POLITIK
Puncak HUT ke-78 TNI Diagendakan di Monas
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa puncak peringatan HUT ke-78 TNI diagendakan digelar di Monumen Nasional (Monas) dan hal itu siap dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).\"Saya siap melaporkan ke Presiden, sementara kita siapkan di Monas, supaya masyarakat semua tahu, ikut menikmati HUT TNI ini,\" kata Yudo kepada awak media setelah berbicara dalam acara seminar nasional di Jakarta, Rabu.Dia mengatakan bahwa acara HUT TNI akan diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, tetapi puncaknya terpusat di Monas. Monas menjadi pilihannya agar TNI dapat memperlihatkan alat utama sistem senjata (alutsista) kepada masyarakat.\"Nanti, kita selenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Nusantara, tetapi terpusat mungkin di Monas. Karena kalau di Istana kelihatannya kurang cukup untuk menempatkan alutsista,\" ujarnya.Dalam rangka menyambut HUT ke-78, TNI juga menyelenggarakan seminar nasional. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan seminar itu penting sebagai langkah dan upaya dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan yang strategis.Dalam kata sambutannya, Yudo mengatakan bahwa di usia ke-78, TNI harus merefleksikan diri dan terus mengembangkan kemampuan.\"Sebuah usia yang tidak muda, namun bila merefleksikan diri maka hingga saat ini perkembangan kekuatan TNI relatif berkembang lambat. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari segala keterbatasan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan TNI,\" tambahnya.Yudo menegaskan bahwa TNI tidak akan berpangku tangan dan terus bergerak maju dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki serta terus memperluas wawasan dalam rangka menyusun sebuah strategi pertahanan militer.\"Saya berharap hasil dari seminar ini dapat menjadi masukan yang sangat bernilai bagi kita dalam menyusun dan mengembangkan sebuah strategi militer yang kita sebut dengan strategi pertahanan Nusantara (SPN),\" ujarnya.SPN adalah strategi militer yang dibangun dengan memanfaatkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga mampu menjadi pertahanan negara yang melindungi seluruh wilayah NKRI dengan kekuatan yang menyeimbangkan dan menguatkan kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman yang ada.(ida/ANTARA)
KPK Mengumumkan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Tersangka Korupsi LNG
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan (GKK alias KA) sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau \"liquefied natural gas\" (LNG) di PT Pertamina Tahun 2011-2021.\"Menetapkan serta mengumumkan tersangkaGKK alias KA selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2009-2014,\" kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam.Demi kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Karen Agustiawan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 19 September 2023 sampai 8 Oktober 2023 di Rutan KPK.Dijelaskan Firli, perkara korupsi tersebut diduga berawal sekitar tahun 2012, saat itu PT Pertamina memiliki rencana untuk mengadakan liquefied natural gas (LNG) sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia.Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2009-2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia lainnya di Indonesia.Karen yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero periode 2009-2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri diantaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat.Karen kemudian secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian dengan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidakmelaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero.Selain itu pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini pemerintah, tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.Buntut keputusan tersebut, kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia.Kondisi kelebihan pasokan tersebut kemudian harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero.Perbuatan GKK alias KA menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 140 juta dolar AS atau sekitar Rp2,1 Triliun.Atas perbuatannya Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(sof/ANTARA)
Demokrat Menyebut Penentuan Cawapres Ikut Koalisi
