POLITIK
Waketum Gerindra Tidak Memaksakan Wacana Duet Prabowo-Ganjar
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pihaknya tidak akan memaksakan diri dalam menanggapi wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.\"Tentu kita tidak akan memaksakan diri, enggak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres,\" kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.Sebab, kata dia, Partai Gerindra telah memutuskan Prabowo Subianto untuk maju sebagai bakal capres, yang kemudian didukung pula oleh partai-partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).Begitu pun, lanjut dia, dengan PDI Perjuangan yang telah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. \"Kami mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres, itu keputusan resmi partai dan sekarang didukung oleh beberapa partai politik. Pak Ganjar juga demikian adanya, ditetapkan oleh rekan-rekan PDIP sebagai capres,\" ujarnya.Dia lantas menegaskan bahwa pihaknya akan tetap memajukan Prabowo sebagai bakal capres, bersamaan dengan dukungan KIM yang kian solid.\"Koalisi ini sudah semakin solid. Apakah akan nanti dua poros, tiga poros ya kami ikut saja yang mana, yang jelas Pak Prabowo akan tetap maju sebagai capres,\" tuturnya.Untuk itu, pihaknya belum dapat menemukan solusi terkait hal tersebut apabila wacana duet Prabowo dengan Ganjar direalisasikan. \"Itu (penentuan capres) sudah keputusan resmi partai masing-masing. Itu yang saya belum ada pemikiran, kami belum kepikiran bagaimana solusinya, ya,\" ucapnya.Meski demikian, Habiburokhman memandang bahwa Partai Gerindra dan PDIP memiliki kemiripan secara ideologis dan kesamaan sikap untuk melanjutkan program pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.Sehingga, lanjut dia, apabila Prabowo pada akhirnya berkontestasi melawan Ganjar pada Pilpres 2024 maka kompetisi pun akan berlangsung dalam semangat persaudaraan.\"Jadi kalau toh kita akhirnya bisa bertanding, bertanding-nya pun dalam semangat persaudaraan karena frekuensi besarnya sama,\" kata dia.Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa peluang Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) nyaris mustahil terjadi pada Pilpres 2024 sebab mantan Gubernur Jawa Tengah itu telah diamanatkan partai-nya untuk menjadi capres.\"Saya kira nyaris mustahil menjadikan Mas Ganjar sebagai cawapres karena beliau sudah ditetapkan menjadi capres. Belum pernah ada preseden-nya PDI Perjuangan, apalagi Ibu Megawati, untuk menarik keputusan apalagi menurunkan derajat penugasan,\" kata Deddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Sementara itu, Kamis (21/9), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan peluang Ganjar Pranowo berpasangan dengan Prabowo Subianto mungkin saja dalam dinamika politik Pilpres 2024.\"Ya, mungkin-mungkin saja, dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kami untuk selalu bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara,\" kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Walaupun demikian, dia menilai PDI Perjuangan melihat lebih dulu dinamika politik yang berkembang selama sebulan ke depan.(sof/ANTARA)
Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas, Gibran Bersedia Mengikuti Aturan
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan bersedia mengikuti aturan terkait dugaan pelanggaran netralitas sebagai kepala daerah menjelang Pemilu Serentak 2024.\"Ya, sudah, saya ngikutin aturan saja,\" kata Gibran di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.Dia pun bersedia mengikuti arahan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila dia terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas.