POLITIK
Kepiluan Warga Rempang Berlanjut: Apakah Pemerintah Mengerti bahwa Batin Rakyat yang Terluka Artinya Harga Diri Bangsa Dilecehkan?
Jakarta, FNN - Video tentang warga Rempang yang meminta aparat untuk tidak menggusur mereka sungguh memilukan. Mereka mengiba kepada aparat, tapi aparat tak berdaya mengabulkannya. Meski tidak tampak ada kekerasan di sana, tapi tampak dialog yang memilukan di antara warga dan aparat. Empati tentu tidak hanya tertuju pada warga yang akan digusur, tapi juga pada aparat. Ekspresi aparat sepertinya menunjukkan bahwa sebenarnya banyak dari mereka yang tidak berani berhadapan dengan wajah warga. “Saya mengerti karena bagaimanapun mereka yang ada di depan dan selalu ada yang disebut psikologi primaveksi, artinya tatapan mata itu bisa meredupkan kemarahan orang dan saya mengerti polisi justru mulai luluh karena melihat kenapa kekerasan musti dilakukan, kenapa mereka mesti diperintahkan untuk menghadapi kekerasan,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (19/9/23) mengomentari isi video tersebut. Tetapi, lanjut Rocky, itulah psikologinya. Kalau mereka marah atau diperintahkan untuk ngamuk maka dengan satu pukulan berantakan semua. Jadi, kita melihat bagaimana mata manusia bisa memberitakan penderitaannya, yang biasa kita sebut misteri. Bukan rasa sakit dipukuli, tapi rasa sakit dikhianati, rasa sakit ditelantarkan, dan terutama itu ada pada emak-emak. Laki-laki mungkin bisa merasa sakit sebagai pain, tapi laki-laki tidak mengalami misteri atau rasa sakit batin. Menurut Rocky hal itu terjadi karena bagi emak-emak, anak-anak mereka adalah taruhan hidup mereka. Demikian juga bagi anak-anak, ibu-ibu mereka adalah gantungan napas mereka sehari-hari. Jadi, kita lihat satu keadaan yang biasa disebut sebagai fatality, yang mengarah pada kepasrahan. Tetapi, sebelum kepasrahan itu timbul, orang akan bangkit marah besar-besaran. “Sudah ada semacam perjanjian psikologi bahwa sebelum api itu padam, dia akan membakar banyak hal. Demikian juga manusia. Bagi mereka, pertaruhan hidup mereka jauh lebih penting daripada janji-janji akan ada lapangan kerja, bahkan menguntungkan Indonesia,” ujar Rocky. “Jadi, semua janji pemerintah bahwa ini akan menghasilkan lapangan kerja, tidak pernah akan mampu menggantikan visi mereka tentang kehidupan. Mereka di-train untuk tabah di tengah gelombang, dilatih untuk sabar memancing, itu nggak mungkin dia peroleh di rumah susun. Dan komunitas itu yang akhirnya hilang. Jadi, hilangnya komunitas, hilangnya harga diri. Nah, demi mempertahankan harga diri, semua orang bisa bertaruh nyawa di situ,” ungkap Rocky. Bagian inilah yang menurut Rocky tidak dipahami oleh pemegang perintah di Jakarta. Yang penting tanggal 28 semua harus sudah beres. Apa yang mau diberesin jika batin manusia dirusak; apa yang hendak dicapai jika keuntungan fisik atau keuntungan material tidak membahagiakan rakyat di situ. “Jadi, itu dasar psikologi kenapa kita tetap mendorong supaya pemerintah menghentikan proyek itu dan akui bahwa ada batin yang terluka dan itu akan membekas pada peradaban kita,” pinta Rocky. Dalam diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa jika penggusuran tetap dilakukan maka orang akan ingat bahwa Indonesia sebetulnya beringas. Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi tidak lebih dari pemerintahan yang otoriter, yang tidak menghendaki rakyat sendiri untuk bahagia. “Berkali-kali kita tahu semua proyek pemerintah itu enggak ada yang teteskan kemakmuran. Janji-janji itu nggak mungkin dipenuhi, hanya sekadar menunjukkan statistik. Apalagi kalau kita hitung bahwa tenaga kerja asing akan masuk di situ, dan orang tahu bahwa tenaga kerja asing karena dia terlantar di China tuh,“ ungkap Rocky. Seperti kita ketahui bahwa kondisi ekonomi di China sedang sangat buruk dan pengangguran tinggi sekali. Mereka akan masuk ke Rempang dan Morowali segala macam. “Jadi, ada satu paket untuk kita uji apakah pemerintah mengerti bahwa batin rakyat yang terluka itu, itu artinya harga diri bangsa ini dilecehkan. Dan itu yang membawa semua orang Indonesia sekarang marah pada kebijakan pemerintah pusat di Rempang,” ujar Rocky.(sof)
Terkait Kasus Korupsi Hasbi Hasan, KPK Kembali Memeriksa Windy Idol
