POLITIK
Asia Tenggara Kawasan Paling Aman dan Tentram di Dunia
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan Asia Tenggara menjadi kawasan paling aman dan tentram di dunia, yang menjadi salah satu penanda keberhasilan organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menjaga stabilitas.Saat meninjau media center KTT ASEAN di Jakarta Convention Center, Kamis, Prabowo mengatakan kawasan dengan 655 juta penduduk itu juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dunia.“Sekarang kawasan Asia Tenggara mungkin yang paling aman dan tentram di dunia dan growth kita juga salah satu yang paling baik di dunia,” kata Prabowo.Prabowo menyebut ASEAN sangat berhasil sejak didirikan pada 1967. Sebelum perhimpunan blok Asia Tenggara ini terbentuk, hubungan antarnegara di kawasan kerap dilanda ketegangan.“Anda perhatikan sebelum ada ASEAN, ASEAN penuh dengan ketegangan satu sama lain. Kita ingat dulu kita sama Malaysia ada ketegangan, sama Singapura ada ketegangan,” kata dia.Disinggung terkait ketidakhadiran Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping dalam KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Prabowo menganggap hal tersebut bukanlah masalah.“Saya kira pasti beliau banyak kesibukan, negara besar, tapi kan beliau sangat perhatian sama kita, dan beliau hadir di Bali saat KTT G20 (2022),” ujar Prabowo.KTT ke-43 ASEAN telah memasuki penyelenggaraan hari ketiga, di mana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sebagai Ketua ASEAN, akan memimpin pertemuan ASEAN dengan sejumlah mitra ASEAN yakni KTT ke-20 ASEAN-India, KTT ke-18 Asia Timur, KTT ke-3 ASEAN-Australia dan KTT ke-13 ASEAN-PBB.Presiden Jokowi juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela KTT yakni dengan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, PM Australia Anthony Albanese, dan PM Jepang Fumio Kishida.(ida/ANTARA)
Mayoritas Publik Tidak Setuju Presiden Petugas Partai
Jakarta, FNN - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali mengatakan bahwa berdasarkan data dari lembaga survei miliknya, mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.“Mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip Presiden sebagai petugas partai,” kata Denny JA dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.Ia menjelaskan survei LSI Denny JA pada Agustus 2023, hanya sebanyak 16,8 persen responden yang menyatakan setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.“Tapi mayoritas sebesar 71,6 persen menyatakan ‘Kami tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai’,” kata dia.Denny menjelaskan hal itu terjadi karena mayoritas publik menginginkan presiden yang akan bekerja untuk kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan publik, bukan untuk kepentingan partai.“Katakanlah kata ‘petugas’ ingin disebut di sini, maka presiden itu lebih tepat dikatakan ‘presiden petugas rakyat’ atau ‘presiden petugas konstitusi’,” kata Denny.Dia pun mengatakan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi Indonesia yang menyatakan presiden bertanggung jawab kepada partai.“Memang benar presiden itu diusulkan oleh partai, tapi semua kebijakannya, semua pandangannya, tak harus disetujui dulu oleh partainya. Batas kerja seorang presiden hanyalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukan kehendak partainya,” imbuh Denny.Menurutnya, menyatakan presiden petugas partai menyalahi prinsip demokrasi karena presiden sejatinya bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan partai dan elitenya.Dia pun menyebut bahwa dalam banyak sejarah, presiden berjuang untuk bangsa dan negara, walaupun terkadang harus melawan kebijakan partainya sendiri.“John F Kennedy pernah menyatakan ‘Ketika menjadi presiden, kesetiaanku kepada negara dimulai, dan kesetiaanku kepada partai berhenti’,” kata dia.Menjelang Pemilu Presiden 2024, tambah dia, masyarakat perlu tahu prinsip yang benar dan salah, serta prinsip yang harus dipopulerkan dan yang jangan digunakan.“Menyatakan presiden petugas partai itu tak hanya menyalahi prinsip demokrasi, tapi juga tak tertulis dalam konstitusi kita,” tegas Denny.(ida/ANTARA)