\"Apa pun keputusannya, saya mengikuti dari Bawaslu. Siap (menerima sanksi),\" kata putra pertama Presiden Joko Widodo itu.Terkait dugaan pelanggaran oleh Gibran, Bawaslu RI menegaskan bahwa kepala daerah yang menyatakan dukungan dan mengajak masyarakat mendukung bakal calon presiden (capres) tertentu termasuk melanggar Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya telah mengkaji dan menganalisis video terkait kepala daerah yang menyatakan dukungannya kepada pihak tertentu itu dari perspektif hukum.\"Peristiwa soal dukungan kepala daerah terhadap salah satu tokoh yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden, itu kan kemudian kami lakukan kajian hukumnya, kami analisis juga. Dalam kajian hukum kami, itu melanggar Pasal 283,\" kata Lolly.Sebelumnya, beredar video ajakan Gibran agar masyarakat mendukung bakal capres Ganjar Pranowo.Anggota Bawaslu Kota Surakarta Poppy Kusuma Nataliza mengatakan video dukungan oleh kepala daerah, termasuk oleh Gibran, sedang ditangani oleh Bawaslu RI.\"Jadi, karena lokus deliknya bukan ada di Surakarta, maka kemudian diambil alih oleh Bawaslu RI dan ditangani di sana. Karena itu, bukan kami yang menangani dan memproses. Ya, tentu kami menghormati,\" ujar Poppy.(sof/ANTARA)
Ganjar Pranowo "Irit Bicara" Soal Wacana Duet Dengan Prabowo
Surabaya, FNN - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo \"irit bicara\" soal wacana dirinya yang diduetkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Kata siapa,\" ucap Ganjar singkat seusai menghadiri \"Silahturahmi Kebangsaan\" dengan para pendeta di salah satu hotel di Surabaya, Jumat.Ganjar tak memberikan tanggapan lebih lanjut terkait wacana tersebut. Dia hanya melayangkan senyuman kepada awak media.Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga memilih bergegas untuk meninggalkan hotel tempat lokasi acara, sembari melayani permintaan foto tamu undangan yang menghadiri acara tersebut.Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Puan Maharani, pada Kamis (21/9) mengatakan peluang mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai sesuatu yang mungkin saja terjadi dalam dinamika politik Pilpres 2024 untuk mencapai yang terbaik bagi bangsa dan negara.Hal itu disampaikan Puan saat saat memberikan pernyataan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Meski demikian, dia menyebut akan melihat dinamika politik selama satu bulan ke depan untuk menakar peluang kemungkinan tersebut.Puan mengatakan bahwa pihaknya juga selalu membuka komunikasi dengan Partai Gerindra maupun partai politik lain, seperti dirinya bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus di DPR RI.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Setelah Rempang, Kini Gorontalo: Konflik Agraria Adalah Gagalnya Pemerintah Memberi Sinyal bahwa Lingkungan Akan Dipelihara
Jakarta, FNN - Setelah demo di Rempang yang belum juga reda, kemarin demo yang berakhir dengan kericuhan kembali terjadi. Kali ini kericuhan terjadi akibat demonstrasi yang digelar oleh ratusan penambang di kantor bupati Pohuwato, Gorontalo, Kamis (21/9/2023). Dalam demo ini, massa membakar kantor bupati Pohuwato dan merusak fasilitas di perusahaan tambang emas milik Pani Gold Project. Fasilitas pemerintah yang dirusak massa di antaranya, kantor bupati, kantor DPRD Pohuwato, dan rumah dinas Bupati. Demonstran yang tergabung dalam Forum Persatuan Ahli Waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang Pohuwato di kawasan perusahaan Pani Gold Project menuntut agar Pani Gold Project mengembalikan lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato dan mendesak agar Pani Gold Project menghentikan aktivitas penambangan dan menyelesaikan ganti rugi lahan yang menjadi hak penambang. “Ya, saya kenal ciri-ciri atau potensi yang kita sebutkan contingues effect, efek berantai dari kasus-kasus eksploitasi yang memang tak tertahankan. Bahkan, kita bisa bayangkan misalnya karena Presiden Jokowi sudah mau lengser, maka banyak pengusaha yang menyodorkan izin baru dan mumpung masih ada Presiden Jokowi maka mungkin sekali bisa dipercepat,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (22/9/23). Jadi, lanjut