POLITIK
PKB Konsisten Kepada PBNU
Tuban, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziyah menyatakan partai yang dinahkodai Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum tersebut, akan terus konsisten kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).\"PKB kan terus konsisten kepada PBNU. PKB akan terus konsisten menjadikan Pancasila menjadikan Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai pegangan dalam mengelola partai dan NKRI,\" katanya dalam halaqoh pemikiran politik di Tuban, Jawa Timur, Sabtu.Halaqoh politik itu merupakan rangkaian kecil ziarah ke Makam Sunan Bonang, dan bagian dari tour dan napak tilas perjuangan Wali Songo, 7-10 September 2023.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) itu menegaskan PKB sebagai partai yang lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama, saat ini tetap eksis bukan hanya di Indonesia tetapi berkembang di berbagai dunia.\"NU mempunyai kemampuan beradaptasi dengan kultur dan budaya masyarakat Indonesia,\" ujarnya.Dia menjelaskan Indonesia memiliki banyak perbedaan, tetapi tetap kuat bersatu hingga saat ini, karena kemampuan mengadopsi cara dakwah yang dilakukan oleh para Wali Songo.\"Kita antarkan Indonesia menjadi negara maju, ketika Indonesia akan sampai pada satu abad pada tahun 2045. Dengan menjaga ini, kita akan raih kemajuan Indonesia pada saat Indonesia Emas 2045,\" harapnya.DPP PKB melaksanakan tour dan napak tilas perjuangan Wali Songo, 7-10 September 2023. Sesuai jadwal, tur dimulai dari Cirebon mengunjungi Makam Sunan Gunung Jati, lalu ke Demak mengunjungi Makam Sunan Kalijaga dan Sunan Muria.Selanjutnya menuju Kudus mengunjung makam Sunan Kudus. Lalu ke Tuban mengunjungi Makam Sunan Bonang, ke Lamongan mengunjungi Makam Sunan Drajat.Kemudian menuju Gresik mengunjungi makam Sunan Giri dan Sunan Gresik dan berakhir di Surabaya ziarah Makam Sunan Ampel.(ida/ANTARA)
Kejahatan Negara Pelanggaran HAM pada Rakyat Rempang Barelang
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila MEREKA tinggal sejak tahun 1834. Jauh sebelum negeri Indonesia ini merdeka. Mereka menghuni di 16 kampung, tinggal turun temurun. Wilayahnya sudah menjadi tanah ulayat dan adat Melayu kampung yang hidup damai. Tetapi kemudian menjadi inggar bingar. Kekacauan pecah dan rakyat resah sebab rumah tinggal kampung halaman dirampas negara untuk kapitalis China yang akan membangun Eco City. Dengan kekuasaan mereka memaksa rakyatnya menyerahkan tanah ulayat mereka. Tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradap, tidak ada persatuan Indonesia, tidak ada musyawarah untuk mufakat dan tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga tidak lagi berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Negara sudah kehilangan fungsi sebagai pelindung segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan perencanaan Rempang Eco-City sejak awal tidak partisipatif sekaligus abai pada suara masyarakat adat di 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang sudah tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 1834. “Jadi wajar masyarakat di lokasi tersebut menolak rencana pembangunan ini. BP Batam, Menko Ekuin, Kepala BKPM, dan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses ini merumuskan program tanpa persetujuan masyarakat,” kata Zenzi dalam keterangan tertulis. Zenzi mengatakan tindakan BP Batam, polisi, dan TNI di Pulau Rempang telah melanggar konstitusi Republik Indonesia yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap warga negara Indonesia. “Apa yang yang dilakukan tim gabungan keamanan ini bukan untuk Indonesia, bukan untuk melindungi, dan mengayomi masyarakat adat.