Cak Imin Potensial Dikudeta Tangan Kekuasaan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) potensial dikudeta tangan-tangan kekuasaan setelah bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mengusung bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan. “Saya menduga ada tangan tak kentara (invisible hand) sedang merancang kudeta terhadap Cak Imin (Muhaimin Iskandar) sebagai ketua umum PKB terkait pilpres (pemilihan presiden) 2024,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (6/9). Menurutnya, beralihnya posisi PKB dari mendukung Prabowo Subianto menjadi mendukung Anies Baswedan merupakan keputusan berani dan mengandung risiko politik tinggi bagi Cak Imin. Apalagi publik membaca Jokowi sebagai king maker (penentu keputusan) dari koalisi pendukung Prabowo. “Saya menduga akan ada intervensi secara sembunyi-sembunyi terhadap PKB. Salah satunya Cak Imin akan digulingkan sebagai ketum PKB, karena dianggap berada di kubu oposisi dalam pilpres,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Apalagi, kata Ginting, konflik PKB pada 2008-2010 kembali mencuat setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai bakal cawapres berpasangan dengan bakal capres Anies Baswedan. Terutama perseteruan terbuka antara Cak Imin dengan putri sulung mantan Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid). Hubungan Spesial Menurut Ginting, pada era itu ramai pemberitaan tentang desas desus hubungan spesial Yanny Wahid dengan SHW. SHW dituding kubu Cak Imin sebagai otak dari konflik di PKB, apalagi SHW baru saja hengkang dari Golkar Jawa Tengah ke PKB. Sampai Lilik Wahid, adik kandung Gus Dur, juga menyarankan agar Yenny tidak menjalin hubungan spesial dengan SHW. “Namun SHW membantah hubungan spesial itu, dia mengaku hanya berteman biasa dengan Yenny,” ungkap Ginting. Belakangan, kata dia, SHW divonis 15 tahun penjara, karena kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. SHW didakwa bersama WW dan AA terlibat dalam pembunuhan itu. Kudeta 2008 Dikemukakan, konflik antara Cak Imin dan Yenny Wahid bermula pada 2008. Saat itu Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005 dilengserkan Gus Dur yang menjabat Ketua Dewan Syuro PKB. “Alasan Gus Dur karena Cak Imin dekat dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sementara PKB merupakan partai oposisi,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan senior bidang politik. Kemudian, lanjut Ginting, kedua kubu menggelar muktamar. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor. Setelah itu giliran Cak Imin memimpin muktamar di Ancol, sekaligus mengukuhkan Cak Imin kembali menjadi ketua umum PKB. “Muktamar kubu Cak Imin mendepak Yenny Wahid sebagai Sekjen PKB. Posisi Gus Dur juga digantikan Aziz Mansyur,” ungkapnya. Dualisme PKB, kata Ginting, harus diselesaikan di pengadilan yang hasilnya Muhaimin dianggap sebagai ketua umum PKB yang sah. Yenny Wahid tidak puas dan kembali menggelar muktamar di Surabaya, pada Desember 2010. Namun Upaya itu tetap gagal. Yenny kemudian mendirikan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI). Kemudian berubah menjadi Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pada 2011. Kementerian Hukum dan HAM tidak meloloskan PKBN dalam proses verifikasi partai politik untuk Pemilu 2014. Bahkan PKBN tidak bisa memperoleh status berbadan hukum. (sws).