Rocky, semua ini berawal dari keinginan untuk memanfaatkan situasi yang memungkinkan akumulasi dari para pemodal ini tumbuh di akhir masa jabatan presiden. Tetapi, pada saat yang sama ekonomi Indonesia memburuk sehingga daya beli berkurang terus, sehingga ekonomi untuk bertahan hidup akhirnya dimanfaatkan oleh rakyat untuk ambil sisa-sisa tambang atau hasil hutan. Karena energi makin mahal maka ada perambahan hutan. “Jadi, konflik agraria ini adalah fungsi dari gagalnya pemerintah memberi sinyal bahwa lingkungan akan dipelihara. Saya berkali-kali datang ke Gorontalo, Palu, Poso dan saya merasakan bahwa marah betul rakyat. Demikian juga yang ada di Manado sana,” kata Rocky. “Jadi, kita mulai melihat bahwa ini bukan sekadar kemarahan yang tiba-tiba muncul karena ada penggusuran, tapi kemarahan yang sifatnya struktural yang terjadi sebagai ekses dari kebijakan Presiden Jokowi yang menomorsatukan para pemain di industri ekstraktif ini, dan menganggap bahwa rakyat itu harus ikuti pola yang sudah ditetapkan melalui perjanjian antara kekuasaan dan oligarki,” lanjutnya Rocky juga mengatakan bahwa keadilan sosial akhirnya tumbuh dalam bentuk protes dan itu yang terjadi di Gorontalo kemarin. Kasus serupa akan tumbuh lagi di tempat yang lain, potensi yang ada di Ambon, Halmahera, bahkan di Sulawesi Tenggara. “Jadi, ini satu keadaan yang memang disediakan oleh sejarah, yaitu momentum untuk protes. Jadi jangan lagi dianggap ini diprovokasi. Yang memprovokasi itu ketidakadilan sosial>” ungkap Rocky. Bahwa yang dibakar oleh warga adalah kantor Bupati dan DPRD, sepertinya hal itu terjadi karena izin-izin tambang seperti ini biasanya melibatkan penguasa daerah dan DPRD, yang hamper selalu tidak berpihak kepada rakyat. Itu sepertinya yang mungkin perlu digarisbawahi. “Betul, kan untuk jumlah tertentu itu izinnya langsung dikeluarkan oleh Pemerintah Derah, oleh Gubernur. Itu kemudian di-inline-kan dengan omnibuslaw, disatukan dengan undang-undang minerba. Jadi, paket-paket perundang-undangan ini yang kita tahu itu dibeli atau diijon oleh para pemodal. Dan mereka tahu bagaimana mengendalikan itu,” ujar Rocky. Dua orang di Jakarta bisa bersekongkol untuk mengatur regulasi di Gorontalo, kata Rocky, lalu diupayakan supaya pelan-pelan rakyat itu harus minggir dari tanah garapan nenek moyangnya atas nama industri strategis. Tetapi, hak-hak yang melekat dari awal pada tanah yang seringkali kita terangkan bahwa tanah itu adalah bagian napas dari manusia. Bahkan, di dalam pikiran modern sekarang itu tidak boleh satu orang pun punya tanah, apalagi negara punya tanah. “Jadi, biarkan tanah itu jangan dikuasai karena di bawah tanah itu ada kehidupan, di dalam tanah itu ada mineral. Ketika orang meninggal, orang itu dikubur dalam tanah dia berubah jadi mineral, menyatu lagi dengan sistem kimia bumi. Jadi, banyak betul cara baru untuk menghargai tanah dan kehidupan di atasnya atau kehidupan di dalamnya,” ujar Rocky. “Sekali lagi, yang saya terangkan berkali-kali, ketika negara menginfiltrasikan market ekonomi menjadi market society maka terjadi akumulasi kebencian, karena dianggap bahwa akumulasi yang dilakukan atau eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan besar itu, sama sekali tidak menetes kepada mereka yang sudah menambang secara tradisional berabad-abad. Jadi, ketidakailan sosial langsung terbaca pada efek mereka yang bahkan cemas karena begitu ada nama perusahaan besar itu artinya potensi untuk diusir,” ujar Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. (sof)
Anies-Cak Imin Mengumumkan Nama Tim Pemenangan AMIN