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali memeriksa Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka. Windy yang selesai diperiksa KPK sekitar pukul 15.30 WIB itu tak banyak berkomentar soal pemeriksaannya, namun dia membantah bahwa dirinya diperiksa soal dugaan aliran uang dari Hasbi Hasan. \"Bukan (aliran uang), selengkapnya tanyakan ke penyidik ya,\" kata Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.Lebih lanjut Windy juga mengatakan materi pemeriksaannya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya.\"Masih seperti kemarin. Ada beberapa pertanyaan,\" ujarnya.Penyidik KPK juga rencananya akan memeriksa Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Irhamto, sebagai saksi dalam perkara yang sama.Namun KPK belum memberikan keterangan apakah yang bersangkutan telah hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik.Pada Rabu (12/7), KPK menahan Hasbi Hasan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di luar MA. Dia diduga menerima suap sekitar Rp3 miliar untuk mengatur putusan kasasi kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) di MA.Kasasi yang diintervensi tersangka Hasbi Hasan adalah kasus KSP Intidana antara Heryanto Tanaka (HT), selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, dengan pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman.Dalam proses kasasi tersebut, tersangka Heryanto Tanaka berkomunikasi dengan tersangka Dadan Tri Yudianto (DTY) untuk mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian honor atau fee dengan sebutan \"suntikan dana\".Keduanya kemudian sepakat menyerahkan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di MA, salah satunya adalah Hasbi Hasan selaku sekretaris MA. Hasbi Hasan kemudian sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara Heryanto Tanaka.Atas \"pengawalan\" Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto tersebut, terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dan dipidana selama lima tahun penjara sesuai permintaan Heryanto Tanaka.Pada periode Maret-September 2022, terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanaka kepada Dadan Tri Yudianto sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp11,2 miliar.Dari uang senilai Rp11,2 miliar tersebut, Dadan kemudian membagi dan menyerahkannya pada Hasbi Hasan sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima Hasbi Hasan sekitar Rp3 miliar.Atas perbuatannya, Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Prabowo Naik KCJB Bareng Jokowi, Tidak Bicara Soal Politik
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku tidak membahas soal politik saat menaiki Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bersama dengan Presiden Joko Widodo usai meninjau PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Selasa.\"Kebetulan tadi nggak ada soal politik,\" kata Prabowo kepada wartawan di Stasiun Halim, Jakarta.Prabowo mengatakan pembicaraan yang dilakukan dirinya dengan Jokowi selama di kereta adalah tentang infrastruktur kereta api cepat.\"Kemungkinan-kemungkinan apakah kita teruskan (rute) sampai Surabaya dan sebagainya. Saya kira itu,\" ucapnya.Prabowo sendiri baru pertama kali mencoba naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dia mengatakan kereta itu sangat nyaman.\"Iya pertama kali saya naik luar biasa. Sangat nyaman, membanggakan sebagai anak bangsa. Kita punya kereta api yang high speed, canggih, modern, bersih. Serasa di luar negeri, bagus sekali,\" tuturnya.Pada Selasa, Presiden Joko Widodo bertolak ke Bandung, Jawa Barat untuk meninjau PT Pindad dengan menumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.Setibanya di PT Pindad, Presiden sempat menumpang kendaraan terbaru produksi Pindad \"Maung\", dan disopiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.Saat kembali ke Jakarta, Prabowo Subianto ikut mendampingi Presiden Jokowi naik kereta cepat, kembali ke Stasiun Halim, Jakarta.(ida/ANTARA)
Komisi II DPR RI - Pemerintah Menyepakati Revisi UU IKN Dibawa ke Paripurna