\" \"Tindakan tersebut hanya sekadar membela investasi yang akan menggusur masyarakat adat,” ujarnya. Nasib bangsa Indonesia akan jauh lebih buruk lagi sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 dan nilai nilai Pancasila sudah dibuang tidak lagi menjadi ideologi berbangsa dan bernegara. Dalam proses pengambilan paksa kampung adat Rempang dengan jelas konstitusi dilanggar dan aparat yang katanya penegak hukum justru melanggar hukum bagaimana logika nya perampasan kampung Adat belum ada kesepakatan dan tanpa musyawarah melakukan pengukuran, kira-kira kalau rumah aparat tiba tiba diukur, boleh tidak tanpa musyawarah dengan aparat boleh tidak. Kalau soal Kampung Rempang ini ditarik pada persoalan negara jelas Presiden melanggar konstitusi. Presiden melanggar visi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Polisi ,TNI,dan aparat negara apakah tidak mengerti merampas Kampung Rempang adalah merampas kemerdekaan warga negara bukanya ini melanggar konstitusi. Bersatu apakah tindakan itu telah melanggar persatuan bangsa Indonesia? Berdaulat bukannya nerampas hak ulayat adat adalah merampas kedaulatan rakyat bukannya Polisi TNI dan aparat harusnya melindungi kedaulatan rakyat bukan melindungi kedaulatan Asing sehingga rakyatnya sendiri ditindas? Apakah TNI mempunyai Tupoksi untuk berhadapan dengan rakyat dan ikut merampas tanah rakyatm Panglima TNI harus bertanggung jawab terhadap keterlibatan TNI dalam kasus pelanggaran HAM ini Sedang nisi negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apakah perampasan tanah adat yang seharusnya oleh negara dilindungi justru aparat negara melakukan tindakan -tindakan melawan hukum . Hak asasi manusia yang dijamin negara dalam pasal 28 UUD 1945. Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. Hak asasi manusia yang dijamin negara dalam pasal 28 UUD 1945 seperti dikutip dari buku Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 oleh Drs. Moch. Sudi selengkapnya sebagai berikut: Pasal 28A Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 B 1. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C 1. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D 1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G 1. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H 1. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 4. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28 H 4. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. \"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,\" Atas pekanggaran ini DPR segerah memaksanakan Hak Angket Terhadap Presiden jika negara ini negara hukum.(*)
KPU Mendorong Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Inklusif
Jakarta, FNN - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz menyampaikan pentingnya kesadaran untuk menyelenggarakan pemilu yang inklusif.\"Saya sangat berterima kasih atas inisiatif dari kolaborasi kelompok masyarakat sipil dalam penyelenggaraan workshop ini,\" ujar Mellaz dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.Ia berharap KPU akan banyak mendapatkan masukan terkait isu disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.Sekretaris Advokasi PPUAD Mahretta Maha mengungkapkan tantangan PPUAD adalah terus menyosialisasikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam pemilu.\"Diharapkan KPU bisa mencatat kebutuhan-kebutuhan ini untuk menciptakan pemilu yang inklusif dan harapannya penyandang disabilitas bisa menggunakan hak politiknya,\" ujar Mahretta.Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Tantowi Anwari menjelaskan tentang pentingnya peningkatan literasi kepemiluan bagi penyandang disabilitas dan advokasi.Lalu, kampanye publik dan kolaborasi dengan media untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya inklusivitas, termasuk dalam konteks Pemilu dan pemantauan kampanye di media sosial pada Pemilu 2024.\"Saya mendorong agar terjadi perubahan pandangan oleh partai politik maupun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam melihat penyandang disabilitas dari objek menjadi subjek dalam Pemilu 2024,\" ucap Tantowi.Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menuturkan bahwa pemilu inklusif adalah pemilu yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara yang telah berhak memilih, tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status sosial ekonomi, dan lain-lain.\"Pemilu 2024 harus diselenggarakan secara inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas,\" pungkas Kaka.(sof/ANTARA)