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (Bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengumumkan terbentuknya tim pemenangan yang bernama Badan Pekerja Anies-Imin atau disingkat Baja AMIN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat.\"Ke depannya ada badan pekerja Anies-Imin atau Amin jadi Baja AMIN yang dibentuk ini akan menjadi badan yang melakukan sinkronisasi konsolidasi antarunsur dalam koalisi,\" kata Anies kepada awak media setelah rapat dengan kelompok kerja (pokja) Tim Pemenangan Pemilihan Presiden 2024 di Kantor Sekretariat pemenangan Anies Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat.Anies mengatakan bahwa Baja AMIN ini akan menggantikan peran tim delapan yang sebelumnya dibentuk Partai Demokrat yang memutuskan keluar dari KPP.\"Ini menggantikan peran yang kemarin dikerjakan oleh tim 8 dan dengan adanya Baja AMIN ini maka semua komunikasi semua teman-teman juga lewat Baja AMIN, karena mereka semua nanti akan mewakili masing-masing pihak tiga partai capres-cawapres di dalam berkomunikasi Internal maupun eksternal,\" ujar Anies.Lebih lanjut, Anies menyampaikan bahwa ada 15 orang yang ditunjuk masuk ke dalam Baja AMIN, yakni tiga orang dari masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Kemudian, sebanyak tiga orang masing-masing dari perwakilan bakal capres dan bakal cawapres.Anies mengungkapkan penunjukan ketua tim dan perwakilan dari bakal capres-cawapres akan diumumkan kemudian.\"Nanti dari tim AMIN juga akan disampaikan nama-namanya jadi masing-masing tiga dengan harapan bisa mewakili semuanya dan menjadi jembatan komunikasi,\" lanjutnya.Anies mengatakan bahwa ada unsur AMIN dalam BAJA ini dengan Shohibul Imam, Sugeng Suparwoto, dan Dadang Juliantara akan menjadi penasihatnya.\"Kemarin tiga-tiganya berada di tim delapan sekarang menjadi penasihat bagi kita. Nanti dari Tim AMIN juga akan disampaikan nama-namanya. Jadi masing-masing tiga, dengan harapan nanti bisa mewakili semuanya dan menjadi jembatan komunikasi,\" ujarnya.Tiga nama anggota Baja AMIN dari Partai NasDem adalah Willy Aditya, Dossy Iskandar, dan Suyoto. Tiga nama dari PKB yaitu Syaiful Huda, Nihayatul Wafiroh, dan Lukmanul Khakim. Sementara itu dari PKS adalah Muzzammil Yusuf, Wibowo dan Rozaq Asyhari.(ida/ANTARA)
Gagasan Perubahan dan Keberlanjutan Mendapat Dukungan Cukup Besar
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan hasil survei yang dilakukan lembaganya menunjukkan bahwa terdapat potensi dukungan pemilih yang cukup besar terhadap gagasan perubahan dan keberlanjutan.\"Data terbaru dari Voxpol Center menunjukkan gambaran yang menarik tentang preferensi pemilih dalam Pilpres 2024. Sebanyak 40,8 persen responden mengungkapkan keinginan mereka untuk memilih calon presiden yang akan melanjutkan dan memperbaiki program pemerintah saat ini,\" kata Pangi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Sementara itu, menurut dia, sebanyak 27,8 persen responden menginginkan perubahan besar dalam program pemerintah. Dia menjelaskan sekitar 19,2 persen mendukung calon presiden yang akan melanjutkan program pemerintah saat ini.\"Dengan lebih dari 40 persen pemilih mendukung kelanjutan dan perbaikan, maka potensi dukungan akan semakin besar jika kedua segmen ini digabungkan (pemilih yang menginginkan keberlanjutan dan perbaikan ditambah dengan yang menginginkan perubahan),\" ujarnya.Pangi menjelaskan jika kedua segmen itu digabungkan maka mayoritas pemilih sebesar 60,8 persen pada dasarnya menginginkan keberlanjutan dengan tetap mengharapkan adanya upaya perbaikan.Dia menilai kandidat yang mampu menggarap segmen ini dengan baik, maka memiliki potensi besar untuk memenangkan kompetisi Pilpres 2024.Selain itu, Pangi mengomentari terkait pernyataan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang menyampaikan visinya tentang perubahan.Namun, katanya, gagasan perubahan yang diusung bukan perubahan radikal yang menegasikan kebijakan dari pemimpin sebelumnya yang akan melanjutkan, memperbaiki, berinovasi, dan menghadirkan keadilan dalam setiap kebijakan.Pangi menilai pendekatan yang diambil Anies Baswedan dan koalisinya dengan mengusung gagasan perubahan yang tidak merusak kebijakan sebelumnya, sekaligus menawarkan inovasi dan keadilan dalam setiap kebijakan merupakan langkah strategis yang bijak.