NasDem dan PKB Segera Menunjuk Jubir untuk Tim Pemenangan Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Partai NasDem dan PKB dalam rapat perdana konsolidasi di NasDem Tower, Jakarta, Rabu, sepakat segera menunjuk juru bicara untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat jumpa pers selepas pertemuan menjelaskan juru bicara penting segera ditetapkan karena ke depan ada banyak yang perlu disampaikan kepada publik.“Bersama NasDem diputuskan segera untuk menunjuk jubir (juru bicara) masing-masing supaya apa yang keluar dari PKB, NasDem itu sesuatu yang sama visinya,” kata Jazilul.Walaupun demikian sejauh ini belum ada nama-nama yang ditetapkan oleh masing-masing partai. PKB dan NasDem juga belum dapat menyebutkan nama-nama yang potensial menjadi jubir.Namun saat ditanya mengenai kriteria jubir, Jazilul menjawab seorang juru bicara harus punya kompetensi yang sesuai tugasnya.“Tentu sosok yang memiliki semangat, kemampuan, kompetensi untuk mengatur semua barisan. Sudah ada di NasDem, PKB, menumpuk itu tinggal diumumkan saja,” kata Wakil Ketua Umum PKB.Dalam rapat perdana konsolidasi memenangkan pasangan Anies-Muhaimin, NasDem dan PKB juga menyusun nomenklatur tim pemenangan.“Nomenklatur sudah kami sedang susun, nanti tim penasihat akan diisi oleh para pakar, tokoh utama, maupun profesional akan kami lengkapi,\" kata Jazilul.Rapat perdana konsolidasi di NasDem Tower itu berlangsung selama 2 jam lebih. Ketua Umum PKB yang juga bakal calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, juga hadir.“Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke Kantor DPP NasDem. Ini bukan sekadar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat kita sering merapat, tetapi dalam kerahasiaan,\" tutur Cak Imin panggilan akrab Muhaimin saat tiba di NasDem Tower.Sementara itu, PKS, yang masih anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), tidak mengirimkan utusannya meskipun NasDem sebagai tuan rumah telah mengirimkan undangan.NasDem dan PKB, mewakili Koalisi Perubahan, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden untuk maju Pilpres 2024.PKS, yang merupakan anggota Koalisi Perubahan, sejauh ini baru menyetujui pencalonan Anies, tetapi untuk Cak Imin mereka masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro.Oleh karena itu, PKS tidak mengirimkan perwakilannya, baik dalam acara deklarasi maupun saat rapat perdana konsolidasi di NasDem Tower.(sof/ANTARA)
Rocky Memenuhi Panggilan Bareskrim, Polisi Masih Mau Memeriksa Konstruksi Hukumnya
Jakarta, FNN - Hari ini, pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, setelah Senin lalu sempat tertunda. Rocky dipanggil Bareskrim terkait kasus dugaan penyebaran berita hoaks atau berita bohong yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Rocky menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam dengan materi pemeriksaan terkait 26 laporan tersebut adalah kasus tentang ucapan Rocky. Inti pemeriksaan adalah penegak hukum ingin tahu kapasitas Rocky di forum tersebut dan apa subtansi yang diucapkannya. “Kapasitas saya sebagai narasumber atau sebagai komentator politik yang mengamati dari awal dua isu yang menyangkut kebijakan publik Presiden Jokowi, yaitu soal omnibuslaw dan soal IKN,” ujar Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu sore (6/9/23), dalam perjalanan usai pemeriksaan. Rocky menjelaskan pada polisi bahwa dirinya membantu buruh dalam menjalankan konsep-konsep perjuangannya. Sedangkan soal yang hendak diminta pertanggungjawaban adalah wording-nya, narasinya, kalimatnya, seperti kalimat “cari gara-gara”, “berperkara dengan Jokowi”, dan lain-lain. Pemeriksaan bagian yang pertama ini adalah upaya untuk memastikan bahwa yang diucapkan Rocky bisa dipertanggungjawabkan dan ada data pendukungnya. Sebetulnya, kasus Rocky merupakan delik aduan sehingga harusnya Presiden Jokowi sendiri yang melaporkan. Tetapi, Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa itu kasus kecil dan beliau mau fokus kerja. Kasusnya malah orang lain yang melaporkan. Jadi pelapornya apa legal standingnya apa? “Itu mereka masih mau