Mahfud MD Mendukung Pencepatan Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mendukung rencana pencepatan jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi 10–16 Oktober 2023.“Enam hari saja. Ngapain ribut-ribut. Cari calon, tukaran terus, ribut. Percepat, coblosannya tetap tanggal 14 Februari (2024),” kata Mahfud MD saat berpidato dalam acara Konsolidasi Kebangsaan Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOI-LPOK) di Kuningan, Jakarta, Jumat.Mahfud mengatakan bahwa masa pendaftaran yang sebelumnya dijadwalkan 19 Oktober-25 November 2023 terlalu lama, sehingga menimbulkan pertengkaran dalam penentuan calon yang akan maju.“Sekarang tahapan-tahapan sudah berjalan. Malah ini akan dipercepat pendaftaran presidennya. Karena ini terlalu lama, bertengkar siapa yang maju, siapa yang daftar,” imbuh Mahfud.Dia menyatakan hal itu merespons pemajuan jadwal seperti tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dari awalnya 19 Oktober-25 November 2023 menjadi 10-16 Oktober 2023.“Ini draft karena keputusan perubahan jadwal, tidak perlu undang-undang. Hanya perlu kesepakatan antara DPR Komisi II, Mendagri (Menteri Dalam Negeri), KPU, Bawaslu. Ini saja ketemu, sudah setuju,” katanya.Lebih lanjut, Menkopolhukam mengajak semua pihak untuk menyukseskan pemilu sebagai amanah dari Tuhan.“Mari kita jaga ini sebagai amanah dari Allah, yaitu amanah untuk menegakkan konstitusi agar negara ini betul-betul menjadi baldatun toyibatun warobun ghofur (sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya),” kata dia.Dia juga menyebut tahun politik identik dengan turbulensi atau guncangan-guncangan. Oleh karenanya, Mahfud meminta penting dilakukan mitigasi agar turbulensi tersebut tidak menyebabkan perpecahan.“Pemilu itu merupakan sarana kita untuk menjaga negara ini sebagai amanah, sebagai berkah dan rahmat dari Allah kepada kita, agar bisa dijaga melalui antara lain dengan pemilu,” katanya.(sof/ANTARA)
Ketum PKB Berharap PKS Tetap di Koalisi AMIN
Cirebon, Jawa Barat, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar berharap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berada di pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).\"Saya bersama Mas Anies Baswedan berharap PKS tetap menjadi salah satu pilar utama perekat persatuan bangsa dan menjadi pilar utama di koalisi perubahan,\" katanya usai ziarah di makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat.Selain itu, Gus Muhaimin menegaskan keberadaan PKS bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia lebih baik.\"Kami berharap keberadaan PKS bisa semakin memperkokoh semangat untuk terus menjaga persatuan antarelemen bangsa, dan mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia lebih baik,\" katanya.Apalagi kata Cak Imin, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di pilpres maupun di pilkada.\"Kalau tidak salah, koalisi PKB dan PKS telah memenangkan 40 pilkada di daerah, 4 pilgub, 36 pilkada kabupaten dan kota,\" ungkapnya.Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menekankan bahwa PKS berkomitmen mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024, dan berupaya untuk tetap membangun kepercayaan terhadap sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan catatan perbaikan komunikasi.(sof/ANTARA)
Dipersekusi oleh Kader PDIP Konyol, Rocky Gerung Tidak Peduli