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dibawa ke rapat paripurna dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.“Apakah kita bisa menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini untuk dibawa pada pengambilan keputusan saat Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang,\" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.Pertanyaan itu dijawab setuju oleh delapan fraksi DPR RI. Dalam pandangan mini masing-masing fraksi, sebanyak delapan fraksi DPR menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara itu, satu fraksi menolak, yakni Fraksi PKS.Sementara itu, Ketua Panja Pembahasan Revisi UU IKN Junimart Girsang menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah menyepakati bersama untuk menyetujui isu pokok perubahan beserta daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU IKN di antaranya kluster terkait pertanahan, kluster terkait pengelolaan keuangan, kluster tentang tata ruang, dan kluster tentang jaminan keberlanjutan.Dalam proses pembahasan, sebanyak 20 DIM tidak berubah, 13 DIM perubahan redaksional, dan semua fraksi sama terhadap 109 DIM, kecuali Fraksi Partai Demokrat yang meminta penjelasan serta 80 DIM substansi yang dibahas bersama dalam revisi UU IKN.Untuk diketahui, beberapa ketentuan yang diubah di antaranya ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal 6 diubah dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat 6.Ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal 12 diubah dan ditambahkan dua ayat, yaitu ayat 4 dan ayat 5.Ketentuan Pasal 15 ditambah 7 ayat, yaitu ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, dan ayat 11.Kemudian, di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 15A di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 16A.Ketentuan Pasal 23 diubah, ketentuan Pasal 24 diubah di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 24A dan Pasal 24B. Selain itu, ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32 diubah, dan ketentuan Pasal 36 diubah.Lalu, di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan dua pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B. Ketentuan mengenai luas dan batas wilayah diubah.(ida/ANTARA)
Bakal Cawapres Ganjar Mengerucut ke Sandiaga dan Mahfud
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan jika kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo mengerucut menjadi dua nama yakni Sandiaga Uno dan Mahfud MD.\"Banyak yang bertanya kepada saya apakah nama-nama yang sudah pernah disebut termasuk oleh Mbak Puan (Puan Maharani), oleh Pak Sekjen PDIP (Hasto Kristiyanto) itu sudah mengerucut hanya ke dua nama, Pak Sandi sama Pak Mahfud,\" kata Arwani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.Meski demikian, Arwani mengaku belum bisa memastikan terkait informasi tersebut. \"Tetapi pasti nama-nama itu nanti akan terus mengerucut ya seiring dengan pembahasan di tingkat para ketum pengusung Ganjar. Jadi apa pun hasilnya dari pembahasan dan pengambilan keputusan itu,\" katanya.Dia hanya memastikan jika nama Ketua Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno masuk dalam pembahasan kandidat bakal cawapres Ganjar, sebagaimana amanat dari Rapimnas VI PPP.\"Kalau dasarnya dari pernyataan-pernyataan para tokoh parpol koalisi pengusung Ganjar Pranowo, maka kita bisa melihat dari nama-nama yang disebutkan itu memang ada selalu nama Pak Sandi, sesuai dengan amanat Rapimnas VI PPP,\" ucapnya.Arwani pun mengaku pihaknya akan berkomitmen mengikuti tahapan proses penentuan bakal cawapres pendamping Ganjar, sekalipun pada akhirnya bukan nama Sandiaga yang bersanding dengan Ganjar.\"Kami akan ikuti tahapan pembicaraan, pembahasan, pengambilan keputusan siapa cawapres Ganjar nantinya, kami akan bersama mensukseskan apapun keputusan dari partai yang tergabung dalam koalisi atau kerja sama politik pengusung Ganjar,\" tuturnya.Sebelumnya, Senin (18/9), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sosok Agus Harimurti Yudhoyono dan Ridwan Kamil sudah tidak mungkin mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden seiring dengan perbedaan koalisi.\"Tadinya kan muncul nama Mas AHY, tapi karena Demokrat sudah memutuskan menentukan ke Pak Prabowo, ya, tentu saja sepertinya tak mungkin. Pak RK (Ridwan Kamil) juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo,\" ujar Puan ditemui di Ponpes Al Hamid, Jakarta, Senin (18/9).Puan mengatakan terdapat sejumlah nama yang berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo, seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, dan Mahfud MD.(ida/ANTARA)
PDIP Menyebut Komunikasi Dengan Ridwan Kamil Tetap Jalan