periksa konstruksi hukumnya bagaimana. Karena itu, bagian-bagian pertanyaan masih menyangkut mampu nggak ini dinaikkan dari status yang sekarang lalu jadi penyidikan. Preliminary analyses tentang konstruksi hukumnya, mau dicari sebetulnya apa yang menyebabkan atau apa yang memungkinkan saya mempertanggungjawabkan secara akademis,” ujar Rocky. “Pointnya adalah saya memang mengucapkan itu, tapi saya musti terangkan bahwa yang saya ucapkan dibutuhkan justru untuk pisau analisis bagi kalangan buruh yang hendak berdemonstrasi tanggal 10 Agustus,” tambah Rocky. Menurut Rocky, pemeriksaan tadi bersifat klarifikasi dan kelihatannya memang susah menentukan delik di situ, karena yang dipersoalkan adalah ucapannya tetang ‘bajingan tolol’. Padahal, itu konsekuensi dari analisis Rocky tentang kebijakan pemerintahan Jokowi yang buruk dalam dua kasus tadi, yaitu soal omnibuslaw dan IKN.(sof)
Cak Imin Mendapat Restu PMII Maju Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendapatkan restu dan doa dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Adapun restu tersebut merupakan dukungan untuk Cak Imin yang juga pernah menjadi Ketua Umum PB PMII periode 1994-1997. Dukungan itu diberikan langsung oleh Ketua Umum PB PMII periode 2021-2024 Muhammad Abdullah Syukri. \"Saya terharu, bersyukur dan bangga hari ini diberangkatkan dan mendapatkan restu serta doa dari sahabat-sahabat PMII terutama khususnya Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia,\" ujar Cak Imin di Sekretariat PB PMII, Jakarta, Rabu.Ia mengaku sangat bersyukur mendapatkan dukungan dari PBB PMII. Menurutnya, PMII adalah tempat dia belajar dan mendapatkan nilai perjuangan.\"PMII adalah tempat saya belajar, tempat saya menghirup nilai juang, tempat saya mendapatkan nilai idealisme, tempat saya menyemai dan mengembangkan ideologi di batin saya,\" katanya.\"Saya tentu sangat bersyukur kalau saya berjuang, diberangkatkan oleh PMII supaya saya istikamah terhadap cita-cita dan ideologi perjuangan PMII,\" tambah dia.Cak Imin mengungkapkan dukungan PB PMII membuat dirinya semakin percaya diri. Sebab, dia merasa tidak berjuang sendiri untuk maju dalam pesta demokrasi setiap lima tahunan itu.\"Saya tidak sendiri, saya bersama PMII. Insya Allah akan menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih maju di masa yang akan datang,\" ucap Cak Imin.Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9). Duet Anies-Cak Imin dengan akronim AMIN tersebut menjadi deklarasi pertama pasangan capres/cawapres untuk Pilpres 2024.Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Yenny Wahid Menyambangi Kediaman Prabowo Subianto
Jakarta, FNN - Putri Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh atau lebih akrab disapa Yenny Wahid, menyambangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta, pada Rabu sore.Pantauan ANTARA di lokasi, Yenny tiba di kediaman Prabowo pukul 17.07 WIB. Yenny yang mengenakan batik dengan luaran jaket berwarna hitam dan kuning itu langsung disambut sang tuan rumah, Prabowo.Sebelum masuk untuk melangsungkan pertemuan, Prabowo dan Yenny menyempatkan menyapa awak media. Mereka tampak berjabat tangan sembari melempar senyum.Diberitakan sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu, menyebut bahwa Prabowo akan bertemu Yenny Wahid pada Rabu sore.Andre mengatakan pertemuan antara Prabowo dengan Yenny dalam rangka silaturahmi. Hubungan Prabowo dengan keluarga Gus Dur sangat dekat, bahkan sejak Menteri Pertahanan itu masih muda.\"Pak Prabowo sejak muda sudah punya hubungan baik dengan almarhum Gus Dur. Bahkan beliau salah satu orang yang bisa masuk sampai ke kamar Gus Dur,\" ujarnya.Yenny Wahid juga telah membeberkan rencana pertemuannya dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju tersebut.\"Saya lagi menunggu untuk diundang ngopi-ngopi dengan Mas Bowo (Prabowo Subianto). Dalam waktu dekat,\" kata Yenny di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (5/9).Pendaftaran bakal capres dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Menegangkan, Ketidakpastian Keadaan Memungkinkan Pemerintah Menuda Pemilu?
