POLITIK
Penyusunan SPN Tidak Terkait Dengan Tahun Politik
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan penyusunan Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) tidak ada kaitan dengan tahun politik.\"Tidak ada kaitannya penyusunan pertahanan dengan tahun politik. Mau ada tahun politik atau tidak, pertahanan ini harus kita susun dengan melihat konstelasi negara kita,\" katanya di Jakarta, Rabu.Hal itu disampaikan Yudo usai menjadi narasumber dalam seminar nasional dengan tema \"Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tinjauan Strategi Pertahanan Nusantara\".Ia mengatakan SPN merupakan strategi pertahanan militer yang memanfaatkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan agar mampu menjadi pertahanan negara yang melindungi seluruh wilayah NKRI.\"Terpadu antara konsep strategi pertahanan darat, laut maupun udara yang menjadi satu di dalam strategi pertahanan Nusantara,\" katanya.Panglima TNI mengatakan nilai strategis Indonesia untuk banyak kepentingan nasional negara di dunia menyebabkan strategi pertahanan Nusantara harus memiliki pandangan jauh ke depan, berorientasi teknologi, bersifat \"outward looking\", dan mengacu dinamika lingkungan strategis untuk mengetahui peluang yang dapat diberdayakan, termasuk ancaman faktual dan potensial yang harus dihadapi untuk menjamin kondisi pertahanan dan keamanan nasional.Dengan demikian, katanya, kesiapan dan kesiapsiagaan kekuatan pertahanan menjadi \"critical success factor\" bagi suatu bangsa yang besar dalam menjaga kepentingan nasional bersifat \"survival\", yaitu keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.Dia menjelaskan SPN pada hakekatnya merupakan strategi militer pertahanan negara yang memadukan Strategi Pulau Besar (TNI AD), Strategi Pertahanan Laut Nusantara/SPLN (TNI AL), dan Strategi Udara Kepulauan Nusantara/SUKN (TNI AU) menjadi satu kesatuan strategi militer yang konprehensif untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam penjabarannya, kata dia, SPN diterapkan dengan menganut konsep pertahanan berlapis, pergeseran medan juang, dan pertahanan semesta dengan tujuan untuk meniadakan, meminimalkan, serta menghancurkan kekuatan musuh yang mengancam kedaulatan, keutuhan NKRI mulai dari wilayahnya saat perjalanan hingga memasuki wilayah Indonesia dengan seluruh kemampuan dan potensi kekuatan yang dimiliki.(ida/ANTARA)
Perkara Dugaan Korupsi di UNS Surakarta Masih Penyelidikan
Semarang, FNN - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan penanganan kasus dugaan korupsi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta masih dalam tahap penyelidikan.\"Penanganan perkara ini masih tahap awal, masih mengumpulkan bukti dan mengujinya,\" kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Arfan Triyono di Semarang, Rabu.Menurut dia, kejaksaan belum menentukan apakah terjadi penyimpangan atau tidak atas perkara yang diselidiki tersebut.Hingga saat ini, lanjut dia, sudah 26 saksi yang dimintai keterangan dalam penyelidikan itu.Ia menuturkan di antara para saksi yang diperiksa tersebut yakni dua orang pelapor.Selain itu, lanjut dia, Rektor UNS Surakarta Jamal Wiwoho juga sudah dua kali dimintai keterangan.Menurut dia, tidak menutup kemungkinan rektor masih akan dimintai keterangan.Sebelumnya, mantan pimpinan MWA UNS Surakarta Hasan Fauzi menyerahkan bukti dugaan fraud atau korupsi di kampus kepada Wali Kota Surakarta.Adapun perincian dari dugaan korupsi tersebut mencapai sebesar Rp34,6 miliar.Anggaran tersebut disebut sebagai pengajuan tidak disetujui MWA, tetapi tetap dijalankan kampus.Penggunaan yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut diduga terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2023.(ida/ANTARA)
Terkait Kasus Korupsi Hasbi Hasan, KPK Melanjutkan Pemeriksaan Windy Idol
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melanjutkan pemeriksaan terhadap Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan, sebagai tersangka.\"Betul, saksi Windy Yunita Bastari Usman kembali hadir untuk melanjutkan pemeriksaan kemarin,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih detail mengenai informasi apa yang didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.Windy sebelumnya diperiksa penyidik KPK pada Selasa (19/9), usai diperiksa Windy tak banyak berkomentar soal pemeriksaannya, namun dia membantah bahwa dirinya diperiksa soal dugaan aliran uang dari Hasbi Hasan.\"Bukan (aliran uang), selengkapnya tanyakan ke penyidik ya,\" kata Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.Lebih lanjut Windy juga mengatakan materi pemeriksaannya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya.\"Masih seperti kemarin. Ada beberapa pertanyaan,\" ujarnya.Pada Rabu (12/7), KPK menahan Hasbi Hasan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di luar MA. Dia diduga menerima suap sekitar Rp3 miliar untuk mengatur putusan kasasi kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) di MA.Kasasi yang diintervensi tersangka Hasbi Hasan adalah kasus KSP Intidana antara Heryanto Tanaka (HT), selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, dengan pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman.Dalam proses kasasi tersebut, tersangka Heryanto Tanaka berkomunikasi dengan tersangka Dadan Tri Yudianto (DTY) untuk mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian honor atau fee dengan sebutan \"suntikan dana\".Keduanya kemudian sepakat menyerahkan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di MA, salah satunya adalah Hasbi Hasan selaku sekretaris MA. Hasbi Hasan kemudian sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara Heryanto Tanaka.Atas \"pengawalan\" Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto tersebut, terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dan dipidana selama lima tahun penjara sesuai permintaan Heryanto Tanaka.Pada periode Maret-September 2022, terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanak kepada Dadan Tri Yudianto sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp11,2 miliar.Dari uang senilai Rp11,2 miliar tersebut, Dadan kemudian membagi dan menyerahkannya pada Hasbi Hasan sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima Hasbi Hasan sejumlah sekitar Rp3 miliar.Atas perbuatannya, Hasbi Hasan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Penyidik Periksa Wulan Guritno Selama 5 Jam
Jakarta, FNN - Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Wulan Guritno terkait dengan promosi judi online. \"Pemeriksaan tambahan terhadap WG (Wulan Guritno) sudah dilakukan kemarin selama kurang lebih 5 jam,\" kata Vivid. Dalam pemeriksaan tersebut, kata jenderal bintang satu ini, penyidik menanyakan lebih dari 40 pertanyaan kepada Wulan Guritno. \"Yang bersangkutan sudah menjawab 42 pertanyaan dari penyidik,\" ujar Vivid. Wulan Guritno diinformasikan kembali ke Bareskrim Polri pada hari Selasa (19/9) pukul 18.50 WIB. Kedatangan ibu tiga anak tersebut dalam rangka pemeriksaan lanjutan terkait dengan permintaan klarifikasi atas promosi judi online pada tahun 2020. Sebelumnya, pada hari Kamis (14/9), Wulan Guritno sudah diperiksa oleh penyidik dan menjawab 23 pertanyaan. Wulan lantas meminta penundaan karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Pemeriksaan kembali dilanjutkan pekan ini, Wulan hadir memenuhi tanggung jawabnya melanjutkan pemeriksaan tadi malam. Dittipidsiber Bareskrim Polri mengimbau para artis, selebgram, dan influencer untuk tidak melakukan promosi judi online karena dampak dari judi online sudah meresahkan masyarakat. Salah satu dampak judi online, kata dia, dapat memicu terjadi tindak pidana lainnya. Misalnya,gara-gara kecanduan judi online membuat seseorang melakukan tindak kejahatan lainnya (mencuri atau menjual diri, bahkan ada yang nekat bunuh diri). Sepanjang 2023, Dittipidsiber Bareskrim Polri sudah melakukan pengungkapan 77 kasus judi online dengan jumlah tersangka 130 orang. Pada tahun 2022, tercatat 610 kasus yang diungkap dengan 760 tersangka.(ida/ANTARA)
Koalisi Perubahan Menggelar Rapat Sore Ini
Jakarta, FNN - Koalisi Perubahan pengusung bakal calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar akan melakukan rapat pukul 15.00 WIB di NasDem Tower, Jakarta, Rabu.Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan bahwa rapat tersebut akan terbagi menjadi tim-tim kecil.\"Untuk tim kecil hukum, akan rapat di NasDem Tower pukul 15.00 WIB. Untuk tim lainnya, masing-masing mereka akan tentukan lokasi dan tempatnya,\" ujar Tobas, sapaan akrabnya, di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan bahwa tim kecil hukum akan melakukan rapat di NasDem Tower. Sementara itu, tim lainnya menentukan lokasi pertemuannya sendiri.Anggota Komisi III DPR RI itu mengungkapkan tim kecil hukum akan membahas terkait dengan ihwal teknis. Meski begitu, Tobas enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai detail pertemuan tersebut.\"Rapatnya soal teknis saja, tidak hal tertentu dan tidak ada konferensi pers. Hanya rapat tim kecil biasa,\" katanya.Untuk diketahui bahwa Anies diusung Koalisi Perubahan telah mendapat dukungan tiga partai politik dari parlemen, yaitu NasDem dengan 59 kursi di parlemen, PKB 58 kursi, dan 50 kursi milik PKS.Dengan demikian, Anies berpeluang lolos presidential threshold dengan adanya 167 kursi parlemen yang mengusung. Selain itu, dia juga didukung satu partai di luar parlemen yang lolos dan akan mengikuti Pemilu 2024, yakni Partai Ummat.Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Indonesia Perlu Strategi Khusus untuk Antisipasi Ancaman
