POLITIK
Polemik Batas Usia Capres dan Cawapres Diserahkan ke Hakim MK
Jember, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pihaknya menyerahkan polemik terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK).Mahfud mengatakan hal itu guna menanggapi uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya mengenai batas usia capres dan cawapres.\"Belum ada putusan. Secara normatif, kami serahkan kepada hakim MK dan kami tidak boleh mengintervensi hakim. Biar saja mereka bekerja melakukan penggalian konstitusi terkait batas usia capres-cawapres,\" kata Mahfud dalam keterangan yang diterima di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin.Usai bersilaturahim di Pondok Pesantren Al Falah, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Minggu malam (24/9), Mahfud mengatakan MK adalah sebuah lembaga yang hanya bisa membatalkan aturan kalau salah dan tidak boleh punya wewenang untuk membuat atau mengubah aturan.\"Itu standar ilmiahnya (MK) sejak tahun 1920, ketika MK pertama kali berdiri di dunia yakni di Austria tepatnya; yang diputus oleh MK itu bukan aturan yang tidak disenangi orang, tetapi yang melanggar konstitusi,\" jelasnya.Apabila sebuah aturan tidak melanggar konstitusi, lanjut Mahfud, maka MK tidak boleh membatalkan atau mengubah aturan tersebut karena lembaga yang berwenang untuk mengubah aturan adalah legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).\"Kalau menyangkut open legal policy, politik hukum yang sifatnya terbuka, maka MK boleh tidak menerima. Tidak menerima dengan menolak itu sangat berbeda. Kalau menolak artinya permohonan ditolak, sedangkan tidak menerima berarti dikembalikan untuk proses di lembaga lain atau proses baru,\" jelasnya.Meski demikian, Mahfud tetap menghormati hakim MK yang bekerja dalam memproses gugatan masyarakat terkait batas usia capres-cawapres pada Pemilu 2024.\"Yang terpenting ada dua, yakni kami serahkan sepenuhnya kepada hakim MK karena di sana tempat untuk memutuskan masalah konstitusional dan MK harus bersikap profesional dalam memutuskan sesuai tugas MK sebagai negative legislator,\" ujar Mahfud MD.(ida/ANTARA)
Tahun Politik Menjadi Pertarungan Gagasan Demi Melanjutkan Pembangunan
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan tahun politik menjelang Pemilu 2024 harus menjadi ajang pertarungan gagasan dan program tentang bagaimana melanjutkan pembangunan Indonesia.Dia menilai penting untuk secara simultan mendengungkan beragam capaian dan terobosan yang sudah dihasilkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.\"Narasi-narasi ini akan menjauhkan ruang publik dari fragmentasi politik praktis yang memicu politik identitas, munculnya berita bohong (hoax), dan meminggirkan aksi-aksi kekerasan,\" kata Moeldoko dalam Rapat Tingkat Menteri terkait capaian pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin di Jakarta, Senin.Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Moeldoko juga menekankan pertarungan gagasan dalam tahun politik penting dilakukan agar proses konsolidasi demokrasi menghasilkan transisi pemerintahan yang aman dan dikenang sejarah.Selama sembilan tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, lanjutnya, Pemerintah banyak melakukan berbagai terobosan pembangunan di berbagai sektor dan menguatkan bangsa dalam menghadapi berbagai krisis dan tantangan.Hal itu menguatkan kepercayaan publik di dalam negeri yang dibuktikan dari beberapa hasil survei.\"Kepercayaan dunia internasional pada posisi Indonesia juga meningkat tajam,\" tambahnya.Menurut Moeldoko, publik harus tahu bagaimana proses dan hasil kerja Jokowi dan jajaran kabinetnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pembangunan di akhir masa pemerintahan Jokowi.\"Tahun politik rawan dengan adanya credit claiming dari pihak lain. Untuk itu, kita harus tunjukkan kerja-kerja Pemerintah dan sudah sampai mana pembangunannya,\" ujar Moeldoko.Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Wijayanto, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L).(ida/ANTARA)