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut komunikasi dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tetap berjalan, meski sosok tersebut tidak lagi mungkin menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.\"Ya, komunikasi kan dilakukan multilevel. Pak Ridwan Kamil ini adalah sosok yang menempatkan benang merah perjuangan Bung Karno,\" kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa.Hasto menyebut PDI Perjuangan tetap menjalin komunikasi dengan Ridwan Kamil salah satunya karena terdapat proyek di antara kedua pihak yang masih berjalan, yakni pembangunan Patung Bung Karno.\"Dulu saya datang diundang peletakan batu pertama, pembangunan Patung Bung Karno di tempat yang sangat strategis. Setelah ini, kan, ada in-progress. Nanti, kan, ada peresmian. Jadi komunikasi tetap dijalankan,\" katanya.Namun begitu, Hasto tidak bisa memastikan siapa yang akan mendampingi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan pada Pemilihan Presiden 2024. Hal itu, kata dia, akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.\"Tapi terkait dengan siapa yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo, itu nanti Ibu Megawati Soekarnoputri,\" kata dia.Hasto menjelaskan keluarnya nama Ridwan Kamil dalam bursa bakal cawapres Ganjar adalah karena PDI Perjuangan menghargai pilihan politik Partai Golkar untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto.\"Kalau partai itu sudah menyatakan dukungannya kepada capres tertentu, otomatis ya secara etika politik harus dihormati oleh PDI Perjuangan dan Pak Ridwan Kamil kan merupakan bagian dari Partai Golkar yang sudah mendorong calon presiden, yaitu Bapak Prabowo,\" katanya.Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sosok Agus Harimurti Yudhoyono dan Ridwan Kamil sudah tidak mungkin mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden seiring dengan perbedaan koalisi.\"Tadinya kan muncul nama Mas AHY, tapi karena Demokrat sudah memutuskan menentukan ke Pak Prabowo, ya, tentu saja sepertinya tak mungkin. Pak RK (Ridwan Kamil) juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo,\" ujar Puan ditemui di Ponpes Al Hamid, Jakarta, Senin (18/9).Puan mengatakan terdapat sejumlah nama yang berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.(ida/ANTARA)
Demokrat Merapat ke Prabowo, Cawe-cawe Jokowi Berbuah Kendali yang Tidak Bisa Dipegang Lagi
Jakarta, FNN - Setelah hengkang dari koalisi perubahan, sinyal Partai Demokrat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 semakin jelas. Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu sepertinya akan segera bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal itu ditandai dengan pertemuan antara AHY dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo serta elite partai politik KIM di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9). Setelah pertemuan tersebut, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat mengonfirmasi bahwa deklarasi dukungan kepada Prabowo akan segera disampaikan pekan ini. Mengomentari kondisi tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (18/9/23) mengatakan, “Iya, saya melihat ini semacam final solution itu. Ini bukan versi final solution to the Jewish Question itu, tetapi satu upaya yang bisa kita pastikan akan ada perubahan banyak paradigma politik. Yang pertama pasti Pak Jokowi mungkin tidak kaget juga dia bahwa SBY akhirnya pergi ke Prabowo. Atau lebih kaget lagi Pak Jokowi kok Prabowo mau menerima SBY yang jelas-jelas ambil posisi berseberangan dengan Jokowi.” Jadi, lanjut Rocky, poin pertama adalah orang lihat ini taktik, ini siasat, atau betul-betul rasa sakit hati yang kemudian dialihkan menjadi koalisi dengan Prabowo. Tetapi, kita tahu bahwa antara Prabowo dan SBY ada semacam hits collaboration, tetap ada persaingan antara dua jenderal ini yang kita tahu latar belakangnya. Tetapi, juga ada semacam selaput yang membungkus mereka bahwa mereka adalah tentara militer yang berupaya untuk tetap berpengaruh dalam politik Indonesia. Jadi, dua hal yang samar-samar ini sekarang menjadi jelas. Apalagi SBY menggunakan istilah yang sering dia sebutkan, yaitu turun gunung, satu gimik di dalam kemiliteran. “Dan saya lihat tubuh Pak SBY betul-betul merasa lebih nyaman dengan Pak Prabowo. Demikian juga Prabowo,” ujar Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Yang masalah adalah partai-partai yang sebelumnya telah ada di kalangan Prabowo, seperti