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa Indonesia memerlukan strategi khusus dalam mengantisipasi berbagai ancaman dan perkembangan lingkungan.\"Kondisi geografis kepulauan Indonesia merupakan kekhasan yang membutuhkan kedekatan yang holistik dan cara berfikir sistem untuk dapat menyusun suatu strategi pertahanan yg bersifat kuat semesta dualistik. Semesta yang berarti melibatkan seluruh sumber daya nasional yang disusun dalam komponen pertahanan utama cadangan dan komponen pendukung,\" kata Yudo Margono di Jakarta, Rabu.Yudo menyampaikan hal itu dalam sambutan di acara seminar nasional dalam rangka HUT ke-78 TNI bertema Strategi Pertahanan Nusantara di Jakarta Pusat. Seminar ini juga diharapkan bisa menjadi pijakan yang kokoh bagi TNI dalam mengembangkan dan memberikan rasa percaya diri dalam melaksanakan tugas di masa depan.Yudo mengatakan bahwa Indonesia berada di persimpangan dua benua dan samudra serta sumber kekayaan yang melimpah menyebabkan Indonesia memiliki nilai strategis dan penting dalam konteks geopolitik dan geostrategis dunia.\"Kita semua menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki posisi sangat strategis sebagai neksus perdagangan dunia. Di mana 30-40 persen total perdagangan dunia melintasi Indonesia,\" kataYudo menambahkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa masyarakat pada globalisasi dan modernisasi, yang tidak saja mengaburkan ancaman.Menurut dia, perkembangan ilmu juga dapat mengubah cara-cara menghadapi ancaman terhadap negara yang bersifat militer, tetapi juga nonmiliter, bahkan hibrida.\"Perkembangan lingkungan strategis saat ini telah menunjukkan bahwa potensi untuk terjadinya invasi militer suatu negara masih bersifat faktual. Perang Rusia-Ukraina merupakan bukti empiris yang harus menjadi tanda peringatan atau alarm bagi kita untuk membangkitkan kembali kesadaran pentingnya pertahanan sebuah negara dengan ancaman invasi,\" ungkapnya.Dia mengatakan ancaman perang di suatu negara pasti ada. Oleh karena itu, TNI harus memiliki strategi dalam mengantisipasi ancaman tersebut.\"Ancaman perang tetap ada. Oleh sebab itu, TNI perlu merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman potensial, dampak faktual, dan menjadi landasan untuk perencanaan pembangunan kekuatan dalam rangka mengantisipasi ancaman di masa depan,\" ujarnya.Seminar nasional ini diikuti seluruh perwira TNI di wilayah barat, tengah, timur dan secara online serta Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, kementerian, lembaga dan non kementerian, serta perguruan tinggi.(ida/ANTARA)
Puncak HUT ke-78 TNI Diagendakan di Monas
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa puncak peringatan HUT ke-78 TNI diagendakan digelar di Monumen Nasional (Monas) dan hal itu siap dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).\"Saya siap melaporkan ke Presiden, sementara kita siapkan di Monas, supaya masyarakat semua tahu, ikut menikmati HUT TNI ini,\" kata Yudo kepada awak media setelah berbicara dalam acara seminar nasional di Jakarta, Rabu.Dia mengatakan bahwa acara HUT TNI akan diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, tetapi puncaknya terpusat di Monas. Monas menjadi pilihannya agar TNI dapat memperlihatkan alat utama sistem senjata (alutsista) kepada masyarakat.\"Nanti, kita selenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Nusantara, tetapi terpusat mungkin di Monas. Karena kalau di Istana kelihatannya kurang cukup untuk menempatkan alutsista,\" ujarnya.Dalam rangka menyambut HUT ke-78, TNI juga menyelenggarakan seminar nasional. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan seminar itu penting sebagai langkah dan upaya dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan yang strategis.Dalam kata sambutannya, Yudo mengatakan bahwa di usia ke-78, TNI harus merefleksikan diri dan terus mengembangkan kemampuan.\"Sebuah usia yang tidak muda, namun bila merefleksikan diri maka hingga saat ini perkembangan kekuatan TNI relatif berkembang lambat. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari segala keterbatasan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan TNI,\" tambahnya.Yudo menegaskan bahwa TNI tidak akan berpangku tangan dan terus bergerak maju dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki serta terus memperluas wawasan dalam rangka menyusun sebuah strategi pertahanan militer.\"Saya berharap hasil dari seminar ini dapat menjadi masukan yang sangat bernilai bagi kita dalam menyusun dan mengembangkan sebuah strategi militer yang kita sebut dengan strategi pertahanan Nusantara (SPN),\" ujarnya.SPN adalah strategi militer yang dibangun dengan memanfaatkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga mampu menjadi pertahanan negara yang melindungi seluruh wilayah NKRI dengan kekuatan yang menyeimbangkan dan menguatkan kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman yang ada.(ida/ANTARA)
KPK Mengumumkan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Tersangka Korupsi LNG