Namanya Masuk Bursa Cawapres, Mahfud MD Enggan Berkomentar
Jember, Jawa Timur, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD enggan berkomentar banyak terkait namanya masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.\"Cawapres itu urusan parpol, biar parpol yang mengolah dan menjawab,\" katanya singkat saat ditanya sejumlah jurnalis di sela-sela kunjungan silaturahim di Pondok Pesantren Al Falah, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Minggu (24/9) malam.Sementara Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah KH Abdul Muqiet Arief memberikan dukungan kepada Mahfud MD untuk menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.\"Kami semua sangat merindukan sosok pemimpin yang tidak saja bisa memajukan negeri dan bangsa ini, tapi juga sosok yang bisa merajut dan merekatkan kebhinekaan dengan akhlakul karimah, terutama dalam bidang penegakan hukum,\" katanya.Ia mengatakan untuk memilih seorang pemimpin tidak saja berdasarkan hasil polling, elektabilitas yang tinggi, popularitas, namun betul-betul seorang pemimpin yang bisa mengayomi, mengajak, dan membangun bangsa merajut kebhinnekaan yang ada.\"Saya merasa tidak perlu menjalankan salat istikharah untuk memohon petunjuk untuk memilih siapa calon pemimpin Indonesia nanti jika Pak Mahfud mencalonkan diri menjadi cawapres apabila beliau bersedia,\" ujarnya.Menurutnya sosok Mahfud MD merupakan figur yang tegas, bersih, berani dan tidak ada beban dalam menjalankan amanah, bahkan dekat dengan almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).Sebelumnya, PDI Perjuangan telah mengumumkan beberapa nama yang masuk radar cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 yakni Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta mantan Panglima TNI Andika Perkasa.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Rempang Diincar Sejak Lama
Oleh Gavin Ar Rasyid | Pemerhati Sosial Politik BENAR bahwa di era Presiden Soeharto telah disepakati bahwa Rempang adalah salah satu pulau yang masuk dalam zona pembangunan industri, tapi bukan industri kaca, melainkan industri pariwisata. Seluruh pihak pun saat itu setuju, mengingat kondisi keindahan alam Pulau Rempang Saat itu masyarakat merasa senang, karena industri pariwisata akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar terutama penghuni pulau Rempang. Tahun 2002, era Presiden Megawati, muncul aturan baru yang melarang camat dan lurah untuk melayani pembuatan sertifikasi tanah. Maksudnya warga di sana tidak boleh urus SHM tanah yang berpuluh-puluh tahun dihuni oleh mereka. Saat itu belum jelas, mengapa warga tak boleh mengurus hak kepemilikan tanah di Pulau Rempang. Banyak yang mengira bahwa nanti akan dibuat regulasi yang berpihak pada masyarakat adat. Tanggal 26 Agustus 2004, tepatnya beberapa bulan sebelum masa jabatan Megawati berakhir, secara mendadak pemkot Batam menandatangani kontrak pengelolaan pulau Rempang dan Setokok dengan PT. MEG yang diwakili oleh Tommy Winata. Dari situ masyarakat adat mulai khawatir. Meskipun Dalam Nota Kesepakatan tertulis bahwa: “Kampung tua yang terdapat di Pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya yang termasuk dalam nota kesepakatan tersebut harus tetap dipertahankan (enclave) sehingga tidak termasuk dalam kawasan pengembangan.” Namun dibalik kekhawatiran masyarakat adat setempat, masih tersimpan harapan bahwa PT. MEG akan membangun industri pariwisata, sehingga tidak mengganggu situs-situs budaya dan adat masyarakat yang ada di pulau Rempang. Proses pengelolaan tanah di Pulau Rempang pun sempat terhenti sejak