\"Pendekatan ini mencoba menjadi jawaban bagi pemilih yang menginginkan perubahan yang terencana dan tidak serampangan, sekaligus tetap menjaga harapan pemilih yang menginginkan adanya perubahan dan perbaikan berkelanjutan,\" katanya.Dia menjelaskan dalam konteks Pilpres 2024, maka gagasan perubahan yang diusung Anies Baswedan dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi menjadi pilihan politik yang realistis.Pendekatan ini, katanya, mencerminkan pemahaman yang kuat tentang keinginan dan aspirasi pemilih yang beragam.Survei Voxpol tersebut dilakukan pada 24 Juli-2 Agustus 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden yang diwawancarai secara mendalam dengan metode tatap muka. Survei dilakukan dengan metode \"multistage random sampling\" dengan \"margin of error\" 2,83 persen.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Lalu dalam Rapat Kerja Komisi II DPR pada Rabu (20/9) bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah disepakati bahwa jadwal pendaftaran capres-cawapres menjadi 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Rusaknya Puluhan Baliho AMIN Direspons oleh Direktur Pemenangan Pilpres PKB
Jakarta, FNN - Direktur Pemenangan Pilpres PKB Faisol Riza merespons perusakan puluhan baliho pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) oleh orang tidak bertanggung jawab di salah satu ruas jalan wilayah Pantura Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.\"Astaghfirullah, saya mengajak kita semua beristighfar. Mari kita jaga ukhuwah basyariah, persatuan dan kesatuan. Merusak satu bagian bari bangsa itu membahayakan persatuan dan kesatuan,\" kata Faisol Riza dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut Faisol, dalam beberapa kesempatan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan tiga elemen penting bernegara, yakni ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah.\"Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia kita sudah lama diajarkan untuk senantiasa mengamalkan, mengamankan, melestarikan, tiga bentuk persaudaraan yang diajarkan oleh para ulama,\" tuturnya.Dia mengatakan ukhuwah islamiyah adalah persaudaraan antara sesama Muslim boleh jadi berbeda di dalam firqoh, berbeda di dalam mazhab, dan beda di dalam thoriqoh.\"Tapi kita adalah saudara sesama umat Islam. Perbedaan-perbedaan tersebut jangan jadi penghalang kita untuk memiliki sikap saling tolong menolong di dalam bingkai toleransi dan persaudaraan. Jangan merusak hanya karena kita berbeda,\" ujarnyaKemudian ukhuwah wathoniyah, ungkap dia, boleh jadi bukan umat Islam, tapi berdampingan hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. \"Itu adalah saudara kita yang disebut dengan ukhuwah wathoniyah,\" katanya.\"Jangan jadi penghalang karena berbeda agama untuk saling tolong menolong dalam bingkai toleransi dan persaudaraan. Boleh jadi dia bukan umat Islam, bukan satu Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi dia adalah manusia, maka itu pun adalah saudara yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia atau ukhuwah basyariah. Ini sudah diingatkan Cak Imin berulang kali,\" ucap dia.(ida/ANTARA)
Politikus PDIP Mengatakan Nyaris Mustahil Ganjar sebagai Cawapres