Jakarta, FNN – Dua hari lalu, usai diperiksa di Bareskrim Polri, Rocky Gerung dipersekusi oleh seorang wanita berambut pendek yang belakangan diketahui bernama Noviana Kurniati. Terlihat wanita tersebut tidak sendiri datang ke Mabes Polri, melainkan ditemani rombongannya yang kompak mengenakan kaus putih bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Tak hanya melampiaskan emosi dengan kata-kata, wanita tersebut juga tampak mendorong Rocky Gerung. Meski kaget, Rocky tidak melayani amukan wanita tersebut. Rocky memilih mundur untuk menghindari keributan. Belakangan juga diketahui bahwa wanita yang mempersekusi Rocky adalah warga Kabupaten Cianjur dan bakal calon legislatif (Bacaleg) PDIP dapil 3 Cianjur, seperti dikatakan Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Sunandar Hendri. Menyikapi peristiwa tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (8/9/23) mengatakan, “Ini konyolnya di situ, kan dia partai. Partai kan punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai, lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo. Kalau begitu, buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan?” Rocky juga mengatakan bahwa kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen sehingga partai punya fraksi di parlemen. Kalau partai demo, apa gunanya fraksi. Jadi yang boleh demo sebetulnya yang tidak punya perwakilan di DPR. Mahasiswa, misalnya. “Jadi, terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya langsung atau tidak langsung. Di Yogya juga demikian. Ketua PDIP Yogya menghalangi saya bicara. Loh, Anda partai ngapain halangi saya, kan konyol. Sekarang ada kader yang lain datang ke rumah saya, lempari rumah saya tuh, merusak rumah saya tuh, terus datang ke Bareskrim menerobos masuk sampai ke halaman Bareskrim. Masa partai menerobos fasilitas publik. Kan itu konyolnya di situ,” ungkap Rocky. Konyol kedua, lanjut Rocky, kader PDIP yang mempersekusinya pasti tidak pernah ikut kursus politik atau kuliah politiknya. Padahal, Rocky 3 tahun mengajar di Megawati Institute. “Terus dia bilang saya memecah belah bangsa itu. Memang yang dia maksud itu apa, sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul,” ujar Rocky. “Tetapi, saya enggak peduli sebetulnya. Mestinya Hasto menegur. Karena itu, dari awal saya bilang ini kerjanya Hasto tuh. Karena itu, secara institusi mesti ditegur dong. Sudah ada preseden di Yogya waktu itu, sekarang rumah saya diserbu oleh orang dari partai yang sama,” ungkap Rocky. “Jadi, sekali lagi, kalau Anda partai, sudah, Anda punya peralatan di parlemen kok. Anda kerahkan saja, larang saja saya dengan aturan yang Anda bikin di parlemen. Bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa. Ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya, itu kan sudah masuk ke ranah hukum. Kalau menuntut saya dihukum, ya sudah, memang lagi mau dihukum kok, ngapain bikin kaos, bikin LSM yang hanya buat saya, coba. LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya,” ujar Rocky. “Nama LSM-nya adalah gerakan nasional tangkap Rocky Gerung, hidup atau mati. Mana ada LSM begitu, coba lapor dulu ke Kemendagri itu, apa maksudnya. Jadi, sekali lagi ini ketidakpahaman tentang fungsi kritik di dalam demokrasi. Apalagi dilakukan oleh partai yang memakai nama PDIP dan di belakangnya ada perjuangan pula. Saya adalah guru di partai itu. Kan konyol. Bilang sama Hasto tuh, itu jangan kasih dia hak untuk jadi caleg dan larang aja di Cianjur. Kan ini buruk buat partai PDIP,” kata Rocky. Bendahara DPD PDIP Cianjur menjelaskan bahwa tindakan bacalegnya tidak ada instruksi dari partai. Oleh karena itu, dia akan memanggil bacalegnya tersebut dan menanyakan siapa yang menginisiasi hal itu. “Iya, mungkin ada master senior yang suruh, tapi kan dia mesti tahu bahwa dia kader partai PDIP, pakai jaket PDIP, demo di depan rumah saya. Di mana akalnya itu. Dia mestinya bilang pada ketua partainya, suruh Rocky Gerung ditangkap, kalau bisa bikin langsung undang-undang dari DPR buat menangkap saya. Itu fungsi masuk akalnya begitu, namanya itu pelembagaan