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan (GKK alias KA) sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau \"liquefied natural gas\" (LNG) di PT Pertamina Tahun 2011-2021.\"Menetapkan serta mengumumkan tersangkaGKK alias KA selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2009-2014,\" kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam.Demi kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Karen Agustiawan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 19 September 2023 sampai 8 Oktober 2023 di Rutan KPK.Dijelaskan Firli, perkara korupsi tersebut diduga berawal sekitar tahun 2012, saat itu PT Pertamina memiliki rencana untuk mengadakan liquefied natural gas (LNG) sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia.Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2009-2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia lainnya di Indonesia.Karen yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero periode 2009-2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri diantaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat.Karen kemudian secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian dengan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidakmelaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero.Selain itu pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini pemerintah, tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.Buntut keputusan tersebut, kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia.Kondisi kelebihan pasokan tersebut kemudian harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero.Perbuatan GKK alias KA menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 140 juta dolar AS atau sekitar Rp2,1 Triliun.Atas perbuatannya Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(sof/ANTARA)
Demokrat Menyebut Penentuan Cawapres Ikut Koalisi
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa partai-nya mengikuti saja terkait penentuan bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). \"Kalau koalisi sudah memiliki atau sudah menentukan cawapres, ya tentu kita ikut saja, tapi kalau kemudian Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) diminta untuk menjadi cawapres ya kami siap,\" kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Sebab, kata dia, posisi Partai Demokrat yang baru saja bergabung dengan KIM berbeda dengan posisi saat berkoalisi dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk mengusung bakal capres Anies Baswedan. \"Menurut saya kesempatan itu tidak seperti kesempatan di koalisi sebelumnya, karena ada perjalanan kesejarahan, ada perjalanan bersama-sama berjuang. Kalau ini kan masuk kepada rumah atau kepada koalisi yang sudah terbangun,\" katanya. Untuk itu, dia menyebut Partai Demokrat saat ini tergantung pada partai politik (parpol) yang tergabung dalam KIM lainnya, dan mengikuti kesepakatan koalisi yang sudah terbentuk terlebih dahulu. \"Kami serahkan kepada koalisi. Secara rasional, tentu kami akan mengikuti saja terhadap kesepakatan koalisi yang sudah dibangun, dan apa yang sudah disampaikan kepada ketua umum,\" ujarnya. Sebelumnya, Partai Demokrat menyampaikan dukungannya secara resmi kepada bakal calon presiden dari KIM Prabowo Subianto untuk maju sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan dukungan itu secara langsung kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9). Deklarasi resmi Partai Demokrat mendukung Prabowo akan disampaikan secara langsung oleh AHY di hadapan para kader saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada Kamis (21/9).(sof/ANTARA)
Anies Siap Mendaftar ke KPU pada Hari Pertama
Yogyakarta, FNN - Bakal calon presiden (bacapres) dari Partai NasDem Anies Baswedan mengaku siap mendaftar sebagai calon presiden (capres) bersama pendampingnya Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari pertama pendaftaran.\"Ya mudah-mudahan begitu (pendaftaran) dibuka, kita daftar,\" kata Anies Baswedan di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa.Anies kemudian menanyakan kepada awak media terkait kapan pendaftaran capres-cawapres itu dibuka KPU RI.Dia mengaku tidak masalah dan siap mendaftar kapan saja pendaftaran itu dibuka. \"Insyaallah siap,\" kata dia.Sebelumnya, KPU RI berencana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres dari semula 19 Oktober menjadi 10 Oktober 2023.Meski demikian, rencana itu masih akan dibahas KPU RI dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR RI dan Pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (20/9), berkaitan dengan pendaftaran calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).Saat ditanya terkait nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diinginkan, Anies tidak mau ambil pusing karena baginya semua nomor sama saja. \"Enggak ada bedanya,\" kata dia.Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan keinginannya agar suasana Pemilu 2024 berlangsung sehat, tenang, dan teduh.\"Jadi bagi semua pihak bantu supaya suasananya tenang dan teduh,\" ujar dia.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
POPULER