Jakarta, FNN - Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa peluang Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) nyaris mustahil terjadi pada Pilpres 2024 sebab mantan Gubernur Jawa Tengah itu telah diamanatkan partai-nya untuk menjadi capres.\"Saya kira nyaris mustahil menjadikan Mas Ganjar sebagai cawapres karena beliau sudah ditetapkan menjadi capres. Belum pernah ada preseden-nya PDI Perjuangan, apalagi Ibu Megawati, untuk menarik keputusan apalagi menurunkan derajat penugasan,\" kata Deddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Hal tersebut disampaikan-nya menanggapi wacana yang mengemuka di publik terkait duet Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sehingga memunculkan dua poros pada Pilpres 2024.Menurut dia, Ganjar Pranowo merupakan kader terbaik PDI Perjuangan untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024. \"Pak Ganjar adalah kader terbaik PDI Perjuangan untuk menjadi capres saat ini, dan itu sudah melalui pertimbangan yang dalam, diskusi yang luas dan panjang,\" ucapnya.Untuk itu, lanjut dia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan pimpinan partai politik pengusung Ganjar saat ini tengah berkonsentrasi memutuskan sosok cawapres yang akan mendampingi Ganjar.Meski demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya akan menyerahkan keputusan akhir kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.\"Apa pun itu kita serahkan pada ketua umum sebab beliau yang diberi amanat oleh kongres partai sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi,\" ujar dia.Sebelumnya, Kamis (21/9), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan peluang Ganjar Pranowo berpasangan dengan Prabowo Subianto mungkin saja dalam dinamika politik Pilpres 2024.\"Ya, mungkin-mungkin saja, dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kami untuk selalu bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara,\" kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Walaupun demikian, dia menilai PDI Perjuangan melihat lebih dulu dinamika politik yang berkembang selama sebulan ke depan.Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya belum terpikir untuk menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.\"Kalau pertanyaannya tadi mungkin enggak mungkin, justru saya belum kepikiran sampai di situ tadinya, sampai dengan teman-teman media nanya ya jawab saya itu tadi,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9).(ida/ANTARA)
Digitalisasi Mampu Mengakselerasi Pembangunan Suatu Negara
Jakarta, FNN - Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan transformasi digital mampu mengakselerasi pembangunan di sejumlah negara.Hal ini disampaikan Anas dalam \"Digital Government Cooperation Forum\" (DGF) 2023 di Jakarta, Jumat.\"Kita dapat melihat dampak digitalisasi terhadap pembangunan yang sudah terjadi di berbagai negara memberikan pengajaran kepada kita,\" ujar Anas.Mantan Bupati Banyuwangi itu mencontohkan India yang dapat mencapai target pembangunan hanya dalam 7 tahun dari proyeksi awalnya sekitar 47 tahun. Hal ini terbukti bahwa terjadi akselerasi 40 tahun akibat digitalisasi.Selain itu, Estonia pun mengalami pertumbuhan GDP 10 kali lipat dalam 20 tahun berkat transformasi digital. Menurut Anas, Korea Selatan juga mampu mengalahkan beberapa negara di Asia karena melakukan transformasi digital.\"Tiongkok juga berhasil menurunkan kemiskinan secara signifikan dalam 5 tahun dengan inklusi keuangan digital,\" tambahnya.Sementara itu, Anas menyampaikan terdapat fokus baru pada layanan prioritas perampingan aplikasi dan konsolidasi pengembangan menjadi konsep kunci untuk akselerasi.Fokus pertama, sambung dia, layanan dasar melalui aplikasi prioritas sebagai landasan; perubahan pola pikir dari alokasi sumber daya yang tersebar menjadi fokus pada sistem yang fundamental dan memiliki pengaruh yang besar.Fokus kedua adalah penyederhanaan sistem atau aplikasi yang ada menuju integrasi layanan; transformasi dan penghentian sistem dan aplikasi yang redundant dan tidak dapat dioperasikan untuk menyederhanakan layanan menjadi terintegrasi.Lalu, fokus ketiga, pengembangan dan penyampaian terpusat oleh Badan Usaha Milik Negara: memastikan keselarasan arah produk dan standar kualitas teknis dalam aplikasi strategis sekaligus memungkinkan integrasi sistematis dan interoperabilitas.