politik,” kata Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa bacaleg yang mempersekusinya tersebut tidak mengerti fungsi agregasi dari partai. Dia mau nyaleg tanpa pengetahuan tentang fungsi-fungsi dasar politik. Dia adalah kader sehingga mustinya paham tentang apa artinya partai, apa artinya opini publik, dan apa artinya kritik pada kebijakan. “Jadi, dia marah untuk hal yang sebenarnya saya perjuangkan. Saya perjuangkan omnibuslaw yang isinya adalah mengkhianati prinsip-prinsip Soekarno. Kalau Soekarno ada, itu yang bikin omnibuslaw ditempeleng. Nah, sekarang saya pro Soekarno, dia anti saya. Kan di mana otaknya, gitu kan?” ujar Rocky kesal.(sof)
Golkar Dukung Prabowo, Tapi Ridwan Kamil Dampingi Ganjar
Jakarta, FNN - Partai Golongan Karya (Golkar) berpotensi main dua kaki dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Secara organisatoris Golkar mendukung calon presiden (capres) dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun Golkar akan membiarkan kadernya Ridwan Kamil (RK) menjadi bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. “Golkar berkoalisi mendukung Prabowo. Namun Wakil Ketua Umum Golkar, RK dipersilakan menjadi pendamping Ganjar dalam pilpres 2024 mendatang. Itu strategi komunikasi politik yang dibangun Golkar secara tertutup,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (8/9). Menurut Selamat Ginting, pola main dua kaki dalam pilpres bukan sesuatu yang haram, karena pola serupa pernah dilakukan Golkar pada pilpres 2004 lalu. Sebelum RK selesai menjadi Gubernur Jawa Barat, komunikasi politik secara tertutup dilakukan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Komunikasi politik yang paling terbuka, lanjut Ginting, saat RK dan Hasto tampil bersama pada acara peletakan batu pertama pembangunan Monumen Plaza Sukarno di Bandung, akhir Juni 2023 lalu. Namun sempat ada dinamika ketika Golkar batal berkoalisi dengan PDIP. “Jadi itulah dramaturgi komunikasi politik. Panggung depannya, Golkar berkoalisi dukung Prabowo. Tapi panggung belakangnya, Golkar menempatkan kadernya dalam koalisi dengan PDIP. Panggung tengahnya itulah hasil kompromi politik Golkar yang ingin selalu berada dalam kekuasaan,” ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Bahkan, kata dia, bukan tidak mungkin juga Golkar akan keluar dari koalisi dengan Prabowo dan beralih ke koalisi mendukung Anies Baswedan. Golkar merasa cukup percaya diri bisa main dua bahkan tiga kaki sekaligus. Itulah kemungkinan politik yang terjadi menjelang pendaftaran capres dan cawapres pada pertengahan Oktober 2023 mendatang. Pola Pilpres 2004 Dikemukakan, pada pilpres 2004 Golkar mencalonkan Wiranto sebagai bakal capres dan membiarkan Jusuf Kalla (JK) menjadi bakal cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu Wiranto menjadi pemenang konvensi Partai Golkar, akibatnya Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung tidak bisa maju sebagai capres. Di sisi lain, kata Ginting, kader Golkar JK justru mendampingi SBY. Hasil pilpres pasangan SBY dan JK tampil sebagai pemenang pada putara kedua mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Saat itu terdapat enam pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertama, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marwah Daud Ibrahim (kader Golkar) dicalonkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua, Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo dicalonkan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketiga, Hamzah Haz dan Agum Gumelar dicalonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keempat, Megawati Sukarnoputri dan Hasyim Muzadi dicalonkan PDIP. Kelima, SBY dan JK dicalonkan Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Keenam, Wiranto dan Salahuddin Wahid dicalonkan Golkar. “Dari keenam pasangan tersebut, pasangan Gus Dur dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos. Berdasarkan tes kesehatan, Gus Dur dinilai tidak memenuhi kesehatan,” pungkas Ginting. (sws)