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa partai-nya mengikuti saja terkait penentuan bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). \"Kalau koalisi sudah memiliki atau sudah menentukan cawapres, ya tentu kita ikut saja, tapi kalau kemudian Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) diminta untuk menjadi cawapres ya kami siap,\" kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Sebab, kata dia, posisi Partai Demokrat yang baru saja bergabung dengan KIM berbeda dengan posisi saat berkoalisi dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk mengusung bakal capres Anies Baswedan. \"Menurut saya kesempatan itu tidak seperti kesempatan di koalisi sebelumnya, karena ada perjalanan kesejarahan, ada perjalanan bersama-sama berjuang. Kalau ini kan masuk kepada rumah atau kepada koalisi yang sudah terbangun,\" katanya. Untuk itu, dia menyebut Partai Demokrat saat ini tergantung pada partai politik (parpol) yang tergabung dalam KIM lainnya, dan mengikuti kesepakatan koalisi yang sudah terbentuk terlebih dahulu. \"Kami serahkan kepada koalisi. Secara rasional, tentu kami akan mengikuti saja terhadap kesepakatan koalisi yang sudah dibangun, dan apa yang sudah disampaikan kepada ketua umum,\" ujarnya. Sebelumnya, Partai Demokrat menyampaikan dukungannya secara resmi kepada bakal calon presiden dari KIM Prabowo Subianto untuk maju sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan dukungan itu secara langsung kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9). Deklarasi resmi Partai Demokrat mendukung Prabowo akan disampaikan secara langsung oleh AHY di hadapan para kader saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada Kamis (21/9).(sof/ANTARA)
Anies Siap Mendaftar ke KPU pada Hari Pertama
Yogyakarta, FNN - Bakal calon presiden (bacapres) dari Partai NasDem Anies Baswedan mengaku siap mendaftar sebagai calon presiden (capres) bersama pendampingnya Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari pertama pendaftaran.\"Ya mudah-mudahan begitu (pendaftaran) dibuka, kita daftar,\" kata Anies Baswedan di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa.Anies kemudian menanyakan kepada awak media terkait kapan pendaftaran capres-cawapres itu dibuka KPU RI.Dia mengaku tidak masalah dan siap mendaftar kapan saja pendaftaran itu dibuka. \"Insyaallah siap,\" kata dia.Sebelumnya, KPU RI berencana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres dari semula 19 Oktober menjadi 10 Oktober 2023.Meski demikian, rencana itu masih akan dibahas KPU RI dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR RI dan Pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (20/9), berkaitan dengan pendaftaran calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).Saat ditanya terkait nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diinginkan, Anies tidak mau ambil pusing karena baginya semua nomor sama saja. \"Enggak ada bedanya,\" kata dia.Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan keinginannya agar suasana Pemilu 2024 berlangsung sehat, tenang, dan teduh.\"Jadi bagi semua pihak bantu supaya suasananya tenang dan teduh,\" ujar dia.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Kepiluan Warga Rempang Berlanjut: Apakah Pemerintah Mengerti bahwa Batin Rakyat yang Terluka Artinya Harga Diri Bangsa Dilecehkan?
Jakarta, FNN - Video tentang warga Rempang yang meminta aparat untuk tidak menggusur mereka sungguh memilukan. Mereka mengiba kepada aparat, tapi aparat tak berdaya mengabulkannya. Meski tidak tampak ada kekerasan di sana, tapi tampak dialog yang memilukan di antara warga dan aparat. Empati tentu tidak hanya tertuju pada warga yang akan digusur, tapi juga pada aparat. Ekspresi aparat sepertinya menunjukkan bahwa sebenarnya banyak dari mereka yang tidak berani berhadapan dengan wajah warga. “Saya mengerti karena bagaimanapun mereka yang ada di depan dan selalu ada yang disebut psikologi primaveksi, artinya tatapan mata itu bisa meredupkan kemarahan orang dan saya mengerti polisi justru mulai luluh karena melihat kenapa kekerasan musti dilakukan, kenapa mereka mesti diperintahkan untuk menghadapi kekerasan,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (19/9/23) mengomentari isi video tersebut. Tetapi, lanjut Rocky, itulah psikologinya. Kalau mereka marah atau diperintahkan untuk ngamuk maka dengan satu pukulan berantakan semua. Jadi, kita melihat bagaimana mata manusia bisa memberitakan penderitaannya, yang biasa kita sebut misteri. Bukan rasa sakit dipukuli, tapi rasa sakit dikhianati, rasa sakit ditelantarkan, dan terutama itu ada pada emak-emak. Laki-laki mungkin bisa merasa sakit sebagai pain, tapi laki-laki tidak mengalami misteri atau rasa sakit batin. Menurut Rocky hal itu terjadi