SBY naik. Di bawah pemerintahan SBY, semua kontrak kerjasama di era Megawati ditinjau ulang dan diperiksa, dan di tahun 2007 ditemukan kerugian negara yg ditimbulkan dalam kontrak pengelolaan Pulau Rempang oleh PT. MEG, dan Tommy Winata sempat diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri. Namun entah mengapa, kasus tsb terhenti dan tak ada lagi tindak lanjut. Tommy Winata akhirnya \'tiarap\' sejenak, PT. MEG tidak berani melanjutkan proses perijinan atas hak kelola Pulau Rempang. Tahun 2015, dimana Jokowi sudah menjabat sebagai presiden, PT. MEG kembali ajukan proposal tindak lanjut untuk kerjasama pengelolaan Pulau Rempang. Bahkan PT. MEG meminta dukungan dari pemerintah pusat, tau sendiri jika pusat udah turun tangan, maka pemda bisa berbuat apa? Tahun 2016-2021 pembahasan dilakukan hingga ke tingkat pusat, tentunya melibatkan Kementerian Koordinator Kemaritiman serta Kementerian Koordinator Perekonomian, tau sendiri Khan siapa menterinya. Akhirnya disepakati bahwa Rempang menjadi kawasan ekonomi khusus. Sampai detik itu, masyarakat masih mengira bahwa Rempang akan dijadikan daerah industri pariwisata. Sampai pada tahun 2022 PT. MEG menyepakati kerjasama dengan Xinyi Group. Setelah itu,Menko Perekonomian mendesak agar Kementerian LHK segera mempercepat proses pelepas status hutan Jadi setelah PT. MEG positif menandatangani kontrak kerjasama dengan Xinyi Group, seketika itu Menko Perekonomian gercep meminta agar Kementerian LHK mempercepat proses pelepasan kawasan hutan di Pulau Rempang yg telah lama diajukan oleh PT. MEG. Dari sini kita bisa melihat fakta, betapa posisi PT. MEG mampu pengaruhi kebijakan Kementerian. Tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan HPL kepada BP Batam. Kementerian Koordinator Perekonomian meluncurkan proyek pengembangan Rempang yang digarap PT MEG dengan tajuk “Rempang Eco-City”. Pada 28 Agustus, proyek ini masuk daftar proyek strategis nasional. Dibentengi\' status Proyek Strategis Nasional (PSN), semakin memperkuat posisi PT. EMG. Uniknya, pemberian status PSN ini bukan untuk proyek yg digarap oleh BUMN, melainkan oleh pihak swasta. 📓Dan seolah-olah \'kejar tayang\', harus beres sebelum masa pemerintahan Jokowi berakhir. Dan yang paling menarik, regulasi baru dibuat setelah PT. EMG dan Xinyi Group tandatangani kontrak kerjasama.Izin diberikan belakangan, dan baru disampaikan akhir-akhir ini bahwa di pulau Rempang akan dibangun Pabrik Kaca, bukan industri pariwisata spt harapan warga Dari kronologis di atas, wajar rasanya jika warga mencium \'bau amis\' dalam proses perizinan pengelolaan Pulau Rempang. Terlebih lagi pihak PT. MEG mendesak agar Rempang segera dikosongkan agar proyek pembangunan pabrik kaca bisa segera dimulai. Rencana pengosongan Pulau Rempang pun dilakukan tanpa terlebih dahulu menunaikan seluruh hak-hak masyarakat yg puluhan tahun sudah menghuni dan merawat Pulau Rempang. Akhirnya masyarakat adat pun menolak upaya relokasi, dan berujung bentrokan dengan aparat. Boleh saja masyarakat memiliki asumsi masing-masing terkait polemik di Rempang, namun yg masih mengganjal di benak adalah status PSN. Kok ya bisa proyek kerjasama perusahaan swasta diberi label Proyek Strategis Nasional? Terlebih lagi di tahun 2007 proyek pengelolaan Pulau Rempang oleh PT. MEG ditengarai merugikan negara. Jadi siapa dalangnya? (sws)
Indonesia Adalah Produk Ijtihad Para Ulama