YouTube DPR RI Sudah Pulih, tapi Belum Seluruhnya
Jakarta, FNN - Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan bahwa akun YouTube DPR RI per Rabu (6/9) malam sudah kembali pulih, namun belum secara keseluruhan pasca-diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab sehingga mengunggah video siaran langsung berisi konten judi daring atau online.\"Pada pukul 20.30 malam tanggal 6 September 2023 akun ofisial YouTube DPR RI sudah kembali pulih, tapi masih belum secara keseluruhan,” kata Ariandi saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.Untuk itu, dia mengatakan pihak Google terus melakukan upaya pemulihan hingga Kamis pagi, sehingga selama masa pemulihan tersebut akun YouTube DPR RI akan dinonaktifkan sementara waktu.“Pada hari Kamis sekitar pukul 08.00 pagi tanggal 7 September 2023, Google masih berupaya melakukan pemulihan penuh terhadap akun ofisial YouTube DPR RI. Selama masa pemulihan, kebijakan yang akan ditempuh untuk sementara akun ofisial YouTube DPR RI dinonaktifkan oleh admin media sosial DPR RI sehingga tidak bisa dicek dan dilihat di YouTube tersebut,\" paparnya.Sebelumnya, Ariandi menuturkan bahwa sejak Rabu (6/9) pukul 11.00 WIB, aktivitas peretasan terhadap akun YouTube DPR RI yang menyiarkan secara langsung konten video judi daring sedianya telah terhenti.\"Tak lama berselang akun tersebut telah ditangguhkan sementara oleh Google atas permintaan DPR RI,\" ucapnya.Ariandi menyebut berdasarkan hasil deteksi yang ditemukan oleh tim BSSN atas laporan DPR-CSIRT tentang adanya \"take over\" akun resmi Youtube milik DPR RI pada Rabu (6/9) sekitar pukul 05.06 WIB, ditemukan indikasi adanya file berklasifikasi malware dan file berklasifikasi hacktool yang ditemukan pada perangkat yang digunakan.\"Selanjutnya file-file yang ditemukan tersebut diserahkan kepada tim analisis malware BSSN untuk dianalisis lebih lanjut,\" ujarnya.Terkait hal tersebut, dia mengatakan BSSN bersama DPR-CSIRT telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri sebagai upaya menindaklanjuti penegakan hukum terhadap tindakan peretasan YouTube DPR RI sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.\"Akan dilakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas, dalam hal ini terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan DPR RI, dalam hal ini juga terkait dengan proses dan teknologi yang digunakan terhadap DPR-CSIRT oleh NAT-CSIRT BSSN,\" tuturnya.BSSN, tambah dia, mengimbau para pengelola media sosial, admin media sosial, dan masyarakat secara umum, serta penyelenggara sistem elektronik untuk selalu waspada terkait dengan serangan-serangan siber, khususnya malware dan sejenisnya.Sebelumnya, Rabu (6/9), Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membenarkan bahwa akun YouTube DPR RI terindikasi diretas oleh pihak lain yang mengunggah konten video judi daring.\"Untuk sementara, terindikasi akun medsos YouTube DPR terkena hack, bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online,\" kata Indra.Selain mengunggah konten video, foto profil saluran YouTube DPR RI itu juga ikut diganti dengan gambar bertuliskan \"slot baris\".(sof/ANTARA)
Pemeriksaan Cak Imin: Ada yang Tidak Lurus Dalam Penegakan Korupsi
Jakarta, FNN – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akhirnya diperiksa oleh KPK pada Kamis (7/9/22) setelah sebelumnya ditunda karena Cak Imin ada acara yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Yang menjadi masalah, pemeriksaan ini dilakukan tak lama setelah Anies - Cak Imin mendeklarasikan dirinya sebagai Capres – Cawapres pada Pemilu 2024. Seperti drama, sebelumnya Cak Imin juga tiba-tiba dilarang hadir oleh Bupati setempat untuk membuka MTQ tingkat Internasional di Kalimantan. Publik pun kemudian berpikir bahwa Cak Imin akhirnya resmi menjadi musuh