\"Inilah prioritas yang akan dikerjakan oleh kami, karena begitu banyak hal yang akan dikerjakan, maka yang menjadi prioritas akan diselesaikan terlebih dahulu,\" jelas Anas.Ia juga menyoroti digital ID yang akan menjadi salah satu komitmen bersama. Hal ini bertujuan agar penyelesaian permasalahan pembangunan khususnya dalam pengentasan Kemiskinan dapat segera diatasi dengan bantuan transformasi digital.Kemudian, adanya layanan bantuan sosial merupakan upaya mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai layanan bantuan sosial berbasis digital yang tentunya tidak lepas dari kerangka RB Tematik pengentasan kemiskinan.Untuk itu, dia berharap Kementerian/Lembaga berfokus pada penurunan angka kemiskinan.\"Jangan sampai banyak penghargaan daerah di suatu kabupaten, provinsi, kementerian tetapi tidak mencerminkan penurunan kemiskinan,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Indonesia-Korea Selatan Mantapkan Kolaborasi SPBE
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terus memperkuat kerja sama di bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui digital government cooperation forum.Kegiatan yang terselenggara atas kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Ministry of the Interior and Safety (MoIS) dan National Information Society Agency (NIA) ini membahas pelaksanaan kerja sama pada tahun 2023 dan rencana proyek kerja sama pada tahun 2024.Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan pada tahun 2023 hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Republik Korea menginjak usia ke-50 tahun. Kedua negara tersebut terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerja sama, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.“Eratnya hubungan dan kerja sama ini tentu didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki Indonesia dan Korea, di samping proses kemajuan ekonomi dan politik yang sangat baik, menjadikan peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar,” kata Anas saat membuka DGCC Forum di Jakarta, Jumat.Pada tahun 2023 Pemerintah Indonesia dan Korea melakukan proyek kerja sama terkait strategi pengembangan digital ID dan strategi digitalisasi dalam pengentasan kemiskinan.Sementara itu, untuk perpanjangan proyek kerjasama DGCC di tahun 2024, terdapat beberapa usulan proyek kerja sama dari Komite DGCC, termasuk dukungan upaya pemerintah dalam melakukan digitalisasi di Kota Nusantara nanti menjadi smart city pada aspek smart government.“Usulan kerja sama tersebut meliputi penggunaan big data dan AI untuk layanan administrasi pemerintah, desain teknologi berbasis open source, dan desain big data dalam penyediaan layanan,” jelasnya.Menurut dia, penguatan kemitraan strategis antara Korea dan Indonesia untuk pembangunan masa depan bersama, khususnya di bidang transformasi digital yang bukan hanya sekadar aspirasi melainkan sebuah kebutuhan.Transformasi digital Indonesia saat ini juga sudah on the track, di mana transformasi digital merupakan akselerator dalam melakukan percepatan pembangunan.“Interoperabilitas sistem dan aplikasi terus dilakukan untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional. Namun demikian, kami terus berupaya dan mempelajari best practice di berbagai negara, khususnya Korea untuk memperkuat terobosan transformasi digital di Indonesia,” ujarnya.Presiden NIA Jong Sung Hwang mengatakan ke depan pihaknya akan secara aktif membantu Indonesia di bidang pemerintahan digital. Seperti yang dilakukan pihaknya dengan membuat NIA pada tahun 1987 untuk membantu digitalisasi Pemerintah Korea Selatan.“Pemerintah Korea Selatan dulunya memiliki 17.060 sistem silo, namun mereka dapat mengintegrasikan semuanya dalam layanan all in one,” jelas Jong Sung Hwang.Jong Sung Hwang menambahkan bahwa pada era pemerintahan digital, segala sesuatunya harus berjalan dengan benar dan data harus mudah digunakan.“Biasanya penyiapan data memakan banyak waktu, namun dengan infra data dapat memakan waktu yang lebih cepat dan data lebih mudah digunakan,” katanya.(ida/ANTARA)
POPULER