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah produk ijtihad para ulama dan para tokoh pendiri bangsa lain yang terdiri dari berbagai latar belakang.\"Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai produk ijtihad para ulama, sudah sesuai dengan Piagam Madinah, yaitu negara bersifat inklusif dan kosmopolit,\" ujarnya saat menjadi pembicara kunci dalam Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren yang digelar Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu.Di hadapan 1000 pengasuh pesantren ini, Mahfud diminta menyampaikan Fiqh Siyasah atau Fiqh Politik bertema; Penguatan Kemandirian Pesantren untuk Stabilitas Nasional.\"Menurut fiqh siyasah, negara itu adalah organisasi politik tertinggi bagi bangsa Indonesia,\" papar Mahfud.Mahfud memaparkan bahwa negara, bentuk dan sistemnya adalah pilihan bebas sesuai dengan kebutuhan bangsanya masing-masing atau sesuai dengan kebutuhan adat masing-masing.\"Ibnu Qayyim mengatakan, hukum itu selalu berubah, kalau waktunya berubah hukumnya berubah,\" jelas Mahfud.Negara Kesatuan Republik Indonesia, lanjut Mahfud, harus dijaga, tidak boleh diskriminatif dan tidak boleh menganggap orang lain yang berbeda sebagai musuh.Dalam kesempatan ini, Mahfud menegaskan Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai produk ijtihad para ulama, sudah sesuai dengan Piagam Madinah yaitu negara bersifat inklusif dan kosmopolit.\"Tirulah Nabi Muhammad. Kalau baca 47 pasal dalam Piagam Madinah, isinya perlindungan kepada setiap orang bahkan setiap suku disebut, semua dilindungi, agamanya beda-beda, sukunya beda-beda, itulah yang kemudian dituangkan di dalam konstitusi dan tata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" tambah Mahfud.Oleh sebab itu, menurut Mahfud, kalau warga pesantren mengatakan NKRI harga mati dan Pancasila harga mati, itu benar secara fiqh, karena terbentuknya negara Indonesia adalah hasil kesempatan.\"Siapa melawan kesepakatan menurut fiqh namanya bughat. Bughat itu pemberontak,\" lanjut Mahfud sembari menegaskan kembali agar orang-orang pesantren terus ikut menjaga kedaulatan negara.\"Dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini, mari kita semua menjadi Muhajirin orang-orang yang hijrah menuju Indonesia emas. Indonesia emas itu dalam bahasa arabnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,\" pungkas Mahfud.(sof/ANTARA)
Soal Cawapres, Ganjar Sebut Masih Diskusi
Surabaya, FNN - Bakal calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo mengatakan koalisinya masih melakukan diskusi terkait siapa sosok yang cocok untuk mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden.\"Masih diskusi, masih ngobrol,\" kata Ganjar Pranowo usai acara dialog kebangsaan \"Temu Daerah BEM Nusantara Jatim\" di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, Sabtu.Mengenai peluangnya berduet dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut masih enggan buka suara.\"Kemarin di Pekalongan gandengan (dengan Prabowo), sekarang gandengan dengan istri,\" katanya.Selain itu, Ganjar menyebut Prabowo adalah sosok senior baginya.Sementara mengenai duetnya bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Ganjar hanya menjawab jika dia kenal dengan menteri asal Madura sejak sama-sama jadi anggota DPR.\"Pak Mahfud MD, teman baik sejak DPR,\" katanya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Untung Rugi Demokrat Mendukung Prabowo
Surabaya, FNN - Pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC) Iksan Rosidi memaparkan untung rugi Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung bakal Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.Dalam keterangannya di Surabaya, Sabtu, Iksan Rosidi menilai keputusan Partai Demokrat tersebut tentunya telah melalui perhitungan dan pertimbangan matang berdasarkan komunikasi intensif dengan partai-partai lain yang lebih dulu bergabung KIM.\"Bagi Demokrat, keputusan untuk segera bergabung dengan KIM merupakan keputusan politik yang cermat agar di mata publik partai ini tidak terlalu lama tersandera pada narasi kekecewaan dan pengkhianatan menyusul dinyatakannya Cak Imin sebagai bakal Calon Wakil Presiden atau Cawapres Anies Baswedan,\" katanya.Menurutnya, keputusan bergabung dengan KIM merupakan keputusan yang paling logis dan memungkinkan bagi Demokrat maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai tidak memiliki hambatan komunikasi politik dengan Prabowo Subianto.