karena bagi emak-emak, anak-anak mereka adalah taruhan hidup mereka. Demikian juga bagi anak-anak, ibu-ibu mereka adalah gantungan napas mereka sehari-hari. Jadi, kita lihat satu keadaan yang biasa disebut sebagai fatality, yang mengarah pada kepasrahan. Tetapi, sebelum kepasrahan itu timbul, orang akan bangkit marah besar-besaran. “Sudah ada semacam perjanjian psikologi bahwa sebelum api itu padam, dia akan membakar banyak hal. Demikian juga manusia. Bagi mereka, pertaruhan hidup mereka jauh lebih penting daripada janji-janji akan ada lapangan kerja, bahkan menguntungkan Indonesia,” ujar Rocky. “Jadi, semua janji pemerintah bahwa ini akan menghasilkan lapangan kerja, tidak pernah akan mampu menggantikan visi mereka tentang kehidupan. Mereka di-train untuk tabah di tengah gelombang, dilatih untuk sabar memancing, itu nggak mungkin dia peroleh di rumah susun. Dan komunitas itu yang akhirnya hilang. Jadi, hilangnya komunitas, hilangnya harga diri. Nah, demi mempertahankan harga diri, semua orang bisa bertaruh nyawa di situ,” ungkap Rocky. Bagian inilah yang menurut Rocky tidak dipahami oleh pemegang perintah di Jakarta. Yang penting tanggal 28 semua harus sudah beres. Apa yang mau diberesin jika batin manusia dirusak; apa yang hendak dicapai jika keuntungan fisik atau keuntungan material tidak membahagiakan rakyat di situ. “Jadi, itu dasar psikologi kenapa kita tetap mendorong supaya pemerintah menghentikan proyek itu dan akui bahwa ada batin yang terluka dan itu akan membekas pada peradaban kita,” pinta Rocky. Dalam diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa jika penggusuran tetap dilakukan maka orang akan ingat bahwa Indonesia sebetulnya beringas. Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi tidak lebih dari pemerintahan yang otoriter, yang tidak menghendaki rakyat sendiri untuk bahagia. “Berkali-kali kita tahu semua proyek pemerintah itu enggak ada yang teteskan kemakmuran. Janji-janji itu nggak mungkin dipenuhi, hanya sekadar menunjukkan statistik. Apalagi kalau kita hitung bahwa tenaga kerja asing akan masuk di situ, dan orang tahu bahwa tenaga kerja asing karena dia terlantar di China tuh,“ ungkap Rocky. Seperti kita ketahui bahwa kondisi ekonomi di China sedang sangat buruk dan pengangguran tinggi sekali. Mereka akan masuk ke Rempang dan Morowali segala macam. “Jadi, ada satu paket untuk kita uji apakah pemerintah mengerti bahwa batin rakyat yang terluka itu, itu artinya harga diri bangsa ini dilecehkan. Dan itu yang membawa semua orang Indonesia sekarang marah pada kebijakan pemerintah pusat di Rempang,” ujar Rocky.(sof)
Terkait Kasus Korupsi Hasbi Hasan, KPK Kembali Memeriksa Windy Idol
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali memeriksa Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka. Windy yang selesai diperiksa KPK sekitar pukul 15.30 WIB itu tak banyak berkomentar soal pemeriksaannya, namun dia membantah bahwa dirinya diperiksa soal dugaan aliran uang dari Hasbi Hasan. \"Bukan (aliran uang), selengkapnya tanyakan ke penyidik ya,\" kata Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.Lebih lanjut Windy juga mengatakan materi pemeriksaannya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya.\"Masih seperti kemarin. Ada beberapa pertanyaan,\" ujarnya.Penyidik KPK juga rencananya akan memeriksa Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Irhamto, sebagai saksi dalam perkara yang sama.Namun KPK belum memberikan keterangan apakah yang bersangkutan telah hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik.Pada Rabu (12/7), KPK menahan Hasbi Hasan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di luar MA. Dia diduga menerima suap sekitar Rp3 miliar untuk mengatur putusan kasasi kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) di MA.Kasasi yang diintervensi tersangka Hasbi Hasan adalah kasus KSP Intidana antara Heryanto Tanaka (HT), selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, dengan pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman.Dalam proses kasasi tersebut, tersangka Heryanto Tanaka berkomunikasi dengan tersangka Dadan Tri Yudianto (DTY) untuk mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian honor atau fee dengan sebutan \"suntikan dana\".Keduanya kemudian sepakat menyerahkan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di MA, salah satunya adalah Hasbi Hasan selaku sekretaris MA. Hasbi Hasan kemudian sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara Heryanto Tanaka.Atas \"pengawalan\" Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto tersebut, terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dan dipidana selama lima tahun penjara sesuai permintaan Heryanto Tanaka.Pada periode Maret-September 2022, terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanaka kepada Dadan Tri Yudianto sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp11,2 miliar.Dari uang senilai Rp11,2 miliar tersebut, Dadan kemudian membagi dan menyerahkannya pada Hasbi Hasan sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima Hasbi Hasan sekitar Rp3 miliar.Atas perbuatannya, Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Prabowo Naik KCJB Bareng Jokowi, Tidak Bicara Soal Politik