PAN atau Golkar, kata Rocky. Mungkin Golkar lebih mudah memahami keadaan itu, tapi PAN yang sudah menyiapkan Erick Thohir akan menjadi soal berikutnya. Demikian juga Golkar yang merasa kehadiran SBY dengan profil yang masih sangat kuat masih mampu untuk berpengaruh. “Jadi, terbuka peluang untuk memikirkan politik di dalam hal yang lebih pragmatis. Tetap saja langkah SBY adalah langkah yang pragmatis, tetapi orang menghitung kalau begitu ada deal dan Pak Prabowo bahwa ide perubahan itu akan dihadirkan di situ, “ ujar Rocky. Sementara itu, menurut Rocky, mungkin saja Jokowi merasa cemas jangan sampai ide perubahan pada SBY itu betul-betul setara dengan apa yang masih dia perjuangkan ketika masih bersama dengan Anies. Sedangkan Anies justru akan sedikit kehilangan semacam auranya karena kalau Anies mengatakan perubahan maka orang akan bilang tapi ada Cak Imin. Sebaliknya, kalau Gerindra mengatakan bahwa mereka akan meneruskan Jokowi maka orang akan mengatakan tapi ada SBY di situ. ”Jadi, itulah yang kita sebut sebagai kimia baru di dalam politik Indonesia. Jadi, new kind of chemistry di dalam politik Indonesia,” ujar Rocky. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan posisi Prabowo dan dukungannya terhadap Jokowi. Sebaliknya, bagaimana Jokowi menyikapi hubungannya dengan Prabowo karena bagaimanapun juga SBY tetap bicara soal agenda perubahan. Bagaimana juga dengan soal Gibran yang masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan judicial review. Menjawab pertanyaan tersebut, Rocky mencoba membuat hipotesis. Kalau Gibran akhirnya diloloskan, pertanyaannya adalah Gibran mau ditaruh di mana oleh Jokowi. Kalau ditaruh di tempat Prabowo, itu artinya figur Gibran tetap tenggelam oleh figur SBY. Bahayanya, kalau dia ditaruh di Ganjar, reputasi Ganjar juga akan drop karena akan dianggap nebeng terus pada Jokowi. “Tapi kita mau lihat sebetulnya kematangan SBY itu memang melampaui Jokowi. Kan orang nggak nyangka bahwa nggak mungkinlah SBY ke Prabowo karena persaingan politik sebelumnya. Tetapi, SBY itu tetap dia politisi, karena dia mantan presiden, dia menyimpan banyak taktik sebetulnya,” ujar Rocky. “Jokowi saya kira terlambat membaca taktik itu, juga terlambat mengevaluasi dukungan dia pada Prabowo. Prabowo juga akhirnya mulai mendua sebetulnya, kenapa dia nggak diprotek habis-habisan, misalnya. Kenapa sebagian relawan masih dikirim ke Ganjar. Jadi, tetap Prabowo menghitung bahwa Jokowi kok tidak sepenuhnya,” tambah Rocky. Hal itu juga yang menjadi semacam alasan tersembunyi yang tidak diucapkan Prabowo kenapa dia menerima SBY. Jadi, intinya Prabowo menghitung kalau pada akhirnya Jokowi mengirim Gibran ke Ganjar, Prabowo harus melakukan kontra pikiran atau kontra strategi, ujar Rocky. Dengan mengevaluasi itu maka Prabowo menghitung agar sebaiknya dilakukan langkah preventif, yaitu bergabung atau menerima usulan dari Demokrat untuk masuk. “Tapi, saya kira sudah ada pembicaraan diam-diam di antara para jenderal yang melihat bahwa situasi Indonesia memang agak merepotkan, karena cawe-cawe Jokowi yang terus-menerus enggak ada kepastian,” kata Rocky. “Jadi, saya mau terangkan dengan satu kalimat bahwa cawe-cawe Jokowi berbuah kendali yang tidak bisa dipegang lagi. Kalau dia masih bisa pegang kendali, tidak mungkin Prabowo mengundang atau menerima Demokrat. Dengan kata lain, Prabowo juga punya siasat yang lain yang sangat bisa berbeda dengan Jokowi. Dan begitulah politik yang sering kita katakan politik bukan sekedar the art of the possible, seni tentang yang mungkin, tapi seni untuk attack in impossible, seni untuk menghilangkan keraguan baahwa yang tidak mungkin pun bisa dilakukan,” ungkap Rocky.(sof)
KPU-LKPP Teken Kontrak Payung Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap I