\"Dibandingkan dengan komunikasi SBY dengan Megawati yang masih beku. Sejauh ini, belum ada pandangan politik menonjol yang mengganggu relasi antara Demokrat atau SBY dengan Prabowo Subianto,\" ujarnya.Bahkan Partai Demokrat adalah bagian dari perjalanan sejarah politik Prabowo saat menjadi Capres pada Pemilu 2019. \"Partai Demokrat juga menjadi salah satu partai pendukung Capres Prabowo Subianto pada Pemilu 2019,\" katanya.Iksan mengungkapkan, keuntungan politik yang mungkin diraih Partai Demokrat dengan bergabung dalam KIM yaitu tetap terjaganya potensi untuk menjadi bagian dari kekuasaan pada pemerintahan baru setelah Pemilu 2024.\"Karena secara survei, elektabilitas Prabowo berpotensi besar memenangkan kontestasi Pemilu Presiden mendatang. Ini juga membuka kemungkinan bagi Demokrat akan mendapatkan insentif elektoral atau coat-tail effect dari bakal Capres Prabowo Subianto, selain dari Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang elektabilitasnya juga relatif tinggi,\" ujarnya.Iksan menandaskan, dari tambahan elektoral tersebut, sangat mungkin suara Demokrat akan meningkat pada Pemilu mendatang.\"Sebab dalam banyak survei menyebutkan bahwa coat-tail effect Capres dan Cawapres signifikan mempengaruhi perilaku pemilih untuk cenderung juga memilih partai pengusung. Hal ini selanjutnya secara langsung akan berdampak positif pada perolehan suara Demokrat,\" ucapnya.Namun, Iksan mengingatkan ada ongkos politik yang harus dibayar Demokrat dari keputusan bergabung KIM.Salah satunya adalah persepsi publik bahwa KIM adalah koalisi yang mengusung narasi keberlanjutan atas kepemimpinan Presiden Jokowi, sementara Demokrat cenderung mengusung narasi perubahan.\"Maka Demokrat tentu harus menyesuaikan narasi politik yang dibangun selama ini. Demokrat harus lebih fleksibel dalam mengemas narasi perubahan. Bahkan, sebagai konsekuensinya, mungkin harus merubah kemasan menjadi narasi keberlanjutan,\" katanya.Selain itu, lanjut Iksan, tentu peluang bagi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, untuk tetap running sebagai salah satu Cawapres dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 akan makin tipis.\"Tidak bisa dipungkiri di tubuh KIM saat ini telah ada nama-nama kuat lain juga santer disebut akan mendampingi Prabowo Subianto, seperti Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Airlangga Hartarto dan Ridwan Kamil, sehingga peluang AHY sebagai bakal Cawapres meskipun tetap ada, namun cenderung mengecil,\" ujarnya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Partisipasi Pemilih di Jabar Tergolong Tinggi
Cirebon, FNN - KPU Jawa Barat menyatakan angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 tergolong tinggi atau sekitar 82 persen dan diestimasikan meningkat dalam pelaksanaan Pemilu 2024. \"Partisipasi di 2019 sudah melebihi tingkat partisipasi nasional 77,5 persen,\" kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat Reza Alwan Sovnidar di Cirebon, Sabtu. Dari angka itu, jelas Reza, ada 18 persen masyarakat di Jawa Barat yang tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih. Namun persentase tersebut bukan pemilih golput. Menurut dia, ada berbagai macam alasan masyarakat tidak datang ke TPS untuk mencoblos misalnya karena sakit, dalam perjalanan jauh dan lainnya. \"Kami tidak menyebut itu golput (golongan putih) karena beragam alasannya. Mudah-mudahan tidak bertambah (di 2024),\" katanya. Untuk menekan angka golput di Pemilu 2024, KPU Jawa Barat rutin menggelar edukasi dan sosialisasi terutama pada pemilih pemula yang didominasi generasi milenial serta generasi Z. Reza menyebutkan