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku tidak membahas soal politik saat menaiki Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bersama dengan Presiden Joko Widodo usai meninjau PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Selasa.\"Kebetulan tadi nggak ada soal politik,\" kata Prabowo kepada wartawan di Stasiun Halim, Jakarta.Prabowo mengatakan pembicaraan yang dilakukan dirinya dengan Jokowi selama di kereta adalah tentang infrastruktur kereta api cepat.\"Kemungkinan-kemungkinan apakah kita teruskan (rute) sampai Surabaya dan sebagainya. Saya kira itu,\" ucapnya.Prabowo sendiri baru pertama kali mencoba naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dia mengatakan kereta itu sangat nyaman.\"Iya pertama kali saya naik luar biasa. Sangat nyaman, membanggakan sebagai anak bangsa. Kita punya kereta api yang high speed, canggih, modern, bersih. Serasa di luar negeri, bagus sekali,\" tuturnya.Pada Selasa, Presiden Joko Widodo bertolak ke Bandung, Jawa Barat untuk meninjau PT Pindad dengan menumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.Setibanya di PT Pindad, Presiden sempat menumpang kendaraan terbaru produksi Pindad \"Maung\", dan disopiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.Saat kembali ke Jakarta, Prabowo Subianto ikut mendampingi Presiden Jokowi naik kereta cepat, kembali ke Stasiun Halim, Jakarta.(ida/ANTARA)
Komisi II DPR RI - Pemerintah Menyepakati Revisi UU IKN Dibawa ke Paripurna
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dibawa ke rapat paripurna dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.“Apakah kita bisa menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini untuk dibawa pada pengambilan keputusan saat Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang,\" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.Pertanyaan itu dijawab setuju oleh delapan fraksi DPR RI. Dalam pandangan mini masing-masing fraksi, sebanyak delapan fraksi DPR menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara itu, satu fraksi menolak, yakni Fraksi PKS.Sementara itu, Ketua Panja Pembahasan Revisi UU IKN Junimart Girsang menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah menyepakati bersama untuk menyetujui isu pokok perubahan beserta daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU IKN di antaranya kluster terkait pertanahan, kluster terkait pengelolaan keuangan, kluster tentang tata ruang, dan kluster tentang jaminan keberlanjutan.Dalam proses pembahasan, sebanyak 20 DIM tidak berubah, 13 DIM perubahan redaksional, dan semua fraksi sama terhadap 109 DIM, kecuali Fraksi Partai Demokrat yang meminta penjelasan serta 80 DIM substansi yang dibahas bersama dalam revisi UU IKN.Untuk diketahui, beberapa ketentuan yang diubah di antaranya ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal 6 diubah dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat 6.Ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal 12 diubah dan ditambahkan dua ayat, yaitu ayat 4 dan ayat 5.Ketentuan Pasal 15 ditambah 7 ayat, yaitu ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, dan ayat 11.Kemudian, di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 15A di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 16A.Ketentuan Pasal 23 diubah, ketentuan Pasal 24 diubah di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 24A dan Pasal 24B. Selain itu, ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32 diubah, dan ketentuan Pasal 36 diubah.Lalu, di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan dua pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B. Ketentuan mengenai luas dan batas wilayah diubah.(ida/ANTARA)
Bakal Cawapres Ganjar Mengerucut ke Sandiaga dan Mahfud