penguasa. Ditanya tanggapannya mengenai hal tersbut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (7/9/23) mengatakan, “Saya kira ini gejala yang harusnya kita deteksi beberapa lapisan analisisnya. Sebab yang pertama agak ajaib Anies sebetulnya. Hanya beberapa jam tiba-tiba memutuskan Cak Imin harus dipanggil. Tetapi, kita paham bahwa ada upaya untuk memetakan gejolak politik. Kalau Cak Imin dipanggil kira-kira reaksinya apa ya? Kan itu intinya tuh.” Demikian juga halnya dengan soal larangan hadir Cak Imin untuk membuka acara MTQ tingkat internasional oleh Bupati setempat. “Jadi, tetap ada yang tidak lurus sebetulnya di dalam penegakan korupsi ini. Bukan kita mau selamatkan Cak Imin. Kalaupun ada kasusnya dia harusnya dari awal dong, jangan dibarengkan dengan momentum politik,” ujar Rocky. Menurut Rocky, kita membedakan antara problem Cak Imin dan Anies dengan Demokrat serta Cak Imin sebagai faktor yang diumpankan dalam pesan politik hari ini. “Jadi, tetap di belakang ini ada unsur-unsur intelijen yang kira-kira mau menangkap sinyal, kalau Cak Imin diobok-obok apakah Anies terganggu. Demikian sebaliknya, kalau Cak Imin diloloskan nanti dalam pengadilan, apa reaksi balik dari para pendukung atau mereka yang masih ingin supaya Cak Imin diperkarakan,” ungkap Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa dia tidak membongkar soal-soal itu dalam kapasitas untuk melemahkan seseorang. Dia tetap mendorong agar lanjutkan saja Anies dengan Cak Imin, karena sudah dideklarasikan. “Tetapi, bukan itu poinnya di dalam politik. Poin dalam politik adalah beri kesempatan semua orang untuk diperiksa dengan cara yang sama. Jadi, kalau Cak Imin sudah punya semacam dugaan yang udah berabad-abad atau sudah jauh dari kemungkinan untuk dipersoalkan secara hukum, masih ada yang berada di depan hukum. Soal Harun Masiku, misalnya, atau soal partai-partai lain yang punya hal yang sama. Itu yang dituntut publik sebetulnya. Artinya, nggak ada soal Cak Imin diperiksa, tapi yang lain juga diperiksa,” ungkap Rocky. Jadi, tambah Rocky, jangan hanya karena Cak Imin dipasangkan dengan Anies maka harus diganggu. Meski kita juga tahu bahwa ada problem dengan duet baru ini, tetapi itu soal lain. “Tetap kita ingin supaya politik tidak dimasukkan sebagai faktor untuk mempersoalkan kedudukan seseorang yang sedang berkompetisi,” ujar Rocky.(ida)
Jokowi Menekankan Pentingnya Kemitraan ASEAN-PBB Menjaga Perdamaian Dunia
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya kemitraan antara negara-negara ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dunia dan menghadapi isu penting di kawasan.\"Persatuan dalam ASEAN dan PBB diperlukan untuk menjaga perdamaian dan mengatasi isu-isu penting di kawasan termasuk isu Myanmar,\" kata Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada rangkaian kegiatan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Kamis.Presiden mengatakan bahwa Indonesia yang memegang Keketuaan ASEAN menaruh perhatian terhadap situasi global saat ini.Ia pun berharap PBB semakin bersemangat untuk menciptakan perdamaian dunia.Di sisi lain, ASEAN juga berupaya mewujudkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dalam kerja sama konkret untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengapresiasi upaya diplomasi yang telah dilakukan Indonesia, sehingga tidak hanya berdampak pada kerangka ASEAN, namun juga dunia.PBB memposisikan Indonesia sebagai mitra istimewa yang berperan utama dalam pembangunan berkelanjutan, aksi iklim dan hak asasi manusia.Menurut Antonio, selain sukses dalam Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN, Indonesia telah menjadi contoh yang luar biasa atas diplomasi yang terampil serta mengarah pada prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.\"Selamat kepada Bapak Presiden atas kepemimpinan anda yang luar biasa di ASEAN selama periode ini,\" katanya.(ida/ANTARA)
POPULER