dari 35,7 juta daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Barat, sekitar 7,5 juta jiwa merupakan pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun saat Pemilu 2024 dilaksanakan. \"Kami sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampus, atau kami mendatangi lokasi tersebut sebagai narasumber yang diundang,\" ujarnya. Angka 35,7 juta DPT, kata dia, merupakan jumlah pemilih terbanyak di seluruh Indonesia untuk pelaksanaan pemilu tahun depan. Melihat jumlah DPT yang tinggi, KPU Jawa Barat terus berusaha menekan angka golput di daerah supaya berkurang. \"Kami dari KPU Jawa Barat bertekad untuk meningkatkan angka partisipasi di Pemilu 2024. Mudah-mudahan bisa meningkat lagi,\" ucap dia.(ida/FNN)
Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik Jelang Lengser
Jakarta, FNN | Masuknya putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengindikasikan Jokowi akan membawa serta keluarganya hengkang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Masuknya Kaesang ke PSI merupakan penetrasi dan sikap politik Jokowi jelang lengser dari kursi kepresidenan pada Oktober 2024 mendatang. Mungkin Jokowi merasa tidak nyaman jika tetap berada di PDIP,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (23/9). Menurutnya, berbeda dengan dua mantan presiden setelah lengser masih mengendalikan partai politik. Megawati Sukarnoputri masih mengendalikan PDIP dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih mengendalikan Partai Demokrat. Setelah lengser Jokowi tentu tidak bisa seperti Megawati dan SBY yang memiliki partai. “Jokowi bukan siapa-siapa di PDIP setelah dia lengser, karena PDIP praktis masih dikuasai Megawati. Oleh karena itulah Jokowi perlu sebuah partai politik sebagai tempatnya berlabuh setelah lengser,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Dikemukakan, pada saat lengser tahun depan, Jokowi masih berusia 63 tahun dan merasa masih bisa beraktivitas sosial dan politik. Sementara anak dan menantunya juga masih memungkinkan untuk terus berkiprah menjadi kepala daerah, baik sebagai walikota/bupati mapun gubernur. Langkah politik Jokowi, kata Ginting, bisa dibaca dari upaya pemerintahannya memajukan pelaksanaan pilkada dari November 2024 menjadi September 2024. Jika pilkada dilaksanakan pada November 2024, Jokowi sudah bukan lagi presiden, sehingga sulit untuk bisa ‘cawe-cawe’ secara politik. “Putra Jokowi, Gibran Rakabuming tentu saja berpeluang untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah atau pun DKI Jakarta jika Jokowi masih menjadi presiden. Begitu juga dengan menantunya Boby Nasution, berpeluang menjadi Gubernur Sumatra Utara. Itulah kemungkinan rencana politik Jokowi pada 2024,” kata Ginting. Jokowi Bisa Dipecat PDIP Menurut Selamat Ginting, sejak awal memang sudah ada tanda-tanda PSI akan menjadi kendaraan politik bagi keluarga Jokow, usai lengser dari kursi kepresidenan. Elite PSI beberapa kali menyatakan partainya tegak lurus dengan Jokowi. “Masuknya Kaesang ke PSI bisa dilihat pertama kali saat gambarnya terpasang di sejumlah ruas jalan Kota Depok, Jawa Barat. Kaesang akan diusung PSI menjadi bakal calon walikota Depok. Itulah simbolisasi politik,” ujar Ginting. Dikemukakan, peristiwa Kaesang dengan simbol PSI tentu saja membuat PDIP tidak nyaman. Ternyata memang betul keluarga Jokowi tidak membantah Kaesang berlabuh ke partai dengan gambar tangan memegang bunga mawar putih. Bergabungnya Kaesang ke PSI, kata Ginting, bisa mengubah konstalasi politik di PDIP. Lantaran dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai banteng mocong putih itu ada ketentuan agar satu keluarga harus berada di dalam partai yang sama. “Apakah Jokowi tidak tahu hal tersebut? Pasti tahu. Ketentuan itu ada di AD/ART PDIP nomor 25a. Jadi Jokowi sudah tahu risikonya bisa