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan jika kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo mengerucut menjadi dua nama yakni Sandiaga Uno dan Mahfud MD.\"Banyak yang bertanya kepada saya apakah nama-nama yang sudah pernah disebut termasuk oleh Mbak Puan (Puan Maharani), oleh Pak Sekjen PDIP (Hasto Kristiyanto) itu sudah mengerucut hanya ke dua nama, Pak Sandi sama Pak Mahfud,\" kata Arwani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.Meski demikian, Arwani mengaku belum bisa memastikan terkait informasi tersebut. \"Tetapi pasti nama-nama itu nanti akan terus mengerucut ya seiring dengan pembahasan di tingkat para ketum pengusung Ganjar. Jadi apa pun hasilnya dari pembahasan dan pengambilan keputusan itu,\" katanya.Dia hanya memastikan jika nama Ketua Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno masuk dalam pembahasan kandidat bakal cawapres Ganjar, sebagaimana amanat dari Rapimnas VI PPP.\"Kalau dasarnya dari pernyataan-pernyataan para tokoh parpol koalisi pengusung Ganjar Pranowo, maka kita bisa melihat dari nama-nama yang disebutkan itu memang ada selalu nama Pak Sandi, sesuai dengan amanat Rapimnas VI PPP,\" ucapnya.Arwani pun mengaku pihaknya akan berkomitmen mengikuti tahapan proses penentuan bakal cawapres pendamping Ganjar, sekalipun pada akhirnya bukan nama Sandiaga yang bersanding dengan Ganjar.\"Kami akan ikuti tahapan pembicaraan, pembahasan, pengambilan keputusan siapa cawapres Ganjar nantinya, kami akan bersama mensukseskan apapun keputusan dari partai yang tergabung dalam koalisi atau kerja sama politik pengusung Ganjar,\" tuturnya.Sebelumnya, Senin (18/9), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sosok Agus Harimurti Yudhoyono dan Ridwan Kamil sudah tidak mungkin mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden seiring dengan perbedaan koalisi.\"Tadinya kan muncul nama Mas AHY, tapi karena Demokrat sudah memutuskan menentukan ke Pak Prabowo, ya, tentu saja sepertinya tak mungkin. Pak RK (Ridwan Kamil) juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo,\" ujar Puan ditemui di Ponpes Al Hamid, Jakarta, Senin (18/9).Puan mengatakan terdapat sejumlah nama yang berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo, seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, dan Mahfud MD.(ida/ANTARA)
PDIP Menyebut Komunikasi Dengan Ridwan Kamil Tetap Jalan
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut komunikasi dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tetap berjalan, meski sosok tersebut tidak lagi mungkin menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.\"Ya, komunikasi kan dilakukan multilevel. Pak Ridwan Kamil ini adalah sosok yang menempatkan benang merah perjuangan Bung Karno,\" kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa.Hasto menyebut PDI Perjuangan tetap menjalin komunikasi dengan Ridwan Kamil salah satunya karena terdapat proyek di antara kedua pihak yang masih berjalan, yakni pembangunan Patung Bung Karno.\"Dulu saya datang diundang peletakan batu pertama, pembangunan Patung Bung Karno di tempat yang sangat strategis. Setelah ini, kan, ada in-progress. Nanti, kan, ada peresmian. Jadi komunikasi tetap dijalankan,\" katanya.Namun begitu, Hasto tidak bisa memastikan siapa yang akan mendampingi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan pada Pemilihan Presiden 2024. Hal itu, kata dia, akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.\"Tapi terkait dengan siapa yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo, itu nanti Ibu Megawati Soekarnoputri,\" kata dia.Hasto menjelaskan keluarnya nama Ridwan Kamil dalam bursa bakal cawapres Ganjar adalah karena PDI Perjuangan menghargai pilihan politik Partai Golkar untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto.\"Kalau partai itu sudah menyatakan dukungannya kepada capres tertentu, otomatis ya secara etika politik harus dihormati oleh PDI Perjuangan dan Pak Ridwan Kamil kan merupakan bagian dari Partai Golkar yang sudah mendorong calon presiden, yaitu Bapak Prabowo,\" katanya.Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sosok Agus Harimurti Yudhoyono dan Ridwan Kamil sudah tidak mungkin mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden seiring dengan perbedaan koalisi.\"Tadinya kan muncul nama Mas AHY, tapi karena Demokrat sudah memutuskan menentukan ke Pak Prabowo, ya, tentu saja sepertinya tak mungkin. Pak RK (Ridwan Kamil) juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo,\" ujar Puan ditemui di Ponpes Al Hamid, Jakarta, Senin (18/9).Puan mengatakan terdapat sejumlah nama yang berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.(ida/ANTARA)
POPULER