Jakarta, FNN – Kalau kita lihat tanda-tandanya, publik bertanya-tanya sebenarnya Pemilu jadi atau tidak? Demikian pertanyaan yang mengawali diskusi rutin Rocky Gerung hari ini, Rabu (5/9/23), di kanal You Tube Rocky Gerung Official. “Sebetulnya, setiap pertanyaan itu menunjukkan ada kegelisahan, dan bukan sekadar pemerintah yang gelisah, justru kegelisahan publik itu bisa jadi alasan bahwa yang kita sedang persiapkan sebetulnya adalah dagelan,” jawab Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Jadi, lanjut Rocky, ketika publik bertanya Pemilu jadi atau tidak, artinya publik memang menganggap jadi atau tidak jadi Pemilu tidak ada pentingnya. Tetapi, bagi pemerintah keadaan hari ini memungkinkan pemerintah lebih aman menunda Pemilu. Alasannya, karena ketidakpastian, karena mungkin pemerintah juga mencium ada gerakan sosial yang akan menghasilkan sedikit ketegangan karena soal-soal ekonomi dan soal-soal perkembangan internasional. “Tetapi, yang lebih penting adalah perkembangan di dalam partai-partai sendiri, yang tetap mengintai peluang untuk dapat keuntungan semaksimal mungkin dari tukar tambah koalisi. Tetapi, makin lama koalisinya makin berantakan. Itu artinya, grip genggaman Jokowi makin lama makin lemah. Jadi itu konsekuensinya,” tambah Rocky. Hal itu pula yang membuat masuk akal jika Yusril Ihsa Mahendra mulai menghitung bahwa potensi calon tunggal akan terjadi, kata Rocky. Kalau calon Tunggal, itu artinya ada bahaya bagi demokrasi, sehingga diputuskanlah untuk penundaan pemilu dengan Perpu segala macam. “Tetapi, yang menarik dari pikiran Yusril adalah harusnya memang dari awal threshold 20% itu dihilangkan, walaupun Yusril kemudian paham bahwa itu masih bisa dikeluarkan sebagai kanal darurat melalui Perpu. Tetapi, itu juga masuk akal. Jadi, Yusril sedang sangat masuk akal hari-hari ini,” ujar Rocky. Soal penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan sepertinya menjadi aim atau ultimate goals dari rezim sekarang. Mungkin Yusril memberikan semacam clue, walaupun dia menyebutnya Perpu yang memaksa dikeluarkan dalam kondisi genting. Kalau Yusril mengusulkan Perpunya untuk 0%, tapi kalau pemerintah dengan Perpu bisa macam-macam, termasuk penundaan Pemilu. “Iya, itu intinya. Waktu Jokowi cawe-cawe soal 3 periode, soal penundaan pemilu, pada waktu itu kekuasaannya masih kuat dan sebetulnya dia berhitung bahwa ketika kekuasaannya kuat dia bisa manfaatkan itu untuk konsolidasi dirinya sendiri atau koalisi dia. Tetapi, makin lama grip-nya makin hilang dan fakta-fakta baru menunjukkan bahwa Jokowi akhirnya kayak kebingungan sendiri. Nah, dalam kebingungan itu, Yusril membaca ada potensi Jokowi akhirnya ambil langkah yang drastis, yaitu menunda Pemilu. Fasilitasnya tentu adalah melalui Perpu,” ungkap Rocky. Jadi, menurut Rocky, tetap kondisi yang bisa kita bayangkan sekarang adalah genggaman Jokowi makin lama makin lemah. Jika dulu dia genggam dengan 10 jari, kini mungkin tinggal tiga jari genggamannya pada semua partai. Dan partai-partai yang genggaman Jokowinya melemah, justru mencari cara untuk menyelip di antara genggaman Jokowi untuk keluar dengan bermacam-macam model. “Tetapi, poin kita selalu adalah ini peristiwa yang menegangkan kita, karena dalam 2 bulan harus ada calon wakil presiden, calon presiden, dan itu masih sangat sulit untuk ditemukan. Ada potensi untuk terbitnya gerbong keempat atau koalisi keempat, dan pasangannya bertambah, tetapi kepastian-kepastian itu juga bisa dihalangi oleh oleh Jokowi,” ungkap Rocky. “Jadi, tetap rasa aman Jokowi menimbulkan semacam dugaan bahwa dia akan menggunakan akal terakhir, supaya dia masih mampu untuk mengkonsolidasi diri. Jadi, tetap intinya Jokowi akhirnya kehilangan waktu untuk mengkonsolidasi diri itu,” ujar Rocky.(ida)
Berkoordinasi Dengan Bareskrim dan BSSN, DPR Menelusuri Peretas Akun YouTube