Jakarta. FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI meneken kontrak payung konsolidasi pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap I di Kantor LKPP, Jakarta, Senin.\"Pada hari ini, Senin, 18 September 2023 bertempat di Kantor LKPP, baru saja kita sama-sama menyaksikan penandatanganan kontrak payung pengadaan logistik konsolidasi logistik pemilu tahap I,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari saat konferensi pers usai penandatanganan kontrak payung tersebut.Hasyim menjelaskan KPU bekerja sama dengan LKPP untuk mempersiapkan logistik Pemilu 2024. Penandatanganan kontrak payung logistik tersebut, kata dia, membuktikan bahwa proses penyelenggaraan pemilu tahun depan terus berjalan.\"Setidak-tidaknya ini menunjukkan pemilu jalan terus karena logistik sudah tersedia sebagian dan nanti kita lanjutkan dengan tahap II. Itu ada surat suara untuk semua dapil (daerah pemilihan), termasuk di luar negeri, demikian juga formulir untuk semua jenis pemilu,\" paparnya.Hasyim mengatakan konsolidasi pengadaan logistik pemilu bukanlah proses singkat. KPU dan LKPP telah melakukan pembicaraan dalam dua tahun terakhir untuk mengidentifikasi keperluan logistik Pemilu 2024.\"Dari identifikasi tersebut, apakah itu identifikasi jumlah, volume, waktu, dan ketersediaan anggaran, itu menjadi dasar untuk membuat berbagai macam perhitungan dalam konteks pengadaan logistik pemilu,\" katanya.Adapun kebutuhan logistik yang dipersiapkan pada tahap I adalah kotak suara sebanyak 4.164.552 unit, bilik suara (3.280.644 unit), segel plastik (24.364.423 buah), tinta (1.640.322 botol per 40 mililiter) dan segel (93.850.362 keping).Sementara itu, Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi menjelaskan bahwa konsolidasi pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap I ini menghasilkan efisiensi sebesar 42,76 persen dari Rp527,8 miliar harga perkiraan sendiri (HPS).\"Artinya, ada sekitar 225 miliar yang berhasil kita efisiensi dari rencana pengadaan ke depan,\" kata Hendrar.Dia menjelaskan efisiensi tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparan, dan pro produk dalam negeri melalui pelibatan usaha kecil mikro dan koperasi (UMKK).\"KPU ini kan sudah menentukan namanya HPS (harga perkiraan sendiri), lalu dari situ teman-teman tim gabungan ini memanggil calon-calon penyedia. Dari situ, kemudian kita lakukan konsolidasi. Alhamdulillah masing-masing bisa menurunkan harga untuk pengajuan penawaran, sehingga setelah kita total, ya, ada efisiensi sampai 42,7 persen tadi,\" ujar Hendrar.Hendrar menyatakan pihaknya siap untuk bekerja sama dengan KPU untu konsolidasi pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap II.\"Kami akan selalu siap mana kala nanti KPU juga memerintahkan kepada kita untuk bisa mendampingi pada proses pengadaan tahap kedua,\" katanya.(sof/ANTARA)
Soal Gembong Fredy Pratama, Komisi III DPR Berencana Memanggil Kapolri
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya berencana untuk memanggil Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama.“Jadi biar ini clear dan terbongkar untuk memberi dukungan penuh kepada negara lewat Polri atas perintah Presiden, saya kira Komisi III perlu memanggil Kapolri untuk menjelaskan ini, secepatnya,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Sebab, kata dia, kasus sindikat narkoba internasional Fredy Pratama itu merupakan masalah serius lantaran menelan korban hingga jutaan jiwa.“Banyak yang sudah kena 3,9 juta yang sudah kena, itu yang tercatat, kalau yang kami hitung kemarin itu enam sampai tujuh juta dari sekian ratus juta, itu besar. Di Sumatera Utara itu satu juta sendiri (korban) yang prevalensinya di situ, makanya itu dia (gembong Fredy Pratama) terbesar,” kata Hinca.Presiden RI Joko Widodo, lanjut dia, juga sudah melangsungkan rapat terbatas mengenai pemberantasan dan penanganan narkoba di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/9).“Ini sangat serius, sangat serius, dan karena itu saya juga minta teman-teman Komisi III untuk memanggil Kapolri untuk menjelaskan ini karena tidak berapa lama dari situ, Presiden Jokowi langsung melakukan rapat terbatas mengenai bahaya laten narkoba ini,” ucapnya.Hinca pun menyebut telah berkomunikasi intens dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait kasus gembong narkoba jaringan Fredy Pratama. Dia menyebut menekankan kepada Bareskrim Polri untuk mengejar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari jaringan peredaran narkoba internasional tersebut.“Dari hasil yang saya komunikasikan dengan teman-teman di Bareskrim, bahwa kali ini penindakan untuk narkoba dikejar ke TPPU-nya, dan ini menarik kasus ini, dan karena itu nanti kami panggil. Apa menariknya? Mungkin akan terdiri dari sampai sekian layer tingkatan, itu si Fredy-nya sendiri, ini, ini, dan Komisi III menekankan kepada dan meminta kepada Bareskrim kejar TPPU,” tuturnya.Dengan demikian, Hinca menyebut negara bisa menggunakan uang TPPU jaringan narkoba Fredy Pratama itu untuk dana rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia.“Angka keuntungan yang didapatkannya dengan cara tidak benar dengan melawan hukum dan mengorbankan lebih banyak manusia Indonesia itu yang mau kami ambil agar itu digunakan oleh negara untuk merehab korban korban ini,” katanya.Hinca juga menyebut pihaknya akan menelisik oknum yang kiranya ikut terlibat dalam arus peredaran narkoba jaringan Fredy Pratama tersebut saat memanggil Kapolri untuk rapat bersama Komisi III DPR.“Tentu siapa saja dibalik ini, termasuk karena kita sekarang sedang membentuk Panja (Panitia Kerja) Perubahan Undang-Undang Narkotika itu, jadi ini nyambung di situ, karena itu dia harus bongkar lah hulu hilirnya, jaringannya, bekingnya kepada siapa dijual dan ke mana itu uang,” kata Hinca.(sof/ANTARA)
Hakim Menolak Nota Keberatan Rafael Alun
Jakarta, FNN - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak eksepsi atau nota keberatan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo.“Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima,” kata Hakim Ketua Suparman dalam persidangan pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan penasihat hukum Rafael Alun tidak beralasan hukum karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memuat syarat formal dan materi sesuai ketentuan yang berlaku.“Bahwa yang substansi di sini adalah surat dakwaan penuntut umum sudah memuat uraian mengenai waktu terjadinya tindak pidana atau tempus delicti dan tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti,” kata Suparman.Dalam nota keberatannya, penasihat hukum Rafael mendalilkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan kliennya harus diperiksa terlebih dahulu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan dibuktikan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebab Rafael berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS).Namun, menurut majelis hakim, alasan tersebut tidak dapat diterima karena rujukan yang didalilkan penasihat hukum Rafael berbeda ruang lingkupnya dengan tuntutan JPU KPK.Bahwa hemat majelis hakim, alasan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi rujukan alasan keberatan berbeda ruang lingkupnya dengan tindak pidana korupsi yang diuraikan penuntut umum dalam surat dakwaannya terhadap terdakwa,” jelas Suparman.Selain itu, penasihat hukum terdakwa juga beralasan bahwa pemeriksaan perkara pidana Rafael tidak dapat diterima atau setidaknya ditangguhkan karena terdapat sengketa prayudisial berdasarkan pemeriksaan perkara TUN.Terkait hal tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa proses hukum perkara TUN tidak menghalangi perkara pidana.“Bahwa hemat majelis hakim, alasan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena proses hukum perkara TUN tidak menghalangi perkara pidana. Hal ini disebabkan oleh kompetensi PTUN berbeda dengan kompetensi pengadilan tindak pidana korupsi,” terang Suparman.Atas tidak diterimanya nota keberatan tersebut, pemeriksaan perkara atas nama Rafael Alun tetap dilanjutkan. Adapun agenda persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.“Menimbang bahwa karena keberatan penasihat hukum terdakwa tidak berlandaskan hukum, maka keberatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan,” ucap Suparman.Sebelumnya, pada pembacaan nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/9), penasihat hukum Rafael Alun meminta majelis hakim mengabulkan nota keberatan kliennya.Penasihat hukum juga meminta dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya dinyatakan gugur. Pihak Rafael Alun menilai dakwaan tersebut telah kedaluwarsa.Dalam perkara ini, JPU Komisi Antirasuah mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.JPU KPK mengatakan gratifikasi itu diterima Rafael Alun bersama dengan istrinya, Ernie Meike Torondek, yang merupakan salah seorang saksi dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi itu.\"Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang, seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137,\" kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (30/8).Selain itu, Rafael bersama istrinya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai mencapai Rp100 miliar.(ida/ANTARA)
POPULER
