalam sambutan di acara seminar nasional dalam rangka HUT ke-78 TNI bertema Strategi Pertahanan Nusantara di Jakarta Pusat. Seminar ini juga diharapkan bisa menjadi pijakan yang kokoh bagi TNI dalam mengembangkan dan memberikan rasa percaya diri dalam melaksanakan tugas di masa depan.Yudo mengatakan bahwa Indonesia berada di persimpangan dua benua dan samudra serta sumber kekayaan yang melimpah menyebabkan Indonesia memiliki nilai strategis dan penting dalam konteks geopolitik dan geostrategis dunia.\"Kita semua menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki posisi sangat strategis sebagai neksus perdagangan dunia. Di mana 30-40 persen total perdagangan dunia melintasi Indonesia,\" kataYudo menambahkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa masyarakat pada globalisasi dan modernisasi, yang tidak saja mengaburkan ancaman.Menurut dia, perkembangan ilmu juga dapat mengubah cara-cara menghadapi ancaman terhadap negara yang bersifat militer, tetapi juga nonmiliter, bahkan hibrida.\"Perkembangan lingkungan strategis saat ini telah menunjukkan bahwa potensi untuk terjadinya invasi militer suatu negara masih bersifat faktual. Perang Rusia-Ukraina merupakan bukti empiris yang harus menjadi tanda peringatan atau alarm bagi kita untuk membangkitkan kembali kesadaran pentingnya pertahanan sebuah negara dengan ancaman invasi,\" ungkapnya.Dia mengatakan ancaman perang di suatu negara pasti ada. Oleh karena itu, TNI harus memiliki strategi dalam mengantisipasi ancaman tersebut.\"Ancaman perang tetap ada. Oleh sebab itu, TNI perlu merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman potensial, dampak faktual, dan menjadi landasan untuk perencanaan pembangunan kekuatan dalam rangka mengantisipasi ancaman di masa depan,\" ujarnya.Seminar nasional ini diikuti seluruh perwira TNI di wilayah barat, tengah, timur dan secara online serta Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, kementerian, lembaga dan non kementerian, serta perguruan tinggi.(ida/ANTARA)
POPULER