dipecat,” kata Ginting. Risiko politik itu, lanjut Ginting, belum lama ini terjadi pada Gubernur Maluku Irjen Polisi (Purn) Murad Ismail. Murad merupakan Ketua DPD PDIP Maluku dan istrinya menjadi calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN). Murad langsung dicopot dari posisinya sebagai Ketua PDIP Maluku dan sekaligus dipecat dari PDIP. “Jadi kita tunggu saja, apakah PDIP berani memecat Jokowi serta anaknya Gibran dan mungkin juga menantunya Boby,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Peristiwa politik ini, lanjut Ginting, sekaligus memperlihatkan konflik Jokowi dengan Megawati tidak lagi bisa disembunyikan di bawah permukaan. Konflik terbuka ini akan berdampak pada sikap politik Jokowi pada pemilu 2024, kemungkinan tidak lagi berpihak ke PDIP. “Skenario politiknya, Jokowi akan mendorong PSI agar bisa lolos menjadi partai politik di parlemen sesuai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% pada Pemilu Legislatif 2024,” ujar Ginting. Dalam waktu dekat, Ginting memperkirakan akan ada mutasi besar-besaran di PSI. Perubahan elite di partai itu dengan menempatkan orang-orang kepercayaan Jokowi, termasuk kemungkinan Kaesang akan dijadikan caleg PSI. Peluang itu masih ada selama daftar caleg tetap belum ditutup. (sws)
Kemungkinan Dua Poros di Pilpres Bukanlah Isu bagi Anies
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyebut bahwa kemungkinan dua poros pengusung di Pilpres 2024 bukanlah isu baginya.\"Kami konsentrasi kepada Koalisi Perubahan. Kita sudah solid, kita siap menyongsong Pemilu dan Pilpres. Jadi nanti apakah akan ada berapa pasang dan lain-lain bagi kami itu nonisu. Karena isunya bagi kita adalah bagaimana kita siap mengantisipasi,\" kata Anies Baswedan di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat.Anies mengatakan bahwa dia saat ini hanya fokus ke Pilpres 2024 dan menolak mengomentari terkait isu akan diduetkannya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.\"Ya bukan kita yang mengomentarinya dong, oke,\" ujarnya.Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat membuka peluang duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024.Menurutnya, dinamika politik menjelang Pilpres 2024 masih dinamis. Sebab, sebulan menjelang pendaftaran capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih akan banyak dinamika politik yang dapat terjadi.\"Semua kemungkinan masih bisa, ya kan? Semua kemungkinan masih bisa,\" ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (21/9).Kendati demikian, dia mengaku tak mengetahui apabila ada pembicaraan di internal PDIP soal duet Ganjar-Prabowo.Djarot kemudian mengungkit soal kemungkinan terjadinya Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres seperti yang belakangan disebutkan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi.Dia meyakini salah satu pasangan capres maju adalah yang didukung oleh PDIP yaitu Ganjar Pranowo.\"Yang pasti gitu ya, yang solid, itu PDI Perjuangan, bersama-sama dengan bekerja sama dengan PPP, Hanura, Perindo ya, kenapa? Karena kami bisa mendaftar, tapi yang lain itu masih dinamis ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Burhanudin, apa yang disampaikan oleh Pak Jazilul Fawaid, misalnya gitu ya, itu bisa saja,\" jelasnya.Tak hanya itu, Djarot juga tak menampik akan ada tiga pasangan capres-cawapres yang akan maju dalam ajang Pilpres 2024 seperti yang tampak seperti saat ini.\"Tiga poros bisa, dua poros juga bisa, yang sulit untuk terjadi itu adalah satu poros atau empat poros,\" ucap Djarot.Pada Rabu (20/9), bakal calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo juga membuka peluang berduet dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.\"Kalau politik itu, sebelum nanti ditetapkan di KPU semua peluang bisa terjadi,\" tambah Ganjar.(sof/ANTARA)
POPULER