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna menelusuri peretas akun YouTube DPR RI yang mengunggah konten video judi daring.\"Sampai dengan pagi ini, dengan pihak Bareskrim maupun BSSN, kami sudah melakukan koordinasi-koordinasi dan sedang ditelusuri,\" kata Indra dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Rabu.Dia juga menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk membantu menelusuri peretas akun YouTube DPR RI tersebut.\"Di samping itu, juga kami melakukan tracing pelaku dari hacker ini dan tentu kami juga serahkan kepada kepolisian untuk bisa membantu menyelesaikan masalah ini,\" tambah Indra.Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI masih terus berkomunikasi dengan pihak Google di Indonesia maupun di Amerika Serikat (AS) guna memastikan penyebab akun YouTube DPR RI itu dapat ditembus oleh peretas atau hacker tak bertanggung jawab.\"Sekitar pukul 5.30 (WIB), akun YouTube DPR di-hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan ini sudah menjadi perhatian kami,\" kata Indra.Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) DPR RI pun melakukan upaya-upaya pemulihan secara manual terhadap akun YouTube DPR RI yang diretas itu secara mandiri.\"Dan kami berharap dalam waktu segera, sejam ke depan, ini sudah bisa kembali pulih,\" katanya.Sebelumnya, Indra membenarkan bahwa akun YouTube DPR RI terindikasi diretas oleh pihak lain yang mengunggah konten video judi daring.\"Untuk sementara, terindikasi akun medsos YouTube DPR terkena hack, bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online,\" kata Indra.Akun YouTube DPR RI sejak Rabu pagi menampilkan beberapa unggahan video konten judi daring secara langsung (live). Setidaknya, terdapat empat video judi daring yang diunggah di akun YouTube DPR RI dengan menggunakan tulisan berbahasa asing.Selain mengunggah konten video, foto profil saluran YouTube DPR RI itu juga ikut diganti dengan gambar bertuliskan \"slot baris\".(ida/ANTARA)
Kenaikan Dana Desa Harus Dibarengi Pengembangan Desa
Purwakarta, FNN - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan kenaikan dana desa harus dibarengi dengan pembangunan dan pengembangan desa sehingga memiliki investasi.\"Kalau anggarannya naik, maka desanya harus dikelola dengan baik,\" kata Dedi melalui sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu.Ia mencontohkan pengembangan desa itu seperti yang dilakukan Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.Di desa yang dikelola Kepala Desa bernama Welas Yuni Nugroho atau akrab disapa Kades Hoho, dia melihat langsung peternakan ayam yang dikelola pihak desa.Selain peternakan ayam, katanya, desa memiliki peternakan sapi hingga sawah bengkok.“Di desa itu saya melihat peternakan ayam yang menghasilkan 2.500 telur setiap hari,” kata Dedi.Dari peternakan tersebut, katanya, minimal Rp800 ribu masuk ke pendapatan asli desa. Belum lagi dari sektor lain yang hasilnya bisa untuk menggaji karyawan dan meningkatkan pendapatan desa.“Punya areal peternakan sapi, kemudian kotorannya untuk biogas, desanya punya sawah bengkok, punya sapi, punya ayam, punya ikan, punya telur, ini yang dimaksud ketahanan pangan,” kata dia.Melihat perkembangan desa yang dipimpin Hoho, dia merasa setuju jika dana desa naik Rp2-5 miliar. Asalkan desanya dikelola seperti Kades Hoho.Nantinya, beber dia, dana desa yang besar tersebut bisa digunakan untuk membangun desa hingga memiliki investasi.Ia mencontohkan jika investasi desa sudah sampai Rp20 miliar, maka per tahun akan memperoleh dividen menyentuh Rp3 miliar.“Kalau seperti itu ke depan desa yang sudah punya investasi tidak perlu lagi diberi atau dikurangi dana desanya karena sudah mandiri,” katanya.Menurut Dedi, Kades Hoho tidak nyentrik dengan tato di sekujur tubuhnya, tapi kepemimpinannya dianggap berhasil.“Kades Hoho itu bukan hanya urusan tatonya saja yang nyentrik tapi kepemimpinannya juga keren. Yang ditato bukan hanya tangannya, tapi ternyata desanya ditato penuh warna segala ada, segala punya, inilah desa kaya,” kata dia.(ida/ANTARA)
POPULER
